PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
2015
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas limpahan dan rahmatnya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 akhirnya dapat tersusun dan dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Dalam Rencana Kerja ini termuat arah kebijakan Pemerintah Daerah yang di dalamnya merupakan program-program baik yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan, keberhasilan, kegagalan, analisa kinerja dan permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Bagian Hukum secara rinci, terukur dalam bentuk indikator-indikator kinerja. Dengan
Rencana
Kerja
ini
diharapkan
mampu
menjawab
dan
memecahkan permasalahan pokok serta dapat bermanfaat sebagai kerangka acuan bagi Bagian Hukum khususnya dan Pemerintah Kabupaten Jombang pada
umumnya
dalam
menentukan
arah
kebijakan
ke
depan
guna
terwujudnya visi dan misi Instansi maupun Daerah. Penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, mohon masukan, kritik dan saran dari berbagai unsur guna penyempurnaan dalam penyusunan Renja selanjutnya agar lebih baik dari yang sudah ada. Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.
Jombang,
Juli 2015
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JOMBANG,
AGUS PURNOMO,SH.,M.Si Pembina NIP. 197207101998031010
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR....................................................................................... i DAFTAR ISI .................................................................................................. ii DAFTAR TABEL ........................................................................................... iii
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN ............................................................................. 1 1.1
Latar Belakang ..................................................................... 1
1.2
Landasan Hukum ................................................................. 2
1.3
Maksud dan Tujuan ............................................................. 2
1.4
Sistematika Penulisan .......................................................... 3
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .................. 4 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD ....................................................................... 4
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .......................................... 11
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .... 14
2.4
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat......... 15
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ............................. 19 3.1
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ................................. 19
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ......................................... 20
3.3
Program dan Kegiatan .......................................................... 20
BAB IV PENUTUP........................................................................................ 25
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Bagian Hukum Dan pencapaian renstra Bagian Hukum tahun 2014 - 2018 .......... Tabel 2.2. Usulan Program dan Kegiatan 2016 Kabupaten Jombang ...........
9 16
Tabel 3.3. Rumusan program dan kegiatan tahun 2016 Dan prakiraan maju tahun 2017 ....................................................
22
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Bahwa guna untuk mendukung berlangsungnya kelembagaan Bagian Hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2014, Tugas pokok Bagian Hukum adalah menyusun, menghimpun, mensistematisasikan data/informasi guna penyusunan dan perumusan kebijakan, pedoman dan
petunjuk
teknis,
koordinasi
dan
fasilitasi
dalam
rangka
penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum yang meliputi: urusan perundang-undangan,
dokumentasi
hukum,
bantuan
hukum
dan
penyuluhan hukum, dan pengkajian perundang-undangan Desa. Bahwa di dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang mempunyai fungsi : a. Penelitian dan perumusan peraturan perundang-undangan; b. Penelaahan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundangundangan Daerah; c. Penyiapan bahan Rancangan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati; d. Penghimpunan
peraturan
perundang-undangan,
melakukan
publikasi dan dokumentasi produk hukum; e. Pelaksanaan penyuluhan/sosialisasi Produk Hukum Daerah; f.
Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur Pemerintah Daerah atas dasar permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
g. Pengkajian Per Undang-Undangan Desa; h. Pengkajian dan perumusan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga; i.
Pelaksanaan pembinaan terhadap penyusunan produk hukum Desa/Kelurahan dan Perjanjian Desa;
j.
Pelaksanaan pengawasan produk hukum Desa dan Perjanjian Desa. RENJA BAGIAN HUKUM 2015
1
1.2. Landasan Hukum Bahwa dasar hukum kelembagaan Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2014. Sedangkan kaitan dengan dasar hukum didalam menyusun Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; b. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 19 Tahun 2014; c. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025; d. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten
Jombang Tahun 2014-2018; e. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2014; f. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2010.
1.3. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah untuk memberikan arahan dan pedoman dalam menjabarkan rencana strategis
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Jombang. Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) ini adalah agar lebih memudahkan menyusun program dan kegiatan serta cara pengukuran keberhasilan untuk menentukan keberhasilan kinerja unit SKPD. RENJA BAGIAN HUKUM 2015
2
1.4. Sistematika Penulisan Sistematika
penulisan
Renja
pada
Bagian
Hukum
Setda
Kabupaten Jombang Tahun 2016 berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terdiri atas: BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang.
1.2.
Landasan Hukum.
1.3.
Maksud dan Tujuan.
1.4.
Sistematika Penulisan.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan capaian Renstra SKPD.
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
2.4.
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1.
Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.
3.3
Program dan Kegiatan.
BAB IV PENUTUP
RENJA BAGIAN HUKUM 2015
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sebagai
pertanggungjawaban
pelaksanaan
kegiatan
dalam
menjalankan proses Rencana kinerja di Lingkungan Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Pada dasarnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja mengacu evaluasi pada capaian kinerja RPJMD Tahun 2014 – 2018. Berikut beberapa program yang terlaksana dan dicapai selama Tahun 2014 serta hambatan dan permasalahan yang terjadi selama realisasi APBD tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik telah terlaksana
dengan
terpenuhinya
kebutuhan
informasi
dan
komunikasi yang menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. b Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah terlaksana dengan tercukupinya kebutuhan peralatan kebersihan yang
menunjang
kebersihan
kantor
sehingga
terciptanya
kebersihan dan kenyamanan dalam bekerja. c Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan telah terlaksana dengan meningkatnya kinerja pengelola kegiatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. d Penyediaan tercukupinya
Alat
Tulis
kebutuhan
Kantor
telah
sarana
dan
terlaksana prasarana
dengan
penunjang
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. e Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan telah terlaksana dengan
tersosialisasinya
produk
hukum
daerah
kepada
masyarakat dan aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. f
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan telah
terlaksana
dengan
terpenuhinya
kebutuhan
bahan
informasi dan bahan bacaan yang dapat dijadikan referensi dalam membuat kebijakan.
g Penyediaan Makanan dan Minuman telah terlaksana dengan terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman bagi pegawai sehingga dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. h Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah telah terlaksana
dengan
terkoordinasikannya
urusan
Pemerintah
Kabupaten Jombang dengan pihak-pihak lain di luar daerah yang terkait. i
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah telah terlaksana
dengan
terkoordinasikannya
urusan
Pemerintah
Kabupaten Jombang dengan pihak-pihak lain di dalam daerah yang terkait. 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor telah terlaksana dengan terpenuhinya kebutuhan air condisioner, mesin penghancur kertas yang berguna untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor telah terlaksana dengan terpenuhinya kebutuhan komputer mainframe/server
yang
berguna untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional telah terlaksana dengan terpeliharanya kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2, sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor telah terlaksana dengan terpenuhinya kebutuhan jasa servis dan penggantian suku cadang yang berguna untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor telah terlaksana dengan terpenuhinya kebutuhan Jasa servis dan Pengggantian Suku Cadang
yang berguna untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu telah terlaksana dengan
terpenuhinya
kebutuhan
pakaian
olah
raga
yang
digunakan pada saat perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari-hari yang membutuhkan seragam pakaian olahraga.
4. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. a. Koordinasi
Kerjasama
Undangan
telah
Permasalahan
terlaksana
Peraturan
dengan
permasalahan hukum yang melibatkan
Perundang-
terselesaikannya
Pemerintah Kabupaten
Jombang dan Pemerintahan Desa sebanyak 13 (tiga belas) kasus. b. Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan telah terlaksana dengan tersusunnya produk hukum daerah yang berkualitas meliputi: 1. Peraturan Bupati sejumlah 44 (empat puluh empat); 2. Keputusan Bupati, sejumlah 450 (empat ratus lima puluh). c. Legislasi
Rancangan
Peraturan
Perundang-Undangan
telah
ditetapkannya Peraturan Daerah sejumlah 23 (dua puluh tiga) yang dapat dijadikan payung hukum oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan kebijakan. d. Fasilitasi
Sosialisasi
dilaksanakan
Peraturan
dengan
perundang-undangan
dilakukannya
Sosialisasi
telah
Peraturan
Perundang-undangan dengan peserta sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) orang. e. Publikasi Peraturan Perundang-undangan telah dilaksanakan dengan tersosialisasikannya Bulletin Informasi Hukum Edisi Januari, April, Juli dan Oktober serta Peraturan Daerah kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Jombang. f. Kajian
Peraturan
Perundang-undangan
Daerah
terhadap
Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah.telah dilaksanakan dengan telah dievaluasi dan diklarifikasikannya Peraturan Desa sejumlah 1185 (seribu seratus delapan puluh lima) dan telah dikajinya 3 produk hukum yang terjadi di lingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Jombang
dengan
dilaksanakan
dengan
diterbitkannya Kajian Hukum. g. Penyuluhan
Kesadaran
Hukum
telah
dilakukannya Penyuluhan Kesadaran Hukum yang melibatkan Forum Pimpinan Daerah dan Pengadilan Agama sebanyak 8 (delapan) kali, bertempat di Desa Jombok Kecamatan Ngoro, Desa Tugusumberjo Kecamatan
Kecamatan
Sumobito,
Peterongan,
Kecamatan
Desa
Ngusikan,
Plandaan, Kecamatan Megaluh, Kecamatan
Curahmalang Kecamatan
Mojowarno dan di
Ruang Bung Tomo Pemerintah Kabupaten Jombang. Jumlah peserta penyuluhan sebanyak 1300 (seribu tiga ratus) orang. h. Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan telah dilaksanakan dengan
dilakukannya
Sinkronisasi
Peraturan
undangan yang menghadirkan narasumber
Perundang-
Akademisi dari
Perguruan Tinggi dengan tujuan agar ada persamaan persepsi terkait dengan penafsiran suatu peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan evaluasi kinerja dari program utama terlaksana dan
tercapai
pada
tahun
2014
secara
keseluruhan.
Adapun
pencapaian masing – masing program adalah sebagai berikut: 1. Pelayanan Adiministrasi Perkantoran adalah 96,89 % dari target yang ditetapkan. 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah 91,13 % dari target yang ditetapkan. 3. Peningkatan Disiplin Aparatur adalah 78,57 % dari target yang ditetapkan. 4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 99,19 % dari target yang ditetapkan. 5. Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah 98,27 % dari target yang ditetapkan.
Berdasarkan uraian diatas ada beberapa faktor yang menjadi hambatan
terlaksananya
kegiatan, khususnya
pada kegiatan
Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan adalah kurangnya pemahaman personil di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga di dalam menyusun Raperda, Perbup, Keputusan
masih
belum
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku sedangkan untuk pelaksanaan pengkajian produk hukum desa masih minimnya pemahaman oleh audiens, sehingga
hasil
yang
diharapkan relatif masih kurang
maksimal. Dengan adanya hambatan terhadap pelaksanaan kegiatan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang, khususnya pada kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan, maka perlu dilakukan
evaluasi terhadap bentuk dan pola kegiatan serta
adanya kontinuitas dalam pemberian pembinaan dan penyuluhan.
Bahwa terdapat kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu pada kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan semula direncanakan sejumlah 15 Peraturan Daerah pada Tahun Anggaran 2014 terealisasi sebanyak 23 Peraturan Daerah yang dapat dijadikan payung
hukum
oleh
Pemerintah
Kabupaten
Jombang
dalam
melaksanakan kebijakan.
Adapun hasil rekapitulasi evaluasi pelaksanaan Renja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang dan pencapaian Renstra Bagian Hukum dari Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAGIAN HUKUM DAN PENCAPAIAN RENSTRA BAGIAN HUKUM TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG Realisasi Target Urusan/Bidang urusan kode
Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan
1.20.04.01
Kinerja Hasil
Indikator Kinerja Program
Capaian Program
Program dan
(outcome/Kegiatan Output)
(Akhir Renstra
Keluaran Kegiatan
Target Renja
SKPD Tahun 2018)
s/d dengan Tahun
SKPD Tahun
2014
2014
Tercapainya pelaksanaan
Administrasi Perkantoran
pelayanan administrasi
Target Renstra SKPD s/d
Kegiatan Tahun 2014
Target Kinerja
Program Pelayanan
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Target Program dan Kegiatan (Renja
Realisasi Renja
Tingkat
SKPD
Realisasi (%)
SKPD Tahun 2015)
tahun 2014
100%
perkantoran 1.20.04.01.24
1.20.04.01
1.20.04.02.48
1.20.04.02.49
1.20.04.03
1.20.04.03.06
1.20.04.07
60 Bulan
Penyediaan pelayanan
Tersedianya pelayanan
administrasi perkantoran
administrasi perkantoran
Program Peningkatan
Meningkatnya Kinerja
Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana
Aparatur
SKPD
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tersedianya pakaian olah raga
5 Paket
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
100%
Tersedianya Pakaian
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
60 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
60 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
100%
12 Bulan
1 Paket
1 Paket
100%
1 Paket
100%
100%
Khusus hari-hari tertentu
Tahun 2015 Realisasi
Tingkat
capaian
Capaian
Program dan
Realisasi
Kegiatan s/d
Target
Tahun 2015
Renstra (%)
Realisasi Target Urusan/Bidang urusan kode
Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan
1.20.04.07.03
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
1.20.04.07.04
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.20.04.26
1.20.04.26.01
1.20.04.26.02
1.20.04.26.03
1.20.04.26.04
1.20.04.26.05 1.20.04.26.06
1.20.04.26.07 1.20.04.26.08 1.20.04.26.09
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan Koordinasi Kerjasama permaslahan Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-Undangan Daerah Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Hukum Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Penyusunan Rancangan Produk Hukum
Perkiraan Realisasi Capaian
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014
Target Kinerja
Kinerja Hasil
Indikator Kinerja Program
Capaian Program
Program dan
(outcome/Kegiatan Output)
(Akhir Renstra
Keluaran Kegiatan
Target Renja
Realisasi
SKPD Tahun 2018)
s/d dengan Tahun
SKPD Tahun
Renja SKPD
2014
2014
tahun 2014
Target Renstra SKPD s/d Tahun
Tingkat Realisasi (%)
dan Kegiatan
Realisasi
Tingkat
(Renja SKPD
capaian
Capaian
Program dan
Realisasi
Tahun 2015)
5 Dokumen
1 Dokumen
1 Dokumen
100%
1 Dokumen
10 Dokumen
4 Dokumen
4 Dokumen
100%
4 Dokumen
25 Kasus
5 Kasus
13 Kasus
90%
5 Kasus
200 Perbup
40 Perbup
46 Perbup
90%
40 Perbup
75 perda
15 Perda
23 Perda
90%
15 Perda
2000 Orang
400 Orang
420 Orang
90%
400 Orang
20 Buletin
4 Buletin
4 Buletin
90%
4 Buletin
3020 Perdes
604 Perdes
1185 Perdes
90%
604 Perdes
Penyuluhan Hukum
10.000 Orang
2000 Orang
1300 Orang
90%
2000 Orang
Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Keputusan kepala Daerah (Keputusan Bupati)
5 Sinkronisasi
1 Sinkronisasi
1 Sinkronisasi
90%
1 Sinkronisasi
1500 Keputusan
300 Keputusan Bupati
455 Keputusan Bupati
90%
300 Keputusan Bupati
Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian Tersusunnya dokumen keuangan semester, prognosis dan akhir tahun Meningkatnya ketersediaan produk hukum yang ditetapkan Terselesaikannya permasalahan peraturan perundang-undangan Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perbup) Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Buletin Informasi Hukum Terlaksananya Kajian Peraturan Desa
90%
Bupati
2015
Target Program
Kegiatan s/d
Target
Tahun 2015
Renstra (%)
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD. Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pencapaian kinerja dari beberapa program yang tercapai pada tahun 2014. Berikut pencapaian masing – masing program adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ( pembelian perangko,.materai dan benda pos lainnya) dengan pagu Anggaran Dana sebesar Rp.3.000.000,00, selama tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp. 2.986.000,00, sehingga kegiatan tersebut terealisasi sebesar 99,5% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.14.000,00. b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik telah terlaksana
dengan
pagu
Anggaran
Dana
sebesar
Rp.7.200.000,00, selama tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.6.408.097,00, atau 89 % sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.791.903,00. c. Penyediaan Anggaran
Jasa Dana
Administrasi sebesar
Keuangan
Rp.18.000.000,00,
dengan selama
pagu tahun
anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.16.225.000,00, atau 90,14% karena ada 1 (orang) pegawai yang mutasi kerja sehingga terdapat tersisa sebesar Rp.1.775.000,00. d. Penyediaan Alat Tulis Kantor telah terlaksana dengan pagu Anggaran
Dana
sebesar
Rp.37.969.700,00,
selama
tahun
anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.37.958.600,00, atau 99,5 % sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.11.100,00 e. Belanja
Barang
Cetakan
dan
Penggandaan
dengan
pagu
Anggaran Dana sebesar Rp. 59.750.000,00 selama tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.59.524.000,00, atau 99,6 % sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 226.000,00.
f. Penyediaan
Peralatan
dan
Perlengkapan
Kantor
(belanja
peralatan kebersihan dan bahan pembersih) dengan pagu anggaran
dana
sebesar
Rp.2.400.000,00
anggaran 2014 terealisasi 99,7%
sehingga
terdapat
sebesar
selama
tahun
Rp.2.393.370,00 atau
efisiensi
anggaran
sebesar
Rp.6.630,00. g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.6.100.000,00 selama tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.6.099.300,00, atau 99,9% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.700,00. h. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.18.150.000,00 selama tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.10.766.000,00, atau 59,3% sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.7.384.000,00. i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.110.690.000,00 selama tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.110.120.600,00, atau 99,4% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.569.400,00. j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah dengan pagu anggaran dana sebesar Rp. 7.175.000,00 selama tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp. 7.175.000,00, atau 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.19.200.000,00 selama tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.15.825.975,00, atau
82%
sehingga
terdapat
sisa
anggaran
sebesar
Rp.3.374.025,00. b. Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Perlengkapan
Gedung/Kantor
dengan pagu anggaran dana sebesar Rp.19.100.000,00 selama tahun anggaran 2014 terealisasi sebesar Rp.19.075.000,00, atau
99%
Rp.25.000,00.
sehingga
terdapat
sisa
anggaran
sebesar
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan Pagu Anggaran
Rp.2.450.000,00
terealisasi
sebesar
selama
Rp.1.925.000,00.
tahun
anggaran
Atau
78%
2014
sehingga
terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 525.000,00.
4. Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
dengan
Pagu
Anggaran
Rp.5.000.000,00 terealisasi sebesar atau 98,%
sebesar
Rp.4.927.700,
sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp.62.300,00. b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan Pagu Anggaran
Sebesar
Rp.5.000.000,00
terealisasi
sebesar
Rp.4.981.500,00, atau 99% sehingga terdapat sisa anggaran Rp.18.500,00. 5. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan. a. Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan PerundangUndangan
dengan
Pagu
Anggaran
Rp.139.245.500,00
terealisasi sebesar Rp.138.295.500,00, atau 99% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp.950.000,00.
b. Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-Undangan dengan Pagu Anggaran Sebesar Rp.73.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.71.208.000,00, atau 97% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.792.000,00. c. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dengan Pagu
Anggaran
sebesar
Rp.338.350.000,00
terealisasi
sebesar Rp.335.959.300,00, atau 99% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.390.100,00. d. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp.34.590.000,00 terealisasi sebesar Rp.34.590.000,00 atau 100% . e. Publikasi anggaran
Peraturan sebesar
Perundang-undangan Rp.76.350.000,00
dengan
terealisasi
pagu
sebesar
Rp.71.970,00 atau 94% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.4.380.000,00.
f.
Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian
antar
Peraturan
Perundang-Undangan
Daerah.dengan Pagu Anggaran sebesar Rp.64.500.000,00 terealisasi sebesar Rp.64.452.000,00, atau 99% sehingga terdapat sisa anggaran Rp.48.000,00. g.
Penyuluhan Kesadaran Hukum dengan Pagu Anggaran Sebesar
Rp.154.255.000,00
Rp.150.078.750,00,
atau
terealisasi
99%
sehingga
sebesar
terdapat
sisa
anggaran Rp.4.176.250,00 h.
Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan dengan Pagu Anggaran
Sebesar
Rp.11.296.400,00
Rp.11.715.000,00 atau
96%
terealisasi
sehingga
sebesar
terdapat
sisa
dengan
Pagu
anggaran sebesar Rp. 418.600,00 i.
Penyusunan
Rancangan
Produk
Hukum
Anggaran sebesar Rp. 118.700.000,00 terealisasi sebesar Rp. 115.330.000,00 atau 97% terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.370.000,00.
Berdasarkan pendekatan metode kuantitatif maka data diatas dapat diperoleh kesimpulan bahwa pada Tahun 2014 semua Program dan Kegiatan telah dijalankan dan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi Bagian Hukum Sekretariat Deerah Kabupaten Jombang. 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD. Jenis pelayanan yang diberikan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dibagi 3 yaitu : 1. Pelayanan terhadap SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dilakukan dengan cara pembuatan produk-produk hukum daerah yang dapat dijadikan pedoman oleh SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang dalam menjalankan kegiatankegiatannya. 2. Pelayanan terhadap aparatur di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang
dan
Pemerintahan
Desa
diwujudkan
dengan
cara
memberikan bantuan hukum untuk perkara perdata dan perkara Tata Usaha Negara terhadap aparatur yang terkena permasalahan hukum yang menyangkut tugas kedinasan dan evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa.
3. Pelayanan
terhadap
masyarakat
memberikan
sosialisasi
bersentuhan
dengan
terkait
kehidupan
diwujudkan
dengan
cara
produk-produk
hukum
yang
masyarakat
secara
langsung,
dengan harapan agar masyarakat menjadi sadar akan hukum sehingga mengurangi angka pelanggaran hukum yang terjadi pada masyarakat. Ketiga bentuk pelayanan yang ada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tersebut dilakukan guna membantu mewujudkan visi dan misi Bupati Jombang.
2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Usulan program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah mengakomodir
usulan,
saran
dan
masukan
dari
masyarakat.
Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan berdasarkan hasil kesesuaian tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang serta isu–isu strategis maupun permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Renja. Maksud dan tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah untuk sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target
kinerja
program
dan
kegiatan
sebagai
upaya
dalam
mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Berikut Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2016 Kabupaten Jombang berdasarkan Rencana Kerja dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Bagian Hukum Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan KODE
2 1.20.04.01
Program
3
4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.04.01.24
1.20.04.02
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
5 Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2016 Target
Rp.
6
17
100%
Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan
Meningkatnya Kinerja Sarana dan Prasarana SKPD
100%
196.757.730
1.20.04.02.48
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan
17.190.000
1.20.04.02.49
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional
12 bulan
11.880.000
1.20.04.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu
100%
1.20.04.03.06
1.20.04.07
Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tersedianya pakaian olah raga
Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD
1 Paket
1.575.000
100%
1.20.04.07.03
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian
1 dokumen
4.500.000
1.20.04.07.04
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Tersusunnya dokumen keuangan semester, prognosis dan akhir tahun
4 dokumen
4.500.000
1.20.04.26
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Meningkatnya ketersediaan produk hukum yang ditetapkan
1.20.04.26.01
Koordinasi Kerjasama permaslahan Peraturan Perundang-Undangan
Terselesaikannya permasalahan peraturan perundang-undangan
1.20.04.26.02
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1.20.04.26.03
1.20.04.26.04
90%
5 Kasus
104.440.000
Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perbup)
40 Perbup
54.300.000
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Daerah (Perda)
15 Perda
148.350.000
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
400 Orang
36.735.000
1.20.04.26.05
Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Buletin Informasi Hukum
1.20.04.26.06
Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah terhadap Peraturan PerundangUndangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan PerundangUndangan Daerah Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Hukum
1.20.04.26.08
Sinkronisasi Peraturan PerundangUndangan
1.20.04.26.09
Penyusunan Rancangan Produk Hukum
1.20.04.26.07
4 Buletin
66.350.000
Terlaksananya Kajian Peraturan Desa
604 Perdes
32.900.000
Penyuluhan Hukum
2000 Orang
211.030.000
Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
1 Sinkronisasi
10.500.000
Keputusan kepala Daerah (Keputusan Bupati)
300 Keputusan Bupati
93.533.220
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional. Bahwa Kebijakan Nasional Bidang Hukum diantaranya, yaitu : 1. Menyusun Perencanaan hukum. 2. Membentuk,
menyempurnakan,
memperbaharui
hukum,
dan
hukum
dan
peraturan perundang-undangan. 3. Melaksanakan
penerapan
hukum,
pelayanan
penegakan hukum. 4. Melakukan pembinaan dan pengembangan hukum. 5. Meningkatkan dan memantapkan pengawasan hukum. 6. Meningkatkan dan memantapkan kesadaran dan budaya hukum masyarakat. 7. Meningkatkan
dan
memantapkan
jaringan
dokumentasi
dan
informasi hukum Nasional. 8. Meningkatkan
upaya
perlindungan,
pemajuan,
penegakan,
pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia. 9. Melaksanakan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM. 10. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia aparatur hukum. 11. Meningkatkan dan melindungi karya intelektual dan karya budaya yang inovatif dan inventif. 12. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
2 Berbagai program dan kegiatan yang dijalankan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tentu saja mengacu pada kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, agar terjadi kesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan yaitu tegaknya Supremasi Hukum untuk menunjang tercapainya kehidupan masyarakat yang aman, bersatu, rukun, damai, adil, dan sejahtera. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang 3.2.1 Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dari Rencana Kerja (Renja) Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan mutu penyusunan produk-produk hukum daerah agar tercipta sinkronisasi antar produk hukum sehingga mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan Penyelesaian Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh aparatur Pemerintah Kabupaten Jombang dan Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.. 3. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintahan desa dalam menyusun produk hukum desa. 3.2.2 Sasaran Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang adalah : 1. Penyusunan Produk Hukum Daerah. 2. Penyusunan Bulletin Informasi Hukum. 3. Penelaahan Produk Hukum Daerah. 4. Sosialisasi Produk Hukum Daerah. 5. Penyelesaian Permasalahan Hukum yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Jombang. 6. Kualitas
produk
hukum
Pemerintahan Desa.
Desa
yang
disusun
oleh
aparatur
3 3.3. Program dan Kegiatan a. Pelayanan Administrasi Perkantoran 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor 5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7) Penyediaan Makanan dan Minuman 8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor c. Peningkatan Disiplin Aparatur 1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu d. Penataan Peraturan Perundang-undangan 1) Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundangundangan 2) Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundangundangan 3) Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan 4) Fasilitasi Peraturan Perundang-undangan 5) Publikasi Peraturan Perundang-undangan 6) Kajian Peraturan Perundangan-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah 7) Penyuluhan Kesadaran Hukum. 8) Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2015 dan prakiraan maju tahun 2016, yaitu :
KODE
1.20.04.01
Program
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.20.04.01.24
1.20.04.02
Kegiatan
Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.20.04.02.48
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
1.20.04.02.49
Pemeliharaan rutin/berkala/ sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
1.20.04.03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.20.04.03.06 1.20.04.07
1.20.04.07.03
Pengadaan Pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tercapainya pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran Meningkatnya Kinerja Sarana dan Prasarana SKPD Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu Tersedianya pakaian olah raga Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran program SKPD Tersusunnya dokumen capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja capaian
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
Target
100%
100%
2016
12 bulan
100%
100%
Rp
Target
Rp
100%
196.757.730
100%
12 bulan
207.688.715
100%
12 bulan
17.190.000
12 bulan
18.145.000
12 bulan
11.880.000
12 bulan
12.540.000
100%
1 Paket 100%
Prakiraan Maju Tahun 2017
100%
1.575.000
100%
1 dokumen
1 Paket
1.662.500
100%
4.500.000
1 dokumen
4.750.000
5
KODE
Program
1.20.04.07.04
1.20.04.26
Kegiatan
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Program Penataan Peraturan PerundangUndangan
1.20.04.26.01
Koordinasi Kerjasama permaslahan Peraturan Perundang-Undangan
1.20.04.26.02
Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
1.20.04.26.03
Legislasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan
1.20.04.26.04
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan Kajian Peraturan PerundangUndangan Daerah terhadap Peraturan PerundangUndangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar Peraturan PerundangUndangan Daerah
1.20.04.26.05 1.20.04.26.06
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Tersusunnya dokumen keuangan semester, prognosis dan akhir tahun Meningkatnya ketersediaan produk hukum yang ditetapkan Terselesaikannya permasalahan peraturan perundangundangan Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Kepala Daerah (Perbup) Terfasilitasinya Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Buletin Informasi Hukum Terlaksananya Kajian Peraturan Desa
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
2016 Target 4 dokumen
90%
Prakiraan Maju Tahun 2017 Rp 4.500.000
90%
5 Kasus
40 Perbup
15 Perda
Target 4 dokumen
Rp 4.750.000
90%
104.440.000
54.300.000
148.350.000
5 Kasus
40 Perbup
15 Perda
105.245.500
55.950.000
148.350.000
400 Orang
36.735.000
400 Orang
41.735.000
4 Buletin
66.350.000
4 Buletin
76.350.000
604 Perdes
32.900.000
604 Perdes
37.900.000
6
KODE
1.20.04.26.07 1.20.04.26.08
1.20.04.26.09
Program
Kegiatan
Kegiatan Penyuluhan Kesadaran Hukum Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan Rancangan Produk Hukum JUMLAH
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penyuluhan Hukum Sinkronisasi Peraturan PerundangUndangan Keputusan kepala Daerah (Keputusan Bupati)
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan
2016 Target
Prakiraan Maju Tahun 2017 Rp
Target
Rp
2000 Orang
211.030.000
2000 Orang
211.030.000
1 Sinkronisasi
10.500.000
1 Sinkronisasi
10.500.000
300 Keputusan Bupati
93.533.220
300 Keputusan Bupati
994.540.950
113.195.510
1.049.792.225
BAB IV PENUTUP
Diharapkan dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 ini dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dapat
dipetanggungjawabkan
baik
secara
administrasi
maupun
keuangan. Indikator-indikator program kegiatan semuanya mengacu pada keberhasilan
kinerja
pada
Bagian
Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten Jombang Tahun Anggaran sebelumnya, sehingga kinerja Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat diukur berdasarkan
parameter
berdasarkan
indikator-indikator
dalam
Rencana Kerja (Renja) yang telah tersusun dalam bentuk Program dan kegiatan.
Jombang,
Juni 2015
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN JOMBANG,
AGUS PURNOMO,SH.,M.Si Pembina NIP. 197207101998031010
Microsoft Corporation | Error! No text of specified style in document.
