"
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2009 TENTANG STATUTA ~EKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Agama Nomor 285 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar perlu ditetapkan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam ~egeri Batusangkar;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 T ahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pend irian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri; 8. Peraturan '"
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kemanterian Negara Republik Indonesia; 9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan • Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 10. Keputusan Menteri Agama Nomer 285 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar; 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (lAIN) yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN); . 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari jabatan pad a Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama; 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum; 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam; 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam; . 16. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam; 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; MEMUTUSKAN:
Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR.
KESATU
Menetapkan Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. KEDUA ...
ii
KEDUA
Statuta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedeman dasar penyelenggaraan Sekelah Tinggi Agama Islam Batusangkar.
KETIGA
Hal-hal yang belum diatur dalam stalta akan diatur dengan I!>eraturan Ketua atas persetujuan Senat.
KEEMPAT
Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan eleh Menteri berdasarkan usulan Senat.
KELIMA
Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nemer 26 Tahun 2003 tentang Statuta Sekelah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
KEENAM
Semua peraturan pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nemer 26 Tahun 2003 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Keput!Jsan ini.
KETUJUH
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 April
~
MENT
III
200~)
I AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62
TAHUN 2009
TENTANG STA'fUTA'SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR BABI PENDAHULUAN Bagian Pertama Dasar Pemikiran Pasal 1 Bismillahirrahmanirrahim
Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan peningkatan kemampuan dan kehandalan sumber daya man usia. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan pembinaan pendidikan dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang selaras, serasi, dan seimbang antara kepentingan pribadi dan masyarakat, kehidupan jasmaniah dan rohaniah, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Satu kenyataan obyektif, bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia menuntut pelaksanaan pengembangan ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman. Tuntutan tersebut tidak bisa dihindarkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka kehadiran Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang mengembangkan ilmu-ilmu keislaman secara terpadu dengan ilmu-ilmu modern merupakan keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia atas dasar prinsip demokratis memberikan pelayanan pendidikan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang sejalan dengan falsafah bangsa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan dan pelaksanaan tugas institusional diperlukan pedoman yang dijadikan dasar, tuntunan dan pegangan seluruh anggota sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mencermati berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi baik dalam lingkup internal maupun eksternal kampus serta aspirasi sivitas akademika dengan berorientasi pada kebutuhan dan tuntutan pada masa mendatang. Sebagai pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan perencanaan dan pengembangan program serta kegiatan institusional dan operasional menuju tujuan yang dicita-citakan, berkat rahmat Allah SWT disusunlah Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar.
Bagian Kedua ...
Bagian Kedua Dasar Hukum Pasal2
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Ne~ara Republik Indonesia Nomor 4301). 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769). 7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. 8. Reraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia. 9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia. 10. Keputusan Menteri Agama Nomor 285 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar. 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 383 Tahun 1997 tentang Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Institut Agama Islam Negeri (lAIN) yang disempurnakan dan Kurikulum Nasional Program Sarjana (S1) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). 12. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di Lingkungan Departemen Agama. 13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum. 14. Keputusan ... 2
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam. 15. Keputusan Menteri Agamcr Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam. 16. Keputusan Me!nteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pad a Perguruan Tinggi Agama Islam. 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Kerja Departemen Agama.
Organisasi dan Tata
Bagian Ketiga Tujuan Pasal3 Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Batusangkar dimaksudkan sebagai pedoman dasar dan tuntunan bagi sivitas akademika dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi. Bagian Keempat Ruang Lingkup Pasal4 Statuta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi aturan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dan penyelenggaraan administrasi.
BAB II KETENTUAN UMUM
Pasal5 Dalam Statuta ini, yang dimaksud dengan: 1. Statuta adalah Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar. 2. Sekolah Tinggi adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar. 3. Departemen adalah Departemen Agama Republik Indonesia. 4. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam. 6. Senat adalah Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar. 7. Ketua adalah Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar. 8.Kepala Pusat ... 3
b. menguasai dan mengembangkan kombinasi dan integrasi "1lmu Agama" dan "I1mu Umum" (sosial, eksakta, dan humaniora) yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah melalui penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang tertuang dalam kurikulum serta didukung oleh dosen yang profesional dan proporsional serta sarana dan prasarana yang memadai. c. membentuk insan akademik yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung trnggi kebenaran, keterbukaan, kritis, kreatif, inovatif dan responsif terhadap perubahan nasional dan global. d. membentuk insan akademik yang concern terhadap berbagai kajian keislaman. e. menata manajemen yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. f.
meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana serta teknologi yang kondusif.
g. mengembangkan potensi pemikiran kritis, profesional, dan memiliki kepribadian yang kokoh serta kepekaan sosial yang tinggi. h. meningkatkan kualitas keimanan, ibadah, akhlak, intelektual, hasil karya dan kehidupan yang setara bagi dosen dan karyawan.
i.
memberdayakan potensi eksternal dan stakeholders Sekolah Tinggi.
Bagian Ketiga Tujuan Pasal8 Sekolah Tinggi memiliki tujuan: a. menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keagungan akhlaqulkarimah, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan profesional; b. melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman; dan c. menyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan p~nggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kE:lbudayaan nasional.
BABIV IDENTITAS Bagian Pertama Nama, Tempat, dan Tanggal Pendirian Pasal9 (1)
Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, disingkat STAI N Batusangkar. (3)Sekolah ... 5
b. menguasai dan mengembangkan kombinasi dan integrasi "I1mu Agama" dan "lImu Umum" (sosial, eksakta, dan humaniora) yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah melalui penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang tertuang dalam kurikulum serta didukung oleh dosen yang profesional dan proporsional serta sarana dan prasarana yang memadai. c. membentuk ir;lsan akademik yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, keterbukaan, kritis, kreatif, inovatif dan responsif terhadap perubahan nasional dan global. d. membentuk insan akademik yang concern terhadap berbagai kajian keislaman. e. menata manajemen yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. f.
meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana-prasarana serta teknologi yang kondusif.
g. mengembangkan potensi pemikiran kritis, profesional, dan memiliki kepribadian yang kokoh serta kepekaan sosial yang tinggi.. h. meningkatkan kualitas keimanan, ibadah, akhlak, intelektual, hasil karya dan kehidupan yang setara bagi dosen dan karyawan. i.
memberdayakan potensi eksternal dan stakeholders Sekolah Tinggi. Bagian Ketiga Tujuan Pasal8
Sekolah Tinggi memiliki tujuan: a. menyiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik keagungan akhlaqulkarimah, kearifan spiritual, keluasan ilmu, kebebasan intelektual dan profesional; b. melakukan penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman; dan c. m:enyebarluaskan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu lainnya serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. BABIV IDENTITAS Bagian Pertama Nama, Tempat, dan Tanggal Pend irian Pasal9
(1)
Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar, disingkat STAI N Batusangkar. (3)Sekolah ... 5
(2) (3)
Sekolah Tinggi berkedudukan di Batusangkar Propinsi Sumatera Barat, Indonesia. Sekolah Tinggi berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tanggal 21 Maret 1997 M, bertepatan dengan tanggal12 Dzulqaidah 1417 H dan diresmikan berdasarklan Keputusan Menteri Agama Nomor 285 Tahun 1997 tanggal 30 Juni 1997 M bertepatan dengan tanggal23 Safar 1418 H.
•
Bagian Kedua Dasar dan Asas Pasal10 Sekolah Tinggi berdasarkan Islam dan berasaskan Pancasila.
Bagian Ketiga Pola IImiah Pokok Pasal11 Sekolah Tinggi memiliki pola ilmiah pokok pada rumpun ilmu-ilmu keislaman dan ilmuilmu sosial humaniora yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Bagian Keempat Filosofi Pendidikan Pasal12 (1)
Filisofi keilmuan Sekolah Tinggi Batusangkar adalah integrasi dan kombinasi antara ilmu agama dan ilmu umum yang termanifestasikan sebagai ilmu keislaman.
(2)
Penggambaran integrasi dan kombinasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) adalah: a. AI-Qur'an, hadist, dan hasil penelitian diposisikan sebagai sumber utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Pengetahuan (Sciences) yang terdiri dari: IImu Pengetahuan Alam, IImu Pengetahuan Sosial dan ilmu Pengetahuan Humaniora dapat dikembangkan menjadi beberapa bidang antara lain: 1) IImu Pengetahuan Alam seperti IImu matematika, IImu Pengetahuan Alam. Astronomi; 2) IImu Pengetahuan Sosial seperti psykologi, sosiologi, hukum; 3) ilmu Pengetahuan Humaniora seperti dari bahasa, sastra dan filsafat. c.Teknologi ... 6
c. Teknologi dapat dikembangkan kepada beberapa bagian seperti teknik pertanian, teknik sipil, teknik pertambangan, dan teknik informatika. (3)
Semua pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terangkum sebagai pengertian ilmu keislaman.
Bagian Kelima Lambang Pasal 13
(1)
Sekolah Tinggi memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:
(2)
Lambang Sekolah Tinggi seperti dimaksud pad a ayat (1) ten;liri dari unsur-unsur yang memiliki pengertian sebagai berikut: a.
bentuk lambang Pancasila;
adalah
persegi
lima,
melambangkan
sila-sila
dari
b.
bulu angsa yang mekar dengan pangkalnya yang berbentuk pena melambangkan keilmuan;
c.
konfigurasi kubah mesjid yang dibentuk oleh lengkungan bulu angsa dan pita melambangkan kesatuan akidah Islamiyah;
d.
al-Qur'an berada pada posisi tengahnya memiliki makna bahwa al-Qur'an sebagai sumber dari segala sumber hukum Islam yang harus dijaga dan dipelihara kemurnian ajarannya serta sebagai iman, titik pusat yang menjiwai segala macam disiplin ilmu;
e.
Kitab AI-Qur'an yang terbuka melambangkan bahwa ilmu keislaman tersebut dinamis;
f.
tiga simpul pada pangkal bulu angsa, melambangkan kesatuan iman, islam dan ihsan; g. warna ... 7
g.
warna dasar hijau daun melambangkan kedamaian dan warna kuning pada garis lengkung melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa;
h.
"Rumah Gadang" merupakan ciri utama masyarakat Minangkabau dan melambangkan STAIN berada di wilayah Minangkabau;
i.
tulisan STAIN BATUSANGKAR menunjukkan nama dan tempat.
Bagian Keenam Mars dan Hymne Pasal14
(1) Mars Sekolah Tinggi merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran) dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung,tenang dan optimis, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita Sekolah Tinggi.
MARS ... 8
MARS STAIN Do = 1'-, 214 Tempo dl Marcia •
Umat
Hara pan bang· sa 55
44
3 3
JU ke arah
rnedan 0
'5
sedang
o
2 2
nan ja . 5, 5,
ya J
menung 5, 5,
Gali . 3
5 5
4
3
gu bim • J
mi·
bin~an
. mu
. 3
menu' 4 6
4 3
roha·
lik
o
4
ni l~· 2 1
l~~~;";;~f~i~-1[tf~-:=:E1~=-tI:E W.. .......-._...----.. . . :).. . . . . . . . ._.__. ._=-rU:__ . . _._ )~~~f-~ttc:j ............ . . . . . . . . . ._tL_. lam 7, 5, 7, 2,
4
5
Kembang· kltn 4) 2
di 5 6
persa· da bun· da 5 5 4 4 ))
tiu sa 2 2
~P)=nf.g1:=':::,D1=f_mI±=]1~j[Fl::Jlt~~cJ
1'1'
Kcmbang ·kan 7 I> 7
.
da . ya ij· 0
tihad· 5 5
mu l'
. I'
1
Oalam /) 6
se
mu·
l'
}'
_=f=='=F=Rf~=J§1~~&:jf=~i ase·giil ·mu 6 .b 5
lam
Ne·
~ri
5 5
6
Hi dup· lah
Scko 6 6
·Iah I I
ke kal
slama .
A qa
Ting . gi 6 I
l'
.
rna
l'
I~·
o
lama. '. nya
(2) Hymne '" 9
(2) Hymne Sekolah Tinggi merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita Sekolah Tinggi.
HYMNE STAIN • Do : C, 4/4
DlnYJnylkJI1 den8an penuh khfdl'l1at
s- T
- N ha· rumlah nama· mu Is . (Jill pu· s~t k;t· ji,ln
- A - I
di lambang ke- agung· an
ngun jiwa
ban Jl
bang· sa
.
w~
pIltri· ot
nu·
Is • lam
sa
IllU
.
la
yang haq dan !.eja·
U
Pan· ca·
bera· sa>
A • pi
serta pengga· Ii
.
a· lr
t a · nah
si
. li
bak
~~IlJa·
Pemba·
.
mu
" I/_- ----.. --7-"\ '. r- . -.... r::-n .. ....::=-- r . I 'Ii I .' l!~JLJ Lf}D__: . . IJ . I) .) : J ......
~
32
~C-=--::
34
5
3
43
T
45
6
66
55
·~··r ~n
g~
. ra
43
~
Jaya . lah bangsa
2
1
.
I"
. -...
L
Jaya· tah /le·
3
~ ~-
..
.. )
S . T . A· I • N
bi!kti
nya·
ta
Bagian Ketujuh ... 10
Bagian Ketujuh Bendera Pasal15
(1)
Sendera Sekolah Tinggi: a. berbentuk" empat panjangnya;
persegi
panjang,
yang
lebarnya
b. berwarna dasar hijau tua, melambangkan kebenaran dan pembangunan nasional;
dua
perjuangan
pertiga
kali
menegakkan
e. di tengah-tengahnya terdapat lambang Sekolah Tinggi; dan. d. di bawah lambangnya terdapat tulisan STAIN Satusangkar. (2)
Warna dasar bendera jurusan atau program pada Sekolah Tinggi ditetapkan dengan Keputusan Ketua. Bagian Kedelapan Busana Akademik Pasal16
(1)
Susana akademik di Iingkungan Sekolah Tinggi terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
(2)
Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Ketua, Pembantu Ketua dan anggota Senat.
(3)
Toga jabatan dikenakan pada upaeara-upaeara akademik, yakni upaeara dies natalis, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar, dan promosi doktor kehormatan.
(4)
Toga jabatan terbuat dari bahan atau kain wool polos yang berwarna hitam, berukuran besar sampai bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar kearah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru berwarna hitam selebar kurang lebih 12 em. Pada bag ian atas lengan sebelah luar dan pada bag ian punggung toga terdapat Iipatan-Iipatan (ploof). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna biru tua untuk toga Ketua, Pembantu Ketua dan anggota Senat lainnya, dan kuning emas untuk Guru Sesar, sedangkan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing jurusan.
(5)
Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan. a. Topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam, berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 em. Oi tengahnya terdapat hiasan kuneir Iilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga (warna biru tua, kuning emas atau warna jurusan).
b. Kalung ... 11
b. Kalung jabatan Ketua dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas. c. Kalung jabatan Pembantu Ketua, terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak. d. Kalung jcfbatan Guru Sesar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna lambang jurusannya. Kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan dengan lambang Sekolah Tinggi yang terbuat dari bulatan log am tipis bergaris tengah 10 cm, berwarna kuning emas. (6)
Toga wisudawan adalah jubah yang digunakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studi.
(7)
Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dan merata, ada Iipatan (plOOf) pad a lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang toga wisudawan berbeda pada warna mas.ing-masing jurusan.
(8)
Kelengkapan toga bagi wisudawan adalah topi wisudawan yang bentuk. ukuran dan warnanya sama dengan topi jabatan. Hiasan kuncir wisudawan sesuai dengan warna dasar lambang jurusannya.
(9)
Susana mahasiswa Sekolah Tinggi harus mencerminkan busana yang islami.
BABV ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pasal 17 (1)
Sekolah Tinggi secara organisatoris berada di Iingkungan Departemen yang dipimpin oleh Ketua dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)
Pembinaan Sekolah Tinggi secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal.
Pasal18 Tugas Sekolah Tinggi adalah: a.
menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam bidang ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terkait dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas. berdaya saing tinggi. dan bermanfaat bagi masyarakat;
b.
melakukan penelitian dalam bidang i1mu agama Islam dan ilmu lain yang terkait, dalam rangka menghasilkan hasil penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat; c. melaksanakan ... 12
c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat menyumbangkan manfaat hasil pendidikan dan penelitian.
dalam
rangka
Pasal19
Sekolah Tinggi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan dan perencanaan program; b. pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat; c. pembinaan sivitas akademika dan hubungan akademis ilmiah dan sosial sesuai dengan lingkungannya; d. pelaksanaan kerjasama Sekolah Tinggi dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga-Iembaga lain dalam dan luar negeri; dan e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.
Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal20
Sekolah Tinggi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut: a.
Ket~a
b.
Senat Sekolah Tinggi;
c.
Jurusan;
d.
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
e.
Kelornpok Dosen;
f.
Ba:gian Administrasi; dan
g.
Unit Pelaksana Teknis meliputi:
dan Pembantu Ketua;
1. Perpustakaan; 2. Pusat Komputer; 3. PusatBahasa; dan 4. Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan; h.
Lembaga Nonstruktural.
Bagian Ketiga ... 13
Bagian Ketiga Ketua dan Pembantu Ketua Pasal21 (1)
Ketua adalah pembantu Menteri dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. ~
(2)
Ketua adalah penanggung jawab utama Sekolah Tinggi.
(3)
Ketua bertanggung jawab atas: a. tercapainya visi, misi dan tujuan Sekolah Tinggi; dan b. tercapainya standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan. Pasal22
(1)
Dalam melaksanakan tugas, Ketua dibantu oleh pembantu ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua ..
(2)
Pembantu Ketua terdiri dari: a. Pembantu Ketua Bidang Akademik, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Pembantu Ketua Bidang Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, kepegawaian/ketenagaan, dan administrasi umum; dan c. Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan, mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. Bagian Keempat Senat Pasal 23
(1)
Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Sekolah Tinggi .
(2)
Senat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan dan meningkatkan standar mutu akademik Sekolah Tinggi.
(3)
Senat mempLinyai tugas: a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi; b. memberikan pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dan pengembangan Sekolah Tinggi, termasuk akreditasi internal Sekolah Tinggi dalam hal pembukaan dan/atau penutupan Jurusanl Program Studi yang telah ditetapkan Senat; c. merumuskan ... 14
c. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan kepribadian sivitas akademika;
serta
d. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan perguruan tinggi; e. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi yang diajukan oleh Ketua; f.
memberik~n pertimbangan atas calon Ketua yang diajukan kepada Menteri
untuk diangkat menjadi Ketua; g. memberikan pertimbangan mengenai para calon Pembantu Ketua yang diajukan untuk diangkat menjadi Pembantu Ketua; h. menilai pertanggungjawaban Ketua atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; i.
merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan pada Sekolah Tingg ;
j.
menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
(4)
Senat terdiri atas Guru Besar, Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, wakil dosen, dan unsur lain yang ditetapkan Senat.
(5)
Anggota Senat dari unsur lain adalah individu atau tokoh masyarakat yang mampu memberikan sumbangan yang berarti bagi peningkatan mutu Sekolah Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(6)
Jumlah anggota Senat dari unsur lain sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang.
(7)
Unsur wakil dosen adalah 1 (satu) orang dosen biasa per Jurusan/Program Studi yang tidak menduduki jabatan struktural, nonstruktural, atau Guru Besar.
(8)
Anggota Senat wakil dosen sekurang-kurangnya menduduki jabatan lektor kepala.
(9)
Masa jabatan anggota Senat dari unsur wakil dosen dan unsur lainnya adalah 4 (empat) tahun.
(10) Pemilihan wakil dosen dilakukan dengan pemilihan langsung oleh seluruh dosen biasa pada Jurusan/Program Studi yang bersangkutan. (11) Senat diketuai oleh Ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih di antara para anggota Senat. (12) Dalam melaksanakan tugasnya, Senat dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota Senat dan apabila dianggap perlu ditambah anggota dari unsur lain. (13) Senat dapat menyelenggarakan rapat-rapat khusus sesuai dengan bidang/pokok pembahasan tertentu. (14) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara. (15) Senat bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun. Bagian Kelima ... 15
Bagian Kelima Jurusan Pasal24 (1)
Jurusan adalah unsur pelaksana akademik Sekolah Tinggi yang melaksanakan sebagian tugas dan tungsi Sekolah Tinggi yang menjadi tanggung jawab Ketua. «
(2)
Jurusan dipimpin oleh Ketua Jurusan yang diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(3)
Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang sekretaris. Pasal25
Jurusan mempunyai tugas menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi dalam salah satu bidang atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, ilmu Agama Islam, teknologi dan/atau seni.
Pasal26 Jurusan terdiri atas: a. Ketua dan Sekretaris Jurusan; b. Program Studi; c. Laboratorium/studio; dan d. Dosen. Pasal27 (1)
Program Studi adalah pelaksana akademik pada tingkat Jurusan dalam disiplin ilmu tertentu.
(2)
Dalam hal Jurusan hanya memiliki satu Program Studi, maka Ketua Jurusan merangkap sebagai Ketua Program Studio
(3)
Dalam hal Jurusan memiliki lebih dari satu program studi, Program Studi dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh stat, dan bertanggung kepada Ketua Jurusan. Pasal28
(1)
Penambahan Jurusan/Program Studi dapat dilakukan sesudah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal.
(2)
Permohonan izin penyelenggaraan Jurusan/Program Studi dilakukan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Senat.
(3)
J'urusan/Program Studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal dapat dibuka dan ditutup oleh Ketua sesuai kebutuhan setelah mendapat pertimbangan dari Senat. (4) Pembukaan ... 16
(4)
Pembukaan Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan Ketua selama izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal untuk Jurusan/Program Studi yang bersangkutan masih berlaku.
(5)
Penutupan Jurusan dan/atau Program Studi tertentu dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal apabila tidak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. «
Pasal29
Untuk menjaga dan meningkatkan mutu akademik lulusan, di setiap Jurusan/Program Studi dibentuk tim akademik yang bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan dan berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan.
Pasal30
(1)
Laboratorium/Studio adalah perangkat penunjang pendidikan pada Jurusan dalam pendidikan akademik, profesi dan/ata~ Yokasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
(2)
Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan tertentu.
(3)
Penambahan dan penutupan Laboratorium/Studio pada ditetapkan oleh Ketua, setelah mendapat persetujuan Senat.
setiap
Jurusan
Bagian Keenam Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Pasal31
(1)
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekolah Tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
(2)
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(3)
Kepala Pusat bertanggung jawab atas mutu hasil penelitian dan efektifitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dipimpinnya.
(4)
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pusat dibantu oleh seorang sekretaris.
Pasal32
Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan dan mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan. PasaI33 ... 17
Pasal33 Kelompok tenaga peneliti terdiri atas sejumlah anggota peneliti dalam jabatan fungsional di bidang penelitian.
«
Pasal34
(1) Arah penelitian ditujukan kepada pengkajian, penguatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni yang bernafaskan Islam. (2) Arah pengabdian kepada masyarakat ditujukan kepada pengamalan, pemberdayaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni yang bernafaskan Islam. (3) Hasil penelitian dan pengabdian didokumentasikan dan dapat dipublikasikan.
Bagian Ketujuh Bagian Administrasi Pasal35 (1)
Bagian administrasi adalah satuan pelaksana administrasi Sekolah Tinggi di bidang akademik dan kemahasiswaan, kepegawaian dan keuangan.
(2)
Bagian Administrasi dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Ketua.
(3)
Bagian Administrasi terdiri atas beberapa subbagian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala subbagian, yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bagian.
Pasal36 Bagian administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, kepegawaian, keuangan, dan umum.
Pasal37 Bagian administrasi terdiri atas: a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan b. Subbagian Umum.
Pasal38 (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, rencana dan program, registrasi dan herregistrasi mahasiswa, administrasi pendidikan dan pengajaran, administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan pelaporan. (2) Subbagian ... 18
(2) Subbagian Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja kepegawaian dan keuangan, pengelolaan administrasi pengadaan, pengembangan dan mutasi, serta kesejahteraan pegawai, penyusunan dan pelaksanaan anggaran, menyiapkan pertanggungjawaban keuangan, dan laporan akuntabilitas kinerja. (3) Subbagian ~mum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja, melakukan pengelolaan kepegawaian dan keuangan, perlengkapan dan barang milik negara, kerumahtanggaan, hukum dan hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, data dan informasi serta pelaporan. Bagian Kedelapan Perpustakaan Pasal 39
(1)
Perpustakaan adalah unit pelaksana teknis, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(2)
Struktur organisasi dan uraian tug as perpustakaan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
(3)
Pembinaan secara teknis perpustakaan dilakukan oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik. Bagian Kesembilan Pusat Komputer Pasal 40
(1)
Pusat Komputer adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem informasi Sekolah Tinggi serta pendidikan dan layanan komputer, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Ketua.
(2)
Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Komputer ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
(3)
Pembinaan secara teknis Pusat Komputer dilakukan oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik. Bagian Kesepuluh Pusat Bahasa Pasal41
(1)
Pusat Bahasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan bahasa, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2)
Struktur organisasi dan uraian tugas Pusat Bahasa ditetapkan dengan Keputusan Ketua. (3)Pembinaan .. , 19
(3)
Pembinaan secara teknis Pusat Bahasa dilakukan oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik.
Bagian Kesebelas Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan
•
Pasal42
(1)
Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan adalah unit pelaksana teknis Sekolah Tinggi, dibidang pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan, dipimpin oleh kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2)
Pembinaan teknis Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan dilakukan oleh Pembantu Ketua Bidang Akademik.
(3)
Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan mempunyai fungsi mengukur mutu hasil pendidikan, mendiagnosa kelemahan-kelemahan proses pendidikan, dan membantu Jurusan/Program Studi dalam pening~atan mutu pendidikan.
(4)
Kepala Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. unsur tenaga akademik yang memiliki keahlian; b. pengalaman akademik; dan c. persyaratan lain yang ditetapkan Ketua.
(5)
Struktur organisasi dan uraian tug as Pusat Penjaminan Mutu Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
Bagian Kesuabelas Lembaga Nonstruktural Pasal43
(1)
Ketua dapat membentuk Lembaga Nonstruktural yang merupakan bagian dari unsur penunjang, berupa lembaga atau bentuk lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(2)
Direktur Jenderal dapat menutup Lembaga Nonstruktural yang dinilai tidak efektif dan tidak efisien, dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal44
Penambahan jabatan di luar ketentuan Keputusan Menteri Agama Nomor 285 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekolah Tinggi Agama Islam Batusangkar hanya dapat dilakukan Sekolah Tinggi setelah mendapat persetujuan tertulis Direktur Jenderal. BABVI ... 20
BABVI TATA KERJA
Bagian Pertama Umum Pasal45 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan kerja di Iingkungan Sekolah Tinggi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara hirarki baik pada satuan masing-masing maupun antar satuan organisasi/satuan kerja di Sekolah Tinggi serta dengan instansi lain di luar Sekolah Tinggi sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal46 Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahannya· masing-masing dan memberikan bimbingan, dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal47 Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekolah Tinggi wajib mengembangkan tug as dan fungsinya berdasarkan visi, misi, dan kebijakan Sekolah Tinggi serta mengikuti dan mematuhi petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi di atasnya, serta melaporkan tugas-tugasnya secara berkala kepada atasan masing-masing.
Pasal48 Setiap pimpinan satuan kerja di Iingkungan Sekolah Tinggi wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas bawahan untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan, dan pembinaan karir pegawai, serta penyempurnaan tug as lebih lanjut.
Pasal49 Pembantu Ketua, Ketua Jurusan/Program Studi, Kepala Pusat, Kepala Unit dan Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Ketua, sebagai bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pelaksanaan tugas Sekolah Tinggi.
Bagian Kedua ... 21
Bagian Kedua Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas Pasal50
(1)
Sekolah Tinggi menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
(2)
Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
(3)
Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa datang, efektif, efisien, dan sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)
Penjabaran prinsip manajemen berbasis l
(1)
Ketua harus menjabarkan tujuan-tujuan program yang akan dicapai selama periode jabatannya didasarkan pada visi, misi, dan program, disampaikan di hadapan Sen at untuk mendapatkan penyempurnaan dan persetujuan.
(2)
Tujuan-tujuan program sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus berfokus pada peningkatan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi.
(3)
Pada setiap awal tahun anggaran, Ketua menyusun program kerja tahunan untuk mencapai tujuan-tujuan program yang telah disetujui Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pagu anggaran pemerintah dan perkiraan pendapatan dari sumbersumber lain, dan diajukan kepada Senat untuk mendapat penilaian, penyempurnaan, dan persetujuan.
(5)
Program kerja tahunan yang telah disetujui Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan kepada Direktur Jenderal.
(6)
Apabila ada koreksi Direktur Jenderal atas program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pad a ayat (5), Ketua melakukan penyesuaian-penyesuaian.
(7)
Program kerja yang sudah mendapatkan persetujuan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) menjadi acuan bagi penilaian kinerja Ketua oleh Senat pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan.
(8)
Segala bentuk perubahan terhadap program kerja harus mendapat persetujuan Senat. Pasal 52 ... 22
Pasal52 (1)
Ketua wajib menyampaikan laporan semester, tahunan dan akhir masa jabatan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal setelah mendapatkan penilaian Senat.
(2)
Laporan semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan kegiatan akademik per program studio
(3)
Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan capaian program tahunan.
(4)
Laporan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) merupakan laporan pertanggungjawaban selama memangku jabatan sebagai Ketua.
(5)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di perpustakaan Sekolah Tinggi agar dapat diketahui oleh umum.
«
Pasal53 (1)
Ketua menetapkan standar kinerja para pejabat Sekolah Tinggi yang bertanggung jawab langsung kepadanya.
(2)
Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan dan pencapaian tujuan program secara berkala.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), ditempatkan di perpustakaan Sekolah Tinggi.
(4)
Ketua menilai kinerja akademik dan kinerja tahunan para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
(5)
Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan prinsip obyektivitas, berkeadilan, dan akuntabel.
(6)
Penilaian Ketua atas kinerja para pejabat yang bertanggung jawab langsung kepadanya disampaikan secara tertulis.
(7)
Ketua dapat memberikan penghargaan kepada pejabat yang berprestasi sesuai dengan kualitas kinerja yang bersangkutan.
(8)
Pejabat yang dinilai memiliki kinerja di bawah standar dapat di berikan sanksi oleh Ketua sesuai dengan peraturan pen,mdang-undangan.
Pasal54 Ketentuan mengenai laporan dan akuntabilitas pejabat/pegawai selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja masingmasing. i
Bagian Ketiga ... 23
Bagian Ketiga Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Ketua dan Pembantu Ketua Pasal55
•
(1)
Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul dan pertimbangan Senat.
(2)
Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat mengangkat Ketua tanpa melalui proses pertimbangan Senat.
(3)
Masa jabatan Ketua adalah 4 (em pat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(4)
Pengangkatan Ketua didasarkan pada potensi calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Sekolah Tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(5)
Apabila Ketua berhalangan tidak tetap Pembantu Ketua Bidang Akademik bertindak sebagai Pelaksana Harian Ketua.
(6)
Apabila Ketua berhalangan tetap, Menteri mengangkat Ketua Sekolah Tinggi yang bersifat sementara sampai dengan pengangkatan Ketua sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal56
(1)
Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
(2)
Masa jabatan Pembantu Ketua mengikuti masa jabatan Ketua.
(3)
Pengangkatan Pembantu Ketua dilakukan oleh Ketua terpilih paling lambat dua bulan setelah pelantikan Ketua.
(4)
Pembantu Ketua dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
(5)
Apabila Ketua diganti secara definitif, semua Pembantu Ketua diganti.
(6)
Apabila salah seorang pembantu Ketua berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk seorang Pembantu Ketua lainnya sebagai Pelaksana Harian.
(7)
Apabila Pembantu Ketua berhalangan tetap, Ketua mengangkat Pembantu Ketua baru sebagai pejabat antar waktu berdasarkan tatacara pengangkatan Pembantu Ketua. Pasal57
(1)
Ketua dan Pembantu Ketua dapat diberhentikan dari jabatannya, karena: a. meninggal dunia; b. permohonan sendiri; c. telah ... 24
c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional dosen; d. masa jabatannya berakhir; e. diangkat dalam jabatan lain; f.
dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
g. diberher1tikan sementara dari pegawai negeri sipil; h. diberhentikan sementara dari jabatan fungsional dosen; dan i. (2)
untuk Ketua, dinilai tidak berprestasi berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan Menteri.
Tata cara pemberhentian Ketua dan Pembantu Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian Keempat Persyaratan dan Tata Cara Pernberian Pertimbangan CaJon Ketua dan CaJon Pembantu Ketua PasaJ58
(1)
8yarat calon Ketua adalah sebagai berikut: a. beragama Islam dan berakhlak mulia; b. berusia maksimal 61 tahun; c. lulusan program doktor (83); d. pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor kepala; e. apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan struktural yang sedang dipangkunya, baik di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi; f.
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter pemerintah;bersedia dicalonkan/mencalonkan diri menjadi Ketua secara tertulis;
g. menyerahkan pernyataan tertulis meliputi: 1) visi dan misi kepemimpinan; 2) program peningkatan mutu Sekolah Tinggi selama empat tahun ke depan; 3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika; 4) program penciptaan suasana Iingkungan kampus yang Islami, i1miah, dan asri; 5) program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. (2)
Tata cara pemberian pertimbangan Senat untuk pengangkatan calon Ketua adalah sebagai berikut: a. seleksi ... 25
a. seleksi calon Ketua dilakukan oleh panitia seleksi yang di bentuk oleh Senat; b. seleksi calon Ketua terbuka untuk pegawai negeri sipil Departemen Agama yang memenuhi syarat, baik dari Sekolah Tinggi maupun dari luar Sekolah Tinggi; c. bakal calon Ketua minimal 3 (tiga) orang; d. semua Dakal calon Ketua yang sudah terdaftar memaparkan visi, misi dan programnya di depan tim panel akademik yang dibentuk panitia seleksi terdiri atas para pakar yang memiliki komitmen pada peningkatan kualitas Sekolah Tinggi; e. anggota tim panel terdiri atas 3 (tiga) sampai 5 (lima) orang dan harus melibatkan anggota tim panel dari luar Sekolah Tinggi; f.
pemaparan visi, misi dan program bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan di dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan terbuka untuk umum;
g. pertimbangan Sen at diberikan melalLri rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut dan tertutup untuk umum; h. pertimbangan Senat diberikan dengan memperhatikan indikator kualitas bakal calon yang meliputi: 1)
wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi
2) 3)
visi dan misi kepemimpinan; program peningkatan mutu Sekolah Tinggi selama 4 (empat) tahun ke depan; program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika; program penciptaan suasana lingkungan kampus yang Islami, ilmiah, dan asri; program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas.
4) 5) 6) i.
setiap anggota Senat memilih satu nama bakal calon Ketua yang dianggap paling berkualitas untuk memimpin Sekolah Tinggi, berdasarkan kriteria pad a huruf h;
j.
pertimbangan Senat menghasilkan 3 (tiga) nama calon Ketua yang mendapat dukungan terbanyak pertama, kedua, dan ketiga dari anggota Sen at;
k. hasil pertimbangan Senat dianggap sah apabila rapat pemberian pertimbangan tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Senat. I.
Hasil pertimbangan Senat sebagaimana dimasud pada huruf k, harus sudah diterima oleh Menteri selambat-Iambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua berakhir. Pasal 59 ... 26
Pasal59 (1)
Syarat calon Pembantu Ketua adalah: a. beragama Islam dan berakhlak mulia; b. berusia maksimal 61 tahun; c. lulusan I'rogram magister (S2) dan menduduki jabatan fungsional sekurangkurangnya lektor Kepala, atau lulusan program (S3) dan menduduki jabatan . fungsional sekurang-kurangnya lektor; d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dokter pemerintah; e. bersedia dicalonkan menjadi Pembantu Ketua secara tertulis; f.
dapat bekerjasama dengan Ketua; dan
g. apabila terpilih, bersedia melepaskan seluruh jabatan struktural yang dipangkunya, baik di dalam maupun di luar Sekolah Tinggi; (2)
Tata cara pemberian pertimbangan sebagai berikut:
Sen~t
terhadap calon Pembantu Ketua
a. Ketua menyampaikan nama-nama calon Pembantu Ketua masing-masing dua orang pada setiap jabatan Pembantu Ketua kepada Senat untuk dipertimbangkan; b. pertimbangan diberikan oleh Senat melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara; c. dalam hal pemungutan suara, setiap anggota Senat memilih satu dari nama calon Pembantu Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas; d. hasil pertimbangan Senat dianggap sah apabila rapat Senat tersebut dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota Sen at; dan e. hasil pertimbangan Senat sebagaimana dimaksud pad a huruf d harus sudah diterima oleh Ketua selambat-Iambatnya dua bulan setelah pelantikan Ketua terpilih. (3)
fS:etua atas nama Menteri mengangkat Pembantu Ketua yang telah mendapat persetujuan Senat.
Bagian Kelima Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi Pasal60 (1)
Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
(2)
Masa jabatan Ketua Jurusan adalah 4 (em pat) tahun. (3) Masa .,. 27
(3)
Masa jabatan Sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Ketua Jurusan.
(4)
Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Pasal61
(1)
Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
(2)
Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (em pat) tahun.
(3)
Ketua Program Studi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut. Bagian Keenam Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi Pasal62
(1)
Persyaratan calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi adalah: a.. beragama Islam dan berakhlak mulia; b. berusia maksimal 61 tahun; c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2); d. menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor; e. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan Jurusan/Program Studi yang terkait; f.
bersedia dicalonkan menjadi Ketua atau Sekretaris Jurusan/Program Studi;
g. calon Ketua Jurusan/Program studi harus menyerahkan pernyataan tertulis meliputi: 1) visi dan misi kepemimpinan; 2) program peningkatan mutu Jurusan/Program Studi selama em pat tahun ke depan; 3) program peningkatan kualitas, kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia sivitas akademika; 4) program penciptaan suasana lingkungan kampus yang Islami, ilmiah, dan asri; 5) program pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. (2)
rata cara pengangkatan Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi sebagai berikut: a. Ketua ... 28
a. Ketua menyampaikan nama calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan/atau Ketua Program Studi masing-masing dua orang, yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Senat; b. pertimbangan diberikan oleh Senat melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara dalam rapat Sen at; c. dalam hal pemungutan suara, setiap anggota Senat memilih 1 (satu) dari 2 (dua) nama calon Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, dan/atau Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan d. hasil pertimbangan Senat dianggap sah apabila rapat Senat tersebut dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat. Bagian Ketujuh Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Pusat dan Kepala Unit Pasal63 (1)
Kepala Pusat dan Kepala Unit diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
(2)
Masa jabatan Kepala Pusat dan Kepala Unit masing-masing 4 (empat) tahun.
(3)
Kepala Pusat dan Kepala Unit dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
(4)
Apabila Kepala Pusat atau Kepala Unit berhalangan tidak tetap, Ketua menunjuk Pelaksana Harian.
(5)
Apabila Kepala Pusat atau Kepala Unit berhalangan tetap, atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua mengangkat pejabat baru sesuai Statuta. Bagian Kedelapan Persyaratan Kepala Pusat dan Kepala Unit Pasal64
(1)
Persyaratan Kepala Pusat adalah: a. beragama Islam dan berakhlak mulia; b. berusia maksimal 61 tahun; c. berpendidikan sekurang-kurangnya program magister (S2); d. menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter pemerintah; f. memiliki ... 29
f.
memiliki wawasan kependidikan, komitmen pada kualitas tinggi lulusan dan hasil penelitian, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas akademik maupun pribadi;
g. memiliki program tertulis yang meliputi: 1) visi dan misi kepemimpinan; 2) peningkatan, mutu program dan kinerja lembaga selama 4 (empat) tahun ke depan; dan 3) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. (2)
Persyaratan calon Kepala Unit adalah: a. beragama Islam dan berakhlak mulia; b. berusia maksimal 52 tahun untuk tenaga kependidikan dan maksimal 61 tahun untuk dosen; c. berpendidikan sekurang-kurangnya program Sarjana (S 1); d. persyaratan jabatan mengikuti peraturc:ln kepegawaian; e. memiliki keahlian di bidang terkait;
Bagian Kesembilan Pengecualian Persyaratan Jabatan Pasal65
(1)
Dalam hal persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) tidak dapat terpenuhi, maka atas persetujuan Senat, Ketua mengusulkan perubahan persyaratan jabatan tersebut kepada Menteri.
(2)
Perubahan persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri. BAB VII KURIKULUM DAN PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI Bagian Pertama Kurikulum Pasal66
(1)
Kurikulum disusun oleh masing-masing Program Studi/Jurusan memperhatikan jenjang dan jenis pendidikan, kompetensi lulusan Jurusan/Program Studi, serta upaya pencapaian integrasi keislaman dan keilmuan sesuai dengan visi dan misi Sekolah Tinggi serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
(2)
Kurikulum disusun mengacu pad a kompetensi lulusan yang diharapkan. (3) Kompetensi ... 30
(3)
Kompetensi lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
(4)
Kompetensi lulusan dikelompokan menjadi tiga: kompetensi dasar, kompetensi utama dan kompetensi tambahan.
(5)
Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan Sekolah Tinggi; kompetensi utama adalah kompetensi yang menjadi ciri khas Jurusan/Program Studi dan wajib dimilliki setiap lulusan Jurusan/Program Studi; . dan kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh Jurusan/Program Studi atau yang dipilh oleh mahasiswa.
(6)
Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan pendapat pimpinan Jurusan/Program Studi, para ahli di bidang yang bersangkutan baik lokal, nasional maupun internasional, masyarakat profesi, pengguna lulusan dan/atau mahasiswa.
(7)
Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel sehingga memungkinkan para mahasiswa mempunyai banyak piliha.n terutama di bidang kompetensi tambahan.
(8)
Kurikulum dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Ketua. Bagian Kedua Pengembangan Program Studi Pasal67
(1)
Pendidikan akademik pada Sekolah Tinggi meliputi Program Sarjana.
(2)
Jenis Jurusan/Program Studi pad a Program Sarjana disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan sistem pendidikan nasional serta keperluan akan pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan/atau seni.
(3)
Pendidikan profesional pad a Sekolah Tinggi terdiri atas program diploma, akta serta program pendidikan profesional lain sesuai dengan perkembangan Sekolah Tinggi.
(4)
Penyelenggaraan program-program pendidikan tersebut pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam peraturan Sekolah Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(5)
Penambahan dan/atau pengurangan jenjang dan jenis Jurusan/Program Studi/Konsentrasi/Spesialisasi ditetapkan atas persetujuan Sen at dan/atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6)
Agar jumlah dan jenis program studi relevan, secara periodik, Sekolah Tinggi mengkaji dan mengkonsultasikannya dengan lembaga-Iembaga pemakai lulusan Sekolah Tinggi.
(7)
Untuk melaksanakan fungsi yang terdapat pada ayat (5) dan ayat (6), Sekolah Tinggi menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu tertentu. (8) Ketentuan ... 31
(8)
Ketentuan lebih rinci mengenai pembukaan, penggabungan (merger) dan penutupan Jurusan/Program Studi pada semua jenjang dan jenis pendidikan di Sekolah Tinggi ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua atas usul Tim Akreditasi yang ditunjuk untuk itu. BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Bagian Pertama Penerimaan Mahasiswa Pasal68
(1)
Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan setiap semester dalam satu tahun akademik.
(2)
Persyaratan untuk menjadi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua.
(3)
Warga Negara Asing dapat diterima menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal69
(1)
Tahun Akademik bagi penyelenggaraan pendidikan September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya.
dimulai
pada
bulan
(2)
Tahun Akademik dibagi dalam dua semester, setiap semester minimum enam belas minggu.
(3)
Apabila diperlukan, dapat dibuka semester pendek yang ketentuan teknisnya ditetapkan Ketua. Bagian Kedua Sistem Perkuliahan Pasal70
(1)
Penyelenggaraan perkuliahan Jurusan/Program rilenerapkan Sistem Kredit Semester (SKS).
Studi
dilakukan
dengan
(2)
P.enyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur dan· kegiatan mandiri seperti seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, praktikum, tutorial, dan/atau perkuliahan umum, penggunaan electronic learning, kuliah kerja nyata, kegiatan kokurikuler, dan sebagainya.
(3)
Beban studi minimum dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu Jurusan/Program Studi dalam setiap program pendidikan ditetapkan oleh Ketua sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. (4) Kebijakan .. , 32
(4)
Kebijakan akademik Sekolah Tinggi yang lebih rinci ditetapkan dengan Keputusan Ketua, dituangkan dalam buku pedoman akademik.
(5)
Kebijakan akademik Jurusan/Program Studi ditetapkan oleh Ketua dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi.
(6)
Penyusunan pedoman akademik ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua .
•
Bagian Ketiga Bahasa Pengantar Pasal71
(1)
Bahasa pengantar perkuliahan menggunakan Bahasa Indonesia.
(2)
Pada kelas internasional dan/atau apabila diperlukan, bahasa pengantar dapat menggunakan bahasa asing.
Bagian Keempat Administrasi Akademik Pasal72
(1)
Administrasi akademik merekam dan menyimpan layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa serta hasilnya mulai dari penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan, ujian sampai pemberian ijazah serta pelaporan.
(2)
Administrasi akademik dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi modern sehingga mencapai tingkat pelayanan prima. Bagian Kelima Upacara Akademik dan Upacara Resmi Lainnya Pasal73
(1)
Upacara akademik diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi dalam rapat Sen at terbuka, dipimpin oleh Ketua Senat.
(2)
Upacara akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. peringatan hari jadi Sekolah Tinggi ; b. wisuda sarjana dan wisuda program diploma; dan c. pengukuhan jabatan Guru Besar.
(3)
Upacara akademik yang dilaksanakan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) diselenggarakan dengan tata cara sesuai martabat keilmuan dan kepribadian bangsa Indonesia. (4) Tata cara ... 33
(4)
Tata cara dan penggunaan atribut upacara akademik ditetapkan dengan keputusan Ketua setelah mendapat persetujuan Senat. Pasal74
Upacara resmi lainnya diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi pada kegiatan:
•
a. pelantikan Ketua; b. pelantikan pejabat Sekolah Tinggi; c. penganugrahan penghargaan; d. peringatan hari-hari besar; e. pembukaan kuliah perdana;
f.
penerimaan tamu-tamu resmi Sekolah Tinggi; dan
g. dan lain-lain yang ditetapkan Ketua. Bagian Keenam Pengembangan Tridarma Perguruan Tinggi Pasal75
(1)
Sekolah Tinggi wajib mengembangkan tridarma perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan. penelitian dan pengabdian kepada mayarakat.
(2)
Pendidikan diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi.
(3)
Penelitian diselenggarakan secara terencana dan akuntabel yang ditujukan untuk menghasilkan hasil-hasil penelitian yang bermutu ilmiah tinggi dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pemecahan masalah di masyarakat.
(4)
PEmgabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terencana dan akuntabel dan ditujukan untuk mengabdikan hasil-hasil pendidikan dan penelitian yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi bagi kemaslahatan masyarakat.
Bagian Ketujuh Pengembangan Layanan Pasal76
(1)
Pelayanan umum pelayanan prima.
dan
administrasi
dikembangkan
untuk
menghasilkan
(2)
Prinsip dan indikator pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Ketua. BABIX ... 34
BABIX EVALUASI HASIL BELAJAR DAN PENJAMINAN MUTU Bagian Pertama Evaluasi Hasil Relajar
•
Pasal77
(1)
Evaluasi hasil belajar didasarkan pada penilaian terhadap kemajuan dan kemampuan mahasiswa. Penilaian ini dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang/mata kuliah. Penilaian dapat dilaksanakan pada setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, atau gabungan kegiatan-kegiatan terstruktur lainnya.
(2)
Evaluasi hasil belajar harus meliputi aspek pengetahuan, sikap dan perilaku, serta keterampilan.
(3)
Ujian akhir program dapat diselenggarak~m melalui ujian pelaksanaan tugas akhir, ujian skripsi dan/atau bentuk ujian lainnya yang ditetapkan oleh masingmasing Jurusan/Program Studio
(4)
Evaluasi hasil belajar menghasilkan nilai yang dinyatakan dalam huruf A, B, C, 0, E yang masing-masing setara dengan angka 4, 3, 2, 1, O.
(5)
Sen at menetapkan standar minimum mutu soal ujian dan standar minimum prosedur penyelenggaraan ujian untuk menjamin transparansi dan obyektivitas penilaian kemajuan dan kemampuan mahasiswa.
(6)
Sen at menetapkan prosedur penyelesaian masalah apabila terjadi sengketa antara mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan dan hasil ujian.
(7)
Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Ketua yang dimuat dalam Buku Pedoman Akademik.
Bagian Kedua Penjaminan Mutu Pasal78
(1)
Mutu hasil belajar setiap lulusan merupakan prioritas program penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi .
(2)
Sekolah Tinggi memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa setiap mahasiswa yang dinyatakan lulus oleh Sekolah Tinggi telah memiliki mutu dan daya saing yang tinggi.
(3)
Untuk memberikan jaminan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), Sekolah Tinggi menetapkan standar minimum mutu lulusan untuk setiap Jurusan/Program Studi. (4) Standar ... 35
(4)
Standar minimum mutu lulusan Sekolah Tinggi adalah sebagai berikut: a. memiliki kepribadian sebagai ilmuan muslim Indonesia; b. memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf AI-Quran (Arab); c. memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang ilmu keislaman secara umum; • d. memiliki kemampuan memahami isi buku teks berbahasa Arab dan Inggris dengan lancar; e. memiliki kemampuan menggunakan komputer dan mengakses informasi dari internet; f. memiliki kemampuan berfikir logis, kritis, analitis, ilmiah; dan g. memiliki kemampuan memecahkan masalah secara efektif.
(5)
Sekolah Tinggi menetapkan standar minimum mutu soal dan prosedur pelaksanaan ujian untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam mencapai standar minimum mutu lulusan yang telah ditetapkan.
(6)
Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setiap semester dan/atau akhir tahun akademik.
(7)
Setiap Jurusan/Program Studi dapat menetapkan standar minimum mutu lulusan masing-masing sebagai tambahan atas standar minimum mutu lulusan yang ditetapkan Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) sesuai Jurusanl Program Studi yang bersangkutan.
(8)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Ketua. BABX KEBEBASAN AKADEMIK, OTONOMI KEILMUAN, INTEGRITAS AKADEMIK DAN KODE ETIK Bagian Pertama Kebebasan Akademik Pasal79
(1)
Kebebasan akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai nilai-nilai keilmuan, keislaman dan keindonesiaan secara bertanggung jawab dan mandiri.
(2)
Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan sivitas akademika menyampaikan pikiran dan pendapat di kampus Sekolah Tinggi sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman.
(3)
Ketua menjamin dan mengupayakan agar sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma keilmuan dan kaidah keislaman. (4) Dalam ... 36
(4)
Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Sekolah Tinggi.
(5)
Dalam melaksanakan kebebasan akademik sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma keilmuan dan kaidah keislaman .
(6)
Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Ketua dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya Sekolah Tinggi sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan orang lain dan/atau untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
(7)
Sen at merumuskan pengaturan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dengan berpedoman pada terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau kemanusiaan.
•
Bagian Kedua Otonomi Keilmuan Pasal80
(1)
Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika.
(2)
Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Sekolah Tinggi dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
(3)
Senat menetapkan pengaturan perwujudan otonomi keilmuan di Sekolah Tinggi.
Bagian Ketiga Integritas Akademik Pasal 81
(1)
Integritas akademik merupakan kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh sivitas akademika Sekolah Tinggi dalam melaksanakan kegiatan akademik.
(2)
Integritas akademik merupakan prinsip dasar yang harus menjadi acuan bagi seluruh kegiatan akademik di Sekolah Tinggi .
(3)
Dosen, peneliti, dan mahasiswa Sekolah Tinggi wajib mentaati ketentuan integritas akademik.
(4)
Senat menetapkan ketentuan yang menyangkut integritas akademik sivitas akademika.
Bagian Keempat '" 37
Bagian Keempat Kode Etik Pasal 82
(1)
Setiap warga kampus wajib mentaati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, keilmuan dan keindonesiaan dalam berbicara, berpenampilan, berpakaian, dan berperilaku!
(2)
Dalam hal berbicara, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kejujuran dan tidak merugikan pihak lain.
(3)
Dalam hal berpakaian, setiap warga kampus wajib menggunakan asas kesederhanaan dan kewajaran, dan bagi perempuan wajib memakai busana muslimah.
(4)
Dalam hal berperilaku, setiap warga kampus wajib menjunjung tinggi akhlak islami.
(5)
Setiap warga kampus wajib menjaga kredibilitas dan kejujuran akademik; tidak melakukan hal-hal seperti: memperoleh ifazah dari lembaga pendidikan yang tidak kredibel; melakukan plagiat karya ilmiah; menggunakan ijazah, gelar akademik atau sebutan lulusan yang tidak sesuai dengan peraturan dan/atau berbagai tindakan ketidakjujuran ilmiah lainnya.
(6)
Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi dan tidak merugikan Sekolah Tinggi.
(7)
Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diarahkan untuk memantapkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan pembangunan kemanusiaan.
(8)
Sekolah Tinggi menjunjung tinggi kebebasan dan etika akademik serta toleransi dalam perbedaan pendapat.
(9)
Setiap warga kampus wajib menjujung tinggi etika akademik dan menghargai pendapat dan penemuan ilmiah lainnya.
(10) Kebebasan dan etika akademik ditanamkan oleh Sekolah Tinggi kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan dalam berbagai kegiatan akademik lainnya. (11) Senat menetapkan kode etik yang wajib ditaati oleh warga kampus. (12) Sekolah Tinggi dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik untuk menjamin pelaksanaan kode etik dan memeriksa pelanggaran terhadap kode etik yang dilakukan oleh warga kampus.
Bagian Kelima ...
38
Bagian Kelima Sanksi Pasal83
(1)
Warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-~.mdangan.
(2)
Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelanggaran terhadap kode etik akademik, perusakan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi.
(3)
Pencabutan gelar akademik dan/atau sebutan lulusan yang diperoleh dari Sekolah Tinggi karena pelanggaran etika akademik hanya dapat dilakukan oleh Ketua atas dasar pertimbangan tim yang ditunjuk untuk itu dan berdasarkan persetujuan Senat.
(4)
Setiap warga kampus bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan atas nama pribadi atau kelompok.
(5)
Kegiatan sivitas akademika di luar kampus yang mengatasnamakan Sekolah Tinggi tanpa izin tertulis Ketua dapat dikenai sanksi.
(6)
Pemberian sanksi berupa pemecatan mahasiswa dengan alasan akademik dan non akademik dilakukan oleh Ketua setelah mendapat persetujuan Sen at.
(7)
Sivitas akademika yang dikenai sanksi diberi kesempatan membela diri pad a forum yang dibentuk untuk keperluan itu.
(8)
Ketentuan mengenai sanksi dan prosedur pemeriksaan terhadap warga kampus yang melanggar kode etik ditetapkan oleh Senat. BABXI GELAR, SEBUTAN LULUSAN, DAN PENGHARGAAN Bagian Pertama Gelar dan Sebutan Lulusan Pasal84
(1)
Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan/atau tugas yang dibebankan dalam mengikuti suatu Jurusan/Program Studi berhak mendapatkan ijazah dan gelar akademik dan atau sebutan profesi.
(2)
Gelar akademik dan/atau sebutan profesi mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri.
(3)
Gelar atau sebutan lulusan dicantumkan dalam ijazah.
(4)
Ijazah dan transkrip akademik dibuat dalam bahasa Indonesia, dan dapat diberikan terjemahan ijazah resmi dan transkrip akademik dalam bahasa asing lainnya dari Sekolah Tinggi .
(5)
Bentuk, ukuran, isi, dan bahan ijazah serta kewenangan penandatanganan diatur dengan keputusan Menteri. (6) Ijazah ... 39
(6)
Ijazah program sarjana (S1) ditandatangani oleh Ketua dan Pembantu Ketua Bidang Akademik.
(7)
Pedoman penerbitan keputusan Ketua.
ijazah
dan transkrip
akademik ditetapkan dengan
Bagian Kedua Pemberian Penghargaan Pasal85
(1)
Sekolah Tinggi dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, karyawan/pegawai, pejabat struktural dan fungsional, serta pihak lain, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.
(2)
Penghargaan dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik, penghargaan jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan agama Islam, se.ni budaya, dan kemanusiaan.
(3)
Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan (warga sivitas akademika atau lainnya), lembaga pemerintah, atau lembaga nonpemerintah.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Surat Keputusan Ketua. BAB XII DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal86
(1) Dosen adalah pendidik yang mempunyai tugas utama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. (2) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis Sekolah Tinggi. (3) Tenaga kependidikan Sekolah Tinggi terdiri atas: a. tenaga penunjang akademik, dengan tug as utama membantu pelaksanaan kegiatan akademik; dan b. tenaga administrasi, dengan tugas utama menyelenggarakan pelayanan teknis administratif.
PasaI87 ... 40
Pasal87
Dalam melaksanakan perkuliahan, dosen wajib: a. membuat desain mata kuliah berdasarkan tujuan mata kuliah yang tertera dalam kurikulum dan harus disetujui oleh tim akademik Program Studi; b. membuat silabus berdasarkan desain mata kuliah yang sudah dibuat dan harus disetujui oleh tim akademik Program Studi; c. membagikan silabus kepada mahasiswa di awal perkuliahan; d.
menjelaskan kepada mahasiswa tentang pentingnya integritas akademik, hak dan kewajiban mahasiswa dalam mata kuliah tersebut;
e.
memberikan kuliah sesuai dengan silabus yang telah disepakati;
f.
mendidik mahasiswa untuk menjadi calon ilmuwan muslim dengan standar mutu yang tinggi;
g.
mengevaluasi prestasi akademik mahasiswa secara obyektif dan adil;
h.
mengembalikan pekerjaan mahasiswa yang 'sudah dinilai kepada mahasiswa;
i.
membagikan kuisioner evaluasi cara mengajar dosen kepada mahasiswa pad a hari terakhir kuliah, sebelum ujian akhir;
j.
menyerahkan nilai hasil evaluasi mahasiswa ke bagian administrasi akademik tepat pada waktunya;
k.
membuat evaluasi diri tentang kinerjanya sebagai dosen, setiap tahun dan menyerahkannya kepada Ketua Program Studi;
I.
membaca hasil evaluasi mahasiswa dan memanfaatkan komentar mahasiswa dalam evaluasi tersebut untuk meningkatkan profesionalisme; dan
m. merevisi desain mata kuliah dan silabus paling lama setiap 2 (dua) tahun guna menampung perkembangan mutakhir di bidang ilmu dan/atau di bidang pembelajaran. Pasal 88
(1)
Dosen yang diangkat memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata dua (S2) untuk program diploma atau program sarjana.
(2)
Dosen yang diangkat telah memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pad a perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli, dan memiliki sertifikat mengajar yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan.
(3) Dosen ... 41
(3)
Dosen terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.
(4)
Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai tenaga tetap di Sekolah Tinggi baik berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun dosen kontrak Sekolah Tinggi.
(5)
Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap di Sekolah Tinggi.
(6)
Dosen tamu adalah mereka yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen di Sekolah Tinggi selama jangka waktu tertentu.
(7)
Jenjang jabatan akademik dosen diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
(1)
Pemilihan dan kebutuhan.
(2)
Pengangkatan tenaga dosen diusulkan oleh Ketua Jurusan/Program Stud; kepada Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat.
«
pengangkatan
Pasal 89 tenaga dosen berdasarkan kualifikasi dan
Pasal 90 (1)
Setiap dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karier.
(2)
Peraturan pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan sebagai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Ketua.
(3)
Senat menentukan prioritas pembinaan tenaga memperhatikan pengembangan kelembagaan.
(4)
Program pengembangan karier dalam jabatan dilaksanakan oleh Ketua atas usul Senat dan/atau oleh Tim yang bertugas untuk itu.
(5)
Program pengembangan karier dalam jabatan diadakan dengan:
kependidikan
dengan
a. memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan b. kebutuhan kelembagaan.
Pasal 91 (1)
Kriteria untuk promosi jabatan ditentukan oleh Ketua berdasarkan usul Senat dan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Kriteria promosi jabatan bersifat terbuka dan jelas.
(3)
Promosi jabatan struktural dilakukan dalam lingkup Sekolah Tinggi.
(4)
Promosi jabatan fungsional dilakukan secara programatik.
(5)
Promosi jabatan administrasi dilakukan berdasarkan pemantauan atas prestasi kerja yang bersangkutan. Pasal 92 ... 42
Pasal92
(1)
Setiap tenaga kependidikan Sekolah Tinggi berhak untuk : a. mendapatkan bimbingan dan pembinaan karier; b. mengetahui peraturan kriteria promosi; dan c. memperoleh penghargaan dan/atau dukungan dalam melaksanakan tugas .
(2)
•
Setiap tenaga kependidikan Sekolah Tinggi berkewajiban untuk mentaati Statuta dan ketentuan lain yang ditetapkan. BAB XIII MAHASISWA, ALUMNI, DAN PERSATUAN ORANG TUA MAHASISWA Bagian Pertama Mahasiswa Pasal 93.
(1)
Persyaratan untuk menjadi mahasiswa program sarjana dan program diploma Sekolah Tinggi adalah: a. memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau Surat Tanda Lulus pendidikan menengah, atau sesuai dengan ketentuan; dan b. memiliki kemampuan yang disyaratkan.
(2)
Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Sekolah Tinggi setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
(3)
Persyaratan lebih lanjut untuk menjadi mahasiswa ditetapkan dengan keputusan Ketua. Pasal 94
(1)
Mahasiswa mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma keislaman yang berlaku dalam lingkungan akademik.
(2)
Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, bimbingan dosen, layanan informasi dan kesejahteraan, serta layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
(3)
Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan sumberdaya yang ada melalui organisasi kemahasiswaan Sekolah Tinggi .
(4)
Mahasiswa mempunyai hak memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar dan menyelesaikan studi sesuai persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan.
(5)
Mahasiswa mempunyai hak untuk alih program atau pindah ke perguruan tinggi lain sesuai persyaratan. PasaI95 ... 43
Pasal 95
(1)
Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi integritas akademik dalam melaksanakan kegiatan akademiknya.
(2)
Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai deng~n ketentuan.
(3)
Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan/ketentuan serta norma keislaman dan norma akademik yang berlaku di Sekolah Tinggi .
(4)
Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Sekolah Tinggi .
(5)
Setiap mahasiswa berkewajiban untuk pengetahuan dan teknologi, dan seni.
(6)
Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjaga kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi .
(7)
Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
(8)
Senat menetapkan Pedoman Perilaku bagi mahasiswa, dan ketentuan mengenai prosedur pemeriksaan dan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Pedoman Perilaku.
menghargai
ilmu
agama,
ilmu
Pasal96
(1)
Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi diselenggarakan dari, oleh, dan untuk mahasiswa.
(2)
Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan akhlakul karimah, ibadah, penalaran, minat, bakat, kepekaan sosial, dan kesejahteraan kemahasiswaan dalam Sekolah Tinggi.
(3)
Organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi dibentuk dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.
(4)
Organisasi kemahasiswaan wajib memiliki kode etik dan/atau pedoman perilaku bagi para anggotanya.
(5)
Organisasi kemahasiswaan lingkungan Sekolah Tinggi.
(6)
Organisasi kemahasiswaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dapat dikenai sanksi oleh Ketua berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi.
(7)
Pedoman tentang organisasi kemahasiswaan di Sekolah Tinggi ditetapkan dengan keputusan Ketua.
wajib
mematuhi
ketentuan
yang
berlaku
di
8agian Kedua ... 44 ~..
Bagian Kedua Alumni Pasal97
(1)
Alumni Sekolah Tinggi dapat membentuk organisasi-organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Sekolah Tinggi.
(2)
Organisasi alumni dapat dibentuk pad a tingkat Jurusan/Program Studi.
(3)
Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lainnya yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.
(4)
Kepengurusan alumni tingkat Sekolah Tinggi disahkan oleh Ketua, tingkat Jurusan/Program Studi oleh Ketua Jurusan/Program Studi, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Ketua sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.
(5)
Hubungan ikatan alumni dengan alma mater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi, misi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Sekolah Tinggi sebagai almamaternya.
(6)
Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk: a. mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni; b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi; c. menjalankan usaha dan memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni; d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan serta penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater; dan e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.
(7)
Organisasi alumni tunduk pada peraturan Sekolah Tinggi .
(8)
Ketentuan mengenai organisasi alumni ditetapkan dengan keputusan Ketua. Bagian Ketiga Persatuan Orang Tua Mahasiswa Pasal98
(1)
Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POM) adalah organisasi yang dibentuk dan diselenggarakan dari dan oleh orang tua mahasiswa Sekolah Tinggi.
(2)
POM dibentuk pada tingkat Sekolah Tinggi.
(3)
Organisasi POM dibentuk dengan tujuan untuk membantu Sekolah Tinggi dalam peningkatan penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa. (4) Hubungan .. , 45
(4)
Hubungan kerja POM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuanketentuan lain yang menyangkut organisasi POM disusun sendiri oleh orang tua mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua mahasiswa.
(5)
Kepengurusan POM disyahkan oleh Ketua.
(6)
Ketentuan mengenai organisasi POM ditetapkan dengan keputusan Ketua.
BABXIV SARANADANPRASARANA
Pasal99 (1)
Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, bantuan masyarakat, serta pihak lain.
(2)
Sarana dan prasarana yang diperoleh dari bantuan masyarakat dan pihak lain menjadi milik dan bag ian dari barang inventaris Sekolah Tinggi, kecuali ada perjanjian tertentu.
(3)
Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi bertujuan untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Sekolah Tinggi.
(4)
Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Sekolah Tinggi menjadi barang milik negara.
(5)
Sekolah Tinggi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
Pasal100 Ketentuan tentang pengelolaan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana Sekolah Tinggi ditetapkan dengan keputusan Ketua sesuai dengan peraturan perundangundangan. BABXV PEMBIAYAAN
Pasal101 (1)
Pembiayaan Sekolah Tinggi diperoleh dari sumber Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan sumber lain yang sah, termasuk sumber yang berasal dari luar negeri.
(2)
Dana yang diperoleh dari Pemerintah adalah perolehan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)
Penggunaan dana yang berasal dari Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. (4) Dana ... 46
(4)
Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut: a. sumber pembinaan pendidikan; b. biaya seleksi ujian masuk; dan c. usaha-usaha lainnya, sesuai ketentuan.
(5)
Penggunaan dana yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), b~rpedoman kepada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektif, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(6)
Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal 102 Beban anggaran sebagai akibat pengembangan organisasi dan tata kerja di luar organisasi dan tata kerja berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 285 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Batusangkar ditanggung oleh Sekolah Tinggi. .
Pasal 103 Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat atau sumber lainnya, termasuk yang berasal dari luar negeri dikelola oleh Sekolah Tinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BABXVI PENGAWASAN DAN AKREDITASI
Pasal 104 (1)
Penjabaran tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan yang meliputi kurikulum, mutu, tenaga kependidikan, mahasiswa, pelaksanaan pendidikan, sarana dan prasarana, tatalaksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan inventaris kekayaan negara, dan kerumahtanggaan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(2)
Pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu program akademik dan nonakademik yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi.
(3)
Pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengkaji proses, keluaran, dan kegunaan tiap program akademik.
(4)
Standar penilaian mutu ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional.
(5)
Langkah-Iangkah pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal setelah menerima hasil penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional, dan/atau Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
BAB XVII ... 47
BAB XVII KERJASAMA PERGURUAN TINGGI Pasal 105 (1)
Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu akademik, penelitian, pengabdiall«pada masyarakat, dan fasilitas kampus.
(2)
Kerjasama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan baik secara moril maupun materiil menurut kepentingan Sekolah Tinggi.
(3)
Kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi/lembaga-Iembaga di dalam maupun di luar negeri berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
(4)
Kerjasama dapat berbentuk: a. kontrak manajemen; b. program kembaran; c. program pemindahan kredit; d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik; e. pemanfaatan bersama sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam pelaksanaan kegiatan akademik; f.
penerbitan bersama karya ilmiah;
g. penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain; dan h. bentuk-bentuk lain yang dipandang perlu. (5)
Kerjasama dalam bentuk sebagaimana dimaksud pad a ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilaksanakan sepanjang Program Studi dari perguruan tinggi tersebut telah terakreditasi.
(6)
Ketentuan teknis penyelenggaraan kerjasama ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua.
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, ~
D M. BASYUNI
48
