KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177, Surabaya 60117 Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479 Laman : http://www.kopertis7.go.id, Surel :
[email protected]
Nomor Lampiran Hal
: 2771/K7/KP/2016 : 1 (Satu) berkas : Studi Lanjut Dosen PNS Dpk
Yth. Dosen PNS DPK Kopertis Wilayah VII (daftar terlampir)
Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, berdasarkan data pada Kopertis Wilayah VII, diketahui bahwa Saudara saat ini sedang melaksanakan Studi Lanjut dengan Beasiswa BPPDN/LN atau BUDI DN/LN sesuai daftar terlampir, namun Saudara belum memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar. Perlu kami ingatkan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk Dosen PNS Dpk yang melaksanakan studi lanjut wajib memiliki ijin atau tugas belajar dari instansi/unit kerja dalam hal ini yaitu Kemristekdikti dan/atau Kopertis Wilayah VII, sesuai dengan ketentuan Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil. Untuk itu kami harap agar Saudara segera mengajukan permohonan tugas belajar kepada Kopertis Wilayah VII dengan persyaratan sebagaimana terlampir paling lambat tanggal 15 Januari 2017. Pengajuan permohonan tugas belajar yang melewati waktu yang telah ditetapkan, berlaku ketentuan sebagaimana Surat Kopertis Wilayah VII Nomor : 2306/K7/KP/2016 tanggal 31 Oktober 2016 (terlampir) dan tidak dapat diproses bila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam Surat tersebut. Demikian untuk dilaksanakan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
Sekretaris Pelaksana,
Ali Maksum NIP196905141994031002
Tembusan : Pimpinan Perguruan Tinggi
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177, Surabaya 60117 Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479 Laman : http://www.kopertis7.go.id, Surel :
[email protected]
Lampiran Surat Nomor : 2771/K7/KP/2016 I.
Persyaratan Tugas Belajar 1. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter; 2. Foto copy Karpeg; 3. Foto copy SK CPNS; 4. Foto copy SK PNS; 5. Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir; 6. Foto copy SK Jabatan terakhir; 7. Foto copy SKP 2 tahun terakhir; 8. Foto copy KP-4 (contoh form dapat di unduh di laman www.kopertis7.go.id); 9. Foto copy Akta Nikah; 10. Surat Rekomendasi dari Pimpinan PTS; 11. Surat Perjanjian Tugas Belajar BPPDN/BPPLN/BPPS; 12. Surat Perjanjian Tugas Belajar dari PTS; 13. Surat Perjanjian Tugas Belajar dari Koordinator Kopertis Wilayah VII (contoh form dapat di unduh di laman www.kopertis7.go.id); 14. Surat Jaminan Pembiayaan Tugas Belajar (Pengumuman BPPDN/BPPLN/BPPS); 15. Surat Pernyataan dari pimpinan unit kerja mengenai bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas pekerjaannya; 16. Surat Pengumuman diterima di Program Pascasarjana; 17. Surat Pernyataan dibebaskan dari tugas sehari-hari; 18. Surat Permohonan dari Pimpinan PTS; 19. Surat Pernyataan Berkelakuan Baik (contoh form dapat di unduh di laman www.kopertis7.go.id); 20. Surat Persetujuan Penugasan dari Sekneg (u/ TB luar negeri). 21. Point 1 s.d. 20 dibuat rangkap 3 (Tiga)
II. Persyaratan Ijin Belajar 1. Surat Permohonan dari Unit Kerja; 2. Foto copy Karpeg; 3. Foto copy SK CPNS; 4. Foto copy SK PNS; 5. Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir; 6. Foto copy SK Jabatan terakhir; 7. Foto copy SKP 2 tahun terakhir; 8. Surat Pengumuman diterima Program Pascasarjana; 9. Foto copy Surat Keterangan Pembiayaan Studi; 10. Foto copy Surat Penugasan dari Pimpinan Unit Kerja; 11. Surat Keterangan Dokter; 12. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Kenaikan Pangkat atau Penyesuaian Ijazah; 13. Surat Pernyataan Masih Diberikan Jam Mengajar; 14. Surat Keterangan mengenai bidang studi yang akan ditempuh sesuai dengan tugas pekerjaannya. 15. Point 1 s.d. 14 dibuat rangkap 2 (Dua)
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177, Surabaya 60117 Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479 Laman : http://www.kopertis7.go.id, Surel :
[email protected]
Lampiran Surat Nomor : 2771/K7/KP/2016 III. Persyaratan Pengaktifan Kembali
1. 2. 3. 4.
Surat Permohonan dari Pimpinan PTS
Surat Pengembalian dari PT Penyelenggara SK Tugas Belajar dari Biro SDM Kemristekdikti Surat Pembebasan Sementara dari Biro SDM Kemristekdikti (apabila belum ada, dari pimpinan PTS) 5. Fotocopy Ijazah (apabila belum diterbitkan boleh memakai Surat keterangan Lulus Sementara) 6. Laporan selama studi (transkrip nilai dan narasi)
7. Foto copy SK Pangkat Terakhir 8. Foto copy Jabatan Terakhir 9. SKP satu tahun terakhir 10. Point 1 s.d. 9 dibuat rangkap 2 (Dua)
Sekretaris Pelaksana,
Ali Maksum NIP196905141994031002
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177, Surabaya 60117 Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479 Laman : http://www.kopertis7.go.id, Surel :
[email protected]
DAFTAR DOSEN PNS DPK KOPERTIS WILAYAH VII PENERIMA BEASISWA BPPDN DAN BUDI-DN YANG BELUM MEMILIKI SK TUGAS BELAJAR No.
Nama
Angkatan 2015
Jenis Beasiswa BPPDN (DN)
PTS Asal
Univ. Airlangga
S3 Ilmu Hukum
Univ. Hang Tuah Surabaya
Univ. Airlangga
S3 Ilmu Kedokteran
Univ. PGRI Adi Buana Surabaya
Univ. Airlangga
S3 Ilmu Sosial
Universitas Dr.Soetomo Surabaya
Univ. Airlangga
S3 Ilmu Manajemen
Univ. Brawijaya
S3 Ilmu Teknik Sipil
Univ. Negeri Malang
S3 Pend. Ekonomi
ITS
S3 Ilmu Teknik Sipil
ITS
S3 Ilmu Fisika
Univ. Airlangga
S3 Ilmu Matematika & Ilmu Pengetahuan Alam
Univ. Airlangga
S3 Ilmu Akuntansi
Univ. Airlangga
S3 Ilmu Kesehatan
1 2
drg. Rima Parwati Sari, M.Kes.
2015
BPPDN (DN)
3
Drs. Suyono, S.E.
2015
BPPDN (DN)
4
Bambang Raditya Purnomo, S.E., M.M.
2014
BPPDN (DN)
5
Ir. Eding Iskak Imananto, M.T.
2014
BPPDN (DN)
ITN Malang
BPPDN (DN)
STKIP PGRI Nganjuk Univ. Narotama Surabaya Univ. Muhammadiyah Malang Univ. Kanjuruhan Malang Univ. Wijaya Kusuma Surabaya Univ. Muhammadiyah Jember
Hariyono, S.Pd., M.M.
2014
7
Adhi Muhtadi, S.T., S.E., M.Si.
2016
BUDI DNLPDP (DN)
8
Drs. Budhi Priyanto, M.Si.
2016
BUDI DNLPDP (DN)
9
Drs. Choirul Huda, M.Si.
2016
BUDI DNLPDP (DN)
10
Eva Wany, S.E., M.Ak.
2016
BUDI DNLPDP (DN)
11
Nikmatur Rohmah, A.Per.Pen., S.kep., M.Kes.
2016
BUDI DNLPDP (DN)
Jenjang dan Prodi
Univ. Widyagama Malang
Ibnu Subarkah, S.H., M.Hum.
6
PT Tujuan
Sekretaris Pelaksana,
Ali Maksum NIP196905141994031002
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VII Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177, Surabaya 60117 Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479 Laman : http://www.kopertis7.go.id, Surel :
[email protected]
Nomor Lampiran Hal
: 2306 /K7/KP/2016 : 1 (satu) Set : Studi Lanjut Dosen PNS Dpk
31 Oktober 2016
Yth. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan Kopertis Wilayah VII Sesuai dengan ketentuan Permendiknas No. 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil termasuk Dosen PNS Dpk yang melaksanakan studi lanjut wajib memiliki ijin atau tugas belajar dari instansi/unit kerja dalam hal ini yaitu Kemristekdikti dan/atau Kopertis Wilayah VII, untuk itu mohon dengan hormat bantuan untuk menyampaikan kepada Dosen PNS Dpk pada Perguruan Tinggi Saudara, beberapa hal sebagai berikut : 1.
Dosen PNS Dpk yang studi lanjut namun tidak memiliki Surat Keputusan Ijin Belajar dan/atau Tugas Belajar dari Kemristekdikti dan/atau Kopertis Wilayah VII, studi lanjut yang dilaksanakan tidak dapat diakui dalam proses administrasi kepegawaian, misalnya dalam pengurusan jabatan akademik, pengurusan pangkat/golongan, pencantuman gelar kedinasan, pendataan Dosen PNS Dpk berpendidikan minimal S-2, dan sebagainya;
2.
Bagi Dosen PNS Dpk yang akan melaksanakan studi lanjut, agar segera mengajukan permohonan ijin dan/atau tugas belajar kepada Kopertis Wilayah VII dengan persyaratan sebagaimana terlampir paling lambat 2 bulan sejak studi lanjut dilaksanakan;
3.
Bagi Dosen PNS Dpk yang saat ini sedang studi lanjut namun terlambat mengajukan permohonan Surat Keputusan Ijin Belajar dan/atau Tugas Belajar dari Kemristekdikti dan/atau Kopertis Wilayah VII, permohonan ijin dan/atau tugas belajar dapat diajukan sesuai dengan persyaratan sebagaimana terlampir paling lambat tanggal 1 Januari 2017. Pengajuan permohonan ijin dan/atau tugas belajar diluar tanggal yang telah ditentukan, berlaku ketentuan butir angka 2 tersebut diatas;
4.
Bagi Dosen PNS Dpk yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dan saat ini sedang dalam masa pembebasan sementara, pendidikan harus diselesaikan tepat waktu sesuai dengan masa Tugas Belajar yang berlaku dan wajib segera mengajukan permohonan pengaktifan kembali paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya masa Tugas Belajar;
5.
Selanjutnya atas pengajuan permohonan ijin dan/atau tugas belajar diluar ketentuan dalam surat edaran ini tidak akan dilayani;
Atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami ucapkan terima kasih. Sekretaris Pelaksana,
Ali Maksum NIP196905141994031002
