09/02/2012
Pemahaman konsep hubungan industrial Pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan industrial Pemahaman hubungan industrial Pancasila Pemahaman tentang serikat pekerja Proses penyelesaian perselisihan industrial
BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
1
09/02/2012
Demo karyawan PT. Freeport, Papua
Kasus Drydocks, Batam
BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas proses produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
2
09/02/2012
Manajemen
Kelancaran produksi dan operasional untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan strategis yang ditetapkan
Pemegang saham
Keberhasilan organisasi dalam meningkatkan nilai saham dan pengembalian investasi yang tinggi Keberhasilan organisasi yang berarti meningkatnya standar hidup dan kesejahteraan karyawan
Karyawan Konsumen/pelanggan Pemasok Distributor Masyarakat sekitar Pemerintah
Kontinuitas produksi yang berarti kontinuitas pemenuhan kebutuhan pelanggan Kontinuitas produksi yang berarti kontinuitas kebutuhan bahan baku Kontinuitas produksi yang berarti kontinuitas pasokan produk untuk di-distribusikan kepada pelanggan Kontinuitas produksi dan keberhasilan organisasi yang berarti meningkatnya standar hidup, kesejahteraan dan keamanan masyarakat sekitar Keberhasilan organisasi meningkatkan pendapatan pajak negara dan mengurangi tingkat pengangguran
BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pemerintah
Hubungan Industrial
Manajemen
Pekerja & Serikat Pekerja
BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
3
09/02/2012
Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha/ manajemen dan pemerintah) yang didasarkan pada nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan UUD 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa dan kebudayaan nasional Indonesia BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
UUD 1945
Pancasila
Visi & Misi Organisasi
Hubungan Industrial
BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
4
09/02/2012
Azas kekeluargaan & gotong royong
Hubungan Industrial Azas musyawarah & mufakat
BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Pekerja & Manajemen adalah mitra dalam proses produksi
Pekerja & Manajemen adalah mitra dalam menikmati hasil perusahaan Pekerja & Manajemen adalah mitra dalam tanggung jawab kepada Tuhan, bangsa & negara, masyarakat sekeliling, pekerja & keluarganya, perusahaan tempat bekerja BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
5
09/02/2012
Mensukseskan pembangunan dalam rangka mengemban cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat yang adil & makmur
Ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi & keadilan sosial Menciptakan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha Meningkatkan produksi & produktivitas kerja Meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai dengan martabat manusia BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Serikat pekerja muncul dan bertumbuh untuk mempengaruhi dan memperjuangkan kondisi kerja, kebijaksanaan dan praktek manajemen serta kebijaksanaan pemerintah mengenai kondisi, persyaratan kerja dan hubungan kerja.
Serikat pekerja adalah suatu organisasi para pekerja yang dibentuk untuk memajukan, melindungi, dan memperbaiki kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi, politik dari para anggotanya melalui tindakan kolektif. BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
6
09/02/2012
Sikap Sosial
• • • • • •
Gotong royong Toleransi Tenggang rasa Terbuka Saling membantu Mampu mengendalikan diri
Sikap Mental
• • • •
Kemitraan Saling menghormati Saling mengerti kedudukan peranannya Saling memahami hak & kewajibannya
BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Menjadi pengasuh, pembimbing, pelindung dan pendamai atau dengan kata lain sebagai pengayom dan pamong bagi seluruh pihak yang terkait dalam proses produksi BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
7
09/02/2012
Menyalurkan aspirasi kaum pekerja & hak-haknya, meliputi: hak berorganisasi, hak menyatakan pendapat secara kolektif terkait kondisi kerja, hak mengadakan Persetujuan Kerja Bersama dan hak-hak lainnya.
Membawa kaum pekerja berpartisipasi dalam tugastugas pembangunan Nasional
BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Berkewajiban meningkatkan kesejahteraan pekerja Membina azas-azas manajemen yang baik dalam rangka pembangunan Nasional secara keseluruhan BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
8
09/02/2012
Bipartit :
• Suatu lembaga kerjasama pada tingkat perusahaan yang dibentuk oleh pekerja bersama-sama dengan pengusaha/manajemen • Tujuan: memelihara komunikasi yang baik demi terciptanya ketenangan kerja dan meningkatnya produksi & produktivitas
Tripartit:
• Suatu lembaga kerjasama yang anggotanya terdiri dari pemerintah, serikat pekerja dan pengusaha/manajemen • Tujuan: membentuk forum komunikasi, konsultasi dan diskusi antara ketiga pihak dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan
BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Merupakan sarana dalam mewujudkan hubungan industrial Pancasila dalam praktek sehari-hari
Merupakan hasil musyawarah dan mufakat antara serikat pekerja dengan pihak pengusaha/manajemen Falsafah hubungan industrial Pancasila harus tercermin dalam PKB terkait kebijakan pengupahan, syarat-syarat kerja maupun jaminan sosial BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
9
09/02/2012
Diatur dengan: Undang-undang no 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perselisihan meliputi:
Hak
Kepentingan Pemutusan hubungan kerja Antar serikat pekerja dalam satu perusahaan BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
10
09/02/2012
Perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, atau Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai PHK, yang dilakukan oleh salah satu pihak BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
11
09/02/2012
Perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Dapat ditempuh dengan dua jalur: • Di luar pengadilan (penyelesaian sengketa alternatif/ alternative dispute resolution) • Melalui pengadilan hubungan industrial dan penyelesaian pada tingkat kasasi ke Mahkamah Agung BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
12
09/02/2012
Perundingan Bipartit
Mediasi (mediation)
Arbitrase (arbitration)
Konsiliasi (conciliation)
BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
Permintaan produksi
Kemungkinan produk untuk disimpan (product perishability)
Pemanfaatan teknologi
Ketersediaan pekerja pengganti
Lokasi produksi
Masa kadaluarsa PKB
Fasilitas & proses produksi yang terintegrasi
Ketersediaan produk pengganti
BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
13
09/02/2012
Diskusikan dalam kelompok saudara, langkah-langkah dalam mengantisipasi dan mengelola hubungan industrial sedemikian rupa agar tercipta hubungan industrial yang harmonis antara manajemen, pekerja dan pemerintah khususnya dalam masa krisis saat ini?
BAB 10. HUBUNGAN INDUSTRIAL
14