KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MENTERI DALAM NEGERI,

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan peningkatan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan keahiian aparatur Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota, perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Pusat Pendidikfjn dan Pelatihan Regional dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen; 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999 tentang Kabinet Persatuan Nasional; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2000 tentang Kelengkapan Organisasi Departemen-Dalam Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 234/M.PAN/7/2000 tanggal 6 Juli 2000. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN REGIONAL BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSl Pasal 1 (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Regional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut PUSDIKLAT Regional adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab! kepada Menteri Dalam Negeri dan secara teknis fungsional dibina oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri. (2) PUSDIKLAT Regional dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 PUSDIKLAT Regional mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan peiatihan aparatur

Daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota di Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, PUSDIKLAT Regional mempunyai fungsi : a. penyusunan program, penoeiolaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; b. pelaksanaan pembeiajaran dan peiatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan peiatihan bidang Teknis Fungsional; c. pelaksanaan pembeiajaran dan peiatihan serta bimbingan teknis pendidikan dan peiatihan bidang Struktural; d. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, administrasi umum, perpustakaan, perlengkapan, sarana pendidikan dan peiatihan serta rumah tangga. BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 DIKLAT Regional terdiri dari: a. Bagian Tata Usaha; b. Bidang DIKLAT Teknis Fungsional c. Bidang DIKLAT Struktural; d. Kelompok Tenaga Fungsional. Pasal 5 Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, urusan keuangan, urusan kepegawaian, urusan surat menyurat, urusan perpustakaan, perlengkapan, sarana pendidikan dan peiatihan, rumah tangga dan penyusunan laporan pendidikan dan peiatihan. Pasal 6 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. pelaksanaan program; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. peiaksanaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga; d. pelaksanaan urusan perpustakaan. Pasal 7 Bagian Tata Usaha terdiri dari : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Administrasi dan Umum; d. Sub Bagian Perpustakaan. Pasal 8 (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana dan program kerja, pengumpulan dan analisa data, pemantauan dan pelaporan. (2) Sub Bagian Keuangan .mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan pembiayaan, perbendaharaan, dan pertanggungjawaban keuangan. (3) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, kearsipan, penatausahaan kepegawaian,

perlengkapan dan rumah tangga; (4) Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan urusan perpustakaan dan dokumentasi hasii pendidikan dan pelatihan sebagai pusat sumber belajar. Pasal 9 Bidang Teknis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional serta melakukan analisis, penetapan kurikulum dan silabi serta evaluasi data dan alumni. Pasal 10 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang DIKLAT Teknis Fungsional mempunyai fungsi: a. pefaksanaan analisis kurikulurn dan silabi serta metode diklat; b. penyusunan rencana kegiato'n dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional; c. pelaksanaan evaluasi, data dan alumni. Pasal 11 Bidang DIKLAT Teknis Fungsional terdiri dari a. SeKsi Analisis Kurikulum, Silabi dan Metode Pendidikan dan Pelatihan; b. Seksi Pelaksanaan; c. Seksi Evaiuasi, Data dan Alumni. Pasal 12 (1) Seksi Analisis Kurikulum, Silabi dan Metode Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan analisis, menyusun dan menetapkan kurikulum dan silabi. (2) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional. (3) Seksi Evaluasi, Data dan Alumni mempunyai tugas menyusun laporan evaluasi, data dan alumni pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional. Pasal 13 Bidang DIKLAT Struktural mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyusunan rencana dan peiaksanaan pendidikan dan pelatihan Struktural serta melakukan analisis, penetapan kurikulum dan silabi serta evaluasi data dan alumni. Pasal 14 Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang DIKLAT Struktural mempunyai fungsi : a. pelaksanaan analisis kurikuium dan siiabi serta metode diklat; b. penyusunan rencana kegiatan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Struktural; c. pelaksanaan evaluasi, data dan alumni. Pasal 15 Bidang DIKLAT Struktural terdiri dari : a. Seksi Analisis Kurikuium, Silabi dan Metode Pendidikan dan Pelatihan; b. Seksi Pelaksanaan c. Seksi Evaluasi, Data dan Alumni. Pasal 16 (1) Seksi Analisis Kurikuium, Siiabi dan Metode Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan analisis, menyusun dan menetapkan kurikuium dan siiabi.

(2) Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Struktural. (3) Seksi Eavaluasi, Data dan Alumni mempunyai tugas menyusun laporan evaluasi, data dan alumni pendidikan dan pelatihan Strukturai. Pasal 17 Kelompok Tenaga Fungsionai mempunyai tugas melakukan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan peiatihan Teknis Fungsionai dan Struktural sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan. BAB III KEPANGKATAN Pasal 18 (1) Kepala adalah jabatan eselon II b. (2) Bagian dan Bidang adalah jabatan eselon III b. (3) Sub Bidang dan Seksi adalah jabatan eselon IV b. BAB IV TATA KERJA Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas, Kepala PUSDIKLAT Regional, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, keterpaduan serta keserasian tugas dalam lingkungan PUSDIKLAT Regional. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 21 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan PUSDIKLAT Regional bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing, dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Setiap pirnpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya. (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan iebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan, Pasal 22 Para Kepala Bidang menyampaikan laporan kepada Kepala PUSDIKLAT Regional dan Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala pendidikan dan pelatihan. BAB V LOKASI Pasal 23

Pada saat Keputusan ini ditetapkan, PUSDIKLAT Regional dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 24 (1) Bagan Struktur Organisasi PUSDIKLAT Regional sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini. (2) Perubahan Organisasi dan Tatakerja PUSDIKLAT Regional ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang membidangi pendayagunaan aparatur negara. BAB Vll PENUTUP Pasal 25 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tatakerja Pendidikan dan Latihan Wilayah dan peraturan perundang-undangan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 26 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2000 MENTERI DALAM NEGERI, ttd SURJADI SOEDIRDJA

KEPUTUSAN MENTERIDALAM NEGERI NOMOR : 2 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa dengan telah, ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menyusun pedoman tatacara pencalonan, pemilihan, pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri. Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811). 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Kepala Daerah adalah Gubernur atau Bupati atau Walikota 2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur atau Wakil Bupati atau Wakil Walikota 3. Dewau Perwakilan Rakyat Daerah selaujuuiya disebut DPRD adalah DPRD Propinsi atau DPRD Kabupaten atau DPRD Kota. 4. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi atau Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota. 5. Bakal Calon adalah seseorang atau lebih yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah melalui fraksi. 6. Pasangan Bakal Calon adalah seorang Bakal Calon Kepala Daerah dan seorang Bakal Calon Wakil Kepala Daerah. yang dipilih oleh Fraksi melalui penjaringan dan ditetapkan sebagai pasangan. 7. Pasangan Calon adalah Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD. 8. Pimpinan Rapat adalah Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD yang ditetapkan untuk memimpin Rapat Paripuma Pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. 9. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD yang mempunyai tugas meneliti administrasi Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah. BAB II PERSYARATAN MENJADI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Pasal 2 Yang dapat ditetapkan menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warganegara Republik Indonesia.dengan syarat-syarat : a. bertaqwa kepadaTuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah; c. tidak terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri; d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau sederajat; e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya; h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana; i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri; j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya; k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan I. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. BAB III PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Pertama I Penjaringan Pasangan Bakal Calon Pasal 3 (1) Pimpinan Fraksi melakukan penjaringan Bakal Calon. (2) Masing-masing Fraksi memilih 2 (dua) orang diantara Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk ditetapkan menjadi 1 (satu) pasang Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (3) Pasangan Bakal Calon disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan'DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD. (4) Apabila salali seorang Pasangan Calon berasal dari Pegawai Negeri atau TN1, yang bersangkutan wajib. Memberitahukan perihal pencalonannya oleh Fraksi kepada Pimpinan Instansi Induknya Pasal 4 Dua Fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan Pnsnnjjtm Bnkal Galon ynnft di^Juknu oleli ^rakel lain.

Bagian Kedua Panitia PaniUhan Pasal 5 Untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi terhadap Bakal Calon yang diajukan oleh Fraksi, Pimpinan DPRD membentuk Panitia Peniilihan yang ditetapkaii dengan Keputusan Pimpinan DPRD, Pasal 6 (1) Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai Anggota. (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan Anggota. Pasal 7 Apabila Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris DPRD, dan Anggota DPRD dicalonkan sebagai calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, yang bersangkutan tidak diperkenankan duduk dalam keanggotaan Panitia Pemilihan. Pasal 8 Panitia Pemilihan mempunyai tugas : a. melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 Keputusan ini; b. melakukan kegiatan teknis pemilihan Pasangan Calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah; dan c. menjadi penanggung jawab penyelenggaraan pemilihan Pasangan . Calon Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah. Pasal 9 Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik Bagian Ketiga Penetapan Pasangan Bakal Calon • Pasal 10.. (1) Pimpinan DPRD setelah menerima pasangan Bakal Calon 4ari Fraksi:

a. bersama dengan Pimpinan Fraksi menetapkan tatacara pemilihan pasangan Calon. b. menugaskan Paniu'a Pemilihan untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi Pasangan Calon. % (2) Hasil pemeriksaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalani ayat (1) huruf a, dimuat dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD. Pasal 11 (1) Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian pasangan calon yang telali memenuhi persyaratan melalui musyawarali atau pemungutan suara. (2) Berdasarkan kasil penilaian sebagaimana dimaksud dalani ayat (1), Pimpinan DPRD menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) Pasang Calon yang akan dipilih dengan Keputusan Pimpinan DPRD. ' Pasal 12 Pasangan Calon yang telali ditetapkan oleh Pimpinan DPRD tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan pengunduran diri yang bersangkutan dinyatakan tidak sail. Pasal 13 Nama Pasangan Calon Gubemur dan Calon Wakil Gubemur yang telali ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Pasal 14 Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD dicalonkan sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, pada saat pemilihan dilaksanakan yang bersangkutan telali mengundurkan diri sebagai Pimpinan atau. Anggota DPRD. BAB nK PEMILIHAN PASANGAN. CALON Pasal15 (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPRD melaksanakan proses Pemilihan.

(2)

Pemilihan Pasangan Calon dilaksanakan dalam rapat Paripurna Khusus DPRD yang dihadiri olch sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD, dengan tidak memperhatikan kehadiran unsur-unsur Fraksi. (3) Apabila pada pembukaan rapat Paripurna Khusus DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlali Anggota DPRD belum inencapai quorum, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam. (4) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (3) quorum belum juga tercapai, pelaksanaan Rapat Paripurna KIiusus diundur paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya pemilihan Pasangan Calon tetap dilaksanakan tanpa memperhatikan quorum. Pasal 16 Pemilihan Pasangan Calon dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 17 Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya kepada 1 (satu) Pasangan Calon dari Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. Pasal 18 (1) Hasil akhir pemilihan dianggap sah apabila : a. Pasangan Calon Terpilih memperoleh suara 1/2 (sctengah) + 1 suara dari jumlah Anggota DPRD yang hadir. b. Seluruh pasangan calon memperoleh suara. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, dilaksanakan pemilihan ulang. Pasal 19 (1) Apabila Pasangan Calon yang dipilih lebih dari 2 (dua) Pasang dan hasil pemilihan tidak mencapai perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dilaksanakan pemilihan ulang. (2) Pasangan Calon yang dipilih ulang hanya 2 (dua) pasang Calon yang memperoleh suara dengan urutan terbesar pertarna dan kedua pada pemilihan pertama (3) Pemilihan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (2), (3), dan (4); BAB V PENETAPAN, PENGAJUAN DAN PENGESAHAN PASANGAN CALON TERPILIH Pasal 20 Nama Pasangan Calon Terpilih dan perolehan suara masing-masing dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan pada hari dan tanggal saat pelaksanaan Pemilihan. Pasal 21 Segera setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Ketua DPRD mengajukan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak berikut Berita Acara Pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk disahkan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 22 Pengesalian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

BAB VI PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Pertama Pengajuan Permohonan Berhenti Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 23 (1) DPRD memberitaliukan akan berakhimya masa jabatan Kepala Daerah secara tertulis kepada yang bersangkutan, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. (2) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah segera merigajukan permohonan berhenti kepada DPRD. Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Daerah Pasal 24 (1) Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri; c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat atau Kepala.Daerah yang baru; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud PasaL33 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; e. melanggar Sumpali/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) Undangundang Nomor 22 Tahun 1999; f. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; g. mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD. (2) Selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Keputusan ini, Kepala Daerah dapat diberhentikan berdasarkan Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Pasal 25 (1) Pemberhentian Kepala Daerah karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam Rapat Paripuma DPRD dan disahkan oleh Presiden. (2) Persetujuan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf g harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir. BagianKetiga Pemberhentian Wakil Kepala Daerah Pasal 26 Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri; c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Pejabat atau WaMl Kepala Daerah yang baru; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; e. melanggar Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) Undangundang Nomor 22 Tahun 1999;

f.

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kccuali huruf g, Pasal 47 sampai dengan Pasal 54 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 27

(1) Bagi Propinsi, Kabupaten, atau Kota yang baru dibentuk, ditunjuk seorang Penjabat Kepala Daerah. (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Daerah selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung sejak saat pengucapan Sumpah/Janji. (3) Pemmjukan Penjabat Kepala Daerah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (4) Pelantikan Penjabat Kepala Daerah dapat dilaksanakan bersamaan dengan peresmian daerah yang baru. Pasal 28 Apabila Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Kepala Daerah diganli oleh Wakil Kepala Daerah sampai habis masa jabatannya Pasal 29 Apabila Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, jabatan Wakil' Kepala Daerah tidak diisi. Pasal 30 (1) Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan tetap, Sekretaris Daerah melaksanakan tugas Kepala Daerah untuk sementara waktu sampai dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang definitif. (2) Proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 31 (1) Apabila masajabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih awal daripada masajabatan Kepala Daerah, jabatan Wakil Kepala Daerah tidak diisi. (2) Apabila masa jabatan Wakil Kepala Daerah berakhir lebih lainbat daripada masa jabatan Kepala Daerah, masa jabatan Wakil Kepala Daerah disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Daerah. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Keputusan im mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 Januari 2000. MENTERI DALAM NEGERI, ttd, SURJADI SOEDIRDJA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENTERI DALAM NEGERI, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur mengenai Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. bahwa tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri; Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Protokol mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3432); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGER1 TENTANG TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota. 2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota. 4. Pejabat adalah Pejabat yang berhak melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas nama Presiden. 5. Penjabat Kepala Daerah adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Daerah untuk kurun waktu tertentu. 6. Pelantikan adalah Upacara Resmi Pengangkatan untuk memangku jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. BAB II PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Pasal 2 Sebelum memangku jabatannya, Kepala Daerah dan mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianutnya.

Wakil

Kepala

Daerah

Pasal 3 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terlebih dahulu ditanyakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah/janji dan agama yang dianutnya, oleh Pejabat yang memandu pengucapan sumpah/janji. Pasal 4 Kata-kata sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagaimana dimaksud daiam Pasal 42 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Pasal 5 (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi penganut agama diatur sebagai berikut : a. Bagi penganut Agama Islam diawali dengan pengucapan kalimat "Demi Allah saya bersumpah"; b. Bagi penganut Agama Kristen Protestan/Katolik diawali dengan pengucapan kalimat "saya bersumpah/berjanji" dan diakhiri / ditutup dengan pengucapan kalimat "Semoga Tuhan menolong saya"; c. Bagi penganut Agama Hindu diawali dengan pengucapan kalimat "Om Atah Paramawisesa"; d. Bagi Penganut Agama Budha diawali dengan pengucapan kalimat "Demi Sang Hyang Adi Budha". (2) Bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang karena keyakinannya berkeberatan mengucapkan sumpah, diganti dengan mengucapkan janji. BAB III PELANTIKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Bagian Pertama Pelantikan Pasal 6 (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk. (2) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Presiden atau Pejabat yang ditunjuk . Pasal 7 (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik di Ibukota Daerah yang bersangkutan. (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan di gedung DPRD dan atau gedung lain dan tidak dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD. (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi-fraksi, Anggota DPRD dan Pejabat-pejabat Pemerintah baik Sipil maupun TNI dan POLRI serta undangan lainnya atas undangan Pemerintah Daerah. (4) Apabila dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilaksanakan di Ibukota Negara atau Ibukota Propinsi.

Pasal 8 (1) Pada acara Pengucapan Sumpah/Janji dan Kata Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan juga serah terima jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dihadapan Pejabat yang melantik. (2) Dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan. Bagian Kedua Tata Tempat, Tata Pakaian dan Tata Urutan Acara Pasal 9 (1) Tata Tempat Upacara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, diatur sebagai berikut: a. Di Meja Pimpinan terdiri dari: 1. Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Pejabat yang akan memandu pengucapan Sumpah/Janji dan melantik. 2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada acara pelantikan, duduk secara berurutan disebelah kanan Pejabat yang akan memandu pengucapan Sumpah/Janji dan melantik ; 3. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diambil sumpah/janji, duduk secara berurutan di sebelah kiri Ketua DPRD ; 4. Pejabat Kepala Daerah dan Pejabat Wakil Kepala Daerah yang lama setelah acara pelantikan, duduk secara berurutan di sebelah kiri Ketua DPRD. b. Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan. (2) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik pada saat pelaksanaan Pengucapan Sumpah/Janji dan Kata-kata Pelantikan, berdiri berhadapan dengan Pejabat yang akan melantik menghadap ke arah Meja Pimpinan. (3) Meja untuk penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji, diletakkan di sebelah kiri Pejabat yang akan melantik. (4) Rohaniawan berdiri di belakang/di samping Pejabat yang akan mengucapkan Sumpah/ Janji. (5) Pada saat serah terima jabatan, Pejabat Kepala Daerah yang lama berdiri di sebelah kanan Kepala Daerah. Pasal 10 (1) Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik, menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1991. (2) Pejabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, Anggota DPRD dan para Undangan, menggunakan Pakaian Sipi! Lengkap dengan Peci Nasional, dan bagi TNI dan POLRI berpakaian PDU-IV. (3) Perempuan berpakaian Nasional. Pasal 11 Acara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dengan urutan acara sebagai berikut: a. Kata Pengantar oleh Ketua DPRD Propinsi atau yang mewakili; b. Pembacaan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Pejabat dari Pemerintah Propinsi; c. Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Presiden, yaitu :

1. 2. 3. 4.

Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan; Penandatanganan Naskah Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan; Kata-kata Pelantikan; Pemasangan Tanda Pangkat Jabatan, Penyematan Tanda Pangkat Jabatan serta Penyerahan Petikan Keputusan Presiden; 5. Penandatanganan Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan dilanjutkan dengan Penyerahan Memori Pelaksanaan Tugas Jabatan. d. Sambutan Pejabat yang ditunjuk; e. Pembacaan Do'a; f. Penyampaian Ucapan Selamat. Pasal 12 Acara Pelantikan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilaksanakan dengan urutan acara sebagai berikut: a. Kata Pengantar oleh Ketua.DPRD Kabupaten/Kota atau yang mewakili; b. Pembacaan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Bupati/Walikota oleh Pejabat dari Pemerintah Kabupaten/Kota; c. Pelantikan Bupati/Walikota oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Presiden, yaitu : 1. Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan; 2. Penandatanganan Naskah Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan; 3. Kata-kata Pelantikan; 4. Pemasangan Tanda Pangkat Jabatan, Penyematan Tanda Jabatan dan Penyerahan Petikan Keputusan Presiden; 5. Penandatanganan Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan dilanjutkan dengan Penyerahan Memori Pelaksanaan Tugas Jabatan.

d. Sambutan Pejabat yang ditunjuk; e. Pembacaan Do'a; f. Penyampaian Ucapan Selamat. Pasal 13 Dalam keadaan khusus, Pakaian para undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Pasal 14 Bentuk dan susunan Kata Pengantar Sumpah/Janji, Naskah Sumpah/Janji, Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Kata-kata Pelantikan serta Naskah Berita Acara Serah Terima Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB IV PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PENJABAT KEPALA DAERAH Pasal 15 (1) Penjabat Kepala Daerah sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Presiden. (2) Pelantikan Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), diawali dengan Pengambilan Sumpah/Janji menurut agama yang dianut. Pasal 16 Pengucapan Sumpah/Janji Penjabat Kepala Daerah berpedoman pada pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. Pasal 17 Penjabat Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang dirangkap oleh Kepala Daerah Propinsi tidak dilantik dan dapat dilaksanakan serah terima jabatan dari Mantan Kepala Daerah kepada Penjabat Kepala Daerah. Pasal 18 Pelantikan Penjabat Kepala Daerah Propinsi, Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Daerah yang baru dibentuk, dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk atas nama Presiden dan bertempat di Ibukota Propinsi, Ibukota Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan, bersamaan dengan peresmian pembentukannya.

Pasal 19 Pelantikan Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18, diselenggarakan dalam satu acara resmi bertempat di: a. Lapangan, yang dihadiri oleh para undangan dan barisan upacara; b. Halaman Gedung atau di dalam Gedung, yang dihadiri oleh para undangan. Pasa! 20 Dalam keadaan khusus, Pelantikan Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 18 dapat diselenggarakan di Ibukota Negara atau Ibukota Propinsi. BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 21 Pada saat Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan atau Penjabat Kepala Daerah tidak diadakan Pengukuhan Sumpah/Janji oleh Rohaniawan. Pasal 22 Dalam acara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan atau Penjabat Kepala Daerah tidak ada penghormatan/pelaporan dari Pejabat yang akan dilantik kepada Pejabat yang melantik dan tidak dibenarkan menyertakan acara lain. Pasal 23 Pada acara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa Jabatan kedua, Penyematan Tanda Jabatan tetap dilaksanakan, kecuali Tanda pangkat Jabatan telah dipakai terlebih dahulu. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pengucapan Sumpah/Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan tidak berlaku. Pasa! 25 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta :^g a d a , t a n g g a l 20 Janua^i f's t W* __ *&? ^\ DALAM '*/

AVV

£57

ISL \^,\\ fj