MENTERI NEGARG PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASlONALl KEPALA BAPPENAS ShttNAN ?XlWTUSANMENTlXI NEGARA PERENCANM PEMBANGUNAN NASIONAU KEPALA BADAN P E R E N M A A N M A N G U N A N NASIONAL NOMOR KFI?. 30 /M.lTN/HK/03/2009 TENTANG
P E I M B E r n TtM X2fNGAaAIl VAN m "CFJKNIS FERENCANMN DAN PENGANGGARAN YANG MSPONSIF GENDER
MENTEM NEGARA EKENCANAAN F'EMBANG'CRJAh7NASIONRL/ KEPALA BADAN FERENCANMN PEMBANGUNAU NASION*
Menirnbang
Mengingat
:a.
bahwa sesuai denpn Rencana Fernbansunanjangka Panjang Nasional (WJFTJ) 2005-2025, Rencana Fembngunan Jangka Menengah Nasional (EEPJMN) 2004-2009, dan Rencana Kerja Pernerintah (RKP) 2008 dan 2009, pelaksanmn prinsip pengarusutammn gender diper1ukan dalarn rnencapai kesetaraan dan keadilan gender di seluruh kegiatan pernballgunan serh peningkahn hualitas hidup petlernpuan daIam rangh rnenciptakan indonesia yang adil dan demohat is;
b.
bahwa dalam rangka rnelaksanabn prillsip pengarmsutarnaan gender sebqaimana dirnaksud daIarn huruf a, dan melaksanakan komitrncn Indonesia pada DeMarasi Mileniwrn dan Deklarasi Beijing padm Konferensi Ti ngkat Tinggi Sidang Urnurn Perseri katan Bangsa-Bangs, perlu disusun suatu rencam kerja untuk penerapan perencanaan dan penganggaran reqmnsif gender dalam pernbangunan;
c.
bahwa berdnsarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalan huruf a, dan huruf b, p r l u membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dart Fengawran yang Reqmnsif Gender;
d.
bahwa pejabat yang tercantum dalam tarnpitan Kepuhrsan ini dianggap mampu dan memenuhi perqwatatan untuk duduk dan melaksanakan hrgas sebagai w o t a Tim Pengirah dan Tim Teknis Perenanaan clan Penganggaran yang Responsif Gender;
: I.
Undang-Undang Nomor 4 1 Tahun 2008 tentang Ang~aran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun An~gamn 2009 (kmbaran Negara Eepubl i k Indonesia Tahun 2008 Nomor.. .
Nomor 171, Tambahaar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920); 2. Kepuhrsan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tenfang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (krnbarzln Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nornor 73, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa Mi diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun ZOO4 (Lembaran Nesara Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 92, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 181; 3. Peratursn Presiden Nornor 9 Tahrrn 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Funpi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Ferahrran Presiden Nornor 20 Tahun 2008; 4. Peraturan Presiden Nornor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanam Pernbangunan Nasional; 5. Peraturan Menteri Negara Ferencanaan Femba ngunan Nasimal/ Kepala Badan Perencanaan Fernbangunan Nasional Nornor PER004/M,WN/09/2007 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana Ang~arandan Riaya CRAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencaman Fernbangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembang~rn ~ n Nasional, xbagaimana telah beberapa kali d iubah, terald~ir dengan Perahran Men teri Negara Perencarlaan Pen~banganan Nasional/Kepstla Badan Pemncanaan Pernbangunan Nasional Nomor PEtL003/M.FFN/09/2008; 6 . Peraturan Menteri Negara Perencanaan Fernbangunan NasionalJKepaIa Badan Perencanaan Pembangu nan Nasional Nornor PER 005/M.WN/10/2007tentang Organismi dm Tab Kerja Kemenferian Negaa Perencanaan Fernbangunan Nsiod/Badan Perencanam Pembangunan Nasional;
Memerhatibn
: 1. Instnrksi Prmiden Repwblik Indonesia Nornor 9 Tahun 2000
tentang Fengaruswtamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 2. Deklarasi Milenium uMiIfeniurn Development Gods" pada
Konferensi Tiqkat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya mencapai kesetarazln gender; 3. Deklarasi ''BeUiqq Pfa~armfos AcbbrJ" pada Konferensi Tingkat Tinggi Sidang Urnurn Ferserikatan Bangsa-Bangsa untuk perempun daIarn upaya mewujudkan kehidupan perempuan yang Iebih baik di masa depnn;
Menetzpkan
: KEPIITUSAN MENTFRl NEGARA PERENWAAN F'EMBANGWm NASIONAL/KEPALA BADAN F E U N C A N M EMBANGUNAN NMZONAL TENTANG ' P E ~ TJME PENGARAH ~ DAN TIM
T E ? N S ERENCANMN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GErnER PERTAMA
: Membentuk Tim Pengarah clan Tirn Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Respnsif Gender, yang selanjutnya diseht sebsai Tim Pengamh dan Tim Teknis, dengan susunan keanggohn sebagaimana tercanhrm &lam Lampira n Kepuhsan ini. : Tim Pengarah krhrgas: a. rnenentubn arah kebijaksanaan dalam rnengernbangkan Perencanaan daa Penganggaran yang Responsif Gender;
b. rnembenituk Tim Teknis terrnasuk ketua beserta aqptanya, untuk Perencanaan dan Fenganggaran yang Responsif Gender; c. mernberikan pertirnbangan dan Iceputusan atas rnasukart isuisu strategis dan menentubin prioritas daIarn rencana
kegiatan yang di mmttskan oleh Tim Teknis; d. rnenyusun dan rncnyampaikan laporan m r a krkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Negam Perencanaan Fernbangunan Nasional/F;epaIa Badan Perencanaan Pemba ngunan Nasional. : Tim Tehis bertugas :
kebijaksanaan yang ditetapkan Tim perencanan da n penganggaran yang
a. menjabarkan arah
Perqarah &lam
sesponsif gender; b. rnengidentifikasi kebutuhan, kegiatan, serta inisiatif yang diperlukan dalam rencana keja perencanaan dart pengangpran yang responsif gender; c. rnernberihn masukan substantif terhadap perbaikan Fencana
kerja dan gelabnaan kegintan-kegiatan yang texanhsrn dalam rencana kerja perencanaart dan penganggaran yang resportsif gender,
d. rnenyelarmhn kegintan antar komponen dalam rencana keda pemnanaan dan penganggaran yang rqmnsif gender; e. memantau ~Faksanaan rencana kerja perencanaan &n pertgawran yang responsif gender;
f. rnemkrihn rnasukan terhadap h a d pentantauan pelaksanaan rencana kerja perencanaan dan penganggaran p n g sesponsif gender;
laporan secara hrkaIa rnengenni pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.
3. rnenyunrn dan menpmpaikan KEEMPAT
: Untuk mendukung kelancamn pelaknaan tugas, Tim Pengarah
dapat membenh~kS e h t a r i a t . KELIh/lrZ
: SegaEa biaya yang diperlukan dalarn rangka pelaksanann tugas
Tim Pengarah dan Tim Teknis dibebanlcan pada Ansaran Penclapatan dan Belanja Negara Kementerian/kmba~aanggota Tim Pengarah dan Tim Teknis.
MENTERT NEGARA PERENCANAAN FEMI3ANGWAN NASTONAL/ K E P U B A D A N FERENGANAAN F'EMRANGUNAN NASIONAL,
SALlNAN LPSvrPIRAU KEarPtrsANMEmRI NEGaRA mi' KEPALA BAPPENAS NOMOR E P P 30 /M.PPN/HK/03/2009 TANGGAL 2 MAKI" 2009
SUSUNAN KEANGGOTMN TIMrnGARAHDrnTIMTEKNIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG ESFONSIF GENQER A. TIM PENGARAH
Ketua Angxota
: Deputi Bidang Surnber Daya Manusia dan Kebudaym, Kernenterian Negara WN/Rappenas. : I . Deputi Bidang Fendanaan Pernbangunan, Bappenas; 2. Depti Bidang Pengarusutamn Gender, Kementerian Negara Pernberdapn Perempuan; 3. Direktur Jenderal Artggaran, Departemen Keuangan; 4 . Direktur Jenderal Bina Adrninisfrasi Keuangan Daerah, Departernen Dalarn Negeri; 5. Direktrrr Jenderal Pernberdayaan Masyarakat Desa, Departernen Dalam Negeri; 6. DirekturJendeml Pembangunan Daerah, Departernen DaIarn Negeri; 7. DirehrJenderal Pendidikan Nun Formal dan Informal, Departemen Bendidikan NasbnaI; 8. SekretarisJenderaI, Departernen Kexhatat.1. : Direktw Kependudukan, Pernberdayaan Ferempuan, dan Perlindangan Anak, Kemenkiarr, Negara PPN/Bappenas. : I . D i r e h r A l o h i Pendanaan ?ernbangunan, Kernenterian Negarn Bappenas; 2. lSirekhrr Agama dan F'endidikan, Kementerian Negara
3. 4.
5. 6.
7. 8.
9.
PPNJBappenas; Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian Nepra WN/Bappenas; Kepda Biro Perenmaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan; Asisten Deputi Fengamutamaan Gender I, Kernenterian N e w femberdayaan Pe~mpuan; Asisten Deputi Pengmmtnrnaan Gender II, Kemenkrian Negara Pernktdapn Perempun; kpala Bim Perencanaan dan Keuarpn, Departemen Keuangan; Direktur Sistem Pengangman, Departemen Keuangan; KepaIa Vim Pemncanaan, Departemen Dalarn Negeri;
10. Qirektur ~dminiskasidan Fertnnpnaawaban Keuangan
Daerah, Ditjen P A D , Departernen DaIam Negeri; I I. Direktur Adrninistrasi Anggarnn Daerah, Ditjen BAKD; Departernen Dalam Negeri; I 2. D i r e h r Femberdayaan Adat dan Sosial Buda ya Masyarakat, Ditjen PMD, Departemen Dalam Negeri; 13. D i r e b r Pexencanaan Pernbangwnan Daerah, Ditjen Eangda, Departernen Dalarn Negeri; 14. Kepala Bi ro Perencanaan, Departemen behatan; IS.Diekfur Bina Kesehatan Tbu, Departemen Kesehatan; 16, Direkhtr Bina PeEayanan Medik Dasar, Departemen Kesehatan; 17.Di~ekturPengendabn Penyakit h.ienuIar Langsung, Departemen Kesehafan; IS. Direktur Bina Obat Publik dan PerbekaIaa Kesehatan, Departemen Kesehatan; 19. Kepala Pusat FeneIitian dan Fernbangunan Ekologi dan Stahrs Kesehatan, Departemen Kesehatan; 20.Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Surnber Daya Manusia Kesehatan, Departernen Kesehatan; 2 1. KepaIa Biro Hukum dan Organisasi, Departernen Kesekatnn; 22. Kepain fusat Kajian Fernbangunan Kesehatnn, Departemen Kesehatan; 23, lnspektur IVilayah W , Inspektorat Jenderal, Departemen Kesehatan; 24. Repala Biro Fe'erencanaandan Kerjasama Luar Negeri, Departemen Fendidibn Nasional; 25. Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidiknn (PMPT'K) , Departernen Fendidikan Nasional; 26. Dicektur Fernbinam Taman Kanak-kdnak - &blah Dasar, Departemen Pendidikan Nmional; 27. Direbhr Pernbinaan Sekolah Menengah Perhrrna, Departernen Pendidikan Nasional; 28. Direktur fendidikan Masyarakat, D i ~ k t o r aJendem-al t Pendidikan Nan Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional.
1
