KEBIJAKAN
Pengusulan Izin Program Pendidikan Dokter Spesialis Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset Republik Indonesia
Misi dan Tujuan Pendidikan Nasional Misi Pendidikan Nasional berdasarkan UU no 20 tahun 2003: ….Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; Tujuan Pendidikan Nasional antara lain: • Meningkatkan daya saing bangsa dengan menghasilkan lulusan yang mandiri, bermutu, terampil, ahli dan profesional, mampu belajar sepanjang hayat, serta memiliki kecakapan hidup yang dapat membantu dirinya dalam menghadapi berbagai tantangan dan perubahan; • Menata sistem pengaturan dan pengelolaan pendidikan yang semakin efisien, produktif, dan demokratis dalam suatu tata kelola yang baik dan akuntabel
Tujuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; b. menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan c. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
Dasar Hukum Pendirian Program Pendidikan Dokter Spesialis a) b) c) d) e) f) g) h) i)
Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang No. 40 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 tahun 2013 tentang Pengangkatan dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap ada PTS, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,
Dasar Hukum Pendirian Program Pendidikan Dokter Spesialis j) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 95 tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, k) Perkonsil standar pendidikan dokter spesialis l) Perkonsil nomor 16 tahun 2013 tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis m) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di lingkungan Departemen Kesehatan n) Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1069/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan StandarRumahSakitPendidikan
1. Memiliki keabsahan badan hukum penyelenggara perguruan tinggi bagi perguruan tinggi swasta (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, ormas); 2. Memiliki statuta dan rencana induk pengembangan perguruan tinggi; 3. Tidak sedang konflik internal, baik antar organ badan penyelenggara maupun badan penyelenggara dengan perguruan tinggi, ataupun antar berbagai pihak di dalam perguruan tinggi; 4. Tidak melakukan kegiatan kelas jauh, dan tidak menyelenggarakan kelas yang dipadatkan menjadi 2 hari per minggu; 5. Pelaporan data pddikti 4 semester harus 100 %. 6. Akreditasi perguruan tinggi minimal B. 7. Seluruh program studi yang dimiliki perguruan tinggi harus terakreditasi dan program-program studi tersebut berstatus aktif.
Mekanisme Pengusulan Program Pendidikan Dokter Spesialis KKI Kolegium
LLPT/Kop ertis
Proposal Prodi
REGISTRASI OLEH PT
PEMBINA
Login dgn user dan pwd
Dikembalikan Pengiriman hardcopy form 1,2,3, rekomendasi (LLPT/Kopertis), SK Kumham (untuk PTS), rekomendasi KKI dan Kolegium
Verifikasi antara softcopy dgn hardcopy
Unggah Softcopy dari Form 1-5, berkas-berkas, rekomendasi (LLPT/Kopertis), rekomendasi KKI dan Kolegium(Februari) Penilaian oleh Tim Evaluasi dan/atau Asosiasi
Visitasi Persetujuan
DRAFT SK
Prosedur pembukaan program studi secara umum berdasarkan kepada Permendikbud Nomor 95 Tahun 2014 pasal 29. Prosedur pembukaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1): a. Pemimpin PTN dan PTS meminta rekomendasi dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di wilayah PTN dan PTS yang akan membuka Program Studi baru. b. Pemimpin PTN dan PTS mengajukan proposal pembukaan Program Studi kepada Direktur Jenderal; c. Direktorat Jenderal melakukan evaluasi proposal pembukaan Program Studi dengan bantuan asosiasi profesi dan/atau kelompok sejawat sebidang dengan Program Studi yang akan dibuka; d. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c menyatakan bahwa Program Studi yang diusulkan layak untuk dibuka, maka Direktur Jenderal menetapkan pembukaan Program Studi; e. Apabila pembukaan Program Studi pada PTN dan PTS mengakibatkan perubahan bentuk PTN dan PTS tersebut, maka: 1. untuk PTN berlaku ketentuan mengenai perubahan PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan 2. untuk PTS berlaku ketentuan mengenai perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
BERKAS USULAN JENIS PERGURUAN TINGGI
RENCANA PEMBUKAAN PROGRAM STUDI (SESUAI DENGAN RENCANA STRATEGIS PT)
PROPOSAL PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
REKOMENDASI DARI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI (DI WILAYAH PT YANG AKAN MEMBUKA PROGRAM STUDI BARU)
PTN
V
V
V
PTS
V
V
V
Dasar hukum untuk berkas-berkas yang harus dimuat dalam pengajuan program studi berdasarkan Permendikbud No.95 Tahun 2014: Pasal 26 (2) (a) Rencana pembukaan program studi sesuai dengan rencana strategis PTN dan PTS yang bersangkutan dan; Pasal 26 (2) (b) Proposal pembukaan program studi; Pasal 29 (a) Pemimpin PTN dan PTS meminta rekomendasi dari lembaga layanan pendidikan tinggi/kopertis di wilayah PTN dan PTS yang akan membuka program studi baru.
