KELAIKAN OPERASI INSTALASI TENAGA LISTRIK JUNIKO PARHUSIP, ST Inspektur Ketenagalistrikan Pertama Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan EDUKASI DAN SOSIALISASI PENGGUNAAN ANEKA ENERGI BARU DAN TERBARUKAN Solo, 21 November 2013
Pendahuluan
2
Pendahuluan
3
Pendahuluan
4
Pendahuluan
5
Pendahuluan
6
Permasalahan Pertumbuhan Beban Yang Cukup Tinggi Memerlukan Pertumbuhan Instalasi Penyediaan Yang Cukup Tinggi Instalasi Tenaga Listrik yang beroperasi tetap harus andal, aman, akrab lingkungan Diperlukan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor ketenagalistrikan namun tetap menjamin keandalan, keamanan, dan perlindungan lingkungannya.
7
Definisi Kelaikan Operasi Instalasi Tenaga Listrik merupakan bagian dari pemenuhan Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan menurut UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; Kelaikan Operasi Instalasi Tenaga Listrik diwujudkan dengan kewajiban kepemilikian Sertifikat Laik Operasi; Setiap instalasi tenaga Listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi
8
REGULASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN UU No 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan
Bidang Keteknikan Ketenagalistrikan
1. PP No 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. PP No 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Listrik Antar Negara 3. PP No 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
1. Rancangan Permen ESDM Tentang Tatacara Akreditasi, Sertifikasi Ketenagalistrikan dan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik. 2. Rancangan Permen ESDM tentang Keselamatan Ketenagalistrikan. 3. Rancangan Permen ESDM tentang Penetapan Lembaga Inspeksi Teknik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah.
9
Dasar Hukum Kelaikan Operasi
1. UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan 2. PP Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 3. PP Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik 4. Permen ESDM Nomor 0045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM Nomor 0046 Tahun 2006
10
Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan UU 30 Tahun 2009, Pasal 44 : 1. Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; 2. Setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi; 3. Setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan standar nasional Indonesia; 4. Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi
11
Instalasi Tenaga Listrik PP No. 14 Tahun 2012, Pasal 45: 1. Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
2. Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik meliputi: a. Instalasi pembangkit tenaga listrik b. Instalasi transmisi tenaga listrik c. Instalasi distribusi tenaga listrik 3. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik meliputi: a. Instalasi konsumen tegangan tinggi b. Instalasi konsumen tegangan menengah c. Instalasi konsumen tegangan rendah 12
Instalasi Tenaga Listrik (lanjutan) INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
Pembangkit Tersebar *)
Pembangkit Melekat
Pembangkit Kecil
PEMANFAAT (Appliances)
Saklar
Instalasi Pembangkit Trafo
Tegangan Kerja (TK)
Instalasi Distribusi
Instalasi Transmisi
APP : Alat Pengukur dan Pembatas Trafo : Transformator
APP
Instalasi Pemanfaatan TR
Trafo
Trafo
• Tegangan Tinggi (TT) • Tegangan Ekstra Tinggi (TET)
Instalasi
Pemanfaat (fixed)
Tegangan Menengah (TM)
Tegangan Rendah (TR)
..
APP
Kotak Instalasi Kontak Pemanfaatan TM
APP
Instalasi Pemanfaatan TT
Pemanfaat (mobile)
APP
*) Distributed generation, milik perusahaan distribusi atau Small Power Producers (Produsen Menengah / Kecil)
13
Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi (lanjutan)
14
Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi PP No. 14 Tahun 2012, Pasal 46 : 1. Instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
2. Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengujian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi. 3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.
4. Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik. 5. Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk oleh Menteri, gubernur atau bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi. 15
Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi (lanjutan) PP No. 14 Tahun 2012, Pasal 46 : 6. Pemeriksaan dan pengujian instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan menengah dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi. 7. Pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik dan ditetapkan oleh Menteri.
16
Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi (lanjutan) Permen No. 0045 Tahun 2005 : Pasal 7 ayat (1) Instalasi penyediaan tenaga listrik yang selesai dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas, atau direlokasi wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan ketentuan standar yang berlaku Pasal 11 ayat (1) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik yang telah selesai dibangun dan dipasang wajib dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesesuaian dengan standar yang berlaku Pasal 16 ayat (1) Instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik hanya dapat dioperasikan setelah mendapatkan sertifikat laik operasi Item Uji untuk Uji Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik terdapat dalam Lampiran Peraturan Menteri tersebut
17
Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi (lanjutan) Lembaga Inspeksi Teknis merupakan Badan Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik PP No.62 Tahun 2012, Pasal 6 ayat (1): Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik diklasifikasikan dalam bidang: a. Pembangkit tenaga listrik b. Transmisi tenaga listrik c. Distribusi tenaga listrik d. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik
18
Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi (lanjutan) PP No. 62 Tahun 2012, Pasal 6 ayat (2): Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang pembangkit tenaga listrik diklasifikasikan dalam sub bidang: a. pembangkit listrik tenaga uap b. pembangkit listrik tenaga gas; c. pembangkit listrik tenaga gas-uap; d. pembangkit listrik tenaga panas bumi; e. pembangkit listrik tenaga air; f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah; g. pembangkit listrik tenaga diesel; h. pembangkit listrik tenaga nuklir; dan i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya 19
Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi (lanjutan) PP No. 62 Tahun 2012, Pasal 6 ayat (3): Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian di Bidang Transmisi tenaga Listrik dibagi dalam sub bidang: a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan b. gardu induk.
20
Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi (lanjutan) PP No. 62 Tahun 2012, Pasal 6 ayat (4): Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian di bidang Distribusi Tenaga Listrik dibagi dalam sub bidang: a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
21
Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi (lanjutan) PP No. 62 Tahun 2012, Pasal 6 ayat (5): Usaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian di Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dibagi dalam sub bidang:
a. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi; b. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah; dan c. Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah.
22
Pelaksanaan Sertifikasi Laik Operasi (lanjutan) Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi melaksanakan pemeriksaan dan pengujian instalasi: a. Pembangkit Tenaga Listrik b. Transmisi Tenaga Listrik; c. Distribusi Tenaga Listrik; d. Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi e. Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah Lembaga Inspeksi Teknik yang ditetapkan oleh Menteri melaksanakan pemeriksaan dan pengujian hanya untuk Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
23
Penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Kewenangan Penerbitan SLO berdasarkan kewenangan penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yaitu: 1. SLO diterbitkan oleh Menteri untuk instalasi yang: a. Beroperasi lintas provinsi: b. Dimiliki dan/atau dioperasikan oleh badan usaha milik negara c. Terhubung dengan jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi, yang izinnya diberikan oleh Menteri 2. SLO diterbitkan oleh Gubernur untuk instalasi yang: a. Beroperasi lintas kabupaten/kota b. Terhubung dengan jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi, yang izinnya diberikan oleh Gubernur 24
Penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) (lanjutan)
3. SLO diterbitkan oleh Bupati/Walikota untuk instalasi yang: a. Beroperasi dalam kabupaten/kota b. Terhubung dengan jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi, yang izinnya diberikan oleh Bupati/Walikota
25
Contoh Item Uji Sertifikasi Laik Operasi
26
Sertifikat Laik Operasi Sertifikat Laik Operasi yang Diterbitkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
27
Sertifikat Laik Operasi (lanjutan) Sertifikat Laik Operasi yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi
28
Sertifikat Laik Operasi (lanjutan) Sertifikat Laik Operasi yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam
29
Penutup 1. Pemberlakuan Sertifikasi Laik Keselamatan Ketenagalistrikan;
Operasi
merupakan
implementasi
2. Pemberlakuan Sertifikasi Laik Operasi diwajibkan bagi instalasi tenaga listrik yang beroperasi yang meliputi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik; 3. Sertifikat Laik Operasi instalasi tenaga listrik diterbitkan Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
oleh
30
www.djlpe.esdm.go.id
Lembaga Inspeksi Teknik DAFTAR LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK (Per 18 September 2013) NO.
NAMA PERUSAHAAN
1 PT SILMA INSTRUMENTAMA
NOMOR DAN TANGGAL SK MASA BERLAKU DIRJEN No. 898/K/20/DJL.4/2013 8 Juli 2013 s/d Tgl. 8 Juli 2013 8 Juli 2016
LINGKUP PEMERIKSAAN/PENGUJIAN Instalasi Pemanfaatan T.L. (TM)
2 PT CENTRAL ENERGY POSITIVE No. 1003 K/20/DJL.4/2013 Tgl. 22 Agustus 2013
22 Agustus 2013 s/d 22 Agustus 2016
Instalasi Distribusi T.L. (TM), Pemanfaatan T.L. (TM).
3 PT ANDALAN MUTU ENERGI
No. 1002 K/20/DJL.4/2013
22 Agustus 2013 s/d
Tgl. 22 Agustus 2013
22 Agustus 2016
Instalasi Pembangkit T.L. (PLTU,PLTG, PLTD, PLTA), Transmisi T.L. (TT/TET, GI), Distribusi T.L. (TM), Pemanfaatan T.L. (TT, TM).
4 PT PLN JASA SERTIFIKASI
No. 374-12/20/600.4/2010 Tgl. 16 Juli 2010
16 Juli 2010 s/d 16 Juli 2013
Instalasi Pembangkit, Transmisi, Distribusi, Pemanfaatan T.L. (TT, TM)
5 PT MASARYO GATRA NASTITI
No. 05-12/20/600.4/2011 Tgl. 5 Januari 2011
5 Januari 2011 s/d 5 Januari 2014
Instalasi Pembangkit, Transmisi, Distribusi TL.
6 PT TRIJAYA SAMPURNA
No. 547-12/20/600.4/2010 Tgl. 19 November 2010
19 November 2010 s/d Instalasi Distribusi, Pemanfaatan T.L. (TM) 19 November 2013
7 PT KATA UTAMA
No. 558-12/20/600.4/2010 Tgl. 26 November 2010
26 November 2010 s/d Instalasi Pembangkit, Transmisi, Distribusi, Pemanfaatan T.L. (TM) 26 November 2013
8 PT SANGGADELIMA NUSANTARA No. 65-12/20/600.4/2011 Tgl. 8 Februari 2011
8 Februari 2011 s/d 8 Februari 2014
Instalasi Transmisi, Distribusi, Pemanfaatan T.L. (TM)
32
Lembaga Inspeksi Teknik (lanjutan) DAFTAR LEMBAGA INSPEKSI TEKNIK (Per 18 September 2013) NO.
NAMA PERUSAHAAN
NOMOR DAN TANGGAL SK DIRJEN
MASA BERLAKU
LINGKUP PEMERIKSAAN/PENGUJIAN
9 PT MULTI ENERGYTAMA NUSANTARA
No. 291-12/20/600.4/2011 8 April 2011 s/d Tgl. 8 April 2011 8 April 2014
Instalasi Transmisi, Distribusi, Pemanfaatan T.L. (TM)
10 PT FAKOM HESTI LABORA KRIDA
No. 232-12/20/600.4/2011 26 April 2011 s/d Tgl. 26 April 2011 26 April 2014
Instalasi Distribusi, Pemanfaatan T.L. (TM)
11 PT KENCANA ANDALAS RIAU MANDIRI
No. 418-12/20/600.4/2011 15 Juni 2011 s/d Tgl. 15 Juni 2011 15 Juni 2014
Instalasi Distribusi, Pemanfaatan T.L. (TM)
PT SERTIFIKASI MANDIRI 12 SEJAHTERA
Instalasi Distribusi, Pemanfaatan T.L. (TM)
654-12/05/600.4/2011 Tgl. 4 Oktober 2011
Tgl. 4 Oktober 2011 s/d Tgl. 4 Oktober 2014
13 PT LINTAS PRIMA ENERGI
1038-12/20/640.5/2012 Tgl. 31 Juli 2012
Tgl. 31 Juli 2012 s/d Tgl. 31 Juli 2015
Instalasi Pembangkit, Distribusi, Pemanfaatan TT, Pemanfaatan TM
14 KONSUIL
Keputusan Menteri ESDM No. 1567 K/20/MEM/2010
21 Maret 2010 s/d 21 Maret 2013
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
15 PPILN (Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional)
Keputusan Menteri ESDM No. 0994 K/20/MEM/2012
16 Maret 2012 s/d 16 Maret 2017
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah
33
Masa Berlaku Sertifikat Laik Operasi Permen No. 0045 Tahun 2005, Pasal 9 ayat (1): No.
OBYEK INSTALASI
MASA BERLAKU SLO (TAHUN)
1
Instalasi pembangkitan tenaga listrik
5
2
Instalasi transmisi tenaga listrik
10
3
Instalasi distribusi tenaga listrik
10
4
Instalasi konsumen tegangan tinggi
15
5
Instalasi konsumen tegangan menengah
15
6
Instalasi konsumen tegangan rendah
15
34
