KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN SALINAN PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : PER-03/BL/2011 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PENGURUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN CALON PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan dipandang perlu menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan; Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3508); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002 tentang Persyaratan Pengurus Dan Dewan Pengawas Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2010; 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2010 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan;


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan; 8. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-02/BL/2010 tentang Dana Pensiun Yang Wajib Memiliki Pengurus Atau Pelaksana Tugas Pengurus Yang Lulus Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PENGURUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN CALON PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Pensiun adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun. 2. Biro Dana Pensiun adalah Biro Dana Pensiun pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 3. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 4. Kepala Biro adalah Kepala Biro Dana Pensiun pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 5. Pengurus adalah Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja. 6. Pendiri adalah pendiri dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun. 7. Pelaksana Tugas Pengurus adalah pejabat dari Pendiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan operasional Dana Pensiun Lembaga Keuangan. 8. Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus adalah seseorang yang diusulkan untuk mengikuti penilaian kemampuan


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -3dan kepatutan dalam rangka penunjukkannya sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus. 9. Tim Penguji adalah tim yang melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus. BAB II FAKTOR PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN Pasal 2 (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus dilakukan terhadap faktor: a. kompetensi; dan b. integritas. (2) Penilaian faktor kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan bahwa Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus memiliki: a. pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis; dan b. pengalaman di bidang Dana Pensiun atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. (3) Penilaian faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan bahwa Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus tidak melakukan tindakantindakan yang meliputi: a. praktik-praktik tercela di bidang Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya; b. perbuatan tindak pidana di bidang Dana Pensiun dan/atau perekonomian; c. perbuatan tindak pidana yang diancam sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; d. perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya; e. perbuatan tidak wajar yang memberikan keuntungan kepada Pendiri/mitra pendiri Dana Pensiun, dewan pengawas, Pengurus, peserta, pegawai Dana Pensiun dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya; f. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang Dana Pensiun;


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -4g. perbuatan yang bukan merupakan kewenangannya atau tidak menjalankan kewenangannya; dan/atau h. perbuatan yang mengakibatkan Dana Pensiun melanggar peraturan di bidang Dana Pensiun dan/atau peraturan perundangan jasa keuangan lain. (4) Penilaian faktor kompetensi dan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan pedoman dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini. BAB III TATA CARA PERMOHONAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN Pasal 3 (1) Penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari Pendiri kepada Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan dokumen: a. daftar riwayat hidup b. surat pernyataan dari Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus mengenai: 1. tercatat/tidak tercatat dalam Daftar Kredit macet (DKM) di sektor perbankan; 2. tercatat/tidak tercatat dalam Daftar Orang Tercela (DOT) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; 3. bersedia/tidak bersedia untuk diangkat menjadi Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus; 4. bersedia/tidak bersedia untuk mengikuti dan menerima hasil penilaian tanpa syarat; 5. pernah/tidak pernah melakukan tindakan/praktik yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; 6. pernah/tidak pernah ikut terlibat dalam perkara pidana yang diancam sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau terlibat dalam perkara pidana ekonomi; dan c. daftar perbuatan tindak pidana atau tindakan/praktik yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun/jasa keuangan lainnya.


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -5(3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini. (4) Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilengkapi dengan dokumen: a. fotokopi sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun; dan b. fotokopi bukti kewarganegaraan yang masih berlaku (Kartu Tanda Penduduk atau Paspor). (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum: a. tanggal berakhirnya periode kepengurusan. b. batas waktu penilaian kemampuan dan kepatutan secara berkala bagi Calon Pelaksana Tugas Pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (6) Jumlah Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus yang diusulkan dalam permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap jumlah jabatan yang akan diisi. Pasal 4 Berdasarkan permohonan tertulis dari Pendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Biro Dana Pensiun menyampaikan jadwal penilaian kemampuan dan kepatutan bagi Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus yang bersangkutan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterima secara lengkap. BAB IV TAHAPAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN Pasal 5 Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. analisis pendahuluan; b. pengujian kemampuan dan kepatutan; dan c. penetapan hasil penilaian.


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -6Bagian Pertama Analisis Pendahuluan Pasal 6 (1) Analisis pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh Biro Dana Pensiun dengan prosedur sebagai berikut: a. analisis atas informasi yang dimiliki Biro Dana Pensiun; b. konfirmasi kepada pihak yang terkait, bila dianggap perlu; c. perumusan hasil analisis atas informasi; dan d. penyusunan rencana pengujian kemampuan dan kepatutan. (2) Dalam rangka melakukan analisis pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Dana Pensiun dapat meminta surat keterangan mengenai catatan reputasi (track record) Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus kepada pengawas lembaga keuangan lain atau pihak lain yang terkait. Bagian Kedua Pengujian Kemampuan dan Kepatutan Pasal 7 (1) Pengujian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan oleh Tim Penguji. (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua dengan mempertimbangkan faktor kompetensi, integritas dan independensi. (3) Tim Penguji yang berasal dari luar Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berhak memperoleh honorarium dalam melaksanakan pengujian kemampuan dan kepatutan. (4) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua, dengan jumlah anggota paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan masa kerja 1 (satu) tahun. (5) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya; b. tidak sedang menjabat sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus; c. tidak pernah membuat Dana Pensiun melanggar ketentuan di bidang Dana Pensiun; dan


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -7d. tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih, atau sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana ekonomi. Pasal 8 (1) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap 1 (satu) orang Calon Pengurus atau 1 (satu) orang Calon Pelaksana Tugas Pengurus dilakukan oleh 3 (tiga) orang anggota Tim Penguji yang terdiri dari: a. 2 (dua) orang dari Biro Dana Pensiun; dan b. 1 (satu) orang dari luar Biro Dana Pensiun. (2) Salah seorang anggota Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai ketua Tim Penguji. (3) Anggota dan ketua Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Biro berdasarkan Keputusan Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). Pasal 9 (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. wawancara terhadap Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus; b. penilaian kompetensi dan integritas Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus; dan c. perumusan hasil pengujian kemampuan dan kepatutan. (2) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tatap muka langsung di kantor Biro Dana Pensiun atau tempat lain yang ditetapkan oleh Biro Dana Pensiun. (3) Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus yang tidak hadir pada jadwal penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan Kepala Biro, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan dapat dijadwalkan kembali untuk 1 (satu) kali kesempatan. Bagian Ketiga Penetapan Hasil Penilaian Pasal 10 (1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat sebagai berikut:


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -8a. lulus; atau b. tidak lulus. (2) Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus dinyatakan tidak lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir kurang dari 60 (enam puluh) dan/atau terdapat penilaian 0 (nol) pada 1 (satu) kriteria atau lebih dalam faktor integritas. Pasal 11 (1) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Ketua. (2) Penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. pelaporan Tim Penguji kepada Kepala Biro mengenai pelaksanaan pengujian kemampuan dan kepatutan beserta hasil penilaian dan alasannya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan; b. penyampaian hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari Kepala Biro kepada Ketua; dan c. penetapan keputusan Ketua mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan. (3) Penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah dilaksanakannya pengujian kemampuan dan kepatutan. (4) Kepala Biro dapat meminta dilakukan pembahasan atas usulan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dengan Tim Penguji, sebelum menyampaikan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dimaksud kepada Ketua. (5) Ketua dapat meminta dilakukan pembahasan atas usulan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dengan Tim Penguji dan Kepala Biro. Pasal 12 (1) Sebelum keputusan Ketua mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c ditetapkan, Kepala Biro dapat meminta dokumen pendukung tambahan yang relevan dengan pelaksanaan pengujian kemampuan dan kepatutan dari Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus, Pendiri, pengawas lembaga keuangan lain atau pihak lain yang terkait.


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN -9(2) Dalam hal terdapat permintaan dokumen tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dinyatakan tidak berlaku. Pasal 13 Kepala Biro atas nama Ketua menyampaikan keputusan Ketua mengenai hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c secara tertulis kepada Pendiri yang mengajukan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus. BAB V PERMOHONAN KEMBALI Pasal 14 (1) Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus yang dinyatakan tidak lulus, dapat diusulkan kembali oleh Pendiri untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sepanjang ketidaklulusan yang bersangkutan tidak disebabkan karena: a. faktor integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b; atau b. menolak untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2010 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan. (2) Permohonan pengajuan kembali Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pendiri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. BAB VI KERAHASIAAN Pasal 15 Tim Penguji atau yang pernah menjadi Tim Penguji wajib merahasiakan dokumen, informasi, dan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan, kecuali karena jabatan yang bersangkutan diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN - 10 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di pada tanggal

: Jakarta : 28 Februari 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ttd. Nurhaida NIP 19590627 198902 2 001

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo NIP 19571028 198512 1 001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN I

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : PER- 03/BL/20112010

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PENGURUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN CALON PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN Lampiran I Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor : PER-03/BL/20112010 Tanggal : 28 Februari 2011 –1–

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada tanggal 12 Februari 2010, Menteri Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2010 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut dinyatakan bahwa setiap Calon Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga mengamanatkan bahwa pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada Biro Dana Pensiun, Tim Penguji, Pendiri Dana Pensiun, Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus dan pihak terkait lainnya, dalam pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan. 2. Tujuan Penyusunan pedoman penilaian kemampuan dan kepatutan ini ditujukan agar Biro Dana Pensiun, Tim Penguji, Pendiri Dana Pensiun, Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus dan pihak terkait lainnya dapat memahami prosedur dan tatacara penilaian kemampuan dan kepatutan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. C. Ketentuan Umum Dalam petunjuk pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan ini, yang dimaksud dengan : 1. Peserta adalah Peserta sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun. 2. Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun. 3. Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam undangundang mengenai Dana Pensiun. 4. Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP adalah Program Pensiun Manfaat Pasti sebagaimana dimaksud dalam undangundang mengenai Dana Pensiun.



5. Program Pensiun Iuran Pasti yang selanjutnya disingkat PPIP adalah Program Pensiun Iuran Pasti sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Dana Pensiun.



BAB II FAKTOR KOMPETENSI Kompetensi adalah kemampuan Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus untuk mengelola Dana Pensiun sehingga mampu memenuhi kewajiban kepada Peserta dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun. A. Ruang Lingkup Penilaian Faktor Kompetensi Penilaian faktor kompetensi dilakukan untuk memastikan bahwa Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus memiliki: 1. Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis, meliputi: a. pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; b. pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun; dan c. kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Dana Pensiun yang sehat. 2. Pengalaman di bidang Dana Pensiun atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki, meliputi: a. pengalaman di bidang Dana Pensiun; b. pengalaman di bidang perbankan, asuransi dan/atau manajer investasi; atau c. pengalaman di bidang lainnya. B. Kriteria dan Bobot Penilaian Faktor Kompetensi B.1

Kriteria dan bobot penilaian faktor kompetensi bagi Calon Pengurus pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP digolongkan menjadi sebagai berikut: 1. Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis yang meliputi: a. Pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki, meliputi sub kriteria: 1) pengetahuan mengenai struktur dan fungsi organisasi, manajemen, uraian tugas, proses bisnis, hak dan kewajiban serta tanggung jawab; 2) kemampuan secara umum untuk melakukan analisis atas aspek investasi, keuangan, iuran, manfaat pensiun, kepesertaan, pengolahan data atau sistem teknologi informasi, mitra pendiri dan tata kelola; Kriteria ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan Calon Pengurus dalam menganalisis dan mengintegrasikan



data/informasi di dalam penyelesaian suatu masalah. Penilaian kemampuan tersebut di atas dapat dilakukan antara lain dengan mengajukan pertanyaan: “Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan apabila kondisi Dana Pensiun menghadapi masalah? (dalam bidang tugas atau di luar bidang tugas dari Calon Pengurus)”. Dari pertanyaan tersebut diharapkan Calon Pengurus yang dinilai dapat memberikan jawaban, antara lain: - menguraikan permasalahan secara rinci dan tepat; - mengidentifikasi inti permasalahan; - mengidentifikasi permasalahan jangka pendek dan jangka panjang (strategi operasional); - mengintegrasikan sejumlah informasi secara luas dan saling terkait (relevan) serta memanfaatkannya dalam pendekatan atau perencanaan yang ditetapkan; - proses berpikir terarah dan teratur; - menunjukkan pemikiran yang konseptual tanpa meninggalkan keterkaitannya dengan informasi yang relevan; - melihat adanya gejala/dampak yang lebih besar; - adanya pemikiran serta kemampuan menetapkan antisipasi. 3) kemampuan memimpin kegiatan atas pelaksanaan penerapan kebijakan; Penilaian kemampuan tersebut di atas dapat dilakukan antara lain dengan mengajukan pertanyaan: “Bagaimana cara Bapak/Ibu memanfaatkan dan menerapkan kebijakan sumber daya Dana Pensiun yang ada (baik sumber daya manusia, teknologi, keuangan, dan lain-lainnya) agar dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Dana Pensiun?” Dari pertanyaan tersebut diharapkan Calon Pengurus yang dinilai dapat memberikan jawaban antara lain: - menyelesaikan target yang harus dicapai oleh Dana Pensiun dengan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia; - mengelola dana iuran dan dana investasi yang ada; - menghasilkan tingkat hasil investasi sesuai sasaran hasil investasi yang ditetapkan Pendiri; - melaksanakan pelayanan pembayaran manfaat pensiun kepada Peserta dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun; - memanfaatkan teknologi sebagai penunjang pelayanan Dana Pensiun; dan 4) kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Kemampuan Calon Pengurus dalam mengambil peran sebagai pimpinan secara efektif, yaitu: kemampuan meyakinkan, memotivasi, memonitor pekerjaan staf, mengembangkan staf, mendelegasikan tugas, serta membuat keputusan. Penilaian kemampuan tersebut di atas dapat dilakukan antara



lain dengan mengajukan pertanyaan: “Bagaimana cara Bapak/Ibu meningkatkan hasil kerja staf Bapak/Ibu agar dapat meningkatkan kinerja Dana Pensiun?” Dari pertanyaan tersebut diharapkan Calon Pengurus yang dinilai dapat memberikan jawaban antara lain: - memberi usulan bagi efektivitas pekerjaan staf; - berusaha untuk dapat mempengaruhi serta mendapatkan komitmen dari staf; - mengambil peran sebagai pimpinan; - mempengaruhi cara kerja staf, memotivasi staf/kelompok kerja; - menguasai situasi kerja/kelompok kerja; - mengembalikan arah pembicaraan; - menunjukkan kepercayaan diri; - melakukan aktivitas monitoring berdasarkan sistem yang berlaku; - meyakinkan rekan/atasan/staf atas suatu pemikiran; - mengarahkan, mengusulkan bagaimana menangani suatu program atau kegiatan. Bobot untuk kriteria pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki diberikan sebesar 10 dengan rincian sebagai berikut: - untuk sub kriteria angka 1), bobot yang diberikan 3; - untuk sub kriteria angka 2), bobot yang diberikan 2; - untuk sub kriteria angka 3), bobot yang diberikan 3; dan - untuk sub kriteria angka 4), bobot yang diberikan 2. b. Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi sub kriteria: 1) pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, meliputi pemahaman mengenai: a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; b) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja; c) Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut pada huruf a) dan huruf b), yang berkaitan dengan DPPK dan yang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan 2) pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi antara lain peraturan perundangan di bidang perbankan, perasuransian,



perpajakan, pasar modal, perseroan terbatas, tenaga kerja, sistem jaminan sosial nasional, jaminan sosial tenaga kerja, kepailitan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain. Bobot untuk kriteria pemahaman mengenai peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun dan peraturan perundangundangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun diberikan sebesar 12 dengan rincian sebagai berikut: - untuk sub kriteria angka 1), bobot yang diberikan 8; dan - untuk sub kriteria angka 2), bobot yang diberikan 4. c. Kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Dana Pensiun yang sehat. Kemampuan melakukan pengelolaan strategis, meliputi sub kriteria: 1) kemampuan merancang visi dan misi; 2) kemampuan melakukan analisis ekonomi makro yang terkait dengan Dana Pensiun, antara lain analisis terhadap indikator ekonomi makro (misalnya: tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang), dan kebijakan pemerintah; 3) kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal Dana Pensiun, antara lain kondisi pendanaan, kemampuan keuangan pemberi kerja, kualitas aset dan kewajiban, sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi; 4) kemampuan menetapkan target Dana Pensiun yang harus dicapai; dan 5) kemampuan merancang strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Dana Pensiun, antara lain dengan menyusun rencana kerja jangka pendek, rencana kerja jangka menengah, dan rencana kerja jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur. Bobot untuk kriteria kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Dana Pensiun yang sehat diberikan sebesar 8 dengan rincian sebagai berikut: - untuk sub kriteria angka 1), bobot yang diberikan 1; - untuk sub kriteria angka 2), bobot yang diberikan 2; - untuk sub kriteria angka 3), bobot yang diberikan 2; - untuk sub kriteria angka 4), bobot yang diberikan 1; dan - untuk sub kriteria angka 5), bobot yang diberikan 2. 2. Pengalaman di bidang Dana Pensiun atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki, yang meliputi: a. Pengalaman di bidang Dana Pensiun.



Termasuk dalam kriteria ini adalah : 1) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 2) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 3) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan/atau 4) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. Nilai untuk kriteria pengalaman di bidang Dana Pensiun adalah: - untuk sub kriteria angka 1) diberikan nilai 10; - untuk sub kriteria angka 2) diberikan nilai 9; - untuk sub kriteria angka 3) diberikan nilai 8; dan/atau - untuk sub kriteria angka 4) diberikan nilai 7. b. Pengalaman di bidang perbankan, asuransi dan/atau manajer investasi. Termasuk dalam kriteria ini adalah : 1) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 2) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 3) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan/atau 4) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. Nilai untuk kriteria pengalaman di bidang perbankan, asuransi dan/atau manajer investasi adalah: - untuk sub kriteria angka 1) diberikan nilai 8; - untuk sub kriteria angka 2) diberikan nilai 7; - untuk sub kriteria angka 3) diberikan nilai 6; dan/atau - untuk sub kriteria angka 4) diberikan nilai 5. c. Pengalaman di bidang lainnya. Termasuk dalam kriteria ini adalah: 1) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 2) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 3) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan/atau 4) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki.



Nilai untuk kriteria pengalaman di bidang lainnya, adalah: - untuk sub kriteria angka 1) diberikan nilai 7; - untuk sub kriteria angka 2) diberikan nilai 6; - untuk sub kriteria angka 3) diberikan nilai 5; dan/atau - untuk sub kriteria angka 4) diberikan nilai 4. Bobot penilaian faktor kompetensi bagi Calon Pengurus pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP adalah sebagai berikut: No 1.

Faktor Kompetensi

Bobot

Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis a. Pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki, meliputi: 1) pengetahuan mengenai struktur dan fungsi organisasi, manajemen, uraian tugas, proses bisnis, hak dan kewajiban serta tanggung jawab;

3

2) kemampuan secara umum untuk melakukan analisis atas aspek investasi, keuangan, iuran, manfaat pensiun, kepesertaan, pengolahan data atau sistem teknologi informasi, mitra pendiri dan tata kelola;

2

3) kemampuan memimpin kegiatan atas pelaksanaan penerapan kebijakan; dan

3

4) kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

2

b. Pemahaman mengenai peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun dan pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi: 1) pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan

8

2) pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi antara lain peraturan perundangan di bidang perbankan, perasuransian, perpajakan, pasar modal, perseroan terbatas, tenaga kerja, sistem

4

30 10

12



No

Faktor Kompetensi jaminan sosial nasional, jaminan sosial tenaga kerja, kepailitan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain.

Bobot

c. Kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Dana Pensiun yang sehat, meliputi:

2.

1) kemampuan merancang visi dan misi;

1

2) kemampuan melakukan analisis ekonomi makro yang terkait dengan Dana Pensiun, antara lain analisis terhadap indikator ekonomi makro (misalnya tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang), dan kebijakan pemerintah;

2

3) kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal Dana Pensiun, antara lain kondisi pendanaan, kemampuan keuangan pemberi kerja, kualitas aset dan kewajiban, sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi;

2

4) kemampuan menetapkan target Dana Pensiun yang harus dicapai; dan

1

5) kemampuan merancang strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Dana Pensiun, antara lain dengan menyusun rencana kerja jangka pendek, rencana kerja jangka menengah, dan rencana kerja jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur.

2

8

Pengalaman di bidang Dana Pensiun atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. a. Pengalaman di bidang Dana Pensiun. Termasuk dalam kriteria ini adalah : 1) pengalaman lebih dari 5 (lima)

tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki,

2) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di

bidang ini dan relevan dengan bidang tugas

10 9

10


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN Lampiran I Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor : PER-03/BL/20112010 Tanggal : 28 Februari 2011 – 10 –

No

Faktor Kompetensi yang akan diduduki; 3) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang

ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan/atau

Bobot

8


bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki.

7

b. Pengalaman di bidang perbankan, asuransi dan/atau manajer investasi. Termasuk dalam kriteria ini adalah: 1) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang

ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki;

8


7

bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 3) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang

6


5

ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan/atau bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki.

c. Pengalaman di bidang lainnya. Termasuk dalam kriteria ini adalah: 1) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang

ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 2) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di

bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki;

7

6

3) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang

ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan/atau 4) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di

bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. TOTAL

5

4 40



B.2

Kriteria dan bobot penilaian faktor kompetensi bagi Calon Pengurus pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP digolongkan menjadi sebagai berikut : 1. Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis yang meliputi : a. Pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki, meliputi sub kriteria: 1) pengetahuan mengenai struktur dan fungsi organisasi, manajemen, uraian tugas, proses bisnis, hak dan kewajiban serta tanggung jawab; 2) kemampuan secara umum untuk melakukan analisis atas aspek investasi, keuangan, iuran, manfaat pensiun, kepesertaan, pengolahan data atau sistem teknologi informasi, mitra pendiri dan tata kelola; Kriteria ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan Calon Pengurus dalam menganalisis dan mengintegrasikan data/informasi di dalam penyelesaian suatu masalah. Penilaian kemampuan tersebut di atas dapat dilakukan antara lain dengan mengajukan pertanyaan: “Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan apabila kondisi Dana Pensiun menghadapi masalah? (dalam bidang tugas atau di luar bidang tugas dari Calon Pengurus)”. Dari pertanyaan tersebut diharapkan Calon Pengurus yang dinilai dapat memberikan jawaban, antara lain: - menguraikan permasalahan secara rinci dan tepat; - mengidentifikasi inti permasalahan; - mengidentifikasi permasalahan jangka pendek dan jangka panjang (strategi operasional); - mengintegrasikan sejumlah informasi secara luas dan saling terkait (relevan) serta memanfaatkannya dalam pendekatan atau perencanaan yang ditetapkan; - proses berpikir terarah dan teratur; - menunjukkan pemikiran yang konseptual tanpa meninggalkan keterkaitannya dengan informasi yang relevan; - melihat adanya gejala/dampak yang lebih besar; - adanya pemikiran serta kemampuan menetapkan antisipasi. 3) kemampuan memimpin kegiatan atas pelaksanaan penerapan kebijakan; Penilaian kemampuan tersebut di atas dapat dilakukan antara lain dengan mengajukan pertanyaan: “Bagaimana cara Bapak/Ibu memanfaatkan dan menerapkan kebijakan sumber daya Dana Pensiun yang ada (baik sumber daya manusia, teknologi, keuangan, dan lain-lainnya) agar dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Dana Pensiun?” Dari pertanyaan tersebut diharapkan Calon Pengurus yang dinilai dapat



memberikan jawaban antara lain: - menyelesaikan target yang harus dicapai oleh Dana Pensiun dengan SDM yang tersedia; - mengelola dana iuran dan dana investasi yang ada; - menghasilkan tingkat hasil investasi sesuai sasaran hasil investasi yang ditetapkan Pendiri dan dewan pengawas; - melaksanakan pelayanan pembayaran manfaat pensiun kepada Peserta dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun; - memanfaatkan teknologi sebagai penunjang pelayanan Dana Pensiun; dan 4) kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Kemampuan Calon Pengurus dalam mengambil peran sebagai pimpinan secara efektif, yaitu: kemampuan meyakinkan, memotivasi, memonitor pekerjaan staf, mengembangkan staf, mendelegasikan tugas, serta membuat keputusan. Penilaian kemampuan tersebut di atas dapat dilakukan antara lain dengan mengajukan pertanyaan: “Bagaimana cara Bapak/Ibu meningkatkan hasil kerja staf Bapak/Ibu agar dapat meningkatkan kinerja Dana Pensiun?” Dari pertanyaan tersebut diharapkan Calon Pengurus yang dinilai dapat memberikan jawaban antara lain: - memberi usulan bagi efektivitas pekerjaan staf; - berusaha untuk dapat mempengaruhi serta mendapatkan komitmen dari staf; - mengambil peran sebagai pimpinan; - mempengaruhi cara kerja staf, memotivasi staf/kelompok kerja; - menguasai situasi kerja/kelompok kerja; - mengembalikan arah pembicaraan; - menunjukkan kepercayaan diri; - melakukan aktivitas monitoring berdasarkan sistem yang berlaku; - meyakinkan rekan/atasan/ staf atas suatu pemikiran; - mengarahkan, mengusulkan bagaimana menangani suatu program atau kegiatan. Bobot untuk kriteria pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki diberikan sebesar 8 dengan rincian sebagai berikut: - untuk sub kriteria angka 1), bobot yang diberikan 2; - untuk sub kriteria angka 2), bobot yang diberikan 2; - untuk sub kriteria angka 3), bobot yang diberikan 2; dan - untuk sub kriteria angka 4), bobot yang diberikan 2. b. Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan pemahaman dasar mengenai peraturan



perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi sub kriteria: 1) pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, meliputi pemahaman mengenai: a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; b) Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja; c) Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut pada huruf a) dan huruf b), yang berkaitan dengan DPPK dan yang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan 2) pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi antara lain peraturan perundangan di bidang perbankan, perasuransian, perpajakan, pasar modal, perseroan terbatas, tenaga kerja, sistem jaminan sosial nasional, jaminan sosial tenaga kerja, kepailitan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain. Bobot untuk kriteria pemahaman tentang peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun dan peraturan perundangundangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun diberikan sebesar 12 dengan rincian sebagai berikut: - untuk sub kriteria angka 1), bobot yang diberikan 8; dan - untuk sub kriteria angka 2), bobot yang diberikan 4. c. Kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Dana Pensiun yang sehat. Kemampuan melakukan pengelolaan strategis, meliputi sub kriteria: 1) kemampuan merancang visi dan misi; 2) kemampuan melakukan analisis ekonomi makro yang terkait dengan Dana Pensiun, antara lain analisis terhadap indikator ekonomi makro (misalnya tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang), dan kebijakan pemerintah; 3) kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal Dana Pensiun, antara lain kondisi pendanaan, kemampuan keuangan pemberi kerja, kualitas aset dan kewajiban, sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi; 4) kemampuan menetapkan target Dana Pensiun yang harus dicapai; dan 5) kemampuan merancang strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Dana Pensiun, antara lain dengan menyusun rencana kerja



jangka pendek, rencana kerja jangka menengah, dan rencana kerja jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur. Bobot untuk kriteria kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Dana Pensiun yang sehat diberikan sebesar 10 dengan rincian sebagai berikut: - untuk sub kriteria angka 1), bobot yang diberikan 2; - untuk sub kriteria angka 2), bobot yang diberikan 2; - untuk sub kriteria angka 3), bobot yang diberikan 2; - untuk sub kriteria angka 4), bobot yang diberikan 2; dan - untuk sub kriteria angka 5), bobot yang diberikan 2. 2. Pengalaman di bidang Dana Pensiun atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki, yang meliputi: a. Pengalaman di bidang Dana Pensiun. Termasuk dalam kriteria ini adalah : 1) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 2) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 3) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan/atau 4) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. Nilai untuk kriteria pengalaman di bidang Dana Pensiun, adalah: - untuk sub kriteria angka 1) diberikan nilai 10; - untuk sub kriteria angka 2) diberikan nilai 9; - untuk sub kriteria angka 3) diberikan nilai 8; dan/atau - untuk sub kriteria angka 4) diberikan nilai 7. b. Pengalaman di bidang perbankan, asuransi dan/atau manajer investasi. Termasuk dalam kriteria ini adalah: 1) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 2) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 3) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan/atau 4) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. Nilai untuk kriteria pengalaman di bidang perbankan, asuransi dan/atau manajer investasi, adalah:



-

untuk sub kriteria angka 1) diberikan nilai 8; untuk sub kriteria angka 2) diberikan nilai 7; untuk sub kriteria angka 3) diberikan nilai 6; dan/atau untuk sub kriteria angka 4) diberikan nilai 5.

c. Pengalaman di bidang lainnya. Termasuk dalam kriteria ini adalah: 1) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 2) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 3) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan/atau 4) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. Nilai untuk kriteria pengalaman di bidang lainnya, adalah: - untuk sub kriteria angka 1) diberikan nilai 7; - untuk sub kriteria angka 2) diberikan nilai 6; - untuk sub kriteria angka 3) diberikan nilai 5; dan/atau - untuk sub kriteria angka 4) diberikan nilai 4. Bobot penilaian faktor kompetensi bagi Calon Pengurus pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP adalah sebagai berikut: No 1.

Faktor Kompetensi

Bobot

Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis a. Pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki, meliputi: 1) pengetahuan mengenai struktur dan fungsi organisasi, manajemen, uraian tugas, proses bisnis, hak dan kewajiban serta tanggung jawab;

2

2) kemampuan secara umum untuk melakukan analisis atas aspek investasi, keuangan, iuran, manfaat pensiun, kepesertaan, pengolahan data atau sistem teknologi informasi, mitra pendiri dan tata kelola;

2


2


2

30 8



No

Faktor Kompetensi

Bobot

b. Pemahaman mengenai peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun dan pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi: 1) pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan

8

2) pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi antara lain peraturan perundangan di bidang perbankan, perasuransian, perpajakan, pasar modal, perseroan terbatas, tenaga kerja, sistem jaminan sosial nasional, jaminan sosial tenaga kerja, kepailitan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain.

4

c. Kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Dana Pensiun yang sehat, meliputi: 1) kemampuan merancang visi dan misi;

2


2


2


2

5) kemampuan merancang strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Dana Pensiun, antara lain dengan

2

12

10



No

2.

Faktor Kompetensi menyusun rencana kerja jangka pendek, rencana kerja jangka menengah, dan rencana kerja jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur.

Bobot

Pengalaman di bidang Dana Pensiun atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. a. Pengalaman di bidang Dana Pensiun. Termasuk dalam kriteria ini adalah : 1) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang


10


bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 3) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang



9

8

7






8

7

6



5


ini dan relevan dengan bidang tugas yang

7

10



No

Faktor Kompetensi akan diduduki; 2) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di


Bobot

6



bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. TOTAL B.3

5

4 40

Kriteria dan bobot penilaian faktor kompetensi bagi Calon Pelaksana Tugas Pengurus DPLK yang melakukan operasional DPLK digolongkan menjadi sebagai berikut: 1. Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis yang meliputi: a. Pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki, meliputi sub kriteria: 1) pengetahuan mengenai struktur dan fungsi organisasi, manajemen, uraian tugas, proses bisnis, hak dan kewajiban serta tanggung jawab; 2) kemampuan secara umum untuk melakukan analisis atas aspek bisnis, investasi, keuangan, iuran, manfaat pensiun, kepesertaan, pengolahan data atau sistem teknologi informasi, tata kelola serta pemasaran; Kriteria ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan Calon Pelaksana Tugas Pengurus dalam menganalisis dan mengintegrasikan data/informasi di dalam penyelesaian suatu masalah. Penilaian kemampuan tersebut di atas dapat dilakukan antara lain dengan mengajukan pertanyaan: “Tindakan apa yang Bapak/Ibu lakukan apabila kondisi Dana Pensiun menghadapi masalah? (dalam bidang tugas atau di luar bidang tugas dari Calon Pelaksana Tugas Pengurus)”. Dari pertanyaan tersebut diharapkan Calon Pelaksana Tugas Pengurus yang dinilai dapat memberikan jawaban, antara lain: - menguraikan permasalahan secara rinci dan tepat; - mengidentifikasi inti permasalahan; - mengidentifikasi permasalahan jangka pendek dan jangka panjang (strategi operasional);



mengintegrasikan sejumlah informasi secara luas dan saling terkait (relevan) serta memanfaatkannya dalam pendekatan atau perencanaan yang ditetapkan; - proses berpikir terarah dan teratur; - menunjukkan pemikiran yang konseptual tanpa meninggalkan keterkaitannya dengan informasi yang relevan; - melihat adanya gejala/dampak yang lebih besar; - adanya pemikiran serta kemampuan menetapkan antisipasi. 3) kemampuan memimpin kegiatan atas pelaksanaan penerapan kebijakan; Penilaian kemampuan tersebut di atas dapat dilakukan antara lain dengan mengajukan pertanyaan: “Bagaimana cara Bapak/Ibu memanfaatkan dan menerapkan kebijakan sumber daya Dana Pensiun yang ada (baik sumber daya manusia, teknologi, keuangan, dan lain-lainnya) agar dapat mencapai target yang ditetapkan oleh Dana Pensiun ?” Dari pertanyaan tersebut diharapkan Calon Pelaksana Tugas Pengurus yang dinilai dapat memberikan jawaban antara lain: - menyelesaikan target yang harus dicapai oleh Dana Pensiun dengan SDM yang tersedia; - mengelola dana iuran dan dana investasi yang ada; - menghasilkan tingkat hasil investasi yang optimal; - menghasilan pelayanan pembayaran manfaat pensiun kepada Peserta dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun; - memanfaatkan teknologi sebagai penunjang pelayanan Dana Pensiun; dan 4) kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Kemampuan Calon Pelaksana Tugas Pengurus dalam mengambil peran sebagai pimpinan secara efektif, yaitu: kemampuan meyakinkan, memotivasi, memonitor pekerjaan staf, mengembangkan staf, mendelegasikan tugas, serta membuat keputusan. Penilaian kemampuan tersebut di atas dapat dilakukan antara lain dengan mengajukan pertanyaan: “Bagaimana cara Bapak/Ibu meningkatkan hasil kerja staf Bapak/Ibu agar dapat meningkatkan kinerja Dana Pensiun?” Dari pertanyaan tersebut diharapkan Calon Pelaksana Tugas Pengurus yang dinilai dapat memberikan jawaban antara lain: - memberi usulan bagi efektivitas pekerjaan staf; - berusaha untuk dapat mempengaruhi serta mendapatkan komitmen dari staf; - mengambil peran sebagai pimpinan; - mempengaruhi cara kerja staf, memotivasi staf/kelompok kerja; -



-

menguasai situasi kerja/kelompok kerja; mengembalikan arah pembicaraan; menunjukkan kepercayaan diri; melakukan aktivitas monitoring berdasarkan sistem yang berlaku; meyakinkan rekan/atasan/staf atas suatu pemikiran; mengarahkan, mengusulkan bagaimana menangani suatu program atau kegiatan.

Bobot untuk kriteria pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki diberikan sebesar 8 dengan rincian sebagai berikut: - untuk sub kriteria angka 1), bobot yang diberikan 2; - untuk sub kriteria angka 2), bobot yang diberikan 2; - untuk sub kriteria angka 3), bobot yang diberikan 2; dan - untuk sub kriteria angka 4), bobot yang diberikan 2. b. Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun meliputi sub kriteria: 1) pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun, meliputi pemahaman tentang: a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun; b) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan; c) Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut pada huruf a) dan huruf b), yang berkaitan dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan yang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan 2) pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi antara lain peraturan perundangan di bidang perbankan, perasuransian, perpajakan, pasar modal, perseroan terbatas, tenaga kerja, sistem jaminan sosial nasional, jaminan sosial tenaga kerja, kepailitan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain. Bobot untuk kriteria pemahaman tentang peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun dan peraturan perundangundangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun diberikan sebesar 12 dengan rincian sebagai berikut: - untuk sub kriteria angka 1), bobot yang diberikan 8; dan - untuk sub kriteria angka 2), bobot yang diberikan 4.



c. Kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Dana Pensiun yang sehat. Kemampuan manajerial dalam memimpin Dana Pensiun, meliputi sub kriteria: 1) kemampuan merancang visi dan misi; 2) kemampuan melakukan analisis ekonomi makro yang terkait dengan Dana Pensiun, antara lain analisis terhadap indikator ekonomi makro (misalnya tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang), dan kebijakan pemerintah; 3) kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal Dana Pensiun, antara lain kondisi pendanaan, kemampuan keuangan pemberi kerja, kualitas aset dan kewajiban, sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi; 4) kemampuan menetapkan target Dana Pensiun yang harus dicapai; dan 5) kemampuan merancang strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Dana Pensiun, antara lain dengan menyusun rencana kerja jangka pendek, rencana kerja jangka menengah, dan rencana kerja jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur. Bobot untuk kriteria kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Dana Pensiun yang sehat diberikan sebesar 12 dengan rincian sebagai berikut: - untuk sub kriteria angka 1), bobot yang diberikan 2; - untuk sub kriteria angka 2), bobot yang diberikan 3; - untuk sub kriteria angka 3), bobot yang diberikan 3; - untuk sub kriteria angka 4), bobot yang diberikan 2; dan - untuk sub kriteria angka 5), bobot yang diberikan 2. 2. Pengalaman di bidang Dana Pensiun atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. a. Pengalaman di bidang Dana Pensiun. Termasuk dalam kriteria ini adalah : 1) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 2) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 3) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan/atau 4) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki.



Nilai untuk kriteria pengalaman di bidang Dana Pensiun adalah : - untuk sub kriteria angka 1) diberikan nilai 8; - untuk sub kriteria angka 2) diberikan nilai 7; - untuk sub kriteria angka 3) diberikan nilai 6; dan/atau - untuk sub kriteria angka 4) diberikan nilai 5. b. Pengalaman di bidang perbankan, asuransi dan/atau manajer investasi. Termasuk dalam kriteria ini adalah : 1) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 2) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 3) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan/atau 4) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. Nilai untuk kriteria pengalaman di bidang perbankan, asuransi dan/atau manajer investasi, adalah : - untuk sub kriteria angka 1) diberikan nilai 6; - untuk sub kriteria angka 2) diberikan nilai 5; - untuk sub kriteria angka 3) diberikan nilai 4; dan/atau - untuk sub kriteria angka 4) diberikan nilai 3. c. Pengalaman di bidang lainnya. Termasuk dalam kriteria ini adalah : 1) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 2) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; 3) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki; dan/atau 4) pengalaman kurang dari 5 (lima) tahun di bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. Nilai untuk kriteria pengalaman di bidang lainnya, adalah : - untuk sub kriteria angka 1) diberikan nilai 5; - untuk sub kriteria angka 2) diberikan nilai 4; - untuk sub kriteria angka 3) diberikan nilai 3; dan/atau - untuk sub kriteria angka 4) diberikan nilai 2.



Bobot penilaian faktor kompetensi bagi Calon Pelaksana Tugas Pengurus pada DPLK sebagai berikut: Faktor Kompetensi

No 1

Bobot

Pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis

32

a. Pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan

relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki, meliputi: 1) pengetahuan mengenai struktur dan fungsi organisasi, manajemen, uraian tugas, proses bisnis, hak dan kewajiban serta tanggung jawab;

2

2) kemampuan secara umum untuk melakukan analisis atas aspek bisnis, investasi, keuangan, iuran, manfaat pensiun, kepesertaan, pengolahan data atau sistem teknologi informasi, tata kelola serta pemasaran;

2


2


2

mengenai peraturan perundangundangan di bidang Dana Pensiun dan pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi:

8

b. Pemahaman

1) pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan

8

2) pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi antara lain peraturan perundangan di bidang perbankan, perasuransian, perpajakan, pasar modal, perseroan terbatas, tenaga kerja, sistem jaminan sosial nasional, jaminan sosial tenaga kerja, kepailitan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain.

4

c. Kemampuan melakukan pengelolaan strategis

12

12



No

2

Faktor Kompetensi dalam rangka pengembangan Dana Pensiun yang sehat, meliputi: 1) kemampuan merancang visi dan misi;

2


3


3


2

5) kemampuan merancang strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Dana Pensiun, antara lain dengan menyusun rencana kerja jangka pendek, rencana kerja jangka menengah, dan rencana kerja jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur.

2

Bobot

Pengalaman di bidang Dana Pensiun atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. a. Pengalaman di bidang Dana Pensiun. Termasuk dalam kriteria ini adalah: 1) pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang



8


7


6


5


8



No

Faktor Kompetensi bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki.

Bobot




6

5




4

3





5

4



bidang ini dan kurang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki. TOTAL

3

2 40

C. Skala Penilaian Faktor Kompetensi Penilaian terhadap faktor kompetensi disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab serta dikaitkan dengan bidang tugas yang akan diduduki oleh setiap Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus. Metode untuk melakukan penilaian faktor kompetensi untuk kriteria pengetahuan dan



kemampuan pengelolaan strategis menggunakan pendekatan skala nilai, dan memerlukan suatu pertimbangan (judgemental matters). Skala penilaian faktor kompetensi untuk kriteria pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis menggunakan rentang nilai 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) yang terbagi dalam 5 (lima) kategori skala nilai yaitu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), sebagai berikut : 1. Sangat Baik, diberikan nilai 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus). Predikat “Sangat Baik” diberikan kepada Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus yang dinilai mampu menjawab pertanyaan dengan sangat baik dan mampu menjelaskan implementasinya. 2. Baik, diberikan nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan 80 (delapan puluh). Predikat “Baik” diberikan kepada Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus yang dinilai mampu menjawab pertanyaan dengan baik tetapi belum mampu menjelaskan implementasinya. 3. Kurang, diberikan nilai 41 (empat puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh). Predikat “Kurang” diberikan kepada Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus yang dinilai hanya mampu menjawab pertanyaan sekedarnya, dan hanya mampu memberikan kurang dari 50% (lima puluh per seratus) jawaban dari jawaban yang diharapkan. 4. Buruk, diberikan nilai 21 (dua puluh satu) sampai dengan 40 (empat puluh). Predikat “Buruk” diberikan kepada Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus yang dinilai apabila jawaban yang diberikan kurang relevan dengan pertanyaan yang diajukan. 5. Sangat Buruk, diberikan nilai 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh). Predikat “Sangat Buruk” diberikan kepada Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus yang dinilai apabila tidak dapat menjawab pertanyaan, dan hanya mampu memberikan kurang dari 25% (dua puluh lima per seratus) jawaban dari jawaban yang diharapkan. C.1

Matrik skala penilaian faktor kompetensi kriteria pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis bagi Calon Pengurus pada DPPK yang menyelenggarakan PPMP sebagai berikut : Kategori Skala Nilai

No

Faktor Kompetensi

a.

Pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki,

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81-100



Kategori Skala Nilai No

b.

Faktor Kompetensi meliputi: 1) pengetahuan mengenai struktur dan fungsi organisasi, manajemen, uraian tugas, proses bisnis, hak dan kewajiban serta tanggung jawab; 2) kemampuan secara umum untuk melakukan analisis atas aspek investasi, keuangan, iuran, manfaat pensiun, kepesertaan, pengolahan data atau sistem teknologi informasi, mitra pendiri dan tata kelola; 3) kemampuan memimpin kegiatan atas pelaksanaan penerapan kebijakan; dan 4) kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi: 1) pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan 2) pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi antara lain peraturan perundangan di bidang perbankan, perasuransian, perpajakan, pasar modal, perseroan terbatas, tenaga kerja, sistem jaminan sosial nasional, jaminan sosial tenaga kerja, kepailitan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang,

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81-100



Kategori Skala Nilai No

c.

Faktor Kompetensi dan lain-lain. Kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Dana Pensiun yang sehat, meliputi: 1) kemampuan merancang visi dan misi; 2) kemampuan melakukan analisis ekonomi makro yang terkait dengan Dana Pensiun, antara lain analisis terhadap indikator ekonomi makro (misalnya tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang), dan kebijakan pemerintah; 3) kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal Dana Pensiun, antara lain kondisi pendanaan, kemampuan keuangan pemberi kerja, kualitas aset dan kewajiban, sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi; 4) kemampuan menetapkan target Dana Pensiun yang harus dicapai; dan 5) kemampuan merancang strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Dana Pensiun, antara lain dengan menyusun rencana kerja jangka pendek, rencana kerja jangka menengah, dan rencana kerja jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur. TOTAL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81-100



C.2 Matrik skala penilaian faktor kompetensi kriteria pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis bagi Calon Pengurus pada DPPK yang menyelenggarakan PPIP atau bagi Calon Pelaksana Tugas Pengurus pada DPLK sebagai berikut : Skala Penilaian No a.

Faktor Kompetensi Pengetahuan dan kemampuan yang memadai dan relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki, meliputi: 1) pengetahuan mengenai struktur dan fungsi organisasi, manajemen, uraian tugas, proses bisnis, hak dan kewajiban serta tanggung jawab; 2) kemampuan secara umum untuk melakukan analisis atas aspek investasi, keuangan, iuran, manfaat pensiun, kepesertaan, pengolahan data atau sistem teknologi informasi, mitra pendiri dan tata kelola (khusus untuk DPPK PPIP) dan pemasaran (khusus untuk DPLK); 3) kemampuan memimpin kegiatan atas pelaksanaan penerapan kebijakan; dan 4) kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

b

Pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi: 1) pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81-100


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN Lampiran I Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor : PER-03/BL/20112010 Tanggal : 28 Februari 2011 – 30 – Skala Penilaian No

Faktor Kompetensi 2) pemahaman dasar mengenai peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan Dana Pensiun, meliputi antara lain peraturan perundangan di bidang perbankan, perasuransian, perpajakan, pasar modal, perseroan terbatas, tenaga kerja, sistem jaminan sosial nasional, jaminan sosial tenaga kerja, kepailitan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan lain-lain.

c

Kemampuan melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Dana Pensiun yang sehat, meliputi: 1) kemampuan merancang visi dan misi; 2) kemampuan melakukan analisis ekonomi makro yang terkait dengan Dana Pensiun, antara lain analisis terhadap indikator ekonomi makro (misalnya tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar mata uang), dan kebijakan pemerintah; 3) kemampuan melakukan analisis perkembangan kondisi internal Dana Pensiun, antara lain kondisi pendanaan, kemampuan keuangan pemberi kerja, kualitas aset dan kewajiban, sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi; 4) kemampuan menetapkan target Dana Pensiun yang harus dicapai; dan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81-100


BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN Lampiran I Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor : PER-03/BL/20112010 Tanggal : 28 Februari 2011 – 31 – Skala Penilaian No

Faktor Kompetensi

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0 - 20

21 - 40

41 - 60

61 - 80

81-100

5) kemampuan merancang strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam rangka mencapai tujuan Dana Pensiun, antara lain dengan menyusun rencana kerja jangka pendek, rencana kerja jangka menengah, dan rencana kerja jangka panjang dengan menggunakan asumsi-asumsi yang realistis dan terukur. TOTAL

D. Penetapan Hasil Penilaian Faktor Kompetensi 1. Tim Penguji melakukan penilaian faktor kompetensi dengan cara sebagai berikut: a. untuk kriteria pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis, penilaian didasarkan pada wawancara yang dilakukan dengan Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus dan Tim Penguji memiliki ruang pertimbangan (judgement) yang lebih luas; b. untuk kriteria pengalaman di bidang Dana Pensiun atau bidang lain yang relevan dengan bidang tugas yang akan diduduki, penilaian didasarkan pada keterangan tertulis dengan memberikan angka sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan dengan ruang pertimbangan (judgement) yang terbatas bagi Tim Penguji. 2. Penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan faktor kompetensi dilakukan dengan menjumlahkan: a. hasil perkalian antara bobot penilaian dengan skala penilaian faktor kompetensi kriteria pengetahuan dan kemampuan pengelolaan strategis; dengan b. hasil penilaian faktor kompetensi kriteria pengalaman.



BAB III FAKTOR INTEGRITAS Integritas adalah tingkat kepatuhan dan itikad baik dari Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus untuk mengelola Dana Pensiun sehingga Dana Pensiun mampu memenuhi kewajibannya kepada Peserta Dana Pensiun dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun. A. Ruang Lingkup Faktor Integritas Penilaian faktor integritas dilakukan untuk memastikan bahwa Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus tidak melakukan tindakan-tindakan yang meliputi: 1. praktik-praktik tercela di bidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya; 2. perbuatan tindak pidana di bidang Dana Pensiun dan/atau perekonomian; 3. perbuatan tindak pidana yang diancam sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; 4. perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya; 5. perbuatan tidak wajar yang memberikan keuntungan kepada Pendiri/mitra pendiri, dewan pengawas, Pengurus, Peserta, pegawai Dana Pensiun dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya; 6. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang Dana Pensiun; 7. perbuatan yang bukan merupakan kewenangannya atau tidak menjalankan kewenangannya; dan/atau 8. perbuatan yang mengakibatkan Dana Pensiun melanggar peraturan di bidang Dana Pensiun dan/atau peraturan perundangan jasa keuangan lain. B. Kriteria penilaian faktor integritas meliputi : 1. Praktik-praktik tercela di bidang Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya Praktik-praktik yang termasuk kategori tercela di bidang Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan sehingga merugikan Dana Pensiun atau jasa keuangan lain dengan memanfaatkan celah hukum dalam bentuk: a. tidak menyajikan laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (window dressing); atau b. penghindaran untuk memenuhi kewajiban, termasuk kewajiban membayar utang atau kewajiban perpajakan.



2. Perbuatan tindak pidana di bidang Dana Pensiun dan/atau perekonomian Perbuatan tindak pidana di bidang Dana Pensiun dan/atau perekonomian adalah perbuatan pidana atau berindikasi pidana yang dilakukan oleh Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus sebagai pelanggaran peraturan perundangan di bidang Dana Pensiun dan/atau perekonomian. Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain : a. mengelola dan menjalankan kegiatan Dana Pensiun tanpa pengesahan Menteri Keuangan; b. meminjam atau mengagunkan kekayaan Dana Pensiun sebagai jaminan atas suatu pinjaman; c. meminjamkan atau menginvestasikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada surat berharga yang diterbitkan oleh, atau pada tanah dan bangunan yang dimiliki atau yang dipergunakan oleh orang atau badan yang tersebut di bawah ini: 1) Pengurus, Pendiri, mitra pendiri atau penerima titipan; 2) badan usaha yang lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sahamnya dimiliki oleh orang atau badan yang terdiri dari Pendiri, mitra pendiri, Pengurus, penerima titipan, atau serikat kerja yang anggotanya adalah Peserta Dana Pensiun yang bersangkutan; 3) pejabat atau Pengurus dari badan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan angka 2), serta keluarganya sampai derajat kedua menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar. d. melakukan pembayaran suatu jumlah uang Dana Pensiun yang menyimpang dari Peraturan Dana Pensiun atau ikut serta dalam transaksi-transaksi yang melibatkan kekayaan Dana Pensiun yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaannya; e. membuat atau menyebabkan adanya suatu laporan palsu dalam buku catatan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun; f. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan dihapuskannya suatu laporan dalam buku catatan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, atau laporan transaksi Dana Pensiun; g. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau merusak catatan pembukuan Dana Pensiun; atau h. pelanggaran peraturan perundangan di bidang jasa keuangan lainnya (di luar peraturan perundangan Dana Pensiun) atau pelanggaran peraturan perundangan lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, antara lain korupsi, tindak pidana pencucian uang (money laundering), perbankan, perasuransian, usaha jasa pembiayaan, perpajakan, serta bea dan cukai.



3. Perbuatan tindak pidana yang diancam sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih Perbuatan tindak pidana yang diancam sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus sebagai pelanggaran peraturan perundangan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang diancam hukuman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Perbuatan tersebut antara lain penipuan, penggelapan, makar, pembunuhan, dan lain-lain. 4. Perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya. Perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya adalah perbuatan tidak memenuhi komitmen untuk melaksanakan sebagian atau seluruh yang diperjanjikan seperti yang dimuat dalam risalah rapat/pertemuan, berita acara atau yang dinyatakan dalam surat dari Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya. Perbuatan tersebut antara lain dengan sengaja tidak melaksanakan: a. rekomendasi laporan hasil pemeriksaan; b. komitmen dalam rangka penyehatan Dana Pensiun misalnya realisasi pembayaran iuran yang dijanjikan; atau c. realisasi penambahan modal dalam rangka penyehatan jasa keuangan lain. 5. Perbuatan tidak wajar yang memberikan keuntungan kepada Pendiri/mitra pendiri, dewan pengawas, Pengurus, Pelaksana Tugas Pengurus, Peserta, pegawai Dana Pensiun dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya Perbuatan yang termasuk dalam kategori di atas antara lain adalah melakukan: a. perumusan manfaat pensiun yang tidak wajar kepada sebagian Peserta; b. pembelian kekayaan Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya dengan harga di atas harga pasar secara tidak wajar; c. penjualan kekayaan Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya dengan harga di bawah harga pasar secara tidak wajar; dan d. pembelian aset dengan menggunakan kekayaan Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya yang kepemilikannya diatasnamakan pihak lain. 6. Perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang Dana Pensiun Perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang Dana Pensiun adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar praktik yang sehat (best practices) termasuk prinsip-prinsip tata kelola Dana Pensiun yang baik yang dapat mengakibatkan kerugian Dana Pensiun dan/atau membahayakan kelangsungan Dana Pensiun. Perbuatan yang dapat melanggar prinsip kehati-hatian di bidang Dana Pensiun dimaksud, antara lain :



a. tidak melakukan tahapan transaksi keuangan melalui prosedur tertulis (Standard Operating Procedure/SOP) yang telah ada; b. tidak melakukan verifikasi yang memadai dalam proses pembayaran manfaat pensiun; atau c. tidak melakukan pengkajian yang memadai dalam proses pembelian/pelepasan kekayaan. 7. Perbuatan yang bukan merupakan kewenangannya atau tidak menjalankan kewenangannya Perbuatan yang termasuk dalam kategori di atas antara lain : a. melakukan perbuatan yang melanggar kedudukan dan kewenangannya, misalnya: 1) menandatangani atau melakukan otorisasi terhadap transaksi keuangan yang bukan merupakan kewenangan bidang tugasnya; 2) menandatangani dokumen kebijakan Dana Pensiun yang bukan merupakan kewenangan bidang tugasnya; atau 3) melakukan tindakan yang bertentangan dengan pedoman tata kelola Dana Pensiun. b. tidak melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya, misalnya: 1) tidak menandatangani atau tidak melakukan otorisasi terhadap transaksi keuangan yang merupakan kewenangan bidang tugasnya; 2) tidak menandatangani dokumen kebijakan Dana Pensiun yang merupakan kewenangan bidang tugasnya; atau 3) tidak melakukan tindakan sesuai dengan pedoman tata kelola Dana Pensiun. c. melakukan tindakan seolah-olah sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus tanpa menjabat sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus. 8. Perbuatan yang mengakibatkan Dana Pensiun melanggar peraturan di bidang Dana Pensiun dan/atau peraturan perundangan jasa keuangan lain Perbuatan yang melanggar peraturan perundangan adalah perbuatan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun tetapi bukan merupakan ketentuan pidana. Perbuatan yang mengakibatkan Dana Pensiun melanggar peraturan di bidang Dana Pensiun dan/atau peraturan perundangan jasa keuangan lain antara lain: a. tidak melakukan penagihan kepada pemberi kerja jika pemberi kerja terlambat melakukan pembayaran iuran ke Dana Pensiun; b. tidak melaporkan kepada Menteri Keuangan apabila pemberi kerja tidak melakukan pembayaran iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; c. tidak mengutamakan kepentingan Peserta dan pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun dalam pengelolaan Dana Pensiun; d. tidak memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun; e. tidak bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun; atau f. tidak menyampaikan laporan berkala kepada Menteri Keuangan.



C. Tata Cara Penilaian Tata cara penilaian untuk faktor integritas ini adalah sebagai berikut: 1. mengklasifikasikan keterlibatan Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus untuk masing-masing perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan/atau peraturan perundangundangan lain, dengan memperhatikan bukti tertulis mengenai latar belakang atau mengenai upaya pencegahan pelanggaran; 2. apabila Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus dapat memberikan bukti tertulis mengenai upaya pencegahan pelanggaran maka sanksi administratif yang dikenakan kepada Dana Pensiun tersebut tidak diperhitungkan. D. Klasifikasi Keterlibatan Dalam hal terdapat tidak terpenuhinya kriteria dalam faktor integritas maka Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus terlebih dahulu dikategorikan dalam beberapa klasifikasi keterlibatan, yaitu: 1. Terlibat Langsung Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus dikategorikan “Terlibat Langsung” apabila yang bersangkutan berdasarkan bidang tugas atau kewenangannya: a. melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang termasuk dalam kriteria faktor integritas; atau b. lalai untuk melakukan tugasnya sehingga menyebabkan yang bersangkutan melakukan perbuatan yang termasuk ke dalam kriteria faktor integritas atau menyebabkan Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Predikat “Terlibat Langsung” untuk perbuatan yang termasuk dalam kriteria faktor integritas diberikan tidak terbatas hanya kepada Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus yang memiliki pengalaman sebagai Pengurus atau Pelaksana Tugas Pengurus, tetapi juga yang memiliki pengalaman sebagai karyawan Dana Pensiun. Sebagai contoh: apabila Dana Pensiun pernah dikenai sanksi denda keterlambatan penyampaian laporan, sementara Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus pada saat Dana Pensiun dikenai sanksi tersebut merupakan karyawan yang memiliki kewenangan langsung, maka yang bersangkutan masuk dalam kategori “Terlibat Langsung” atas perbuatan yang menyebabkan Dana Pensiun melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun. Predikat ”Terlibat Langsung” menjadi nilai pengurang terhadap bobot penilaian faktor integritas paling banyak sebesar 50% (lima puluh perseratus). 2. Terlibat Tidak Langsung Predikat “Terlibat Tidak Langsung” diberikan kepada Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus apabila yang bersangkutan berdasarkan



bidang tugas atau kewenangannya tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan atau menyuruh melakukan tetapi tidak memiliki usaha untuk mencegah terjadinya perbuatan yang termasuk ke dalam kriteria faktor integritas. Namun, apabila perbuatan yang termasuk dalam kriteria faktor integritas tersebut dilakukan lebih dari 3 (tiga) kali dan Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus tetap tidak ada upaya untuk mencegah perbuatan tersebut, maka kepada yang bersangkutan dapat diberikan predikat “Terlibat Langsung”. Predikat “Terlibat Tidak Langsung”menjadikan Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus mendapat nilai sebesar bobot penilaian faktor integritas. 3. Tidak Terlibat Predikat ”Tidak Terlibat” diberikan kepada Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus apabila yang bersangkutan berdasarkan bidang tugas atau kewenangannya tidak memiliki kewenangan langsung untuk melakukan atau menyuruh melakukan dan telah memiliki usaha untuk mencegah terjadinya perbuatan yang termasuk ke dalam kriteria faktor integritas, atau tidak ikut dalam pengambilan keputusan terjadinya perbuatan yang termasuk ke dalam kriteria faktor integritas yang dibuktikan dengan bukti tertulis. Predikat ”Tidak Terlibat” menjadikan Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus mendapat nilai maksimum. E. Penetapan Hasil Penilaian Faktor Integritas Dalam melakukan penilaian faktor integritas Tim Penguji harus mempertimbangkan frekuensi dan alasan tindakan dalam faktor integritas tersebut dilakukan oleh pihak yang dinilai. Untuk itu penilaian dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Nilai 0 (nol) Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus diberikan nilai 0 (nol), apabila: a. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 1, angka 4, angka 6, dan angka 7 tanpa disertai alasan yang memadai; b. melakukan tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 2 dan angka 3 yang tindakan tersebut telah berkekuatan hukum tetap; c. melakukan 4 (empat) kali atau lebih tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 5; atau d. dalam 3 (tiga) tahun terakhir, melakukan 6 (enam) atau lebih perbuatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 8.



2. Nilai Pengurang 50% (lima puluh per seratus) Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus diberikan nilai pengurang 50% (lima puluh perseratus) dari bobot penilaian maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing faktor integritas, apabila: a. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 1, angka 4, angka 6, dan angka 7 dengan alasan yang memadai; b. melakukan tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 2 dan angka 3 yang tindakan tersebut sedang dalam proses pengadilan; c. melakukan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 5; atau d. dalam 3 (tiga) tahun terakhir, melakukan 3 (tiga) kali sampai dengan 5 (lima) perbuatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 8. 3. Nilai Pengurang 25% (dua puluh lima perseratus) Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus diberikan nilai pengurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari bobot penilaian maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing faktor integritas, apabila melakukan tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 2 dan angka 3 yang tindakan tersebut sedang dalam proses pihak kepolisian atau kejaksaan. 4. Nilai Maksimum Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus diberikan nilai maksimal dari bobot penilaian maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing faktor integritas, apabila Calon Pengurus atau Calon Pelaksana Tugas Pengurus tidak pernah melakukan salah satu tindakan faktor integritas sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 1 sampai dengan angka 7 atau dalam 3 (tiga) tahun terakhir, melakukan maksimal 2 (dua) kali perbuatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan romawi III huruf A angka 8. Matriks penetapan hasil penilaian faktor integritas bagi Calon Pengurus DPPK dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus DPLK, adalah: NO 1.

BOBOT PENILAIAN MAKSIMUM

FAKTOR INTEGRITAS praktik-praktik tercela di bidang Dana Pensiun atau jasa keuangan lainnya a. melakukan praktik tercela tanpa disertai alasan yang memadai; b. melakukan praktik tercela alasan yang memadai;

disertai

7 0 3.5

KRITERIA KETERLIBATAN



NO

FAKTOR INTEGRITAS c. tidak pernah melakukan praktik tercela.

2.

3.

4.

7

perbuatan tindak pidana di bidang Dana Pensiun dan/atau perekonomian

8

a. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

0

b. melakukan tindak pidana yang sedang dalam proses pengadilan;

4

c. melakukan tindak pidana yang sedang dalam proses pihak kepolisian atau kejaksaan;

6

d. tidak pernah melakukan tindak pidana.

8

perbuatan tindak pidana yang diancam sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

8

a. melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

0

b. melakukan tindak pidana yang sedang dalam proses pengadilan;

4

c. melakukan tindak pidana yang sedang dalam proses pihak kepolisian atau kejaksaan;

6

d. tidak pernah melakukan tindak pidana.

8

perbuatan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan instansi pembina dan pengawas Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya

7

a. melakukan perbuatan tidak memenuhi komitmen tanpa disertai alasan yang memadai;

0

b. melakukan perbuatan tidak memenuhi komitmen disertai alasan yang memadai;

3.5

c. tidak pernah melakukan tidak memenuhi komitmen. 5.


perbuatan

perbuatan tidak wajar yang memberikan keuntungan kepada Pendiri/mitra pendiri, dewan pengawas, Pengurus, Peserta,

7 8




NO

FAKTOR INTEGRITAS


pegawai Dana Pensiun dan/atau pihak lainnya yang dapat merugikan Dana Pensiun dan/atau jasa keuangan lainnya

6.

7.

a. melakukan 4 (empat) kali atau lebih perbuatan tidak wajar yang memberikan keuntungan;

0

b. melakukan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kali perbuatan tidak wajar yang memberikan keuntungan;

4

c. tidak pernah melakukan perbuatan tidak wajar yang memberikan keuntungan.

8

perbuatan yang melanggar prinsip kehatihatian di bidang Dana Pensiun

8

a. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian tanpa disertai alasan yang memadai;

0

b. perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian disertai alasan yang memadai;

4

c. tidak pernah melakukan perbuatan melanggar prinsip kehati-hatian.

8

perbuatan yang bukan merupakan kewenangannya atau tidak menjalankan kewenangannya

7

a. melakukan perbuatan yang menunjukkan bahwa pihak yang dinilai melakukan tindakan yang bukan kewenangannya tanpa disertai alasan yang memadai;

0

b. melakukan perbuatan yang menunjukkan bahwa pihak yang dinilai melakukan tindakan yang bukan kewenangannya disertai alasan yang memadai;

3.5

c. tidak pernah melakukan perbuatan tidak memiliki kewenangan.

7




NO 8.

FAKTOR INTEGRITAS


perbuatan yang mengakibatkan Dana Pensiun melanggar peraturan di bidang Dana Pensiun dan/atau peraturan perundangan jasa keuangan lain

7

a. dalam 3 (tiga) tahun terakhir melakukan 6 (enam) kali atau lebih perbuatan yang mengakibatkan Dana Pensiun melanggar peraturan;

0

b. dalam 3 (tiga) tahun terakhir melakukan 3 (tiga) kali sampai dengan 5 (lima) kali perbuatan yang mengakibatkan Dana Pensiun melanggar peraturan;

3,5

c. dalam 3 (tiga) tahun terakhir maksimal 2 (dua) kali perbuatan yang mengakibatkan Dana Pensiun melanggar peraturan.

7

TOTAL

60




BAB IV HASIL PENILAIAN

A. PENETAPAN HASIL PENILAIAN 1. Dalam melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan Tim Penguji harus

berdasarkan pada: a. dokumen yang disampaikan Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus; b. analisis pendahuluan ; dan c. hasil wawancara yang dilakukan dengan Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus.

2. Dalam penetapan penilaian, di antara anggota Tim Penguji tidak diperkenankan

terdapat perbedaan pemberian nilai yang lebih dari 1 (satu) kategori penilaian.

3. Dalam hal terdapat perbedaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, ketua Tim

Penguji mengadakan pembahasan dengan seluruh anggota Tim Penguji untuk mengambil kesepakatan mengenai perbedaan tersebut.

4. Penetapan hasil akhir penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan dengan

cara menjumlahkan hasil penilaian faktor kompetensi dengan hasil penilaian faktor integritas.

B. PREDIKAT HASIL PENILAIAN 1. LULUS Setiap Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus diklasifikasikan Lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir sama atau lebih dari 60 (enam puluh) dan/atau tidak terdapat nilai 0 (nol) pada 1 (satu) kriteria atau lebih dalam faktor integritas. 2. TIDAK LULUS Setiap Calon Pengurus dan Calon Pelaksana Tugas Pengurus diklasifikasikan Tidak Lulus apabila yang bersangkutan memperoleh hasil penilaian akhir kurang dari 60 (enam puluh) dan/atau terdapat nilai 0 (nol) pada 1 (satu) kriteria atau lebih dalam faktor integritas. C. PROSEDUR PENETAPAN HASIL PENILAIAN 1. Hasil penilaian akhir tidak secara mutlak langsung memberikan predikat sebagaimana dimaksud pada huruf B di atas. Apabila menurut pertimbangan Tim Penguji perlu dilakukan penyesuaian nilai maka predikat tersebut dapat diubah.



2. Dalam hal dilakukan penyesuaian, maka dasar pemikiran, informasi, alasan atau argumen yang digunakan untuk melakukan penyesuaian tersebut harus dicatat secara transparan dan terdokumentasi. 3. Setelah seluruh hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji diakumulasikan, ketua Tim Penguji melalui Kepala Biro menyampaikan rekomendasi hasil penilaian kepada Ketua. 4. Berdasarkan usulan dari Tim Penguji, Ketua menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan ; 5. Ketua tidak dapat menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan tanpa adanya usulan hasil penilaian dari Tim Penguji.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ttd. Nurhaida NIP 19590627 198902 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN II

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR : PER-03/BL/20112010

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PENGURUS DANA PENSIUN PEMBERI KERJA DAN CALON PELAKSANA TUGAS PENGURUS DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN II Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor : PER- 03/BL/2011 Tanggal : 28 Februari 2011 Nomor Lampiran Hal

: ............... ,….............................20...... : : Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Pengurus /Calon Pelaksana Pengurus *) Dana Pensiun...................

Yth. Menteri Keuangan c.q. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan u.p. Kepala Biro Dana Pensiun Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2- 4 Jakarta 10710 Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengikuti uji kemampuan dan kepatutan untuk atas nama: 1. Nama : ......................................................................................................................... Status : Calon Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus *) Jabatan dan bidang tugas yang akan diduduki:………………………………... 2. Nama : ......................................................................................................................... Status : Calon Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus *) Jabatan dan bidang tugas yang akan diduduki:………………………………... Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen atas nama calon Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus tersebut di atas sebagai berikut: a. daftar riwayat hidup; b. surat pernyataan dengan meterai cukup yang memuat: 1. tercatat/tidak tercatat dalam Daftar Kredit macet (DKM) di sektor perbankan*); 2. tercatat/tidak tercatat dalam Daftar Orang Tercela (DOT) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang*); 3. kesediaan untuk diangkat menjadi Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus; 4. kesediaan untuk mengikuti dan menerima hasil penilaian tanpa syarat; 5. pernah/tidak pernah melakukan tindakan/praktik yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun *); dan 6. pernah/tidak pernah ikut terlibat dalam perkara pidana yang diancam sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau terlibat dalam perkara pidana ekonomi *). c. daftar perbuatan tindak pidana atau tindakan/praktik yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun/jasa keuangan lainnya; d. fotokopi sertifikat pengetahuan dasar di bidang Dana Pensiun; dan

LAMPIRAN II Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor : PER- 03/BL/2011 Tanggal : 28 Februari 2011 -2e. fotokopi tanda pengenal (Kartu Tanda Penduduk/Paspor) yang masih berlaku *). Demikian permohonan kami ajukan dan atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih. Direksi/Pimpinan*)………… (tanda tangan) (Nama Lengkap) *) Coret yang tidak perlu

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ttd. Nurhaida NIP 19590627 198902 2 001 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum


LAMPIRAN II Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor : PER- 03/BL/2011 Tanggal : 28 Februari 2011

Photo berwarna 4X6

DAFTAR RIWAYAT HIDUP (untuk diisi oleh satu orang Calon Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus) I. Data Pribadi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nama Lengkap Tempat/Tanggal Lahir Jenis Kelamin Kewarganegaraan Pekerjaan Alamat Rumah Alamat Kantor Nomor Telepon Nomor Handphone Alamat email Nomor KTP/Paspor NPWP

: : : : : : : : : : : :

II. Riwayat Pendidikan Formal*) No

Tahun Lulus

Nama Institusi Pendidikan

Jurusan/ Program

Keterangan

1. 2. ..dst III. Pelatihan dan Seminar yang Pernah Diikuti dan Relevan Dengan Jabatan yang Akan Diduduki No

Tahun

Institusi Penyelenggara

Topik Seminar

Keterangan

Institusi

Jabatan

Keterangan

1. 2. ..dst IV. Riwayat Pekerjaan **) No 1. 2. ..dst

Periode Jabatan


-2V. Pengalaman Organisasi**) No

Periode

Nama Organisasi

Jabatan

Keterangan

1. 2. ..dst VI. Keahlian Yang Relevan Dengan Jabatan Yang Akan Diduduki No 1. 2. ..dst

Jenis Keahlian

Keterangan

VII. Penghargaan Yang Relevan Dengan Industri Keuangan yang Pernah Dicapai No 1. 2. ..dst

Tahun

Jenis Penghargaan

Keterangan

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka saya bersedia menerima tindakan yang diambil oleh Biro Dana Pensiun. …………, ……….…20.. (tanda tangan) (Nama Lengkap) Keterangan: *)Diisi sampai dengan 5 (lima) pendidikan formal terakhir, diurut berdasarkan pendidikan terakhir. Untuk pendidikan terakhir harap disertai dengan fotocopy ijazah. **)Kolom Keterangan dapat diisi dengan uraian mengenai tugas dan tanggung jawab pekerjaan, jumlah bawahan. Termasuk keputusan-keputusan penting yang pernah ditetapkan selama memangku jabatan/posisi dimaksud. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum


ttd. Nurhaida NIP 19590627 198902 2 001

LAMPIRAN II Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor : PER- 03/BL/2011 Tanggal : 28 Februari 2011 SURAT PERNYATAAN (untuk diisi oleh satu orang Calon Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus*) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: ………………………………………………………………………..

Alamat : ……………………………………………………………………….. dengan ini menyatakan bahwa, saya: 1. tercatat/tidak tercatat dalam Daftar Kredit macet (DKM) di sektor perbankan*); 2. tercatat/tidak tercatat dalam Daftar Orang Tercela (DOT) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang*); 3. bersedia/tidak bersedia untuk diangkat menjadi Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus *); 4. bersedia/tidak bersedia untuk mengikuti dan menerima hasil penilaian tanpa syarat *); 5. pernah/tidak pernah melakukan tindakan/praktik yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun*); dan 6. pernah/tidak pernah ikut terlibat dalam perkara pidana yang diancam sanksi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau terlibat dalam perkara pidana ekonomi*). Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka saya bersedia menerima tindakan yang diambil oleh Biro Dana Pensiun. ……….. , ……………20.. Tanda tangan (meterai) (Nama Lengkap)

*) Coret yang tidak perlu

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum


ttd. Nurhaida NIP 19590627 198902 2 001

LAMPIRAN II Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor : PER- 03/BL/2011 Tanggal : 28 Februari 2011 DAFTAR PERBUATAN TINDAK PIDANA ATAU TINDAKAN/PRAKTIK YANG MENYIMPANG DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG DANA PENSIUN/JASA KEUANGAN LAINNYA (untuk diisi oleh satu orang Calon Pengurus/Pelaksana Tugas Pengurus*) A. DAFTAR PERBUATAN TINDAK PIDANA No

Perbuatan Tindak Pidana

Ancaman Hukuman

Keterangan**)

1. 2. ..dst B. DAFTAR TINDAKAN/PRAKTIK YANG MENYIMPANG DARI KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG DANA PENSIUN/JASA KEUANGAN LAINNYA

No

Tindakan/Praktik Yang Menyimpang Dari Ketentuan Perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun/Jasa Keuangan lainnya

Keterangan**)

1. 2. ..dst Demikian informasi ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka saya bersedia menerima tindakan yang diambil oleh Biro Dana Pensiun. ……….. , ……………20.. Tanda tangan (meterai) (Nama Lengkap) *) Coret yang tidak perlu **) Dapat diisi dengan keterangan proses hukum yang telah dijalani atau keterangan lain yang relevan. Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Umum

ttd. Nurhaida NIP 19590627 198902 2 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

Recommend Documents