DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA
KEBIJAKAN BIDANG SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA DISAMPAIKAN PADA ACARA RAKORNAS KOMINFO TANGGAL 8 JUNI 2015
OLEH : DIREKTUR JENDERAL SDPPI
1
TUGAS DAN FUNGSI DITJEN SDPPI (Peraturan Menteri Kominfo Nomor 17 Tahun 2010)
Tugas
Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika. Fungsi Fungsi : a. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan informatika 2
PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA • • • •
Operator Telekomunikasi; Vendor Perangkat Telekomunikasi Lembaga Penyiaran (Swasta, Publik dan Komunitas); Badan Hukum pengguna frekuensi radio (PT. PLN, PT. Pertamina); • Badan Hukum yang menggunakan perangkat radio (Repeater, Rig, HT, dll); • Instansi Pemerintahan pengguna frekuensi radio (Kementerian Kehutanan, Kemenhub, Kejaksaan Agung, KPK, BPK, Bapenas, dll);
3
PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA • Penyelenggara Penyiaran (TV siaran dan radio siaran AM/FM); • Organisasi terkait pengguna frekuensi radio (ATVSI, ATSI, PRSSNI, ORARI, RAPI, dll); • Importir alat/perangkat telekomunikasi; • Distributor alat/perangkat telekomunikasi; • Badan Usaha Perakit Alat dan Perangkat Telekomunikasi; • Pabrikan; • Perwakilan Negara Asing; • Lembaga Diklat REOR dan SKOR; • Stasiun radio pantai 4
EKSPEKTASI PEMANGKU KEPENTINGAN UTAMA VS PENILAIAN TINGKAT KINERJA SAAT INI (SKOR 0-4)
Harapan Stakeholders (rata-rata Skor)
Tingkat Kinerja Saat Ini (rata-rata Skor)
Bukti Kualitas Pelayanan 3,41
:
Bukti Kualitas Pelayanan 3,15
:
Keterandalan Pelayanan :
3,51
Keterandalan Pelayanan :
3,13
Daya Tanggap Pelayanan:
3,48
Daya Tanggap Pelayanan:
3,08
Jaminan Pelayanan
:
3,52
Jaminan Pelayanan
:
3,15
Sikap Empati Petugas
:
3,51
Sikap Empati Petugas
:
3.14
(sesuai hasil survey kepuasan masyarakat Ditjen SDPPI thn 2014)
5
I. KEBIJAKAN PENATAAN FREKUENSI RADIO 2G, 3G DAN 4G
6
ROADMAP PENATAAN SPEKTRUM INDONESIA 2014
Target Supply
2015
510 MHz
390 MHz
800 MHz
32 MHz
900 MHz
50 MHz
2016
2017
2018
677 MHz
647 MHz
2019
890 MHz 735 MHz
735 MHz Menjadi lebih efisien setelah penataan (minimum GB)
40 MHz
2020
Defisit 445 s/d 500 MHz
40 MHz 50 MHz
Non-contiguos 1800 MHz
150 MHz
2100 MHz
100 MHz
1900 MHz
13 MHz
2300 MHz
30 MHz
2600 MHz 700 MHz 450 MHz
+
Lelang blok 11-12
20 MHz
✗
13MHz
+
Asumsi SmartTel migrasi ke 2.3GHz, alokasi ex PCS jadi Band 39 TDD
60 MHz
30 MHz
15 MHz
120 MHz 30 MHz
Seleksi izin 60MHZ pita 2.3 GHz
90 MHz
150 MHz Pelepasan 2.6GHz, masa laku ISR selesai/ mengikuti masa laku satelit?
150 MHz
150 MHz Digital Dividend
90 MHz
90 MHz 15MHz
7
8
9
10
II. KEBIJAKAN PELAYANAN PERIJINAN ISR
11
Esensi PM Kominfo No. 4 Tahun 2015 Terdapat 3 (tiga) sarana perizinan frekuensi radio: 1
SIMS - SDPPI Off-line Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI
3
Machine-to-Machine Melalui antarmuka mesin / server
2
On-line Melalui elicensing 12
Percepatan Perizinan Frekuensi Radio JENIS LAYANAN
SEMULA
MENJADI
A. ISR BERBAYAR DINAS TETAP, DINAS BERGERAK DARAT, DINAS PENYIARAN, DINAS SATELIT
44 HARI KERJA
21 HARI KERJA
B. ISR TIDAK BERBAYAR DINAS MARITIM, DINAS PENERBANGAN
14 HARI KERJA
7 HARI KERJA
PM Kominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (menggantikan PM 17/2005)
13
Percepatan Sertifikasi Radio JENIS LAYANAN
SEMULA
MENJADI
IZIN AMATIR RADIO
14 HARI KERJA
10 HARI KERJA
IZIN KRAP
14 HARI KERJA
10 HARI KERJA
PM Kominfo No. 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio (Perubahan PM 33/2009) PM Kominfo No. 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Izin KRAP (Perubahan PM 34/2009)
Tidak lagi mempersyaratkan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian) 14
PENGEMBANGAN PERIZINAN ONLINE Next e-Licensing Download SPP (Big User)
Historical status izin dan SPP (Big User)
Online permohonan baru ISR Micro.Link (Big User) Download SPP (online) oleh UPT
15
Machine-to-Machine
interface
interface
PERIZINAN MACHINE-TO-MACHINE (M2M) INTERFACE
Perizinan yang dapat menghubungkan antarmuka (interface) sistem perizinan Ditjen SDPPI dengan antarmuka sistem dari pengguna layanan Mengurangi campur tangan manusia Mempermudah dan mempercepat proses perizinan dengan akurasi data yang tinggi
Tanggal 19 Mei 2015 telah diresmikan dan di implementasikan layanan M2M untuk 6 operator telekomunikasi besar khusus nya untuk frkuensi Microwave Link.
16
Sarana Koordinasi dan Pengaduan Optimalisasi Fungsi Contact Center SDPPI 021-30003100
Pusat Pelayanan Perizinan Terpadu Perizinan ISR Sertifikasi Operator Radio
021-30003111
Sertifikasi Perangkat Pengujian Perangkat
[email protected]
www.postel.go.id
17
III. KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO
18
Peran Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Simplified National Spectrum Management System
“Spectrum monitoring serves as the eyes and ears of the spectrum management process. It is necessary in practice because in reality, authorized use of the spectrum does not ensure that it is being used as intended” (Spectrum Monitoring Handbook; ITU, 2011) Untuk mencapai pengelolaan SFR yang paling optimal, monitoring SFR adalah suatu hal yang esensial untuk dilakukan karena monitoring SFR merupakan mata sekaligus telinga yang melihat kondisi riil pemanfaatan SFR di lapangan, sebagai input untuk pengambilan keputusan selanjutnya dalam tahapan-tahapan pengelolaan SFR.
Sumber : Spectrum Monitoring Handbook (ITU, 2011)
19
SMFR sebagai bagian dari Sislada SFR PM Kominfo No. 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Infrastruktur Sistem Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekueni Radio Sislada SFR : Sistem Pengelolaan Sumber Daya Spektrum Frekuensi Radio
SMFR : Sistem Monitoring Frekuensi Radio Stasiun Monitor Bergerak HF-VHF-UHF dan SHF Stasiun Monitor Tetap Stasiun Tetap LF-HF Stasiun Tetap VHF-UHF
SIMF : Sistem Informasi Manajemen Frekuensi Radio
PMN : Pusat Monitoring Nasional Fungsi PMN : mengintegrasikan semua infrastruktur Stasiun Monitor Tetap dan Stasiun Monitor Bergerak yang dibangun di semua wilayah Indonesia secara fungsional dengan SIMF. 20
21
JUMLAH DAN CAKUPAN SMFR TERHADAP JUMLAH KABUPATEN/KOTA JENIS STASIUN
JUMLAH / LUAS CAKUPAN
1
Stasiun Tetap MonDF HF Di 5 UPT
5 (Cakupan seluruh Indonesia)
2
Stasiun Tetap MonDF V-UHF Di 10 UPT
10 (34 Kab/Kota)
3
Stasiun Tetap Mon V-UHF di 6 UPT
13 (14 Kab/Kota)
4
Stasiun Bergerak Mon H-UHF
2
5
Stasiun Bergerak DF V-UHF
2
6
Stasiun Bergerak MonDF H-UHF
28
Tahun 2014 Pembangunan Stasiun Bergerak di 4 UPT : Ternate, Merauke, Kendari, Banten Tahun 2015 Rencana Pembangunan 1 unit Stasiun Bergerak di UPT Jakarta dan 2 Stasiun Fixed V-UHF di Jogjakarta dan Palembang 22
SMFR merupakan infrastruktur utama 37 UPT Monfrek di seluruh Indonesia
St. Tetap HF
St. Tetap HF
St. Tetap V-UHF
Sesuai ketentuan PM 18/2011, pembangunan SMFR dimulai tahun 2009 dan seharusnya selesai di 2013. Namun, dikarenakan pertimbangan ketersediaan anggaran, baru akan diselesaikan di tahun 2015
23
Arah Perangkat Pengukuran HF Monitoring - DF
VU Monitoring - DF Transportable V-UHF Mon
VU Monitoring
Mobile Monitoring DF 2016 -2019
2009-2014 24
Target Pembangunan SMFR Transportable Tahun 2016-2019 Kab/Kota
Tahun
25
Gambaran Umum Aspek yang menjadi pertimbangan Pembangunan SMFR : 1. Kebutuhan perangkat SMFR di UPT 2. Kesiapan dan ketersediaan SDM UPT (Dalfrek) 3. Coverage area kemampuan perangkat SMFR 4. Wilayah kerja UPT (Kab./kota) 5. Sebaran pengguna frekuensi di seluruh wilayah Indonesia.
26
IV. KEBIJAKAN BIDANG STANDARISASI
27
REGULASI STANDARDISASI Tahun
Perdirjen Permen SNI
Jumlah
2010
10
1
0
11
2011
7
1
7
15
2012
-
17
5
22
2013
-
16
23
39
2014
-
19
6
25
2015*
-
5
5
10
28
PENERBITAN SERTIFIKAT PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TOTAL SERTIFIKAT YANG DITERBITKAN • Tahun 2010 = 5.011 • Tahun 2011 = 5.348
6000
5000
4000 2010
• Tahun 2012 = 5.621 • Tahun 2013 = 5.820 • Tahun 2014 = 6.465
2011
3000
2012 2013
2000
2014
1000
0 Baru
Perpanjangan
Revisi
Perpanjangan & Revisi
29
TANTANGAN BIDANG STANDARDISASI Meningkatkan kapabilitas industri telekomunikasi domestik Penghematan terhadap konsumsi energi – Green ICT Layanan Prima bidang sertifikasi alat dan perangkat telematika
Harmonisasi standar dengan berbagai peraturan Tren konvergensi TIK Kesadaran masyarakat akan pentingnya standar Perkembangan standar teknologi
30
V. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK TELEKOMUNIKASI ( CSR DITJEN SDPPI)
31
HASIL PENELITIAN 2007-2014 1.
Perangkat Base Station dan Access Point Wimax IEEE 802.16 (Broadband Wireless Access (BWA)) 2. Perangkat Base Station LTE Release 8 (Broadband Wireless Access /BWA) 3. Prototipe Set Top Box DVB-T2 4. Prototipe Radio Komunikasi Maritim untuk Kebutuhan Nelayan 5. Prototipe Perangkat Lunak Penapis Konten Negatif 6. Perancangan Layer Fisik Small Cell LTE Berbasis Software Define Radio (SDR) 7. Pengembangan Active integrated Antenna (AIA) Multiple Input Multiple Output (MIMO) 8. Sistem eHealth Smart Card untuk Data Rekam Medis Elektronik 9. Sistem Antena Reconfigurable Beamsteerable dan Friendly Environment Dengan Struktur Stripmikro Untuk Piranti Komputasi Bergerak LTE-Advanced 10. Perancangan Dan Implementasi Sistem Verifikasi Sidik Jari Pada Perangkat Reader Mandiri ISO/IEC 14443 11. Pengembangan Sistem Monitoring dan RF Sensor 32
BWA Baseband Chipset BWA Access Point
BWA Base Station dan Outdoor Modem
Radio Komunikasi Nelayan 33
VI. PROGRAM KERJA TAHUN 2016
34
RENCANA KERJA TA 2016
No
Program Kerja
1
Pembangunan mobile broadband
SASARAN DAN MANFAAT MASSIVE BAGI NEGARA DAN MASYARAKAT
MASUK DALAM KORIDOR NO. BERAPA (1-6)
Estimasi Unit Kerja Penanggung Kebutuhan Jawab Anggaran ( Rp )
1
infrastruktur termasuk 4G : a. Evaluasi Pita Frekuensi 450 MHz untuk Keperluan Meningkatkan utilitas pita frekuensi 450 Layanan 4G/5G Mhz untuk keperluan layanan pita lebar b. Implementasi Tahap ke-2 migrasi 2G menjadi Mobile Broadband
Meningkatkan utilitas pita frekuensi 800 MHz dan 900 MHz untuk keperluan layanan pita lebar
c. Kajian percepatan implementasi LTE di pita Digital Meningkatkan utilitas pita frekuensi 700 Dividend 700 MHz MHz untuk keperluan layanan pita lebar
Tersedianya Tambahan Spektrum Frekuensi Radio untuk Mobile Broadband yang Dapat meningkatkan kecepatan akses internet yang dapat diterima oleh d. Kegiatan seleksi 1 blok 30 MHz 2,3 GHz nasional masyarakat sesuai dengan IBP yaitu untuk Target Kecepatan Pita Lebar Akses Begerak Tahun 2016- 2019 Untuk Daerah Perkotaan 1 Mbps Perdesaan 512 kbps
615.4
Ditjen SDPPI
634.0
Ditjen SDPPI
589.6
Ditjen SDPPI
1.355.0
Ditjen SDPPI
35
RENCANA KERJA TA 2016
No
Program Kerja
e. Perpanjangan izin blok 1 pita 2,1 GHz untuk 4 operator
2
SASARAN DAN MANFAAT MASSIVE BAGI NEGARA DAN MASYARAKAT
MASUK DALAM KORIDOR NO. BERAPA (1-6)
Tersedianya Spektrum Frekuensi Radio untuk Mobile Broadband yang Dapat meningkatkan kecepatan akses internet yang dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan IBP untuk Target Kecepatan Pita Lebar Akses Begerak Tahun 2016 2019 Untuk Daerah Perkotaan 1Mbps Perdesaan 512 kbps
Estimasi Unit Kerja Penanggung Kebutuhan Jawab Anggaran ( Rp )
1.022.0
Ditjen SDPPI
359,5
Ditjen SDPPI
b. Analisis informasi frekuensi internasional layanan Terpeliharanya filing satelit Indonesia dalam database frekuensi internasional ITU (Master satelit (BRIFIC Space Service)
357,03
Ditjen SDPPI
c. Penyelenggaraan pertemuan koordinasi satelit dengan administrasi telekomunikasi negara-negara anggota ITU
1.484,4
Ditjen SDPPI
Filling Satelit
a. Perencanaan pendaftaran dan notifikasi filing satelit Indonesia
1 Terlaksananya pengelolaan filing satelit Indonesia yang terdaftar di ITU pada slot orbit 118 BT, 123 BT, 146 BT dan 150.5 BTsesuai dengan ketentuan Radio Regulation
International Frequency Registration) dari potensi interferensi filing satelit negara lain Terciptanya harmonisasi penggunaan frekuensi filing satelit nasional dengan filing satelit negara lain untuk menghindari terjadinya harmful interference dalam operasional satelit
36
RENCANA KERJA TA 2016
No
Program Kerja
SASARAN DAN MANFAAT MASSIVE BAGI NEGARA DAN MASYARAKAT
MASUK DALAM KORIDOR NO. BERAPA (1-6)
Estimasi Kebutuhan Anggaran ( Rp )
Unit Kerja Penanggung Jawab
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
3 Percepatan layanan (Machine to machine)
Peningkatan Pelayanan perizinan yang cepat akurat, dan efisien
1
a. Penyusunan Pedoman Pelayanan Perizinan - Terwujudnya Pelayanan Perizinan Frekuensi Radio melaui antar muka mesin (machine to machine Frekuensi Radio melaui antar muka mesin interface) secara efektif dalam rangka percepatan (machine to machine interface)
365,5
Ditjen SDPPI
380,7
Ditjen SDPPI
963,8
Ditjen SDPPI
proses perizinan menjadi 14 hari kerja
- Perbaikan kualitas teknis database SIMS pengguna b. Koordinasi Pemutakhiran Data Untuk Dinas Satelit Dalam Rangka Implementasi PM Kominfo dinas satelit sehingga menjadi database yang 100% valid No. 4 Tahun 2015 4 Penanganan Piutang
Pelimpahan piutang BHP Frekuensi Radio kepada KPKNL
6
Terselesaikannya Piutang BHP Frekuensi Radio sesuai peraturan perundangan yang berlaku
5 Sistem Monitoring Frekuensi Radio
3
a. Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) Transportable
Terbangunnya Sistem Monitoring Frekuensi Radio transportable di 5 UPT (UPT Nangroe Aceh Darussalam, Batam, Pontianak, Samarinda, dan Tahuna)
b. Pembangunan Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) bergerak
Terbangunnya Sistem Monitoring Frekuensi Radio bergerak (Sts monitor bergerak) di 6 UPT (Nangroe Aceh Darussalam, Palembang, Semarang, Pontianak, Mamuju, dan Sorong)
Ditjen SDPPI 29.782,86
Ditjen SDPPI 42.073,65
37
RENCANA KERJA TA 2016
No
Program Kerja
(1) (2) 6 Penanganan Gangguan Penggunaan
SASARAN DAN MANFAAT MASSIVE BAGI NEGARA DAN MASYARAKAT
MASUK DALAM KORIDOR NO. BERAPA (1-6)
(3)
(4) 5
Spekfrekrad Penanganan Gangguan dan Penegakan Hukum Menghentikan gangguan frekuensi radio pada layanan telekomunikasi umum maupun khusus seperti layanan navigasi penerbangan, maritime serta dinas komunikasi lainnya.
Estimasi Kebutuhan Anggaran ( Rp ) (5)
6.396,70
Unit Kerja Penanggung Jawab (6)
Ditjen SDPPI
Menghilangkan potensi terjadinya kecelakaan penerbangan, maritime yang diakibatkan oleh gangguan komunikasi.
7 Penegakkan Hukum Penggunaan Perangkat
5
Telekomunikasi dan Informatika Penertiban Alat dan Perangkat Telekomunikasi Menegakkan peraturan standardisasi alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk Secara Terpadu diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia
Ditjen SDPPI 1.642,49
-Memberikan perlindungan terhadap konsumen/masyarakat terhadap legalitas atas alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakannya. - Memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dari pemalsuan alat/perangkat yang masuk dari luar negeri. -Meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
38
RENCANA KERJA TA 2016
No
Program Kerja
SASARAN DAN MANFAAT MASSIVE MASUK DALAM KORIDOR NO. BERAPA Estimasi Kebutuhan Unit Kerja Penanggung (1-6) BAGI NEGARA DAN MASYARAKAT Anggaran ( Rp ) Jawab
(1) (2) (3) TKDN Perangkat Telekomunikasi 8 Monitoring dan Evaluasi Penerapan TKDN Memanfaatkan momentum trend Perangkat Telekomunikasi teknologi 4G dengan mewajibkan Local Content pada perangkat 4G yang masuk ke indonesia sebesar minimal 20% pada perangkat Subscriber Station dan 30% pada perangkat Base Station. Sehingga dapat menciptakan ekosistem Industri yang dapat menyerap Tenaga Kerja lokal, meningkatkan SDM serta meningkatkan ekonomi Indonesia Radio Keselamatan Nelayan 9 Pengembangan Perangkat produksi dalam Menyediakan 1 prototype radio nelayan negeri pendukung kegiatan nelayan desain dalam negeri yang dilengkap dengan tranduser ultrasonik, untuk meningkatkan produktivitas nelayan dengan memberikan info tempat berkumpulnya ikan dan topografi dasar perairan (Fish Finder) Program Regulasi dan Kebijakan 10 Kebijakan dan Regulasi Standar Pos dan Informatika (sebagai acuan teknis pengujian perangkat telekomunikasi di Balai Pengujian)
Tersedianya standar alat dan perangkat Informatika yang mendukung kemandirian teknologi nasional di bidang wireless broadband yang berorientasi lingkunbgan Green ICT
(4)
(5)
(6)
1
422,06
SDPPI
2
1.000
SDPPI
5
6.556
SDPPI
39
TERIMA KASIH
40
