KATA PENGANTAR. Jakarta, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan. Ir. Dedy Permadi, CES

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Tahun 2015 – 2019 dapat diselesaikan. Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 2015 – 2019 yang diharapkan menjadi kerangka acuan dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, program dan anggaran serta kegiatan tahunan pembangunan penyediaan perumahan. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama melaksanakan dan mewujudkan perencanaan penyediaan perumahan yang akuntabel dan handal.

Jakarta,

2015

Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan

Ir. Dedy Permadi, CES.

i

Rencana Strategis Perencanaan Penyediaan Perumahan 2015-2019| Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR ............................................................................ i DAFTAR ISI ....................................................................................... ii DAFTAR TABEL ................................................................................... ii Tabel 1 Kegiatan, Sasaran/Indikator Kinerja............................................ 28 Tabel 2 Kebutuhan Pendanaan................................................................30 DAFTAR GAMBAR ................................................................................ iii Gambar 1 Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan………………………………………………………………………………....... 11 BAB 1. 1.1 1.2 1.3 1.3

PENDAHULUAN ...................................................................... 1 Latar Belakang ...................................................................... 1 Kondisi Umum ....................................................................... 4 Potensi dan Permasalahan ....................................................... 5 Struktur Organisasi Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan ……………………………………………..................................... 10

BAB 2. 2.1 2.2 2.3 2.4

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.......................... 12 Visi....................................................................................... 12 Misi...................................................................................... 13 Tujuan.................................................................................. 14 Sasaran Strategis................................................................... 16

BAB 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI............................................. 18 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Penyediaan Perumahan................... 18 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan……………………………………………………………… …. 23 BAB 4. PROGRAM, 8EGIATAN, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN 25 4.1 Program dan Kegiatan............................................................ 25 4.2 Target Kinerja Pendanaan........................................................ 26 BAB 5.

ii

PENUTUP.............................................................................. 32

Rencana Strategis Perencanaan Penyediaan Perumahan 2015-2019| Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

BAB 1 PENDAHULUAN

Tujuan kebijakan perumahan Indonesia diatur di dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menyatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia”, sehingga tujuan tersebut menjadi tugas kewenangan pemerintah dalam mewujudkannya. Secara umum kondisi perumahan di Indonesia terus mengalami peningkatan sejalan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri. Seiring pertambahan penduduk, data BPS dan Bappenas menyatakan berdasarkan konsep kepemilikan backlog perumahan pada tahun 2014 sebesar 13,5 juta unit. Sedangkan dalam konsep penghunian, backlog perumahan sebesar 7,6 juta unit. (Sumber : Perpres No.2 Tahun 2015 tentang RPJMN 20152019). Seme ntara itu kondisi rumah tidak layak huni pada tahun 2014 sebesar 3,4 juta unit (Sumber: Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan (Inperkesling) Tahun 2011, BPS).

1

Renstra Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan 2015-2019|

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 menetapkan bahwa sasaran pokok pembangunan perumahan dan permukiman jangka panjang adalah terpenuhi rumah layak huni dan terjangkau yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan yang memadai yang didukung oleh sistem pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa kumuh. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019, Agenda prioritas pembangunan nasional sebagai penjabaran operasional dari Nawa Cita yang terkait dengan penyediaan perumahan adalah Agenda Nomor 6, yaitu Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dengan Sub Agenda Prioritas Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman. Arah kebijakan pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Untuk melaksanakan kebijakan nasional pembangunan perumahan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015 - 2019, arah kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun ke depan 2015 – 2019, yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi (1) Pengendalian Perumahan Komersial, (2) Penguatan Perumahan Umum dan Rumah Susun, (3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, dan (4) Fasilitas Perumahan Khusus.

2


Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Direktorat Jenderal Perumahan sebagai penjabaran dari RPJMN bidang Perumahan, yaitu: 1. Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data dan informasi serta evaluasi kinerja pengembangan perumahan; 2. Terlaksananya pembangunan 550.000 unit satuan rumah susun yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas pendukungnya; 3. Terlaksananya pembangunan 50.000 unit rumah khusus di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan negara, daerah pasca bencana/konflik dan kawasan maritim/nelayan; 4. Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kulitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak bagi 1.750.000 masayarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi; 5. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan rumah umum dan komersial; 6. Terlaksananya fasilitasi bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit; 7. Terselenggaranya pencadangan tanah dan pembangunan rumah susun melalui penyertaan modal Negara untuk Perum Perumnas; 8. Terfasilitasinya pengelolaan rumah susun sewa bagi MBR yang dilaksanakan oleh BUMN.

3


Kondisi capaian pembangunan perumahan sampai dengan tahun 2014, meliputi: 1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (ditetapkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman, UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP No. 88/2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan 88 Peraturan Menteri Perumahan Rakyat); 2. Penyediaan rumah layak huni yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum (meliputi: Pembangunan rusunawa sebanyak 843 Twin Block/Tower Block atau 18.216 unit dengan total daya tampung untuk 143.072 jiwa, Fasilitasi pembangunan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang melayani sebanyak 261.768 unit rumah, Fasilitasi dan stimulasi penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 912,5 Ha, Fasilitasi pembangunan rumah khusus sebanyak 6.384 unit, yang mencakup rumah khusus untuk pekerja, nelayan, kawasan perbatasan, warga baru di perbatasan NTTTimor Leste, relokasi penduduk Jatigede dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat); 3. Perluasan Program Pro-Rakyat Klaster 4 melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (meliputi: Pembangunan Baru Perumahan Swadaya dengan sebanyak 64.757 unit, Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya dengan capaian sebanyak 596.162 unit, PSU Swadaya dengan capaian sebanyak 62.909 unit, dan Fasilitasi Pra Sertifikasi dan Pasca Sertifikasi dengan capaian sebanyak 44.242 bidang); 4. Pengembangan sistem pembiayaan perumahan jangka panjang melalui: Penyaluran kredit pembiayaan perumahan dengan capaian sebesar 370.250 unit melalui pola Fasilitas Likuiditas PembiayaanPerumahan (FLPP) dan sebesar 89.081 unit melalui pola subsidi selisih bunga/uang muka. 4


Kebijakan dan strategi pemerintah dalam pencapaian sasaran dan tujuan penyediaan perumahan terus dilaksanakan dan diupayakan secara efektif dan efisien dengan terukur dan akuntabel, bersama stakeholder atau pemangku kepentingan di bidang perumahan. Program dan dukungan kegiatan yang bersifat stimulan dilaksanakan agar pihak pengusaha dan masyarakat mau bersama-sama mendorong percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Dukungan pembiayaan perumahan pun melalui program FLPP digulirkan untuk mempermudah dan meringankan masyarakat berpenghasilan rendah mengakses kepemilikan rumah. Di sisi lain, penyediaan perumahan dengan potensi masyarakat menjangkau ketersediaan perumahan tidaklah terlepas dari peran pergerakan perekonomian makro masyarakat Indonesia. Harapan ini terus berkembang dengan laju pertumbuhan perekonomian yang adanya peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu, jumlah penduduk yang terus bertambah dan kebutuhan (demand) akan permintaan rumah terus bertambah merupakan potensi penyediaan rumah. Pengadaan rumah dan perumahan oleh masyarakat dan pengembang belum mencukupi akan kebutuhan rumah, terlebih ditinjau dari sisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Beberapa MBR mempunyai karakteristik ekonomi tidak akan mampu untuk memiliki rumah, dan untuk sewa pun dengan nilai ekonomi yang terbatas.

Proses perencanaan yang komprehensif di dalam penyediaan perumahan harus meninjau pangsa pasar (MBR) yang ada dalam beberapa tingkatan lagi dan terkait dengan 5


tingkat kemampuan pasar, jumlah kebutuhan dan jangka waktu permintaan. Hal ini terkait dengan data dasar dan pemetaan potensi pasar perumahan yang di dalam proses perencanaan akan menentukan proses produksi rumah meliputi tipe dan luasan unit rumah, spesifikasi rumah, harga rumah, jumlah kebutuhan lahan; proses distribusi, meliputi sebaran/distribusi penyediaan, transportasi distribusi, pihak-pihak penyedia (Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, pihak swasta/pengembang, ataupun CSR) dan proses pemasaran yang meliputi sosialisasi, pemberdayaan, bimbingan teknis; beserta proses pengawasan dan evaluasi. Pelaksanaan proses perencanaan tersebut, potensi penyediaan perumahan dari sisi demand atau kebutuhan yang besar, memuat juga batasan/permasalahan dari sisi demand karena ragam sosial ekonomi dan budaya masyarakat, kemampuan keuangan pemerintah (baik APBN maupun APBD), regulasi yang masih belum mendukung percepatan penyediaan perumahan dan komitmen serta pemahaman yang sama terhadap target dan sasaran strategi percepatan penyediaan perumahan bagi seluruh masyarakat.

Secara umum, perencanaan pembangunan dalam hal ini penyediaan perumahan harus memperhatikan beberapa aspek keberhasilan penyediaan perumahan, baik dari sisi perencanaan 6


maupun implementasi tersebut, antara lain : 1)

di

lapangan.

Adapun

aspek-aspek

Aspek Lingkungan Aspek lingkungan secara serius memiliki dampak yang sangat besar terhadap berhasil-tidaknya program pembangunan penyediaan perumahan. Tanpa memperhatikan aspek lingkungan akan memiliki nilai relevansi yang rendah terhadap perubahan, terutama yang terkait dengan masalah-masalah kemasyarakatan, yang dalam hal ini merupakan sasaran penyediaan perumahan. Pertama, lingkungan internal, yakni lingkungan yang berada di dalam “populasi’ dimana dalam perencanaan penyediaan perumahan dilaksanakan; kedua, lingkungan eksternal, yakni lingkungan yang berada diluar “populasi” tetapi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap tingkat keberhasilan suatu program penyediaan perumahan. Aspek-aspek lingkungan ini dapat meliputi bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, politik.

2)

Aspek Potensi dan Masalah Potensi dan masalah merupakan dua hal yang sangat penting dan perlu diketahui oleh setiap perencana dalam upaya menyusun perencanaan penyediaan perumahan. Potensi dan masalah merupakan fakta yang ada dilapangan dan sangat berpengaruh terhadap proses penyediaan perumahan. Bahkan hal tersebut dapat menjadi suatu pijakan awal dalam proes penyusunan perencanaan, seperti potensi dan permasalahan yang ada pada baseline data perumahan.

3)

Aspek Institusi Perencana Institusi perencana adalah struktur organisasi yang bertanggungjawab melakukan perencanaan dalam rangka 7


memenuhi kewajiban kepada masyarakat, yang dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga evaluasinya. Perencanaan merupakan pekerjaan yang sangat kompleks dilihat dari segi permasalahan maupun kebutuhan, sehingga diperlukan satu sub fungsi perencanaan yang tersendiri di setiap organisasi/kelembagaan yang bertanggung jawab dalam melaksanakannya/mengkoordinasikannya. Perencana berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggung jawab secara penuh atas hasilnya sebagai wujud pengejewantahan dari pelaksanaan manajemen pembangunan., serta harus mampu mengkoordinasikan proses perencanaan secara intensif dan menyeluruh, serta senantiasa melakukan kajian-kajian/analisis dalam rangka mengevaluasi hasilhasil perencanaan yang telah dirumuskan. Perencana tidak hanya bertindak sebagai “penampung” berbagai usulan/rencana dari institusi teknis lainnya, melainkan harus mampu bertindak sebagai “motor” penggerak yang dapat mengakomodir, menganalisis, menjabarkan berbagai permasalahan dan kepentingankepentingan yang berbeda menuju suatu konsensus bersama dalam wujud hasil rumusan hasil perencanaan penyediaan perumahan.

4)

Aspek Ruang Dan Waktu Perencanaan merupakan suatu tahapan proses, terikat oleh ruang dan waktu. Perencanaan penyediaan 8


perumahan sebagai suatu tahapan dalam proses penyediaan memiliki keterkaitan dengan tahapan berikutnya serta menjadi landasan awal bagi pelaksanaan penyediaan perumahan. Aspek ruang dan waktu menggambarkan suatu kebutuhan dalam kurun waktu yang tepat tentang kapan perencanaan mulai disusun, kapan mulai dilaksanakan, untuk berapa lama masa pelaksanaan, serta kapan dilakukan evaluasi atau perencanaan ulang (replanning). 5)

Aspek Legalisasi Kebijakan Legalisasi kebijakan memiliki peranan penting dalam perencanaan, terlebih sebagai hasil perencanaan dari keputusan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Pelanggaran terhadap hasil suatu perencanaan dapat dipandang sebagai tindakan penyelewengan dari kebijakan yang dapat mengakibatkan implikasi hukum. Seperti perencanaan penyediaan perumahan bagi MBR merupakan legalisasi pelaksanaan penyediaan rumah bagi MBR yang sesuai ketentuan penerima.

Perencanaan penyediaan perumahan dalam hal ini memperhatikan keselarasan kepentingan stakeholders, baik masyarakat dari berbagai lapisan, kelompok pengusaha maupun pemerintah sendiri, pemanfaatan potensi wilayah, baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun potensi sumber daya buatan yang mempunyai nilai transparan, akuntabel, keadilan, dan partisipatif atau demokratis. Rencana strategis instansi Pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan pemangku kepentingan. Selain itu penyusunan rencana strategis yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program, disusun berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang terjadi 9


pada periode sebelumnya dan peluang serta tantangan dalam pelaksanaan tugas ke depan. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan mendukung pelaksanaan layanan internal di Direktorat Perencanaanaan Penyediaan Perumahan. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 15/Prt/M/2015 Tanggal 21 April 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan, penyusunan rencana pengembangan lingkungan hunian, pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan, pengelolaan data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan. Direktorat Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a.

Penyediaan

Perumahan

koordinasi dan penyusunan keterpaduan perencanaan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; penyusunan rencana pengembangan hunian di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan;

b. c.

10


d.

pengelolaan data dan informasi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan; dan pelaksanaan tata usaha Direktorat.

e. f.

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN SUB BAGIAN TATA USAHA

SUB DIREKTORAT KETERPADUAN PERENCANAAN

SUB DIREKTORAT RENCANA PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HUNIAN

SEKSI KETERPADUAN PERENCANAAN I

SEKSI LINGKUNGAN HUNIAN SKALA BESAR

SEKSI KETERPADUAN PERENCANAAN II

SEKSI LINGKUNGAN HUNIAN BUKAN SKALA BESAR

SUB DIREKTORAT KEMITRAAN DAN KELEMBAGAAN

SUB DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI

SEKSI KEMITRAAN

SEKSI PENGELOLAAN DATA

SEKSI KELEMBAGAAN

SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI

SUB DIREKTORAT PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SEKSI PEMANTAUAN

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

3

11


BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sejalan dengan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 dan arah kebijakan pembangunan perumahan dalam mendukung perumahan rakyat Indonesia yang berdaulat dan mandiri melalui terpenuhinya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak, maka Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan menetapkan Visi, yaitu: “Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni”. Pencapaian visi tersebut memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan mengingat intensitas dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam pencapaian visi tersebut memiliki kewenangan sebagai regulator, fasilitator maupun pelaksana penyediaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi setiap keluarga Indonesia. Peran regulator dan fasilitator dalam penyediaan perumahan tidaklah terlepas dari aspek perencanaan penyediaan perumahan melalui keterpaduan perencanaan, rencana pengembangan lingkungan hunian, pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan, pengelolaan data dan informasi serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penyediaan perumahan. 12


Dalam mencapai sasaran strategis penyediaan perumahan harus didukung proses perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan, didukung data dan informasi yang akurat, maka Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan menetapkan Visi, yaitu: “Perencanaan penyediaan perumahan dan pengembangan lingkungan hunia yang terpadu, berkelanjutan, didukung kemitraan, data dan informasi yang akurat dan akuntabel”.

Untuk mencapai visi tersebut, Misi Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan yang merupakan penjabaran visi yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015-2019 dengan memperhatikan kondisi lingkungan strategis dinamis adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan strategi jangka panjang, program dan anggaran jangka menengah dan tahunan dalam keterpaduan perencanaan yang komprehensif dengan memperhatikan pengarusutamaan gender untuk penyediaan perumahan dalam rangka pengurangan angka backlog dan peningkatan jumlah rumah layak huni. 2. Meningkatkan perencanaan penyediaan perumahan melalui perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang dilengkapi prasarana, sarana dan utilitas yang terintegrasi dengan sistem kota dan pusat-pusat ekonomi masyarakat secara menyeluruh dan terpadu. 3. Memperkuat kerjasama, pembinaan dan kemitraan antar pemangku kepentingan melalui peningkatan peran para pemangku kepentingan sehingga mempercepat dan meningkatkan penyediaan perumahan.

13


4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi perumahan yang handal, akurat dan komprehensif yang terakses dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan penyediaan perumahan sesuai kebutuhan dan sasaran dalam rangka pengurangan angka backlog dan peningkatan jumlah rumah layak huni. 5. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan operasionalisasi penyediaan perumahan dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi serta dilengkapi dengan sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan 2015 – 2019. Tujuan Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan merupakan rumusan kondisi yang hendak dicapai di akhir periode perencanaan yang secara umum adalah menyelenggarakan perencanaan penyediaan perumahan sesuai kebutuhan dan tepat sasaran, capaian secara terpadu dan komprehensif melalui pengembangan dan penyediaan perumahan, kerjasama semua pemangku kepentingan perumahan, penyediaan data yang akurat dengan pengawasan dan evaluasi kebijakan dan program penyediaan perumahan yang akuntabel.

Secara umum, tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut: 1. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan, sinkronisasi program dan anggaran serta kebijakan penyediaan perumahan antar direktorat teknis dan institusi lainnya

14


2.

3.

4.

5.

dalam penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyediaan perumahan. Meningkatkan penyusunan perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terintegrasi dengan sistem kota dalam penyediaan perumahan. Meningkatkan komitmen dan kerjasama antar kelembagaan dan pemangku kepentingan perumahan dan pembinaan pemberdayaan semua pemangku kepentingan dalam penyediaan perumahan. Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi penyediaan perumahan yang akurat dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan. Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan perumahan yang transparan dan akuntabel.

Sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan sebagai penjabaran dari tujuan sebagai berikut: 15


1. Tujuan 1 “Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi program dan anggaran serta kebijakan penyediaan perumahan antar direktorat teknis dan institusi lainnya dalam penyusunan keterpaduan perencanaan dalam penyediaan perumahan”, yaitu: 1) Tersusunnya perencanaan strategis dan perencanaan tahunan penyediaan perumahan 2) Terfasilitasinya keterpaduan perencanaan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, dan rumah umum dan komersial. 2. Tujuan 2 “Meningkatkan penyusunan perencanaan pengembangan lingkungan hunian baru yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terintegrasi dengan sistem kota dalam penyediaan perumahan”, yaitu: 1) Tersusunnya 40 dokumen RP3KP untuk mendukung penyediaan perumahan. 2) Tersedianya hasil perencanaan yang terpadu dan komprehensif penyediaan perumahan melalui perencanaan pengembangan lingkungan hunian skala besar dan bukan skala besar yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dan terintegrasi dengan sistem kota.

3. Tujuan 3 “Meningkatkan komitmen dan kerjasama antar kelembagaan dan pemangku kepentingan perumahan dan pembinaan pemberdayaan semua pemangku kepentingan dalam penyediaan perumahan”, yaitu: 1) Terlaksananya kerjasama dan kemitraan antar lembaga dan pemangku kepentingan penyediaan perumahan 16


2) Terselenggaranya pembinaan dan peningkatan kapasitas pemangku kepentingan penyediaan perumahan. 4. Tujuan 4 “Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi penyediaan perumahan yang akurat dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan”, yaitu: 1) Tersedianya data dan informasi penyediaan perumahan 2) Terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan sistem informasi berbasis teknologi. 5. Tujuan 5 “Memanfaatkan dan meningkatkan teknologi dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan perumahan yang transparan dan akuntabel”, yaitu: 1) Terlaksananya pemantauan pelaksanaan kegiatan penyediaan perumahan berbasis teknologi. 2) Tersusunnya laporan evaluasi kinerja penyediaan perumahan.

17


BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Untuk melaksanakan kebijakan nasional pembangunan perumahan yang diamanatkan dalam RPJMN 2015 - 2019, arah kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun ke depan 2015 – 2019, yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi (1) Pengendalian Perumahan Komersial, (2) Penguatan Perumahan Umum dan Rumah Susun, (3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, dan (4) Fasilitas Perumahan Khusus. Target Rencana Strategis penyediaan perumahan Tahun 2015 – 2019 berdasarkan target RPJMN 2015 – 2019 adalah sebagai berikut: a. Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit. b. Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritime/nelayan dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung sebanyak 50.000 unit. c.

Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan swadaya sebanyak 250.000 unit.

baru

rumah

d. Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.500.000 unit. 18


e. Pembangunan Rumah layak huni, yang diantaranya rumah umum tapak layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit. Target bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit tidak termasuk dalam target RPJMN 2015 – 2019, akan tetapi masuk dalam target strategis Renstra Penyediaan Perumahan 2015 – 2019 dikarenakan dalam rangka mendorong pembangunan rumah baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan mendukung Program Strategis Nasional “Sejuta Rumah”. Strategi yang akan dilakukan untuk pencapaian target tersebut adalah: 1. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak bagi MBR. 2. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai provider: a. Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan perumahan, baik di pusat maupun daerah; b. Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR; c.

Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni;

19


d. Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). 3. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan: a. Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (RP3KP) di pusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan PKP yang terpadu (lintas sektor maupun wilayah); b. Mensinergikan perencanaan pembangunan perumahan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dengan mengintegrasikan RP3KP ke dalam penyusunan RPJMN dan RPJMD; c.

Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan yang terpadu melalui penyediaan data yang akurat dan termutakhir;

d. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel melalui pengembangan audit perumahan. 4. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah: a. Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan rumah susun di perkotaan; b. Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan lahan, penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah wakaf. 20


5. Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan: a. Pengendalian Perumahan Komersial melalui penerapan hunian berimbang, serta penetapan insentif dan disinsentif; b. Penguatan Perumahan Umum melalui fasilitasi penyediaan rumah umum tapak yang dilaksanakan oleh swasta, serta pembangunan rumah susun, baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar; c.

Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni: Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan, dan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru, kampung deret dan peningkatan kualitas rumah;

d. Fasilitasi Perumahan Khusus melalui pembangunan rumah khusus di daerah pasca bencana/konflik, kawasan tertinggal, maritim/nelayan dan perbatasan negara. 6. Meningkatkan efisiensi dalam perumahan yang berkelanjutan:

industri

pembangunan

a. Standardisasi perijinan b. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan c.

Pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan murah.

21


Program Sejuta Rumah merupakan salah satu strategi dalam rangka mengatasi backlog penyediaan perumahan, baik untuk MBR (± 60%) maupun Non MBR (± 40%) dengan melibatkan seluruh stakeholders perumahan antara lain: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), Perum Perumnas, BPJS-T, Assosiasi Perumahan (REI, APERSI, ASPERI, dan lain-lain), masyarakat dan Perbankan. Dalam rangka keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat sebagaimana diamanatkan pada Misi ke–3 dan tujuan ke–4 Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu Mempercepat menyelenggarakan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, maka arahan kebijakan penyediaan perumahan adalah melalui: 1. Penyediaan perumahan rakyat yang terpadu dgn Penataan Kawasan Kumuh untuk MBR yang sejalan dengan Program 100–0–100 seperti pada kawasan metropolitan dan perkotaan di 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). 2. Penyediaan perumahan rakyat mendukung Pengembangan Kota Baru Publik di Kemayoran – Jakarta dan beberapa WPS antara lain di Sei Mangkei & Tanjung Selor, dan lain-lain. 3. Penyediaan perumahan rakyat mendukung Kawasan Perbatasan antara lain di Perbatasan Kalimantan, NTT, Papua, dan lain-lain. 4. Penyediaan perumahan rakyat mendukung kawasankawasan strategis di 35 WPS seperti kawasan industri untuk perumahan buruh di Cikarang dan Batam, kawasan pendidikan untuk hunian mahasiswa dan pesantren di ITERA & Jatinangor, kawasan pariwisata di Tanjung Lesung dan Mandalika, dan lain-lain. 22


5. Penyediaan perumahan rakyat mendukung kemaritiman melalui penyediaan perumahan bagi nelayan dan peningkatan kualitas rumah swadaya khususnya di beberapa kota pantai seperti di Cilacap, Ambon, Sibolga, Prigi, dan lain-lain. 6. Penyediaan permukiman dan perumahan rakyat terpadu dengan penataan sempadan sungai khususnya pada Sungai Ciliwung di Jakarta, Sungai Bengawan Solo di Surakarta, Sungai Code dan Sungai Winongo di Yogyakarta, Sungai Mahakam di Samarinda, Sungai Musi di Palembang, dan lainlain. 7. Fasilitasi pengadaan tanah untuk penyediaan perumahan rakyat di 35 WPS. 8. Penyediaan perumahan rakyat dalam rangka pengembangan kota baru secara tematik (industri, teknologi, pariwisata, dan lain-lain) termasuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Kota Baru direncanakan untuk dibangun sebagai pengendali urbanisasi di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan, untuk di luar Pulau jawa-Bali dengan konsep „Kota Satelit Mandiri‟. Kota Baru direncanakan untuk dibangun secara merata dan terpadu di setiap Pulau/Kepulauan besar sebagai pusat pertumbuhan baru (new growth center) dan penyeimbang pengembangan wilayah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, mewujudkan visi dan misi Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Tahun 2015 – 2019, maka dirumuskan arah kebijakan dan strategi, sebagai berikut:

23


1. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan, perencanaan, penyusunan program dan anggaran dalam keterpaduan perencanaan penyediaan perumahan melalui penyediaan data dan informasi yang akurat dan mutakhir; 2. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk mendukung penurunan angka kekurangan rumah dan peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan peran pemerintah daerah, dunia usaha dan ke swadayaan masyarakat; 3. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan yang akuntabel.

24


BAB 4 PROGRAM, KEGIATAN, TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

Dalam Rencana Strategis Direktorat Penyediaan Perumahan 2015 – 2019, kegiatan Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan merupakan bagian dari Program Pengembangan Perumahan dengan kegiatan pokok adalah Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan Sasaran kegiatan “Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan” adalah Perencanaan dan Pembinaan Penyediaan melaksanakan output kegiatan meliputi: 1.

Penyusunan Perencanaan Strategis Penyediaan Perumahan;

2.

Penyusunan Perencanaan Tahunan Penyediaan Perumahan;

3.

Fasiltasi Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP);

4.

Pelaksanaan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan Rumah Susun dan Rumah Khusus;

5.

Pelaksanaan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial;

6.

Pelaksanaan Kemitraan Penyediaan Perumahan;

7.

Pelaksanaan Pembinaan dan Peningkatan Kelembagaan Pelaku Penyediaan Perumahan;

8.

Penyusunan Pedoman dan Kriteria Evaluasi Penyediaan Perumahan;

9.

Pelaksanaan Pemantauan Kegiatan Penyediaan Perumahan; 25

Kapasitas

Renstra Perencanaan Penyediaan Perumahan 2015-2019|

10. Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyediaan Perumahan; 11. Pelaksanaan Pendataan Bidang Perumahan; 12. Pelaksanaan Pengembangan Informasi Perumahan;

dan

Pengelolaan

Sistem

13. Pelaksanaan Pengembangan Informasi Perumahan; 14. Penyusunan Perencanaan Lingkungan Hunian Skala Besar; 15. Penyusunan Perencanaan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar; dan 16. Pelayanan Perkantoran.

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan memiliki beberapa indikator kinerja yang akan dilaksanakan oleh masingmasing unit kerja di dalam Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan. Kegiatan pokok tersebut dapat dijabarkan ke dalam sasaran kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.

Untuk menjalankan kegiatan penyusunan perencanaan penyediaan perumahan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019, maka kebutuhan pendanaan Direktorat

26


Perencanaan Penyediaan Perumahan 2015 – 2019 adalah sebesar Rp. 737,752 Milyar sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

27


BAB 5 PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Tahun 2015 – 2019 disusun untuk mendukung Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019 dan sebagai arahan operasional bagi Unit Eselon 3 di lingkungan Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan dalam mengemban visi, misi dan sasaran yang harus dicapai oleh Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan. Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antar Sub Direktorat di Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan maupun antar Direktorat/Setditjen di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan perencanaan penyediaan perumahan yang lebih handal dan berkelanjutan. Komitmen yang tinggi dari para pemangku kepentingan dalam perencanaan dan implementasi dokumen perencanaan tersebut dengan didukung oleh peningkatan pendataan dan informasi yang lebih akurat, serta kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dapat mencapai sasaran strategis pengurangan angka backlog dan peningkatan jumlah rumah layak huni. Melalui pengembangan kebijakan, strategi, program, anggaran dan perencanaan penyediaan perumahan yang diatur kembali oleh Pemerintah untuk mendorong pemenuhan kebutuhan penyediaan perumahan melalui sistem karir perumahan, pengembangan hunian lingkungan baru, komitmen, kerjasama serta pemberdayaan pemangku kepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pengembangan sistem pendataan dan informasi perumahan on-line, pengembangan sistem informasi hasil kinerja, serta pengembangan pemantauan sistem elektronik. Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk mendukung penyediaan perumahan yang tepat sasaran dan mencapai tujuan dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan rumah baru layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai serta peningkatan kualitas perumahan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip 32


pembangungan yang berkelanjutan dan transparan serta akuntabel diharapkan perencanaan penyediaan perumahan pembangunan perumahan dapat berjalan secara optimal sehingga pada akhirnya pemenuhan hunian yang layak sebagai hak dasar rakyat dapat lebih terjamin guna mewujudkan masyarakat yang lebih berjati diri, mandiri dan produktif. Melalui pelaksanaan Renstra Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan Tahun 2015 – 2019 diharapkan dapat mempercepat penyediaan rumah layak huni dan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dalam rangka proses peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan, koordinasi, sinkronisasi dan komitmen baik secara vertikal maupun secara horizontal yang semakin kuat dalam penyelenggaraan penyediaan perumahan rakyat sangat diperlukan. Rencana Srategis ini tidak bersifat kaku dan selalu terbuka untuk disempurnakan, sesuai dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional sebagai suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan sehingga bersifat adaptif terhadap lingkungan strategis yang dinamis.

33


TABEL 1. KEGIATAN, SASARAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2015 – 2019 SASARAN/ INDIKATOR KINERJA 1

SATUAN

LOKASI

2

3

TARGET 2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

4

5

6

7

8

9

PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN SASARAN PROGRAM 1 Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni 1

Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni

%

0.63

0.56

3.03

3.25

3.72

11.18

2

Persentase penurunan rumah tidak layak huni

%

1.47

3.04

10.29

14.60

14.71

44.12

36 18 12

35 19 12

34 19 12

33 19 12

34 21 12

172 96 12

KEGIATAN 2.2 : PENYUSUNAN PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN SASARAN KEGIATAN 1

Perencanaan dan Pembinaan Penyediaan Perumahan 1 2 3

28

Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis Penyediaan Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Penyediaan Perumahan Jumlah Dokumen RP3KP

Dokumen/ Laporan Dokumen

Pusat

6

6

4

4

4

24

Dokumen

Pusat

4

4

4

4

4

20

Dokumen

Pusat

8

8

8

8

8

40


4

5 6 7

Laporan

Pusat

1

1

1

1

1

5

Laporan

Pusat

1

1

1

1

1

5

Laporan

Pusat

2

2

2

2

2

10

Laporan

Pusat

3

3

3

3

3

15

8

Jumlah Dokumen Pedoman dan Kriteria Evaluasi Penyediaan Perumahan

Dokumen

Pusat

2

1

2

1

2

8

9

Jumlah Laporan Pemantauan Kegiatan Penyediaan Perumahan

Laporan

Pusat

2

2

2

2

2

10

10

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penyediaan Perumahan

Laporan

Pusat

3

4

4

4

6

21

11

Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan Perumahan

Laporan

Pusat

3

3

3

3

3

15

12

Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

Laporan

Pusat

2

2

2

2

2

10

13

Jumlah Laporan Pengembangan Informasi Perumahan

Laporan

Pusat

1

1

1

1

1

5

Dokumen

Pusat

8

8

8

8

8

40

Dokumen

Pusat

8

8

8

8

8

40

Laporan

Pusat

12

12

12

12

12

12

14 15 16

29

Laporan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan Rumah Susun dan Rumah Khusus Laporan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial Jumlah Laporan Kemitraan Penyediaan Perumahan Jumlah Laporan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelaku Penyediaan Perumahan

Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hunian Skala Besar Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Laporan Layanan Perkantoran


TABEL 2. KEBUTUHAN PENDANAAN DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2015 – 2019 SASARAN/ ANGGARAN (X Rp. Juta) INDIKATOR KINERJA 2015 2016 2017 2018 2019 1

2

3

4

5

6

TOTAL 7

PROGRAM : PENGEMBANGAN PERUMAHAN SASARAN PROGRAM 1

Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) dan menurunnya rumah tidak layak huni 1 Persentase penurunan kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni 2

Persentase penurunan rumah tidak layak huni

7,768,028.04 8,780,260.00 52,731,672.85 55,410,349.00 59,972,500.12 184,662,810.00

0.63

0.56

3.03

3.25

3.72

11.18

1.47

3.04

10.29

14.60

14.71

44.12

KEGIATAN 2.2 : PENYUSUNAN PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN UNIT ORGANISASI : DIREKTORAT PERENCANAAN PENYEDIAAN PERUMAHAN SASARAN KEGIATAN 1

Perencanaan dan Pembinaan Penyediaan Perumahan 1 2 3

Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis Penyediaan Perumahan Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Penyediaan Perumahan Jumlah Dokumen RP3KP

30

103,507.00

188,240.00

134,326.40

149,999.46

161,679.43

737,752.29

103,507.00

188,240.00

134,326.40

149,999.46

161,679.43

737,752.29

6

6

4

4

4

24

4

4

4

4

4

20

8

8

8

8

8

40


4

5 6 7

8

Laporan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan Rumah Susun dan Rumah Khusus Laporan Fasilitasi Keterpaduan Perencanaan Rumah Swadaya dan Rumah Umum dan Komersial Jumlah Laporan Kemitraan Penyediaan Perumahan Jumlah Laporan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pelaku Penyediaan Perumahan Jumlah Dokumen Pedoman dan Kriteria Evaluasi Penyediaan Perumahan

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

2

2

2

2

2

10

3

3

3

3

3

15

2

1

2

1

2

8

9

Jumlah Laporan Pemantauan Kegiatan Penyediaan Perumahan

2

2

2

2

2

10

10

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Penyediaan Perumahan

3

4

4

4

6

21

11

Jumlah Laporan Pendataan Penyediaan Perumahan

3

3

3

3

3

15

12

Jumlah Laporan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi

2

2

2

2

2

10

13

Jumlah Laporan Pengembangan Informasi Perumahan

1

1

1

1

1

5

8

8

8

8

8

40

8

8

8

8

8

40

12

12

12

12

12

12

14 15 16

Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hunian Skala Besar Jumlah Dokumen Perencanaan Lingkungan Hunian Bukan Skala Besar Laporan Layanan Perkantoran 31


32


KATA PENGANTAR. Jakarta, Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan. Ir. Dedy Permadi, CES

Recommend Documents