KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM UPAYA PROTEKSI BISNIS PERUMAHSAKITAN DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN DALAM UPAYA PROTEKSI BISNIS PERUMAHSAKITAN DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN dr. TRI HESTY WIDYASTOETI, Sp.M, MPH Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

Jakarta, 14 Januari 2016

OUTLINE

• Tantangan Pelayanan Kesehatan dan Globalisasi • Arah Kebijakan Pemerintah terkait MEA • Upaya Kebijakan Proteksi Kementerian Kesehatan

TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN DAN GLOBALISASI

TANTANGAN PELAYANAN KESEHATAN Pencapaian MDGs dan SDG’s

Implementasi JKN

• ↙ angka kematian • ↙ angka kemiskinan • ↙ angka kesakitan

Derajat kesehatan rakyat yg setinggitingginya

• ↗ akses pelayanan • Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan

Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat Indikator

Tahun 2015

Target 2019

0

10

5600

10

19

481

Tahun 2014

Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi b. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

DAMPAK GLOBALISASI PADA KESEHATAN NASIONAL Keterbukaan Ekonomi

Barang, jasa, modal, SDM, Ide, Informasi

Arus lintas batas

Kelembagaan dan Regulasi internasional

Sektor Kesehatan dan Perekonomian Nasional

Faktor Risiko Kesehatan

Ekonomi Rumah Tangga Kesehatan Penduduk

DIOLAH dari: Richard Smith, London School of Hygiene and Tropical Medicine https://www.economicsnetwork.ac.uk/health/Lecture18_globalization.ppt

Globalisasi PERAN RUMAH SAKIT

Pelayanan Kesehatan

Nasional

GLOBALISASI PELAYANAN KESEHATAN MENUNTUT KEMANDIRIAN PELAYANAN KESEHATAN. SIAPKAH RUMAH SAKIT? 4 Mode globalisasi pelayanan kesehatan

(based on GATT/WTO):

Cross border delivery (e-health)  layanan jarak jauh Consumption abroad (movt. of patients/health tourism)  pasien ke LN Commercial presence (FDI hospitals)  investasi asing pada faskes, Alkes LN Movement of personnel (doctors abroad)  Keterbukaan tenaga kesehatan

DIOLAH dari: Richard Smith, London School of Hygiene and Tropical Medicine https://www.economicsnetwork.ac.uk/health/Lecture18_globalization.ppt

MODE GLOBALISASI 1 CROSS BORDER DELIVERY OF SERVICES  Pengiriman sampel lab, diagnosis dan konsultasi klinik jarak jauh (via surat/email/dll)  Penerapan E-health/ Telemedicine  Kelebihan:  Mendorong pelayanan ke daerah minim akses  Mengatasi hambatan manusia dan biaya

 Resiko:  Infrastruktur telekomunikasi,  modal tinggi.

MODE GLOBALISASI 2: CONSUMPTION ABROAD  Pergerakan pasien secara lintas batas menuju negara yang menyediakan jasa diagnosis/pengobatan.  Pergerakan tenaga kesehatan profesional secara lintas batas untuk memperoleh pendidikan dan pelatihan  Kelebihan  Meningkatkan devisa (bagi negara penerima)  Mengatasi kekurangan SDM dan memberi pelayanan yang lebih terjangkau (bagi negara pengirim) Resiko  Hilangnya devisa (negara pengirim)  Hilangnya kepercayaan pada sistem kes publik (negara pengirim)  Menciptakan struktur pasar berganda (bagi negara penerima)  Mengganggu pelayanan kesehatan lokal (bagi negara penerima)

MODE GLOBALISASI 3: COMMERCIAL PRESENCE  Pendirian RS, Klinik,dll melalui investasi asing langsung  akuisisi, merger, kerjasama.  Asing terlibat dalam manajemen faskes, jasa pendidikan medik/paramedik, IT, dll  Kelebihan  Transfer teknologi/ilmu, mengurangi beban infrastruktur publik, menciptakan lap. kerja, meningkatkan standar

 Resiko

 Perhatian pada pasien menengah ke bawah.  Dominasi fungsi publik bergeser ke privat

MODE GLOBALISASI 4: MOVEMENT OF HEALTH PROFESSIONALS  Dapat mencakup dokter, perawat, bidan, paramedis, konsultan, manajemen.  Faktor yang mempengaruhi: perbedaan upah, kondisi kerja, standar hidup, kualifikasi, kebutuhan negara yang berbeda.  Kesempatan  Mengatasi kekurangan pelayanan kesehatan lokal, meningkatkan akses dan standar.

 Resiko  Kehilangan tenaga kesehatan terampil (bagi negara asal)  Kemampuan daya saing tenaga kesehatan lokal

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT MEA

LANDASAN HUKUM TERKAIT      

   

UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran UU 36/2009 tentang Kesehatan UU 44/2009 tentang RS UU 23/2014 tentang Pemda (Lampiran kewenangan izin RS dan TK) UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan Peraturan Presiden 39/2014 tentang Daftar Bidang Usaha yg Tertutup dan Bidang Usaha yg Terbuka dgn Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Permenkes 12 / 2012 tentang Akreditasi RS Permenkes 67/2013 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing Permenkes 2052/2013 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran Permenkes 56 / 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan RS

IMPLEMENTASI UU PEMDA: PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG UPAYA KESEHATAN Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.  Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

yang

 Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. PEMERINTAH PUSAT

PEMDA PROVINSI

PEMDA KABUPATEN/KOTA

Penerbitan izin rumah sakit kelas A dan fasilitas pelayanan kesehatan penanaman modal asing (PMA) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat nasional.

Penerbitan izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi.

Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah.

P E RATURAN P RE S I DE N 3 9 / 2 014 T E N TANG DA F TAR BI DA N G USA H A YG T E RT UTUP DA N BI DA N G USA H A YG T E RBUKA DG N P E RSYA RATAN DI BI DA N G P E N A NAMAN M ODA L DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL TERKAIT RUMAH SAKIT

NO BIDANG USAHA 1 Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen dan/atau Jasa Manajemen Rumah Sakit 2 Hospital Services / Pelayanan Rumah Sakit Spesialistik / Subspesialistik

PERSYARATAN Kepemilikan modal asing maksimal 67% 1. Kepemilikan modal asing maksimal 67% yang dapat dilakukan di seluruh Indonesia 2. Kepemilikan modal asing dari negara-negara ASEAN maksimal 70% yang dapat dilakukan diseluruh Ibukota Provinsi. 14

SEK TOR JASA KESEHATAN YANG DIBUKA DALAM MEA BERDASARKAN MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (MRA) Pasal V AFAS: “Tiap Negara Anggota mengakui pendidikan atau pengalaman yang dimiliki oleh Negara Anggota dengan tujuan untuk memberikan lisensi atau sertifikasi pada penyedia jasa. Pengakuan ini didasarkan pada persetujuan pengaturan Negara Anggota atau dapat disesuaikan sendiri”;

Tujuan: Menciptakan prosedur dan mekanisme akreditasi untuk mencapai kesamaan/kesetaraan serta mengakui perbedaan antar negara dalam hal pendidikan dan latihan, pengalaman, serta persyaratan lisensi untuk praktek profesi.

3 MRA Jasa Kesehatan:

Ruang proteksi negara

ASEAN MRA on Nursing Services (Keperawatan)

ASEAN MRA on Medical Practitioners (dokter)

ASEAN MRA on Dental Practitioners (Dokter Gigi)

6 Kriteria Pengakuan: 1. Pendidikan 2. Ujian

3. Registrasi & pemberian lisensi

4. Pengalaman Pendidikan profesional lanjutan 5. Kode etik (professional conduct)

BEBERAPA UPAYA KEBIJAKAN PROTEKSI KEMENKES MENGHADAPI MEA 2015

STRUK TUR NEGOSIASI JASA KESEHATAN DI ASEAN

Presiden

Menteri Perekonomian Menteri Perdagangan

Menteri Perdagangan

Kepala BKPM Eselon 1

CCCA (Perdagangan Barang)

Business Services SWG

AJCCM

CCS

Eselon 2 / Eselon 3 Kementerian Perdagangan

Healthcare Services Sectoral Working Group (HSSWG) Kementerian Kesehatan

AJCCD

CCI (Investasi)

Logistics and Transport Services SWG

AJCCN

PROSES IZIN RUMAH SAKIT DAN PERGESERAN KEWENANGAN PASCA UU PEMDA IZIN MENDIRIKAN Diajukan oleh Pemilik RS Untuk jangka waktu 1 tahun & hanya dpt diperpanjang utk 1 tahun Menkes  RS kelas A dan PMA  Rekom Kadinkes Prov Gubernur  RS Kelas B  Rekom Kadinkes Kab/Kota Bupati/Walikota  RS Kelas C & D  Rekom Kadinkes Kab/Kota IZIN OPERASIONAL Diajukan oleh Pengelola RS Berlaku utk jangka waktu 5 tahun Menkes  RS kelas A dan PMA  Rekom Kadinkes Prov Gubernur  RS Kelas B  Rekom Kadinkes Kab/Kota Bupati/Walikota  RS Kelas C & D  Rekom Kadinkes Kab/Kota REGISTRASI & AKREDITASI Setelah mdptkan Izin Operasional Mrpk persyaratan perpanjangan izin operasional Akreditasi  wajib, sesuai standar akreditasi tahun 2012

IZIN RUMAH SAKIT PENANAMAN MODAL ASING (PMA)  Izin Rumah Sakit Penanaman Modal Asing (PMA) dikeluarkan dengan mengacu pada hal-hal berikut:  Harus berbentuk badan hukum  Hanya untuk menyelenggarakan Rumah Sakit  Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan spesialistik dan/atau subspesialistik  Lokasi di seluruh wilayah Indonesia  Besaran modal asing maksimal 67 %  Direktur rumah sakit harus Warga Negara Indonesia.

Perpres 39/2014

ALUR PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT PMA BKPM

Direktur yang bertanggungjawab di bidang perumahsakitan

Dinas Kesehatan Provinsi

Tim visitasi

Tim Pengendali pemberian izin Rumah Sakit

Direktur yang bertanggungjawab di bidang perumahsakitan

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan

Rumah Sakit

PERMENKES 67 / 2013 TENTANG PENDAYAGUNAAN TENAG A KESEHATAN WARG A NEG ARA ASING Ruang Lingkup : 1. Pelayanan Kesehatan

Kewenangan TK-WNA Pendamping TK-WNA

2. Pendidikan dan pelatihan kesehatan

Kualifikasi dan Persyaratan TKWNA

4. Penelitian kesehatan

Mekanisme Perizinan

3. Bakti sosial bidang kesehatan

Persyaratan Pengguna

21

TIM KOORDINASI PERIZINAN TK-WNA 

Menteri melalui Kepala Badan menugaskan Tim Koordinasi untuk melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan rekomendasi yang diajukan Pengguna.

 Tim terdiri atas unsur:    

Unit teknis terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan; KKI; MTKI; dan KFN.

 Tim Koordinasi menerbitkan rekomendasi atau surat penolakan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap.  Rekomendasi selanjutnya diteruskan kepada Kementerian/Lembaga terkait sesuai jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. PELAYANAN KESEHATAN Yankes langsung/tdk langsung pada pasien di fasyankes pengguna

KUALIFIKASI TK-WNA

Menggunakan pendamping untuk alih IPTEK Kompetensi TKWNA belum dimiliki oleh nakes Ind/dlm jmlh sedikit

Medis : dr Sp atau drg Sp

Nakes lain : S-1 /setara Serkom; STRA Khusus/STRS & SIP/SIK

PENGGUNA TK-WNA

RS kelas A & B terakreditasi Fasyankes tertentu yg ditetapkan Menteri

2. Pendidikan & Pelatihan Kesehatan Meliputi :

a. b.

TK-WNA yang memberikan dan mengikuti pendidikan formal TK-WNA yang memberikan dan mengikuti pelatihan

PENDIDIKAN KESEHATAN Pengguna Kegiatan Pendidikan Formal Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memiliki izin dan program studi yang terakreditasi

Tenaga pendidik pd satuan pendidikan formal bidang kesehatan Minimal dr.Sp/drg.Sp dgn kualifikasi tambahan /setara atau nakes lain dgn gelar akademik Magister/setara - Pendidik Klinis  Serkom dan STRS - Pendidik Non klinis  sesuai peraturan bidang pendidikan

TKWNA YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN

 Merupakan peserta didik pada satuan pendidikan formal bid kes yg kontak langsung pasien untuk memperoleh ijazah dan/atau serkom  Kualifikasi  Tenaga medis : dokter/dokter gigi  Tenaga kesehatan lain : D3 atau setara  Sertifikat kompetensi, STR bersyarat, SIP/SIK

Penyelenggara :  Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan;  Rumah Sakit Pendidikan; Dan  Organisasi Profesi Yang Diakui Pemerintah  Hanya dapat mendayagunakan TKWNA paling lama 60 (enam puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang  Harus memiliki izin penyelenggaraan setelah memenuhi persyaratan umum serta persyaratan tambahan

3. Bakti Sosial Bidang Kesehatan • Berupa pelayanan kesehatan langsung kpd pasien/klien

• Di bawah tanggungjawab nakes Ind yg memiliki STR & SIP/SIK dg kompetensi yg setara & memperoleh izin dr Kadinkes kab/kota setempat • Penyelenggaraan harus memiliki surat persetujuan TK-WNA dari KKI/MTKI/KFN dan Izin penyelenggaraan

KUALIFIKASI TK-WNA BAKTI SOSIAL:  Tenaga medis, dokter spesialis/dokter gigi spesialis; dan  Tenaga kesehatan lain, minimal S1 atau yang setara.

Penyelenggara Bakti Sosial TK-WNA a) b) c) d)

Rumah sakit dengan minimal kelas C; Organisasi profesi bidang kesehatan; Institusi pendidikan bidang kesehatan; dan Instansi pemerintah pusat termasuk TNI/POLRI

Penyelenggara bakti sosial harus melakukan kerja sama dengan organisasi profesi bidang kesehatan terkait

4. Penelitian Kesehatan Kegiatan memiliki:

penelitian

kesehatan

harus

 kejelasan maksud, tujuan, objek penelitian, dan metodologi yang dipergunakan; dan  manfaat penelitian yang dilakukan bagi pelayanan kesehatan di Indonesia.  TK-WNA dilarang melakukan penelitian dengan menggunakan metode uji klinik (clinical trial).  Pengajuan permohonan rekomendasi dilakukan setelah memenuhi persyaratan Pengguna disertai kelengkapan persyaratan umum dan persyaratan tambahan

Kualifikasi TK-WNA Doktor, memiliki pengalaman sebagai peneliti utama paling sedikit 2 (dua) penelitian yang telah dipublikasikan di internasional Persyaratan teknis TK-WNA  Sertifikat kompetensi dari negara asal yang diakui kolegium;  STR sementara/STRA khusus; dan  SIP/SIK

Pengguna Dalam Kegiatan Penelitian Kesehatan

 Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi;  Rumah sakit pendidikan;  Institusi/badan/lembaga penelitian kesehatan pemerintah/swasta; dan  Lembaga penelitian kesehatan internasional yang diakui pemerintah.

PROTEKSI REGULASI TERHADAP MASUKNYA TENAGA KERJA ASING

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

UU NO.29 tahun 2004 ttg Praktik Kedokteran psl 30 – 32, psl 75 (2) – (3) ketentuan pidana UU NO.44 tahun 2009 ttg Rumah Sakit psl 14 mempekerjakan TKA (STR dan SIP) P E R M E N K E S N O . 2 0 5 2 t a h u n 2 0 11 t t g I j i n P r a k t i k d a n p e l a k s a n a a n P r a k t i k K e d o k t e r a n p s l 1 7 S I P ; p s l 1 8 -19 lingkup kegiatan, psl 28 (3) Kersos dr/drg WNA P E R M E N K E S N O . 6 7 t a h u n 2 0 1 3 t t g P e n d a y a g u n a a n T K - W N A ( R P T K A , T i m K o r. P e r i j i n , S T R , S I P ) P E R K O N S I L N O . 6 t a h u n 2 0 11 t t g R e g i s t r a s i d o k t e r d a n d o k t e r g i g i p s l . 1 3 PERKONSIL NO. 14 tahun 2013 ttg Adaptasi dokter dan dokter gigi WNA P E R K O N S I L N O . 1 7 t a h u n 2 0 1 3 t t g R e g i s t r a s i S e m e n t a r a ( D i k l a t , Ya n k e s , B a k s o s , L i t d o k ) d a n Registrasi Bersyarat (Peserta PPDS/PPDGS) dokter dan dokter gigi WNA KEPKONSIL NO.37 tahun 2008 ttg Dokter/Dokter Gigi WNA pemberi alih iptekdok (proses revisi)

TERIMA KASIH