Karya Ilmiah
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR REKSADANA AKIBAT WANPRESTASINYA PT. DANAREKSA (PERSERO)
Oleh :
ROIDA NABABAN
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN FAKULTAS HUKUM MEDAN 2010
KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkatnya yang melimpah dan kemurahan kasih-Nya memberikan kesehatan, kasih sayang dan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Penulisan Karya Ilmiah ini dengan judul : “PERLINDUNGAN
HUKUM
INVESTOR
REKSADANA
AKIBAT
WANPRESTASINYA PT. DANAREKSA (PERSERO)” Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ......................................................................................................i DAFTAR ISI....................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................................................. 1 B. Perumusan Masalah ...................................................................................... 6 C. Tujuan Penulisan........................................................................................... 6 D. Manfaat Penulisan......................................................................................... 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian ............................................................. 8 1. Pengertian Perjanjian .............................................................................. 8 2. Asas –asas Perjanjian............................................................................ 10 3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian ........................................................... 12 B. Tinjauan Tentang Reksa Dana di Pasar Modal........................................... 14 1. Pengertian Reksa Dana ......................................................................... 14 2. Karakteristik Reksa Dana ..................................................................... 18 3. Jenis Reksa Dana .................................................................................. 19 4. Tujuan Investasi Reksa Dana................................................................ 22 C. Tinjauan Tentang Umum Investor .............................................................. 22 1. Pengertian Investor ............................................................................... 22 2. Jenis-jenis Investor................................................................................ 23 3. Syarat-syarat Investor ........................................................................... 24 D. Tinjauan Tentang Wanprestasi 1. Pengertian Wanprestasi......................................................................... 26 2. Syarat-syarat Dapat Dikatakan Wanprestasi......................................... 26 3. Jenis Wanprestasi.................................................................................. 27 ii
BAB III PEMBAHASAN A. Perlindungan Hukum Investor Reksadana Akibat Wanprestasinya PT. DANAREKSA (Persero)...................................................................... 29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ................................................................................................. 45 B. Saran ........................................................................................................... 57 Daftar Pustaka............................................................................................................... 47
iii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di dalam penjelasan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa tujuan pasar modal adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan disisi lain pasar modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Hal ini sesuai dengan tujuan dasar rencana pembangunan berkelanjutan yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan rakyat. Pasar modal di Indonesia masih tergolong baru sebagaimana umumnya pasar modal di negara yang sedang berkembang terutama apabila dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara yang sudah maju. Jumlah investor domestik Indonesia juga masih terhitung sedikit. Masyarakat Indonesia belum mengenal manfaat
1
melakukan investasi dalam pasar modal, meskipun pasar modal seharusnya menjadi alternatif utama dalam investasi.1 Pasar modal akan menjembatani hubungan antara pemilik dana atau investor dengan yang akan menggunakan dana atau Emiten (perusahaan). Investor akan menggunakan instrumen pasar modal untuk keperluan investasi portofolionya dengan tujuan untuk memaksimalkan penghasilan. Instrumen pasar modal terbagi atas dua kelompok besar, yaitu instrumen kepemilikan (equity) seperti saham, dan instrument utang seperti obligasi. Disamping saham dan obligasi, pasar modal juga memiliki instrumen lain seperti Reksadana, Sekuritas Kredit, dan Waran.2 Pasar modal tidak berdiri sendiri melainkan dijalankan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pasar modal antara lain3: 1. Otoritas pasar modal, Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan/Menteri Keuangan; 2. Bursa Efek; 3. Emiten; 4. Perusahaan Efek yang terdiri dari Underwriter atau Penjamin Emisi Efek (PEE), broker atau Perantara Pedagang Efek (PPE), dan Manajer Investasi (MI); 5. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP); 6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP); 7. Lembaga Penunjang Pasar Modal (LPPM), yang terdiri dari Kustodian, Wali Amanat, dan Biro Administrasi Efek (BAE); 8. Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM), antara lain Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, dan Perusahaan Penilai (Appraisal); 1
Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya. 2006. Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal. Seri Pengetahuan Pasar Modal. Jakarta: Prenada Media Group, hlm.1. 2 Ibid 3 Abi Hurairah Moechdie & Haryajid Ramelan, Gerbang Pintar Pasar Modal, (Jakarta: Capital Bridge Advisory)., hlm. 49.
2
9. Investor, yang terdiri dari investor perorangan atau individual dan investor institusi atau lembaga. Investasi dalam pasar modal dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dapat dilakukan melalui investasi portofolio, yaitu dengan membeli instrumen-instrumen di pasar modal. Dalam hal ini, investor tidak berkepentingan untuk menjalankan usaha dari perusahaan dimana ia menanamkan modalnya dalam bentuk saham dan obligasi, tapi lebih berkepentingan kepada laba dan dividen dari saham tersebut atau bunga obligasi. Selain investasi portofolio juga ada investasi langsung, yaitu investor terlibat dalam pendirian suatu perusahaan. Dalam hal ini, investor berkepentingan dalam menguasai dan menjalankan langsung usaha investasinya.4 Reksadana merupakan suatu alternatif baru bagi investor dalam berinvestasi. Reksadana PT dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mulai Pasal 18 sampai dengan Pasal 29.5 Pasal 21 UUPM menyebutkan bahwa, Pengelolaan Reksadana, baik yang berbentuk perseroan maupun yang berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Reksadana mulai dikenal pertama kali di Belgia pada tahun 1822, yang berbentuk Reksadana tertutup (closed end fund). Reksadana tersebut diciptakan untuk
4 5
Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya. Op. Cit., hlm. 3. Indonesia, Undang-Undang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995.
3
para investor kaya yang ingin berpartisipasi dalam portofolio utang-utang pemerintah yang ingin memiliki keuntungan tinggi.6 Sebagai salah satu jenis efek dalam berinvestasi, reksadana mempunyai ciriciri yang unik apabila dibandingkan dengan jenis-jenis investasi lainnya. Dalam reksadana para investor membeli penyertaan atas kumpulan-kumpulan efek yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sudah ahli, dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dana investor digunakan oleh Manajer Investasi untuk mengelola portofolio investasi efek, untuk memperoleh keuntungan yang kemudian hasil keuntungan tersebut didistribusikan kembali kepada investor. Namun, Manajer Investasi
yang
diberi
kewenangan
untuk
mengelola
dana
hanya
dapat
menginvestasikan kembali dana-dana tersebut dalam bentuk portofolio efek yang telah disepakati sebelumnya dan diizinkan oleh BAPEPAM-LK. Jadi, disini Manajer Investasi adalah sebagai pengelola sekuritas, yaitu membeli dan menjual efek-efek yang diterbitkan perusahaan lain guna kepentingan investor.7 Manajer Investasi adalah pihak yang mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.8 Peranan Manajer Investasi sangat penting dalam mengelola reksadana di pasar modal dan
6
Munir Fuady, Pasar Modal Modern Cetakan ke-1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm 106. 7 Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Op. cit., hlm.4. 8 Ibid
4
merupakan perusahaan efek yang memberikan jasa pengelolaan portofolio efek nasabah dengan memperoleh imbalan dihitung berdasarkan perseroan tertentu dari nilai dana yang dikelolanya.9 Mengingat dalam pengelolaan investasi reksadana dilakukan oleh Manajer Investasi maka usaha jasa ini dapat digolongkan sebagai bisnis kepercayaan. Dengan demikian diperlukan adanya persyaratan kejujuran dan integritas moral yang tinggi dari pelakunya di dalam melaksanakan amanat investor. Hilangnya kepercayaan investor berarti hilangnya peluang bisnis perusahaan reksadana bahkan lebih dari itu dapat merusak tatanan tujuan dan sistem pasar modal itu sendiri. Di sinilah dituntut profesionalisme Manajer Investasi yang harus menimbulkan kepercayaan pemodal. Di
dalam
reksadana
juga
ada
kemungkinan-kemungkinan
kerugian
dikarenakan tidak diberikannya informasi mengenai perkembangan usaha reksadana. Manajer investasi dari reksadana ini lalai memberi tahu perkembangan dana yang ditanamkan pada berbagai investasi reksadana. Akibatnya ketika terjadi keadaan yang merugikan investasi tersebut, investor tidak mengetahuinya, sehingga investor tidak melakukan tindakan yang dapat menyelamatkan investasinya, misalnya dengan menarik dananya dari reksadana.10 Akibatnya investor mengalami kerugian. Namun dalam hal ini investor tidak dapat meminta penyelesaian hukum terhadap kelalaian yang dilakukan Manajer Investasi tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada ketentuan hukum yang mengatur 9
Ibid Hadisoeprapto, Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan, (Yogyakarta: Liberty, 1996), hlm. 53. 10
5
tentang sanksi bagi manajer investasi yang lalai memberi informasi kepada investor. Dengan kata lain investor berada dalam keadaan tidak terlindungi. Dari alasan-alasan dan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik mengambil judul PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR REKSADANA AKIBAT WANPRESTASINYA PT. DANAREKSA (PERSERO). B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi perumusan masalah yang akan dibahas dalam Penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana perlindungan hukum investor reksadana akibat wanprestasinya Manajer Investasi?
C. Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan penulisan dari penyusunan tersebut, yakni : 1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap investor reksadana PT. Danareksa.
D. Manfaat Penulisan 1. Secara Teoritis Memberikan pemahaman kepada para investor baru yang akan memulai berinvestasi saham pada pasar modal ataupun kepada investor yang sudah
6
berinvestasi saham tentang tindakan Manajer Investasi yang dapat merugikan mereka. Sehingga para investor dapat melakukan pengawasan terhadap investasi mereka yang dikelola oleh Manajer Investasi. Secara teori juga akan membantu para investor untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang mereka dapatkan ketika berinvestasi saham di pasar modal. 2. Secara praktik Penulisan ini dapat memberi masukan kepada investor mengenai aspek resiko adanya wanprestasi dalam reksadana serta bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan reksadana.
7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian 1. Pengertian Perjanjian Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang persetujuan tersebut dalam itu.”11 Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.”12 Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”13 Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat
11
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005. hlm. 458. 12 Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 363. 13 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook)
8
istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.14 R. Subekti mengemukakan perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”15 Menurut Salim HS, Perjanjian adalah "hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.”16 Dari pengertian-pengertian di atas dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang tercantum dalam kontrak, yaitu17: 1. Adanya hubungan hukum 2. Adanya subjek hukum 3. Adanya prestasi 4. Di bidang harta kekayaan Perjanjian merupakan sumber terpenting dalam suatu perikatan. Menurut Subekti, Perikatan adalah “suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua 14
Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, PT. Alumni Bandung. 2005, hlm. 89. 15 Salim MS, Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. hlm. 27. 16 Ibid 17 Ibid
9
pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu”. Perikatan dapat pula lahir dari sumber-sumber lain yang tercakup dengan nama undang-undang. Jadi, ada perikatan yang lahir dari “perjanjian” dan ada perikatan yang lahir dari “undang-undang”. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi ke dalam perikatan yang lahir karena undang-undang saja dan perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang (Pasal 1352 KUH Perdata).18 Sementara itu, perikatan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang dapat lagi dibagi kedalam suatu perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperoleh dan yang lahir dari suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum (Pasal 1353 KUH Perdata).19 2. Asas-Asas Perjanjian Asas hukum itu umumnya tidak berwujud peraturan hukum yang konkrit, tetapi merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif. Oleh karena itu maka asas hukum tersebut bersifat umum atau abstrak. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut20: 1. Asas konsensualisme (consensualisme) Pada mulanya suatu kesepakatan atau perjanjian harus ditegaskan dengan sumpah. Namun pada abad ke-13 pandangan tersebut telah dihapus oleh gereja21. 18
Ibid. Ibid. 20 Dikutip dari: http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian/, Wibowo Tunardy, Jurnal Hukum, diakses 17 Juli 2013 19
10
Kemudian terbentuklah paham bahwa dengan adanya kata sepakat di antara para pihak, suatu perjanjian sudah memiliki kekuatan mengikat. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai syarat sahnya suatu perjanjian. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa terhadap asas konsensualisme terdapat pengecualian. Yaitu dalam perjanjian riil dan perjanjian formil yang mensyaratkan adanya penyerahan atau memenuhi bentuk tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang.22 2. Asas kekuatan mengikat (pacta sunt servanda) Bahwa masing-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian harus menghormati dan melaksanakan apa yang telah mereka perjanjikan dan tidak boleh melakukan perbuatan yang menyimpang atau bertentangan dari perjanjian tersebut. 3. Asas kebebasan berkontrak Asas kebebasan berkontrak berarti setiap orang menurut kehendak bebasnya dapat membuat perjanjian dan mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Namun kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. 4. Asas keseimbangan Menurut Herlien Budiono, asas keseimbangan adalah suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam KUH Perdata yang berdasarkan pemikiran 21
Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT. Citra Aditya, 2010., Hlm. 29. 22 Ibid., Hlm. 30.
11
dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara piker bangsa Indonesia pada lain pihak.23 3. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengemukakan empat (4) syarat, yaitu24: 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum 3. Adanya suatu hal tertentu 4. Adanya sebab yang halal. Kedua syarat yang pertama disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Keempat syarat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut25: 1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak Syarat pertama dari sahnya suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Pernyataan secara diam-diam sering terjadi di dalam
23
Herlien Budiono, Op. Cit., Hlm. 33. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook). Op. Cit. 25 Salim H.S. Op. Cit., hlm. 33. 24
12
kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, seorang penumpang yang naik angkutan umum, dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur kemudian pihak kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantar penumpang sampai ke tempat tujuannya dengan aman. Dalam hal ini, telah terjadi perjanjian walaupun tidak dinyatakan secara tegas. 2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum Menurut 1329 KUH Perdata bahwa “setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”.26 Kecakapan bertindak adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Dimana perbuatan hukum ialah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Ada beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu: a. Orang yang belum dewasa b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang
membuat
perjanjian-perjanjian
tertentu.
Tetapi
dalam
perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum. 3. Adanya suatu hal tertentu Suatu hal dapat diartikan sebagai objek dari perjanjian. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu. Menurut Pasal 1332 KUH Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan bahwa “suatu 26
Ibid.
13
persetujuan itu harus mempunyai pokok suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya”.27 Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal barang kemudian dapat ditentukan atau dihitung. 4. Adanya sebab yang halal Di dalam undang-undang tidak disebutkan pengertian mengenai sebab (orzaak, causa). Yang dimaksud dengan sebab bukanlah sesuatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena alasan yang menyebabkan para pihak untuk membuat perjanjian itu tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan ialah jika isi perjanjian bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari uraian di atas, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian itu dibatalkan, namun, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Sementara itu, apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. B. Tinjauan Tentang Reksadana di Pasar Modal 1. Pengertian Reksadana Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 1 angka 27 bahwa Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun
27
Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook). Op. Cit.
14
dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.28 Reksadana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi, dan analisis dalam sebuah pasar modal. Hal ini dikarenakan Reksadana, termasuk yang dikenal di Indonesia baik yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) maupun Reksadana berbentuk Perseroan dikelola oleh Manajer Investasi yang mewakili para investor yang berpartisipasi dalam Reksadana.29 Reksadana merupakan suatu alternatif baru bagi para investor dalam berinvestasi. Reksadana yang ada di Indonesia berbentuk Reksadana Perseroan dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mulai Pasal 18 sampai dengan Pasal 29.30 Menurut Arys Ilyas secara umum, Reksadana dapat diartikan sebagai suatu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Dalam pengertian ini terkandung tiga unsur penting. Pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal (investor). Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio Efek. Ketiga, dana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi. Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut merupakan milik bersama dari para pemodal, dan Manajer 28
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Op. Cit., hlm. 7. 30 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Op. Cit 29
15
Investasi adalah pihak yang dipercayakan untuk mengelola atau menginvestasikan dana tersebut dalam Reksadana.31 Menurut M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya secara sederhana Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola Reksadana (Manajer Investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar modal. Investasi Reksadana bisa dikatakan relatif lebih konservatif, karena menghindari fluktuasi dan kerugian yang besar, namun jelas capital gain-nya tidak sama besarnya dengan saham, tetapi ada juga Reksadana yang investasinya semua ditempatkan pada instrumen saham.32 Menurut Asril Sitompul, Reksadana adalah diversifikasi investasi dalam portofolio yang dikelola oleh Manajer Investasi di perusahaan reksa dana.33 Definisi Reksadana yang diberikan oleh Walter Updegrave dalam bukunya “Investing in Mutual Funds” adalah sebagai berikut:34 Mutual-fund (reksadana) adalah suatu perusahaan yang menghimpun uang dari pemodal seperti anda dan mempekerjakan seorang Manajer Investasi (biasanya disebut manajer portofolio atau manajer reksadana) untuk membeli saham, obligasi, surat-surat berharga, atau gabungan dari efek-efek tersebut dengan uang yang terkumpul itu. Apabila anda melakukan investasi di dalam reksadana, anda membeli saham yang mewakili sebagian dari kepemilikan efek dalam reksadana tersebut. 31
Gunawan Widjaja dan Almira Prajna Ramaniya, Op. Cit., hlm. 9. M. Irsan Nasarudin & Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana, 2010)., hlm. 156. 33 Asril Sitompul, Reksa Dana Pengantar dan Pengenalan Umum, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000 ), hlm. 1. 34 Ibid., hlm. 2 32
16
Dengan demikian, anda berhak atas bagian dari penghasilan dan keuntungan (atau kerugian) yang dihasilkan oleh efek tersebut. Dari defenisi di atas dapat ditarik beberapa unsur dari Reksadana. Menurut Asril Sitompul, unsur-unsur Reksadana adalah :35 1. Suatu perusahaan atau badan usaha 2. Himpunan dana dari para investor 3. Dana dikelola oleh Manajer Investasi 4. Dana diinvestasikan dalam berbagai jenis portofolio 5. Tujuan investasi untuk mendapatkan laba. Reksadana atau investment fund melakukan pooling (penghimpunan) dana pemodal untuk selanjutnya dibentuk suatu portofolio efek yang terdiri dari berbagai macam surat berharga yang berupa saham, obligasi, SBI, deposito berjangka, dan commercial papers.36 Menurut Munir Fuady, eksistensi Reksadana sangat membantu pihak investor, terutama pihak investor yang tidak mempunyai banyak waktu, skill dalam menganalisa mengenai pembelian saham di pasar modal. Dalam hal demikian, seorang investor cukup memberikan sejumlah uang untuk dikelola oleh Manajer Investasi yang memang sudah professional untuk itu.37
35
Ibid., hlm. 3 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya. Loc. Cit. 37 Munir Fuady, Op.cit. hlm 106. 36
17
2. Karakteristik Reksadana Karakteristik reksadana sangat penting diketahui oleh para investor, sebagai acuan sebelum berinvestasi pada reksadana ini, dengan demikian para investor lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan berinvestasi pada reksadana ini serta agar para investor dapat menjalankan investasinya dengan baik dan benar. Reksadana mempunyai 5 (lima) karakteristik, yaitu:38 1. Kumpulan dana dan pemilik, dimana pemilik reksadana adalah berbagai pihak yang menginvestasikan atau memasukkan dananya ke reksadana dengan berbagai variasi. Artinya, investor dari reksadana dapat perorangan dan lembaga dimana pihak tersebut melakukan investasi ke reksadana sesuai dengan tujuan investor tersebut. 2. Diinvestasikan kepada efek yang dikenal dengan instrumen investasi. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat tersebut diinvestasikan ke dalam instrumen investasi seperti rekening koran, deposito, surat utang jangka pendek, surat utang jangka panjang seperti Obligasi dan efek saham maupun efek yang berisiko tinggi seperti opsi, future dan sebagainya. 3. Reksadana tersebut dikelola oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi ini dapat diperhatikan dari dua sisi yaitu sebagai lembaga dan sebagai perorangan.
38
Adler Haymans Manurung, Reksa Dana Investasiku, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2007), hlm. 2-5
18
4. Reksadana merupakan instrumen investasi jangka menengah dan panjang. Karakteristik keempat ini merupakan karakteristik yang tidak tertulis secara jelas tetapi merupakan karakteristik yang tersirat dari konsep tersebut. 5. Reksadana merupakan produk investasi yang berisiko. Berisikonya reksadana karena oleh instrumen investasi yang menjadi portofolio reksadana tersebut, dan pengelola reksadana (Manajer Investasi) yang bersangkutan. Berisikonya reksadana karena harga instrumen portofolionya yang berubah setiap waktu. 3. Jenis-Jenis Reksadana Hal yang penting bagi investor sebelum melakukan investasi pada reksadana adalah jenis-jenis reksadana, karena investor harus sudah mengetahui jenis reksadana apa yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan investasinya.39 Di Indonesia perusahaan yang menyelenggarakan reksadana ini belum banyak dan juga belum begitu popular. Di dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh Bapepam juga tidak ditemukan jenis-jenis reksadana, seperti yang akan dibahas berikut ini. Undang-undang Pasar Modal hanya menyinggung sedikit tentang adanya reksadana terbuka dan reksadana tertutup, namun tanpa penjelasan lebih lanjut, terutama mengenai reksadana tertutup yang tidak diketemui penjelasannya.
39
Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern, Edisi Revisi 2, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009 ), hlm. 68.
19
Dari sisi peraturan Bapepam-LK, reksadana Indonesia dibagi dalam 4 (empat) jenis kategori, dimana penggolongan jenis reksadana ini memang berdasarkan kategori instrumen di mana reksadana melakukan investasi, yaitu:40 1. Reksadana Pasar Uang (RDPU) Reksadana Pasar Uang didefinisikan sebagai reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang. Efek pasar uang sendiri didefenisikan sebagai efek-efek utang yang berjangka kurang dari satu tahun. Secara umum, instrumen atau efek yang masuk dalam kategori ini meliputi Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi serta efek utang lainnya dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Reksadana Pasar Uang merupakan reksadana dengan tingkat risiko paling rendah. Tujuan investasi RDPU umumnya untuk perlindungan kapital dan juga untuk menyediakan likuiditas yang tinggi sehingga jika dibutuhkan, kita dapat mencairkannya setiap hari kerja dengan risiko penurunan nilai investasi yang hampir tidak ada. 2. Reksadana Pendapatan Tetap (RDPT) Reksadana Pendapatan Tetap (RDPT) adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat utang. Efek bersifat utang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, dan instrumen lainnya. 40
Ibid. hlm. 68-75
20
Umumnya RDPT memberikan pembagian keuntungan berupa uang tunai (dividen) yang dibayarkan secara teratur, misalnya 3 bulanan, 6 bulanan atau tahunan. Pembagian keuntungan ini mirip pembayaran bunga deposito yang dapat dianggap sebagai pendapatan rutin untuk kebutuhan tertentu. 3. Reksadana Saham (RDS) Reksadana Saham (RDS) adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham). 4. Reksadana Campuran (RDC) Tidak seperti RDPU, RDPT, dan RDS yang mempunyai batasan alokasi investasi yang boleh dilakukan, Reksadana Campuran (RDC) dapat melakukan investasinya baik pada efek utang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Per defenisi, RDC adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya (alokasi) tidak termasuk dalam kategori RDPT dan RDS. Melihat fleksibilitas baik dalam pemilihan jenis investasinya (saham atau obligasi atau deposito atau efek lainnya) serta komposisi alokasinya, RDC dapat berorientasi ke saham, ke obligasi atau bahkan ke pasar uang tergantung pada kondisi pasar dengan melakukan aktivitas trading, atau sering juga disebut usaha melakukan market timing. Market timing memang merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan hasil investasi dan atau menurunkan risiko.
21
4. Tujuan Investasi Reksadana Adapun yang menjadi tujuan investasi reksadana adalah 41: 1. Growth fund, yaitu Reksadana yang menekankan pada upaya mengejar pertumbuhan nilai reksadana. Reksadana jenis ini biasanya mengalokasikan dananya pada saham.
2. Income fund, yaitu Reksadana yang mengutamakan pendapatan konstan. Reksadana jenis ini mengalokasikan dananya pada surat utang atau obligasi.
3. Safety fund, yaitu Reksadana yang lebih mengutamakan keamanan daripada pertumbuhan. Reksadana jenis ini umumnya mengalokasikan dananya di pasar uang, seperti deposito berjangka, sertifikat deposito dan surat utang jangka pendek.
C. Tinjauan Umum Tentang Investor 1. Pengertian Investor Investor berasal dari Bahasa Inggris, yang dalam Bahasa Indonesia artinya adalah Penanam Modal.42 Investor yang dimaksud dalam ini artinya tidak sama dengan investor yang tertera dalam Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Karena Investor dalam Undang-Undang Penanaman Modal tersebut artinya adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Sedangkan, investor yang dimaksud dalam ini adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal pada produk investasi atau efek 41
Adek Suryani Lubis,: Akibat Hukum Wanprestasi Reksadana Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Investor (Studi Di BNI 46 Cab. Medan), (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 44., 42 Salim HS., Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 433.
22
reksa dana dimana investor tersebut menggunakan jasa penitipan kustodian melalui perbankan untuk menitipkan dana investor tersebut dan dana itu dikelola oleh Manajer Investasi yang akan menetukan jenis investasi apa yang akan digunakan. Arti investor secara mendasar adalah penanam uang atau modal; orang yang akan menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan.43 2. Jenis-Jenis Investor Ada tiga jenis investor dalam reksadana, yaitu44: 1. Risk Taker atau Risk Lover atau Risk Seeker, yaitu investor yang berani mengambil resiko, yaitu jika ingin untung besar harus berani mengambil resiko yang juga besar. Investor seperti ini berasal dari mantan pengusaha, atau mantan penjudi, atau mantan koruptor. Jenis investor Risk Taker sangat cocok ditawari Reksadana Saham. 2. Risk Averter atau Risk Aversion, yaitu investor yang takut merugi, yang berasal dari karyawan menengah ke bawah, pegawai negeri menengah ke atas, dan masyarakat menengah ke bawah. Jenis investor Risk Averter ini cocok ditawari Reksadana Pendapatan Tetap. Jenis investor Risk Averter tidak mengaharapkan keuntungan setinggi-tingginya, tetapi lebih senang keuntungan di atas deposito asalkan tetap aman dan tidak rugi.
43
Tri Kurnia Nurhayati, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Eska Media Press, 2005), hlm. 314. 44 Mohammad Samsul, Pasar Modal & Manajemen Portofolio, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 356.
23
3. Moderate Investor, yaitu investor yang menghendaki keuntungan yang sedang dengan risiko moderat, yaitu keuntungan di atas obligasi tetapi aman. Jenis moderate investor berasal dari kalangan artis, olahragawan, pegawai menengah ke atas, dan kalangan masyarakat menengah ke atas. Jenis moderate investor cocok ditawari Reksadana Campuran 3. Syarat-Syarat Investor Dari sisi peraturan dan kelengkapan administrasi ada 5 persiapan yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi investor reksadana antara lain45 : 1. Memenuhi syarat administrasi dasar yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Tanpa kedua dokumen ini, proses pembukaan rekening, pembelian dan penjualan reksa dana akan menjadi lebih sulit. 2. Mempersiapkan kondisi finansial dengan baik. Definisi baik tidaknya kondisi finansial adalah minimal: a. Memiliki dana cadangan minimal senilai 6-12 bulan pengeluaran b. Tidak memiliki angsuran mobil dan rumah yang nilainya lebih dari 30% pendapatan bulanan c. Tidak memiliki hutang kartu kredit/hutang konsumtif lainnya.
45
Dikutip dari http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2012/01/25persiapan-menjadi-investor-reksa-dana2012.html, Rudiyanto, Persiapan Menjadi Investor Reksa Dana 2012, diakses 16 Juli 2013, jam 10.20 WIB
24
3. Membuat perencanaan investasi yang komprehensif. Perencanaan yang komprehensif memiliki ciri-ciri antara lain memiliki kejelasan tentang APA tujuan investasi, BERAPA nilai tujuan yang harus dicapai, KAPAN tujuan tersebut harus mencapai dan BAGAIMANA strategi yang akan dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. 4. Menyiapkan strategi investasi reksadana yang sesuai dengan kemampuan finansial dan rencana investasi. Secara umum strategi investasi reksadana bisa dilakukan dengan: a. Investasi sekaligus di awal (Lumpsum Investment) b. Investasi berkala secara periodik (Cost Averaging) c. Investasi dengan mempertahankan komposisi investasi (Rebalancing and Diversification) d. Investasi dengan fokus pencapaian tujuan investasi (Dynamic Rebalancing and Averaging) 5. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita akan cara kerja reksadana, pemilihan reksadana yang berkinerja baik dan isu-isu terkait investasi reksadana itu sendiri. Hal ini bisa dilakukan dengan cara mengambil kursus investasi, belajar dari sumber-sumber yang kompeten seperti tabloid dan situs ataupun bisa bertanya langsung kepada Manajer Investasi.
25
D. Tinjauan Tentang Wanprestasi 1. Pengertian Wanprestasi Wanprestasi (default atau non fulfiment ataupun yang disebut juga dengan istilah breach of contract) adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.46 Dalam restatement of the law of contracts (Amerika Serikat) wnprestasi atau breach of contracts dibedakan menjadi dua macam, yaitu total breachts dan partial breachts. Total breachts artinya pelaksanaan kontrak tidak mungkin dilaksanakan, sedangkan partial breachts artinya pelaksanaan perjanjian masih mungkin untuk dilaksanakan.47 2. Syarat-Syarat Dapat Dikatakan Wanprestasi Debitur dapat dikatakan dalam keadaan wanprestasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi yaitu48: 1. Syarat meteriil, yaitu adanya kesengajaan berupa: a. Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain;
46
Salim H.S. Op. Cit., hlm 98-99. Ibid 48 Mirwan Syarief Bawazier, Tesis: Akibat Hukum Jika Debitor Wanprestasi Dalam Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. FIF Di Kota Pekalongan, (Semarang: Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro), hlm. 72. 47
26
b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tabu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian 2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Biasanya peringatan (sommatie) itu dilakukan oleh seorang juru sita dari Pengadilan, yang membuat proses verbal tentang pekerjaan itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat kawat, asalkan jangan sampai dengan mudah dipungkiri si debitur 3. Jenis-Jenis Wanprestasi Mariam Darus menyebutkan wujud dari tidak memenuhi perikatan (wanprestasi) terbagi tiga yaitu49: 1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, 2. Debitur terlambat memenuhi perikatan, 3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan. Sementara itu, R. Subekti menyebutkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam50: a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 49 50
Mariam Darus. Op. Cit., hlm. 23. Salim H.S. Op. Cit., hlm 99.
27
c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang waktu pelaksaanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi “tidak ditentukan”, perlu memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasi. Tetapi dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan.51
51
Lihat Pasal 1238 KUH Perdata bahwa “siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.
28
BAB III PEMBAHASAN A. Perlindungan Hukum Investor Reksadana Akibat Wanprestasinya PT. DANAREKSA (Persero) Reksadana merupakan suatu bentuk pemberian jasa yang didirikan untuk membantu investor yang ingin berpartisipasi dalam Pasar Modal tanpa adanya keterlibatan secara langsung dalam prosedur, administrasi dan analisis dalam sebuah pasar modal. Dalam membeli produk reksadana, setiap investor akan mendapatkan bukti satuan kepemilikan reksadana yang dinamakan dengan Unit Penyertaan atau saham. Dengan bukti Unit Penyertaan atau saham ini, investor dalam reksadana dapat dengan mudah menjual kembali reksadana tersebut atau dapat meminta laporan hasil pendapatan atas investasi portofolio reksadana yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Pengelola Reksa Dana “memutar” dana yang telah ditanamkan investor melalui Bank Kustodian, mengacu pada kebijakan portofolio investasi yang dijalankan perusahaan pengelola Reksa Dana tersebut. Pengelola Reksa Dana secara teratur melakukan pemantauan dan penyesuaian kebijakan portofolio investasinya dalam rangka memaksimalkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana tersebut.
29
Dalam melakukan investasi di Reksadana yang sangat diperlukan oleh Investor adalah apabila ia berkecimpung dalam Investasi Reksadana mereka akan mengharapkan mendapatkan perlindungan, kepastian dan penegakan hukum. Penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya. Penegakan hukum merupakan alat untuk menghasilkan kepastian dan perlindungan hukum bagi Investor, pemodal atau pihak-pihak lain di pasar modal secara umum. Kepastian dan perlindungan hukum menjadi barometer untuk menghasilkan kepercayaan pasar (market confidence), sehingga dapat membangun public trust yang menjadi ukuran hidup atau matinya pasar itu sendiri.52 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dari sasaran pembentukannya, maka ada beberapa hal yang ingin dicapai dalam pelaksanaannya, yaitu53: 1. Menciptakan kerangka hukum yang kokoh; 2. Meningkatkan transparansi dan menjamin perlindungan terhadap masyarakat pemodal; 3. Meningkatkan profesionalisme pelaku pasar modal sehingga dapat meningkatkan objektifitas, kewajaran dan efisiensi serta keterbukaan di pasar modal; 4. Menciptakan sistem perdagangan yang aman, efisien dan likuid; 5. Penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran rambu-rambu hukum di bidang pasar modal yang dilakukan oleh para pelaku pasar modal terkait, baik berupa sanksi
52
Dikutip dari http://ashibly.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html, Ashibly, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Reksadana, diakses 16Juli 2013. 53 Ibid.
30
administratif, perdata maupun pidana yang berkualifikasi pelanggaran atau kejahatan; 6. Penyediaan kesempatan berinvestasi bagi pemodal kecil. Seperti halnya wahana investasi lainnya, disamping mendatangkan berbagai peluang keuntungan, Reksadana pun mengandung risiko dimana risiko ini dapat timbul ketika perusahaan asuransi yang mengasuransikan kekayaan Reksadana tidak segera membayar ganti rugi atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti wanprestasi dari pihak-pihak yang terkait dengan Reksadana, pialang, bank kustodian, agen pembayaran (seperti tindak pidana penipuan, pengelabuan, manipulasi pasar, insider trading, praktek tanpa izin, dan lain-lain) atau bencana alam, yang dapat menyebabkan penurunan NAB Reksadana. Hak-hak investor sering kali tidak dapat dilaksanakan bahkan kerugian dalam pelaksanaan kegiatan usaha pasar modal. Kejadian seperti ini akan memunculkan masalah antara investor dengan perusahaan pasar modal yang diawali dengan pengaduan oleh investor terhadap perusahaan tersebut. Hal yang diadukan oleh investor harus dapat diselesaikan oleh perusahaan pasar modal tersebut dengan baik agar tidak berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan tersebut mauun investor. Penyelesaian sengketa antara investor dengan PT. Danareksa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau melalui BAPMI.
31
Perlindungan Hukum Investor Reksadana Akibat Wanprestasinya Manajer Investasi adalah sebagai berikut : 1. Perlindungan Hukum Melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) Lembaga BAPMI sudah berdiri sejak Agustus 2002. Tujuan pendirian BAPMI adalah untuk menyediakan wahana penyelesaian sengketa di luar pengadilan khusus di bidang pasar modal. Dengan jalur ini, para pendiri BAPMI berharap proses penyelesaian sengketa bisa berlangsung lebih cepat dan murah. Tentu, keputusannya tetap mengikat dan adil. BAPMI menangani sengketa hanya apabila diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa. Namun tidak semua persengketaan dapat diselesaikan melalui BAPMI, syaratnya adalah54: a. hanya mengenai persengketaan perdata para pihak sehubungan dengan kegiatan di bidang Pasar Modal, bukan merupakan perkara pidana dan administrasi, seperti manipulasi pasar, insider trading, dan pembekuan/pencabutan izin usaha; b. terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI; c. terdapat permohonan tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa kepada BAPMI; d. membayar biaya yang terdiri dari biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan dan komisi (fee). Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa BAPMI menyediakan 3 mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yakni Mediasi, Arbitrase dan Pendapat Mengikat. Di dalam menjalankan fungsinya
54
Ibid.
32
sebagai
lembaga
APS,
BAPMI
menjamin
profesionalitas,
netralitas
dan
independensinya.55 1. Mediasi Mediasi BAPMI adalah cara penyelesaian masalah melalui perundingan di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut Mediator. Mediator tidak memberikan keputusan atas masalah, mediator hanya fasilitator pertemuan guna membantu masing-masing pihak memahami perspektif, posisi dan kepentingan pihak lain sehubungan dengan permasalahan
yang
tengah
dihadapi
dan
bersama-sama
mencari
solusi
penyelesaiannya. Tujuan dari mediasi adalah dicapainya perdamaian di antara para pihak yang bermasalah. Biaya administrasi mediasi ini sama dengan pendapat mengikat, yakni Rp 1,6 juta untuk biaya pendaftaran dan Rp 5 juta untuk deposit pemeriksaan. Adapun imbal jasanya bisa dua macam. Pertama, berdasarkan jumlah yang disepakati dengan nilai minimal Rp 60 juta. Kedua, antara 0,16% hingga 0,6% dari nilai tuntutan yang timbul. 2. Pendapat Mengikat Ada kalanya para pihak dalam suatu perjanjian berbeda pendapat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian, misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas atau perubahan pada pelaksanaan perjanjian sehubungan dengan timbulnya keadaan baru. Secara material pada fase ini belum timbul sengketa, 55
Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), http://bapmi.org , Op.cit.
33
namun untuk menghindari permasalahan menjadi semakin membesar, para pihak meminta kepada pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli untuk memberikan pendapatnya atas persoalan itu agar tidak ada lagi penafsiran lain. Berdasarkan penjelasan itu, Pendapat Mengikat BAPMI adalah pendapat yang diberikan oleh BAPMI atas permintaan para pihak mengenai penafsiran suatu ketentuan yang kurang jelas di dalam perjanjian agar di antara para pihak tidak terjadi lagi perbedaan penafsiran yang bisa membuka perselisihan lebih jauh. Sesuai dengan namanya, pendapat ini bersifat final dan mengikat kepada para pihak. Setiap tindakan yang bertentangan dengan Pendapat Mengikat dianggap sebagai pelanggaran perjanjian. Berbeda dengan Mediasi dan Arbitrase yang dilakukan oleh Mediator/Arbiter BAPMI, pemberian Pendapat Mengikat dilakukan sendiri oleh BAPMI sebagai institusi, yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurus BAPMI secara kolektif. Oleh karena itu di dalam proses Pendapat Mengikat di BAPMI tidak mengenal penunjukan pihak ketiga yang dianggap netral dan ahli oleh para pihak, melainkan dengan sendirinya pihak ketiga yang dimaksud adalah Pengurus BAPMI. 3. Arbitrase Arbitrase
BAPMI
adalah
cara
penyelesaian
sengketa
dengan
cara
menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut Arbiter untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Keputusan yang dijatuhkan oleh Arbiter tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak, tidak dapat diajukan banding. 34
Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Arbitrase BAPMI pada hakekatnya mirip dengan Pengadilan, dan Arbiter dalam proses Arbitrase adalah layaknya hakim pada proses litigasi, yang membedakannya adalah: 1. Arbitrase merupakan pilihan dan kesepakatan para pihak yang bersengketa; 2. Proses Arbitrase baru dapat dilaksanakan setelah ada permohonan dari pihak yang bersengketa kepada BAPMI; 3. para pihak berhak menentukan apakah Arbiter akan berjumlah satu (Arbiter Tunggal) atau lebih (Majelis Arbitrase); 4. Para pihak bebas menentukan tempat Arbitrase; 5. Para pihak berhak memilih Arbiter; 6. Arbiter dipilih berdasarkan keahliannya; 7. Proses persidangan dilangsungkan menurut peraturan BAPMI; 8. Persidangan Arbitrase berlangsung tertutup untuk umum; 9. Putusan Arbitrase tidak mengenal preseden atau yurisprudensi; 10. Arbiter dapat mengambil keputusan atas dasar keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono), tidak semata-mata atas dasar ketentuan hukum; dan 11. Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan banding. Biaya proses penyelesaian melalui arbitrase di BAPMI memungut sejumlah imbal jasa. Saat ini, besarnya imbal jasa adalah antara 0,24% sampai 8% dari nilai tuntutan. 2. Perlindungan Hukum Melalui Pengadilan a. Tahap Pemeriksaan Oleh Bapepam Dalam rangka pemeriksaan, Bapepam dapat meminta keterangan dan atau konfirmasi, serta memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain dari pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal dan atau peraturan pelaksanaannya ataupun pihak lain apabila dianggap perlu.
35
Kewenangan-kewenangan Bapepam dalam rangka pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 adalah56: a. meminta keterangan dan atau konfirmasi dari Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UndangUndang ini dan atau peraturan pelaksanaannya atau Pihak lain apabila dianggap perlu; b. mewajibkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu; c. memeriksa dan atau membuat salinan terhadap catatan, pembukuan, dan atau dokumen lain, baik milik Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UndangUndang ini dan atau peraturan pelaksanaannya maupun milik Pihak lain apabila dianggap perlu; dan atau d. menetapkan syarat dan atau mengizinkan Pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran terhadap UndangUndang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam rangka penyelesaian kerugian yang timbul. Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 1995, kegiatan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Tujuan dari pemeriksaan adalah untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.57
56
Akmal Sukrizal, Tesis: Penegakan Hukum Terhadap Reksa Dana Tanpa Izin di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus Reksa Dana Prudence Asset Management), (Yogyakarta: Sekolah PascasarjaUniversitas Gadjah Mada, 2008), hal. 42., diambil dari Electronic Theses & Dissertations Gadjah Mada University, diakses pada tanggal 3 Juli 2013. . 57 Akmal Sukrizal. Op. Cit., hlm. 54
36
Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal (Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 1995)58: a. adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; b. tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh pihakpihak yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam atau pihak lain yang dipersyaratkan untuk menyampaikan laporan kepada Bapepam; atau c. terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksadana, Pemeriksaan oleh Bapepam dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. Reksadana, Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang berkaitan dengan Reksadana wajib memperlihatkan buku, catatan dan dokumen-dokumen kepada pemeriksa, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan. Pemeriksa wajib menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan dan dokumendokumennya.59 b. Tahap Penyidikan Oleh Bapepam Penjelasan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal mendefinisikan Penyidikan di bidang Pasar Modal adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tentang tindak pidana di bidang pasar modal yang terjadi, menemukan tersangka, serta mengetahui besarnya kerugian yang ditimbulkannya. Penyidik di bidang pasar
58 59
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal Peraturan Bapepam Nomor II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksadana
37
modal adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Bapepam yang diangkat oleh Menteri Kehakiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.60 Dalam kerangka perlindungan investor, BAPEPAM diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Pasal 101 UUPM mengatur bahwa dalam hal BAPEPAM berpendapat
pelanggaran
terhadap
undang-undang ini
dan
atau
peraturan
pelaksanaannya mengakibatkan kerugian bagi kepentingan pasar modal dan atau membahayakan kepentingan pemodal atau masyarakat, BAPEPAM menetapkan dimulainya tindakan penyidikan.61 Apabila kerugian yang ditimbulkan membahayakan sistem pasar modal atau kepentingan pemodal dan atau masyarakat, atau apabila tidak tercapai penyelesaian atas kerugian yang telah timbul, BAPEPAM dapat memulai tindakan penyidikan dalam rangka penuntutan tindak pidana c. Tahap Penuntutan dan Persidangan di Pengadilan Pasal 1 angka 7 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), menyatakan bahwa “penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara
60 61
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Op. Cit. Ibid., hlm. 57.
38
yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan”.62 Pasal 1 angka 9 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), menyatakan bahwa mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.63 Setelah penyidik melakukan penyelidikan dan tersangka terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUPM, maka terdapat 3 sanksi yang dapat diterapkan oleh Undang-Undang Pasar Modal, yaitu64: 1. Sanksi Administratif Sanksi ini diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Jenis dari sanksi administratif diantaranya adalah65: a. Peringatan tertulis b. Denda c. Pembatasan kegiatan usaha d. Pembekuan kegiatan usaha e. Pencabutan izin usaha f. Pembatalan persetujuan g. Pembatalan pendaftaran
62
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Ibid. 64 Akmal Sukrizal. Op. Cit., hlm. 54 65 Hasil wawancara dengan Gunawan Benjamin selaku Perantara Pedagang Efek, Jumat 19 Juli 2013, di PT. Danareksa (Persero) diperkuat dengan Undang Undang Pasar Modal. 63
39
2. Sanksi Perdata Sanksi perdata biasanya diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan investor. 3. Sanksi Pidana Undang-undang pasar modal mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal diancam hukuman pidana penjara bervariasi antara satu sampai sepuluh tahunyang merugikan investor Ketentuan pidana mengenai Reksadana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, antara lain66: Pasal 103: (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal tanpa izin, persetujuan, atau pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 18, Pasal 30, Pasal 34, Pasal 43, Pasal 48, Pasal 50, dan Pasal 64 diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Setiap Pihak yang melakukan kegiatan tanpa memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 104: Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 105: Manajer Investasi dan atau Pihak terafiliasinya yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diancam dengan 66
Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Op. Cit.
40
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 106: (1) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). (2) Setiap Pihak yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pasal 109: Setiap Pihak yang tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal upaya PT. Danareksa melindungi investasi dana masyarakat adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat, sehingga tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu PT. Danareksa tidak akan mampu menjalankan usahanya dengan baik. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan bila dunia pasar modal harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama kepentingan investor dari yang bersangkutan. Hubungan hukum antara investor dengan pihak PT. Danareksa adalah didasarkan atas suatu perjanjian, untuk itu adalah merupakan suatu kewajaran apabila kepentingan
dari
investor
memperoleh
perlindungan
hukum,
perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada PT. Danareksa.
41
sebagaimana
Setiap tindakan salah satu pihak yang bertentangan dengan hasil perundingan merupakan tindakan cidera janji (wanprestasi). Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Bab II Pasal 6 secara jelas menyatakan bahwa mediasi sangat tergantung dari itikad baik para pihak, dan hasilnya sangat tergantung dari kehendak para pihak. Tidak ada ancaman jika salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan mediasi selain ancaman tuntutan wanprestasi dari pihak yang berkepentingan. Masalahnya, sejauh mana kesepakatan ini mempunyai kekuatan hukum (mengikat). Apabila sudah ada kesepakatan ternyata salah satu pihak wanprestasi, maka bagaimana agar pihak yang wanprestasi tersebut dituntut untuk melakukan apa yang menjadi prestasi. Dengan adanya kekuatan mengikat kesepakatan tidak perlu lagi diulang atau diperiksa oleh pengadilan atau arbitrase. Di sini negara melalui undang-undang mempunyai peran yang sangat penting. Peran ini adalah mengupayakan agar akta kesepakatan hasil mediasi dapat disamakan dengan putusan pengadilan atau putusan arbitrase, dimana kesepakatan tersebut dapat mempunyai kekuatan eksekutorial agar efiensi dalam hal waktu dan biaya dapat dicapai. Hal ini sebetulnya bukan hal yang aneh mengingat dalam hukum acara perdata, akta perdamaian pun dapat dimintakan penetapan. Di Indonesia proses arbitrase, mediasi (BAPMI) memang untuk sengketa perdata. Sehingga jika muncul suatu perkara atau sengketa yang mengandung unsur pidana atau terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang pasar modal, perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui BAPMI. Penyelesaian perkara pidana antara 42
investor dengan PT. Danareksa adalah wewenang dari penegak hukum melalui pengadilan. Namun dimungkinkan digabungnya pemeriksaan guna penyelesaian sengketa perdata dengan pidana di pengadilan untuk menuntut jumlah kerugian materil yang diderita oleh investor jika terbukti telah terjadi suatu tindak pidana dalam transaksi yang merugikan investor. Dalam hal dana masyarakat diinvestasi kepada pihak ketiga, pihak PT. Danareksa tidak ikut bertanggung jawab atas keselamatan dana tersebut. Hal tersebut dikarenakan kedudukan pihak PT. Danareksa hanya sebagai perantara atau penjual sedangkan keputusan dana mutlak menjadi kewenangan dan keputusan investor sendiri. Dalam hal ini upaya PT. Danareksa dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor hanya sebatas memberikan gambaran penjelasan prospek investasi.
43
Skema Perlindungan Hukum Investor Reksadana Akibat Wanprestasinya PT. DANAREKSA (Persero)
Pasar Modal
Investor Reksadana
Wanprestasi
PT. DANAREKSA
perjanjian Perlindungan Hukum Bagi Investor Reksadana
Melalui Pengadilan
Tahap Pemeriksaan
Tahap Penyidikan
Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia
Mediasi
Tahap Penuntutan Dan Persidangan
Sumber : Hasil olahan Penulis
44
Pendapat Mengikat
Arbitrase
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Perlindungan hukum terhadap investor selalu melekat pada investor dan menjadi perhatian utama. Upaya hukum terhadap wanprestasi reksadana dapat dilakukan melalui upaya hukum sengketa pengadilan dan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa pada BAPMI. Dalam hal perlindungan terhadap investor reksadana di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Saran Setelah melihat berbagai kondisi yang ada, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 1. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat atas keberadaan Reksadana PT. Danareksa agar semakin mudah memahami sistem kerja reksadana dan juga harus didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional. 2. Perlindungan hukum terhadap investor harus selalu menjadi perhatian utama dalam setiap aktivitas Reksadana. Maka dari itu, sangat penting sekali bagi
45
Manajer Investasi untuk selalu menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan mengedepankan transparansi demi mencegah hal-hal yang dapat merugikan investor. 3. Bapepam diberi amanah yang sangat besar dalam menjaga roda perekonomian negara dari sektor pasar modal, khususnya Reksadana. Guna menjalankan tugas yang berat dan menunjang kinerja yang profesional, maka Bapepam harus terdiri dari orang-orang yang terampil, cerdas, berani, peka dan tegas, khususnya para pejabat-pejabat tingginya. Maka dari itu, sebaiknya proses pengisian jabatan dalam instansi pemerintah tersebut dilakukan secara ketat dan transparan, agar Bapepam semakin mampu memberikan perlindungan bagi investor secara menyeluruh.
46
DAFTAR PUSTAKA
Buku Badrulzaman, Mariam D. 2005. KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan. Bandung: PT. Alumni Bandung. Budiono, Herlien. 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung: PT. Citra Aditya. Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka. Fuady, Munir. 1996. Pasar Modal Modern Cetakan ke-1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hadisoeprapto, Hartono. 1996. Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan. Yogyakarta: Liberty. Manurung, Adler Haymans. 2007. Reksa Dana Investasiku. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara. Moechdie, Abi Hurairah & Haryajid Ramelan. 2012. Gerbang Pintar Pasar Modal. Jakarta: Capital Bridge Advisory. Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. 2010. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia cetakan ke-6. Jakarta: Kencana. Pratomo, Eko Priyo dan Ubaidillah Nugraha. 2009. Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern, Edisi Revisi 2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Salim HS. 2008. Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta : Sinar Grafika. Salim HS, dan Budi Sutrisno. 2008. Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
47
Samsul, Mohammad. 2006. Pasar Modal & Manajemen Portofolio. Jakarta: Erlangga. Satjipto, Rahardjo. 2001. Hukum Melindungi Kepentingan. Bandung: Tarsito. Sitompul, Asril. 2000. Reksa Dana Pengantar dan Pengenalan Umum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Sudarsono. 2007. Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta. Tri Kurnia Nurhayati. 2005. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Eska Media Press. Widjaja, Gunawan dan Almira Prajna Ramaniya. 2006. Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal. Seri Pengetahuan Pasar Modal. Jakarta: Prenada Media Group.
Undang-Undang Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pasar Modal Peraturan Bapepam Nomor II.F.4 tentang Pemeriksaan Reksadana
48
Internet Diakses
dari
http://rudiyanto.blog.kontan.co.id/2012/01/25persiapan-menjadi-
investor-reksa-dana-2012.html, Rudiyanto, Persiapan Menjadi Investor Reksa Dana 2012, diakses 16 Juli 2013, jam 10.20 WIB Diakses
dari
http://ashibly.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-in-x-
none-x.html, Ashibly, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Investasi Reksadana, diakses 16Juli 2013. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), http://bapmi.org, Op.cit. Diakses dari: http://www.jurnalhukum.com/asas-asas-perjanjian/, Wibowo Tunardy, Jurnal Hukum, diakses 17 Juli 2013
49
