KULIAH UMUM MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG 7 Februari 2015 Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Terjadilah suatu proses perubahan-perubahan parsial. Dimana titik intinya pak rektor itu biasanya ada di kepala daerah. Dinas tata ruang hanyalah bagian dari pelaksana, terkadang ketika diminta menghadiri suatu rapat jika kepala dinas tidak menyetujui hasil apa yang dikehendaki dalam perubahan bicara mengenai tata ruang oleh kepala daerah. Semua visi dan misi para calon kepala daerah itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Visi dan misi adalah suatu mimpi yang ingin di wujudkan dalam memimpin suatu daerah, biasanya dalam sebuah pencalonan kepala daerah banyak pula untuk menggapai sebuah mimpi yang dimana misinya dibuatkan oleh orang lain/konsultannya. Inilah problem-problem yang hari ini ingin saya ungkapkan, sebagai awalan dan hari ini saya berkesempatan berdiskusi bersama teman-teman di ITB. Ada pengalaman pribadi saya, yaitu ketika mimpi walikota yang dulu bukan yang sekarang mengajak para pegawai pemda dengan beberapa pegawai di ITB ke Eropa karena Bandung harus di riset. Dilihat bagaimana jalan-jalan disana terbukti kecil, tidak terlalu lebar, penyerapan airnya bagus, tidak berdebu. Sepulang dari sana, pekerjaan yang di lakukan adalah mencongkel paradigma masyarakat, hanya itulah mimpinya. Nah menurut saya itulah contoh-contohnya. Serta itulah titik temu antara temen-temen peselancar dan temen-temen pelaksana yang tidak match. Berbicara soal eluent mobility, ini sangat menarik. Saya ingin mengajak, ketika kita melihat mobilitas/mobility itu hanya ada di ruang terbuka. Apa yang akan kita katakan, ada keunggulan untuk melihat mobility. Jadi, gerakannya itu gerakkan yang kondusif. Kita bisa membangun sebuah tataan kota. Karena ini merupakan mind set kita. Kita akan nyaman, kita menghadiri konfresi, yang moralnya tidak bisa masuk sembarangan, ada
interaksi sosial. Karena itu semua disediakan oleh tempat tinggal, atau oleh perumahannya khusus. Yang dirusak adalah isu sosial yang ada pada dalam diri. Ketika kemudian mengalami kesulitan dalam penataan kotanya, maka akan ada orang-orang yang mengatakan perumahan ini tidak punya mobilitas, hanya orang-orang yang punya uang saja, ketika kita melihat ini maka tidak heran transportasi mengalami masalah karna tidak disiapkan ruang untuk adanya connectivity untuk menggapainya seperti pihak busway seperti itu, tidak adil wahai pemimpin, ketika statistic yang bisa kita ambil kita colok kominity kita bisa menyiapkan satu tempat untuk mendapatkanya, ini kembali lagi kepada pemahaman yang sangat memuai antara masyarakat dan kemudian menyentuh pola pikir dalam mengambil kebijakan, karena itulah membekas motif permerintah untuk menegaskan kehadiran yang ada didalam masalah kemasyarakatan, bagi kita lebih mengutamakan pemanfaatan dan kegunaan dari pada kepemilikan, karena orang yang dilatih untuk punya pemahaman bahwa kepemilikan ini dijadikan suatu yang sangat berat menjadi dasar. Itu merupakan konflik tanah yang seolah-olah dibentuk sedemikian rupa dan kami menawarkan proses medianya, tidak ada kemudian kepemilikan itu menjadi keputusan benar oleh negara, keputusan negara yang benar itu adalah membangun keadilan ruang hidup bagi masyarakat, itulah yang dilakukan, kita tidak boleh membiarkan masyarakat yang dilihat membutuhkan tumbuh tumbuh hektar untuk sebuah urusan keluarga, urusan apa? Ini menurut saya merupakan salah satu yg kita lakukan dalam pemanfaatan dan keguaan. Karena ini di dalam visi penugasan penyelesaian sengketa pertanahan. Kemarin saya panggil divisi sengketa, ada surat yang harus di tanda tangan, katakan surat mandat hasil pengadilan BUMN, yang berkaitan dengan gugatan dari sebuah koperasi di divisi pulau jawa, menggugat kantor BPN dan Kementerian Perekonomian. Coba verifikasi, coba periksa itu koperasinya betul itu tidak koperasinya jangan-jangan koperasi abal-abal. Coba lihat aktif tidak itu dia di bagian koperasi, benar tidak dia bergerak di bidang koperasi. Bayangkan koperasi saja berani menggugat negara dalam kementerian hak-hak tanah. Padahal sudah jelas itu dalam peta dalam hal tanah terlantar. Bayangkan jika itu semua kita biarkan, karena penataan pertanahan dan tata ruang itu maka kemudian bahwa semua
orang berhak tapi semua orang ada batasaannya. Dalam konteks menyatakan tanah terlantar dan kewenangan dari kementerian ini maka, jika ada sekelompok usaha mendapatkan hak. Kita berikan waktu satu tahun, satu tahun tidak ada tanda-tanda penggarapan maka kita ambil alih lagi menjadi tanah negara. Maka instansi kami berkeliling-keliling untuk menanyakan ada tanah kosong dan ini milik siapa, panggil orangnya dan kita tanyakan mau diapakan tanah ini. Visi kami, misi kami dalam kementerian dalam soal pertanahan kita lakukan seperti itu untuk mengantarkan sebuah suasana bahwa kita harus mengedepankan kepemilikan hak atas tanah. Kalau saja ada tanah-tanah ITB yang belum di urus sertifikatnya kita bantu untuk legalisasi asetnya. Karena kita membiarkan tanah itu tanpa ada sertifikat. Itulah kenapa kami melemparkan soal kebebasan hak/pembebasan pajak atas bumi dan bangunan dan kita kembalikan reformasi sebuah unit yang cukup deduktif. Kita mengambil salah satu permasalahan terbesar yang diinginkan soal pertanahan tidak ada hubunganya dibuat antara eksistensi sebuah warga negara dengan kekomisian kami, berapa persen masyarakat yang sudah memiliki hak asuh tanah, diawal awal tahun bekerjasama dengan BTN karena kami ingin memahamkan bahwa pegawai negeri yang menggunakan fasilitas yg mencicil 15-20 tahun, tapi ketika dia sudah selesai cicilanya tidak dapat untuk mendapatkan A sertifikat atas tanah pembayaran, karena untuk mengembangi, pengembangan memang berat. Kita bekerja sama dengan BTN kita kerja dengan baik, bahwa sepanjang BPN menyatakan bahwa persil itu sudah dilunasi oleh penghuninya maka ketika kita mengeluarkan sertifikat hak miliknya bersama yang bersangkutan, maka kelululsan sertifikat yang keluar atas persil ini dinyatakan gagal. Jadi upaya pemerintah untuk mengaudit sertifikat - serifikat yang menjadi acuan dibangun, dan model yang lama harus dikenakan sanksi. Nilai jual pembeli pajak tidak pernah menjadi satu, kami tidak pernah ingin menghapus indo game tapi kita ingin karena tidak ada perubahan yang mendirikan rumah, menjual harga tanah. saat membeli menggunakn NJOP, sedangkan saat menjual tidak menggunakan NJOP. Bahwa hanya bisa melakukan proses menjual rumah dengan mengkapilisasi harga tanah belipat-lipat di atas NJOP, maka saya katakan ini bukan pengembang namanya. Jadi makelar tanah, ambil utungh tanah. NJOP itu di
gunakan supaya menjadi sebuah standar, setiap tahunnya di update Sehingga harga tanah tidak bisa melambung tinggi. Jadi supaya semuanya adil, nama pun bisa di NJOP kan. Yang kedua, NJOP di lakukan sebagai nilai batas rapat, sehingga siapapun yang betransaksi di negeri ini, tidak boleh menjual di atas harga tanah. Mohon maaf bapak ibu sekalian, kami membuat kebijakan dan sanksi. Karena bangsa ini jika tidak ada sanksinya ya susah. Karena sebuah nilai-nilai yang akan merusak sebuah tatanan perekonomian, membuat jarak antara masyarakat yang mampu dan tidak. Akan menjadi sebuah pertentangan yang sangat keras yang menanjak, maka dari itu kami cegah dari awal potensipotensi seperti itu. Itu hanya perumpamaan. Bapak ibu sekalian bayangkan NJOP pada bangunan baru itu hanya Rp.45.000, tapi tidak ada orang yang peduli ketika ada transaksi bahwa nilai satu meter tanah di kemang itu menjadi Rp.155.000.000. Hanya orang-orang yang mampu, yang punya uang yang bisa beli, pilihannya ada dua yaitu penguasaha atau orang asing. Itulah dalam konteks pajak bumi dan bangunan. Pak rektor dan bapak ibu sekalian Tuhan hanya menciptakan bumi satu kali mengapa negara ini hobby memajaki setiap tahun kepada warga negaranya yang menempati sebuah lahan di bumi ini, itulah pikiran kami mengapa pajak bumi dan bangunan di hapuskan. Ada prasangka solidisme yg akan terkikis manakala dia membayar pajak tiap tahun, ini membangun nasionaliseme yang tinggi. Ini dikatakan negeri ini sudah merdeka untuk itu tawaran kami untuk pajak bumi. Pada intinya pembayaran pajak didukung juga dengan apa yg diberikan pemerintah kepada pembayar pajak, negeri ini membutuhkan suatu keadilan yang benar-benar keadilan. Saat ini kita sedang dalam tahap pembangunan kota yaitu berupa jalan tol, Sumatera, Aceh, dsb. Kita harus berfikir untuk bukan merenovasi jalan, tetapi merubah dan menciptakan haluan, karena saya ingin yang sama dengan design pembangunan kota adalah karena kita berfikir jalanan umum padahal tol itu adalah waktu tempuh, dan orang berfikir dia mendapatkan waktu tempuhnya lebih cepat, namun disesuaikan dengan waktunya. Kami ingin bersama-sama dengan kementerian dan masyarakat untuk mewujudkan suatu ruang, ketika tidak ada ruang maka kita harus merombak, kalau
memang tidak ada ruang gerak apa yang harus kita bangun? Sebagus apapun tidak akan jalan. Ada tujuan, dan harus ada arahan jelas, harus ada arahan dimana semua titik dimana dipusat perkotaan ini semua orang bisa merubah arah mobilitasnya, ini menurut saya yang saya dapatkan bahwa dengan jarak tempuh yang lebih jauh tapi kita siapkan sebuah design pemindaian perkotaan bahwa waktu tempuh bisa disingkat. Jadi kalo kita lihat masih banyak tanah-tanah yang dapat dimanfaatkan, karena ketika ruang gerak ada maka itu dapat dimanfaatkan sebagai lahan untuk koneksi arah yang jelas dan bagus. Menurut saya harus ada era untuk 3 tahun kedepan semua mobil tidak boleh lewat jalur jalur utama, karena yang membuat kemacetan adalah mobil, disitulah kemungkinan kita dapat melihat apa modal yang kita dapat ajukan. Dalam kongres mobility ini saya katakan membangun sebuah ruang gerak sesuatu yang perlu dibayarkan karena mereka dia membangun efektifitas dan pengayom masyarakat sebagai dampak bagaimana nantinya. Kemudian saya katakan kemacetan yang terjadi bukan karena semakin padatnya jumlah kendaraan mobil, motor, dsb melainkan membutuhkan ruang gerak yang cukup. Saya menyarankan untu kepala daerah berfikir untuk membangun tata ruang yang bagus dan baik. Saya kira kita harus sebesar-besarnya memulai dari berkomitmen bahwa kita taat kepada rencana tata ruang yang diputuskan, yang kedua kita melakukan makna yang mungkin langkah-langkah tidak biasa untuk membangun menyiapkan ruang kebutuhan jabodetabek itu membuat kita harus berfikir dimana suatu titik yang kalau itu harus dibangun kita jalankan, semua jalan tol yang kita bangun itu ukurnya hanya 3 bulan. Dibuka pintu sampai 20 pintu, jadi kalau mau lihat peta. Ini ada materi untuk teman-teman. Membangun tol ini adalah kebutuhan kita. Kita mulai itu dari tata ruang dan ruang gerak, bahwa semua sarana tranportasi itu mengarah pada titik runyam, jalan buntu. Maka sebetulnya sekarang kita tinggal berpikir titik terminal itu ada di pusat, rumit. Terminal itu ada di pusat kota itulah yang membuat rumit, semua orang ingin ke pusat kota. Wc hotel saja bagus, kenapa tidak bisa kita bangun wc terminal itu seperti wc hotel minimal kebersihannya. Wc hotel tidak bayar, wc terminal bayar, tetapi wc terminal yang berbayar tidak sehat. Jadi mendingan kita ke wc yang tidak bayar saja. Karena tata ruang
tidak bisa di khayal dan ini harus di luruskan. Kita bangun sarana dan transportasi umum yang lebih baik. Bagaimana mau di kurangi mobil? Jika gaji atau pendapatan di naiki. Ahok bagus memberhentikan segala pungutan-pungutan atau biaya-biaya apa. Kalau semua kepala desa memotong segala pungutanpungutan, itu akan membantu dan menguntungkan. Kalau kita membahas tentang ibu kota masalah mobilitas ibu kota adalah karena transportasi. Kota-kota di Indonesia bagus. Karena kalau kita tidak memulai siapa lagi? Jadi pada akhirnya kita harus memulainya dengan tata ruang dan tata ruang gerak. Bahwa hidup kita hanya sekali jangan banyak-banyak mungutin orang, jangan banyak-banyak nyusahin orang, dan jangan banyak mengambil waktu orang. Bangsa Indonesia itu luar biasa, kalau kita bisa memulainya dari Jakarta semua akan bisa teratasi. Jadi dengan kesadaran kita dan kemauan yang kuat, kita dapat melakukan hal yang baik kita dapat membangun sebuah inovasi. Saya kira itu saja yang bisa sampaikan, Terima Kasih. Wassalamualaikum. Wr. Wb.
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Ttd. FERRY MURSYIDAN BALDAN
