KENDALA IMPLEMENTASI UNCAC DALAM LEGISLASI DI INDONESIA CATATAN ATAS KRIMINALISASI PENYUAPAN DI SEKTOR PRIVAT
VIDYA PRAHASSACITTA, SH. MH. JAKARTA, 29 NOVEMBER 2016
IMPLEMENTASI UNCAC DI INDONESIA
LEGISLASI ANTI KORUPSI • UU PENYELENGGARAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN • UU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI • UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG • KUHAP • UU KPK • UU KEIMGRASIAN • UU PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
INDEX PRESEPSI ANTI KORUPSI 2013 114 2014 107 2015 88 UNCAC TANDA TANGAN 18 DESEMBER 2003 RATIFIKASI 19 SEPTEMBER 2006 - UU NO. 7 / 2006
32 REKOMENDASI KRIMINALISASI 5
PENEGAKAN HUKUM
10 12 3
EKSTRADISI MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
KRIMINALISASI PENYUAPAN DI SEKTOR PRIVAT RANCANGAN LEGISLASI • PASAL 7, 13 & 14 RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TAHUN 2007-2010 • SEKTOR AKTIVITAS EKONOMI, KEUANGAN, KOMERSIAL DAN OLAH RAGA • MENGACU PADA MODEL SINGAPURA KPK HARAP DAPAT MENJERAT KORUPSI PRIVAT
• EVIL TWINS OF PUBLIC SECTOR BRIBERY • PENGATURAN SENDIRI DAN BERBEDA • TIDAK ADA DATA RESMI
PENYUAPAN DI SEKTOR PRIVAT
PENYUAPAN DI SEKTOR PUBLIK
TERSANGKA
(DATA KPK 31 AGUSTUS 2016)
146
130
121
Swasta
PNS
DPR / DPRD
HUKUM PRIVAT ATAU HUKUM PUBLIK • HUKUM PERSAINGAN USAHA • HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN • HUKUM PERBURUHAN • HUKUM PERUSAHAN • THE NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE ACT • THE COMPANIES ACT * JEPANG TIDAK MERATIFIKASI UNCAC
• PELANGGARAN TERHADAP PROPERTI DAN ASET USAHA • PELANGGARAN HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN
HUKUM PRIVAT
HUKUM PUBLIK
• PELANGGARAN TERHADAP PERSAINGAN BEBAS
KENDALA KRIMINALISASI PENYUAPAN DI SEKTOR PRIVAT APAKAH RUU TERSEBUT MENJADI LEGISLASI YANG EFEKTIF & DAPAT DILAKSANAKAN ? TUJUAN
§ APA YANG HENDAK DILINDUNGI?
HISTORIS
§ AREA HUKUM PRIVAT § Arrest Lindenbaum-Cohen
LETAK PENGATURAN
RUMUSAN DELIK PENEGAK HUKUM
§ RKUHP ATAU RUU PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI § BERSAMAAN KORUPSI PUBLIK ATAU TIDAK DELIK PENYUAP PASIF TIDAK DIATUR § § GRATIFIKASI & PENYUAPAN § KEUANGAN NEGARA § KPK ATAU KEPOLISIAN
PERBANDINGAN PENGATURAN INDEK PERSEPSI KORUPSI 2013 4 2014 7 2015 8 RATIFIKASI
6 November 2009
• PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1993 • TUJUAN MELINDUNGI EKONOMI NEGARA • DISAMAKAN RUMUSAN DELIKNYA • PENYUAPAN = GRATIFIKASI • PENYUAP AKTIF & PASIF • DIATUR SEBELUM RATIFIKASI
INDEK PERSEPSI KORUPSI 2013 53 2014 50 2015 54 RATIFIKASI
24 SEPTEMBER 2008
• MALAYSIAN ANTICORRUPTION COMMISSION ACT, 2009 • TUJUAN MELINDUNGI EKONOMI NEGARA • DISAMAKAN RUMUSAN DELIKNYA • PENYUAPAN = GRATIFIKASI • PENYUAP AKTIF & PASIF • DIATUR SEBELUM RATIFIKASI
INDEK PERSEPSI KORUPSI 2013 46 2014 43 2015 37
RATIFIKASI 27 MARET 2008
• KUHP & KIM YOUNGRAN ACT, 2016 • TUJUAN MELINDUNGI EKONOMI NEGARA • DIBEDAKAN RUMUSAN DELIK • DIBEDAKAN PENYUAPAN & GRATIFIKASI • PENYUAP AKTIF & PASIF • DIATUR SEBELUM RATIFIKASI
PERBANDINGAN IMPLEMENTASI & PENEGAKAN HUKUM • • • • • • • • • •
CORRUPT PRACTICES INVESTIGATION BUREAU SINGAPORE PENINDAKAN KORUPSI SEKTOR PRIVAT 85 % PELAKU SEKTOR PRIVAT (2014) SEKTOR PRIVAT YANG MEMBERIKAN PELAYAN PUBLIK PUBLIC PROSECUTOR VS LIM TECK CHYE TAHUN 2004 MALAYSIAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION PENINDAKAN KORUPSI SEKTOR PRIVAT 50 % PELAKU SEKTOR PRIVAT AREA GOVERNMENT-LINK COMPANIES LIM KHENG KOOI & ANOR V REGINA 1957 & PUBLIC PROSECUTOR V CHAN KIT TONG SALLY 1991
• THE ANTI-CORRUPTION AND CIVIL RIGHTS COMMISSION • PENCEGAHAN KORUPSI SEKTOR PUBLIK • FOKUS PADA KORUPSI SEKTOR PRIVAT YANG MELIBATKAN SEKTOR PUBLIK • PUTUSAN ATAS NAMA KIM HYUN-CHUL (ANAK PRESIDEN KIM YOUNG-SAM) ATAS PENERIMAAN GOOD-OFFICE-BRIBERY (1997)
REKOMENDASI ATAS KRIMINALISASI PENYUAPAN SEKTOR PRIVAT
MENJADIKAN PRIORITAS
MENENTUKAN TUJUAN YANG HENDAK DILINDUNGI
HARMONISASI PENYUSUAN DAN PERUMUSAN DELIK MENENTUKAN KEWENANGAN PENINDAKAN BERDASARKAN KEKHUSUSAN
MENUNGGU LEGISLASI ANTI PENYUAPAN DI SEKTOR PRIVAT APA YANG TELAH DILAKUKAN? • INPRES NO. 10 TAHUN 2016 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI 23 PENCEGAHAN 8 PENEGAKAN HUKUM
8 SEKTOR
• PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI SEKTOR PRIVAT DAN BUMN • MENDORONG SEKTOR PRIVAT DAN BUMN UNTUK MEMPEROLEH ISO 37001
PENCEGAH PENYUAPAN DI SEKTOR PRIVAT MELALUI SEKTOR PUBLIK • PERUSAHAAN FARMASI MULTINASIONAL • TERDAFTAR DI NEW YORK & LONDON STOCK EXCHANGE
TAHUN 2014 DINYATAKAN BERSALAH KARENA MENYUAP PEJABAT DI RRC
TOTAL PENJUALAN SECARA GLOBAL
• JUMLAH PIDANA DENDA 3 MILAR YUAN KEPADA PEMERINTAH RRC • HEAD OF GSK MARK REILLY DI RRC DIPIDANA PENJARA • DIDENDA USD 20 JUTA OLEH SEC ATAS PELANGGARAN FCPA MELAKUKAN PERBUAHAN BESAR PADA MODEL BISNISNYA TERMASUK PRILAKU TERKAIT PEMBERIAN GRATIFIKASI KEPADA PIHAK PUBLIK DAN PRIVAT
(DALAM MILIAR POUNDSTERLING)
26.5
23.9 23
2013
2014
2015
BIODATA • Vidya Prahassaci\a, SH. MH. merupakan dosen tetap Jurusan Business Law, Binus University, Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada tahun 2007 dan Magister Hukum tahun 2010 dari Universitas Indonesia dengan program pengkhususan hukum pidana. • Sejak tahun 2010 merupakan pemegang kartu advokat dari Peradi dan memiliki pengalaman bekerja pada beberapa firma hukum di Jakarta yang berafiliasi dengan luar. • Pada tahun 2015 merupakan bagian dari em perumus dan perancang Peraturan Daerah di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. prahassaci\
[email protected]
