No.
Kebijakan
Qanun No. 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum) di Provinsi NAD 1
2
3
4
5
6
7
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran di Wilayah Kota Tangerang Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran di Wilayah Kota Bengkulu Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat di Provinsi Gorontalo Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Tasikmalaya Peraturan Daerah kabupaten Bengkulu Nomor 24 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran dalam Kota Bangkulu Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Indramayu No. 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi di Kabupaten Indramayu Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2000 tentang Kesusilaan di Kabupaten Garut
8
9
10
11
12
13
14
Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap No. 13 Tahun 1989 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Cilacap Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi No. 17/HkPd/Tb.013.1/VIII/1984 tentang Larangan Perbuatan Tuna Susila di Kabupaten Bekasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Badung Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 3 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Pelacuran di kabupaten Probolinggo Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kabupaten Pasuruan
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 tentang Larangan Tempat Pelacuran dan Perbuatan Cabul di Kota Malang Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.05 Tahun 2007 tentang Penanganan Pelacuran Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penanganan Pelacuran di Kabupaten jember Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban Sosial di Kabupaten Banjar Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Rehabilitasi Tuna Susila di Kota Palangkaraya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2001 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di kabupaten Way Kanan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi, Tuna Susila, dan Perjudian serta Pencegahan Perbuatan Maksiat di Kabupaten Lampung Selatan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Tuna Susila di Kota Bandar Lampung Peraturan Daerah No. 39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran di Kota Kupang
Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam 26
27
28
29
Peraturan Desa No. 5 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Desa Muslim Padang Kecamatan Gantaran Kabupaten Bulukumba Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Maksiat di Kabupaten Sawahlunto Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Padang Pariaman
30
31
32
33
34
35
36
37
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Padang Panjang Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Pelacuran dan Tuna Susila di kabupaten Lahat Peraturan Daerah No. 40 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi No. 9 Tahun 2000 tentang Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2001 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Maksiat di Provinsi Sumatera Barat Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat di Provinsi Sumatera Selatan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran di Kota Palembang Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan Dan Pengemisan Serta Praktek Susila di Kota Medan Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2010 tentang Perubahan peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Penykit Masyaarkat Qanun No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi NAD
38
39
40
Surat Keputusan Bupati No. 9 Tahun 2004 tentang Seragam Sekolah SD, SMP, SMU di Kabupaten Pandeglang Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pakaia Dinas Harian Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Cianjur Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 70.a tahun 2015 tentang Desa berbudaya
41
42
43
44
Surat Edaran Bupati Tahun 2001 tentang Wajib Busana Muslim dan Pandai Baca Al Quran untuk Siswa Sekolah di Kabupaten Indramayu Instruksi Bupati No. 4 Tahun 2004 tentang Pemakaian Busana Muslim bagi Siswa dan Mahasiswa di Kabupaten Sukabumi Peraturan Bupati No.33 Tahun 2008 tentang Standar Isi Program Pengembangan Diri Bidang Pembiasaan Ahlak Mulia di sekolah dan Madrasah
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Surat Edaran Bupati No. 065.2/00023/ORG tentang Pemakaian Jilbab bagi PNS Perempuan di Kabupaten Banjar Surat Edaran Gubernur No. 065/01196/ORG Tahun 2005 Tentang Tertib Berpakaian Dalam Jam Kerja (Penghubung Surat Edaran Gubernur No. 065/02292/ORG Tahun 2001 tentang Pemakaian Pakaian Seragam Dinas pada Jam Kerja di Provinsi Kalimantan Selatan) Surat Keputusan Bupati No. Kd. 19.05./1/HM.00/1330/2004, tentang Pengembangan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2002 Kabupaten Dompu Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No. 6 Tahun 2005 tentang Busana Muslim Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Maros Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim di Kabupaten Agam Instruksi Walikota No. 451.442/Binsos-III/2005 tentang Pelaksanaan Wirid Remaja Didkan Subuh Dan Anti Togel/ Narkoba Serta Berpakaian Muslim/ Muslimah Bagi Murid/ Siswa SD/ MI, SLTP/ MTS Dan SLTA/ SMK/ MA di Kota Padang Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa, Mahasiswa dan Karyawan di Kabupaten Pasaman Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Pesisir Selatan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2003 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Sawahlunto Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2002 tentang Wajib Berbusana Muslimah di Kota Solok
57
Surat Himbauan Bupati No. 451.4/ 556/ Kesra-2001 tentang Himbauan Berbusana Muslim/Muslimah Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Tanah Datar
58
Surat Himbauan Gubernur No. 260/ 421/X/ PPr-05 tentang Himbauan Bersikap dan Memakai Busana Muslimah kepada Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Instansi di Provinsi Sumatera Barat
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2005 tentang Pengerahan Calon Tenaga Kerja (TKI) ke Luar Negeri dari Kabupaten Sukabumi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Cianjur Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketanagakerjaan Kabupaten Karawang Peraturan Daerah Kota Pekan Baru No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum Surat Keputusan Bersama No. 451.7/KEP.58-Pem.Um/ 2004,KEP857/0.2.22/Dsp.5/12/2004, kd.10.08/ 6/ST.03/1471/2004 tentang Pelarangan kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Kuningan Surat Keputusan Bersama No. 143 Tahun 2006 tentang Penutupan dan Pelarangan Aktivitas Jema’at Ahmadiyah di Kabupaten Sukabumi Surat Keputusan No. 563/KPTS/BAN.Kesbangpol dan Linmas/2008 tentang Larangan terhadap Aliran Ahmadiyah & Aktifitas Penganut, Anggota dan atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Provinsi Sumatera Selatan Surat Keputusan Bersama No. 450/Kep. 72 - Kesbang/ 2007 Tentang Pernyataan Sikap Terhadap Jemaat Ahmadiyah di Kota Tasikmalaya Surat Keputusan Bersama No. 21 Tahun 2005 tentang Larangan Melakukan Aktivitas Penyebaran Ajaran/Faham Ahmadiyah di Kabupaten Cianjur Surat Keputusan Bersama No. 450/Kep. 225 – PEM/2005 tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah di Kabupaten Garut Surat Pernyataan Bersama tentang Pelarangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Wilayah Kabupaten Bogor Surat Edaran Bupati No. 045.2/134/KUM/2002 tentang Pelarangan Ahmadiyah di Wilayah Lombok Timur Seruan Walikota Mataram No. 008/283/X/INKOM/02 terkait Pengungsi Jamaah Ahmadiyah dari Lombok Timur surat edaran Walikota Banda Aceh Nomor: 061.2/0941 tertanggal 23 Juni 2014 tentang penetapan jam kerja pada bulan Ramadan tahun 1435H /2014 M. Peraturan Daerah Kabupaten kerinci Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberantasan Penyakit Masyarakat
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 7 tahun 2005 tentang Menjual, Mengecer dan Menyimpan Minuman Keras Mabuk-mabukan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pendidikan Wajib Diniyah Takmiliyah Intruksi Walikota Bengkulu tentang PNS wajib busana muslimah pada saat bulan ramadhan Instruksi Walikota No. 3 Tahun 2004 tentang Program Kegiatan Peningkatan Keimanan di Kota Bengkulu Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2005 tentang Wajib Baca Tulis Al-Quran bagi Siswa yang Beragama Islam di Provinsi Gorontalo Peraturan Daerah Kota Bengkulu No....() Tahun 2014 tentang Busana Muslim dan Muslimah bagi PNS dan Pelajar Surat Edaran Bupati No. 451/2719/ASSDA Tahun 2001 tentang Gerakan Aparatur Berahlaqul Karimah dan Masyarakat Marhamah di Kabupaten Cianjur Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Cianjur Tahun 2001-2005 Kabupaten Cianjur Surat Keputusan Bupati No. 36 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Islam (LPPI) Kabupaten Cianjur Peraturan Daerah No. 77 Tahun 2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah Kabupaten Cianjur Surat Edaran Bupati Kampar Nomor 800/BKD-SET/456 tanggal, 03 Agustus 2010 menetapkan jam kerja PNS selama bulan suci Ramadhan 1431 H/2010 M
84
85
86
87
Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 12 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Minuman Beralkohol Kabupaten Sukabumi Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 451/181/137.13/2014 himbauan Bulan Ramadhan. Dalam edaran tersebut ada salah satu pasal yaitu, menghimbau agar Pramuniaga mall harus mengenakan baju muslim selama bulan Ramadhan.
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
Surat Edaran Bupati No. 451/SE/04/Sos/2001 tentang Upaya Peningkatan Kualitas Keimanan dan Ketakwaan Kabupaten Tasikmalaya Peraturan Daerah Kabupaten Tasik Malaya No. 3 Tahun 2001 tentang Pemulihan Kemanan dan Ketertiban yang Berdasarkan kepada Ajaran Moral, Agama, Etika dan nilai-nilai Budaya Daerah Kabupaten Tasikmalaya Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2003 tentang Revisi Renstra Kabupaten Tasikmalaya Surat Keputusan Bupati No. 421.2/Kep.326 A/Sos/2001 tentang Persyaratan Memasuki Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Tasikmalaya Himbauan Bupati No. 556.3/SP/03/Sos/2001 tentang Pengelolaan Pengunjung Kolam Renang Kabupaten Tasikmalaya Peraturan Bupati Kotawatingin Barat Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pelarangan Pelacuran Surat Edaran Bupati No. 450/2002 tentang Pemberlakuan Syariat Islam di Kabupaten Pamekasan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 02 Tahun 2008 tentang anti perbuatan maksiat Surat Edaran (SE) Bupati Bungo bernomor 800/234/BKD/2010 tentang kewajiban memakai busana muslima/muslimah pada bulan ramadhan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Penulisan Identitas Dengan Huruf Arab Melayu di Kabupaten Banjar Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 tentang Membuka Restoran, Warung, Rombong dan yang Sejenisnya serta Makan, Minum atau Merokok Ditempat Umum pada Bulan Ramadhan Kabupaten Banjar Peraturan Daerah Nomor 4 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2006 tentang Penertiban dan Penindakan Perbuatan Maksiat Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2004 tentang Khatam al-Qur'an bagi Peserta Didik pada Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Banjar Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2005 tentang Jum'at Khusyu‘ di Kabupaten Banjar Himbauan bupati pamekasan (jatim ) Tahun 2011 bagi PNS Kabupaten Pamekasana tentang Pemakaian Busama Muslima/Muslimah
103
104
105
106
107
108
109
110
111
Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Banjar Baru Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 13 Tahun 2003 tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin Himbauan bupati pamekasan (jatim ) Tahun 2011 bagi PNS Kabupaten Pamekasana tentang Pemakaian Busama Muslima/Muslimah Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Taman Pendidikan Alqur'an di Kabupaten Karawang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2009 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Awaliyah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 32 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pelarangan Kegiatan Yang Menodai Kesucian Bulan Ramadhan Himbauan Bupati Kabupaten Agam Tahun 2014 tentang Kewajiban Busana mUslim bagi PNS pada saat bulan ramadhan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat di Provinsi NAD
Qanun No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) di Provinsi NAD 112
113
Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya di Provinsi NAD
Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal di Provinsi NAD 114
115
Himbauan Bupati Kabupaten Agam Tahun 2014 tentang Kewajiban Busana mUslim bagi PNS pada saat bulan ramadhan
Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2002 tentang Jum’at Khusyu’ Kabupaten Bima 116
117
Suat Keputusan Bupati Kd.19./HM.00/527/2004, tentang Kewajiban Membaca Al Qur’an oleh Seluruh PNS dan Tamu yang Menemui Bupati di Kabupaten Dompu
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pemilihan Kades di Kabupaten Dompu Surat Keputusan Bupati No. 140 Tahun 2004 tentang Kewajiban Membaca Al Quran bagi PNS Muslim di Kabupaten Dompu Perda kota cilegon nomor 5 tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman keras, Perjudian, Panyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif Instruksi Bupati No. 4 Tahun 2003 tentang Pemotongan Gaji PNS/Guru 2,5% setiap Bulan di Kabupaten Dompu Surat Himbauan Bupati No. 451.12/016/SOS/2003, tentang Infak dan Zakat Bagi seluruh PNS di Kabupaten Dompu Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2002 tentang Minuman Keras di Kabupaten Lombok Timur Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2002 tentang Zakat di Kabupaten Lombok Timur Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2010 tentang Wajib Baca Tulis Alqur'an Bagi Siswa Sekolah Dasar/Madrasah, Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsnawiyah, dan Siswa Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Kejuruan serta calon pengantin beragama Islam Surat Edaran No. 44/1857/VIII,Humas Infokom Bone Tahun 2008 tentang Larangan di Bulan Ramadhan Kabupaten Bone Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur’an Bagi Siswa dan Calon Pengantin di Kabupaten Bulukumba Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat Profesi, Infak dan Shadaqah di Kabupaten Bulukumba Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2003 tentang Memberantas buta aksara AlQur'an pada Tingkat Dasar sebagai Persayaratan untuk Tamat Sekolah Dasar dan Diterima pada Tingkat Pendidikan selanjutnya di Kabupaten Gowa Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta No.24 Tahun 2009 tentang wajib belajar madrasah diniyah takmiliyah awaliyah Intruksi Walikota Pagaralam tentang PNS wajib busana muslimah pada saat bulan ramadhan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2001 tentang Larangan Pengedaran, Memproduksi, Mengkonsumsi Minuman Keras Beralkohol, Narkotika, dan Obat Psikotropika di Kabupaten Maros
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2005 tentang Gerakan Buta Aksara dan Pandai Baca Al-Qur’an di Kabupaten Maros Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2006 tentang Larangan Pengedaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Pangkep Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 02 Tahun 2011 Pendidikan Diniyah di Kota Tasikmalaya Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2006 tentang Pendidikan Al-Qur’an di Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2005 tentang Bebas Buta Aksara Al-Quran Pada Usia Sekolah dan Bagi Masyarakat Islam di Kabupaten Kendari Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Tulis al Quran di Kabupaten Agam Intruksi Walikota Bengkulu tentang PNS wajib busana muslimah pada saat bulan ramadhan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al Quran di Kabupaten Limapuluh Kota Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al Quran di Kota Padang Himbauan Bupati Banyuwangi tentang kewajiban busana muslimah bagi PNS kab Banyuwangi selama bulan ramadhan tahun 2014 Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al Quran di Kabupaten Pasaman Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2004 tentang Pandai Baca Tulis al Quran di Kabupaten Pesisir Selatan Peraturan Daerah No. 31 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Kabupaten Pesisir Selatan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis al Quran di Kabupaten Sawahlunto Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2001 tentang Wajib Baca Al Quran untuk Siswa dan Pengantin di Kabupaten Solok
148
Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Kabupaten Solok
Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al-Qur'an 149
150
151
Himbauan Bupati Banyuwangi tentang kewajiban busana muslimah bagi PNS kab Banyuwangi selama bulan ramadhan tahun 2014 Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di Provinsi Sumatera Selatan
Qanun Tahun 2009 tentang Hukum Jinayat 152 Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara JInayat 153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 tentang Penyakit Masyarakat di Provinsi Riau Peraturan Daerah No.6 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi di Provinsi Jambi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2009 Tentang Pelarangan Pelacuran di Kabupaten Jombang Surat Edaran Camat Sianjur Mulamula No. 100/406/SMM/XI/2011 tentang Pelarangan Membuka Usaha pada Jam Ibadah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran dan Pornografi di Kabupaten Sambas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2005 Tentang Larangan Maksiat di Kabupaten Banyu Asin Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No.03 Tahun 2003 tentang Penyakit Masyarakat Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Pelacuran di Kabupaten Buleleng
163
164
165
166
Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran dan Minuman Keras di Kabupaten Purwakarta Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2007 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi dan Praktek Tunasusila di Kota Palu Surat Edaran Bupati No. 061/0659/0rg/2010 tentang Penggunaan Pakaian Kerja Sehari-hari di Kabupaten Tasikmalaya Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2010 tentang Larangan Penggunaan Celana Ketat di Kabupaten Aceh Barat
167
Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat di Kota Tasikmalaya
168
Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 15 Tahun 2014 tentang Menyambut dan Menghormati Bulan Suci Ramadhan 1435 Hijriah. (tentang kewajiban memakai busana musliman bagi PNS pada bulan ramadhan)
169
170
171
172
173
174
175
176
177
Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci No.15 Tahun 2013 tentang Penyakit Masyarakat Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah Surat Keputusan Pemkot Bukit Tinggi yang menyatakan Ahmadiyah Sesat Tahun 2011 Peraturan Bupati No. 450/PUM/2011/68 Tahun 2011 tentang Menghentikan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di kabupaten Kampar Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Asahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Pare-pare Peraturan Bupati Konawe Selatan No 1 Tahun 2011 tertanggal 17 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Konawe Peraturan Daerah No.17 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kota Bekasi Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2011 tentang Pelarangan Ahmadiyah di Kabupaten Pandeglang
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
Surat Edaran Gurbernur No. 223.2/803/Kesbang Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Provinsi Sulawesi Selatan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor : 9 tahun 2006/ nomor : 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah
Surat Keputusan Walikota No. 2001/160/BKPPM.1/II/2001 tentang Penutupan Aktifitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Wilayah Kota Samarinda Surat Keputusan Walikota No. 450/BKBPPM/749 tentang Pelarangan Ahmadiyah di Kabupaten Pekan Baru Peraturan Gubernut No. 5 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Anggota Jemaah Ahmadiyah di wilayah Provinsi Banten Keputusan Walikota No. 300.45-122 Tahun 2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Bogor Peraturan Gubernur No.12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah di Jawa Barat Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Kota Depok Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 tentang Larangan Aktivitas Ahmadiyah di Kabupaten Lebak Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di Kabupaten Bekasi Peraturan Walikota No. 17 Tahun 2011 Larangan Aktifitas Jemaah Ahmadiyah Indonesia Dalam Bentuk Apapun Di Wilayah Hukum Kota Pontianak Peraturan Bupati No. 450/PUM/2011/68 Tahun 2011 tentang Menghentikan Kegiatan Jamaah Ahmadiyah di kabupaten Kampar Peraturan Bupati Bogor tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Bogor Peraturan Gurbenur No. 17 Tahun 2011 tentang Larangan Ajaran Ahmadiyah di Provinsi Sumatera Barat
192
193
Surat Keputusan Gubernur No. 188/94 KPTS/13/2011 tentang Pelarangan Aktivitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Provinsi Jawa Timur Peraturan Gurbenur No. 9 Tahun 2011 tentang Pelarangan Ajaran Millata Abraham di Provinsi NAD
195
Surat Keputusan Bupati No.300/675/KesbangPollinmas/09 Tahun 2009 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan dan Kegiatan Ibadah, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Filadelfia, di RT. 01 RW. 09 Dusun III Kabupaten Bekasi Surat Keputusan Walikota No. 503/367-Huk tentang Pembatalan Surat Keputusan No. 601/389-Pem Tahun 2006 tentang Pendirian Gereja Yasmin Kota Bogor
196
Keputusan Bupati Pangkajane dan Kepulauan No. 48 Tahun 2007 Tentang Penetapan Desa Tompo Bulu Kecamatan Balocci dan Desa Mattiro Bombang Kecamatan Liukang Tupabbiring sebagai Desa Bernuansa Islami
194
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2006 tentang anti pornografi pornoaksi dan perbuatan tuna susila Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Pelacuran. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 460/16474/031/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi serta Woman Trafficking Surat KUA Kecamatan Danau Kembar tentang Pelayanan Pernikahan (larangan mengeluarkan persyaratan administrasi bagi ahmadiyah yang ingin menikah) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Pelacuran dan Perbuatan Cabul Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Demak Nomor 065/ 162/ 2010 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Surat Keputusan Walikota No. 450/BKBPPM/749 Tahun 2010 tentang Pelarangan Ahmadiyah di Kabupaten Pekan Baru Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2001 tentang Larangan Pelacuran di Wilayah Kabupaten Demak Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 7 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
Surat Edaran Setda Kabupaten Indramayu No. 025/376/Kesra tentang Juklak Pemakaian Pakaian Kerja/ Seragam Sekolah Muslimah (Berjilbab) Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 025/ 29897/ 2005 tertanggal 30 Juni 2005 tentang Pakaian Seragam Sekolah Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2006 tentang Larangan Pelacuran Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 6 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran Surat Edaran Bupati Indramayu No. 430/2559/Kesra tentang Pemberantasan Pornografi dan Porno Aksi peraturan Bupati Serang No 8 Tahun 2011 tertanggal 10 Maret 2011 tentang Larangan Aktivitas JAI di Kabupaten Serang Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 24 Tahun 2001 tentang Perizinan Ketenagakerjaan Instruksi Bupati Indramayu No. 1 Tahun 2005 tentang Pembacaan Ayat Suci AlQuran Pada Setiap Pelaksanaan Upacara Bendera Hari Senin di Lingkungan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim No. 13 A Tahun 1989 tentang Pencegahan Perbuatan Tuna Susila Atau Kegiatan yang Sejenisnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim No. 36 Tahun 2001 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban terhadap Peredaran Serta Penjualan Minuman Beralkohol Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pemberantasan Maksiat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor F. 19 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu
Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 2 Tahun 2007 tentang Pelacuran 219
220
221
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 31 Tahun 2000 tentang Ketertiban Umum Peraturan daerah Kabupaten Berau No. 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
Peraturan Daerah Kabupaten Berau No. 11 tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah kabupaten Berau No. 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Surat Keputusan Walikota Banjarmasin tertanggal 1 Maret 2011 tentang larangan Aktivitas JAI di kota Banjarmasin Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pencegahan, Larangan, dan Penanggulangan Perbuatan Tuna Susila Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyakit Masyarakat Qanun Pemerintah Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam Keputusan Bupati Bireun Nomor 123 Tahun 2012 Tanggal 16 April 2012 tentang Pembentukan Tim Razia Simpati Terpadu Kegiatan Koordinasi Pengamanan dan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen Keputusan Bupati Bireuen Nomor 125 Tahun 2012 Tanggal 16 April 2012 tentang Pembentukan Tim Razia Santun Mandiri Kegiatan Koordinasi Pengamanan dan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Bireuen Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kurikulum Muatan Lokal Membaca Al Qur'an dengan Metode Iqra' Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Provinsi Bengkulu Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang ketentraman dan Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kota Bengkulu Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomo 10 tahun 2001 tentang Larangan Pelacuran, Tuna Susila dan Mucikari dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Pelacuran Peraturan Bupati Natuna Nomor 7 tahun 2008 Tentang Jam Wajib Belajar Malam terhadap Pelajar/Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MMA Kabupaten Natuna Peraturan Bupati Batanghari Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batanghari
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Berpakaian Muslim dan Muslimah Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Peraturan Bupati Paser Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasir peraturan Daerah Kabupaten Pasir Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Penanggulanga Tuna Asusila di Kabupaten Pasir Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 62 Tahun 2001 Tentang retribusi pengambilan/Pembuatan, Wajib Lapor, Buku Akte Pengawasan, Izin Kerja Lembur dan Izin Kerja Malam Wanita Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 5 Tahun 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1989 Tentang Retribusi Pemakaian Jalan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2001, Peraturan Daerah No. 62 Tahun 2001 Tentang Retribusi Pengambilan/Pembuatan izin kerja lembur dan iizin kerja malam wanita, Peraturan daerah No. 32 tahun 2002 Tentang Retribusi Pengendalian Dampak Lingkungan, Peraturan Daerah No. 33 tahun 2002 Tentang Retribusi Pengawasan Kualitas Air Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 04 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 21 Tahun 2000 tentang Larangan Pelacuran Perda kab Tanggamus nomor 8 tahun 2006 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Peraturan Daerah Kota Sawah Lunto Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pelarangan Prostitusi dan Penanganan Wanita Tuna Susila dan Pria Tuna Susila Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Tuban
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
Surat Keputusan Walikota Magelang No. 421/35/112 Tahun 2002 Tentang Penetapan Sekolah Umum Model Pendidikan Agama Islam Kota Magelang Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Kabupaten Kota Baru Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2007 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 10 Tahun 2001 Tentang Membuka restoran, Warung, Rombong dan Sejenis Serta Makan, Minum atau Merokok di Tempat Umum pada Bulan Ramadhan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah di Kabupaten Cianjur Peraturan Bupati Sukabumi No. 6 Tahun 2006 Tentang Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan sebagai Bagian Dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Instruksi Bupati Sukabumi No. 3 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Surat Edaran Bupati Sukabumi No. 451/682-Psk Tahun 2007 Tentang Pembiasaan Akhlak Mulia di Sekolah Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2005 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Peraturan Bupati Banjar No. 19 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar Surat Edaran Bupati Banjar No. 800/041-Binapeg/BKD Tahun 2007 Tentang Tertib Pakaian Dinas Surat Edaran Bupati Sukabumi No. 45197/08.Psk Tahun 2008 Tentang Baca Tulis Alquran Instruksi Bupati No. 2 Tahun 2004 Tentang Pembubuhan Penanggalan Hijriyah Pada Setiap Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Peraturan Walikota Sungai Penuh No. 20 Tahun 2011 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 Tentang Pandai baca tulis Alqur'an bagi peserta didik pendidikan dasar, pendidikan menengah dan calon pengantin
264
265
266
267
268
269
270
271
272
Surat Bupati Lombok Timur No. 451.12/292/ SP/ 2003 Tentang Pengumpulan dan Pemungutan Zakat, Infak dan Sodaqoh Pada Bulan Ramadhan Tahun 1424 H Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam di Kabupaten Tasikmalaya Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Tasikmalaya SK Bupati Lombok Barat tertanggal 10 Juli 2001 No 35 tahun 2001 tentang pelarangan dan penghentian penyebaran ajaran/paham ahmadiyah di Kabupaten Lombok Barat Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan No. 18 Tahun 2004 Tentang Larangan Terhadap Pelacuran Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Tentang Kewajiban Berpakaian Muslim dan Muslimah Kabupaten Limapuluh Kota Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal No. 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyakit Masyarakat Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
273
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penertiban dan Penindakan Perbuatan Maksiat dalam Kabupaten Pesisir Selatan
274
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Larangan Perbuatan Asusila, Prostitusi dan Tuna Susila dalam Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat
275
276
Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Pelacuran Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelarangan Kegiatan Pelacuran
277
Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 260.36/962/Wk-Pyk/2010 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Sosialisasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Kota Payakumbuh Tahun 2011
278
Peraturan Daerah Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2008 Seri C Nomor 2 tentang Larangan Praktek Tunasusila, Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Labuhanbatu
279
280
Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Pelacuran/ Tuna Susila Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Praktek dan Tempat Kemaksiatan Perjudian dan Prostitusi
282
Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 05 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Pengantin Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Al-Qur'an
283
Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
281
284
285
286
287
288
289
290
291
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2001 Tentang Pencegahan, Larangan dan Penanggulangan Pelacuran/Tuna Susila Peraturan Daerah Kabupaten Kaloka Utara Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Palarangan Pelacuran Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Larangan Pelacuran Instruksi Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Monitoring, Evaluasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Keagamaan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 189 Tahu 2006 tentang Majlis Ta'lim Aparatur Unit Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 06 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Bagi Siswa dan Karyawan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Mataram
Surat Edaran Nomor 300/663/ortala/IX/2011 tentang Pemakaian Tutup Kepala 292
293
Peraturan Bupati Sopeng Nomor 16/Perbub/XII/2011 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sopeng
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
Surat Bupati Indramayu Nomor 429/2284/Kesra, Nomor 430/2265/Kesra, Nomor 480/2320/ Kesra, Nomor 480/2317/Kesra, Nomor 480/2319/Kesra, Nomor 462.3/2328/Kesra Tahun 2002 perihal Pemberantasan Pornografi dan Pornoaksi kepada media cetak dan elektronik di Indramayu Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 800/342/BKD/2007 tentang Himbauan Pemakaian Baju Kurung (Setelan dengan Rok Panjang) Himbauan Bupati Indramayu Nomor 451/848/Kesra perihal himbauan dalam rangka penerimaan siswa/i baru pada tahun ajaran 2007/2008 Himbauan Walikota Sawahlunto Nomor 800/604/KKD-SWL/2007 Perihal Pemakaian Baju Kurung (Stelan dengan Rok Panjang) Surat Edaran Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 065/01196/ORG perihal Tertib Berpakaian Jam Kerja Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pandai Baca Tulis Huruf Al-Qur'an Bagi Murid SD, Siswa, SLTP, SLTA, dan Calon Pengantin Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003 Kabupaten Mandailing Natal tentang Pandai Baca Huruf Al-Qur'an Bagi Murid Sekolah Dasar, Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Serta Calon Pengantin Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Bebas Buta Baca Tulis Alqur'an bagi anak usia sekolah, masyarakat beragama Islam Peraturan Daerah Kabupaten Toli-toli Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelarangan Kegiatan Prostitusi Surat Edaran Bupati Indramayu No. 420/1192/Kesra tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.15/1266-Kesra tentang Evaluasi Wajib Baca Al-Quran Selama 15 Menit Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.1/699-Kesra Tahun 2005 tentang Memakmurkan Masjid
Surat Edaran Bupati Indramayu Nomor 425.3/1305/Kesra 308
309
310
311
312
Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.4/161/Sos tentang Wajib Belajar AlQuran Surat Bupati Indramayu Nomor003.2/133/Kesra, Perihal Himbauan dalam Rangka Menyambut Tahun Baru Islam Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.4/1463/Kesra tentang Peningkatan Iman dan Taqwa Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam
313
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan
314
Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 344/VIII/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Pembinaan Desa Muslim Kabupaten Bulukumba Tahun 2007
315
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Isi Program Pengembangan Diri Bindang Pembiasaan Akhlak Mulia di Sekolah Dan Madrasah
316
317
318
319
320
321
322
Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Larangan Praktek Tuna Susila, Gelandangan, dan Pengemis di Kabupaten Serdang Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an bagi Murid SD, Siswa SMP, SMA dan Calon Pengantin Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kewajiban Pandai Membaca Al-Qur'an bagi Anak Sekolah dan Calon Pengantin Seruan Bersama Walikota Lhokseumawe Nomor 002 Tahun 2013 untuk menegakkan Syari'at Islam Secara Kaffah Himbauan Bupati Indramayu No. 420/193/Kesra tentang Upaya Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyakit Masyarakat
323
324
325
326
327
Surat Edaran Bupati Indramayu No. 451.7/930/Kesra tentang Pembentukan Majlis Ta'lim di Sekolah/Madrasah Peraturan Nagari LUBUAK BATINGKOK Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit masyarakat dan Perbuatan Maksiat Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2004 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul di Kabupaten Gresik Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah DI Kabupaten Solok Selatan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al-Qur'an
328
329
330
331
332
Surat Seruan Bupati Indramayu No. 451.11/2412/Kesra Tahun 2002 tentang Peningkatan Keimanan dan Ketakwaan Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2007 tentang Hari dan Jam Kerja Pada Satuan kerja Perangkat Daerah Surat Sekda Nomor 450/1019-psk perihal penyebaran Instruksi Bupati Sukabumi Nomor.04 Tahun 2004 perihal pemakaian busama muslim bagi siswa dan mahasiwa di Kabupaten Sukabumi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Ketertiban Umum
Undang-Undang Negara RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi 333
334
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 tentang Sunat Perempuan
335
Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
336
337
Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Wajib Baca Alquran Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Wajib Baca Al-Quran
338
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Larangan Tunasusila
Perda kab Kepahiang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Larangan Pelacuran 339
340
Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 06 Tahun 2010 TentangKewajiban Pandai Baca Tulis Al-qur’an dan Mendirikan Shalat Bagi Anak Usia Sekolah yang Beragama islam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Keislaman
341 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 01Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah 342
343
344
345
346
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis serta Tunasulia Peraturan Daerah Kota Banjar Baru Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis serta Tunasusila Peraturan Daerah Kabupaten Panajem Paser Utara Nomor10 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial
Perda Bangka Tangah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pelacuran 347
348
349
350
351
352
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Diniyah Takmiliyah Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Larangan dan Pemberantasan Pelacuran Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
353
354
355
356
357
SKB I tertanggal 3 November 2002 tentang Pelarangan aliran/ajaran JAI di wilayah kabupaten Kuningan yang ditandatangani MUSPIDA, Pimpinan DPRD, MUI dan Pimpinan Ponpes dan Ormas Islam Kabupaten Kuningan; Surat Keputusan Bersama I yang ditandatangani oleh BUpati Kuningan, Kepala Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan KODIM , Kapolres Kuningan dan MUI tertanggal 03 November 2002, yang melarang penyebaran ajaran ahmadiyah di kuningan SKB II yang ditandatangani oleh Bupati Kuningan, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, Komandan KODIUM, Kapolres Kuningan dan MUI tertanggal 3 Januari 2005 tentang larangan seluruh kegiatan ajaran ahmadiyah dan semua aktivitas keagamaannya yang bertentangan dengan ajaran Islam di Kabupaten Kuningan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 17Tahun 2013 Kewajiban Mampu Baca Tulis Alqur'an dan Melaksnakan Sholat Fardhu bagi Siswa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2006 Penaggulangan Pekerja Seks Komersial Surat Wali Kota Malang Nomor 800/205/35.73.403/2014 tentang Menyambut dan Menghormati Bulan Suci Ramadhan 1435 Hijriah. (tentang kewajiban memakai busana musliman bagi PNS pada bulan ramadhan) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
358 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam 359 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan 360 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan 361
362
363
364
365
Instruksi Gubernur Aceh No. 01 Tahun 2014 Tentang Penertiban Cafe dan Layanan Internet Se-Aceh Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan pendidikan Instruksi Walikota Banda Aceh No. 1 Tahun 2015 tentang Tentang Pengawasan dan Penertiban Pelayanan Tempat Wisata, Rekreasi, Hiburan, Penyedia Layanan Internet, Cafe Sejenisnya dan Sarana Olahraga di Banda Aceh
366
367
368
369
370
371
372
Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kebudayaan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Timur Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas peraturan bupati belitung nomor 19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan, Rumah Makan Dan Rekreasipada Bulan Ramadhan Dan HariHari Besar Keagamaan Tertentu Di Kabupaten Belitung Peraturan Walikota Palembang Nomor 11 tahun 2015 Tentang Kode Etik Pegawai Pemerintah Kota Palembang Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya
373
Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 18 tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya
374
Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor: 467.2/Kep.147-Kesbangpol/2015 Tentang Pembentukan TIM Koordinasi Penerapan Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya
375
376
377
378
379
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Berkarakter Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Tambahan Kenaikan Kelas Pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Purwakarta Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Pemakaman Dalam Wilayah Kabupaten Lembata Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Demak
380
381
382
383
384
385
386
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Banyuwangi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Keterampilan Membaca al-Qur'an Bagi Peserta Didik Beragama Islam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penertiban Kegiatan Pada Bulan Ramadhan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penerapan Pembelajaran Muatan Lokal Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Situbondo Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan ketentranam Masyarakat Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penertiban Kegiatan Di Bidang Pariwisata Pada bulan Ramadhan Dan Idul Fitri Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Dan Penertiban Usaha Warung Internet Dan Warung Playstation
Perda Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat 387 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 388 389
Surat Edaran Nomor 300/1321 Kesbangpol Tentang Himbauan Pelarangan Perayaan Asyura (Hari Raya Kaum Syi'ah) di Kota Bogor
