KATA PENGANTAR Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan

KATA PENGANTAR Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya

pendidikan

yang

diprakarsai

pemerintah

diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Balai pengembangan pendidikan anak usia dini nonformal dan informal berupaya meningkatkan keaksaraan penduduk dewasa melalui berbagai program yang terintegritasi dengan program keaksaraan usaha mandiri. Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan

tuntutan

masyarakat

yang

makin

kompleks,

kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal dan informal makin berkembang. Dengan demikian,

untuk

meningkatkan

mutu

pendidikan

masyarakat, maka disusun buku petunjuk teknis sebagai acuan untuk mengajukan pelaksanaan program KUM melalui APBN 2014. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan keseluruhan

program

disusun

petunjuk

teknis

penyelenggaraan program Keaksaraan Usaha Mandiri, diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para pembina, PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

i

penyelenggara, tutor pendidikan nonformal dan informal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam

kegiatan

Pengajuan

dan

Pengelolaan

Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri. Semoga petunjuk teknis penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Akhirnya semoga petunjuk teknis yang disusun dengan kesungguhan, komitmen, dan keikhlasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua. Amin.

Mataram, Maret 2014 Kepala BPPAUDNI Regional V

Rony Gunarso, M.M.Pd NIP : 1960071611984011001

PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................ i DAFTAR ISI ............................................................................. iii BAB I PENDAHULUAN ........................................................ 1 A. Latar Belakang ................................................................... 1 B. Dasar Hukum ..................................................................... 5 C. Tujuan Petunjuk Teknis ..................................................... 6 BAB II PENYELENGGARAAN PERCONTOHAN PROGRAM KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) ............ 7 A Pengertian ........................................................................... 7 1. Percontohan ........................................................................ 7 2. Keaksaraan Usaha Mandiri ................................................ 8 3. PercontohanKeaksaraan UsahaMandiri……………………… ...................................... 9 B. Tujuan ................................................................................. 12 C. Pelaksanaan Program ......................................................... 13 D. Hasil yang Diharapkan ......................................................... 27 E. Sasaran................................................................................ 27 F. Indikator Keberhasilan ........................................................ 28


iii

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PERCONTOHAN PROGRAM (KUM) ................................................................... 30 A. Prosedur Pengajuan ........................................................... 30 B. Penilaian Proposal ............................................................... 33 C. Penyaluran Dana ................................................................ 34 D. Prosedur Pemanfaatan Dana .............................................. 35 E. Jadwal ................................................................................. 37 BAB IV PEMASTIAN KUALITAS PROGRAM ........................ 40 A. Pemantauan dan Pembinaan ............................................. 40 B. Evaluasi ............................................................................. 45 C. Pelaporan ........................................................................... 48 BAB V

PENUTUP ................................................................. 49

LAMPIRAN – LAMPIRAN ......................................................... 51


iv

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Data buta aksara tahun 2011 di Provinsi Nusa Tenggara Barat usia 15 tahun ke atas dengan sepuluh kabupaten/kota

berjumlah

640.949,

sedangkan

untuk

daerah Provinsi Bali dengan sembilan kabupaten/kota berjumlah 334.206. (buku saku data PAUDNI BPPNFI Reg. VII Mataram).Dari jumlah tersebut sebagian besar tinggal di daerah perdesaan seperti: petani kecil, buruh, nelayan, dan kelompok

masyarakat

miskin

perkotaan

yaitu

buruh

berpenghasilan rendah atau penganggur. Mereka tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan serta sikap mental pembaharuan

dan

pembangunan.Akibatnya,

akses

terhadap informasi dan komunikasi yang penting untuk membuka cakrawala kehidupan dunia juga terbatas karena mereka tidak memiliki kemampuan keaksaraan yang memadai. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

1

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti

dengan

Peraturan

Menteri

Pendidikan

Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan

Nasional

melalui

Direktorat

Pembinaan

Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar maupun keaksaraan usaha mandiri atau ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan agar para aksarawan baru atau penduduk dewasa bekeaksaraan rendah tidak buta huruf kembali. Pada

temu

evaluasi

pencapaian

pendidikan

keaksaraan tahun 2014 menjelaskan Negara Indonesia termasuk negara dengan angka buta aksara yang dapat dikatakan relatif tinggi, pada tahun 2012 masih terdapat 4,21% atau 6,4 juta penduduk usia 15-59 tahun masih tuna aksara. Dengan angka tuna aksara yang demikian, PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

2

Indonesia termasuk cepat mencapai target yang ditetapkan Dakkar pendidikan untuk semua (Education For All/EFA), yaitu menyetengahkan penduduk tuna aksara 5% tahun 2015.Menindaklanjuti

kesepakatan

DAKKAR

tersebut

pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional

(RPJMN)

2010-2014,

yang

menargetkan penurunan angka buta aksara usia 15-59 tahun hingga tersisa 4,03% atau sekitar 6,1 juta pada akhir tahun 2014. (Warta PAUDNI, 10/10/2014). Kondisi ini merupakan sebuah hasil yang membanggakan, seperti yang dikemukakan oleh Dirjen PAUDNI Kemendikbud Prof. Dr. Lidya Freyani Hawadi, Psikolog dalam seminar internasional dengan tema “Development of Media Literacy for the Remote Area (Pengembangan Media Literasi untuk Masyarakat

di

Daerah

Terpencil)

di

Semarang,

menegaskan bahwa secara kuantitatif capaian layanan tuna aksara pada tahun 2012 adalah 95,57 % orang dewasa, menyisakan garapan 4,43 % atau 6,7 juta orang. Data ini menunjukkan kesuksesan melebihi target yang ditetapkan dalam RAN-PUS (Rencana Aksi Nasional – Pendidikan


3

Untuk Semua (PP-PAUDNI Regional II Semarang,10 – 13 Desember 2012). Atas dasar itu, pada tahun 2014 BPPAUDNI Regional V menyediakan layanan program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). KUM merupakan bentuk layanan dari

prakarsa

keaksaraan

untuk

pemberdayaanyang

bertujuan untuk membangun keaksaraan penduduk dewasa yang belum bisa membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa nasional melalui pengalaman dan penerapan keberhasilan seseorang dalam pendidikan keaksaraan

dan

pemberdayaan

masyarakat.KUM

merupakan program melestarikan keaksaraan dengan memberdayakan masyarakat melalui kewirausahaan. Para peserta didik akan mempelajari keterampilan yang sesuai dengan

potensi

keberaksaraan

daerah

sehingga

sekaligus

ekonomi.Kegiatan

ini

dapat

meningkatkan

dapat

diakses

memelihara kemampuan oleh

para

penyelenggara pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan. Agar para penyelenggara dapat memperoleh bantuan

keaksaraan

usaha

mandiri

sesuai

dengan

peraturan, maka disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

4

dan Pengelolaan Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri tahun 2014”.

B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Intruksi Presiden N0. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Penuntasan Buta Aksara (GNPWB/PBA) 4. Peraturan Menteri Pendidikan No 49 tahun 2007 tentang Acuan

Pelaksanaan

Gerakan

Nasional

Percepatan

Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantsan Buta Aksara (GNPWB/PBA) 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 49 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal 6. Peraturan Pemerintah N0. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar pendidikan dasar


5

7. Permendikbud RI No. 17

tahun 2012 tentang struktur

organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal 8. PermendiknasNo. 36 tahun 2010 tentang tatakelola dan organisasi Kementerian Pendidikan Nasional 9. Program Kerja Tahunan

BPPAUDNI Regional V tahun

2014 10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPAUDNI Regional V Mataram Tahun 2014.

C. TUJUAN PETUNJUK TEKNIS Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan dasar persiapan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi dalam rangka pelaksanaan

kegiatan

kelompok

percontohan

penyelenggaran program Keaksaraan Usaha Mandiri bagi SKB dan BPKB/BPKBM di wilayah kerja BP PAUDNI Regional V.


6

BAB II PENYELENGGARAAN PERCONTOHAN PROGRAM KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM)

A. PENGERTIAN 1. Percontohan Pengertian percontohan dalam petunjuk teknis ini dibatasi pada suatu kegiatan/program yang mempunyai keunggulan dalam pelaksanaannya, dan menghasilkan suatu dampak positif terhadap sasaran pelaksanaan program

tersebut.

Keunggulannya dapat dilihat dari adanya pola-pola atau strategi yang kreatif dan inovatif , yang dipergunakan oleh pelaksana program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendidikan masyarakat sebagai tempat kegiatan mencari, menentukan, dan membuat contoh, prototype, atau model pengembangan program, tentang prosedur atau wujud kerja penyelenggaraan program atau pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, nonformal, dan Informal. Pengertian percontohan dalam

petunjuk

teknis


ini

dibatasi

pada

suatu 7

kegiatan/program

yang

memiliki

keunggulan

dalam

pelaksanaannya, dan menghasilkan suatu dampak positif terhadap

sasaran

pelaksanaan

program

tersebut.

Keunggulannya dapat dilihat dari adanya pola atau strategi yang

kreatif

dan

inovatif,

yang

dipergunakan

oleh

pelaksana program untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dengan adanya keunggulan tersebut, maka program itu bisa/memungkinkan untuk dijadikan sebuah role mode(contoh ideal) bagi pelaksanaan program sejenis.

2. Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) merupakan kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan bagi warga belajar yang telah mengikuti dan atau mencapai kompetensi keterampilan

keaksaraan usaha

dasar,

melalui

(kewirausahaan)

pembelajaran yang

dapat

meningkatkan produktivitas warga belajar, baik secara perorangan maupun kelompok sehinggga diharapkan dapat memiliki mata pencaharian dan penghasilan dalam rangka peningkatan

taraf

hidupnya

(Direktorat

Pendidikan

Kemasyarakatan, Ditjen PNFI, Kemendiknas. “Ajuan dan PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

8

Pengelolaan Dana Program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM)”.(Jakarta. 2010).p 7. 3. Percontohan Keaksaraan Usaha Mandiri Program percontohan KUM ini suatu upaya terorganisir untuk meningkatkankeberaksaraan dengan kemampuan atau

keterampilan

pembelajaran

usaha

warga

produktif

dan

belajar,

melalui

keterampilan

bermatapencaharian yang dapat meningkatkan penghasilan peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok sebagai salah satu upaya penguatan keaksaraan sekaligus pengentasan

kemiskinan.Prinsip

pembelajaran

yang

dilakukan tutor dikelompok belajar ini,lebih menekankan kepada pendekatan pembelajaran orangdewasa, saling tukar informasi, menggali pengalaman, mendiskusikan dan mempraktekannya, sehingga terjadi saling belajar dan dapat menyatukan konsep dan persepsi yang sama. Kita harus menyadari bahwa prinsip orang dewasa dalam kehidupannya sudah tidak ketergantungan kepada orang lain, ia telah memiliki konsep diri dan konsep diri inilah dijadikan acuan dan pegangan, maka untuk itu dalam


9

membangun suasana belajar yang kondusif perlu di rancang dengan memperhatikan: a) Kondisi dan iklim belajar harus disesuaikan dengan prinsip dan selera orang dewasa, fleksibel, dan penanaman kerja sama diantara warga belajar yang baikantara warga belajar,tutor/nara sumber dan pengelola. b) Merumuskan

kebutuhan

belajar

secara

jelas

oleh

masingmasing warga belajar. c) Proses kegiatan pembelajaran harus ada keterkaitan emosional dengan warga belajar, dan harus melibatkan warga belajar, tutor/narasumber

posisi tutor/narasumber

lebih bertindak sebagai pembimbing/pendamping sehingga rasa percaya diri dan rasatanggungjawab lebih melekat pada warga belajar. d) Evaluasi yang dilakukan dalam penerapannya lebih banyak penekanannya kepada

penggalian kemampuan dan

penguasaan materi pembelajaran, sehingga perubahan sikap inilah yang diharapkan dapat diaplikasikan dalam kehidupen mereka. Adapun kriteria percontohan Program Keaksaraan Usaha Mandiri diantaranya adalah; PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

10

a. Kelompok Belajar Keaksaraan

Usaha

Mandiri harus

mempunyai kelebihan dan keunggulan tertentu, dalam hal manajmen program, pengelolan maupun manajmen proses pembelajaran sehingga tergolong sebuah percontohan, b. Proses

Pembelajaran

Pendidikan

Keaksaraan

Usaha

Mandiri yang berkesinambungan dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar

Nasional

Pendidikan,

dan

dalam

Proses

pembelajarannya senantiasa memperhatikan tentang ; a) norma dan budaya, b) berbasis kebutuhan, c) keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pengendalian dan pengawasan, d) berbasis pengalaman, e) partisipatif dan demikratis, f) berbasis kecakapan hidup dan potensi lokal. c. Terciptanya system dan mekanisme pembinaan yang berkelanjutan,

sehingga

tujuan

program

pendidikan

keaksaraan usaha mandiri tercapai d. Terciptanya mitra kerja, yang mendukung kesinambungan operasional program keaksaraan usaha mandiri. e. Tindak lanjut program KUM berkesinambungan dengan kesepakatan kelompok belajar.


11

B. TUJUAN 1. Tujuan Umum Meningkatkan keberaksaraan warga belajar yang telah mengikuti keaksaraan dasar yang di intergrasikan ke dalam Keaksaraan Usaha Mandiri

2. Tujuan Khusus a. Warga

belajar

dapat

meningkatkan

kemampuan

keberaksaraan yang dipadukan dengan usaha mandiri, dalam rangka

mengembangkan dan mengaktualisasikan

potensi diri yang dimiliki warga belajar. b. Meningkatkan

keberdayaan

warga

belajar

melalui

peningkatan pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam berusaha. c. Warga berusaha

belajar

dapat

mengembangkan

kemampuan

bermata pencaharian tetap sebagai sumber

kehidupan untuk meningkatkan taraf hidup keluarga. d. Warga

belajar

memiliki

kemampuan

keberakasaran

sehingga tumbuh berkembang minat dan gemar membaca.


12

C. PELAKSANAAN PROGRAM

Gambar 1: Alur Pelaksanaan Progam KUM

PembelajaraanKeaksaraan Usaha Mandiri dirancang untuk membelajarkan warga belajar agar kompetensi dasar dan standar kompetensi tercapai, untuk mencapai hal tersebut


13

ada beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya kegiatan persiapan, pelaksanaan dan penilaian. 1. Persiapan pembelajaran a.

Penyelenggara dan tutor melakukan identifikasi kebutuhan belajar dan potensi lokal yang bisa dijadikan sebagai peluang usaha.

b.

Tutor menyusun silabus dan rencana sesuai jenis usaha yang dikembangkan dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Keaksaraan Usaha Mandiri (SKKUM) yang berbasis konteks lokal, silabus sebagai acuan dalam merumuskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) KUM

yang

memuat

tema-tema

usaha,

SKK

SKKD,dalam komponen Silabus diantaranya: 1) Standar kompetensi 2) Kompetensi dasar 3) Indikator 4) Materi pembelajaran 5) Kegiatan belajar mengajar 6) Alokasi waktu 7) Media belajar 8) Sumber belajar PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

14

dan

9) Menghitung

analisa

usaha

(modal,

penjualan,

dan

raba/rugi) 10) Evaluasi usaha KUM 11) Refleksi usaha KUM 12) Pengembangan usaha KUM 13) Pendampingan usaha KUM Pola strategi usaha tersebut bukan merupakan langkah yang harus dilakukan secara berurutan.Pola tersebut dapat dilakukan secara dapat dilakukan secara acak menurut kecendrungankaraktristik warga belajar atau kebutuhan setempat. c. Penyelenggaran dan tutor merumuskan materi belajar sesuai dengan jenis usaha (potensi lokal) d. Penyelenggara dan tutor merumuskan bahan ajar dan media sesuai dengan jenis usaha (potensi lokal).


15

a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Tabel 1: Standar Kompetensi Lulusan (SKM) Program KUM No Standar Kompetensi Lulusan Keaksaraan Usaha Mandiri Mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang berpeluang 1.

untuk dikembangkan sesuai potensi lingkungan dan pasar

2.

3. 4. 5.

6.

Menuliskan dan mengomunikasikan rancangan usaha mandiri yang akan dikembangkan Menguasai

produksi

tertentu

sesuai

dengan usaha yang dikembangkan Memasarkan produk usaha yang dikembangkan Melakukan analisa perhitungan laba/rugi dari usaha yang dikembangkan Menjalin kemitraan dalam rangka pengembangan dan kelangsungan usaha Memelihara

7.

keterampilan

dan

mengembangkan

kompetensi

membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia secara berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha


16

b. Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Tabel 2: Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) Program KUM No

STANDAR KOMPETENSI

1.

Mengungkapkan keinginan berusaha berdasarkan minat dan potensi yang tersedia

2.

Mempraktekkan sebuah keterampilan yang berpeluang menjadi bidang usaha sesuai minat dan potensi yang dimiliki

3.

Mengidentifikasi sumberdaya alam dan manusia di lingkungannya sesuai dengan bidang usaha yang dipilih.

4.

Mengidentifikasi kebutuhan dan per mintaan masyarakat terhadap barang dan jasa


KOMPETENSI DASAR 1. Mengidentifikasi bidang usaha yang sesuai dengan minat dan keterampilan yang dimiliki 2. Menetapkan bidang usaha yang akan Dikembangkan 1. Menjelaskan bahan, alat, dan langkah langkah produksi dalam usaha yang akan dikembangkan 2. Mendemonstrasikan keterampilan yang dimiliki untuk mendukung usaha 1. Mengungkapkan jenisjenis sumber daya alam yang potensial di lingkungannya sesuai bidang usaha yang dikembangkan 2. Mengungkapkan sumber daya manusia di Lingkungannya yang kompeten dalam bidang usaha yang dikembangkan 1. Menjelaskan arti pasar 2. Menyebutkan kebutuhan barang dan jasa

17

No

STANDAR KOMPETENSI yang sesuai dengan bidang usaha yang dipilih

5.

6.

Menyusun rancangan usaha dan menjalankan usaha mandiri yang dikembangkan

Merancang dan mengelola biaya pada usaha yang akan dikembangkan

7.

Mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin timbul dan mempengaruhi laba rugi usaha

8.

Melakukan 8. interaksi dengan konsumen


KOMPETENSI DASAR yangpasokannya belum terpenuhi 3. Menjelaskan faktor permintaan dan penawaran produk yang dikembangkan 1. Menyusun rencana usaha yang akan dikembangkan

1. Mengidentifikasi jenis-jenis biaya pada usaha tertentu 2. Mengidentifikasi sumbersumber permodalan 3. Menghitung biaya, pendapatan dan keuntungan atau kerugian dalam menjalankan usahamandiri yang dikembangkan 4.Membuat pembukuan sederhana 1. Mengenali risiko usaha yang dapat terjadi dandampaknya terhadap laba rugi usaha yangdikembangkan 2. Menemukan langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul 1. Menjelaskan produk usaha kepada konsumen 2. Menampilkan bahasa lisan dan bahasa tubuh

18

No

STANDAR KOMPETENSI

9.

Memahami strategi pemasaran

10

Mengenali kekuatan pesaing dalam pasar produk yang dikembangkan

11.

Menjalin kemitraan

12.

Menjaga kelangsungan usaha yang dikembangkan


KOMPETENSI DASAR 1. Menentukan harga produk yang bersaing 2. Melakukan promosi yang efektif 3. Mengemas produk dengan menarik 1. Mengenali produk-produk sejenis di pasar 2. Mengenali produsen pesaing produk sejenis 1. Menjalin kerjasama dengan mitra usaha 1. Mengidentifikasi kebutuhan modal dan kas secara berkelanjutan 2. Mempertahankan kepercayaan konsumen 3. Memahami peraturan pemerintah terhadap usaha yang dikembangkan 4. Menampilkan produk kreatif inovatif

19

c. Prosentase Perhitungan Jam Belajar Tabel 3: Prosentase Perhitungan Jam Belajar Program KUM No

Komponen Pembelajaran

Jumlah jam

1.

Membaca

13 Jam

2.

Menulis

26 Jam

3.

Berhitung

20 jam

4.

Berkomunikasi

7 jam

Jumlah


66 jam

20

Tabel 4: Prosentase Waktu Pembelajaran Program KUM No 1. 1.

Prosentase waktu pembelajaran Membaca

Jumlah Jam 13 Jam

Tatap Muka 20 % (20 % X 13 Jam )

4 jam 19 jam

2.

Tutorial 30% ( 30 % X 66 Jam )

3.

Mandiri 50 % ( 50 % X 66 Jam )

33 jam

Menulis.

26 jam

Tatap Muka 20 % ( 20 % X 26

6 jam

2. 1.

Jam ) 2.

Tutorial 30 % ( 30 % X 26 Jam )

3.

Mandiri 50 % ( 50 % X 26 Jam 3.

1.

7 jam )

13 jam

Berhitung

20 jam

Tatap Muka 20 % ( 20 % X 20 Jam

4 jam

) 2.

Tutorial 30 % ( 30 % X 20 Jam )

3.

Mandiri 50 % ( 50 % X 20 jam )


6 jam 10 jam

21

No 4.

Prosentase waktu pembelajaran

Jumlah Jam

Berkomunikasi

7 jam

Tatap Muka 20 % ( 20 % X 7 Jam

2 jam

Tutorial 30 % ( 30 % X 7 Jam

2 jam

Mandiri 50 % ( 50 % X 7 Jam

3 jam

Tabel 5: Total Pertemuan Program KUM No

Jenis kegiatan

Jumlah pertemuan

1.

Tatap Muka

16 kali pertemuan

2.

Tutorial

18 kali pertemuan

3.

Mandiri

32 kali pertemuan

Jumlah keseluruhan

66 kali pertemuan


22

2. Pelaksanaan pembelajaran a. Penyelenggara

bersama

tutor

menentukan

kelompok/administrasi belajar minimal 10 warga belajar setiap kelompok.Dalam praktek pembelajaran, misalnya karena jarak yang10 orang tersebut cukup berjauhan, maka dapat dibuatsubkelompok; misalnya subkelompok pertama terdiri atas 7orang dan sisanya 3 orang. Konsekuensinya tutor harus melayanikedua subkelompok belajar tersebut. b. Penyelenggara

bersama

tutor/narasumber

teknis

dan

warga belajar membuat kesepakatan (kontrak belajar). Kontrak belajarmencakup jadwal, tempat, waktu dan tata tertib. c. Tutor/narasumber

teknis

dan

peserta

didik

melaksanakankegiatan

pembelajaran/keterampilan

berusaha.

mengacu

Kompetensi

Kegiatantersebut Keaksaraan

Usaha

pada

Mandiri

Standar SKKUM).

Pembelajaran Keaksaraan Usaha Mandiri dilakukan 66 jam @ 60 menit setara 3 bulan yang dilakukan secara terstruktur: 1) Mengungkapkan

keinginan

berusaha

berdasarkan

minatdan potensi yang tersedia; PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

23

2) Mempraktekkan sebuah keterampilan yang berpeluang menjadi bidang usaha sesuai minat dan potensi warga belajar; 3) Mengidentifikasi

sumberdaya

alam

dan

manusia

dilingkungannya sesuai dengan bidang usaha yang dipilih; 4) Mengidentifikasi kebutuhan dan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang sesuai dengan bidang usahayang dipilih; 5) Menyusun rancangan usaha dan menjalankan usaha mandiriyang dikembangkan; 6) Merancang dan mengelola biaya pada usaha yang akandikembangkan; 7) Mengidentifikasi

resiko-resiko

yang

mungkin

danmempengaruhi laba rugi usaha; 8) Melakukan interaksi dengan konsumen; 9) Memahami strategi pemasaran; 10) Mengenali kekuatan pesaing dalam pasar produk yangdikembangkan; 11) Menjalin kemitraan; dan 12) Menjaga kelangsungan usaha yang dikembangkan.


24

timbul

d. Pengorganisasian belajar.Warga belajar bersama-sama dengan tutor mengembangkan dan memodifikasi kegiatan belajar membelajarkan, apabila kegiatan tersebut menuntut adanya

pengembangan

pelaksanaan

kegiatan

keikutsertaan

warga

atau belajar

belajar

modifikasi.

Tahap

ditandai

dengan

ini

dalam

pengorganisasian

kegiatan pembelajaran, keikutsertaan dalam tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kegiatan membelajarkan. e. Kegiatan pembelajaran/keterampilan/berusaha dilakukan dengan

menggunakan

andragogi

(pendekatan

memanfaatkan

metode/teknik orang

potensi/sumber

pembelajaran

dewasa),

termasuk

daya

dan

kearifanlokal.Kegiatan pembelajaran KUM dilaksanakan dengan strategi pembelajaran yang mengintegrasikan keterampilan

usaha

dan

pembelajaran

keaksaraan,

sehingga keberaksaraan yang diperoleh WB mampu mengantarkan pada kemandirian usaha yang bernilai ekonomi. Adapun setrategi pembelajaran KUM meliputi asfek-asfek sebagai berikut: 1) Diskusi 2) Menulis resep, alat, bahan dan proses sesuai praktik PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

25

3) Membaca resep, alat, bahan dan proses dari praktek 4) Praktek keterampilan bidang usaha yang dipilih 5) Menghitung analisa usaha (modal, penjualan, laba/rugi) Proses pembelajaran KUM dalam proses kegiatan pembelajarannya harus melakukan kombinasi: (a) untuk pembelajaran keterampilan usaha sekitar 70 %

dan

pembelajaran peningkatan keberaksaraan 30%, hal ini dimaksudkan supaya kompetensi keaksaraan dapat dicapai sesuai dengan SKK dan SKKD KUM. 3. Penilaian Hasil Pembelajaran a. Penilaian proses pembelajaran dilakukan dengan cara tutor mengadakan penilaian terhadap peserta didik secara periodik untuk mengetahui perkembangan kemampuan peserta

didik

membaca,

dalam

menulis

hal dan

mendengarkan,

berbicara,

berkomunikasi

dengan

menggunakan berbagai cara seperti kuis, tes tulis, hasil karya, portofolio (kumpulan kerja) dan penugasan.Penilaian akhir

dilakukan

untuk

mengetahui

pencapaian

kompetensipeserta didik terhadap standar kompetensi KUM yang harus diselesaikan selama mengikuti program.


26

b. Peserta didik yang telah dinyatakan mencapai kompetensi minimal sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan sudah lulus/selesai dan diberikan Surat Tanda Selesai Belajar (STSB).

D. HASIL YANG DIHARAPKAN Hasil belajar diharapkan mencapai tingkat keberaksaraan minimal sesuai standar kompetensi KUM yang meliputi kompetensi: mendengarkan, berbicara, membaca, menulis dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang terkait dengan

keterampilan

berusaha

(berwirausaha)

untuk

pemberdayaan diri dan lingkungan. Inovasi pembelajaran dalam program ini sangat penting karena terkait dengan hasil belajar dan keluaran (output), dampak program (outcomes), dan cara mengukur hasil pembelajaran.

E. SASARAN a. Sasaran lembaga Sasaran bantuan ini adalah lembaga yang bergerak di bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal wilayah koordinasi BPPAUDNI Regional V PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

27

-

UPTD BPKB/BPKBM BALI dan NTB

-

UPTD SKB Se-Propinsi Bali dan NTB

b. Sasaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran KUM: 1) Warga

belajar

Keaksaraan

yang

tingkat

telah

menyelesaikan

dasar,

dibuktikan

program

dengan

surat

keterangan melek aksara (SUKMA). 2) Warga belajar diprioritaskan berusia produktif 15 sampai 45 tahun. 3) Bersedia

mengikuti

program

sampai

tuntas

dengan

menandatangani surat pernyataan.

F. INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM KUM Penerapan program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dinilai berhasil jika menunjukkan indikator-indikator sebagai berikut: 1. Minimal

80%

warga

belajar

mampu

meningkatkan

kompetensi keberaksaraannya yang meliputi kompetensi mendengarkan,

berbicara,

membaca,

menulis,

dan

berhitung dalam bahasa Indonesia, serta keterampilan dasar berwirausaha sesuai dengan Standar Kompetensi Keaksaraan (SKK); PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

28

2. Minimal 80% warga belajar yang sudah mencapai SKK, memperoleh Surat Tanda Selesai Belajar (STSB); 3. Minimal

60%

warga

belajar

mampu

meningkatkan

kecakapan hidup sesuai dengan keterampilan praktis sebagai dasar untuk berusaha atau bermata pencaharian untuk meningkatkan penghasilan keluarga.


29

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PERCONTOHAN PROGRAM KUM

A. PROSEDUR PENGAJUAN 1. Penyusunan Proposal Proposal

disusun

BPKB/BPKBM

dan

SKB

dengan

mengacu pada format proposal sebagaimana yang telah disusun oleh Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal BPPAUDNI Regional V. 2. Persyaratan Lembaga Pengusul a. Syarat Administrasi 1) Peraturan

Daerah/Peraturan

Gubernur

/Peraturan

Bupati/Walikota/SK. Bupati/Walikota 2) Memperoleh

Rekomendasi

dari

Dikpora

Propinsi/Kabupaten/Kota 3) Memiliki rekening bank atas nama lembaga 4) Memiliki NPWP atas nama lembaga 5) Memiliki alamat dan lokasi penyelenggaraan yang jelas

b. Syarat Pendidik dan Tenaga Kependidikan PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

30

1) Tenaga Pendidik; memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan minimal SMA (sederajat) , pernah mengikuti orientasi teknis bagi tutor, memiliki surat keterangan (SK) sebagai tenaga pendidik yang dikeluarkan oleh pengelola lembaga. 2) Tenaga kependidikan; memiliki pendidikan minimal SMA (sederajat), berdomisili di wilayah setempat, berpengaruh di lingkungan berorganisasi,

masyarakat, memiliki

hasil

berpengalaman

dalam

penunjukkan

sebagai

pengelola lembaga. 3) Program sedapat mungkin dapat dilaksanakan dan diikuti oleh warga belajar sekitarnya. 4) Program yang dilaksanakan sesuai dengan minat dan dapat mendukung tingkat kehidupan warga. 5) Program yang dilaksanakan adalah hasil pengkajian oleh pihak lembaga dan masyarakat sekitar.

3. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana a. Alokasi dan Program Bantuan


31

Seluruh pembiayaan di bebankan pada DIPA BPPAUDNI Regional V Tahun Anggaran 2014, yang tertuang di dalam RKAKL.

Rincian Penggunaan Dana No

Uraian Pembiayaan

Porsi

Total

1

Identifikasi

5%

Rp.

2

ATK Pembelajaran dan penyelenggaraan

7%

Rp. 322.000,00

3

Pembelajaran dan pelatihan Keterampilan Transport Tutor/Penyelenggara

35%

Rp. 1.610.000,00

35 %

Rp. 1.610.000,00

15 %

Rp. 690.000,00

3%

Rp. 138.000,00

100%

Rp 4.600.000,00

4 5

5

Penyusunan dan penggandaan bahan ajar (disesuaikan dengan praktik keterampilan fungsional) Pelaporan Jumlah

230.000,00

Rencana Anggaran Belanja (RAB) terlampir


32

Keterangan: bahwa yang dimaksud dengan rincian diatas adalah pembiayaan perkelompok (10 orang

@ Rp

460.000).

B. PENILAIAN PROPOSAL 1. Mekanisme Penilaian Proposal Setiap proposal yang diajukan oleh lembaga calon penyelenggara program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri yang diajukan kepada BPPAUDNI akan dinilai oleh Tim Penilai Proposal (independen) yang diangkat dan ditetapkan dengan: a. Surat Keputasan Pejabat Pembuat Komitmen pada Satker BPPAUDNI

bagi

proposal

yang

diajukan

kepada

BPPAUDNI; b. Penilaian proposal dilakukan oleh Tim Penilai Proposal sebanyak dua tahap, yaitu: 1) Tahap pertama, penilaian administratif: 1)

Proposal yang tidak lolos seleksi adminitratif dinyatakan gugur

2)

Proposal yang lolos adminitrasi, akan dilanjutkan pada penilaian tahap kedua PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

33

2) Tahap ke dua, penilaian subtansi/isi: a.

Proposal dinilai berdasarkan bobot penilaian (score) oleh tim penilai.

b.

Tim penilai melakukan ranking menurut bobot penilai dari yang terbesar sampai yang terkecil, sehingga diperoleh daftar lembaga yang dianggap layak sebagai nominasi calon lembaga penerima dana. Hasil penilaian proposal diatur lebih rinci dalam acuan mekanisme penyaluran dana.

2. Penetapan Penerima Dana a. Kepala BPPAUDNI menetapkan lembaga, organisasi dan /atau satuan pendidikan penyelenggara PAUDNI yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penilaian dan verifikasi. b. Kuasa penguna anggaran (KPA) BPPAUDNI Regional V menerbitkan

surat

keputusan

tentang

penetapan

lembaga/organisasi penerima danabantuan sosial C. PENYALURAN DANA 1. Bagi

pelaksana/penyelenggara

program

dilapangan

terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap program yang akan dikembangkan. PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

34

2. Setelah program tersebut diusulkan oleh SKB dan BPKB, maka

BPPAUDNI

Regional

V

berhak

untuk

merekomendasikan terhadap program yang diusulkan atau menolak jika program yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan 3. SKB dan BPKB menanda tangani akad kerjasama antara BPPAUDNI Regional dengan lembaga BPKB/SKB di sesuai jenis program yang dikembangkan 4. SKB dan BPKB menyusun penggunaan anggaran sesuai dengan acuan yang tertuang dalam juklak tahun 2014. D. PROSEDUR PEMANFAATAN DANA 1. Pencairan dana bansos hanya boleh dilakukan oleh bendahara bansos yang dibuktikan dengan SK bendahara dari kepala BPPAUDNI Regional V 2. Pemanfaatan dana harus mengacu pada RAB yang telah disusun, apalagi terjadi penyimpangan dalam penggunaan yang tidak sesuai dengan proposal RAB, merupakan tanggungjawab pelaksana 3. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama


35

dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh BPPAUDNI Regional V 4. Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus disertai dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai dengan peraturan yang berlaku didalam penggunaan uang negara) 5. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut, lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan lembar kedua disampaikan

bersamaan dengan laporan pelaksanaan

program ke BPPAUDNI Regional V 6. Pihak

penerima

bantuan

wajib

menyimpan

dan

mengadministrasikan semua bukti pengeluaran keuangan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, badan pemeriksa keuangan dan pembangunan/ BPKP, atau pihak berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka waktu minimal 5 (lima ) tahun’ 7. Hal-hal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.


36

E. JADWAL Jadwal

pelaksanaan

penerima

bantuan

program

percontohan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) bagi UPTD SKB adalah sebagai berikut:

No 1

2

3

4

Uraian Kegiatan Penerimaan Proposal PAUD, Kursus, Dikmas, Sarpras Inovatif dan Peningkatan Kompetensi Melalui UPTD Penilian Proposal PAUD, Kursus, Dikmas, Sarpras Inovatif dan Peningkatan Kompetensi Melalui UPTD Visitasi Program Percontohan PAUD, Kursus, Dikmas, Sarpras Inovatif dan Peningkatan Kompetensi Melalui UPTD Pengolahan, penyusunan Dokumen Penilaian dan usulan PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

Waktu Pelaksanaan April Minggu ke II s.d III

Keterangan 7-17 April

April Minggu ke III s.d IV

21-30 April

Mei Minggu II

5-9 Mei (NTB-Bali)

Mei Minggu III s.d IV

12-23 Mei (NTB-Bali) 37

5

6 7

8

9 10

11

12

draf (akad, SK penetapan penerima Bantuan program Percontohan) Penetapan Lembaga Penerima Bantuan program Percontohan) Penandatanganan AKAD Pengajuan Pencairan dan penyaluran Anggaran Penyampaian Laporan Awal dari lembaga penerima bantuan Program Percontohan Pengiriman AKAD Kerjasama Pelaksanaan program penerima bantuan program percontohan pada UPTD/SKB, BPKB/BPKBM Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program penerima bantuan program percontohan pada UPTD/SKB, BPKB/BPKBM Penyampaian Laporan hasil Pelaksanaan PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

Mei Minggu ke IV Juni Minggu ke I Juni Minggu I-IV

Juni Minggu ke III

26 Mei (Kep. Balai) 2-6 Juni 2-30 Juni BPPAUDNI Reg V 16-20 Juni Lembaga Penerima

Juni Minggu ke IV Juni minggu ke III s.d Minggu ke IV Oktober

20-30 Juni

Agustus minggu ke IV s.d Minggu ke I Oktober

29 Agustus s.d 7 Oktober BPPAUDNI Reg V

Minggu ke Oktober

26 Oktober Lembaga

IV

Lembaga Penerima

38

13

14

15

program penerima bantuan program percontohan pada UPTD/SKB, BPKB/BPKBM Penyusunan Laporan Akhir penyaluran bantuan program percontohan (PAUD, Kursus, Dikmas, Sarpras, Inovatif dan Peningkatan Kompetensi Melalui UPTD) Rekap Penerimaan laporan berkas hasil Pelaksanaan program penerima bantuan program percontohan pada UPTD/SKB, BPKB/BPKBM Penataan dokumen pelaksanaan program percontohan PAUD, Kursus, Dikmas, Sarpras Inovatif dan Peningkatan Kompetensi Melalui UPTD (proposal, hasil penilain, BAP, SK, AKAD, Laporan ) PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

Penerima

November Minggu ke III

19 November Tim Sekretariat

November

Tim Sekretariat/ Tim Penilai

November

Tim Sekretariat

39

BAB IV PEMASTIAN KUALITAS PROGRAM

A. PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN 1. Pemantauan Guna menjamin kualitas hasil dan kelancaran proses kegiatan, BPPAUDNI Regional V dengan melibatkan dinas terkait, melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan ke masing-masing lembaga penyelenggara kegiatan. Penilik yang membidangi pendidikan masyarakat juga perlu terlibat dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan. Sasaran pemantauan meliputi: a. Keterlaksanaan kegiatan yang didukung oleh bukti-bukti fisik sesuai langkah kegiatan yang telah ditetapkan. b. Kendala-kendala

pelaksanaan

kegiatan

yang

terkait

dengan sasaran kualitatif dan waktu yang telah ditetapkan. c. Penemuan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dialami.


40

Contoh Pormat Pemantauan:

Materi

:

Hari/tanggal

:

Fasilitator

:

Waktu

: KEGIATAN

HASIL

METODE YANG

CATATAN

DIGUNAKAN YANG DICAPAI

Pemantau,

____________________


41

2. Pembinaan Kegiatan ini dilaksanakan untukmemberikan pemahaman tentang asfek-asfek apa saja yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan

program

percontohan

KUM,

dengan

berpedoman pada 10 haluan PLS yaitu: a. Warga belajar b. Tutor c. Sumber belajar d. Tenaga kependidikan e. Tempat belajar f. Program belajr g. Motivasi belajar/ragi belajar h. Sarana belajar i.

Dana belajar

j.

Hasil belajar Adapun Petugas yang bertanggungjawab melaksanakan pembinaan dalam rangka pelaksanaan program KUM


42

adalah

tenaga

Fungsional

Pamong

Belajar

BPKBM/BPKB/SKB. Contoh Pormat Pembinaan: 1. Tujuan .................................................. 2. Sasaran ................. ............................... 3. Metode ................................................. 4. Pelaksana ........................................... 5. Biaya .................................................. 6. Waktu pelaksanaan ............................ 7. Format Pembinaan No

Aspek yang dibina

Sub aspek


Hasil penilaian dan masalah

Pembinaan

Keadaan

yang

lebih

dilakukan

lanjut

43

Mataram ,-----------------------------2014 Supervisor

___________________________


44

B. EVALUASI

Evaluasi pembelajaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan, data tentang input, proses dan hasil belajar setiap warga belajar yang dilakukan

secara

sistematis

dan

berkesinambungan

sehingga

menjadi

informasi

yang

bermakna

dalam

pengambilan keputusan.

1. Ruang lingkup evaluasi: a. Evaluasi Raw Input. a) Kompetensi awal Peserta didik/ Pengetahuan awal peserta didik b) Keterampilan awal peserta didik c) Sikap, minat, bakat, motivasi, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dianut peserta didik d) Kebutuhan peserta didik b. Evaluasi Proses a) Kemajuan belajar peserta didik b) Perubahan Sikap, minat, bakat, dan motivasi peserta didik PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

45

c) Kesulitan belajar dan kelemahan peserta didik d) Dinamika kelompok peserta didik c. Evaluasi Instrumental Input a) Bahan Pembelajaran b) Sumber-sumber belajar c) Media Pembelajaran d) Strategi Pembelajaran e) Metode dan pendekatan pembelajaran 2. Petugas Petugas yang melaksanakan kegiatan evaluasi adalah a) Penyelenggara. b) Pendidik c) Pengawas/penilik dll


46

N

3. Format Evaluasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten,.......................... 1. Tanggal supervisi

: ___________3. Jenis kegiatan

yang disupervisi __________ 2. Supervisi ke

: ___________4. Lokasi

RT___

RW/KP_____Desa /Kel __________________Kec.__________ 5. Cara / metoda a. Langsung Aspek yang dievalua si

Kriteria

bTidak Langsung

Aplikasi

keberhasi

25 %

50 %

75 % 100 %

Kurang Sedang CukupBaik baik

lan

Mataram ,-----------------------------2014

Supervisor


47

Masalah yang ditemukan

PELAPORAN 1. Lembagapenyelenggarawajibmembuat

laporan

sebagai

bukti pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan program yang telah diterima. 2. Tujuan laporan a. Mengetahuibahwadanabantuan

telah

diterima

oleh

lembaga. b. Mengetahuipelaksanaan,hambatandankeberhasilan kegiatan yang dilaksanakan. c. Memenuhipersyaratanadministratifsebagaibentuk akuntabilitas lembaga penyelenggara. 3. Waktu pelaporan dan isi laporan Laporan

awal

lembagamenerima

disampaikan dana

percontohan.Laporan

satu

penyelenggaran

proses

percontohandisampaikan

minggu

pelaksanan

setelah program program

selambat-lambatnya

2

minggusetelah kegiatan selesai dilaksanakan sesuai dengan

sistematika

terlampir.

Laporandisampaikankepada BPPAUDNI Regional V Jln. Gajah Mada no 173 Jempong Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

48

BAB V PENUTUP

Program percontohan pendidikan masyarakat pada tahun 2014 ini merupakan salah satu kebijakan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal yang dilaksanakan melalui penyaluran dana bansos kepada lembaga/instansi lain. Penyelenggaraan

kegiatan

ini

dijelaskan

melalui

petunjuk teknis (juknis) ini yang disusun secara sederhana dan sistematis,

dan

diharapkan

penyelenggaran

program

percontohan pendidikan masyarakatdapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh

hasil

yang

peningkatan

kualitas

optimal

dalam

penyelenggaran

upaya program

pendidikan masyarakat. Demikian Petunjuk teknis ini disusun secara singkat dan

jelas,

untuk

penyelenggaran

digunakan program


sebagai percontohan

acuan

dalam

pendidikan

49

masyarakat bagi SKB/BPKB diwilayah kerja BPPAUDNI Regional V.


50

LAMPIRAN FORMAT DAFTAR CALON PESERTA DIDIK PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) NAMA LEMBAGA

:…....................................

LOKASI

: ...........................................

TAHUN

: 2014

Nama No

Peserta Didik

Tanggal

Tempat Lahir

Pendidikan

Lahir Tgl

Bln

Thn

Terakhir

Nama Pekerjaan Orang

1 2 3 4 5 ….., ……….. 2014 Penyelenggara program

--------------------------------------------PetunjukTeknis Program 51 Percontohan KUM 2014

tua

FORMAT DAFTAR INSTRUKTUR/TUTOR PENDIDIKAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM)

No

NAMA LEMBAGA

:…………............................

LOKASI

:.………….................................

TAHUN

: 2014

Nama

Jenis

Tempat

Instruktur

Kelamin

Lahir

Tanggal Lahir Tgl

Bln

Pendidikan

Tahun

terakhir

Lulus

Thn

Bidang studi/ Keahlian

1 2 3 4 5 6

……………….., ……, ……….. 2014 Penyelenggara program

--------------------------------------------PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

52

Ket

KOP UPTD........ ------------------------------------------------------------------------------------------SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM

Nama

: ………………....

Jabatan

: ……………….……...

Alamat lembaga

: ………………...……………………

Telp./hp

: ………………….……….

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup:

1. Menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan usaha mandiri (KUM) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam akad kerjasama; 2. Membuat laporan kegiatan, yaitu: a. Laporan awal,disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana diterima,


53

b. Laporan akhir, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah program selesai dilaksanakan, dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarbenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. …………………………. 2014 Yang Membuat Pernyataan Materai Rp. 6.000

(…………..………………….) Catatan: *) Surat Pernyataan ditandatangani bila usulan diterima.


54

KOP SURAT DINAS DIKPORA Kab./Kota ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

SURAT REKOMENDASI Nomor : .................................................

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kab./Kota ..................................... menerangkan bahwa:

Nama Lembaga

: .....................................................

Alamat

: …………………………..................

No. Tlp./Hp./Fax

: ………………………..............

adalah lembaga UPTD yang diakui berdasarkan UndangUndang

dan

menyelenggarakan

mempunyai Percontohan

kelayakan Program

untuk

Keaksaraan

Usaha Mandiri (KUM) dan berhak diusulkan kepada Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (BPPAUDNI) Regional V untuk memperoleh dana


55

Bantuan

Penyelenggaraan

Percontohan

Program

Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) , tahun 2014 Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarbenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..........................................., 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten /Kota………………

Materai Rp. 6.000

(….................................................)


56

SISTEMATIKA PROPOSAL a. Halaman Cover 1. Warna Cover proposal program Percontohan KUM adalah kuning 2. Judul Judul proposal percontohan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) berisi informasi tentang: a. Jenis program yang akan diselenggarakan b. Karakteristik umum warga belajar/peserta didik c. Nama, alamat, identitas dan perizinan lembaga


57

Contoh : PROPOSAL PERCONTOHAN PROGRAM KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) ………………………………………………….…. ................................................................................ Kecamatan ……………...., Kabupaten .................. Prov.............................................

Diajukan Kepada: BPPAUDNI Regional V

NAMA DAN LEMBAGA................................. TAHUN ……………

b. Kata Pengantar Disampaikan

dan

ditandatangani

oleh

Kepala

SKB/BPKB/BPKBM


58

c. Halaman Pengesahan Contoh halaman pengesahan PROPOSAL

PENGAJUAN DANA BANTUAN SOSIAL PERCONTOHAN KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) Nomor : ………………… DISAHKAN

Stampe l

d. Daftar Isi


59

BAB I. PENDAHULUAN A.

Latar Belakang



Memuat rasionalisasi mengapa program diusulkan



Permasalahan-permasalahan terkait dengan program yang diusulkan pada tingkat kabupaten (deskripsikan dan disertai dengan data secara umum)



Permasalahan-permasalahan pada daerah tempat akan diselenggarakannya kegiatan deskripsikan dan disertai dengan data secara umum)



Alasan memilih program dan tempat kegiatan (keunggulan komparatif, dan kompetitif, SDA, SDM, kebutuhan pasar, dll sehingga bisa dijadikan percontohan)

B.

Dasar Memuat dasar-dasar yuridis dan kebijakan yang berkait langsung dengan program yang diusulkan.

C.

Tujuan Memuat tujuan umum dan tujuan khusus (mengacu kepada visi

misi

lembaga)

yang

akan

dicapai

melalui

penyelenggaraan program yang dibiayai dana blockgrant. D. Manfaat PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

60

BAB II. ANALISIS SITUASI 

Data-yang terkait dengan program yang diusulkan contoh program

Kursus

data

pendukung

seperti

angka

pengangguran, putus sekolah, masyarakat miskin dll 

Potensi sumber daya alam

secara keseluruhan pada

kabupaten dan kecamatan tempat diselenggarakannya program 

Analisis SWOT untuk menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing sesuai dengan keunggulan komparatif dan kompetitif yang ada.



Berisi kajian tentang data sasaran Program, programprogram terkait yang

yang telah dilaksanakan, sasaran

yang telah tergarapselama ini, sisa garapan. 

Hasil-hasil dilaksanakan

program selama

kegiatan dua

terkait

tahun

yang

terakhir

telah

termasuk

rasionalisasi daya serap oleh pangsa pasar pada masingmasing program.


61

BAB III. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN A. Persiapan 1.

Sosialisasi; meliputi tehnik dan cara sosialisasi, siapa yang dilibatkan dalam sosialisasi, waktu dan lama sosialisasi,

2.

Sasaran (Warga Belajar) Memuat cara rekruitmen sasaran, jumlah sasaran, nama warga

belajar,

usia,

jenis

kelamin,

latar

belakang

pendidikan, nama orang tua dan alamat, keterampilan yang dikuasai serta pengalaman kerja yang dimiliki 3.

Nara Sumber Memuat cara rekruitmen, nama, jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan, keahlian, alamat, dan prestasi yang pernah diraih.

4.

Waktu dan Tempat pelaksanaan

5.

Penyelenggara/Pengelola (lama berdiri, pengalaman dalam penyelenggaraan program dan prestasi)

6.

Program Kegiatan (Struktur Program) Memuat struktur program kegiatan yang meliputi apa saja komponen kegiatan dan proporsi (persentase) setiap komponen.


62

B. Pelaksanaan Kegiatan 1.

Proses Kegiatan Jelaskan mengenai proses atau alur kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan program kesetaraan secara rinci dan terukur dalam bentuk deskripsi, flowchart dan SOP pada masing-masing program.

2.

Jadwal Kegiatan

3.

Rencana Pembiayaan secara terperinci

4.

Mitra Kerja dan Perannya Jelaskan siapa saja mitra didalam pelaksanaan program dan

apa

saja

peran

masing-masing

mitra

disertai

keterangan MOU.


63

BAB IV. PEMASTIAN KUALITAS PROGRAM A.

Pemantauan dan Pembinaan Jelaskan mekanisme pemantauan dan pembinaan kegiatan yang

akan

dilaksanakan

untuk

menjamin

kualitas

penyelenggaraan program. Jelaskan juga pemantuan dan pembinaan dilakukan oleh siapa dan berapa kali? (terjadwal dengan jelas). B.

Evaluasi Jelaskan prosedur evaluasi yang akan dilaksanakan untuk mengetahui

tingkat

keberhasilan

penyelenggaraan

program, jenis evaluasi, tehnik evaluasi dan dilaksanakan berapa kali, oleh siapa, dan siapa yang dilibatkan dalam evaluasi tersebut. C.

Pelaporan Pelaporan terdiri dari dua jenis yakni laporan bulanan dan laporan akhir. Laporan bulanan berisi tentang keseluruhan progressreeport kegiatan selama satu bulan. Laporan akhir berisi laporan seluruh kegiatan mulai dari awal sampai akhir termasuk laporan penggunaan dana.


64

D.

Tindak Lanjut Jelaskan mengenai jaminan keberlanjutan program atau rencana

tindak

keberlanjutan

lanjut

program

yang

akan

termasuk

dilakukan

untuk

penempatan

kerja,

perbengkelan, dan pembinaan.


65

BAB V. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN: 1. Formulir pengajuan BANSOS 2. Struktur pengurus lembaga dan pengelola program 3. Legalitas Lembaga Pengusul (berupa akte notaris dan atau ijin penyelenggaraan program) 4. Foto Copy rekening bank pemerintah atas nama lembaga 5. Foto copy NPWP 6. Data

calon

peserta

didik

dan

calon

tenaga

pendidik/pengasuh

Contoh Sistematika Laporan Akhir (contoh format deskripsi laporan program disesuaikan dengan substansi percontohan program) Sistematika

Keterangan

Halaman

a.

Judul Laporan (sesuai proposal awal)

Judul

b. Nama

Lembaga Penyelenggara Program Percontohan

........... c.

Alamat Lengkap Lembaga Penyelenggara program Pendidikan: nama jalan, nomor, desa/kelurahan,


66

Sistematika

Keterangan kecamatan, kabupaten, kode pos, nomor telepon, dan nomor fax.

Kata

Ditandatangani dan distempel pimpinan lembaga

Pengantar

penerima blockgrant.

Daftar Isi

-jelas-

Daftar

-jelas-

Lampiran Bab I Pendahuluan A. Latar

a. Menggambarkan secara umum mengenai

Belakang

diselenggarakannya program

b. Menyajikan uraian mengapa laporan kegiatan diperlukan yang mengarah pada akuntabilitas (bisa dipertanggungjawabkan), transparansi (terbuka), dan pencitraan publik (meyakinkan masyarakat) dari program yang diselenggarakan B. Tujuan

-jelas-

Laporan C. Lingkup

-jelas-

laporan PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

67

Sistematika

Keterangan

Bab II Pelaksanaan Kegiatan A. Tujuan

-jelas-

program B. Rekruitmen

Bagian ini memaparkan hasil proses perekrutan WB ketika awal program

C. Program

Jika perlu, gambarkan pula informasi lain tentang

Pembelajaran

program yang telah dilaksanakan

1. Kompetensi yang dicapai peserta didik

2. Kurikulum dan Materi Belajar D. Proses

menjelaskan tentang rangkaian kegiatan yang telah

Pembelajaran

terjadi dalam melaksanakan program yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan evaluasi. Pada bagian ini juga perlu menguraikan tentang keterlibatan pihak lain (mitra kerja).


68

Sistematika

Keterangan

E. Penyelenggara Program

1.

Panitia

-

2.

Pengelola

-

3.

Pendidik/Pen gasuh

F. Waktu dan tempat

a. Untuk waktu, sebutkan dari mulai perencanaan sampai pelaporan

penyelenggar aan

b. Untuk tempat, jika pun pelaksanaannya lebih dari satu tempat, sebutkan dimana saja proses penyelenggaraan programnya.

BAB III Hasil Yang Dicapai

A. Tingkat Pencapaian Hasil Pembelajaran a. Peserta Didik

Menjelaskan berapa banyak peserta didik di awal dan

yang Berhasil

berapa banyak yang berhasil menyelesaikan program,

Menyelesaika

serta berapa persentase keberhasilan yang dicapai.

n Program

Pada bagian ini jelaskan pula penyebab keberhasilan maupun kegagalan yang dialami peserta didik dalam mengikuti program


69

Sistematika

B. Manfaat dan

Keterangan beri penjelasan bagaimana manfaat dan dampak untuk peserta didik dan lembaga penyelenggara

Dampak Percontohan Program

C. Masalah dan Solusinya

menjelaskan tentang berbagai masalah, tantangan, dan hambatan yang dihadapi selama menyelenggarakan program serta solusi yang dilakukan sehingga hambatanhambatan tersebut dapat dikurangi

D.Tingkat/ Daya

Lihat format, terlampir

Serap Anggaran

BAB III Penutup A. Kesimpulan B. Rekomendasi


70

JADWAL PENYALURAN PROGRAM PERCONTOHAN PAUDNI 2014 No 1.

2.

3

Uraian Kegiatan Penyusunan draf Petunjuk Teknis Program Percontohan (PAUD, Kursus, Dikmas, Sarpras, Inovatif dan Peningkatan Kompetensi Melalui UPTD) Finalisasi Penyusunan Petunjuk Teknis Program Percontohan (PAUD, Kursus, Dikmas, Sarpras Inovatif dan Peningkatan Kompetensi Melalui UPTD) Sosialisasi dalam Bimtek Program Percontohan PAUD, Kursus, PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

Waktu Pelaksanaan Maret Minggu

Keterangan 3-6 Maret

ke I

Maret Minggu

10-15 Maret

ke II

April

Minggu

ke I s.d II

1-10 April (Penjablok BPPAUDNI Reg V) 71

4

5

6

7

Dikmas, Sarpras Inovatif dan Peningkatan Kompetensi Melalui UPTD Penerimaan Proposal PAUD, Kursus, Dikmas, Sarpras Inovatif dan Peningkatan Kompetensi Melalui UPTD Penilian Proposal PAUD, Kursus, Dikmas, Sarpras Inovatif dan Peningkatan Kompetensi Melalui UPTD Visitasi Program Percontohan PAUD, Kursus, Dikmas, Sarpras Inovatif dan Peningkatan Kompetensi Melalui UPTD Pengolahan, penyusunan Dokumen Penilaian dan usulan draf PetunjukTeknis Program Percontohan KUM 2014

April

Minggu

7-17 April

ke II s.d III

April

Minggu

21-30 April

ke III s.d IV

Mei Minggu II

5-9 Mei (NTBBali)

Mei Minggu III

12-23 Mei (NTB-Bali)

s.d IV

72

8

9

10

11

12

13

(akad, SK penetapan penerima Bantuan program Percontohan) Penetapan Lembaga Penerima Bantuan program Percontohan) Penandatanganan AKAD

Mei

Minggu

26 Mei (Kep. Balai)

Minggu

2-6 Juni

ke IV

Juni ke I

Pengajuan Pencairan dan penyaluran Anggaran Penyampaian Laporan Awal dari lembaga penerima bantuan Program Percontohan Pengiriman AKAD Kerjasama

Juni Minggu I-

Pelaksanaan program penerima bantuan program percontohan pada UPTD/SKB,

Juni


IV Juni

Minggu

16-20 Juni Lembaga Penerima

Minggu

20-30 Juni

minggu

Lembaga Penerima

ke III

Juni

2-30 Juni BPPAUDNI Reg V

ke IV

ke

III

s.d

Minggu ke IV

73

14

15

16

17

BPKB/BPKBM

Oktober

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan program penerima bantuan program percontohan pada UPTD/SKB, BPKB/BPKBM Penyampaian Laporan hasil Pelaksanaan program penerima bantuan program percontohan pada UPTD/SKB, BPKB/BPKBM Penyusunan Laporan Akhir penyaluran bantuan program percontohan (PAUD, Kursus, Dikmas, Sarpras, Inovatif dan Peningkatan Kompetensi Melalui UPTD) Rekap Penerimaan laporan berkas

Agustus


minggu ke IV s.d Minggu ke I Oktober

Minggu ke IV Oktober

November Minggu ke III

November

29 Agustus s.d 7 Oktober BPPAUDNI Reg V

26 Oktober Lembaga Penerima

19 November Tim Sekretariat

Tim Sekretariat/ Tim Penilai 74

18

hasil Pelaksanaan program penerima bantuan program percontohan pada UPTD/SKB, BPKB/BPKBM Penataan dokumen pelaksanaan program percontohan PAUD, Kursus, Dikmas, Sarpras Inovatif dan Peningkatan Kompetensi Melalui UPTD (proposal, hasil penilain, BAP, SK, AKAD, Laporan )


November

Tim Sekretariat

75

Dicetak oleh: Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (BPPAUDNI) Regional V Tahun 2014 www.bppnfi-reg7.org

KATA PENGANTAR Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan

Recommend Documents