KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya tulis ini yang dilombakan pada Lomba Karya Tulis Penyuluh Perikanan yang berjudul “Peran Penyuluh Perikanandalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat di Daerah Perbatasan Nusa Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara”. Dalam Karya Tulis ini terdiri atas 4 bab yang mencakup: (I) Pendahuluan, yang membahas latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, (II) Teori dan Metode, membahas tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe, waktu dan tempat, dan metode yang digunakan, (III) Hasil dan Pembahasan, membahas tentang potensi, pemanfaatan dan peluang investasi pada sektor kelautan dan perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir, peranan BP4K, kegiatan perguruan tinggi dan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dan (IV) Kesimpulan dan Saran. Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih perlu dioptimalisasikan, sudilah kiranya para pembaca untuk memberikan masukan dan saran sehingga karya tulis ini menjadi lebih baik dan bermutu.Akhirnya, penulis berharap semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang memerlukannya dimasa sekarang dan yang akan datang. Sangihe, November 2013 Penulis
ii
DAFTAR ISI
halaman KATA PENGANTAR ...............................................................................
ii
DAFTAR ISI ..............................................................................................
iii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................
vi
DAFTAR LAMPIRAN ..............................................................................
vii
I
PENDAHULUAN .........................................................................
1
1.1 Latar Belakang .......................................................................
1
1.2 Rumusan Masalah ..................................................................
2
1.3 Tujuan ....................................................................................
3
TEORI DAN METODE .................................................................
5
2.1 Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Penyuluhan Perikanan...
5
2.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe ......
5
2.1.2 Pengertian Penyuluh ....................................................
7
2.1.3 Peran Penyuluh ............................................................
8
2.1.4 Definisi Penyuluhan ....................................................
9
2.1.5 Materi Penyuluhan Perikanan .....................................
9
2.1.6 Pengertian Ketahanan Pangan .....................................
10
2.2 Waktu dan Tempat .................................................................
11
2.3
Metode ..................................................................................
11
HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................
12
3.1
12
II
III
Hasil ......................................................................................
3.1.1 Potensi, pemanfaatan dan peluang investasi pada Sektor kelautan dan perikanan ..............................................
iii
12
3.1.2 Pemberdayaan masyarakat desa pesisir pada sektor ..........
13
Kelautan dan perikanan ......................................................
15
3.1.3
Program dan kegiatan Pemerintah (BP4K) pada sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan ketahanan pangan ...............................................................
16
3.1.4. Kegiatan Perguruan Tinggi sebagai mitra kerja Pemerintah (BP4K) pada sektor kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan ketahanan pangan.............
17
3.1.5 Pembangunan kelautan dan perikanan yang
3.2
berkelanjutan ......................................................................
17
Pembahasan ........................................................................
18
3.2.1 Peranan penyuluh perikanan dalam pengembangan Potensi, pemanfaatan dan peluang investasi pada Sektor kelautan dan perikanan............................................
18
Kepulauan Sangihe ............................................................. 3.2.2
Peranan penyuluh perikanan dalam pemberdayaan Masyarakat desa pesisir pada sektor kelautan Dan perikanan .....................................................................
3.2.3
Peranan pemerintah (BP4K) pada sektor kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan ketahanan pangan.............
3.2.4
21
22
Peranan Perguruan Tinggi sebagai mitra kerja Pemerintah (BP4K) pada sektor kelautan dan Pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan ..........
3.2.5
22
Peranan pemerintah (BP4K) dan masyarakat dalam Pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan ......................................................................
iv
23
IV
KESIMPULAN DAN SARAN ......................................................
24
4.1
Kesimpulan .........................................................................
24
4.2
Saran ...................................................................................
24
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................
25
LAMPIRAN ...............................................................................................
26
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar
halaman
1
Peta Kabupaten Kepulauan Sangihe ..............................................
2
Sistim Agribisnis Perikanan yang Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe (Blue Economy) ................
vi
6
15
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran
halaman
1
Peta Kabupaten Kepulauan Sangihe ..............................................
2
Sistim Agribisnis Perikanan yang Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe (Blue Economy) ................
vii
6
15
I. 1.1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar, dengan
garis pantai sepanjang 104.000 Km, terdiri atas 17.504 pulau. (Anonimous,2011). Sebagai negara kepulauan yang wilayahnya memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (mega biodiversity), pesisir dan lautan menjadi tumpuan yang sangat menjanjikan untuk bersinergi dengan daratan (terrestrial) dalam menyediakan sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di Indonesia pada masa yang akan datang (Hudoyo, 2013). Propinsi Sulawesi Utara terdiri dari 15 Kabupaten/Kota dengan 13 Wilayah Pesisir yang luas wilayahnya 15.297,76 km2.Propinsi Sulawesi Utara merupakan propinsi kepulauan yang memiliki 286 pulau, dimana 59 pulau berpenghuni, 227 pulau belum berpenghuni dan memiliki 3 gugusan kepulauan (Sangihe, Talaud dan Sitaro). Selain itu juga memiliki 11 pulau terluar/terdepan Indonesia sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan luas laut ZEE 351,54 km2 dengan panjang pantai 1.837 km. Propinsi Sulawesi Utara memiliki 627 desa pesisir dan 867 desa bukan pesisir yang didalamnya juga terdapat 2 Kota PKSN (Pusat Kegiatan Strategis Nasional) yaitu Tahuna dan Melongoane(Anonimous, 2012). Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian integral dari Propinsi Sulawesi Utara dengan ibukota Tahuna, memiliki total luas wilayah 11.863,59 km²,dimana luas wilayah daratan 6 %dan 94% wilayahnya laut. Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi lestari sumber daya kelautan dan perikanan sebesar 34.000 ton/tahun dan yang baru dimanfaatkan berkisar 14,4% (Anonimous, 2012). Penyuluh perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe sebanyak 40 orang
1
yang terdiri dari Penyuluh Perikanan PNS, PPTK dan Penyuluh perikanan swadaya. Penyuluh perikanan tersebar di 15 Kecamatan dan 167 desa/kelurahan (145 desa dan 22 kelurahan) (Anonimous, 2013). Dari data diatas terlihat bahwa belum optimal perbandingan antara jumlah penyuluh perikanan dan wilayah tugas yang harus didampingi. Untuk itu perlu pengoptimalan peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan ketahanan pangan di daerah perbatasan Nusa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.
1.2
Rumusan Masalah Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki potensi kekayaan laut yang sangat
menjanjikan . Terkait dengan Visi Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 – 2016 adalah “Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Kabupaten Bahari yang Sejahtera dan Bermartabat”. Salah satu titik tekan visi ini yang relevan dengan ketahanan pangan adalah Kabupaten Bahari yang sejahtera.
Untuk
mewujudkan visi daerah, maka ada 11 (sebelas) misi yang digunakan. Penekanan misi
yang relevan dengan ketahanan pangan adalah misi ke-1 dan 5, yaitu
penanggulangan kemiskinan dan ketahanan pangan.
Di mana visi dan misi
kabupaten ini sejalan dengan program industrialisasi kelautan dan perikanan, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat di bidang perikanan adalah dengan kegiatan penyuluhan yang mengkombinasikan komponen-komponen yang terkait yaitu penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan yang di kenal dengan penerapan sistem kawasan agrisbisnis perikanan yang berkelanjutan (blue economy).
2
1.3
Tujuan dan Manfaat Tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah memberikan ide dalam
pelaksanan penyuluhan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perikanan di daerah perbatasan Nusa Utara, khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara dimana : 1.
Masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tentang pengembangan potensi, pemanfaatan dan peluang investasi pada sektor kelautan dan perikanan.
2.
Meningkatkan produksi pangan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3.
Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
4.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Sedangkan manfaat dari penulisan karya tulis ini yang diharapkan adalah :
1.
Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD)
2.
Peningkatan kesejahteraan masyarkat nelayan.
3
II. 2.1
TEORI DAN METODE
Teori
2.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Sangihe berasal dari kata Sang dan Ihe. Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki luas mencapai 11.863,59 km2 terdiri dari Lautan 11.126,61 km2 dan Daratan 736,97 km2. Ibukota berkedudukan di Tahuna secara keseluruhan jumlah pulau yang ada di kepulauan ini berjumlah 105 pulau dengan rincian; 79 pulau yang tidak berpenghuni dan 26 pulau berpenghuni. Kabupaten Kepulauan Sangihe terletak pada 4 4’ 13” – 4 44’22” Lintang Utara, 125 9’28”-125 56’57” Bujur Timur, berada antara Pulau Sulawesi dengan pulau Mindanao (Republik Philipina), dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Negara Philipina, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Sitaro, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Talaud dan Laut Maluku dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. Pada Tahun 2002 Kabupaten Kepulauan Sangihe dimekarkan (pada saat itu masih Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud) menjadi 2 Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud. Pemekaran kembali dilakukan di Kabupaten Induk (Kabupaten Sangihe) menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) pada Tahun 2007 sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tanggal 2 januari 2007 dan peresmiannya telah dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2007. Kabupaten Kepulauan Sangihe dibagi dalam 3 klaster pembangunan, 15 kecamatan, 135 kampung dan 22 Kelurahan. Pada tahun 2012 jumlah penduduknya
4
127.520 jiwa dengan jumlah rumah tangga
sebanyak 34.138 dan kepadatan
penduduk 173,03 jiwa/km2 dengan jumlah penduduk miskin 14.930 KK. Karakteristik dan peluang pengembangan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yaitu: 1.
Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Kawasan Perbatasan : -
Berperan sebagai beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),
-
Berpeluang untuk pengembangan hubungan kerjasama perdagangan yang berorientasi outward looking,
-
Sebagai security belt atau sabuk pengaman NKRI di kawasan utara
-
Ditetapkannya Kota Tahuna sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Kawasan Pengembangan Ekonomi (PP 26 Tahun 2008).
2.
Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai Kawasan Kepulauan : -
Memiliki potensi pengembangan pariwisata bahari (ecotourism),
-
Potensi kelautan dan sumberdaya perikanan yang cukup tersedia dimana potensi lestari 34.000 ton/tahun yang baru termanfaatkan 14,4%,
-
Memiliki garis pantai ± 297 km,
-
Keragaman hayati (terumbu karang) dan adanya obyek wisata gunung api bawah laut (underwater volcano),
-
Memiliki Pelabuhan Perikanan Dagho sebagai kawasan pengembangan perikanan dan kawasan minapolitan,
-
Memiliki empat pulau terluar menurut Perpres 78 Tahun 2005.
5
Sumber : Sangihe dalam angka tahun 2012
Gambar 1. Peta Kabupaten Kepulauan Sangihe
6
2.1.2 Pengertian Penyuluh Penyuluh adalah orang yang memberikan dorongan kepada para petani agar mau mengubah cara berfikirnya dan cara hidupnya yang lama dengan cara yang baru melalui proses penyebaran informasi seperti pelatihan, kursus, kunjungan yang berkaitan dengan perubahan dan perbaikan cara - cara berusaha tani, usaha peningkatan produktivitas pendapatan petani serta perbaikan kesejahteraan keluarga petani atau masyarakat(Wowor, 2011). Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (Anonimous, 2008) Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2006, penyuluh dibedakan berdasarkan status dan lembaga tempatnya bekerja(Anonimous, 2007) yaitu : 1.
Penyuluh PNS ialah pegawai negeri yang ditetapkan dengan status jabatanfungsional sebagai penyuluh,
2.
Penyuluh swasta ialah penyuluh yang berstatus sebagai karyawan perusahaan swasta (produsen pupuk, pestisida, perusahaan benih/alat/mesin pertanian,
3.
Penyuluh swadaya ialah petani atau warga masyarakat yang secara sukarela melakukan kegiatan penyuluhan di lingkungannya, termasuk didalamnya penyuluh yang diangkat dan atau memperoleh imbalan dari dan oleh masyarakat lingkungannya. Potensi penyuluh perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah
penyuluh perikanan PNS 27 orang, PPTK 2 orang dan penyuluh perikanan swadaya
7
11 orang. Jumlah penyuluh perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe 40 orang yang tersebar di 15 Kecamatan dan 167 desa/kelurahan (145 desa dan 22 kelurahan) (Anonimous, 2013)
2.1.3 Peran Penyuluh Wowor 2011 menyatakan bahwa secara umum peran penyuluh sangat dibutuhkan dalam mensukseskan setiap program perikanan. Untuk itu perlu dipahami sesungguhnya peran penyuluh,yakni : 1.
Sebagai fasilitator artinya penyuluh memberikan fasilitas atau kemudahan,
2.
Sebagai
mediator
artinya
penyuluh
menghubungkan
lembaga
pemerintah/lembaga penyuluhan dengan sasaran, 3.
Sebagai
dinamisator
artinya
penyuluh
yang
dapat
menimbulkan
(menjadikan) dinamis. Peran penyuluh dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan antara lain yaitu : 1.
Ujung tombak pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan,
2.
Jembatan
penghubung
antara
pemerintah
pusat,
provinsi
dan
kabupaten/kota dengan masyarakat baik top down maupun bottom up (pembawa kebijaksanaan pemerintah dan sekaligus penerus aspirasi rakyat, 3.
Agen pembangunan dan perubahan,
4.
Pendidik dan guru formal, pemimpin, penasehat dan pendamping setia sekaligus menjadi keluarga besar masyarakat pertanian perikanan dankehutanan.
8
2.1.4 Definisi Penyuluhan Penyuluhan berasal dari kata suluh yang berarti obor. Dalam hal ini untuk memberikan informasi, wawasan, pengetahuan, ketrampilan, teknologi, dan lainlain kepada seseorang atau masyarakat untuk menjadi tahu atau lebih tahu. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Anonimous, 2006).
2.1.5 Materi Penyuluhan Perikanan Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hokum dan kelestarian lingkungan (Anonimous, 2006). Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha yang ada di daerah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumberdaya perikanan yang ada didaerah tersebut.
9
2.1.6 Pengertian Ketahanan Pangan Undang-undang No. 7 Tahun1996 tentang pangan, mengartikan ketahanan pangan sebagai : kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengertian mengenai ketahanan pangan tersebut mencakup aspek makro, yaitu tersedianya pangan yang cukup dan sekaligus aspek mikro yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan setiap rumah tangga untuk menjalani hidup yang sehat dan aktif (Anonimous, 1996). Pada tingkat nasional, ketahanan pangan di artikan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak, aman dan didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumber daya lokal. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan distribusi, dan konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya.
10
2.2
Waktu dan Tempat Kegiatan penulisan karya tulis ini dilaksanakan mulai tanggal 10 November
2013 sampai dengan 25 November 2013 yang berlokasi di Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara 2.3
Metode Metode yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini adalah metode
gabungan yaitu Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Metode Penulisan studi pustaka yaitu : metode penulisan karya tulis dengan mengumpulkan bahan-bahan, materimateri, data-data dan informasi-informasi yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal yang tersedia. Penulis juga melakukan studi pustaka dengan menggunakan internet. Sedangkan metode penulisan studi lapangan adalah metode penulisan karya tulis dengan cara memperoleh informasi yang sesungguhnya terdapat di lapangan.
11
III.
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1
Hasil
3.1.1
Potensi, pemanfaatan dan peluang investasi pada sektor kelautan dan perikanan
a.
Usaha Penangkapan Potensi lestari sumberdaya perikanan di perkirakan sebesar 34.000 ton per
tahun dimana pemanfaatan potensi perikanan tangkap khususnya pada perairan 12 mil sampai tahun 2012 baru mencapai 35,7 %, keadaan ini juga tergambar pada beberapa usaha perikanan tangkap di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mengalami degradasi tangkapan yang cukup mencolok, sehingga beberapa usaha penangkapan telah mengalami kerugian. Disamping itu dari segi pemanfaatan, kegiatan masyarakat nelayan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe aktivitasnya sangat tergantung pada cuaca di mana pada musim-musim tertentu memiliki cuaca yang cukup ekstrim seperti gelombang tinggi dan angin kencang yang semuanya itu menghambat aktivitas nelayan untuk melaut. Jika cuaca ekstrim tiba, dapat menyebabkan harga ikan hasil tangkapan itu meningkat drastis. Tetapi karena nelayan yang ada sebagian besar masih tradisional maka disini mereka belum mampu mengatasi hal tersebut. Peluang
dibidang
penangkapan
dapat
dikembangkan,
dimana
pengembangannya diprioritaskan pada armada penangkapan skala usaha kecil/menengah.
12
b.
Usaha Budidaya Pengembangan usaha perikanan budidaya merupakan sektor yang telah
lama digeluti untuk menopang pengembangan ekonomi masyarakat pesisir, terutama dalam ikut serta memberdayakan pembudidaya ikan khususnya skala kecil. Luas lahan yang tersedia cukup signifikan untuk dikembangkan : ± 250 Ha untuk lahan budidaya rumput laut dan ± 346 Ha untuk budidaya ikan laut komoditi Kerapu, Kakap, Kuwe, Lobster dan budidaya teripang laut. Peluang investasi budidaya laut, perlu ditingkatkan dengan pola pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan pengembangan komoditas ikan kerapu, ikan kuwe, teripang, dan rumput laut. Ketersediaan lahan usaha budidaya air tawar cukup potensial dan pemanfaatannya masih terbatas dan dapat ditingkatkan. Potensi lahan untuk budidaya air tawar memiliki luas 33 Ha, dan yang sudah dimanfaatkan sebesar 17 Ha dan yang masih tersedia peluang untuk pengembangannya seluas 16 Ha. Komoditas yang dikembangkan oleh masyarakat pembudidaya air tawar adalah jenis ikan nila, mas dan mujair.
c.
Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan Pemasaran 1.
Pengolahan Hasil Perikanan Usaha pengolahan ikan yang dikelola oleh masyarakat nelayan di
Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah pada umumnya merupakan usaha pengolahan tradisional dengan produk yang dihasilkan seperti ikan asin dan ikan asap dalam jumlah yang terbatas dan mutu yang jauh di bawah Standar Nasional Indonesia. Produk olahan ikan asap yang dihasilkan antara lain : ikan karang asap,
13
ikan tuna/cakalang/cucut fillet asap, ikan layang/tongkol asap utuh, layang asap lipat ”pinekuhe”, ikan julung-julung asap, daging/lambung cucut kering ”bakise” dan lain-lain. Diantara produk asapan yang ditemukan, pinekuhe merupakan salah satu produk khas yang dapat dikembangkan, selain bentuknya yang unik juga daya awetnya lebih panjang dibanding jenis olahan asap lainnya. Pinekuhe dapat dikemas vakum, diberi label sehingga dapat dijadikan sebagai ”ole-ole” spesifik dari daerah Kepulauan Sangihe yang tidak ditemukan di daerah lain. Usaha olahan yang juga sementara ini digeluti adalah usaha olahan bakso ikan, nugget ikan, kecap ikan dan abon ikan. Produk olahan ini masih terbatas yang hanya dikelola oleh perorangan atau beberapa kelompok, dengan bahan baku yang dikelola yaitu dari jenis ikan tuna. Dimana species ikan ini banyak terdapat di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang merupakan daerah penangkapan ikan (fishing ground) jenis ikan ini dan juga merupakan alur ruayanya 2. Prospek pemasaran hasil perikanan Pemasaran domestik hasil perikanan berpeluang cukup baik, terutama ke daerah-daerah kota besar misalnya ke Pulau Jawa, seiring dengan peningkatan permintaan komoditi untuk kebutuhan bahan baku industri perikanan dan konsumsi lokal.
d.
Penerapan Sistim Kawasan Agribisnis Perikanan yang Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe Sistim kawasan agribisnis perikanan yang berkelanjutan (blue economy)
merupakan ide baru dari penulis sebagai seorang penyuluh untuk dikontribusikan kepada masyarakat pesisir yang berhubungan dengan program percepatan
14
industrialisasi kelautan dan perikanan yang dikenal sebagai blue economy. Konsep ini selain mampu menciptakan industri kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan, juga dapat meningkatkan pendapatan, menciptakan kesempatan kerja dan menggerakan perekonomian masyarakat pesisir (Gambar 2).
Selanjutnya,
penjelasan dalam Gambar 2 ini diuraikan pada subbab pembahasan.
Pakan Ikan Daerah Perlindungan Laut
Perikanan Tangkap
Usaha Perikanan Budidaya (Karamba jaring apung)
Produksi Ikan
Pengolahan Hasil Perikanan
Limbah Pengolahan Hasil Perikanan
Pupuk, Kerajinan, minyak ikan, Gelatin, enzim, anti oksidan
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Gambar 2. Sistim Agribisnis Perikanan yang Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe (Blue Economy)
3.1.2 Pemberdayaan masyarakat desa pesisir pada sektor kelautan dan perikanan Sumber daya manusia merupakan aspek penting dan mendasar yang perlu di perhatikan dalam proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat desa pesisir di perhadapkan pada masih rendahnya keterlibatan masyarakat desa pesisir dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah pesisir, masih relatif rendahnya tingkat pendapatan masyarakat desa pesisir, masih rendahnya swadaya masyarakat
15
pesisir dalam membangun wilayahnya, masih relatif rendahnya akses masyarakat desa pesisir terhadap modal dan informasi pasar, serta masih relatif kualitas sumberdaya manusia masyarakat desa pesisir. Penyebab utama rendahnya kualitas sumberdaya manusia antara lain karena: a.
Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat karena keterbatasan ekonomi untuk memenuhi biaya pendidikan.
b.
Terbatasnya sarana prasarana pendidikan dan tenaga pendidik.
c.
Kurangnya sosialisasi dan pelatihan menyangkut pengelolaan potensi wilayah pesisir.
d.
Rendahnya tingkat kesehatan lingkungan dan permukiman.
e.
Minimnya sarana prasarana kesehatan dan tenaga medis.
3.1.3 Program dan kegiatanPemerintah (BP4K) pada sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan ketahanan pangan Program Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Kepulauan Sangihe di bidang kelautan dan perikanan adalah penyusunan programa penyuluhan perikanan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, meningkatkan kegiatan pendampingan dan penyuluhan kepada pelaku utama perikanan terutama dalam ketrampilan pelaku utama baik di penangkapan, budidaya dan pengolahan yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di daerah. Program lain di bidang kelembagaan adalah mengembangkan kelembagaan penyuluhan yang ada di kecamatan seperti Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K).
16
3.1.4 Kegiatan Perguruan Tinggi sebagai mitra kerja pemerintah (BP4K) pada sektor ketahanan
kelautan
dan
perikanan
untuk
meningkatkan
pangan
Untuk mengelola sumber daya pesisir dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai bidangnya, mulai dari tingkat ahli madya sampai sarjana, karena pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut membutuhkan teknologi sederhana sampai teknologi yang tinggi. Perguruan Tinggi yang bergerak di bidang Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Utara memang telah berdiri sejak tahun 1967, sebelum terbentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan. Program studi yang berfokus pada ilmu dan teknologi pesisir dan kelautan sendiri baru terbentuk tahun akademik 1987-1988 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi Manado. Pada tahun 2005 di Kabupaten Kepulauan Sangihe berdiri Politeknik Nusa Utara yang di dalamnya terdapat tiga program studi perikanan yaitu : Teknologi Penangkapan Ikan (TPI), Teknologi Pengolahan Hasil Laut (TPHL), dan Teknologi Budidaya Ikan (TBI). Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi, Manado dan Politeknik Nusa Utara (POLNUSTAR) Tahuna menjadi mitra pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam meningkatkan sumber daya masyarakat pesisir. Bentuk kerjasamanya yaitu kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (P2M).
3.1.5 Pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan Eksploitasi secara besar - besaran terhadap sumber daya pesisir dan laut dalam rangka pembangunan ekonomi menyebabkan terjadinya kerusakan
17
lingkungan yang cukup parah, menyebabkan kemiskinan besar-besaran yang selanjutnya kemiskinan ini memperburuk kerusakan sumber daya alam. Dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan tidak terarah telah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa pesisir, seperti jumlah tangkapan ikan yang semakin menurun dan lokasi penangkapan yang semakin jauh. Kurangnya sarana dan prasarana untuk melakukan riset untuk pelestarian lingkungan hidup serta masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pelestarian lingkungan.
3.2
Pembahasan
3.2.1
Peranan
penyuluh
perikanan
dalam
pengembangan
potensi,
pemanfaatan dan peluang investasi pada sektor kelautan dan perikanan a.
Usaha Penangkapan Peranan penyuluh perikanan sebagai ujung tombak pembangunan kelautan
dan perikanan diharapkan dapat melakukan perubahan sikap dan perilaku negatif masyarakat nelayan serta menumbuhkan kesadaran dan perilaku konservatif untuk kelestarian dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan dan bertanggungjawab. Proses penyadaran ini tidak muda untuk dilakukan, sehingga konsep penyuluhan perikanan bagi nelayan yaitu untuk meningkatkan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku nelayan dalam pemakaian alat tangkap yang bertanggungjawab. Penyuluhan dalam meningkatkan keterampilan nelayan seperti teknologi berbagai alat tangkap ikan, alat bantu penangkapan ikan, ukuran mata jaring yang
18
di gunakan, dan lainnya. Penyuluh juga membantu nelayan dalam pemasaran hasil tangkapan ikannya serta berperan dalam membantu nelayan mengakses bantuan permodalan dalam meningkatkan taraf hidupnya. b.
Usaha Budidaya Peran strategis penyuluh perikanan yaitu mendorong peningkatan produksi
dan produktivitas rumput laut, budidaya laut dan budidaya air tawar dalam bentuk alih teknologi budidaya dan pengolahan hasil, penyuluh juga memfasilitasi akses permodalan dan meningkatkan jaringan kemitraan usaha. c.
Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dan Pemasaran Peran utama penyuluh perikanan dalam pengolahan hasil perikanan yaitu
memotivasi nelayan untuk dapat mengolah hasil tangkapan ikan dari laut sebelum dipasarkan.
Penyuluh juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan
keterampilan para nelayan dalam mengolah hasil perikanan. Disamping itu juga penyuluh memfasilitasi akses pemasaran hasil pengolahan perikanan tersebut. d.
Peranan Penyuluh dalam Penerapan Sistim Kawasan Agribisnis Perikanan yang Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe (Blue Economy) Penataan manajemen kelembagaan penyuluhan yang diterapkan selama
pelaksanaan
program
ini
berupa
manajemen
pembinaan
kelompok
pembudidaya, nelayan dan pengolah ikan serta manajemen pengelolaan dan pengembangan usaha dalam sistem agribisnis perikanan yang berkelanjutan, berupa :
19
a. Manajemen administrasi kelompok dan usaha, yaitu: Pembuatan dan pengaktifan administrasi kelompok; Penataan sistem pembukuan keuangan kelompok. b. Model pengembangan usaha, yaitu: Membina hubungan dan kerjasama dengan pasar; Pembinaan rutinitas produksi. Kegiatan pembinaan kelompok dengan melakukan pelatihan bimbingan teknis penerapan teknologi dalam mengatasi permasalahan yang di hadapi dan meningkatkan produktivitas ikan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode learning by doing dengan bimbingan Tim Penyuluhan perikanan sebagai mitra yang pada akhirnya mereka dapat menerapkan materi dan teori yang telah diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan fisik. Jika terdapat masalah selama pelaksanaan kegiatan di lapangan atau ada hal-hal yang belum dipahami oleh pembudidaya, nelayan dan pengolah ikan dapat ditanyakan langsung dan didiskusikan bersama dengan arahan tim penyuluhan perikanan.
Dalam
kegiatan ini tim penyuluhan perikanan itu bekerja sama dengan tim perguruan tinggi setempat yaitu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Sam Ratulangi dan Politeknik Nusa Utara. Pola yang akan dikembangkan dalam rancangan di atas menggunakan model agribisnis perikanan yang berkelanjutan (blue economy), di mana dilakukan kombinasi komponen kelautan dan perikanan yaitu perikanan tangkap, budidaya perikanan (karamba jaring apung) dan pengolahan hasil perikanan serta pemasaran hasil perikanan. Sistim kawasan agribisnis perikanan yang berkelanjutan (blue economy) di mulai dari usaha perikanan budidaya (karamba jaring apung) dengan
20
memanfaatkan benih hasil tangkapan nelayan melalui perikanan tangkap. Dalam budidaya ikan membutuhkan pakan ikan dalam pemeliharaan. Hasil yang diperoleh berupa produksi ikan, pengolahan hasil perikanan dan produksi pakan ikan, serta daerah perlindungan laut sebagai zona konservasi. Pemanfaatan limbah pengolahan hasil perikanan diharapkan dapat menjadi stimulus masyarakat di lokasi target untuk mengelola limbah pengolahan hasil perikanan secara ekonomis, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hasil pengolahan limbah hasil perikanan dapat berupa pupuk, kerajinan, minyak ikan, gelatin, enzim dan anti oksidan. Disamping itu dapat berdampak bagi optimalisasi pengembangan usaha perikanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Selama ini limbah hasil pengolahan perikanan masyarakat di lokasi target tidak dikelola dengan baik bahkan masih menimbulkan masalah bagi pencemaran lingkungan akibat bau busuk, sebagai media perkembangbiakan penyakit, dan mengganggu kesehatan manusia. 3.2.2 Peranan penyuluh perikanan dalam pemberdayaan masyarakat desa pesisir pada sektor kelautan dan perikanan Penyuluh
perikanan
juga
berperan
penting
dalam
mendorong
perekonomian desa pesisir untuk lebih mampu dan mandiri melalui pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, mendorong peningkatan kapasitas masyarakat agar lebih mudah mengakses sumber modal dan informasi pasar.
21
3.2.3 Peranan pemerintah (BP4K) pada sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan ketahanan pangan Peranan penyuluh perikanan dalam meningkatkan ketahanan pangan di daerah pesisis adalah mampu melakukan akselerasi di dalam peningkatan produktivitas perikanan baik yang berasal dari budidaya maupun nelayan. Penyuluh perikanan dengan profesionalisme kerjanya dapat menjadi mitra dan pendamping teknologi tepat guna dan terekomendasi bagi pelaku utama (pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah ikan) dan meningkatkan keterampilan mereka sehingga bermanfaat bagi usahanya untuk meningkatkan produktivitas bagi ketahanan pangan nasional dan secara psikologis memperkuat nasionalisme kebangsaan dan merasa sebagai bagian dari NKRI.
3.2.4 Peranan Perguruan Tinggi sebagai mitra kerja pemerintah (BP4K) pada sektor
kelautan
dan
perikanan
untuk
meningkatkan
ketahanan pangan Pada tanggal 18 – 20 Juli 2013 kerjasama nyata yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan, Universitas Sam Ratulangi, Manado adalah kegiatan Pengabdian pada masyarakat (P2M) lewat pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir di 12 desa tertinggal. Dalam pelaksanaanya kegiatan pengabdian pada masyarakat (P2M) ini di hadiri oleh tujuh puluh (70) orang dosen yang terdiri dari Profesor, Doktor dan Master. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan penyuluhan perikanan di 12 desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kegiatan seminar tentang teknologi kelautan
22
dan perikanan yang mengahadiri para penyuluh perikanan di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan para pelaku utama perikanan.
3.2.5 Peranan pemerintah (BP4K) dan masyarakat dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah (BP4K) adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan secara lestari.
Salah satu lokasi khusus utama
pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berkelanjutan adalah ekosistem wilayah pesisir di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Rasionalisasinya adalah
ekosistem wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah merupakan ekosistem yang banyak mengandung potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Di sisi lain di dalam pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Kepulauan Sangihe terdapat berbagai pemangku kepentingan (multystakeholders) yang perlu di sinergikan dan di selaraskan.
23
IV. 4.1
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Peran penyuluh perikanan dalam meningkatkan ketahanan pangan
masyarakat di daerah perbatasan Nusa Utara, khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe, Propinsi Sulawesi Utara dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat pelaku utama perikanan.
2.
Meningkatnya produksi pangan kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab.
3.
Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD).
4.
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku utama perikanan.
4.2
Saran Untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di daerah perbatasan
Nusa Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe maka perlu lebih di tingkatkan lagi kegiatan penyuluhan perikanan yang berbasis pada kawasan agrisbisnis perikanan yang berkelanjutan (blue economy).
24
DAFTAR PUSTAKA
Anonimous. 1996. Undang-Undang Nomor 7 Tahun1996 Tentang Pangan. Jakarta. Anonimous.2006. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan. Jakarta. Anonimous. 2007.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/OT.160/4/2007 Tentang Kelompok Tani. Jakarta Anonimous. 2008. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/19/M.PAN/10/2008 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka kreditnya. Jakarta Anonimous. 2011.Kelautan dan Perikanan dalam Angka (Marine and Fisheries in Figures) 2011. Kementrian Kelautan dan Perikanan. Jakarta Anonimous. 2012. Sangihe dalam Angka 2012. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe. Tahuna Anonimous. 2013. Data penyuluh perikanan Propinsi Sulawesi Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe.www.pusluh.kkp.go.id/simluhkp/frameval-new.php. Jakarta Hudoyo, M. W. 2013. Peran Keberadaan Penyuluhan Perikanan dan Peningkatan Kapasitasnya. Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Jakarta. Hudoyo, M. W. 2013. Pemantapan Sistem Penyuluhan Perikanan Menunjang Industrialisasi Kelautan dan Perikanan : Isu dan Permasalahannya serta Saran Pemecahannya. Makalah Seminar Nasional Penyuluhan Perikanan BPSDMKP. Surabaya. Wowor. V. 2011. Peranan Penyuluh dalam Mendukung Ketahanan Pangan dan Swasembada Beras di Propinsi Sulawesi Utara. Makalah Seminar Nasional Inovasi Teknologi Pertanian Mendukung Ketahanan Pangan dan Swasembada Beras Berkelanjutan di Sulawesi Utara. Bakorluh Propinsi Sulawesi Utara. Manado
25
LAMPIRAN
Lampiran 1. Penyuluhan dan Pelatihan tentang Teknologi Pembuatan Bakso Ikan
26
Lampiran 2. Kolam Budidaya Ikan Nila
27
Lampiran 3. Operasi Penangkapan Ikan dengan Soma Pajeko dan Ikan Hasil Tangkapan
28
