r''/ GUBMRNIJR SULAITIESI TDIq{GGARA KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NoMoR
t 6b
rAHUN 2016
TENTANG PEMBERHDNTIAN DENGAN HORTVTAT ATAS PER}IINTAAN
SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, Membaca
Surat Permohonan Pengunduran Diri tertanggal 2 September Tahun 2016 Pegawai Negeri Sipil atas nama
Drs. MOHAMMAD ZAYAT, M.Si, NIP, 19700129 19890q 1 001, Pangkat Pembina Tk.l, Golongan IV/b, Jabat-an Sekretaris KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara. Menimbang
: a. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama
Drs.
MOHAMMAD ZAYAT, M.Si, NIp. L97AO|29 198909
1
001, Pangkat Pembina Tk.I, Golongan IYlb, Jabatan Sekretaris KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pemilihan Walikota Kendari Periode Tahun 2017 - 2022;
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. MOIIAMMAD aAYAT, M.Si, NIp. |97OOI29 198909
1
001, Pangkat Pembina Tk.l, Golongan IV/b atas kesadarannya sendiri mengajukan permohonan pengunduran
diri
sebagai Pegawai Negeri Sipil dan
pada prinsipnya Pemerintah Provinsi
Sulawesi
Tenggara tidak keberatan mengabulkan permintaan pengunduran diri Pegawai Negeri Sipil tersebut;
-2C.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara
tentang Pemberhentian Dengan Hormat
Sebagai
Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pemberitukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang
Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia'l'a.l:rrrn 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L964 Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang sebagaimana telah diubah dua
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5657) ; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 201.6 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang (Lembaran Negaril lleptrlrlik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1,979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149),
E:\KEU,lDtJKAil HUKUMUOI{R[^'|
SnS( Grb. FertertEntin
fbdt Xd.Dr
-3sebagaimana telah diubah empat kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51); 6.
9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Peraturan Pemerintah Nomor
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2O11 Tata Cara Pelaksanaan T\rgas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lenrl:raran Negara Republik Indonesia
Tahun
2}ll
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5209 ).
Memperhatikan
:
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor
9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian pegawai Negeri Sipil.
MEMUTUSI{AN
:
Menetapkan KESATU
Memberhentikan Dengan Hormat atas permintaan sen
Drs. MOHAMMAD ZAYAT, M.Si
NIP
19700129 198909 1 001
Pangkat/Gol
Pembina Tk.l, IV/b
Jabatan
Sekretaris KORPRI
Unit Kerja
Sekretariat KORPRI Provinsi Sulawesi Tenggara
E:\KEDUDUKAN
:
HUKUM\KUI'IPI tAN SIqSK Gub. Pemberhentiin An. Abdd
l(a&.Ib(
=.F CUBDRNUK SIII,AWESI TNNGGAKA
KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NoMoR
,
6SS TAIIUN
2ot6
TINTANG PERFSMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGI(ATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU AITG(X)TA DEtrIAN PERWATTILAN RAI(YAT DAERAII KOTA KTNDARI GUBERT{UR ST'LAWESI TENGGARA,
Membaca :
1.
Surat Walikota Kendari Nomor 28t 110112 tanggal 5 Desember 2016 Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kota Kendari dari Partai Demokrat;
2.
Surat Ketua Dewan Perwakilan Ralryat
Daerah
Kota Kendari Nomor L7tl392lDPRD/2016 tanggal 30 November 2OL6 Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari.
Menimbang
:
a.
bahwa Saudari Suri Syahriah Mahmud, SE., MM yang diresmikan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 445 Tahun 2Ol4 tanggal 18 Agustus 2014, perlu diberhentikan dengan hormat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari karena yang bersangkutan mengundurkan diri mengikuti pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Kendari;
b.
bahwa berdasarkan surat Walikota Kendari
Nomor
2SllIOLL2|DPRD/2016 tanggal 5 Desember 2016 Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Antar Waktu DPRD Kota Kendari dari Partai Demokrat dan Surat Ketua Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kota Kendari Nomor L711392/DPRD/2016 tanggal 30 November 2016 Perihal Usul Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Kendari;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sul,awesi Tenggara tentang Peresmian
Pemberhentian darr Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwkilan Rakyat Daeratr Kota Kendari.
-2Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 W. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi SelatanTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26871; o
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia Nomor 480U sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2OLI tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OA8 tentang Partai Politik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIl Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OII tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52461;
4.
5.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2OL2 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Penvakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor L!7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indpnesia Nomor 5679);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Pen5rusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Ratryat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OtO Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104).
Memperhatikan
Berita Acara Komisi Pemilihan umum (KPU) Kota Kendari Nomor 66 /BA/KPU-Kota 026.433608 lXIl 2016 Jumat
25
Novembet 2OL6 tentang Pemeriksaan Pemenuhan Pesyaratan Calon Pengganti Antar Waktu
Tanggal
Anggota DPRD Kota Kendari'
MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU
Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudari Suri Syahriah Mahmud, SE., MM. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memanglar j abatan tersebut.
KEDUA
v
Meresmikan pengangkatan Saudara Muhammad Arnin. Perwakilan Ralqyat Daerah jabatarr Tahun 2OL4-2OL9
pengganti antar waktu sebagai Anggota Dewan
Kota Kendari sisa masa terhihrng mulai tanggal
pengucapan sumpah/janji. KETIGA
Kepuhrsan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Kendari Pada
tanggal tV*J - lo t 6 TENGGARA,
v
