KAJIAN TINGKAT PEMENUHAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN KAMPAR STUDY ON ACHIEVEMENT OF NATIONAL EDUCATION STANDARD IN VOCATIONAL SENIOR SECONDARY SCHOOL, REGENCY OF KAMPAR Nur Berlian VA1, Yaya Jakaria2 1 Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan e-mail:
[email protected] 2 Pusat Penelitian Kebijakan, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
ABSTRAK Secara umum penelitian bertujuan untuk memperoleh bahan kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu SMK Kabupaten Kampar. Secara khusus, penelitian bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang: (1) tingkat pemenuhan SMK di terhadap standar pendidik dan tenaga kependidikan; (2) tingkat pemenuhan SMK terhadap standar sarana dan prasarana pendidikan; dan (3) tingkat pemenuhan SMK terhadap standar pengelolaan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui survei. Mengingat jumlah populasi SMK tidak banyak, maka survei dilakukan pada semua SMK di Kabupaten Kampar yang berjumlah 14 sekolah. Alat pengumpul data yang digunakan adalah daftar isian SMK yang berisi indikator-indikator yang ada pada setiap standar pendidik, standar prasaranasarana, dan standar pengelolaan. Analisis data mengunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian: (1) Tingkat pemenuhan SMK terhadap Standar Pendidik menunjukkan bahwa guru yang sudah mencapai S1/D4 cukup tinggi (92,68%), namun demikian guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang jurusan yang ditamatkan juga masih banyak (21,97%); (2) Tingkat pemenuhan SMK terhadap Standar Sarana Prasarana menunjukkan bahwa tingkat pemenuhan paling rendah adalah untuk komponen ruang pembelajaran khusus (bengkel dan tempat praktek) yakni hanya 35 persen, tingkat pemenuhan komponen ruang pembelajaran umum (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dll.) juga masih rendah yakni 42 persen, sementara untuk komponen ruang penunjang (ruang pimpinan, ruang guru, ruang TU, dll.) tingkat pemenuhannya lebih tinggi dibanding dua komponen lainnya, walupun dinilai belum memadai yakni mencapai 64 persen; (3) Tingkat pemenuhan SMK terhadap Standar Pengelolaan rata-rata baru mencapai 72,4 persen, kondisi ini dibandingkan dengan tingkat pemenuhan terhadap standar sarana prasarana. Kata Kunci: Standar Nasional Pendidikan; SMK; Kabupaten Kampar
1 2
Ir. Nur Berlian VA, MSE adalah Peneliti Madya pada Puslitjak Balitbang Kemdikbud Dr. Yaya Jakaria adalah Kabid Pembinaan dan Jaringan Penelitian pada Puslitjak Balitbang Kemdikbud
1
ABSTRACT In general, the study aims to get some policy recommendation to improve the quality of vocational senior secondary school (SMK) in Kampar regency. In particular, the objective of this study was to obtain data and information about: (1) the level of compliance to SMK’s national standards for teachers; (2) the level of compliance against the SMK’s national standards for facilities, and (3) the level of compliance against the SMK’s national standards of management. This study uses a quantitative approach through a survey. The survey was conducted on all SMK in Kampar regency (14 schools). Collecting data using a questionnaire containing indicators of SMK’s national standards on education, infrastructure, and management. Data analysis using quantitative descriptive method. Results of the study: (1) The level of compliance against the SMK’s National Standard show that teachers who have reached S1/D4 92.68%, however there are still many teachers who teach are not in accordance with the background of majors (21.97%), (2) Level SMK fulfillment of National Standards for Infrastructure indicate that the lowest level of compliance is a component of specialized learning spaces (workshop and practical facilities) where only 35%, the level of compliance with the general component of learning spaces (classrooms, libraries, laboratories, etc.) is also low at 42%, while for the components of the supporting space (principal room, teachers room, administration staff room, etc.) compliance rate is higher than the other two components, although still inadequate (64%), (3) The level of compliance to the SMK’s National Standards for Management reached 72.4%, the condition is better than the level of compliance against the SMK’s national standard of infrastructure. Key words: National Standard of Education; Vocational School; Kampar Regency
PENDAHULUAN Pembangunan di bidang pendidikan memiliki peran sangat penting dan strategis dalam upaya meningkatkan kualitas SDM.
Dalam konteks Indonesia, kemajuan pendidikan telah
banyak dirasakan manfaatnya dalam proses akselerasi pembangunan nasional, walaupun belum maksimal. Oleh karena itu inovasi dan kreativitas dalam perbaikan sistem pendidikan terus diupayakan secara berkesinambungan pada semua jenjang dan tingkatan. Dalam kaitannya dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perannya diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membuka kesempatan kerja sehingga dapat dalam mengurangi tingkat pengangguran. Tujuan pendidikan SMK berbeda dengan SMA karena SMK lebih diarahkan pada pemberian bekal kemampuan untuk bekerja, disamping dapat juga melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 bab V pasal 26 ayat (3) tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan 2
bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Pengembangan SMK sudah menjadi isu utama dalam lima tahun terakhir ini. Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2005-2009, salah satunya adalah menambah jumlah dan meningkatkan kualitas SMK di Indonesia.
Kebijakan pengembangan SMK terus dilanjutkan oleh Kementerian Pendidikan
Nasional (Kemdiknas) saat ini.
Renstra Kemdiknas tahun
2010-2014 menetapkan bahwa
peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan kejuruan/vokasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan lokal dan nasional serta mampu bersaing secara global. Indikator yang yang digunakan dalam peningkatan kuantitas SMK adalah rasio jumlah siswa SMK dibandingkan dengan jumlah siswa SMA.
Berdasarkan indikator tersebut, rasio
jumlah siswa SMK:SMA dari tahun ke tahun terus meningkat dari 30:70 pada tahun 2004 menjadi 49:51 pada 2009, dan pada tahun 2020 diharapkan rasio jumlah siswa SMK:SMA meningkat menjadi sekitar 60:40. Sedangkan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan SMK, indikator yang dipakai didasarkan pada PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menetapkan delapan standar yang harus dipenuhi oleh sekolah termasuk SMK, yaitu: standar isi, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar proses, standar pengelolaan, standar penilaian, standar biaya, dan standar kompetensi lulusan. Hingga saat ini, secara faktual belum diketahui bagaimana tingkat pemenuhan SMK di Kabupaten Kampar terhadap standar nasional pendidikan sebagai acuan dalam peningkatan kualitas.
Mengingat banyaknya indikator yang terdapat dalam standar nasional pendidikan,
maka kajian ini lebih memfokuskan pada tiga standar yang paling pokok, yakni: standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, dan standar pengelolaan. Beberapa masalah yang muncul dan akan dijawab melalui studi ini dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana tingkat pemenuhan SMK di Kabupaten Kampar terhadap standar pendidik dan tenaga kependidikan?
3
2. Bagaimana tingkat pemenuhan SMK di Kabupaten Kampar terhadap standar sarana dan prasarana pendidikan? 3. Bagaimana tingkat pemenuhan SMK di Kabupaten Kampar terhadap standar pengelolaan pendidikan? Secara umum studi bertujuan untuk memperoleh bahan kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu SMK di Kabupaten Kampar.
Secara khusus, studi bertujuan untuk
memperoleh data dan informasi tentang: 1. tingkat pemenuhan SMK di Kabupaten Kampar terhadap standar pendidik dan tenaga kependidikan; 2. tingkat pemenuhan SMK di Kabupaten Kampar terhadap standar sarana dan prasarana pendidikan; dan 3. tingkat pemenuhan SMK di Kabupaten Kampar terhadap standar pengelolaan pendidikan. Standar Nasional Pendidikan dalam studi ini difokuskan pada tiga standar, yaitu: standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, dan standar pengelolaan. Lingkup program keahlian SMK mencakup kelompok program keahlian teknik, pertanian, dan bisnis manajemen.
KAJIAN PUSTAKA Menurut PP No. 19 tahun 2005, standar nasional pendidikan mencakup delapan komponen, yaitu: 1. Standar isi 2. Standar pendidik dan tenaga kependidikan 3. Standar sarana dan prasarana 4. Standar proses pembelajaran 5. Standar pengelolaan 6. Standar penilaian. 7. Standar biaya, dan 8. Standar kemampuan lulusan 4
Seperti telah dijelaskan pada ruang lingkup studi yang membatasi pada tiga standar yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana, serta standar
pengelolaan, maka kajian pustaka ini hanya membatasi pada ke tiga standar tersebut. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK Ketentuan rinci mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMK diatur oleh Permendiknas No. 16 tahun 2007, antara lain berbunyi: • Guru pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi. • Standar kompetensi guru mencakup 4 macam, yakni: kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Karena keterbatasan penyajian, rincian standar kompetensi untuk ke empat kompetensi tersebut selengkapnya bisa dilihat dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007. Standar Sarana dan Prasana Prasyarat utama guna mencapai tujuan pendidikan SMK seperti yang diamanatkan pada bab V pasal 26 ayat (3) PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan adalah terpenuhinya kelengkapan sarana dan prasarana yang memenuhi standar. Kelengkapan sarana dan prasarana pada sekolah kejuruan akan memperlancar segala aktifitas, terutama proses kegiatan pembelajaran bagi peserta didik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas lulusan. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan sekolah menengah kejuruan bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri. Untuk menjamin terwujutnya standar kompetensi lulusan tersebut, diperlukan kelengkapan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimal yang dibutuhkan.
Berdasarkan pada karakteristik pendidikan kejuruan, penyelenggaraannya harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai baik untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta untuk pengabdian pada masyarakat (Sonhadji, 2002:5). Ketersediaan sarana dan 5
prasarana yang memadai akan dapat tercapainya tujuan tingkat satuan pendidikan sekolah kejuruan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai proses kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik dan lancer, begitu pula halnya dengan kegiatan ekstrakurikuler guna mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Kegiatan kewirausahaan melalui kegiatan Unit Produksi sebagai sarana berlatih bagi peserta didik juga dapat terlayani dengan baik. Menurut Finch dan Crunkilton (dalam Sonhadji, 2002:3), kriteria yang harus dimiliki pendidikan kejuruan adalah: (1) orientasi pada kinerja individu dalam dunia kerja, (2) jastifikasikhusus pada kebutuhan nyata lapangan, (3) focus kurikulum pada aspek-aspek psikomotorik, afektif, dan kognitif, (4) tolak ukur keberhasilan tidak hanya terbatas di sekolah, (5) kepekaan terhadap dinamika dunia kerja, (6) adanya dukungan masyarakat, dan (7) memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai menjadi fokus utama tercapainya tujuan pendidikan pada sekolah kejuruan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, terlebih sarana dan prasarana praktek mutlak diperlukan guna tercapainya tujuan pembelajaran pada sekolah kejuruan. Ketersediaan sarana dan prasarana akan terwujutnya kondisi belajar optimal bagi peserta didik, terlebih jika didukung oleh guru-guru yang memiliki kompetensi dibidangnya. Kemampuan guru dalam mengelola sarana dan prasarana pembelajaran, seperti; mengelola bengkel kerja, laboratorium sangat diperlukan guna memperoleh proses pembelajaran dengan interaksi efektif dan efisien (Djamarah, 2005:145). Standar Sarana Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Sarana, sesuai dengan Permen No. 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan, meliputi: (1) perabot, (2) peralatan, (3) media pendidikan, (4) buku teks pelajaran, (5) buku pengayaan, (6) buku referensi, (7) sumber belajar lainnya, (8) bahan habis pakai, (9) perlengkapan lain, dan (10) teknologi dan komunikasi. Karena keterbatasan penyajian, rincian selengkapnya tentang standar sarana SMK bisa dilihat dalam Lampiran Permen No. 40 Tahun 2008. Standar Prasarana Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi SMK sesuai dengan Permen No. 40 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana pendidikan, terdiri dari 23 prasarana, meliputi: 6
(1) Lahan tanah, (2) Infrastruktur, (3) bangunan gedung, (4) Ruang kelas, (5) Ruang prakti, (6) Lahan praktik, (7) Area kerja, (8) Ruang guru praktik/instruktur, (9) Bangunan praktik, (10) Ruang laboratorium, (11) Ruang sirkulasi, (12) Ruang perpustakaan, (13) Ruang guru, (14) Ruang pimpinan, (15) Ruang tata usaha, (16) Ruang konseling, (17) Ruang UKS, (18)Ruang organisasi kesiswaan, (19) Jamban, (20) Gudang, (21) Tempat berolahraga, (22) Tempat bermain, dan (23) Tempat beribadah. Karena keterbatasan penyajian, rincian selengkapnya tentang standar sarana SMK bisa dilihat dalam Lampiran Permen No. 40 Tahun 2008. Standar Pengelolaan Ketentuan rinci mengenai standar pengelolaan pendidikan diatur oleh Permendiknas No. 19 tahun 2007 yang menetapkan bahwa pengelolaan satuan pendidikan Dikdasmen termasuk SMK/MAK meliputi: perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah/madrasah, dan sistem informasi manajemen. Berkaitan dengan perencanaan program, sekolah menetapkan visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah. Di dalam melaksanakan rencana kerja, sekolah/madrasah membuat dan memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang mudah dibaca oleh pihak-pihak yang terkait. Pedoman pengelolaan sekolah/madrasah meliputi: 1. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP); 2. kalender pendidikan/akademik; 3. struktur organisasi sekolah/madrasah; 4. pembagian tugas di antara guru; 5. pembagian tugas di antara tenaga kependidikan; 6. peraturan akademik; 7. tata tertib sekolah/madrasah; 8. kode etik sekolah/madrasah; 9. biaya operasional sekolah/madrasah. Pelaksanaan kegiatan sekolah terdiri dari bidang kesiswaan, kurikulum dan kegiatan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, keuangan dan pembiayaan, budaya dan lingkungan sekolah, serta peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah. 7
Dalam rangka pengawasan dan evaluasi, sekolah menyusun program pengawasan secara obyektif, bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pengawasan pengelolaan sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sekolah juga melakukan evaluasi
diri terhadap kinerja sekolah, evaluasi dan pengembangan KTSP,
evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mengikuti akreditasi. Pengelolaan pendidikan di tingkat satuan pendidikan dilakukan oleh kepala sekolah. Untuk kepala SMK dibantu empat wakil kepala sekolah untuk bidang akademik, saranaprasarana, kesiswaan, dan hubungan dunia usaha dan dunia industri. Untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien dan akuntabel, pengelolaan sekolah dibantu dengan menggunakan perangkat sistem informasi manajemen yang memadai.
METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Dayan (1993), penelitian kuantitatif mengarah pada observasi atau pengukuran data yang dinyatakan dalam angka-angka.
Dengan kata lain, penelitian yang bersifat kuantitatif lebih diutamakan pada
pengumpulan data yang dapat diukur. Dalam hal ini pengumpulan data kuantitatif dilakukan untuk mengetahui tingkat pemenuhan SMK terhadap standar nasional pendidikan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian survei. Menurut Singarimbun (1989: 3), jenis penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data pokok. Jika jumlah populasi terbatas, maka dapat diambil semua data yang menjadi objek studi. Mengingat jumlah populasi SMK tidak banyak, maka survei dilakukan pada semua SMK di Kabupaten Kampar yang berjumlah 14 sekolah. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar isian SMK yang berisi indikator-indikator yang ada pada setiap standar pendidik, standar prasarana-sarana, dan standar pengelolaan. Data dan informasi yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif 8
kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data numerik, yakni tingkat pemenuhan SMK terhadap standar pendidik, standar sarana prasarana, dan standar pengelolaan.
HASIL DAN PEMBAHASAN Tingkat Pemenuhan SMK terhadap Standar Pendidik Berdasarkan data yang diperoleh dari sebanyak 14 SMK yang ada di Kabupaten Kampar menunjukkan bahwa secara kuantitas jumlah guru yang ada sangat bervariasi sekali antara satu SMK dengan SMK yang lain dengan jumlah guru paling sedikit 10 guru, yakni di SMK Dharma Amal Ikhlas dan SMK Muhammadiyah dan yang paling banyak di SMK N 1 Bangkinang sebanyak 81 guru. Banyaknya guru SMK ini bila dilihat dari rasio guru dengan siswa sudah termasuk cukup dimana rasionya kurang dari 20. Rasio terendah sebesar 3, yakni di SMK Muhammadiyah dan rasio terbesar sebesar 13,32 di SMK YPLP PGRI (lihat Gambar 2). Tabel 1. Profil Guru SMK Kabupaten Kampar berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir dan Kesesuaian Tugas Mengajar Nama Sekolah 1. SMK Amal Ikhlas 2. SMK Dwi Dharma Bangkinang
Jumlah Guru Tidak Sesuai (JGTS) %JG≥S1/D4
N
Jumlah Guru (JG) ≥ S1/D4
11
11
4
100.00
%JGTS 36.36
20
17
6
85.00
30.00
3. SMK Muhammadiyah 10
10
3
100.00
30.00
4. SMK Swasta YLPM
21
21
0
100.00
‐
5. SMK Amanah
16
13
3
81.25
18.75
6. SMK N 1 XIII Koto Kampar 24
22
5
91.67
20.83
7. SMK YPLP PGRI
41
39
10
95.12
24.39
8. SMK YAPIM Siakhulu
18
17
4
94.44
22.22
9. SMK N 1 Gunung Sahilan 24
24
0
100.00
‐
10. SMK N 1 Bangkinang
86
81
14
94.19
16.28
11. SMK N 1 Tapung
18
18
10
100.00
55.56
12. SMK Dharma Asih
17
13
1
76.47
5.88
13. SMK YPTN
28
23
1
82.14
3.57
14. SMK As Syafi'iyah
22
22
11
100.00
50.00
TOTAL
355
329
78
92.78
18.89
9
Bila ditinjau dari Standar Pendidik menurut Permendiknas No. 16 tahun 2007, a.l. berbunyi: “Guru pada SMK/MAK* atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi”. Hasil kajian menunjukkan bahwa guru yang sudah mencapai S1/D4 sudah banyak (92,68%), namun demikian yang mengajar yang tidak sesuai dengan program studi yang ditamatkan juga masih cukup banyak (21,97%). Dengan demikian pihak dinas pendidikan dalam merekrut guru baru harus menyesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran yang masih kurang dan dalam penempatan tidak mesti di SMK Negeri tapi sesuai dengan tempat SMK tempat mengajar terakhir dan yang membutuhkan.
Gambar 1. Jumlah Siswa dan Guru SMK di Kabupaten Kampar
10
Gambar 2. Rasio Jumlah Siswa dan Guru SMK di Kabupaten Kampar
Berdasarkan gender jumlah guru SMK di Kabupaten Kampar sudah cukup seimbang, yakni jenis kelamin perempuan sebanyak 44% dan laki-laki 56%. Sedangkan berdasarkan status guru yang tidak tetap dan tetap juga hampir berimbang, yakni yang guru berstatus tetap sedikit lebih banyak (53%).
11
Gambar 3. Persentase Guru SMK Menurut Status Guru Tetap - Tidak Tetap dan Jender di Kabupaten Kampar
Tingkat pemenuhan SMK terhadap Standar Sarana Prasarana Standar sarana dan prasarana mensyaratkan bahwa SMK harus memiliki tiga jenis ruangan untuk menunjang pembelajaran, yakni ruang pembelajaran umum (RPU), ruang penunjang (RP), dan ruang pembelajaran khusus (RPK).
RPU meliputi ruang kelas, ruang perpustakaan,
laboratorium IPA (untuk kelompok program keahlian teknik dan pertanian), laboratorium komputer, dan laboratorium bahasa. RP terdiri dari ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang ibadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang OSIS, jamban, gudang, dan lapangan/halaman olahraga. RPK pada setiap SMK berbeda tergantung pada jenis program keahlian yang dimiliki.
Berdasarkan pengelompokkan ke tiga jenis ruang yang ada di SMK, tingkat pemenuhan SMK terhadap standar sarana dan prasarana berada pada kategori rendah, yakni berkisar 34,8 persen hingga 64,3 persen. Tingkat pemenuhan paling rendah adalah untuk standar RPK yaitu 12
hanya 34,8 persen, kemudian diikuti RPU 42,4 persen, dan RP 64,3 persen. Untuk lebih jelasnya lihat Gambar 4.
Gambar 4.. Rata-rata Pemenuhan SMK di Kabupaten Kampar terhadap Standar Sarana dan Prasarana
Jika dirinci menurut setiap SMK, tingkat pemenuhan terhadap standar RPU paling rendah ditemukan di SMKN 1 Tapung yakni hanya 14,3 persen, dan paling tinggi dimiliki oleh SMKN 1 XIII Kotokampar yang mencapai 80 persen. Sementara itu, untuk tingkat pemenuhan terhadap standar RP, paling rendah juga ditemukan di SMKN 1 Tapung yaitu hanya 40 persen, dan paling tinggi dicapai oleh SMK Yapim Siakhulu sebesar 100 persen. Berkenaan dengan Standar RPK SMK, pada tingkat kabupaten, sebagian besar SMK baru memiliki kurang dari 25 persen dan kurang dari 50 persen (untuk kedua ketegori tersebut mencapai 57,2%), sedangkan selebihnya adalah tidak memiliki (14,3%), memiliki antara 50-75 persen (7,1%), dan memiliki di atas 75 persen (21,4%). Bila dirinci menurut setiap SMK, dari 14 SMK ada dua SMK yang tidak memiliki parasarana/ruang RPK, sedangkan untuk sarana RPK lebih banyak lagi SMK yang tidak memilikinya yakni ada lima SMK. Jenis prasarana RPK yang tidak dimiliki oleh dua SMK adalah pada PK Perkantoran, dan PK Akuntansi di SMK YLPM Kotagaro, serta PK Tata Niaga di SMK Muh Kuok. Sementara itu, lima SMK yang tidak memiliki sarana RPK adalah PK Perkebunan di SMK Dwi Dharma, PK Perkantoran, dan PK 13
Akuntansi di SMK YLPM Kotagaro, PK Otomotif, PK Komputer Jaringan, dan PK Teknik Komputer di SMK Amanah, PK Perikanan di SMK Amal Ikhlas, serta PK Tata Niaga di SMK Muh Kuok. Tabel 2. Kondisi Pemenuhan terhadap Standar RPU dan RP SMK di Kab Kampar No
Nama SMK
SMKN 1 XIII 1 Kotokampar 2 SMK Yapim Siakhulu 3 SMKN 1 Bangkinang 4 5 6 7 8 9 10 11
SMK Dwi Dharma SMKN 1 Gn Sahilan SMK YPLP PGRI Bkng SMK Asyafiyah Air Tiris SMK YLPM Kotagaro SMK Amanah SMK Dharma Asih SMK YPTN
12 SMK Amal Ikhlas 13 SMK Muh Kuok 14 SMKN 1 Tapung Rata‐rata Kabupaten
Program Keahlian
Perikanan; P'bibitan; kltr‐Jar Kndaraan ringn; Komp‐Jar Audio‐V; Otom; Komp‐Jar; Prdgan; Mesin Prkbunan Bdy Tan; Otomotif Kntr; Akntnsi; M'media Tata Bus; Komp‐Jar Kntr; Aktnsi Otomotif; Kom‐Jar; T.Komp Kntr; Komp‐Jar; Otom Otom; Spda Mtr; Gbr Bngnan; Komp‐Jar; Prbnkan Perikanan Niaga Otom; akntsi
Pemenuhan thd Standar RPU
Pemenuhan thd Standar Rg Penunjang
80.0 66.7
50.0 100.0
66.7 60.0 50.0 42.9 42.9 40.0 33.3 28.6
90.0 60.0 80.0 90.0 60.0 60.0 50.0 60.0
28.6 20.0 20.0 14.3 42.4
60.0 50.0 50.0 40.0 64.3
Keterangan: ‐ RPU : Ruang Pembelajaran Umum, meliputi: Rg Kls, Perpus, Lab IPA, Lab Komp, dan Lab Bhs ‐ RP : Ruang Penunjang, meliputi: Rg Pimp, Rg Guru, Rg TU, Rg Ibadah, Rg konseling, Rg UKS, Rg OSIS, Jamban, Gudang, dan lap/hlmn OR
14
Gambar 5. Rata-rata Ketersediaan Ruang Pembelajran Khusus SMK di Kabupaten Kampar
Tabel 3. Kondisi Pemenuhan terhadap Standar RPK SMK di Kab Kampar No
Prasarana/ ruang
Sarana dlm ruang
< 50%
< 25%
Kolam
Kndaraan ringn; Komp-Jar
> 75%
> 75%
otomotif & Komp
Audio-V; Otom; Komp-Jar; Prdgan; Mesin
< 50%
< 50%
Komp-Jar
< 25%
tdk ada
> 75%
> 75%
< 75%
< 75%
> 75%
> 75%
Tdk ada
Tdk ada
< 25%
Tdk ada
< 25%
< 25%
Kntr
Otom; Spda Mtr; Gbr Bngnan; Komp-Jar; Prbnkan
< 50%
< 75%
Otomtf Kolam
Nama SMK
Program Keahlian Perikanan; P'bibitan; kltr-Jar
2
SMKN 1 XIII Kotokampar SMK Yapim Siakhulu
3
SMKN 1 Bangkinang
1
4
SMK Dwi Dharma
Prkbunan
5
SMKN 1 Gn Sahilan
Bdy Tan; Otomotif
6
Kntr; Akntnsi; M'media
9
SMK YPLP PGRI Bkng SMK Asyafiyah Air Tiris SMK YLPM Kotagaro SMK Amanah
10
SMK Dharma asih
11
SMK YPTN
7 8
Tata Bus; Komp-Jar Kntr; Aktnsi Otomotif; Kom-Jar; T.Komp Kntr; Komp-Jar; Otom
12
SMK Amal Ikhlas
Perikanan
< 50%
tdk ada
13
SMK Muh Kuok
Niaga
Tdk ada
Tdk ada
14
SMKN 1 Tapung
Otom; akntsi
< 25%
< 50%
Ket
lahan+rg penypanan Bdy Tan & Otomtif Kntr; Akntnsi; M'media Tata Bus
Rg perbaikn komp
Otomotif
Rata-rata Kabupaten Keterangan: - RPK : Ruang Pembelajaran Khusus, meliputi ketersediaan prasarana dan sarana menurut prog keahlian
15
Tingkat Pemenuhan SMK terhadap Standar Pengelolaan Komponen-komponen yang terkait dengan standar pengelolaan adalah kepemilikian rencana kerja sekolah, aspek yang termuat dalam rencana kerja tahunan, kepemilikan dokumen pengelolaan, jenis kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pengelolaan program pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan program sarana prasarana, pengelolaan program keuangan dan pembiayaan pendidikan, bentuk penciptaan iklim kondusif yang dilakukan program keahlian, bentuk keterlibatan masyarakat, pelatihan kejuruan tenaga teknisi dan laboran, data guru magang di DUDI, jenis Sistem Manajemen Mutu sekolah, jenis barang dan jasa yang dihasilkan business center, data lulusan tersalurkan, jenis program pengawasan, kepemilikan dokumen program pengawasan, evaluasi diri, evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, keberadaan wakil kepala sekolah, dan bentuk Sistem Informasi Manajemen. Setiap variabel standar pengelolaan yang telah diuraikan di atas memiliki satu atau lebih indicator yang ditanyakan kepada SMK.
Respon yang diberikan oleh SMK menunjukkan
bahwa pada tingkat kabupaten tingkat pemenuhan SMK terhadap standar pengelolaan rata-rata mencapai 72,4 persen. Hal ini masih lebih baik dibandingkan dengan tingkat pemenuhan SMK terhdap standar sarana dan prasarana. Bila dibandingkan antara setiap SMK, kondisi tingkat pemenuhannya bervariasi dari paling rendah 16,3 persen hingga paling tinggi 95,9 persen. Tingkat pemenuhan paling rendah ditemukan di SMK Muh. Kuok untuk PK Tata Niaga, sedangkan paling tinggi dimiliki oleh SMK Dwi Dharma pada PK Perkebunan .
Dengan demikian SMK swasta memiiki tingkat
variasi sangat tinggi ditinjau dari pemenuhannya terhadap standar pengelolaan. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 4.
16
Tabel 4. Kondisi Pemenuhan terhadap Standar Pengelolaan SMK di Kab Kampar No
Nama SMK
1 SMKN 1 XIII Kotokampar 2 SMK Yapim Siakhulu 3 SMKN 1 Bangkinang 4 5 6 7 8 9 10 11
SMK Dwi Dharma SMKN 1 Gn Sahilan SMK YPLP PGRI Bkng SMK Asyafiyah Air Tiris SMK YLPM Kotagaro SMK Amanah SMK Dharma asih SMK YPTN
12 SMK Amal Ikhlas 13 SMK Muh Kuok 14 SMKN 1 Tapung Rata‐rata Kabupaten
Program Keahlian Perikanan; P'bibitan; kltr‐Jar Kndaraan ringn; Komp‐Jar Audio‐V; Otom; Komp‐Jar; Prdgan; Mesin Prkbunan Bdy Tan; Otomotif Kntr; Akntnsi; M'media Tata Bus; Komp‐Jar Kntr; Aktnsi Otomotif; Kom‐Jar; T.Komp Kntr; Komp‐Jar; Otom Otom; Spda Mtr; Gbr Bngnan; Komp‐Jar; Prbnkan Perikanan Niaga Otom; akntsi
Rata‐rata pemenuhan 81.5 89.2 93.2 95.9 82.5 78.3 73.0 78.9 68.6 51.5 ‐ 56.3 16.3 75.7 72.4
Keterangan: ‐ Standar Pengelolaan meliputi: ketersediaan dokumen rencana kerja, aspek rcn krja, dok pengelolaan, dokumen kurklm, pendayagunaan PTK, pengelolaan sarpras, pengel. Keu, progr. Pengawasan.
SIMPULAN DAN REKOMENDASI Simpulan 1. Tingkat pemenuhan SMK terhadap Standar Pendidik Banyaknya guru SMK bila dilihat dari rasio guru dengan siswa sudah termasuk cukup, yakni rasionya kurang dari 20. Guru yang sudah mencapai S1/D4 sudah banyak (92,68%), namun demikian guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang jurusan yang ditamatkan juga cukup banyak (21,97%). 17
2. Tingkat pemenuhan SMK terhadap Standar Sarana Prasarana Dari tiga komponen yang terkait dengan standar sarana prasarana, tingkat pemenuhan paling rendah adalah untuk komponen ruang pembelajaran khusus (bengkel dan tempat praktek) yakni hanya mencapai 35 persen. Tingkat pemenuhan komponen ruang pembelajaran umum (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dll.) juga masih rendah yakni 42 persen. Sementara itu, untuk komponen ruang penunjang (ruang pimpinan, ruang guru, ruang TU, dll) tingkat pemenuhannya lebih tinggi dibanding dua komponen lainnya, walupun dinilai belum meadai yakni mencapai 64 persen. 3. Tingkat pemenuhan SMK terhadap Standar Pengelolaan. Tingkat pemenuhannya SMK terhadap standar pengelolaan rata-rata mencapai 72,4 persen. Kondisi ini relatif lebih baik dibandingkan dengan tingkat pemenuhan terhadap standar sarana prasarana. Rekomendasi 1. Peningkatan pemenuhan standar pendidik SMK : a. Pemerintah Kabupaten Kampar dalam melakukan rekrutmen guru perlu lebih selektif dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan kesesuaian latar belakang pendidikan calon guru dengan mata pelajaran yang diajarkan. b. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu memfasilitasi program alih fungsi guru adaptif ke guru produktif karena kuota yang disediakan pemerintah pusat sangat terbatas. c. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu menyediakan beasiswa pendidikan S1 dengan memprioritaskan SMK yang masih rendah pencapaian standar pendidiknya. d. Pemerintah Kabupaten Kampar perlu meningkatkan kompetensi pendidik
melalui
pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan MGMP. 2. Peningkatan pemenuhan Standar Sarpras SMK; Pemerintah Kabupaten Kampar perlu meningkatkan pemenuhan Standar Sarpras SMK dengan memprioritaskan pada ruang pembelajaran khusus (bengkel dan tempat praktek), dan ruang pembelajaran umum serta ruang penunjang. 18
3. Peningkaan pemenuhan Standar Pengelolaan SMK: Pemerintah Kabupaten Kampar perlu meningkatkan pemenuhan standar pengelolaan SMK, dengan mengptimalkan peran pengawas.
PUSTAKA ACUAN Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. 2009. Perangkat Akreditasi SMK/MAK. Jakarta: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah. Dagun, Save M. (1997). Kamus Besar Ilmu Pengetahuan. Jakarta : Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara. Djamarah, S. B. 2005. Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif: Suatu Pendekatan Teoritis Psikologis. Jurnal Pendidikan, 002 (5), 126. Drewer, James (1998). Kamus Psikologi, ed 2, terjemahan Nancy Simanjuntak. Jakarta: Bina Aksara. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. www.kamus.kbbi.or.id Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara RI. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Jakarta: Depdiknas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan. Jakarta: Depdiknas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana SMK/MAK. Jakarta: Depdiknas. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004 – 2009. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional. Sonhadji, H.A. 2002. Alternatif Penyempurnaan Pembaharuan Penyelenggaraan Pendidikan di SMK. Makalah disajikan pada Studi tentang Pengkajian Pendidikan Kejuruan dan Teknologi, Depdiknas, Jakarta, 23 Oktober 2002. Sukardi, Dewa Ketut (1988). Bimbingan Konseling. Jakarta: Bina Aksara. 19
