KEPEMIMPINAN DAN PEMERINTAHAN MENURUT ISLAM (AL IMAMAH FIIL ISLAM ) Abstrak: Pemimpin menurut sebagaian ahli, ilmuan adalah tatalaksana yang dilakukan oleh individu maupun lembaga yang didasari musyawarah yang melahirkan sebuah keputusan yang mengikat dalam bentuk hak dan kewajiban yang harus dikerjakan sebagaimana mandate tersebut,ada pula yang berpendapat pemimpin adalah pelayan masyarakat (al imamu huwa ngabdu qoumin) kemudian hal ini ketika dikembalikan dengan kenyataan di negara yang bukan islam(azas) negara islam maka arti pemimpin akan berkembang sesuai dengan landasan dasar negara masing-masing, juga akan berbeda pula pola – pola yang dikembangkan oleh masing-masing system pemerintahan pada negara tersebut, seperti di Indonesia yang menganut sitem Presidential dengan model Triaspolitika yang menjadi satu system yang saling ter kait yakni adanya Exsekutif, Legislatif, Yudikatif dan ketiganya punya tugas pokok dan fungsi masing-masing, ketika ketiganya tidak harmonis maka akan terjadi suatu kepincangan kapincangan dimana-mana,atau salah satu dari ketiganya tersebut merasa berperan dan paling merasa penting maka yang terjadi adalah staknasi pemerintahan, karena hal tersebut akan mengakibatkan saling mencurigai dan saling menyandra antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainya. Kata kunci : Pemerintahan, Pemimpin, Islam Pendahuluan Dalam pandangan islam bahwa pemimpin itu yang penting Adil,bukan Islam.karena sejarah telah menceritakan terjadi pada kurun waktu yang sangat panjang bahkan hampir seribu Tahun (1000 Th) atau 33 Generasi dalam pemerintahan yang mempunyai system kerajaan/sultan para raja maupun sultanya tidak mampu untuk berlaku adil,jujur,dan menjadi pelayan masyarakat,hal ini terjadi setelah pemerintahan para sahabat Nabi Muhammad, sehingga para tabiin dan dalam masa 33 generasi tersebut hanya ada 2 sultan yang betul –betul bisa adil dan jujur yaitu ketika masa Sultan Umar Bin Abdul Aziz (cucu) saidina Ali menantu Rosulullah dan pada masa Sultan Harun Arrosyid pada d inasti Abbasiyah,selain beliau berdua 31 sultan/kholifah semuanya tidak amanah menurut sejarah Islam. Hal tersebut diatas patut direnungkan oleh para negarawan, ilmuan, politisi serta para professional yang mengabdi pada negara ini; Bahwa menjadi pemimpin tidaklah mudah karena dalam kontek wahyu telah banyak di ceritakan sebagaimana kisah Firaun yang kejam dan sombong, raja Namrut, serta beberapa kisah yang lainnya. Tapi ada pula yang baik dalam memimpin umat dan pembela rakyat seperti kisah Nabi Sulaiman dalam Al Quran, bahwa ketika Sulaiman sedang berjalan-jalan di dalam hutan yang diikuti oleh para bala tentaranya ternyata Tetua Bangsa Semut berseru pada para kaumnya ”wahai kaumku masuklah kalian ke rumahmu masing-masing dan jangan sampai kalian diinjak-injak oleh bala tentaranya Nabi Sulaiman” kata raja semut. Dan ketika itu Nabi Sulaiman sedang mendengarkanya dan sangat mengerti bahasanya semut, maka Sulaimanpun tidak merasa tersinggung karena hal tersebut bahkan beliau tersenyum serta meminta para bala tentaranya untuk berhati-hati. Kisah tersebut adalah cerita dalam Al quran,lain halnya dengan raja/pemimpin di negara kita walaupun tampilan yang dipertontonkan pada masyarakat secara agamis namun watak dan pembawaanya yang melekat adalah kedholiman dan kekejaman serta kesombongan hal tersebut telah terjadi dimana ketika implementasi UU no.32 sebagaimana dibawah ini; Pemerintah Daerah menurut UU No 32 tahun 2004 Secara umum, pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga-lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara (pemerintah dilihat dari aspek dinamikanya). Pengertian pemerintahan dapat dibedakan dalam pengertian luas dan sempit. Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara, sedangkan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif saja. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi dengan demikian, pekerja dapat dikoordinasikan oleh pemerintah atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai dasar dan seluruh Badan Usaha. Menurut Ibnu Kencana Syafiie (1999: 53) organisasi merupakan: 1. 2. 3. 4.
Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi Terjadinya berbagai hubungan antar individu maupun kelompok, baik dalam organisasi itu sendiri maupun keluarga Terjadinya kerja sama dan pembagian tugas Berlangsungnya proses aktivitas berdasarkan kinerja masingrnasing.
Pengertian melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. Pelayanan adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Pelayanan pada dasarnya adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen (yang dilayani) yang bersifat tidak berwujud dan tidak dapat dimiliki. Karakteristik pelayanan adalah sebagai berikut:
o o o
Pelayanan bersifat tidak dapat diraba, pelayanan sangat berlawanan sifatnya dengan barang jadi. Pelayanan terdiri dari tindakan nyata dan merupakan pengaruh yang sifatnya tindakan sosial. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata, karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi di tempat yang sama. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan tiga asas, antara lain:
o
Ekstemalitas, yaitu penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaian dan jangkauan dampak yang timbul akibat pennyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
o o
Akuntabilitas, penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Efisiensi, penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Dengan demikian untuk menunjang pelaksanaan sistim pemerintahan di daerah dan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengenai prinsip otonomi, bahwa prinsip otonomi menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya, nyata dan bertanggungjawab, yang mengandung arti bahwa: 1. 2. 3.
Prinsip otonomi seluas-luasnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang pemerintah daerah. Prinsip otonomi nyata, adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Prinsip otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelesaiannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud otonomi yang ada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.
Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan otonomi daerah, menurut Krishna Darumurti dan Umbu Rauta, 2000:14), beberapa istilah yang perlu dipahami adalah : 1.
Sistem otonomi formil
Pengertian otonomi secara formil, tidak ada perbedaan antara urusan-urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan oleh daerah-daerah otonom. Hal ini berarti bahwa apa yang dapat dilakukan oleh Negara (pemerintah pusat) pada prinsipnya dapat pula dilakukan oleh daerah-daerah otonom bila ada pembagian tugas (wewenang dan tanggung jawab), hal ini semata-mata disebabkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan praktis, efisiensi tugas pelayanan publik. 2.
Sistem otonomi riil
Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan masyarakat yang terjadi. Hal ini membawa konsekuensi bahwa tugas atau urusan yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat daerah untuk mengatur dan mengurusnya sendiri. Aparatur Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, pemerintah daerah menggunakan asas dan tugas pembantuan, sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang pemerintahan daerah Pasal 1 ayat (7), (8), dan (9), antara lain: 1. 2. 3.
Ayat (7) : desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepala daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara kesatuan. Ayat (8) : dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubemur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertical diwilayah tertentu. Ayat (9) : tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/kota atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya dalam Pasal 25 yang menyangkut tugas dan wewenang serta kewajiban kepala daerah adalah: 1. 2. 3. 4.
Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Mengajukan rencangan perda Menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan.
Oleh karena itu, pemerintah dalam melaksanakan fungsi pelayanannya mempunyai tiga fungsi utama, antara lain: 1. 2. 3. 4.
Memberikan pelayanan baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, Melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Memberikan perlindungan kepada masyarakat Memberikan pelayanan perorangan dengan biaya murah, cepat, berkualitas, profesional dan adil.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 24 ayat (1) dan (2) adalah, bahwa setiap daerah memimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk propinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota. Ketentuan dalam pasal 24 tersebut telah memberikan ketegasan bahwa yang dimaksud dengan kepala daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah diwilayah otonominya masing-masing. Karena, dalam fungsinya sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah balk dalam urusan rumah tangga daerah maupun bidang pembantuan. Oleh
karena itu, sebagai pihak yang memimpin pelaksanaan eksekutif daerah, maka ia dikatakan sebagai lembaga eksekutif daerah. Seb agai lembaga eksekutif daerah, kepala daerah memberikan penanggungjawabnya kepada DPRD. Kepala daerah dalam semua undang-undang tentang pemerintahan daerah membuat peranan kepala daerah sangat strategi, karena kepala daerah merupakan komponen signifikan bagi keberhasilan pembangunan nasional, sebab pemerintahan daerah merupakan subsistem dari pemerintah nasional atau Negara. Efektifitas pemerintahan Negara tergantung pada efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Maka, fungsi kepala daerah dalam bidang pemerintahan hanyalah meliputi tiga hal yaitu: 1. 2. 3.
Pelayanan kepada masyarakat (service) Pembuatan pedoman/arah atau ketentuan kepada masyarakat (regulation) Pemberdayan (empowerment).
Kepala daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peaturan perundangan. Dalam wujud konkritnya lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan. Kepala daerah menyelenggarakan pemerintahan didaerahnya, seperti: 1.
2.
Kepala daerah kabupaten adalah lembaga pelaksana daripada kebijakan daerah kabupaten yang dipimpin oleh bupati. Jadi, bupati dan perangkatnya adalah pelaksana peraturan perundangan dalam lingkup kabupaten (peraturan daerah dan peraturan kepala daerah) serta pelaksana dari pada kebijakan/peraturan daerah yang dibuat bersama dengan DPRD kabupaten maupun melaksanakan semua peraturan perundangan yang baik yang dibuat oleh DPR dan presiden, menteri, dan gubernur. Pemerintah kota yang dipimpin oleh walikota bukan bawahan pemerintah propinsi. Pemerintah kota adalah daerah otonom dibawah koordinasi pemerintah propinsi. Walikota dan perangkatnya adalah pelaksana kebijakan daerah kota yang dibuat bersama DPRD kota.
Oleh karena itu kepala daerah disamping sebagai pimpinan pemerintahan juga sebagai penyelenggara pemeritahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, sekaligus adalah pimpinan daerah dan pengayom masyarakat sehingga kepala daerah harus berpikir, bertindak dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat umum. Maka dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintah daerah apabila kepala daerah itu gubernur maka bertanggung jawabnya kepada DPRD propinsi dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, gubernur betanggungjawab kepada presiden. Bupati dan walikota bertanggungjawab kepada DPRD kabupaten/kota dan berkewajiban memberikan laporan kepada presiden melalui menteri dalam negeri dengan tembusan kepada gubernur. Selain itu kepala daerah adalah pejabat negara yang menjalankan tugas-tugas dibidang dekonsentrasi. Kepala daerah bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. Sedangkan kepada DPRD, kepala daerah hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban dalam bidang tugas pemerintah. Adapun tugasnya sebagai pejabat negara dalam bidang dekosentrasi meliputi: Membina ketentraman dan ketertiban umum, melaksanakan usaha-usaha dalam pembinaan ideologi Negara dan politik dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa, menyelenggarakan koordinasi antara instansi-instansi vertical dan dinas-dinas daerah, membimbing dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah, mengawasi dan mengusahakan dilaksanakan peraturan perundang-undangan pemerintah pusat dan daerah, melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat, melakanakan tugas yang belum diatur oleh pemerintah pusat. (Praptining. 2010) Selanjutnya kepala daerah adalah pejabat yang menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintah daerah atau pejabat yang memimpin penyelenggaraan dan pertanggung jawaban sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah. Adapun tugas kepala daerah adalah kekuasaan kepala daerah yang dirinci secara jelas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang wajib dikerjakan atau dilaksanakan oleh kepala daerah. Termasuk hak-hak kepala daerah seperti kekuasaan kepala daerah dengan persetujuan DPRD untuk menetapkan peraturan daerah (perda) atau mengeluarkan keputusan dan peraturan kepala daerah untuk rnelaksanakan perda. Oleh karena itu, maka posisi kepala daerah terdapat dua fungsi yaitu: 1. 2.
Fungsi sebagai kepala daerah otonomi yang memimpin penyelenggaraan dan bertanggungjawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah Fungsi sebagai kepala wilayah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintahan pusat didaerah.
Dalam fungsinya sebagai alat pemerintah daerah, kepala daerah memimpin pelaksanaan kekuasaan eksekutif dibidang pemerintahan daerah, baik dalam urusan rumah tangga daerah maupun bidang pembantuan. Kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang akan bertindak mewakili pemerintah daerah dalam segala hubungan hukum baik yang bersifat publik maupun privat, mempunyai kewenangan untuk bertindak dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, seorang kepala daerah dalam implementasi pola kepemimpinannya seharusnya tidak hanya berorientasi pada tuntutan untuk memperoleh kewenangan yang sebesar-besarnya, tanpa menghiraukan makna otonomi daerah itu sendiri yang lahir dan suatu kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas manajemen menyelenggarakan pemerintahan, yang betujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada masyarakat. Dalam otonomi daerah, tugas dan fungsi kepala daerah sebagai upaya untuk mengatur kewenangan pemerintahan sehingga serasi dan terfokus pada tuntutan kebutuhan masyarakat, karena otonomi daerah bukaniah tujuan, melainkan suatu instrument untuk mencapai tujuan. Instrument tersebut harus digunakan secara arif oleh kepala daerah tanpa harus menimbulkan konflik pusat dan daerah, atau antara propinsi dan kabupaten karena jika demikian makna otonomi daerah akan menjadi kabur. Tugas, Fungsi, dan Kesiapan Pemerintah Daerah Tugas pokok pemerintah pada dasarnya adalah masalah memberi pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Hal ini sejalan dengan derasnya tuntutan masyarakat agar pemerintah mampu menumbuhkan clean, government dan good governance yaitu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan pro-fesional. Rekruitmen penyelenggara pemerintahan di semua jenjang harus benar-benar didasarkan pada persyaratan merit system, menolak favoritism dan nepotism.
Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 adalah : a. b. c.
Perintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.
Konsep dan Pengertian Transparansi Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat beradsarkan p referensi publik. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu : 1. 2.
Salah satu wujud pertanggung jawaban pcmcrintah kepada rakyat. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).
Sedangkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam hubungannya dengan pemerintah daerah perlu kiranya perhatian terhadap beberapa hal berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Publikasi dan sosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Publikasi dan sosialisasi regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah tentang berbagai perizinan dan prosedurnya. Publikasi dan sosialisasi tentang prosedur dan tata kerja dari pemerintah daerah Transparansi dalam penawaran dan penetapan tender atau kontrak proyek-proyek pemerintah daerah kepada pihak ketiga Kesempatan masyarakat untuk mengakses informasi yang jujur, benar dan tidak diskriminatif dari pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada berbagai komponen masyarakat untuk turut mengambil keputusan. Oleh karenanya, perlu dicatat bahwa informasi ini bukan sekedar tersedia, tapi juga relevan dan bisa dipahami publik. Selain itu, transparansi ini dapat membantu untuk mempersempit peluang korupsi di kalangan para pejabat publik dengan “terlihatnya” segala proses pengambilan keputusan oleh masyarakat luas. Dalam implementasi di pemerintah daerah Seringkali kita terjebak dalam "paradigma produksi" dalam hal penyebarluasan informasi ini; seakan-akan transparansi sudah dilaksanakan dengan mencetak leaflet suatu program dan menyebarluaskannya ke setiap kantor kepala desa, atau memasang iklan di surat kabar yang tidak dibaca oleh sebagian besar komponen masyarakat. Pola pikir ini perlu berubah menjadi "paradigma pemasaran", yaitu bagaimana masyarakat menerima informasi dan rnemahaminya. Untuk mewujudkannya dalam pelaksanaan administrasi publik sehari-hari, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: 1.
2.
3.
Pertama, kondisi masyarakat yang apatis terhadap program-program pembangunan selama ini membutuhkan adanya upaya upaya khusus untuk mendorong keingintahuan mereka terhadap data/informasi ini. Untuk itu, dibutuhkan adanya penyebarluasan (diseminasi) informasi secara aktif kepada seluruh komponen masyarakat, tidak bisa hanya dengan membuka akses masyarakat terhadap informasi belaka. Kedua, pemilihan media yang digunakan untuk menyebarluaskan informasi dan substansi/materi informasi yang disebarluaskan sangai bergantung pada segmen sasaran yang dituju. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat awam sangat berbeda dengan yang dibutuhkan oleh organisasi nonpemerintah, akademisi, dan anggota DPRD, misalnya. Selain itu, seringkali cara-cara dan media yang sesuai dengan budaya lokal jauh lebih efektif dalam mencapai sasaran daripada "media modem" seperti televisi dan surat kabar. Ketiga, seringkali berbagai unsur non pemerintah, misalnya pers, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lebih efektif untuk menyebarluaskan informasi daripada dilakukan pemerintah sendiri. Untuk itu, penginformasian kepada berbagai komponen strategis ini menjadi sangat penting.
Trasparasi Pelayanan Publik Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan dan pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi. Transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik utamanya meliputi: 1. 2.
Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian oleh masyarakat. Kegiatan tersebut harus dapat diinformasikan dan mudah diakses oleh masyarakat. Prosedur Pelayanan. Prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang berkaitan satu sama lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta caracara yang harus diteuipuh dalam rangka penyelesaian sesuatu pelayanan. Prosedur pelayanan publik hams sederhana. tidak berbelit-oelit mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan, serta diwujudkan dalam bentuk Bagan Alir (Flow Chart) yang dipampang dalam ruangan pelayanan.
Dalam hal memberikan pelayanan, perlu juga menetapkan tempat dan lokasi pelayanan, yang diusahakan harus tetap dan tidak berp indahpindah, mudah dijangkau oleh pemohon pelayanan, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai termasuk penyediaan sarana telekomunikasi dan informatika (telematika). Untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan, dapat membentuk Unit Pelayanan Terpadu atau pos-pos pelayanan di Kantor Kelurahan/ Desa/ Kecamatan serta di tempattempat strategis lainnya. Selanjutnya juga harus terdapat akta atau janji pelayanan, yang merupakan komitmen tertulis unit kerja pelayanan instansi pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Janji pelayanan tertulis secara jelas, singkat dan mudah dimengerti, menyangkut hanya hal-hal yang esensial dan informasi yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai standar kualitas pelayananan. Dapat pula diberikan "Motto Pelayanan", dengan penyusunan kata-kata yang dapat memberikan semangat, baik kepada pemberi maupun penerima pelayanan. Akta/janji, motto pelayanan tersebut hams diinformasikan dan ditulis dengan huruf cetak dan dapat dibaca dalam jarak pandang minimum 3 (tiga) meter atau disesuaikan dengan kondisi ruangan. Yang tidak kalah penting juga hams memuat Standar Pelayanan Publik. Dimana setiap unit pe layanan instansi pemerintah wajib menyusun Standar Pelayanan masing-masing sesuai dengan tugas dan kewenangannya, dan dipublikasikan kepada masyarakat sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar pelayanan merupakan ukuran kualitas kinerja yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Standar pelayanan yang ditetapkan hendaknya realistis, karena merupakan jaminan bahwa janji/komitmen yang dibuat dapat dipenuhi, jelas dan mudah dimengerti oleh para pemberi dan penerima pelayanan. Yang terakhir adalah adanya Informasi Pelayanan. Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada masyarakat, setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan, oiaya, waktu, standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas yang berwenang dan bertangung jawab sebagaimana telah diuraikan di atas. Publikasi dan atau sosialisasi tersebut di atas melalui antara lain, media cetak (brosur, leaflet, bokklet), media elektronik (Website, Home Page, Situs Internet, Radio, TV), media gamba dan atau penyuluhan secara langsung kepada masyarakat. Peran serta Aparatur Publik dan Masyarakat Pergeseran peranan pemerintahan daerah ke arah model demokrasi tentunya menuntut pelayanan publik yang lebih berkualitas, karena keterlibatan masyarakat yang bersifat lokalitas atas prakarsa sendiri sangat strategis dan menentukan berkaitan dengan kualitas pelayanan yang mereka terima. Hal yang perlu dipahami adalah dimungkinkan adanya kualitas pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat, mengingat masyarakat Indonesia adalah bersifat majemuk baik secara vertikal maupun horisontal, berdasarkan agama, ras, bahasa, geografis, kultural, dan kemajemukan lainnya. Sebagaimana dikemukakan Hoessein (2001 : 5) : Mengingat kondisi masyarakat lokal beraneka ragam, maka local government dan local autonomy akan beraneka ragam pula. Dengan demikian fungsi desentralisasi (devolusi) untuk mengakomodasi kemajemukan aspirasi masyarakat lokal. Desentralisasi (devolusi) melahirkan political variety dan structural variety untuk menyalurkan local voice dan local choice. Dengan dasar nemikiran tersebut, tujuan desentralisasi untuk meningkatan kualitas pelayanan publik dalam kerangka model demokrasi ini harus benar-benar menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kemandirian yang berakar dari masyarakat setempat. Masyarakat melalui representasi wakil-wakilnya dapat menentukan kriteria kualitas pelayanan yang diharapkan di berbagai bidang; pendidikan, kesehatan, transporfasi, ekonomi, sosial budaya. DAFTAR PUSTAKA Acmad Mubarok. 2013. Pusat Pengembangan Psikologi Islam. Mubarok Institute (Pustaka Nasional, Jakarta Pusat). Bagir Manan, 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH UII Yogyakarta, Yogyakarta. Bratakusumah, 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia, Jakarta. E Koswara, 2001. Otonomi Daerah untu Demokrasi dan Etzioni A., 1995,The Spirit of Community: Right, Resposibilities and the Communitarian Agenda, Fontana Press, London. Isa Asshur. 2001. Dalam Sahabat – Sahabat di Sekitar Muhammad(Pustaka Salam, Kuala Lumpur, Malaysia). Mustain Syafi’i. 2013. Pusat Kajian Tafsir Al- Qur’an. UNHAS Tebu Ireng Jombang. Praptining Sukowati. 2010. Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Daerah. Universitas Brawijaya, Malang. M. Rifai. KEPEMIMPINAN DAN PEMERINTAHAN MENURUT ISLAM (AL IMAMAH FIIL ISLAM ) Jurnal Prodi PPKn [online]. 2013, vol. 02, no. 01 [seen [now]]
