KAJIAN TERHADAP PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

KAJIAN TERHADAP PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Disusun oleh Nama Peneliti/Pengkaji I NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: : : :

Noor Cholis Madjid 196902041990011001 Penata Tk.I / III/d Widyaiswara Madya

Nama Peneliti/Pengkaji II NIP Pangkat/Golongan Jabatan

: : : :

Hasan Ashari 197402251993011001 Penata Tk.1 / III/d Widyaiswara Madya

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN JAKARTA 2012

SURAT PERNYATAAN

ii

Kajian Terhadap Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Abstrak Penelitian tentang “Kajian Terhadap Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan”, bertujuan untuk: melakukan Identifikasi kelengkapan elemen KPJM telah dipenuhi dan dipatuhi oleh BPPK; mengidentifikasi penerapan KPJM dilingkungan BPPK, meneliti Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan KPJM; mengetahui persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan dan penyusunan anggaran terkait dengan penerapan KPJM di BPPK. Untuk dapat mencapai tujuan penelitian alat analisis yang dipergunakan adalah: Research lapangan dengan penyebaran kuestioner, study kepustakaan dan Indepth interview dipergunakan untuk mendapatkan jawaban terkait dengan identifikasi kelengkapan elemen KPJM, identifikasi penerapan KPJM di BPPK dan persepsi pejabat perencana dan penganggaran terkait penerapan KPJM di BPPK. Adapun Statistik kuantitatif dengan model persamaan linear dan uji asumsi klasik dipergunakan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi penerapan kebijakan KPJM di BPPK dengan model yang dipergunakan KPJM { Aturan, Pemahaman, Konsistensi, Evaluasi} Hasil penelitian menunjukkan bahwa: terkait Kelengkapan elemen dan penerapan KPJM. BPPK telah menyusun perangkat perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan. Kesulitan yang dihadapi adalah: BPPK menyusun renstra dan renja dengan berbasis fungsi namun renstra dan renja tersebut sulit untuk dieksekusi karena birokrasi yang ada disusun berdasarkan struktur yang relatif sulit untuk diubah, akibatnya tujuan yang dibuat dan dicantumkan dalam Renstra tidak dapat dibandingkan langsung dengan output pada RKA KL. Kondisi ini menyulitkan bagi para pengambil kebijakan untuk mengukur sampai sejauhmana kemampuan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Berdasarkan hasil uji persamaan statistik menunjukkan persamaan yang diuji menghasilkan arah yang sesuai dengan teori. Selain itu uji persamaan menghasilkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.675 sehingga dapat disimpulkan bahwa 67,5 % keberhasilan penerapan KPJM dipengaruhi oleh: aturan, pemahaman, konsistensi dan evaluasi sedangkan 32,5% sisanya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model. Dari persamaan yang diuji dapat diketahui bahwa secara bersama-sama aturan, pemahaman, konsistensi dan evaluasi mempengaruhi keberhasilan penerapan KPJM namun secara individu hanya aturan dan konsistensi yang significance sedangkan pemahaman dan evaluasi tidak significance pada α = 10 % . Dari uji Persepsi terhadap pejabat/pelaksana disimpulkan: Kelengkapan Aturan memerlukan penjabaran lebih detil dan terkait Konsistensi Penerapan KPJM disimpulkan penyusunan alokasi anggaran masih kurang memperhatikan perhitungan prakiraan maju. Kata kunci: Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, Implementasi Kebijakan, Penerapan KPJM, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

iii

Kajian Terhadap Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Abstract Research on "Studies Toward Implementation of the Medium Term Expenditure Framework In Financial Education And Training Agency, Ministry of Finance", aims to: Identify completeness perform MTEF elements are met and adhered to by the FETA; identify MTEF implementation within the FETA, examines factors that influence the success of policy implementation; know the perception of the officials related planning and budgeting associated with the implementation of the MTEF in Financial Educatioan and Training Agency (FETA). To achieve the research goals, we use the analysis tools: Research field by distributing questionnaires, interviews indepth, study of literature to get the answers related to: identification the completeness of MTEF elements, identification and implementation of the MTEF in FETA, and perception of official related to the implementation of MTEF in FETA. The quantitative statistics with linear equations model and the classical assumption test is used to examine the factors that influence the successful of policy implementation of the MTEF in FETA. The model is: MTEF {Rules, understanding, consistency, Evaluation} The results showed that: Completeness related elements and implementation of the MTEF. FETA has compiled the planning and budgeting in accordance with the provisions. The difficulties encountered are: FETA compose function-based strategic plan. Strategic difficult to execute because of the bureaucracy that is organized based on the structure that is difficult to change, consequently goals made and included in the Strategic Plan can not be directly compared with the output on RKA KL (budget document). This condition makes it difficult for policy makers to measure an organization's ability to achieve the goals set in the Strategic Plan. Based on the statistical tests show that the direction of equations match with the theory. Test equations result the coefficient of determination (R2) is 0.675 so that it can be concluded that 67.5% successful implementation of the MTEF is influenced by variables: rules, understanding, consistency and evaluation while the remaining 32.5% is influenced by other variables outside the model. Furthermore simultaneously independent variables (the rules, understanding, consistency and evaluation) affect the successful implementation of the MTEF. In individual variables (rules and consistency) are significance, whereas the variable (understanding and evaluation) are not significance at α = 10%. Based Perception test against officers / executive concluded: Variable Rules require more detailed elaboration. Related variables Consistency in applying the MTEF, FETA should formulate the budget allocation that related to forecast forward. Keywords: Medium Term Expenditure Framework, Policy Implementation, Implementation of the MTEF, Finance Education and Training Agency.

iv

KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penyusunan kajian akademis ini dengan baik. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Kepala Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan (BPPK); 2. Kepala Pusdiklat Anggaran Badan Diklat Kementerian Keuangan beserta staff; 3. Bapak Sekretaris BPPK beserta staff; 4. Bapak Made Arya Wijaya dari Ditjen Anggaran sebagai penilai substansi; 5. Bapak Bambang Juanda dan Bapak Dedi dari IPB sebagai penilai metodologi; 6. Seluruh Pegawai BPPK yang telah berpartisipasi dalam penulisan kajian ini yang tidak dapat kami sebut satu persatu ; Atas segala bantuan yang diberikan selama penulisan, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu; Penulis menyadari bahwa kajian ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik, saran, maupun usulan yang bersifat membangun. Akhir kata, semoga Kajian ini dapat bermanfaat bagi BPPK, para pembaca dan juga bagi penulis sendiri.

Penyusun

v

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL............................................................................................... i SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................... ii ABSTRAK ............................................................................................................ iii ABSTRACT ......................................................................................................... iv KATA PENGANTAR ............................................................................................ v DAFTAR ISI......................................................................................................... vi DAFTAR TABEL .................................................................................................. viii DAFTAR GAMBAR.............................................................................................. ix DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................... x BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................. 1 B. Perumusan Masalah ......................................................................... 3 C. Ruang Lingkup .................................................................................. 4 D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ......................................................... 5 1. Tujuan .......................................................................................... 5 2. Manfaat ........................................................................................ 6 E. Sistematika Penulisan....................................................................... 6 BAB II LANDASAN TEORI A. Perencanaan dan Penganggaran ..................................................... 7 1. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah .................................. 8 2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ....................... 10 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)................... 13 4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) ............................................... 14 5. Visi dan Misi Kementerian Negara/Lembaga ............................... 15 6. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga...................... 16 7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) ...................................................................................... 16 8. Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah ............... 17 B. Implementasi Kebijakan .................................................................... 18 1. Penerapan Kebijakan KPJM ........................................................ 20 2. Hierarki Penerapan Kebijakan Publik........................................... 22 C. Penelitian Terdahulu ......................................................................... 26 D. Kerangka Pemikiran Teoritis ............................................................. 27 E. Hipotesis ........................................................................................... 31 BAB III METODE KAJIAN AKADEMIS A. Jenis Penelitian ................................................................................. 32 B. Jenis dan Sumber Data .................................................................... 32 C. Teknik Pengumpulan Data................................................................ 33 D. Metode Analisis Data ........................................................................ 34 BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN A. Kelengkapan Elemen KPJMP pada BPPK ....................................... 40 1. Tugas Dan Fungsi BPPK ............................................................. 40 2. Visi dan Misi BPPK...................................................................... 41 B. Penerapan KPJM oleh BPPK ........................................................... 44 1. Program dan Kegiatan BPPK....................................................... 44 2. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran ............................. 46

vi

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi KPJM ................................................................................................ 51 1. Uji Teori (Uji Tanda). ................................................................... 52 2. Uji t .............................................................................................. 52 3. Uji F............................................................................................. 53 4. Uji koefisien determinasi (R2) ...................................................... 53 5. Uji Asumsi Klasik.......................................................................... 53 6. Uji Normalitas............................................................................... 58 D. Persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan dan penyusunan anggaran terkait dengan penerapan KPJM di BPPK ... 59 1. Kelengkapan Aturan Penyusunan Anggaran ............................... 60 2. Pemahaman Konsep KPJM ......................................................... 61 3. Konsistensi Penerapan KPJM...................................................... 61 4. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan............. 63 BAB V PENUTUP A. Simpulan........................................................................................... 65 1. Pemenuhan kelengkapan elemen KPJM dan penerapan KPJM Oleh BPPK ....................................................................... 65 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi KPJM;........................................................................................... 68 3. Persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan dan penyusunan anggaran terkait dengan penerapan KPJM di BPPK........................................................................................ 69 B. Saran ................................................................................................ 70 1. Pemenuhan kelengkapan elemen KPJM dan penerapan KPJM Oleh BPPK ....................................................................... 70 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi KPJM............................................................................................ 72 3. Persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan dan penyusunan anggaran terkait dengan penerapan KPJM di BPPK........................................................................................ 72 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 74 LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP PENELITI

vii

DAFTAR TABEL Tabel 2.1

Indikator Variabel Penelitian ................................................................30

Tabel 4.1

Tujuan, Sasaran dan Strategi BPPK....................................................42

Tabel 4.2

Kegiatan dan Output BPPK .................................................................45

Tabel 4.3

Perbandingan Sasaran Renstra dengan Kegiatan Output BPPK ........49

Tabel 4.4

Ringkasan Hasil Regresi Persamaan Penerapan Kebijakan KPJM ....52

Tabel 4.5

Uji Heteroskedastisitas ........................................................................54

Tabel 4.6

Uji Autokorelasi ....................................................................................56

Tabel 4.7

Uji Multikolinearitas ..............................................................................57

Tabel 4.8

Uji Normalitas.......................................................................................58

viii

DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1

Kerangka KPJM di Indonesia.................................................................

Gambar 2.2

Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada

9

Implementasi Kebijakan Publik .............................................................. 25 Gambar 2.3

Kerangka Pikir........................................................................................ 28

Gambar 4.1

Kelengkapan Aturan Penyusunan Anggaran ......................................... 60

Gambar 4.2

Pemahaman Konsep KPJM ................................................................... 61

Gambar 4.3

Konsistensi Penerapan KPJM................................................................ 62

Gambar 4.4

Mekanisme Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan .......................... 63

ix

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Kuesioner ..................................................................................... 76 Lampiran 2. Data Responden .......................................................................... 78

x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Salah satu paradigma baru dalam perencanaan dan penganggaran adalah kebijakan penganggaran dengan dimensi waktu lebih dari satu tahun. Kebijakan penganggaran yang dikenal dengan nama Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) tersebut

menuntut adanya keterkaitan antara

kebijakan dan alokasi anggaran. Selain KPJM, dua pendekatan penganggaran yang lain yaitu Penganggaran Berbasis Kinerja yang focus pada kinerja (output dan outcome) serta pendekatan Unified Budgeting (Penyatuan Anggaran) yang fokus pada kejelasan masing-masing tugas pokok dan fungsi organisasi serta mengurangi duplikasi penganggaran. Penerapan pendekatan KPJM dalam skala nasional secara teoritis akan memberikan kerangka kerja perencanaan penganggaran yang menyeluruh dengan memberikan manfaat berupa: tercipta alokasi sumber daya anggaran yang efisien, meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran, fokus terhadap kebijakan prioritas, meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kesinambungan fiskal. Kondisi saat ini masih dianggap belum memuaskan terkait dengan tidak jelasnya capaian kemajuan negara Indonesia sesuai amanat para pendiri bangsa.

Ketidak pastian dan ketidakjelasan kemajuan bangsa ini antara lain

diakibatkan alokasi anggaran terserap untuk menyelesaikan permasalahan klasik dan tidak berubah dari tahun ke tahun seperti masalah banjir, penyakit menular (malaria, demam berdarah), kemacetan, kemiskinan dll yang tidak jelas


penyelesaiannya.

Dengan

penerapan

KPJM

yang

baik

pada

seluruh

kementerian/lembaga masalah-masalah tersebut dapat diprediksi kapan akan ditanggulangi dan negara kita bebas dari masalah tersebut. Keberhasilan mengatasi permasalahan klasik tersebut niscaya akan memberi energi baru untuk mengejar target-target baru sehingga cita-cita negara yang adil makmur dan sejahtera bukan sekedar impian. Kewajiban

untuk

menerapkan

pendekatan

penganggaran

dengan

perspektif jangka menengah atau KPJM telah dimulai sejak tahun anggaran 2004, namun masih belum dirasakan manfaat penerapan kebijakan tersebut secara nyata. Untuk membuat kajian terhadap keberhasilan penerapan KPJM, kami akan mulai dari salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan yaitu BPPK. Pada prinsipnya unit Eselon I adalah ujung tombak dalam pembuatan kebijakan beserta implementasinya.

Sehingga apabila seluruh unit eselon I

menerapkan dan mengimplementasikan kebijakan dengan benar maka secara nasional penerapan kebijakan tersebut akan berhasil. Hasil kajian ini kami harapkan dapat dilakukan pada seluruh unit Kementerian/Lembaga sehingga kedepannya dapat dipetakan dengan jelas permasalahan dalam penerapan kebijakan KPJM dan dapat dicarikan solusinya. Dengan adanya penerapan KPJM secara benar dan tepat pada seluruh Kementerian/Lembaga diyakini kebijakan perencanaan dan penganggaran di negeri ini akan mampu membawa Indonesia ke jajaran negara maju. Pemilihan BPPK sebagai obyek kajian dilandasi oleh fakta bahwa BPPK secara formal telah menerapkan konsep KPJM dalam penyusunan perencanaan dan penganggarannya. Namun faktanya sampai setelah sekian tahun (sejak 2004) BPPK telah menerapkan konsep tersebut belum didapatkan kemajuan

2

BAB I PENDAHULUAN

yang significant dari BPPK. Pencapaian visi, misi dan tupoksi BPPK masih dianggap jauh dari harapan pemangku kepentingan yaitu Kementerian Keuangan khususnya unit Eselon I yang dilayani oleh BPPK. Pengalokasian dana bagi BPPK yang meningkat secara dratis dari tahun ke tahun masih belum mampu meningkatkan kepuasan stakeholder. Kajian ini berusaha untuk melihat sejauh mana keterkaitan penyusunan perencanaan dan penganggaran di BPPK. BPPK diduga belum mampu menjaga keterkaitan antara visi, misi, resntra, renja, tupoksi dengan sasaran, kegiatan dan alokasi dana dan output serta outome

sesuai denan konsep KPJM. Ketidaksinkronan tersebut

selanjutnya diduga menjadi penyebab ketidakjelasan capaian BPPK dalam jangka menengah. BPPK dianggap tidak pernah berubah dari tahun ke tahun meskipun anggaran telah meningkat secara significant. Berdasarkan dugaan tersebut maka penulis melakukan studi terhadap implementasi KPJM pada BPPK. Berhubung kajian implementasi KPJM yang dilakukan dalam penelitian ini hanya pada level unit eselon I, maka manfaat penerapan KPJM yang dapat dinilai tidak dapat mengcover secara menyeluruh. Manfaat KPJM yang dapat dinilai dari kajian ini terbatas pada: alokasi sumber daya anggaran yang tepat, kualitas perencanaan penganggaran, serta fokus terhadap kebijakan prioritas

B. Perumusan Masalah Dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran terdapat masalah pokok yang sampai sekarang belum mampu diatasi dengan baik oleh pemerintah. Permasalahan tersebut adalah (Reformasi Sistem Penganggaran, Ditjen Anggaran, 2006): Alokasi sumber daya anggaran yang tidak konsisten dan

3


kurang transparan, Kurangnya keterkaitan antara perencanaan

dengan

penganggaran, Kebijakan prioritas yang tidak focus, Disiplin fiscal yang lemah, Kesinambungan fiscal yang kurang terjaga. Ketidak mampuan mengatasi masalah tersebut mengakibatkan cita-cita bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil

dan

makmur senantiasa masih menjadi impian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Potensi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut sebenarnya sangat besar dan berlimpah, namun diyakini ketidaksempurnaan manajemen di bidang perencanaan dan penganggaran menjadi salah satu penyebab masih sulitnya mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran terpadu telah diterapkan secara formal sejak tahun 2002 meskipun dalam pelaksanaan masih ditemukan banyak kesenjangan.Pendekatan penganggaran kerangka Pengeluaran Jangka Menengah telah mulai diujicobakan penerapannya sejak tahun 2004. Dalam penerapan KPJM masih banyak ditemui kesenjangan antara teori KPJM dengan kondisi

yang ada di lapangan. Harapan KPJM dapat

menyelesaikan permasalahan di bidang perencanaan dan penganggaran masih sangat jauh dari kenyataan. Karena penelitian ini masih berfokus pada unit Eselon I maka tidak semua manfaat penerapan KPJM dapat dikaji. Fokus kajian akan diarahkan pada tiga manfaat KPJM yaitu transparansi alokasi sumber daya anggaran, kualitas perencanaan penganggaran dan fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas.

4

BAB I PENDAHULUAN

C. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini akan menganalisis tentang implementasi penerapan KPJM pada

Badan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Keuangan

(BPPK)Kementerian

Keuangan. Kementerian Keuangan dipilih karena kementerian ini merupakan pilot project pelaksanaan reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran di Indonesia, dan BPPK dipilih karena penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung kepada organisasi.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan KPJM pada BPPK terkait: a. Identifikasi kelengkapan elemen KPJM telah dipenuhi dan dipatuhi oleh BPPK; b. Identifikasi penerapan KPJM dilingkungan BPPK ; c. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan implementasi KPJM; d. Bagaimana persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan dan penyusunan anggaran terkait dengan penerapan KPJM di BPPK Pengetahuan terhadap keberhasilan atau kendala dalam penerapan KPJM dilingkungan BPPK Kementerian keuangan dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki penerapan kebijakan dimasa mendatang. Selain itu penelitian ini juga dapat diperluas untuk unit eselon I lain di Kementerian Keuangan dan juga seluruh kementerian lembaga.

5


2. Manfaat Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik akademis maupun praktis sebagai berikut : Manfaat Akademis

a. Mampu mengidentifikasi kelengkapan elemen KPJM telah dipenuhi dan dipatuhi oleh BPPK;

b. Mampu mengidentifikasi penerapan KPJM dilingkungan BPPK; c. Mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi KPJM.

d. Dapat

mengetahui

persepsi

para

pejabat/pelaksana

yang

terkait

perencanaan dan penyusunan anggaran terkait dengan penerapan KPJM di BPPK Berdasarkan keempat hal tersebut diatas maka kajian akan dapat memberikan landasan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan KPJM pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan serta memberikan alternatif solusi; Manfaat Praktis a. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki dan mengevaluasi pelaksanaan KPJM di BPPK; b. Hasil kajian dapat dijadikan ”benchmarking” bagi unit eselon I lain pada Kementerian

Keuangan

dan

juga

Kementerian/Lembaga

Kementerian Keuangan dalam rangka menerapkan KPJM.

E. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan kajian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

6

di

luar

BAB I PENDAHULUAN

Bab I : PENDAHULUAN Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan Bab II : LANDASAN TEORI Dalam Bab ini disampaikan mengenai landasan teori yang dipergunakan dalam melakukan kajian akademis Bab III : METODE KAJIAN AKADEMIS Dalam Bab ini ditulis mengenai metode kajian yang dilakukan Bab IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam Bab ini ditulis mengenai analisis dan pembahasan data-data kajian yang dilakukan. Bab V : PENUTUP Bab ini memuat simpulan dan saran dari kajian yang dilakukan,

7

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perencanaan Dan Penganggaran 1. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Kerangka

Pengeluaran

Jangka

Menengah

atau

Medium

Term

Expenditure Framework adalah pendekatan baru dalam system Perencanaan dan Penganggaran di Indonesia.Definisi KPJM yang dikeluarkanoleh Bank Dunia dalam Public Expenditure Management Handbook (1998:46),yaitu : ”A MTEF is a projection of the current budget estimates and policies over a fixed time period… The MTEF consists of a top-down resource envelope, a bottom-up estimation of the current and medium term costs of existing policy and,ultimately, the matching of these costs with available resources…. In the context of the annual budget process.” Dari definisi di atas, ada tiga elemen utama yang menjadi dasar konsep KPJM: a. Adanya proyeksi dari kebijakan dan estimasi anggaran yangsedang berjalan. Proyeksi tersebut setidaknya menggambarkan dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan saat ini terhadap pengeluaranbeberapa tahun ke depan dan rencana perubahan pengeluaran karena adanya program/kegiatan baru dan atau karena adanya program/kegiatan yang ditiadakan; b. Adanya penetapan perkiraan penerimaan dalam jangka menengah yang dilakukan secara top-down. Dalam proses penyusunan anggaran, prakiraan penerimaan ini selanjutnya menjadi acuan dalam menetapkan pagu-pagu anggaran kementerian/lembaga:


c. Pengalokasian

sumber-sumber

atau

pagu-pagu

anggaran

ke

dalam

program/kegiatan. Alokasi tersebut dilakukan oleh line ministry atau kementerian/lembaga secara bottom up dan menimbulkan pengeluaran bagi negara. Berbeda dengan sistem anggaran tradisional yang bersifat tahunan, dalam KPJM disamping rencana pengeluaran tahun berikutnya juga disusun prakiraan pengeluaran untuk beberapa tahun berikutnya, dalam hal ini tergantung periode KPJM. Dalam proses penyusunan, KPJM adalah satu rangkaian dalam siklus perencanaan dan penganggaran, dalam sebuah siklus harus terdapat keterkaitan antara satu tahap dengan tahap yang lainnya.Siklus perencanaan dan penganggaran secara sederhana terdapat pada gambar dibawah ini Gambar 2.1

Kerangka KPJM di Indonesia

Sumber: Presentasi DJA, Sosialisasi Peerapan Anggaran Berbasis Kinerja Konsep KPJM dalam ilustrasi tersebut diatas adalah konsep KPJM dalam kerangka perencanaan dan penganggaran dalam level nasional. Dalam prakteknya

system

tersebut

seharusnya

diturunkan

dalam

level

9


Kementerian/Lembaga dan selanjutnya diturunkan

(cascading)

ke level unit

eselon I dan II. Kajian ini akan difokuskan pada kajian KPJM pada level eselon I. Fokus kajian akan melihat bagaimana unit eselon I BPPK menyusun Renstra dan selanjutnya melakukan cascading renstra ke dalam renja dan selanjutnya bagaimana penyediaan dana atau pembiayaan yang dilakukan dalam rangka mencapai renstra yang telah ditetapkan. Pendekatan dengan perspektif jangka menengah atau Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam skala nasional secara teoritis akan memberikan kerangka kerja perencanaan penganggaran yang menyeluruh, dengan manfaat berupa: Transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih baik(allocative efficiency); a.

Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improvequality of planning);

b.

Fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas (best policyoption);

c.

Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline); dan

d.

Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability). Namun untuk level eselon I penerapan KPJM tidak mampu mengcover

seluruh lima manfaat tersebut. Hanya manfaat 1 sampai dengan 3 yang mampu dianalisis untuk level unit selon I.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan negara telah mengalami 4

10


(empat) kali perubahan. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merubah pola pengelolaan pembangunan, diantaranya : a. Penguatan kedudukan lembaga legislatif dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). b. Ditiadakannya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyusunan rencana pernbangunan nasional. c. Diperkuatnya Otonomi Daerah dan desentralisasi pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak adanya

GBHN

pembangunan

sebagai maka

pedoman

dibutuhkan

Presiden

untuk

menyusun

pengaturan

lebih

lanjut

bagi

rencana proses

perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dibentuk untuk mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional bertujuan untuk: a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat. e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

11


Perencanaan

Pembangunan

Nasional

mencakup

penyelenggaraan

perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan

secara

terpadu

dalam

Wilayah

Negara

Republik

Indonesia.

Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan: a. Rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). b. Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). c. Rencana pembangunan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional. Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. b. musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Rancangan RPJP Nasional dalam penyusunannya disiapkan oleh Menteri Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas).

Perencanaan

Rancangan RPJP

Nasional menjadi bahan utama bagi Musrenbang. Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dengan mengikutsertakan masyarakat. oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Musrenbang diselenggarakan

Musrenbang Jangka Panjang Nasional

dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhimya periode RPJP yang sedang berjalan. RPJP Nasional ditetapkan dengan Undang-Undang.

12


3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan nasional,

kebijakan

umum,

program

Kementerian/Lembaga

dan

lintas

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJM Nasional dan RKP dilakukan melalui urutan kegiatan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan. b. penyiapan rancangan rencana kerja. c. musyawarah perencanaan pembangunan. d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Penyusunan rancangan awal RPJM Nasional disiapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program presiden ke dalam strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas presiden,

serta

kerangka

ekonomi

makro

yang

mencakup

gambaran

perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal. Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun rancangan RPJM Nasional dengan

menggunakan

negara/lembaga

(Renstra

rancangan K/L)

dan

rencana berpedoman

strategis pada

kementerian

RPJP

Nasional.

Rancangan RPJM Nasional menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah.

13


Musrenbang Jangka Menengah diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJM diikuti

oleh

unsur-unsur

penyelenggara

negara

dan

mengikutsertakan

masyarakat. Musrenbang Jangka Menengah Nasional diselenggarakan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Musrenbang Jangka Menengah Nasional

dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah presiden dilantik. Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun rancangan akhir RPJM Nasional berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Nasional. RPJM Nasional ditetapkan dengan peraturan presiden paling lambat 3 (tiga) bulan setelah presiden dilantik.

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional. RKP adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rancangan awal RKP disiapkan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai penjabaran dari RPJM Nasional. Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan rencana kerja kementerian negara/lembaga (Renja-KL) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra-KL. Menteri PPN/Kepala Bappenas mengkoordinasikan

penyusunan

rancangan Renja-KL.

14

rancangan

RKP

dengan

menggunakan

Rancangan RKP menjadi bahan bagi Musrenbang.


Musrenbang

dalam

rangka

penyusunan

RKP

diikuti

oleh

unsur-unsur

penyelenggara pemerintahan. Menteri

PPN/Kepala

Bappenas

menyelenggarakan

Musrenbang

penyusunan RKP. Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April.

Menteri PPN/Kepala Bappenas menyusun rancangan akhir RKP

berdasarkan hasil Musrenbang. Rancangan RKP dibahas dalam Sidang Kabinet untuk ditetapkan menjadi RKP paling lambat pertengahan bulan Mei. menjadi pedoman penyusunan RAPBN.

RKP

RKP ditetapkan dengan Peraturan

Presiden. RKP dipergunakan sebagai bahan pembahasan kebijakan umum danprioritas anggaran di DPR.

5. Visi dan Misi Kementerian Negara/Lembaga Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimulai dengan disusunnya visi dan misi penyelenggara pemerintahan dan hasil-hasil yang diharapkan dalam suatu perencanaan stratejik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang membentuk suatu siklus yang dimulai dari: proses penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang tercantum dalam perencanaan stratejik organisasi; yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kinerja Tahunan; kemudian ditetapkan dalam Penetapan Kinerja; penetapan pengukuran kinerja; pengumpulan data untuk menilai kinerja; menganalisis, mereviu dan melaporkan kinerja; serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana

15


instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

6. Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga Rencana

Strategis

Kementerian

Negara/Lembaga

(Renstra-KL)

merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun. Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJM Nasional. Renstra-KL ditetapkan dengan peraturan pimpinan Kementerian/Lembaga setelah disesuaikan dengan RPJM Nasional. Penyusunan Renstra berpedoman pada Keputusan Kepala LAN Nomor 589/IX/6/Y/99 tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran

16


yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/lembaga yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian negara/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya

menggunakan Renja-KL sebagai bahan masukan.

Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) adalah dokumen perencanaan kementerian negara/lembaga untuk untuk periode 1 (satu) tahun. Kementerian negara/lembaga menyusun RKA-KL berpedoman kepada rencana kerja pemerintah.

RKA-KL terdiri dari rencana kerja kementerian

negara/lembaga dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja tersebut. Di dalam rencana kerja diuraikan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, hasil yang diharapkan, kegiatan, keluaran yang diharapkan. Di dalam anggaran yang diperlukan tersebut diuraikan biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun anggaran yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan kementerian negara/lembaga yang bersangkutan. RKA-KL meliputi

seluruh

kegiatan

satuan

kerja

di

lingkungan

kementerian

negara/lembaga termasuk kegiatan dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

8. Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Penerapan KPJM dalam level eselon I diyakini akan membuat perencanaan dan penganggaran pada eselon I tersebut menjadi dapat memberikan manfaat berupa: Transparansi alokasi sumber daya anggaran yang lebih

baik(allocative

efficiency);

Meningkatkan

kualitas

perencanaan

17


penganggaran (to improvequality of planning); Fokus yang lebih baik terhadap kebijakan prioritas (best policyoption). Untuk mencapai manfaat tersebut maka secara teoritis untuk penerapan KPJM dengan baik harus sesuai kerangka konseptual KPJM yang meliputi: a. Penerapan sistem rolling budget tidak zero based budgeting; b. Penetapan Baseline (angka dasar); c. Penetapan Parameter; d. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar; dan e. Adanya mekanisme untuk pengajuan usulan dalam rangka tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives). 1) Penerapan sistem anggaran bergulir (rolling budget) Paradigma sistem penganggaran bergulir (rolling budget) merupakan paradigma baru penganggaran untuk memperbaiki sistem penganggaran zero based yang mengabaikan alokasi anggaran tahun sebelumnya. Penerapan paradigma rolling budget dengan baik mempersyaratkan kebijakan sebagai basis utama (policy driven)

dalam

proses

penganggaran

(budget

alignment).

Desain kebijakan yang disusun harus dapat memberikan informasi yang jelas, khususnya

menyangkut

target

rencana

penyelesaian

kebijakan

(policy

accomplishment indicator) yang jelas sehingga dampak anggaran yang melebihi satu tahun anggaran dapat diproyeksikan indikasi kebutuhan pendanaan anggarannya secara baik. 2) Angka dasar (baseline) Angka dasar (baseline) merupakan jumlah total biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat tahun anggaran berjalan

18


dan tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan target waktu penyelesaian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menetapkan angka dasar anggaran masing-masing kebijakan publik yang akan dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Penetapan kebijakan-kebljakan yang akan dilanjutkan pada tahun-tahun mendatang,

dengan

indikator

penyelesaian

yang

jelas

(Policy

Accomplishment Indicator). b) Penetapan besaran angka dasar (baseline) anggaran kebijakan ini harus memperhatikan prinsip penghitungan secara keseluruhan (full costing) sehingga pada saat implementasi kebijakan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pendanaannya. 3) Parameter (assumption) Parameter adalah nilai-nilai yang digunakan sebagai acuan.Nilai-nilai tersebut dapat berupa keterangan atau informasi yang dapat menjelaskan batasbatas atau bagian-bagian tertentu dari suatu sistem. Agar dapat menerapkan KPJM secara efektif maka perlu dilakukan identifikasi terhadap parameterparameter yang mempengaruhi proyeksi penghitungan pendanaan pada masa yang akan datang baik berupa parameter ekonomi maupun parameter nonekonomi. 4) Mekanisme penyesuaian baseline (baseline adjustment) Penyesuaian terhadap angka dasar (baseline) sangat diperlukan bagi kesinambungan implementasi kebijakan yang ditetapkan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.Mekanisme penyesuaian ini dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter yang telah ditetapkan baik parameter ekonomi maupun nonekonomi.

19


5) Mekanisme pengajuan usulan anggaran bagi kebijakan baru (new policy proposals) Pengajuan usulan anggaran untuk kebijakan baru harus diatur untuk memberikan kepastian mekanisme dan prosedural bagi para pihak yang berkepentingan. Usulan anggaran bagi kebijakan baru diajukan setelah diketahui terdapat sisa ruang fiskal (fiscal space) berdasarkan penghitungan terhadap proyeksi sumber daya anggaran yang tersedia (resources availibility) dikurangi dengan angka dasar (baseline) anggaran bagi implementasi kebutuhan dasar, layanan birokrasi/publik dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsinya dan hasil evaluasi yang menetapkan sebuah kebijakan tetap dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

B. Implementasi Kebijakan 1. Penerapan Kebijakan KPJM Dalam konteks kebijakan, KPJM merupakan ekstrapolasi dari suatu kebijakan-kebijakan dan anggaran ke dalam suatu periode tahun tertentu, dalam hal ini umumnya 3 sampai dengan 5 tahun. Tekanan dari mekanisme ini adalah untuk menunjukkan dampak dalam jangka menengah dari suatu kebijakan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Disebut proses bergulir karena tahun pertama dari forward estimate suatu periode KPJM akan menjadi tahun anggaran berjalan pada periode KPJM berikutnya. Dengan keadaan demikian, maka akan terjadi kesesuaian antara anggaran berjalan dengan periode KPJM sebelumnya, dandapat diketahui adanya perubahan-perubahan

sebagai akibat adanya

kebijakan baru ataupun adanya penyesuaian-penyesuaian parameter.

20


KPJM

digunakan

sebagai

alat

untuk

menghubungkan

kebijakan,

perencanaan dan penganggaran dalam periode jangka menengah (misalnya 3 tahun). Dalam pelaksanaannya KPJM terdiri atas top-down resource anvelope dan estimasi biaya dari kebijakan-kebijakan yang sedang berjalan maupun perkiraan dalam jangka menengah yang disusun secara bottom-up, dimana proses tersebut dilakukan secara bergulir setiap tahun sebagai refleksi terhadap perubahan-perubahan

kebijakan.

KPJM

sebagai

alat

yang

dapat

menghubungkan kebijakan dan perencanaan dengan penganggaran. Dan dalam pelaksanaannya Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah bersifat fleksibel disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada, sehingga jika terjadi perubahan-perubahan kebijakan ataupun adanya kebijakan-kebijakan baru tetap dapat diakomodir dalam anggaran. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa KPJM adalah sebagai bagian dari kebijakan yang ditetapkan untuk diimplementasikan. Definisi kebijakan antara lain diuraikan oleh Andersen. Andersen (1979) sebagaimana dikutip Naniek Pangestuti mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian kegiatan (course of action) dan maksud tertentu yang diikuti oleh seseorang atau satu perangkat aktor dalam mengatasi masalah mengenai satu hal. Secara umum, istilah ”kebijakan” atau ”policy” dipergunakan untuk perilaku seorang aktor, misalnya pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Banyak definisi Kebijakan (policy) yang diberikan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Menurut Jatnodiprodjo (1988:8)sebagaimana dikutip Naniek Pangestuti kebijakan adalah ketetapan ataupun ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang, yang bersifat sebagai pedoman,

21


pegangan, petunjuk, bimbingan untuk mewujudkan suatu kesepahaman dan kecocokan tentang tindakan, langkah-langkah dan cara-cara yang harus ditempuh, serta sumber-sumber dan waktu yang harus dipergunakan, dalam rangka melaksanakan rangkaian kegiatan dari sekelompok manusia yang terorganisir sehingga terjadi dan terpelihara dinamika gerak langkah yang terpadu, searah dan seirama bagi tercapainya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan. Apabila diperhatikan secara keseluruhan dari pendapat para ahli diatas maka dapat dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan proses atau rangkaian atau pola dari aktivitas pemerintah atau keputusan yang dibuat untuk mengatasi permasalahan yang nyata atau tidak nyata terjadi dalam kehidupan masyarakat. Karenanya secara garis besar kebijakan publik berbicara tentang manusia (masyarakat), nilai-nilai yang dianut, kebutuhannya, hal-hal yang bisa dipilih dan pilihannya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang merupakan pelaksanaan dari serangkaian keputusan yang memuat petunjuk-petunjuk pelaksanaan. Dengan demikian, KPJM pada dasarnya adalah bagian dari kebijakan publik.

2. Hierarki Penerapan Kebijakan Publik Menurut Bromley (1989:32) sebagaimana dikutip oleh Suyadi kebijakan publik secara hierarki terbagi dalam tiga tingkat yaitu policy level, organizational level, dan operational level.Policy level adalah tingkat kebijakan publik dimana pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan pada tingkatan ini (institutional arrangements) adalah kebijakan nasional berupa perundang-undangan (UndangUndang) dan kelembagaan tinggi negara. Organizational level merupakan tingkat

22


tingkat kedua kebijakan poblik setelah policy level.Kebijakan yang diformulasikan oleh

lembaga eksekutif berupa institutional arrangements teknis seperti

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Menteri, program pembangunan atau pemerintah dan ketetapan pembiayaan program tersebut. Operational level merupakan tingkat kebijakan yang personilnya melakukan implementasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh policy level dan organizational level seperti rumah tangga dan perusahaan. Evaluasi kebijakan dilakukan pada tiap tingkat kebijakan melalui perumusan masalah pada peraturan perundang-undangan terkait (institutional arrangements) dengan konsistensi dan koherensi antar kebijakan tersebut. Hal yang penting untuk memastikan kebijakan tidak terjadi penyimpangan dari level atas sampai dengan bawah adalah konsistensi.Konsistensi kebijakan terbagi menjadi dua jenis yaitu konsistensi internal dan konsistensi tujuan (eksternal). Konsintensi internal adalah konsistensi antara perumusan tujuan fokus dan mekanisme serta implementasi yang dijalankan dengan evaluasi kinerja yang ditetapkan sejak awal. Sedangkan konsistensi eksternal adalah adanya arah yang jelas dari kebijakan sehingga stakeholders memahami tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah secara konsisten. Koherensi merupakan keterpaduan antar kebijakan agar tidak saling meniadakan, bertabrakan dan membingungkan sehingga terjadi sinergi. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar

sebuah

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Sehingga tercapai atau tidaknya tujuan dari kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, akan tergantung pada saat kebijakan tersebut

diimplementasikan.

Namun

berdasarkan

realitas,

sering

terjadi

23


kesenjangan antara kebijakan yang telah digariskan dengan implementasi atas kebijakan tersebut. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, dan lain-lain.Implementasi kebijakan (policy implementation) berarti pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapainya hasil kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang bersifat praktis, yang dibedakan dari formulasi kebijakan, yang pada dasarnya bersifat teoritis. Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process) sekaligus studi yang sangat crusial (penting). Bersifat crusial (penting) karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan terwujud. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan tercapai. Hal ini berarti bahwa jika menghendaki tujuan kebijakan dapat dicapai dengan baik, maka bukan saja pada tahap implementasi yang harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik, tetapi juga pada tahap perumusan atau pembuatan kebijakan juga telah diantisipasi untuk dapat diimplementasikan. Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards menjawab dua pertanyaan penting dalam implementasi yaitu prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan berhasil dan hambatan apa yang mengakibatkan suatu implementasi gagal dengan membicarakan empat faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakn publik. Berkaitan dengan penelitian ini, maka dengan merujuk kepada pendapat George C. Edwards III

24


(1978:295-305) sebagaimana dikutip oleh Naniek Pangestuti dan juga oleh Suyadi, yang menyatakan pada dasarnya ada empat factor atau variabel krusial yang menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik, yaitu : 1. Komunikasi 2. Sumber daya 3. Karakteristik/disposisi pihak pelaksana 4. Struktur birokrasi Keempat faktor tersebut bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk mendukung atau menghambat implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan idealnya dilakukan dengan menilai seluruh variabel tersebut sekaligus. Agar dapat dinilai, variabel-variabel tersebut perlu dirinci ke dalam komponen-komponen yang lebih detail dan jelas. Komponen-komponen tersebut berupa indikator-indikator yang dapat diukur atau diteliti untuk mewakili empat variabel tersebut. Gambar dibawah ini menjelaskan interaksi-interaksi empat faktor atau variabel krusial yang menentukan berhasil tidaknya implementasi kebijakan publik (Edwards III). Gambar 2.2 Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi Kebijakan Publik

25


Sumber : Edwar George, Implementing Public Policy, Hal : 148 (dikutip dari Naniek Pangestuti) C. Penelitian Terdahulu Penelitian terkait Medium Expenditure Framework atau KPJM belum banyak dilakukan di Indonesia. Dari beberapa kajian yang telah dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Suyadi (2006) : “Studi Persepsi Terhadap Faktor-Faktor

Yang

Mempengaruhi

Implementasi

Kebijakan

Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penyusunan Anggaran di Indonesia” : Studi kasus pada Departemen Pertanian. Kajian ini meneliti tingkat keberhasilan pelaksanaan KPJM di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi Edwards III, ada empat faktor atau variabel yang dianalisis yaitu, faktor komunikasi, sumber daya, sikap aparat pelaksana dan struktur birokrasi. Hasil analisis menunjukan bahwa secara umum faktor komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi cukup mendukung implementasi KPJM. Namun masih terdapat beberapa indikator yang bernilai masih kurang, antara lain : indicator konsistensi komunikasi dari variabel komunikasi, indikator informasi dan referensi dari variabel sumber daya, dan indikator prosedur operasional serta indicator komunikasi antar organisasi dari variabel struktur birokrasi. Penelitian Naniek Pangestuti (2008) : “Studi Persepsi Terhadap FaktorFaktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penyusunan Anggaran Pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM”. Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi Edwards III, ada empat faktor atau variabel yang dianalisis yaitu, faktor komunikasi, sumber daya, sikap aparat pelaksana dan struktur birokrasi. Hasil

26


analisis menunjukan bahwa secara umum faktor komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi tidak mendukung implementasi KPJM. Penelitian terdahulu yang lain dilakukan oleh Petkova, Nelly dengan judul “Integrating Public Environmental Expenditure Within Muti-Year Budgetary Frameworks” menyatakan bahwa pendekatan penganggaran jangka menengah menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien baik di Negara maju maupun Negara berkembang. Penelitian ini dilakukan dengan metode descriptive analysis.Shao-Jen Weng melakukan penelitan dengan judul “A Framework for Efficient Resource in Healthcare” meyatakan bahwa pelayanan kesehatan

menjadi

lebih

efektif

dengan

menggunakan

pendekatan

penganggaran KPJM. Penelitian ini menggunakan alat analisis DEA.

D. Kerangka Pemikiran Teoritis Berdasarkan pendapat Edwar, implementasi kebijakan dipengaruhi empat faktor yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan dan birokrasi. Dalam penilitian ini, variabel yang akan dijadikan sebagai faktor yang menentukan keberhasilan Penerapan KPJM terdiri dari Kelengkapan aturan, Pengetahuan Pelaksana terkait aturan, Konsistensi Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan. Variabel dalam kajian ini pada hakekatnya tidak jauh berbeda dengan variabel yang dikemukakan dalam teori Edward III, hanya dimodifikasi dalam penyebutan dengan memilih faktor kunci yang dianggap lebih tepat dalam implementasi kebijakan pada lingkup BPPK. Secara sederhana Kerangka Pemikiran Teoritis dapat digambarkan sebagai berikut:

27


Gambar 2.3 Kerangka Pikir

Penilaian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan di lapangan untuk mengetahui apakah BPPK telah menerapkan pendekatan KPJM dalam penyusunan anggaran berdasarkan dokumen, SOP dan pelaksanaan pekerjaan penganggaran. Secara umum masing-masing variable akan dikaji secara deskriptif melalui uji pengamatan berdasarkan dokumen formal yang tersedia. Selain itu untuk mendapatkan hubungan antar variable secara statistik dilakukan uji statistic kuantitatif dengan membuat kuestioner.

Secara lebih rinci

pengamatan dilakukan dengan: a. Perangkat Aturan: Kajian dilakukan

dengan

melakukan observasi

dilapangan dan indepth interview terkait kelengkapan aturan yang ada terkait dengan pelaksanaan KPJM antara lain: Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, petunjuk pelaksanaannya di unit eselon I yang bersangkutan. Selain itu juga akan dinilai persepsi dari pegawai BPPK yang terlibat perencanaan dan penganggaran terkait kelengkapan aturan pelaksanaan pendekatan KPJM;

28


b. Pengetahuan dan Ketrampilan Pelaku: Untuk mengetahui apakah para pelaku yang melaksanakan kebijakan terkait KPJM telah benar-benar memahami konsep KPJM dilakukan dengan melakukan melakukan observasi dilapangan dan indepth interview serta membuat kuestioner apakah hasil pekerjaan atau pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pada BPPK telah dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku; c. Konsistensi Penerapaan KPJM: Untuk mengetahui pelaksanaan penerapan KPJM dilakukan melakukan observasi dilapangan dan indepth interview apakah komponen-komponen KPJM telah terdapat dalam unit eselon I: Renstra BPPK, Visi dan misi organisasi, program prioritas, kegiatan-kegiatan pada unit organisasi, penerapan rolling budget, penetapan baseline, penetapan

new

initiative,

penggunaan

parameter

untuk

penyesuain,

kejelasan keterkaitan kegiatan dengan program dan keterkaitan program dengan renstra Kementerian Keuangan, Tahapan pencapaian target yang jelas dan penuangan dalam dokumen anggaran. dipergunakan

untuk

mengetahui

persepsi

Hasil Kuestioner juga

pegawai

yang

menangani

perencanaan dan penganggaran terkait konsistensi penerapan KPJM di BPPK; d. Pelaksanaan

Evaluasi

Kebijakan:

Dilakukan

dengan

cara

observasi

dilapangan dan indepth interview Untuk mengetahui apakah unit eselon I telah melakukan evaluasi atas program dan kegiatan yang dilakukan dan apakah telah ada tindak lanjut perbaikan terkait dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan. Hasil Kuestioner juga dipergunakan untuk mengetahui persepsi pegawai yang menangani perencanaan dan penganggaran terkait evaluasi penerapan KPJM di BPPK;

29


Adapun Indikator untuk tiap-tiap variabel adalah sebagai beikut :

Faktor-Faktor/ Variabel yang mempengaruhi Implementasi KPJM di BPPK

30

Tabel 2.1 Indikator Variabel Penelitian Variabel Indikator a. Peraturan tentang KPJM sudah memadaii Kelengkapan b. Peraturan tentang KPJM perlu di Aturan jabarkan lebih detil Penyusunan c. Data-data dan referensi dalam Anggaran penyusunan KPJM mudah diperoleh di instansi a. Adanya sosialisasi tentang KPJM b. mengetahui informasi tentang penyusunan anggaran dengan konsep KPJM Pemahaman c. Pemahaman informasi tentang konsep KPJM penyusunan anggaran dengan konsep KPJM d. Adanya informasi mengenai penyusunan anggaran dengan konsep KPJM a. Penyusunan perencanaan berpedoman kepada Visi dan Misi b. penyusunan renja berpedoman kepada renstra K/L c. penyusunan Program Saudara berpedoman pada Renstra K/L d. penyusunan Kegiatan berpedoman pada Renja K/L e. penyusunan Outcome mendukung program f. Dalam penyusunan output mendukung kegiatan Konsistensi g. Penyusunan anggaran berpedoman Penerapan kepada dokumen perencanaan KPJM. h. Saudara Menerapkan konsep KPJM dlm perencanaan penganggaran i. Dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan prakiraan maju untuk semua program dan kegiatan j. Dalam penyusunan alokasi anggaran berpedoman pada prakiraan maju dalam dokumen KPJM k. Apakah Saudara bekerjasama dalam penyusunan KPJM dengan bagian/unit lain l. Perlunya ketersediaan alokasi dana untuk menyusun KPJM Melaksanakan a. evaluasi atas pelaksanaan program


Variabel evaluasi terhadap program dan kegiatan

Indikator dan kegiatan b. menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan c. penyusuanan program baru berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program sebelumnya d. penyusunan anggaran menyusun baseline e. melakukan review atas baseline f. menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

Sumber: Diolah oleh Penulis Adapun model penelitian yang hendak diestimasi adalah sebagai berikut: Implementasi kebijakan = α + β aturan + β pemahaman + β konsistensi + β evaluasi

E. Hipotesis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagai institusi dibawah Kementerian Keuangan telah melaksanakan penerapan penganggaran dengan pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Penerapan KPJM pada instansi BPPK masih perlu untuk disempurnakan secara terus menerus. Kajian ini ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang perlu ditingkatkan terkait penerapan KPJM di BPPK dan bagaimana alternatif langkah yang harus ditempuh BPPK untuk dapat menerapkan pendekatan KPJM di lingkungan BPPK.

31

BAB III METODE KAJIAN AKADEMIS

A. Jenis penelitian Untuk mendapatkan hasil kajian sesuai dengan tujuan penelitian maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kajian secara deskriptif kualitatif terhadap penerapan KPJM di BPPK. Kajian ini dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap implementasi kebijakan,

kelengkapan

aturan,

konsistensi

pelaksanaan

kebijakan,

pelaksanaan evaluasi kebijakan, kelengkapan dokumen dan ketaatan unit Eselon I untuk menyusun/membuat dokumen yang dipersyaratkan untuk melaksanakan KPJM seperti: penyusunan visi, misi, program, kegiatan, penetapan baseline, pengajuan new initiatif, dokumen anggaran dan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan anggaran; 2. Kajian statistik kuantitatif Kajian ini dilakukan dengan cara melakukan penyusunan dan penyebaran Kuesioner. Selanjutnya hasil dari kuesioner ditabulasi dan diolah dengan metode statistik kuantitatif. Kajian terkait implementasi KPJM pada BPPK akan melakukan pengujian model penelitian. Model penelitian yang dipilih selanjutnya diuji dengan metode statistik yang umum berlaku.

B. Jenis Dan Sumber Data Data-data yang dipakai dalam penulisan ini adalah: 1. Data-data sekunder yang bersumber dari Sekretariat Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan c.q Bagian Organisasi Dan Tata Laksana serta Bagian


Keuangan. Data sekunder yang dipakai adalah Data Tugas Pokok dan Fungsi, Visi, Misi, Renstra, Renja, RKA KL dan DIPA. Data-data yang dipakai adalah data-data kurun waktu 2009 sampai dengan 2012. 2. Data Primer Data primer didapatkan dengan cara melakukan penyebaran kuestioner kepada seluruh pejabat yang secara struktural terlibat dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Sekretariat Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan serta eluruh Pusdiklat (tidak termasuk STAN). Dari sekitar 40 kuestioner yang disebarkan terdapat 33 buah yang berhasil dikumpulkan kembali.

C. Teknik Pengumpulan Data Dalam melakukan penelitian penulis mengumpulkan data dengan cara: 1. Melakukan

penelitian

kepustakaan

(library

research)

dalam

mencari

datasekunder, kerangka referensi dan landasan teori yang bersumber dari buku, majalah, jurnal ilmiah yang relevan serta publikasi dari Kementerian Keuangan dan BPPK. 2. Melakukan penelitian lapangan dengan melakukan penyebaran kuestioner dan melakukan indepth interview terhadap beberapa narasumber yang dianggap

memiliki

peran

yang

besar

terkait

dengan

pelaksanaan

perencanaan dan penganggaran.

33


D. Metode Analisis Data Dalam penelitian ini, dilakukan analisis kebijakan penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. Ada tiga tahapan penelitian yang dilakukan yaitu : 1. Melakukan kajian secara mendalam (in depth analysis) terhadap penerapan KPJM di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK); 2. Menguji model penelitian untuk melihat sejauhmana pengaruh atau hubungan antara Penerapan KPJM (Y) dengan Kelengkapan aturan (X1), Pengetahuan dan Keahlian Pelaku (X2), Konsistensi Penerapan kebijakan (X3), Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan (X4); 3. Menguji penerapan KPJM di BPPK menurut persepsi petugas penyusun perencanaan dan penganggaran di BPPK serta sejauh mana variabelvariabel dalam penelitian dilaksanakan. Model penelitian yang diuji adalah

variabel Dependen Keberhasilan

Penerapan KPJM (Y) dipengaruhi variabel independen: Kelengkapan aturan (X1)+ Pengetahuan dan Keahlian Pelaku (X2)+Konsistensi Penerapan Kebijakan (X3)+ Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan (X4). Model ini akan diuji dengan cara melakukan survey dan menyebarkan kuesioner kepada seluruh pejabat yang menyusun perencanaan di BPPK beserta unit eselon II dibawahnya. Penilaian terkait Penerapan KPJM di BPPK (uji persepsi): Langkah ini dilakukan untuk mengetahui persepsi atau pendapat semua pihak yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran di BPPK. Kajian dilakukan untuk mengetahui factor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan penerapan KPJM di BPPK. Variabel yang dikaji adalah:

34


1. Keberhasilan Penerapan KPJM di BPPK: Kajian dilakukan

dengan

mengukur persepsi para penyusun perencanaan dan penganggaran di BPPK terkait keberhasilan pelaksanaan KPJM; 2. Perangkat Aturan: Kajian dilakukan dengan mengukur persepsi para pelaku terkait kelengkapan aturan yang ada terkait dengan pelaksanaan KPJM; 3. Pengetahuan dan Ketrampilan Pelaku: Untuk mengukur persepsi pelaku terkait kemampuan pelaku kebijakan memahami konsep KPJM dilakukan dengan melakukan survey (mengirim questionair) dan wawancara mendalam kepada para penyusun perencanaan penganggaran di unit Eselon I dan II Kementerian Keuangan ; 4. Konsistensi Penerapan KPJM: Untuk mengetahui persepsi pelaku apakah mereka merasa telah pelaksanaan penerapan KPJM dilakukan survey kepada

para

pemangku

kepentingan

terkait

pelaksanaan

kebijakan

penganggaran (pejabat dan pegawai unit es I, II, III di Kementerian Keuangan); 5. Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan: Untuk mengetahui persepsi pelaku apakah unit eselon I telah melakukan evaluasi atas program dan kegiatan yang dilakukan dan apakah telah ada tindak lanjut perbaikan terkait dengan hasil evaluasi yang dilaksanakan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. 1. Kajian

analisis kualitatif

deskriptif terhadap penerapan KPJM di

BPPKdigunakan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Analisis ini dilakukan dengan cara

35


mempelajari

dokumen-dokumen

terkait

penganggaran

pada

Badan

Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. Kajian ini dibuat dengan mendasarkan hasil survey mengenai uji persepsi para pegawai yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran di BPPK. Dalam survey kepada para pegawai tersebut akan ditanyakan sejauh mana persepsi mereka terhadap kelengkapan aturan, Pemahaman pegawai terhadap

penerapan

kebijakan

KPJM,

Konsistensi

penerapan

dan

pelaksanaan evaluasi kebijakan. Hasil dari pengolahan data dari kuestioner yang dibuat dijadikan landasan untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi para pengambil kebijakan di BPPK. 2. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis informasi kuantitatif (data yang dapat diukur, diuji dan diinformasikan dalam bentuk persamaan, tabel dan sebagainya). Tahapan analisis kuantitatif terdiri dari uji spesifikasi model,

regresi

persamaan, uji statistik dan uji asumsi klasik. Model yang dipakai dalam penelitian adalah modifikasi atas model yang dikemukakan oleh Edward terkait dengan Implementasi Kebijakan. Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh gambaran sebagai referensi untuk memilih alat analisis yang tepat bagi penyelesaian model yang telah dipilih. Tujuan penggunaan alat analisis yang tepat adalah untuk mendapatkan penaksir parameter yang BLUE (Best, Linear, Unbiased Estimator) yang dikenal dengan teorema Gauss-Markov. Adapun syarat penaksir yang BLUE adalah: penaksir tidak bias, efisien dan konsisten.Adapun langkah-langkah uji statistik dan alat analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

36


1. Regresi linier berganda metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square/OLS) Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda yang diestimasi menggunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Squares [OLS]). Ketepatan fungsi regresi sampel menaksir nilai aktual diukur dari goodness of fit yang mencakup uji teori atau uji tanda, uji koefisien determinasi, uji F dan uji t. a. Uji Teori atau uji tanda Salah satu kriteria utama dalam menentukan apakah suatu persamaan valid adalah kesesuaian dengan teori yang ada dan telah diakui kebenarannya. b. Uji Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabelvariabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. c. Uji F Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependent (terikat). d.

Uji t

Uji t yang pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variable independen secara individual mampu menerangkan variasi variabel dependent (terikat).

37


2. Uji Asumsi Klasik a. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier homoskedastisitas, yaitu variasi residual sama untuk semua pengamatan. Secara ringkas walaupun terdapat heteroskedastisitas maka penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar . Menurut Gujarati (2003) bahwa masalah heteroskedastisitas nampaknya menjadi lebih biasa dalam data cross section dibandingkan dengan data time series. Penelitian ini menggunakan Uji White untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Secara manual uji ini dilakukan dengan meregres residual kuadrat (e2) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Kemudian dicari nilai χ2 hitung dengan cara χ2=n*R2. Kriteria ujinya adalah jika χ2 hitung < χ2 tabel, maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak. b.

Uji Autokorelasi

Suatu asumsi penting dari model linier klasik adalah tidak ada autokolerasi. Autokorelasi adalah keadaan di mana disturbance term pada periode tertentu berkorelasi dengan disturbance term pada periode lain yang berurutan. Akibat adanya autokorelasi adalah parameter yang diamati menjadi bias dan variannya tidak minimum. Penelitian ini akan menggunakan Breusch-Godfrey (BG) Test untuk melihat gejala autokorelasi. Pengujian dengan BG Test dilakukan dengan meregres variabel pengganggu ut, menggunakan autoregressive model dengan orde ρ:

38


dengan hipotesa nol H0 adalah : ρ1 = ρ2 =…= ρp = 0, di mana koefisien autoregressive secara simultan sama dengan nol, menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada setiap orde. c.

Uji Multikolinearitas

Salah satu asumsi model regresi klasik adalah tidak terdapat Multikolinearitas diantara variabel independen dalam model regresi. Menurut Gujarati (2003) multikolinearitas berarti adanya hubungan sempurna atau pasti antara beberapa variabel independen atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas dalam persamaan. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 3. Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan sebagai prasyarat sebelum uji statistik dilaksanakan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah sampel terdistribusi secara normal.

39

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Kelengkapan Elemen KPJM Pada BPPK Dokumen Perencanaan dan Penganggaran diperlukan dalam penerapan pendekatan penganggaran KPJM. Dokumen tersebut sangat penting bagi BPPK untuk dapat menilai sejauh mana keberhasilan organisasi mencapai tujuan dalam jangka menengah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk melakukan kajian terkait dengan penerapan KPJM pada BPPK maka dilakukan pembahasan terkait struktur perencanaan dan penganggaran di BPPK. Struktur perencanaan dilihat dari tugas pokok dan fungsi, renstra dan renja BPPK. Sedangkan struktur pendanaan dilihat dari Rencana Kerja Anggaran BPPK (RKA K/L BPPK).

1. Tugas Dan Fungsi BPPK Tugas

BPPK

berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang selanjutnya disingkat BPPK adalah melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara. Adapun dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan kebijakan teknis rencana dan program pendidikan dan pelatihan dibidang keuangan negara; b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara;


c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Keuangan Negara; d. Pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. Selanjutnya berdasarkan tugas dan fungsi tersebut BPPK dengan Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 297/KMK.012/2010 tentang Rencana Strategis BPPK Tahun 2010 – 2014 menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

2. Visi dan Misi BPPK Sesuai dengan misi Kementerian Keuangan untuk membangun dan mengembangkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab, maka BPPK menetapkan visinya sebagai berikut : “Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan dalam menghasilkan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab” Adapun misi BPPK dirumuskan sebagai berikut: a. Misi Umum Melaksanakan pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui pendidikan dan pelatihan. Misi ini merupakan misi umum BPPK sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan dan sebagai lembaga penunjang tugas-tugas Kementerian Keuangan dalam memiliki

SDM

keuangan

dan

kekayaan

negara

yang

amanah,

profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab.

41


b. Misi Khusus 1) Meningkatkan kegiatan penelitian di bidang pengembangan SDM serta bidang Keuangan dan Kekayaan Negara Misi ini merupakan misi khusus untuk menjadikan BPPK sebagai lembaga diklat yang memiliki pendidikan dan pelatihan terdepan dalam menghasilkan SDM keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab. 2) Melanjutkan reformasi birokrasi BPPK Misi ini merupakan misi khusus dalam melanjutkan kembali reformasi birokrasi di BPPK yang telah digulirkan pertama kali pada tahun 2007 seraya melakukan persiapan dalam penambahan fungsi BPPK sebagai Badan

Transformasi/

Reformasi

Birokrasi

yang

bertugas

untuk

merumuskan kebijakan pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. 3) Mewujudkan tata kelola yang baik di BPPK Misi ini merupakan misi khusus dalam mengelola manajemen di BPPK melalui

penerapan

praktik-praktik

manajemen

terbaik

guna

terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi BPPK Tujuan

Sasaran

Strategi

menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah,

Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat

menumbuhkan budaya penelitian pada SDM di lingkungan BPPK;melaksanakan penelitian/kajian ilmiah dalam rangka merencanakan dan mendesain diklat; mewujudkan diklat melalui memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan data kebutuhan diklat yang relevan dengan kebutuhan kompetensi pemangku kepentingan; penyempurnaan tata kelola penelitian/kajian ilmiah (kajian Akademis, AKD, IKD);

42


Tujuan

Sasaran

Strategi

profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan.

Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat

pemberian dukungan fasilitas penelitian dalam bentuk dukungan finansial dan non-finansial

Terwujudnya kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan

penyediaan tenaga pengelola diklat yang profesional; penyediaan tenaga pengajar yang kompeten dan berkualitas; pemberian dukungan sarana dan prasarana bagi peserta diklat secara maksimal; menghasilkan lulusan diklat yang berkualitas.

Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan

Peningkatan mutu dan teknik evaluasi penyelenggaraan diklat; Peningkatan mutu rekomendasi hasil evaluasi

Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern

Perencanaan, penataan, dan pengembangan organisasi sesuai dengan kebutuhan; Pengembangan sistem dan prosedur

Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan

Pengembangantata kelola TIK; Pengembangan sistem aplikasi TIK ; Pengembangan infrastruktur TIK

Penerapan mana-jemen pengemba-ngan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab

Melaksanakan pengadaan pegawai (human resource planning) sesuai kebutuhan Melaksanakan Assessment Center; Melaksanakan penataan pegawai; Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian ; Menyelenggarakan penyelesaian administrasi kepegawaian; Melaksanakan penegakan disiplin pegawai

Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset

Peningkatan efisiensi dan akurasi pelaksanaan anggaran yang diupayakan sejalan dengan peningkatan kinerja dan sesuai dengan kerangka pengeluaran yang telah ditetapkan; Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara ; Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan sarana dan prasarana BPPK.; Pengamanan aset kekayaan negara

Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi

Peningkatan jumlah dan mutu jejaring kerjasama dengan institusi di dalam negeri (nasional) dan luar negeri (internasional) dengan kebijakan memprioritaskan kerjasama yang memberikan posisi strategis BPPK di tingkat nasional maupun internasional

menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik

43


Sumber: Renstra dan Renja BPPK B. Penerapan KPJM oleh BPPK 1. Program dan Kegiatan BPPK a. Program Setelah

dilaksanakan

restrukturisasi

program

dan

kegiatan

oleh

Bappenas maka ditetapkan bahwa satu unit Eselon I memiliki satu program. Program yang menjadi milik BPPK adalah: Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan. Program yang dilaksanakan oleh BPPK tersebut ditargetkan

untuk

memberikan hasil: 1) Meningkatkan

pemahaman

masyarakat

dan

pelaku

ekonomi

akan

penyelenggaraan pengelolaan keuangan Negara; 2) Meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi akan fungsi Kementerian Keuangan; 3) Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkometensi tinggi 4) Mengembangkan organisasi yang handal dan modern b. Kegiatan Hasil restrukturisasi program dan kegiatan oleh Bappenas menghasilkan rumusan secara umum satu unit eselon II menjalankan satu kegiatan. Dari seluruh unit eselon II yang terdapat pada BPPK maka kegiatan yang diberikan dan terdapat dalam RKA KL BPPK adalah sebagai berikut:

44


Tabel 4.2 Kegiatan dan Output BPPK Kegiatan

Output

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, tanah, gedung dan bangunan,, peralatan kantor dan kendaraan operasional, kendaraaan bermotor, perangkat pengolah data, peralatan fasilitas perkantoran, gedung/bangunan, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran

Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional Di Bidang Anggaran Dan Perbendaharaan

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, gedung/bangunan, peralatan dan fasilitas perkantoran

Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional Di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, tanah, gedung dan bangunan lainnya.

Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional Di Bidang Kekayaan negara dan Perimbangan Keuangan Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional Di Bidang selain anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan, Kepabeanan CukaiKekayaan negara dan Perimbangan Keuangan

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, gedung/bangunan, peralatan dan fasilitas perkantoran

Pengembangan SDM Melalui Diklat Teknis dan Fungsional Di Bidang , Perpajakan,

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, tanah, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran, gedung/bangunan

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraaan Diklat Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi Pegawai Kementerian Keuangan

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, perangkat pengolah data, peralatan fasilitas perkantoran, gedung/bangunan, peralatan dan fasilitas perkantoran

Pengembangan SDM Melalui Pendidikan Program Diploma Keuangan

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah mahasiswa, peralatan fasilitas perkantoran, gedung/bangunan.

Penyelenggaraan dukungan manajemen Dan Dukungan Teknis lainnya bagi unit kerja di lingkungan BPPK

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, layanan kepegawaian, kajian akademis, jurnal BPPK, gedung/bangunan, KENDARAAN BERMOTOR, perangkat pengolah data DAN KOMUNIKASI, peralatan dan fasilitas perkantoran

Layanan perkantoran, dokumen kesekretariatan, laporan keuangan dan kegiatan, jumlah peserta diklat, tanah, perangkat pengolah data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas perkantoran, gedung/bangunan

Sumber: Renstra BPPK

45


2. Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Pada prinsipnya BPPK telah menyusun perangkat perencanaan dan penganggaran

sesuai

dengan

penganggaran.

Penerapan

ketentuan

KPJM

bukan

reformasi semata

perencanaan berbicara

dan

mengenai

ketersediaan dana namun juga harus focus pada program atau kegiatan apa yang akan didanai. Keterkaitan struktur perencanaan dengan penganggaran menjadi hal yang penting dalam rangka implementasi kebijakan KPJM secara tepat. Ada beberapa hal yang menurut hemat kami perlu untuk ditingkatkan dan dibuat lebih fokus untuk mempermudah kontrol pencapaian tujuan BPPK. Beberapa hal yang menurut hemat kami perlu di tingkatkan adalah: a. Keterkaitan Tugas, Fungsi Dengan Visi, Misi Dan Tujuan BPPK Dari sisi keterkaitan tugas, fungsi, visi, misi dan tujuan BPPK telah mendeskrepsikan dengan baik dan runtut sehingga dapat dengan mudah semua orang membaca dan memahami apa yang menjadi tugas, fungsi dan tujuan yang hendak dicapai oleh BPPK. b. Konsistensi Renstra/Renja Dengan Kegiatan Penerapan penganggaran Berbasis Kinerja antara lain ditunjukkan oleh konsep “Money follow function, function followed by structured”. Sasaran stetegis BPPK untuk tujuan “menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan’’ menentukan kondisi yang ingin dicapai ialah: 1) Terwujudnya pendidikan dan pelatihan berbasis penelitian dan pemutakhiran data kebutuhan diklat.

46


2) Terwujudnya

kualitas

layanan

diklat

yang

memuaskan

pemangku

kepentingan. 3) Terwujudnya evaluasi pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Sasaran strategis ini dapat diturunkan secara langsung kepada masingmasing Pusdiklat dan Balai DIklat yang ada pada BPPK sehingga relative mudah untuk dipantau keberhasilannya. Namun untuk sasaran strategis “menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik’’ dengan kondisi yang ingin dicapainya berupa: 1) Terwujudnya penataan organisasi BPPK yang handal dan modern. 2) Tercapainya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan. 3) Penerapan manajemen pengembangan SDM dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab. 4) Terwujudnya akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset. 5) Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas organisasi. Tidak semua dapat diturunkan langsung kepada Pusdiklat (unit selevel eselon II) di BPPK. Ketika sasaran strategis ini tidak dapat langsung diturunkan ke unit Eselon II maka beban mewujudkan sasaran strategis ini oleh BPPK diturunkan ke unit atau level yang lebih rendah (level Eselon III) yang ada di Sekretariat Badan ataupun Pusdiklat.

47


Idealnya strategi yang telah dibuat dapat diimplementasikan dalam kegiatan BPPK.Tetapi dalam prkateknya straegi yang telah dibuat tidak dapat dicerminkan secara langsung dalam kegiatan BPPK. Hal ini disebabkan keterbatasan kegiatan dalam RKA KL. Penurunan sasaran strategis ke level unit eselon III berpotensi menyulitkan mengukur keberhasilan kegiatan dan penyusunan komposisi pendanaan. Dimana berdasarkan restrukturisasi program dan kegiatan kepada BPPK hanya diberikan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dan melekat pada level eselon II. Kesulitan tersebut muncul karena secara teori seharusnya BPPK dapat fleksibel menyusun struktur organisasi sesuai dengan fungsi dan sasaran strategisnya (function followed by structured) tapi dalam konteks penganggaran di Indonesia tidak semudah itu. Kondisi tersebut terjadi karena untuk menyusun organisasi harus melalui mekanisme yang panjang dan belum ada fleksibilitas disana. Untuk menjalankan Pendekatan penganggaran KPJM sampai dengan level tertentu organisasi sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyusun struktur organisasi tidak seperti saat ini dimana struktur organisasi ditentukan sangat rigid sampai dengan level eselon IV oleh Menpan. BPPK menyusun renstra dengan berbasis fungsi, ketika fungsi tersebut akan

dieksekusi

muncul

kesulitan

karena

birokrasi

yang

ada

disusun

berdasarkan struktur da nada keterbatasan mengubah struktur yang telah ada. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan BPPK sesuai Renstra yang telah dibuat. c. Konsistensi Tujuan/Output Terkait dengan tujuan yang ingin dicapai BPPK (baik outcome maupun output) dapat kita gambarkan dalam matrik berikut:

48


Tabel 4.3 Perbandingan Sasaran Renstra dengan Kegiatan dan Output BPPK

Sumber: Renstra dan RKA KL BPPK (diolah) Dari tabel tersebut antara sasaran yang ingin dicapai dalam Renstra tidak dapat dibandingkan langsung dengan output pada RKA KL. Kondisi ini memang bukan berarti RKA KL tidak mengacu pada Renstra namun hal ini akan

49


menyulitkan bagi para pengambil kebijakan untuk mengukur sampai sejauhmana kemampuan organisasi akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. d. Konsistensi Pendanaan dan Rolling Budget Konsistensi pendanaan ditunjukkan oleh seberapa kuat komitmen BPPK mengalokasikan dananya bagi kegiatan prioritas. Dalam struktur RKA KL yang seperti sekarang dimana kegiatan terus muncul setiap tahun maka hamper mustahil ada kegiatan yang tidak teralokasikan dananya. Tetapi harus dicermati kegiatan yang ada pada BPPK saat ini hanya mampu menggambarkan secara langsung sebagian dari renstra. Ada beberapa rencana strategis yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan karena kegiatan yang ada dibuat mengikuti struktur yang ada. Kalau dicermati ada beberapa rencana strategis di tahun 2009 tidak lagi dimasukkan dalam output renstra ditahun-tahun berikutnya. Beberapa output yang sempat masuk pada renstra akhir periode (2009) tidak lagi Nampak kebelanjutannya. Beberapa output renstra di akhir tahun 2009 yang tidak lagi disebut secara eksplisit pada tahun 2010 dan seterusnya adalah tujuh produk unggulan BPPK yaitu: Modul Keuangan Negara; Ujian Masuk STAN, e-learning BPPK, unit tes BPPK, Pelayanan Prima BPPK, Integritas BPPK, e-government BPPK. Pada prinsipnya beberapa produk unggulan tersebut kalau diteliti dengan cermat masih muncul pendanaannya namun beberpa yang lain seperti: egovernment BPPK, USM STAN, Integritas tidak dapat dilihat secara langsung dimana produk unggulan tersebut didanai. Beberapa masih didanai tetapi dengan proporsi yang tidak lagi menggambarkan sebagai produk unggulan

50


seperti: e-learning BPPK, unit tes, pelayanan prima. Sulit untuk mengukur pendanaan masing-masing produk unggulan tersebut karena tersebar di banyak unit eselon II dan malah beberapa hanya ada di unit level eselon III. Selain itu dalam struktur perencanaan dan penganggaran BPPK sekarang sulit untuk mendeteksi kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas. Semua kegiatan yang dilaksanakan nampaknya memiliki tingkat prioritas yang sama, tidak ada perbedaan yang menonjol antara dari sisi prioritas antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain. e. Penetapan Base Line Dan Pengusulan New Inisiatif Angka dasar (baseline) merupakan jumlah total biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat tahun anggaran berjalan dan tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan target waktu penyelesaian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun Inisiatif Baru merupakan salah satu mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, utamanya dalam penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. BPPK telah melaksanakan konsep baseline dan new inisiatif sesuai dengan program RKA KL yang ada sekarang. Namun ketika struktur anggaran dan kegiatan berjalan otomatis sebagaimana yang ada dalam program RKA KL sulit sekali untuk menilai ketepatan baseline dan new inisiatif yang disusun.

C. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi KPJM Hasil regresi persamaan dengan metode OLS yang dilakukan terhadap persamaan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) sebagai variabel

51


dependen dengan

Aturan (At), Pemahaman (Pmh), Konsistensi (Kons) dan

Evaluasi (Ev) sebagai variabel independen adalah sebagai berikut: Hasil regresi persamaan Pengeluaran Jangka Menengah adalah: KPJM = β1 + α1 Aturan +α2 Pemahaman + α3 Konsistensi + α2 Evaluasi+ e1 KPJM = -0.09565+ 0.490034 At + 0.100868 Pmh+ 0.371929 Kons + 0.016327 Ev (5.1) t - stat = (-0.192409)

(2.562938)

(0.518644)

(1.746588)

(0.096403) Tabel 4.4 Ringkasan Hasil Regresi Persamaan Penerapan Kebijakan KPJM Variable C Aturan Pemahaman Konsistensi Evaluasi R-squared

Coefficien t -0.095650 0.490034 0.100868 0.371929 0.016327

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.497118 0.191200 0.194484 0.212946 0.169357 F-statistic

-0.192409 2.562938 0.518644 1.746588 0.096403

0.8488 0.0160 0.6081 0.0917 0.9239 14.5679 9 0.00000 2

0.675445 Adjusted R-squared

Prob(F-statistic) 0.629080

Kesimpulan Tdk Sign Significance Tdk Sign Significance Tdk Sign

Significance

Sumber: Hasil uji statistik Untuk membaca hasil pengolahan data persamaan penerapan kebijakan pendekatan anggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)adalah sebagai berikut: 1. Uji Teori (Uji Tanda). Dengan melihat

tanda pada setiap koefisien regresi dapat disimpulkan

bahwa penerapan kebijakan KPJM berhubungan secara positip dengan kelengkapan aturan (At), tingkat pemahaman (Pmh), Konsistensi Penerapan

52


(Kons) dan Pelaksanaan Evaluasi (Ev).Hasil ini secara a priori telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III ; 2. Uji t. Secara statistik, melalui uji t diketahui bahwa secara individual variabel independen

Aturan

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

variabel

dependen (KPJM) pada α = 5 % sedangkan Konsistensi significant pada α = 10 % . Dua variabel independen yang lain yaitu Pemahaman dan Evaluasi tidak significance. 3. Uji F Dari uji statistik dengan menggunakan uji F diketahui

bahwa secara

bersama-sama

mempengaruhi

seluruh

variabel

independen

signifikan

variabel dependen pada α = 5 % . 4. Uji koefisien determinasi (R2) Dari nilai koefisien determinasi (R2 ) sebesar 0.675445 dapat disimpulkan bahwa 67,5 % variasi variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model sedangkan 32,5% sisanya dijelaskan oleh variabelvariabel lain diluar model. Adapun untuk nilai koefisien determinasi (R2 ) adjusted sebesar 0.629080 dapat disimpulkan 62,9 % variasi variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen dalam model sedangkan 37,1% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model. 5. Uji Asumsi Klasik Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan apakah persamaan yang dibangun tidak melanggar kriteria ekonometrik atau tidak melanggar asumsi Ordinary

Least

Square

(OLS)

yaitu

meliputi

heteroscedastisitas,

53


autocorrelation dan multicolinearity. Kriteria ekonometrik

diperlukan untuk

menghasilkan nilai parameter yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). a. Uji Heteroskedastisitas Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linier homoskedastisitas, yaitu variasi residual sama untuk

semua

pengamatan.

Secara

ringkas

walaupun

terdapat

heteroskedastisitas maka penaksir OLS tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar . Penelitian ini menggunakan Uji White untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas. Secara manual uji ini dilakukan dengan meregres residual kuadrat (e2) dengan variabel bebas, variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Kemudian dicari nilai χ2 hitung dengan cara χ2=n*R2. Kriteria ujinya adalah jika χ2 hitung < χ2 tabel, maka hipotesis alternatif adanya heteroskedastisitas dalam model ditolak. Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan program e-views 7 maka diperoleh hasil sebagai berikut: Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas Heteroskedasticity Test: White F-statistic Obs*R-squared Scaled explained SS

0.850739 13.14065 7.815742

Prob. F(14,18) Prob. Chi-Square(14) Prob. Chi-Square(14)

0.6154 0.5155 0.8987

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 10/19/12 Time: 09:05 Sample: 1 33 Included observations: 33 Variable

54

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.


C ATURAN ATURAN^2 ATURAN*PEMAHAMAN ATURAN*KONSISTENSI ATURAN*EVALUASI PEMAHAMAN PEMAHAMAN^2 PEMAHAMAN*KONSISTE NSI PEMAHAMAN*EVALUASI KONSISTENSI KONSISTENSI^2 KONSISTENSI*EVALUASI EVALUASI EVALUASI^2

-3.750926 1.287707 -0.170967 0.264512 -0.178780 -0.080408 0.439051 -0.441415

2.433452 1.166362 0.209074 0.351511 0.337672 0.321287 0.854290 0.336513

-1.541401 1.104036 -0.817736 0.752499 -0.529450 -0.250268 0.513936 -1.311733

0.1406 0.2841 0.4242 0.4615 0.6030 0.8052 0.6135 0.2061

0.418268 0.002456 1.702370 -0.218382 -0.235839 -1.263134 0.342205

0.389238 0.288087 1.344989 0.254954 0.478474 0.845449 0.317547

1.074580 0.008524 1.265713 -0.856557 -0.492898 -1.494039 1.077652

0.2968 0.9933 0.2218 0.4029 0.6280 0.1525 0.2954

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)

0.398201 -0.069864 0.180978 0.589554 19.58582 0.850739 0.615378

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat

0.134039 0.174969 -0.277929 0.402302 -0.049052 2.826100

Dari tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan: 1. H0 : Tidak ada Heteroscedastisitas (homocedastis); H1 : Ada Heteroscedastisiotas 2. α = 5 % , tolak H0 jika obs*R-square > χ2 df=4 atau Probability (Pvalue) < α 3. Karena P-Value = 0.8987 > 0.05 maka terima H0 4. Kesimpulan dengan tingkat keyakinan 95 % maka tidak ada heteroscedastisitas. b.

Uji Autokorelasi Suatu asumsi penting dari model linier klasik adalah tidak ada autokolerasi. Autokorelasi adalah keadaan di mana disturbance term pada periode tertentu berkorelasi dengan disturbance term pada periode

55


lain yang berurutan. Akibat adanya autokorelasi adalah parameter yang diamati menjadi bias dan variannya tidak minimum. Penelitian ini akan menggunakan Breusch-Godfrey (BG) Test untuk melihat

gejala

autokorelasi.

Hasil

pengujian

dengan

BG

Test

menggunakan program e-views 7 maka diperoleh hasil uji autocorrelation test sebagai berikut:

Tabel 4.6 Uji Autikorelasi Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared

0.404726 0.996361

Prob. F(2,26) Prob. Chi-Square(2)

0.6713 0.6076

Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 10/18/12 Time: 22:04 Sample: 1 33 Included observations: 33 Presample missing value lagged residuals set to zero. Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C ATURAN PEMAHAMAN KONSISTENSI EVALUASI RESID(-1) RESID(-2)

-0.084212 0.043088 -0.037000 -0.023611 0.036257 0.118308 0.138925

0.517556 0.205146 0.203159 0.222695 0.177707 0.213239 0.205528

-0.162710 0.210035 -0.182124 -0.106024 0.204025 0.554814 0.675943

0.8720 0.8353 0.8569 0.9164 0.8399 0.5838 0.5050

R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic)

0.030193 -0.193609 0.406190 4.289740 -13.16033 0.134909 0.990463

Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter. Durbin-Watson stat

Dari tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan: 1. H0 H1

56

: Tidak ada Serial correlations; : Ada Serial correlations

-4.04E-17 0.371790 1.221838 1.539279 1.328647 1.953321


2. α = 5 % , tolak H0 jika obs*R-square > χ2 df=4 atau Probability (Pvalue) < α 3. Karena P-Value = 0.6076 > 0.05 maka terima H0 4. Kesimpulan dengan tingkat keyakinan 95 % maka tidak ada Serial correlations. c. Uji Multikolinearitas Salah

satu

asumsi

model

regresi

klasik

adalah

tidak

terdapat

Multikolinearitas diantara variabel independen dalam model regresi. Menurut Gujarati (2003) multikolinearitas berarti adanya hubungan sempurna atau pasti antara beberapa variabel independen atau semua variabel independen dalam model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi dikatakan baik apabila tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas dalam persamaan. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Salah satu uji yang harus dilakukan adalah melakukan deteksi adanya hubungan antara variabel bebas atau lebih dikenal dengan istilah uji multikolinearitas.

Indikasi yang menunjukkan bahwa dalam suatu

persamaan terdapat multikolinearitas adalah apabila: 1. Pada hasil regresi persamaan terdapat nilai VIF (Variance Inflation Factors) lebih dari 5 pada lebih dari satu variable; 2. R-square tinggi tetapi sedikit variabel yang signifikan.

57


Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan program e-views 7 maka diperoleh hasil uji multikolinearitas test sebagai berikut: Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas Variance Inflation Factors Date: 10/18/12 Time: 14:01 Sample: 1 33 Included observations: 33 Variable C ATURAN PEMAHAMAN KONSISTENSI EVALUASI

Coefficient Uncentered Centered Variance VIF VIF 0.247127 0.036557 0.037824 0.045346 0.028682

51.62335 100.3048 92.36690 134.2876 88.54581

NA 2.109990 3.508420 4.290104 2.808984

Dari table tersebut diatas dapat disimpulkan tidak terdapat nilai centered VIF yang melebihi 5 pada semua variable bebas sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas pada persamaan.

6. Uji Normalitas Pada prinsipnya uji normalitas diperlukan apabila sampel yang digunakan kurang dari 30, karena jika sampel lebih dari 30 maka error term akan terdistribusi secara normal. Kajian yang dilakukan menggunakan sampel 33 sehingga secara teoritis akan menghasilkan error term akan terdistribusi secara normal. Namun untuk meyakinkan bahwa sampel yang dipergunkaan berdistribusi

normal

kajian

ini

melakukan

Uji

normalitas

dengan

menggunakan Jarque-Bera Test. Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan program e-views 7 maka diperoleh hasil uji normality test sebagai berikut: Tabel 4.8 Uji Normalitas

58


Dari tabel tersebut diatas maka dapat disimpulkan: 1. H0 H1

: error term terdistribusi normal; : error term tidak terdistribusi normal

2. α = 5 % , maka daerah kritis penolakan H0 adalah Jarque Bera (J-B) > χ2 df=4 atau Probability (P-value) < α 3. Karena P-Value = 0.858386 > 0.05 maka terima H0 4. Kesimpulan dengan tingkat keyakinan 95 % maka error term terdistribusi secara normal Berdasarkan hasil uji normalitas didapatkan nilai probability lebih dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berdistribusi normal.

D. Persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan penyusunan anggaran terkait dengan penerapan KPJM di BPPK

dan

Uji statistik deskriptive ini diperlukan untuk melihat secara individual variabel bebas yang dipergunakan dalam persamaan. Dari uji statistik deskriptif ini dicari nilai rata-rata masing-masing varibel dan akan dipergunakna sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi bagi penerpan kebijakan dibidang penerapan KPJM. Berdasarkan kuesioner yang telah dihimpun dari para responden, analisa deskriptif atas variabel penelitian adalah sebegai berikut :

59


1. Kelengkapan Aturan Penyusunan Anggaran Gambar 4.1

Kelengkapan Aturan Penyusunan Anggaran

Kelengkapan Aturan Penyusunan Anggaran 12% 0% 11% Sangat Setuju/Baik

28%

Setuju/Baik

49%

Cukup Kurang Setuju/Baik Tidak Setuju/Baik

Untuk mengetahui persepsi responden tentang kelengkapan aturan penyusunan anggaran, responden diminta untuk menjawab pertanyaan

yang

terdiri dari a. Apakah Peraturan tentang KPJM sudah memadahi b. Apakah Peraturan tentang KPJM perlu di jabarkan lebih detil c. Apakah Data-data dan referensi dalam penyusunan KPJM mudah diperoleh di instansi Berdasarkan hasil tabulasi data, persentase rata-rata persepsi responden adalah sebesar 3,52 dengan rincian: 4 responden atau sebesar 12% menjawab kurang setuju/ kurang baik, 9 responden atau 28% menjawab cukup, 16

60


responden atau 49% menjawab setuju/baik dan 4 responden atau 11% menjawab sangat setuju/sangat baik terhadap ketiga indicator tersebut.

2. Pemahaman Konsep KPJM Gambar 4.2

Pemahaman Konsep KPJM

Pemahaman konsep KPJM 14%

2% 7% Sangat Setuju/Baik Setuju/Baik Cukup

40%

Kurang Setuju/Baik Tidak Setuju/Baik

37%

Untuk mengetahui persepsi responden tentang Pemahaman Konsep KPJM, responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang terdiri dari : a. Apakah ada sosialisasi tentang KPJM b. Apakah mengetahui informasi tentang penyusunan anggaran dengan konsep KPJM c. Apakah memahami informasi tentang penyusunan anggaran dengan konsep KPJM Berdasarkan hasil tabulasi data, persentase rata-rata persepsi responden adalah sebesar 3,63 dengan rincian 1 responden atau sebesar 2% menjawab tidak setuju/tidak baik, 5 responden atau sebesar 14% menjawab kurang

61


setuju/kurang baik, 12 responden atau 37% menjawab cukup, 13 responden atau 40% menjawab setuju/baik dan 2 responden atau 7% menjawab sangat setuju/sangat baik terhadap ketiga indicator tersebut. 3. Konsistensi Penerapan KPJM

Gambar 4.3

Konsistensi Penerapan KPJM

Konsistensi Penerapan KPJM. 3.2; 10% 0.4; 1%

7.3; 22%

5.7; 17%

Sangat Setuju/ Baik Setuju/Baik Cukup

Kurang Setuju/ 16.4; 50% Baik

Untuk mengetahui persepsi responden tentang Konsistensi Penerapan KPJM, responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang terdiri dari : a. Apakah dalam menyusun perencanaan berpedoman kepada Visi dan Misi b. Apakah dalam penyusunan renja berpedoman kepada renstra K/L c. Apakah dalam penyusunan Program Saudara berpedoman pada Renstra K/L d. Apakah dalam penyusunan Kegiatan Saudara berpedoman pada Renja K/L e. Apakah dalam penyusunan Outcome mendukung program f.

Apakah dalam penyusunan output mendukung kegiatan

g. Apakah dalam penyusunan anggaran Saudara berpedoman kepada dokumen perencanaan

62


h. Apakah menerapkan konsep KPJM dalam perencanaan penganggaran i.

Apakah dalam penyusunan anggaran dilakukan berpedoman dengan prakiraan maju untuk semua program dan kegiatan

j.

Apakah dalam penyusunan alokasi anggaran Saudara berpedoman pada prakiraan maju dalam dokumen KPJM

k. Apakah bekerjasama dalam penyusunan KPJM dengan bagian/unit lain l.

Apakah Perlu/cukup ketersediaan alokasi dana untuk menyusun KPJM Berdasarkan hasil tabulasi data, persentase rata-rata persepsi responden

adalah sebesar

3.67 dengan rincian 1 responden atau sebesar 1% menjawab

tidak setuju/tidak baik, 3 responden atau sebesar 10% menjawab kurang setuju/kurang baik, 7 responden atau 22% menjawab cukup, 16 responden atau 50% menjawab setuju/baik dan 6 responden atau 7% menjawab sangat setuju/sangat baik terhadap keduabelas indicator tersebut. 4. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan Untuk mengetahui persepsi responden tentang melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan, responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang terdiri dari : a. Apakah melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan b. Apakah menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana program dan kegiatan Gambar 4.4

Mekanisme Evaluasi terhadap Program dan Kegiatan

63


Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan Sangat Setuju/Baik

5% 2%

14%

Setuju/Baik

17%

Cukup Kurang Setuju/ Baik Tidak Setuju/Baik

62%

c. Apakah dalam menyusuan program baru berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan program sebelumnya d. Apakah dalam penyusunan anggaran menggunakan baseline e. Apakah melakukan review atas baseline f.

Apakah menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Berdasarkan hasil tabulasi data, persentase rata-rata persepsi responden

adalah sebesar 3,82 dengan rincian 1 responden atau sebesar 2% menjawab tidak setuju/tidak baik, 2 responden atau sebesar 5% menjawab kurang setuju/kurang baik, 6 responden atau 17% menjawab cukup, 21 responden atau 62% menjawab setuju/baik dan 4 responden atau 14% menjawab sangat setuju/sangat baik terhadap keenam indicator tersebut.

64


65

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dengan berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan. Selain itu juga dimuat keterbatasan dalam penelitian yang dilaksanakan sebagai dasar bagi penyempurnaan untuk penelitian lebih lanjut.

A. Simpulan 1. Pemenuhan kelengkapan elemen KPJM dan penerapan KPJM Oleh BPPK Berdasarkan hasil kajian deskriptif, kajian pustaka dan in depth interview secara umum BPPK telah membuat dan memenuhi elemen-elemen kelengkapan KPJM. Berdasarkan kajian deskriptif dapat diambil kesimpulan antara lain terkait dengan kelengkapan elemen KPJM dan Konsistensi Penerapan KPJM sebagai berikut : a. Kelengkapan elemen KPJM; Pada prinsipnya BPPK telah menyusun perangkat perencanaan dan penganggaran

sesuai

dengan

ketentuan

reformasi

perencanaan

dan

penganggaran sebagai kelengkapan elemen penyusunan KPJM . Kelengkapan peraturan

yang

diimplementasikan

dalam

dokumen

perencanaan

dan

penganggaran yang terdiri dari Restra BPPK, Renja BPPK dan RKA-K/L. Namun ada beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan dan dibuat lebih fokus untuk mempermudah kontrol pencapaian tujuan BPPK.

Dari sisi keterkaitan tugas,

fungsi, visi, misi dan tujuan BPPK telah mendeskrepsikan dengan baik dan runtut sehingga dapat dipahami dan dimengerti dengan jelas.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

b. konsistensi penerapan KPJM Konsistensi penerapan KPJM pada dasarnya adalah menilai konsistensi antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran. Berdasarkan hasil kajian deskriptif dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1) Konsistensi Renstra/Renja Dengan Kegiatan Penerapan penganggaran Berbasis Kinerja antara lain ditunjukkan oleh konsep “Money follow function, function followed by structured”.

Sasaran

strategis BPPK untuk tujuan “menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan’’ dapat diturunkan secara langsung menjadi satu kegiatan kepada masing-masing Pusdiklat dan Balai Diklat yang ada pada BPPK sehingga relative mudah untuk dipantau keberhasilannya. Sasaran strategis “menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik’’ tidak dapat diturunkan langsung menjadi satu kegiatan kepada Pusdiklat (unit selevel eselon II) di BPPK. Ketika sasaran strategis ini tidak dapat langsung diturunkan ke unit Eselon II maka beban mewujudkan sasaran strategis ini oleh BPPK diturunkan ke unit atau level yang lebih rendah (level Eselon III) yang ada di Sekretariat Badan ataupun Pusdiklat. Ketika rencana strategis tidak dapat diturunkan dalam satu kegiatan (karena satu eselon II hanya boleh memiliki satu kegiatan), penurunan sasaran strategis ke level unit eselon III berpotensi menyulitkan mengukur keberhasilan kegiatan dan penyusunan komponen pendanaan.BPPK menyusun renstra dengan berbasis fungsi, ketika fungsi tersebut akan dieksekusi muncul kesulitan karena birokrasi yang ada disusun berdasarkan struktur yang relatif sulit untuk

67


diubah sehingga berpotensi menghambat pencapaian tujuan BPPK sesuai renstra yang telah dibuat. 2) Konsistensi Tujuan/Output Tujuan yang dibuat dan dicantumkan dalam Renstra tidak dapat dibandingkan langsung dengan output pada RKA KL. Kondisi ini menyulitkan bagi para pengambil kebijakan untuk mengukur sampai sejauhmana kemampuan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra. 3) Konsistensi Pendanaan dan Rolling Budget Konsistensi pendanaan ditunjukkan oleh seberapa kuat komitmen BPPK mengalokasikan dananya bagi kegiatan prioritas. Dalam struktur RKA KL yang seperti sekarang dimana kegiatan terus muncul setiap tahun maka konsistensi pengalokasian dana dapat dipastikan. Namun ada beberapa rencana strategis yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan kegiatan karena kegiatan yang ada dibuat mengikuti struktur yang ada tidak berdasarkan tujuan stategis yang ingin dicapai. 4) Penetapan Base Line Dan Pengusulan New Inisiatif Angka dasar (baseline) merupakan jumlah total biaya yang ditimbulkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah pada saat tahun anggaran berjalan dan tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan target waktu penyelesaian kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun Inisiatif Baru merupakan salah satu mekanisme yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih baik, utamanya dalam penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah. BPPK telah melaksanakan konsep baseline dan new inisiatif sesuai dengan program RKA KL yang ada sekarang. Namun ketika struktur anggaran

68


dan kegiatan berjalan otomatis sebagaimana yang ada dalam program RKA KL sulit sekali untuk menilai ketepatan baseline dan new inisiatif yang disusun. Tidak terlihat dengan jelas berapa besaran base line BPPK dari tahun ke tahun begitu juga tidak nampak dengan jelas new inisiatif yang diusulka dan disetujui dalam perencanaan dan penganggaran pada BPPK.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi KPJM Berdasarkan hasil uji persamaan statistik dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan penerapan KPJM pada BPPK. Dengan mengacu pada tujuan penelitian dan berdasarkan analisis data maka hasil penelitian dapat disimpulkan berdasarkan Persamaan yang diuji yaitu : KPJM = β1 + α1 Aturan + α2 Pemahaman + α3 Konsistensi + α2 Evaluasi+ e1 KPJM = -0.09565 + 0.490034 At + 0.100868 Pmh+ 0.371929 Kons + 0.016327 Ev t – stat =

(-0.192409)

(2.562938)

(0.518644)

(1.746588)

(0.096403) Hasil uji statistik menunjukkan persamaan yang diuji menghasilkan arah yang sesuai dengan teori terkait penerapan kebijakan. Selain itu uji persamaan menghasilkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.675445 sehingga dapat disimpulkan bahwa 67,5 % keberhasilan Penerapan KPJM aturan, pemahaman, konsistensi dan evaluasi sedangkan

dipengaruhi oleh: 32,5% sisanya

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain diluar model. Dari persamaan yang diuji dapat diketahui bahwa secara bersama-sama aturan, pemahaman, konsistensi dan evaluasi mempengaruhi keberhasilan penerapan KPJM namun secara individu hanya aturan dan konsistensi yang

69


significance sedangkan pemahaman dan evaluasi tidak significance pada α = 5 %. Persamaan yang dipilih dan diuji juga dapat dikatakan cukup andal karena persamaan tersebut telah lulus dari uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, autocorrelation menunjukkan

dan bahwa

heteroscedastisitas) variabel

selain

persamaan

itu

uji

terdistribusi

normalitas secara

juga

normal.

Berdasarkan hasil uji statitik dapat disimpulkan keberhasilan penerapan kebijakan pada BPPK akan dipengaruhi oleh empat variabel tersebut diatas.

3. Persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan penyusunan anggaran terkait dengan penerapan KPJM di BPPK

dan

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat diketahui persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan dan penyusunan anggaran terkait dengan penerapan KPJM di BPPK. Statistik Deskriptif yang dilakukan diperlukan untuk mengetahui kelengkapan aturan, tingkat pemahaman, konsistensi dan evaluasi terkait penerapan KPJM di BPPK. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: a. Kelengkapan Aturan Penyusunan Anggaran Berdasarkan hasil tabulasi data, prosentase rata-rata persepsi responden adalah sebesar 3.52. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan dapat disimpulkan terkait dengan kelengkapan aturan para pihak yang terkait dengan

perencanaan

dan

penyusunan

masih

merasakan

perlunya

penjabaran aturan terkait KPJM dengan lebih detil. b. Pemahaman Konsep KPJM Berdasarkan hasil tabulasi data, persentase rata-rata persepsi responden terhadap pemahaman KPJM adalah sebesar 3.63. Hasil Pemahaman

70


terhadap konsep KPJM telah cukup baik, namn dari detil pertanyaan dalam kuestioner dapat disimpulkan terkait pemahaman ada dua pertanyaan yang menghasilkan nilai dibawah rata-rata yaitu sosialisasi KPJM masih dirasakan kurang dan pemahaman terkait KPJM juga masih dirasakan perlu ditingkatkan. c.

Konsistensi Penerapan KPJM Berdasarkan hasil tabulasi data, persentase rata-rata persepsi responden adalah sebesar 3,67. Dari detil pertanyaan terkait dengan konsistensi penerapan KPJM terdapat 4 hal yang perlu ditingkatkan yaitu: Penerapan konsep KPJM, penggunaan prakiraan maju dalam menentukan anggaran bagi semua program dan kegiatan, penyusunan alokasi anggaran masih kurang memperhatikan prakiraan maju .

d. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan Berdasarkan hasil tabulasi data, prosentase rata-rata persepsi responden adalah sebesar 3,82. Berdasarkan hasil tersebut evaluasi atas kebijakan telah dilaksanakan dengan baik sehingga dari detil pertanyaan tidak ada lagi yang perlu ditingkatkan. Kondisi ini diduga karena pada BPPK telah terdapat eselon III khusus terkait evaluasi, sehingga pelaksanaan evaluasi kebijakan relatif telah terlaksana dengan baik.

B. Saran Hasil penelitian dapat dijadikan landasan bagi pemerintah untuk merumuskan strategi kebijakan yang disarankan untuk dijalankan oleh BPPK antara lain: 1. Pemenuhan kelengkapan elemen KPJM dan penerapan KPJM BPPK

Oleh

71


Berdasarkan hasil kajian kualitatif deskriptif dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut: a.

Konsistensi Renstra/Renja Dengan Kegiatan Penerapan penganggaran Berbasis Kinerja antara lain ditunjukkan oleh konsep “Money follow function, function followed by structured”.

Sasaran

strategis yang ditetapkan sebaiknya dapat diturunkan menjadi satu kegiatan yang terkait langsung sehingga mudah dialkukan pemantauan. BPPK mengusulkan kepada Bappenas/DJA untuk memberikan fleksibilitas sampai dengan level tertentu dalam menyusun struktur organisasi tidak seperti saat ini dimana struktur organisasi ditentukan sangat rigid sampai dengan level eselon IV oleh Menpan.Alternatif lain adalah dibuka kemungkinan/dipermudah satu unit eselon II mempunyai lebih dari satu kegiatanyang memang nyata-nyata diperlukan untuk mendukung visi, misi dan strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kegiatan hendaknya tidak dibatasi semata berdasarkan struktur eselon II yang ada. b.

Konsistensi Tujuan/Output Tujuan yang dibuat dan dicantumkan dalam Renstra sebaiknya dapat dibandingkan langsung dengan output pada RKA KL sehingga memudahkan melakukan pemantauan capaian tujuan dari organisasi.

c.

Konsistensi Pendanaan dan Rolling Budget BPPK dapat mengajukan usulan kepada DJA agar struktur penyusunan RKA KL dibuat lebih mudah untuk memantau penerapan rolling budget, penerapan baseline dan pengusulan new inisiatif.

Kelengkapan aturan

terkait dirasa masih belum cukup dan dalam penyusunan anggaran masih mirip dengan penyusunan berbasis line item budgeting.

72


2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi KPJM Berdasarkan Hasil Uji Persamaan Statistik penerapan kebijakan KPJM BPPK

secara

bersama-sama

dipengaruhi

variabel:

kelengkapan

aturan,

pemahaman, konsistensi dan evaluasi. Agar penerapan KPJM dapat berhasil BPPK seharusnya fokus kepada empat variabel tersebut. Secara individu variabel yang significan adalah kelengkapan aturan dan konsistensi. Berdasarkan hasil uji statistik diketahui bahwa kelengkapan aturan dan konsistensi dalam penerapan KPJM yang dilakukan oleh BPPK telah cukup baik. Terkait kedua variabel tersebut BPPK harus mampu menjaga agar dapat dipertahankan dimasa masa mendatang. Dua variabel yang lain

yang secara individu tidak significan yaitu

pemahaman dan konsistensi. Meskipun secara individual tidak significant kedua variabel tersebut tetap perlu diperhatikan peningkatannya. 3. Persepsi para pejabat/pelaksana yang terkait perencanaan penyusunan anggaran terkait dengan penerapan KPJM di BPPK

dan

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: a. Kelengkapan Aturan Penyusunan Anggaran Berdasarkan uji statistik deskriptif para pihak terkait perencanaan dan penganggaran masih memerlukan penjabaran aturan terkait KPJM dengan lebih detil. Kondisi ini dapat diatasi BPPK dengan membuat aturan teknis pelaksanaan KPJM atau dengan cara menyamakan persepsi terkait KPJM. b. Pemahaman Konsep KPJM Berdasarkan uji statistik deskriptif masih diperlukan peningkatan sosialisasi KPJM dan peningkatan pemahaman terkait KPJM. Untuk itu Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan perlu mendesain diklat khusus terkait KPJM.

73


c. Konsistensi Penerapan KPJM Berdasarkan hasil tabulasi data, terdapat 4 hal yang perlu ditingkatkan terkait

konsistensi

penerapan

KPJM

yaitu:

Penerapan

konsep

KPJM,

penggunaan prakiraan maju dalam menentukan anggaran bagi semua program dan kegiatan, penyusunan alokasi anggaran masih kurang memperhatikan prakiraan maju. Untuk mengatasi kondisi tersebut disarankan perlunya waktu yang cukup untuk proses perencanaan dan penganggaran sehingga detil proses dapat dikerjakan dengan baik. d. Melaksanakan evaluasi terhadap program dan kegiatan Berdasarkan hasil tabulasi data, prosentase rata-rata persepsi responden adalah sebesar 3,82. Berdasarkan hasil tersebut evaluasi atas kebijakan telah dilaksanakan dengan baik sehingga disarankan BPPK memepertahankan kinerja evaluasi yang telah dikerjakan.

74

DAFTAR PUSTAKA Agus Widarjono, Yogyakarta.

2005,

Ekonometrika

Teori

Dan

Aplikasi,

Ekonisia,

Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Renstra, Renja tahun 2010 – 2014 Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, RKAKL 2009 – 2012 Direktorat Jenderal Anggaran. 2006.Reformasi Sistem Penganggaran, Konsep dan Implementasi 2005-2007.Jakarta Directorate General of Budget, The Indonesian Budget 2008, Majalah Warta Anggaran, Directorate General of Budget,2008; Direktorat Jenderal Angaran, Reformasi Sistem Penganggaran “konsep Dan Implementasi 2005-2007”, Jakarta, 2006 Firmansyah, 2005, Modul Praktek Ekonometrika Dasar: Aplikasi Eviews 4.0, Workshop Alat Analisis Mahasiswa MIESP UNDIP, tidak dipublikasikan. Gujarati, Damodar, 2003. Basic Econometrics, Third Edition, McGraw-Hill, International Editions, New York. Insukindro, 1995, Ekonomi, Uang dan Bank : Teori dan Pengalaman di IndonesiaEdisi Ketiga, BPFE,Yogyakarta. ------------, 1998, Sindrum R2 Dalam Analisis Regresi Linear Runtun Waktu, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 13, No.4. ------------, 1999, Pemilihan Model Ekonomi Empirik Dengan Pendekatan Koreksi Kesalahan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 14, No.1. Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Pedoman Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (PBK), Jakarta 2009 Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Pedoman Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Jakarta 2009 Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Pedoman Restrukturisasi Program Dan Kegiatan”, Jakarta 2009 Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Langkah Teknis Penyusunan Program dan Kegiatan”, Jakarta 2009 Kementerian Keuangandan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional “Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan Dan Penganggaran”, Jakarta 2009

75


Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, Jakarta 2005; Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Penyusunan Penetapan Kinerja, Jakarta 2005; Naniek Pangestuti (2008) : “Studi Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penyusunan Anggaran Pada Direktorat Jenderal Perlindungan HAM”, Tesis, Universitas Indonesia Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 20/2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 90/2010 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL); Peraturan Menteri Keuangan No: 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Sri

Rahayu, 2005, Modul Pelatihan Eviews 4.1, Diponegoro, Semarang, Tidak Dipublikasikan.

UPKFE

Universitas

Suyadi (2006) : “Studi Persepsi Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Dalam Penyusunan Anggaran di Indonesia”, Tesis, Universitas Indonesia.

76

Lampiran 1 Kuesioner Nama

:

Unit Organisasi

:

Pendidikan Terakhir

: SLTA

D1

D3

D4/S1

S2

Lainya ......

Apakah saat iniSaudara menjabat sebagai Perencana dan Penyusun Anggaran? Ya

Tidak

Berikan penilaian Saudara terhadap pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan keadaan sehari-hari di unit kerja Saudara. Skala Penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut: 5

Sangat Baik

Baik 3

4

2 Cukup

Kurang Baik 1

Tidak Baik Berikan persepsi Saudara terhadap variable berikut pada instansi saudara: No 1.

Variabel Kelengkapan Aturan Penyusunan Anggaran

Skala Penilaian 5

4

3

2

1

2.

Pemahaman konsep KPJM

5

4

3

2

1

3.

Konsistensi Penerapan KPJM

5

4

3

2

1

4.

Pelaksanaan evaluasi terhadap program dan kegiatan

5

4

3

2

1

Berikanpersepsi Saudara terhadap indicator dibawah: No

Indikator

Skala Penilaian

5.

Peraturan tentang KPJM sudah memadai

5

4

3

2

1

6.

Peraturan tentang KPJM perlu di jabarkan lebih detil

5

4

3

2

1

7.

Data-data dan referensi dalam penyusunan KPJM mudah

5

4

3

2

1

77


diperoleh di instansi Saudara 8.

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

16. Dalam penyusunan Outcome mendukung program

5

4

3

2

1

17. Dalam penyusunan output mendukung kegiatan

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

27. Saudara dalam penyusunan anggaran menyusun baseline

5

4

3

2

1

28. Saudara melakukan review atas baseline

5

4

3

2

1

5

4

3

2

1

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

18. 19. 20. 21. 22.

Adanya sosialisasi tentang KPJM Saudara mengetahui informasi tentang penyusunan anggaran dengan konsep KPJM Saudara memahami informasi tentang penyusunan anggaran dengan konsep KPJM Penting ada informasi mengenai penyusunan anggaran dengan konsep KPJM Saudara dalam menyusun perencanaan berpedoman kepada Visi dan Misi Saudara dalam penyusunan renja berpedoman kepada renstra K/L Dalam penyusunan Program Saudara berpedoman pada Renstra K/L Dalam penyusunan Kegiatan Saudara berpedoman pada Renja K/L

Penyusunan anggaran berpedoman kepada dokumen perencanaan Saudara Menerapkan konsep KPJM dlm perencanaan penganggaran Dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan prakiraan maju untuk semua program dan kegiatan Dalam penyusunan alokasi anggaran berpedoman pada prakiraan maju dalam dokumen KPJM Apakah Saudara bekerjasama dalam penyusunan KPJM dengan bagian/unit lain

23. Perlunya ketersediaan alokasi dana untuk menyusun KPJM Saudara melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Saudara menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar 25. penyusunan rencana program dan kegiatan Saudara menyusuan program baru berdasarkan hasil 26. evaluasi atas pelaksanaan program sebelumnya 24.

29.

78

Saudara menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

LAMPIRAN 1

Lampiran 2 Data Responden No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Pen KPJM 3.25 3.25 3.50 2.75 2.75 2.25 3.75 3.00 4.00 4.25 2.50 3.00 3.75 4.00 2.75 2.75 4.00 4.00 4.00 3.75 4.25 4.25 4.00 3.50 2.50 3.75 4.50 3.25 2.75 3.50 4.50 2.50 3.00

Aturan 3.33 3.67 4.33 3.67 3.00 3.00 4.33 4.00 4.33 3.67 2.67 3.00 4.00 4.00 3.00 3.33 3.67 4.00 3.67 4.00 4.00 4.00 3.33 3.33 2.67 3.67 4.67 3.00 3.33 3.33 4.00 3.00 3.66

Pemahaman 4.00 3.00 4.00 3.75 3.00 2.75 3.75 3.50 4.00 4.00 3.25 4.00 4.00 3.75 2.50 3.75 3.50 3.50 3.50 4.50 4.00 4.50 3.00 4.00 2.50 4.25 4.50 3.00 3.50 3.25 4.25 3.00 3.00

Konsistensi 3.17 3.00 4.33 3.58 2.92 2.50 4.17 3.25 4.00 4.08 3.58 3.50 3.83 4.67 2.67 3.42 3.75 3.83 3.75 4.25 4.17 4.67 3.25 3.92 1.75 4.25 4.75 4.00 3.75 3.83 4.83 3.00 3.50

Evaluasi 3.50 3.50 4.67 3.67 4.00 2.17 3.83 3.83 4.00 4.00 4.00 3.33 4.00 4.17 3.67 4.17 4.17 3.83 4.17 3.83 4.00 4.67 4.00 3.83 1.17 4.17 4.83 3.33 4.00 3.83 4.33 2.67 3.50

79

RIWAYAT HIDUP PENULIS Nama

: Noor Cholis Madjid

NIP

: 196902041990011001

Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan/4 Februari 1969 Unit Organisasi

: Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Riwayat Pekerjaan/Jabatan: 1. Pegawai pada Direktorat Jenderal Anggaran 1990 s/d 2004 2. Widyaiswara BPPK sejak 2004 sampai sekarang Riwayat Pendidikan:

1. Diploma III Program Diploma Keuangan (Prodip-STAN) Spesialisasi Anggaran di Jakarta Tahun 1990

2. Diploma IV Program Diploma Keuangan (Prodip-STAN) Spesialisasi Anggaran di Jakarta Tahun 1996

3. Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tahun 1995 4. Pascasarjana Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Tahun 2007 Karya yang Pernah Dibuat: 1.

AnalisisEfektivitasAntaraKebijakanFiskal Dan KebijakanMoneterDenganPendekatan Model IS – LM (StudiKasus Indonesia Tahun 1970 - 2005);

2.

AnalisisatasPenetapanIndikatorKinerjadalamrangkaPengukuranKinerjaInstan siPemerintah (StudiKasusPadaBadanPendidikandanPelatihanKeuangan);

3.

EvaluasiKinerjaKeuanganSatkerRumahSakitUmumPemerintah yang MenerapkanPolaPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum

80

RIWAYAT HIDUP PENULIS Nama

: Hasan Ashari

NIP

: 197402251993011001

Tempat/Tanggal Lahir

: Mojokerto/ 25 Februari 1974

Unit Organisasi

: Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Riwayat Pekerjaan/Jabatan: 1.

Staf pada KPKN Serang

2.

Staf KPPN Pontianak

3.

Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Riwayat Pendidikan: 1. Diploma

III

Program

Diploma

Keuangan

(Prodip-STAN)

Spesialisasi

Anggaran di Jakarta Tahun 1994 2. Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2003 Karya yang Pernah Dibuat: 

Analisis atas Standar Biaya dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja, Kajian Akademis tahun 2009 bersama Bambang Sancoko.

81

KAJIAN TERHADAP PENERAPAN KERANGKA PENGELUARAN JANGKA MENENGAH PADA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Recommend Documents