adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume: 10, Nomor:1 , Juni 2016, ISSN 1978-726X
KAJIAN TENTANG ASPEK HUKUM BISNIS DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE Oleh: Shohib Muslim dan Farida Akbarina*) Abstrak Kajian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan tindakan bisnis e-commerce yang ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia khususnya Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce. Hasil kajian ini bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (e-commerce) telah memenuhi beberapa aspek hukum perjanjian dalam Buku Ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. meskipun pemenuhan terhadap unsur kedewasaan sebagai syarat kecakapan tidak dapat terpenuhi, kontrak dalam e-commerce tetap sah dan mengikat sepanjang para pihak tidak mempermasalahkannya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) telah mampu memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui ecommerce, perlindungan hukum tersebut terlihat dalam ketentuan-ketentuan UUPK dan UUITE dimana kedua peraturan tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi e-commerce, penggunaan CA (Certification Authority), dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa. Kata-kata kunci: hokum bisnis, Perlindungan konsumen, e-commerce Abstract This paper aims to determine the validity of the e-commerce business action viewed from the agreement laws in Indonesia, especially Book III of Civil Code and consumer legal protection laws in the commercial transaction. The results concludes that the contract in internet trading (e-commerce) has fulfilled some aspects of contract law in Book III of Civil Code regarding the validity of the agreement terms despite fulfillment of the elements of maturity as prerequisite skills can’t be met, the contract in the ecommerce continue to be valid and binding on all the parties as long as they are not put into dispute. Consumers Protection Law(UUPK)and Information and Electronic Transactions Law (UUITE) have been able to give adequate protection for the consumers in conducting transactions through ecommerce. The legal protection is reflected in the provisions of UUPK and UUITE, inwhich both rules regulate the use of consumers personal data, the validity requirements of e-commerce transactions, the use of CA (Certification Authority) and also regulate the actions that are prohibited for business to market and produce good and services Keywords: business law, consumers protection, e-commerce .
melelangkan
1. Pendahuluan Penggunaan media internet sebagai jalur
barang
atau
jasa,
dan
atau
mengalihkan hak dengan menggunakan media
atas
elektronik computer maupun internet. Sementara
maupun
itu Kalakota dan Wiston mendefinisikan e-
internasional. Electronic commerce transaction
commerce dari berbagai perspektif yaitu 1) dari
adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli
perspektif
dalam rangka penyediaan barang atu jasa termasuk
pengiriman informasi, produk atau jasa, atau
perdagangan majunya
baru
merupakan
perdagangan
jawaban
nasional
komonikasi,
e-commerce
adalah
___________________________________________ *) Shohib Muslim dan Farida Akbarina, adalah dosen Politeknik Negeri Malang 10
Muslim, Kajian Tentang Aspek Hukum Bisnis, Hal :10-24 pembayaran melalui jaringan telepon, atau jalur
berada pada wilayah domisili yuridiksi Indonesia.
komunikasi lainnya; 2) dari perspektif proses
Inilah yang kemudian disebut sebagai salah satu
bisnis, e-commerce adalah aplikasi teknologi
kelemahan
menuju otomatisasi transaksi bisnis dan work flow;
Perlindungan
3) dari perspektif pelayanan, e-commerce adalah
commerce. Dimana Undang-Undang Perlindungan
alat yang digunakan untuk mengurangi biaya
Konsumen secara tegas menekankan bahwa aturan
dalam pemesanan dan pengiriman barang; 4) dari
tersebut hanya dapat diberlakukan kepada pelaku
perspektif online, e-commerce menyedia kan
usaha yang bergerak didalam wilayah hukum
kemampuan untuk menjual dan membeli produk
Republik Indonesia (Pasal 1 Undang-Undang
dan jasa informasi melalui internet dan jasa online
Nomor 8 Tahun 1999) . jika kembali pada Undang-
lainnya.(Rowzkoski.1989).
Undang
penggunaan Konsumen
Informasi
Undang-Undang dalam
dan
transaksi
Transaksi
e-
Elektronik
Tingginya pengguna internet memicu
(UUITE) secara jelas menyebutkan bahwa prinsip
pelaku usaha untuk menempatkan produk mereka
utama transaksi elektronik adalah kesepakatan atau
dalam layanan-layanan online berbasis web atau
dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah
yang
perdagangan
pihak (dalam hal ini pelaku usaha dan konsumen).
elektronik (e-commerce). Kejelian pelaku usaha
Transaksi elektronik mengikat para pihak yang
untuk
bersepakat (Pasal 18 UUITE) sehingga dari sudut
kemudian
dengan
memanfatkan
istilah
internet
sebagai
sarana
promosi, transaksi, toko online, maupun sarana
pandang
bisnis lainnya tidak dibarengi dengan lahirnya
konsumen yang melakukan transaksi elektronik
perangkat perundang-undangan yang mengatur hal
dianggap
tersebut. Akibatnya banyak pihak yang dirugikan
ketentuan yang berlaku dalam transaksi tersebut.
akibat kekosongan hukum dalam cyberspace. Baru
1.1. Rumusan Masalah
pada tahun 2008, pemerintah Indonesia yang
Rumusan masalah yang diajukan adalah:
diprakarsai oleh Depkominfo membidangi lahirnya
1. Bagaimana perjanjian perdagangan melalui
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
internet (e-commerce) ditinjau dari hukum
Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).
perjanjian di Indonesia ?
Meskipun aturan tentang transaksi electronic
2.
hukum
perlindungan
menyepakati
Apakah
konsumen
seluruh
sudah
konsu
syarat
men,
dan
mendapatkan
commerce tidak di atur secara khusus dalam
perlindungan hukum dalam transaksi melalui
undang-undang
e-commerce berdasarkan peraturan perundang-
commerce
di
tersebut, Indonesia
transaksi tetap
electronic
tunduk
pada
undangan yang ada?
ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undng Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
2.Pembahasan
Konsumen (UUPK).
1. Keabsahan Perjanjian Dalam Transaksi E-
Permasalahannya adalah bagaimana jika
Commerce Ditinjau Dari Hukum Perjanjian Di
pelaku usaha dalam e-commerce tersebut tidak
Indonesia Khususnya Buku Ke III KUHPerdata 11
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume:10, Nomor:1, Juni 2016, ISSN 1978-726X Pemenuhan
Terhadap
Perjanjian
Berbicara
Syarat
Sahnya
Suatu
perjanjian. Perjanjian dalam e-commerce terjadi
transaksi
antara kedua belah pihak yang mana salah satu
perdagangan secara elektronik, tidak terlepas dari
pihak berjanji kepada pihak yang lain untuk
konsep perjanjian secara mendasar sebagaimana
melakukan sesuatu. Dimana perjanjian yang terjadi
termuat dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang
dalam e-commerce dapat menggunakan dasar Pasal
Hukum Perdata (KUHPerdata) Ketentuan yang
1313
mengatur tentang perjanjian yang terdapat dalam
Sehingga apa yang menjadi syarat sahnya suatu
Buku III KUHPerdata yaitu memiliki sifat terbuka
perjanjian yang termuat dalam KUHPerdata harus
artinya
dapat
diperhatikan agar pengenaan atas aturan perjanjian
berfungsi
di Indonesia yang secara umum menggunakan
mengatur saja. Perdagangan melalui internet pada
KUHPerdata dapat diterapkan, serta perjanjian
dasarnya
pada
dalam e-commerce dapat diakui keabsahaanya.
umumnya, dimana suatu perdagangan terjadi
Syarat sahnya suatu perjanjian yang tercantum
ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa
dalam pasal 1320 KUHPerdata yaitu:
yang diperdagangkan serta harga atas barang atau
a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Dirinya
jasa tersebut, yang membedakan hanya pada media
Terhadap syarat yang pertama ini maka segala
yang
perjanjian
mengenai
ketentuan-ketentuannya
dikesampingkan,
sama
digunakan,
sehingga
dengan
jika
hanya
perdagangan
pada
perdagangan
KUHPerdata
haruslah
sebagai
merupakan
pengaturannya.
suatu
hasil
konvensional para pihak harus bertemu langsung di
kesepakatan antara kedua belah pihak, dimana
suatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang
sepakat itu dilakukan tanpa ada unsur pakasaan,
akan diperdagangkan serta berapa harga atas
kekhilapan,
barang atau jasa tersebut.
bedrog). Kata sepakat di dalam perjanjian pada
dan
penipuan
(dwang,
dwaling,
Sedangkan dalam e-commerce, proses
dasarnya adalah persesuaian kehendak antara para
transaksi yang terjadi memerlukan suatu media
pihak yang melakukan suatu perjanjian. Seseorang
internet sebagai media utamanya, sehingga proses
dikatakan
transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya
kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa
pertemuan langsung antar para pihak. E-commerce
yang disepakati. Hal ini sesuai dengan asas
sebagai dampak dari perkembangan teknologi
konsensualisme dalam suatu perjanjian bahwa
memberikan implika si pada berbagai sektor,
suatu kontrak yang telah dibuat maka telah sah dan
implikasi tersebut salah satunya berdampak pada
mengikat secara penuh bagi para pihak yang
sektor hukum. Pengaturan terhadap e-commerce di
membuatnya. perjanjian yang ada dalam transaksi
Indonesia belum ada aturan yang secara khusus
e-commerce muncul karena adanya kesadaran dari
mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum
para pihak untuk saling mengikatkan diri. Pihak
dilakukan pengaturan mengenai e-commerce masih
pembeli menyetujui atau menyepakati klausul
menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdata
kontrak yang telah disediakan oleh penjual. apabila
khususnya
dikaitkan dengan teori dalam perjanjian (Fuady
pengaturan
mengenai
masalah
member
kan
persetujuannya
dan
12
Muslim, Kajian Tentang Aspek Hukum Bisnis, Hal :10-24 1999), untuk menentukan kapan suatu kesepakatan
Martines Nadal yang dikutip (Sjahdeni,2001) maka
kehendak terjadi dapat digunakan sebagai suatu
kesepakatan para pihak dapat terjadi melalui cara:
patokan untuk menentukan keterikatan seseorang
1. Kontrak melalui chatting dan video conference
pada
merupakan alat komunikasi yang disediakan
perjanjian
tertutup
sehingga
perjanjian
dianggap telah mulai berlaku, teori tersebut yaitu:
internet yang biasa digunakan untuk dialog
1. Teori Penawaran dan Penerimaan (offer and
interaktif secara langsung, kontrak melalui media
acceptance)
pada
Selain itu dengan model ini khususnya video
prinsipnya baru terjadi setelah adanya penawaran
conference maka dapat dibuktikan apakah para
(offer) dari salah satu pihak yang kemudian diikuti
pihak cakap untuk membuat suatu perikatan atau
dengan penerimaan tawaran (acceptance) oleh
tidak.
pihak lain dalam perjanjian tersebut.
2. Kontrak melalui e-mail Kontrak melaui e-mail
2. Teori Pernyataan (verklarings theorie) Menurut
dapat berupa kontrak e-mail murni, Dengan model
teori pernyataan, apabila ada kontroversi antara
ini kesepakatan terjadi ketika seseorang yang
apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan,
menerima e-mail penawaran mengirimkan e-mail
maka apa yang dinyatakan tersebutlah yang
balasan bahwa ia menerima penawaran tersebut
berlaku,
umumnya
.3. Kontrak melalui web (situs) Kontrak memalui
menghendaki bahwa apa yang dinyatakan dapat
web biasanya kompleks, karena melibatkan pihak-
dipegang.
yang
pihak di luar yang mengada kan kontrak. Pihak-
dinyatakan oleh customer dengan cara mengisi
pihak yang terkait diantaranya adalah pihak-pihak
order form, maka itulah yang dianggap berlaku,
otentifikiasi
bukan lagi apa yang dikehendakinya. Demikian
Berdasarkan uraian tersebut maka pemenuhan
juga dengan apa yang dinyatakan oleh merchant
syarat kesepakatan para pihak dalam membuat
yang berkaitan dengan persetujuan proses transaksi
perjanjian atau kontrak dalam e-commerce dapat
yang berlaku itulah yang berlaku meskipun dalam
dipenuhi, sehingga perjanjian tersebut dari sudut
proses tersebut masih ada kemungkinan customer
pandang kesepakatan dianggap sah dan dan
memberikan data yang tidak benar, sedangkan
mengikat para pihaknya.
merchant melalui perangkat software
b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan
Kesepakatan
karena
masyarakat
Berdasarkan
teori
kehendak
pada
ini,
apa
yang
(penyedia
internet
sertifikat
digunakan telah menyetujui transaksi tersebut.
Perkembangan
3. Teori Konfirmasi, Teori ini menjelaskan bahwa
tuknya suatu arena baru yang lazim disebut dengan
suatu kata sepakat telah ada atau dianggap telah
dunia maya (cyberspace), dimana setiap individu
terjadi ketika pihak yang melakukan penawaran
mempunya
mendapat jawaban atau konfirmasi jawaban dari
berhubungan dengan individu lain tanpa batasan
pihak yang menerima tawaran.(Subekti, 2002)
apapun yang menghalanginya. Sehingga dengan
Jika dikaitkan dengan proses terjadinya, kontrak e-
adanya kebebasan untuk melakukan hubungan atau
commerce menurut Santiago Cavanilas dan A.
melakukan
hak
sesuatu
dan
menyebabkan
digital),
kemampuan
maka
tidak
terben
untuk
menutup 13
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume:10, Nomor:1, Juni 2016, ISSN 1978-726X kemungkinan
juga
atau hanya sebagai pelengkap saja. Meskipun
mempunyai kebebasan untuk mengadakan suatu
syarat kedewasaan menurut KUHPerdata tidak
kesepakatan atau perjanjian dengan individu
dapat terpenuhi dalam kontrak e-commerce, hal ini
lainnya. Demikian juga dalam e-commerce, setiap
tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak
orang pun berhak mengadakan suatu perikatan.
sah, tetapi hanya memberikan akibat terhadap
Untuk membuat suatu perjanjian diperlukan peme
perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan
nuhan terhadap syarat sahnya suatu perjanjian,
pembatalan oleh salah satu pihak, dikarenakan
syarat yang kedua adalah kecakapan untuk
kecakapan
membuat suatu perikatan. Pada dasarnya, setiap
termasuk ke dalam syarat subyektif, sehingga
orang yang telah dewasa atau akilbaliq dan sehat
berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik
pikirannnya
membuat
disimpulkan bahwa kontrak dalam perdagangan
perikatan, dimana hal ini disebutkan dalam Pasal
melalui internet (e-commerce) tetap sah sehingga
1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
mengikat dan menjadi undang-undang bagi para
(KUHPerdata) yaitu: “Setiap orang adalah cakap
pihak yang membuatnya sepanjang para pihak
untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh
tersebut tidak mempermasalahkan mengenai tidak
undang-undang tidak dinyatakan tak cakap” Syarat
terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian
atau tolok ukur untuk menentukan cakap tidaknya
menurut pasal 1320 KUHPerdata serta para pihak
seseorang untuk mengadakan suatu perjanjian
tetap
dapat dilihat dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu
dibuatnya.
mereka yang tidak cakap dalam melakukan
c.
perjanjian adalah : 1. Orang-orang yang belum
berhubungan dengan objek perjanjian, maksudnya
dewasa
bahwa objek perjanjian itu harus jelas, dapat
2.
bahwa
adalah
Mereka
setiap
cakap
yang
individu
untuk
ditaruh
dibawah
untuk
membuat
melaksanakan
Suatu
Hal
perjanjian
Tertentu,
dan
suatu
Suatu
yang
hal
telah
tertentu
pengampuan 3. Orang-orang perempuan (yang
ditentukan
kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
jumlahnya, diperkenankan oleh undang-undang
menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)
serta mungkin untuk dilakukan para pihak.
No. 3/1963) Syarat seseorang dikatakan belum
Transaksi dalam e-commerce meskipun berbeda
dewasa menurut Pasal 1330 KUHPerdata adalah
dengan transaksi konvensional yang mengandalkan
belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak
suatu wujud yang nyata yang bisa disentuh, adanya
lebih dahulu telah kawin atau menikah.
distribusi fisik dan terdapat tempat transaksi pada
Pasal 1320 KUHPerdata tidak dapat terpenuhi
dasarnya
dalam kontrak e-commerce, hal ini dikarenakan
Dalam e-commerce juga terjadi hal tersebut tetapi
Pasal 1320 yang mengatur mengenai syarat sahnya
produk yang akan diperjualbelikan tidak nampak
perjanjian mempunyai sifat memaksa sehingga
secara fisik tetapi berupa informasi mengenai
tidak dapat dikesampingkan meskipun Buku III
produk tersebut, selain itu dalam e-commerce
KUHPerdata mempunyai sifat aanvulend recht
terjadi suatu pendistribusian bahasa atau kode-
tidaklah
diperhitungkan
perikatan
berbeda
jenis
sangat
dan
jauh.
14
Muslim, Kajian Tentang Aspek Hukum Bisnis, Hal :10-24 kode
instruksi
akan
dinginkannya, berdasar hasil penelitian ditemukan
memunculkan suatu informasi atas produk yang
bahwa setelah customer melakukan pemilihan
akan ditawarakan dan bagaimana cara untuk
produk, diakhir proses transaksi merchant akan
melakukan
keduanya
menampilkan informasi mengenai barang beserta
mempunyai persamaan bahwa untuk syarat sahnya
harganya atas apa yang dipilih apakah benar atau
perjanjian atatu kontrak yang ditimbulkan dari
tidak, sehingga apa yang dipilih customer menjadi
kegiatan e-commerce haruslah memenuhi syarat
obyek dalam perjanjian tersebut. Berdasar uraian
adanya suatu hal tertentu sebagaimana diatur
tersebut maka di dalam e-commerce juga ada suatu
dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga apa yang
hal tertentu yang menjadi obyek dalam perjanjian
diperjanjikan harus mempunyai barang beserta
atau kontrak sebagaimana yang disyaratkan dalam
jumlah maupun jenisnya sebagi pokok dari
Pasal
perjanjian yang telah dibuat. Suatu hal tertentu
perjanjian pada umumnya.
dalam perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian.
d. Suatu Sebab yang Halal, Keberadaan klausul
Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling
kontrak dalam perjanjian e-commerce secara
sedikit dapat ditentukan, sehingga berdasar definisi
langsung dapat menjadi suatu bukti bahwa
tersebut maka, suatu kontrak e-commerce haruslah
perjanjian atau kontrak tersebut tidaklah berbeda
menyebutkan
kontrak
dengan kontrak atau perjanjian pada umumnya.
penelitian
Demikian juga halnya dengan adanya syarat
tersebut
yang
pada
transaksi.
terhadap
Sehingga
mengenai
baik
Setelah
webstore
akhirnya
obyek
dari
melakukan
bahwa
jo
1333
KUHPerdata
terhadap
dalam
keabsahan suatu perjanjian dalam perjanjian atau
webstore tersebut menawarkan berbagai macam
kontrak e-commerce. Perjanjian atau kontrak
produk,
dimana
diketahui
1320
produk
yang
ditawarkan
dalam e-commerce yang disodorkan oleh merchant
buku,
barang
elektronik,
haruslah memenuhi syarat suatu sebab yang halal
software, serta ada juga yang menawarkan jasa
agar sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata,
dibidang
Selain
sehingga ketika costumer yang akan melakukan
menampil kan produk tersebut dalam bentuk
kesepakatan dapat membaca dan memahami isi
gambar, juga ada deskripsi penjelasan terhadap
dari kontrak atau perjanjian tersebut apakah benar
produk yang ditawarkan mengenai informasi,
dan tidak menyimpang dari kaedah yang ada atau
spesifikasi,
tersebut.
tidak. Suatu sebab yang halal, berarti perjanjian
Sesuatu hal tertentu dalam hal ini yaitu adanya
termaksud harus dilakukan berdasarkan itikad baik
suatu benda yang dijadikan obyek dalam suatu
dari
perjanjian, jika dihubungkan dengan apa yang ada
diperjanjikan
dalam e-commerce yang menyediakan berbagai
menyimpang dari kaedah-kaedah yang ada.
macam benda atau produk yang ditawarkan dan
Pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi: “Suatu
costomer bebas memilih terhadap salah satu atau
perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat
diantaranya
beberapa
yaitu
pembuatan
harga
jenis
suatu
dari
benda
webstore.
produk
atau
produk
pihak
merchant
terhadap
tidak
bertentangan
barang
yang
atau
tidak
yang 15
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume:10, Nomor:1, Juni 2016, ISSN 1978-726X karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang,
sebagainya. Kesusilaan merupakan norma yang
tidak mempunyai kekuatan”
hidup dalam lingkungan masyarakat. Norma
Sebab dalam hal ini adalah tujuan dibuatnya
termasuk hukum tidak tertulis yang didalamnya
sebuah perjanjian. Tujuan dari perjanjian berarti isi
berisi perbuatan-perbuatan yang patut dilakukan
perjanjian itu sendiri yang dibuat oleh kedua belah
dan
pihak, sedangkan isi perjanjian adalah yang
Sehingga segala perjanjian atau kontrak yang
dinyatakan tegas oleh kedua belah pihak mengenai
dibuat haruslah memenuhi norma kesusilaan,
hak
dari
pelanggaran atas norma ini adalah sanksi sosial
hubungan hukum (perjanjian) yang dibuat oleh
dari masyarakat mengingat kesusilaan adalah
kedua
hukum tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat.
dan
kewajiban
belah
yang
pihak
ditimbulkan
tersebut.
Kemudian
perbuatan
yang
tidak
patut
dilakukan.
ditambahkan dalam Pasal 1336 KUHPerdata yang
(Shohib,2016)
berbunyi: “jika tidak dinyatakan sesuatu sebab,
2. Pemenuhan Terhadap Asas-Asas Hukum
tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun jika
Perjanjian,
suatu sebab yang lain, daripada yang dinyatakan
ditinjau dengan Hukum Perjanjian di Indonesia
persetujuan namun demikian adalah sah”.
yang bersumber pada KUHPerdata adalah sah
Pasal 1336 KUHPerdata menegaskan bahwa
karena telah memenuhi syarat yang diharuskan
adanya kausa itu menunjukkan adanya kejadian
baik syarat obyektif maupun syarat subyektif,
yang menyebabkan terjadinya suatu utang, begitu
maka sebagaimana halnya kontrak pada umumnya
pula walaupun tidak dinyatakan suatu sebab, maka
(konvensional) kontrak dalam e-commerce secara
perjanjian itu adalah sah. Sebab yang halal adalah
tidak langsung haruslah memenuhi berbagai asas-
mutlak untuk dipenuhi dalam mengadakan suatu
asas kontrak dalam KUH Perdata. Pemenuhan
perjanjian, pembuatan perjanjian tersebut haruslah
tersebut dapat dilihat dalam penjelasan sebagai
didasari dengan itikad baik untuk mengadakan
berikut: a. Asas Kebebasan Berkontrak Hukum
suatu pejanjian atau kontrak, dalam Pasal 1337
Perdata yang berlaku di Indonesia mengakui
KUHPerdata
sebab
adanya kebebasan berkontrak, hal ini dapat
oleh
disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1)
dengan
KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua
kesusilaan baik, atau ketertiban umum”. Penjelasan
kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku
dari suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-
sebagai
undang dalam hukum positif adalah jika dalam
membuatnya. Sumber dari kebebasan berkontrak
undang-undang tidak memperbolehkan adanya
adalah
perbuatan
maka
merupakan titik tolaknya adalah kepentingan
perbuatan itu akan mendapatkan sanksi yang tegas,
individu pula. Dengan demikian, dapat dipahami
sebagai contoh adalah tindak kejahatan seperti
bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya
jual-beli narkoba, jual-beli barang curian, dan lain
kebebasan untuk berkontrak.
adalah
disebutkan
terlarang
undangundang,
itu
atau
dan
bahwa:“suatu
apabila
dilarang
bertentangan
apabila
dilanggar
Kontrak
dalam
undang-undang
kebebasan
e-commerce
bagi
individu,
mereka
sehingga
jika
yang
yang
16
Muslim, Kajian Tentang Aspek Hukum Bisnis, Hal :10-24 Kontrak
yang
terjadi
kebebasan
berkontrak
merupakan suatu bentuk kesepakatan antara kedua
berhubungan
dengan
belah pihak terhadap suatu perjanjian yang telah
kebebasan menen tukan “apa” dan “dengan siapa”
ada, dimana kesepakatan terhadap kontrak tersebut
perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang diperbuat
menimbulkan keterikatan antar para pihaknya yang
sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata ini
dalam hal ini antara merchant dan customer.
mempunyai kekuatan mengikat, sehingga dengan
Sehingga
asas
adanya asas kebebasan berkontrak serta sifat
dalam
terbuka dari Buku III KUHPerdata, maka para
dengan
kebebasan
hal
berkontrak
dalam
tersebut, sangat
e-commerce
maka
tampak
(contractvrijheid)
isi
perjanjian,
yaitu
kontrak e-commerce.
pihak dalam e-commerce bebas untuk menentukan
Kontrak dalam e-commerce merupakan suatu hasil
isi dari kontrak yang disepakati yang pada
dari kesepakatan antara para pihak yang terlibat
akhirnya akan mengikat bagi kedua belah pihak.
didalamnya,
b. Asas Konsensualisme (persesuaian kehendak)
kontrak
meskipun
tersebut
dalam
bukanlah
kenyataannya hasil
Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 dan
negosiasi yang berimbang antara kedua belah
Pasal 1338 Kitab Hukum Undang-Undang Hukum
pihak, namun suatu bentuk kontrak yang dapat
Perdata, dalam Pasal 1338 KUHPerdata ditemukan
dikategorikan
istilah “semua” yang menunjukan bahwa setiap
sebagai
merupakan
kontrak
baku
dimana
kontrak telah ada sebelum ada suatu kesepakatan,
orang
yang mana pihak salah satu pihak menyodorkan
keinginannya (will), yang dirasanya baik untuk
kepada pihak yang lainnya yang kemudian pihak
menciptakan
yang lain cukup menyetujui kontrak tersebut,
perjanjian itu terjadi atau ada sejak terjadinya kata
sehingga berlakunya asas konsensualisme menurut
sepakat antara para pihak, dapat diartikan bahwa
hukum
tapkan
perjanjian tersebut sah dan mempunyai akibat
adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat
hukum sejak terjadinya kesepakatan antara para
dari salah satu pihak yang membuat perjanjian.
pihak
Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat
dimaksudkan.
dibatalkan. Seseorang tidak dapat dipaksa untuk
menyebutkan kata sepakat merupakan salah satu
memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan
syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga antara
dengan paksa adalah Contradictio interminis.
para pihak haruslah sepakat melakukan suatu
Adanya
perjanjian.
perjianjian
paksaan
Indonesia
menunjukkan
meman
tidak
adanya
diberi
kesempatan
perjanjian.
mengenai
isi
menyatakan
Konsensual
dari
Pasal
perjanjian
1320
suatu
artinya
yang
KUHPerdata
sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain
Kesepakatan
adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu
menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak
untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang
dan kewajiban antara para pihak, kata sepakat ini
dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada
dapat terjadi secara lisan saja, sehingga dapat
perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan
disimpulkan bahwa dengan kesepakatan secara
tidak terlaksana (take it or leave it). Asas
lisan
maka
dalam
untuk
perbuatan
perjanjian
tersebut
diakui
akan
oleh 17
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume:10, Nomor:1, Juni 2016, ISSN 1978-726X KUHPerdata dan dapat dituangkan dalam bentuk
yang tidak terkait dalam perjanjian tersebut,
tulisan baik berupa akta atau perjanjian tertulis
dengan adanya perjanjian yang telah disepakati
sesuai yang dikehendaki oleh para pihak yang
maka tidak ada alasan para pihak untuk tidak
dapat dijadikan sebagai alat bukti.
melakukan prestasi. Jika salah satu pihak atau
Dalam e-commerce kontrak yang terjadi
kedua belah pihak tidak melakukan kewajibannya,
antara merchant dengan customer bukan hanya
maka dapat menimbulkan kerugian di pihak lain
sekedar kontrak yang diucapkan secara lisan,
dan hal tersebut disebut wanprestasi. Pihak yang
namun suatu kontrak yang tertulis, dimana kontrak
dirugikan dalam wanprestasi dapat menuntut ganti
tertulis dalam e-commerce tidak seperti kontrak
kerugian atas tidak terlaksana prestasi. Kontrak e-
konvensioanal
kertas,
commerce terjadi karena adanya kesepakatan
melainkan suatu bentuk tertulis yang menggunakan
antara merchant dengan customer mengenai apa
data digital atau digital message atau kontrak
yang disepakati, yang berarti bahwakesepakatan
paperless,
untuk
tersebut akan menimbulkan kewajiban hukum
mengikatkan diri dari para pihak ditimbulkan
yang tidak bisa dielakkan oleh para pihak.
karena adanya persamaan kehendak, kontrak dalam
Kewajiban tersebut mengikat para pihak untuk
e-commerce terjadi ketika merchant menyodor kan
melakukan prestasinya, dengan adanya kontrak
form yang berisi mengenai kontrak dan customer
yang telah disepakati oleh pihak customer dengan
melakukan
kontrak
pihak merchant maka kontrak tersebut mengikat
tersebut dengan memberikan check atau menekan
bagi kedua belah pihak, dan berlaku sebagai
tombol accept sebagai tanda persetujuan. Sehingga
undang-undang bagi keduanya.
hal tersebut menunjuk kan adanya persamaan
f. Asas Kepastian Hukum Perjanjian sebagai figur
kehendak antara merchant dengan customer.
hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini
e. Asas Kekuatan Mengikat (Asas Pucta Sunt
terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu
Servanda) Terikatnya para pihak pada perjanjian
yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.
itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang
Kepastian hukum merupakan konsekuensi dari
diperjanjikan, akan tetapi juga beberapa unsur lain
adanya asas yang lain. Adanya asas Pucta Sunt
sepanjang
dan
Servanda dimana akan menciptakan kekuatan
kepatutan serta moral. Asas Kekuatan Mengikat
mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian
(Asas Pucta Sunt Servanda) dapat ditemukan di
yang melakukan perbuatan hukum berdasarkan
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yaitu:
atas KUHPerdata, maka perjanjian yang mereka
“setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku
buat akan menjadi undang-undang bagi kedua
sebagai
yang
belah pihak. Mengenai masalah kepastian hukum,
membuatnya”. Isi pasal tersebut dapat menjelaskan
pihak Merchant telah menegaskan pada Your User
bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak
Agreement bagian Resolution of Disputes bahwa
yang membuat perjanjian saja bukan pihak lain
untuk penyelesaian apabila terjadi sengketa di
yang
yang
menggunakan
mana
persetujuan
dikehendaki
undang-undang
kehendak
terhadap
oleh
bagi
isi
kebiasaan
mereka
18
Muslim, Kajian Tentang Aspek Hukum Bisnis, Hal :10-24 kemudian hari dapat ditempuh dengan cara yaitu,
penjualnya yang kemudian dapat menimbulkan
Pertama, Law and Forum for Disputes, dimana jika
berbagai
mengguna kan cara ini maka penyelesaian
Berikut akan dijelaskankan berbagai permasa lahan
sengketa menggunakan hukum negara bagian
yang penting seputar transaksi e-commerce dan
Califor nia, Amerika Serikat. Kedua, Arbitration
pengaturan
Option, jika dengan pilihan ini maka penyelesaian
tersebut sebagai berikut (Onno,2000).
sengketa menggunakan jalur arbitrase (alternative
1. Privasi
dispute resolution), dengan adanya pilihan hukum
Pengertian privasi tidak sama dengan kerahasiaan
ini tentu saja memberikan kepastian hukum
(Confidentiality), privasi merupakan konsep yang
terhadap para pihak dalam e-commerce
lebih luas dari sekedar kerahasiaan yang meliputi
g. Asas Keseimbangan Asas ini menghendaki
hak untuk bebas dari gangguan, hak untuk tetap
kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan
mandiri, hak untuk dibiarkan sendiri, hak untuk
perjanjian
kewajiban
mengontrol peredaran dari informasi tentang
masingmasing untuk memperoleh hak sebagai
seseorang dan dalam hal apa saja informasi
konsekuensinya. Pihak pertama akan melakukan
tersebut harus diperoleh dan digunakan. Pada
prestasi untuk pihak kedua, dan pihak pertama
umumnya ada tiga aspek dari privasi, yaitu privasi
akan mendapatkan hak dari pihak kedua, demikian
mengenai pribadi seseorang, privasi dari data
sebaliknya. Dalam e-commerce pihak customer
seseorang dan privasi atas komunikasi seseorang.
diharuskan
yang
Permasalahan yang muncul dalam transaksi e-
disyaratkan oleh pihak merchant, ketika hal
commerce adalah pelanggaran terhadap privasi dari
tersebut telah dilaksankan maka pihak merchant
data tentang seseorang atau dengan kata lain
pun akan melaksanakan kewajibannya melayani
disebut data pribadi, pelanggaran ini biasanya
keinginan customer sepanjang sesuai dengan apa
dalam bentuk penyalahgunaan informasi-informasi
yang disyaratkan, hal ini tentu saja menunjukan
yang dikumpulkan atas anggota-anggota suatu
adanya keseimbangan.
organisasi/lembaga atau atas pelanggan-pelanggan
yaitu
melaksanakan
memenuhi
2.1.Perlindungan
Hukum
persyaratan
Bagi
Konsumen
Dalam Transaksi E-Commerce Konsumen dalam transaksi e-commerce
permasalahan.
permasalahannya.
dari
Permasalahan
suatu
Undang-Undang Elektronik
perusahaan.
Informasi
(UUITE)
dan
sudah
Transaksi memberikan
memiliki resiko yang lebih besar daripada penjual
perlindungan terhadap data pribadi seseorang, hal
atau merchant-nya. Atau dengan kata lain hak-hak
ini diatur dalam pasal 26 disebutkan bahwa:
konsumen dalam transaksi e-commerce lebih
1
Kecuali
ditentukan
lain
oleh
penggunaan
Peraturan
rentan untuk dilanggar. Hal ini disebabkan karena
Perundang-undangan,
setiap
karakteristik dari transaksi e-commerce itu sendiri,
informasi melalui media elektronik yang
yakni dalam transaksi e-commerce tidak terjadi
menyangkut data pribadi seseorang harus
pertemuan secara fisik antara konsumen dengan 19
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume:10, Nomor:1, Juni 2016, ISSN 1978-726X dilakukan
atas
persetujuan
Orang
yang
bersangkutan. 2
Setiap
Orang
pemeriksaan dan pembuktian identitas pengguna dan pelanggan atau dengan kata lain CA bertugas
yang
dilanggar
haknya
untuk memastikan dan menjamin kebenaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
keberadaan pengguna dan pelanggan sehingga
mengajukan gugatan atas kerugian yang
terjamin otentisitasnya. Yang dimaksud dengan
ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
pengguna dan pelanggan adalah para pihak yang
Cakupan dari pengertian data pribadi yang
terlibat dalam transaksi e-commerce.
dianut oleh Pasal 26 ayat 1 dapat ditemui dalam penjelasannya, yakni:
merupakan hubungan hukum yang dilakukan
a. Hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
tanpa tindakan memata-matai.
dan
komunikasi yang berdasarkan jaringan dan jasa tekomunikasi. Hubungan hukum yang terjadi
c. Hak untuk mengawasi akses informasi tentang pribadi
dengan memadukan jaringan (network) dari sistem yang informasi berbasis computer dengan sistem
b.Hak untuk berkomunkasi dengan orang lain
kehidupan
Transaksi jual beli secara elektronik
data
dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak
seseorang.
hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen
Perlindungan hukum terhadap data pribadi
saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak dibawah
oleh Pasal 26 UUITE sudah cukup memadai,
ini:
selain karena cakupan pengertian data pribadi
1. Business to business, merupakan transaksi yang
yang dianut cukup luas, juga memberikan hak
terjadi antar perusahaan dalam hal ini, baik
mengajukan gugatan kepada orang yang
pembeli
dirugikan atas penggunaan data pribadi orang
perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya
yang bersangkutan (UU ITE Pasal 26 ayat 2).
transaksi ini dilakukan karena mereka telah
maupun
penjual
adalah
sebuah
2. Otensitas Subyek Hukum Otensitas sama artinya
saling mengetahui satu sama lain dan transaksi
dengan autentik, autentik menurut Kamus
jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin
Umum
kerja sama antara perusahaan itu.
Bahasa
Indonesia
artinya
dapat
dipercaya, asli atau sah. Masalah otensitas para
2. Costumer to costumer, merupakan transaksi jual
subyek hukum dalam transaksi e-commerce
beli yang terjadi antar individu dengan
sangat penting karena menyangkut keabsahan
individu yang akan saling menjual barang.
perjanjian yang dibuat melalui e-commerce. Pasal 1 angka 11 lembaga independen
3. Custumer to business, merupakan transaksi jual beli yang terjadi antar individu sebagai penjual
yang dibentuk oleh profesional yang diakui,
dengan
disahkan dan diawasi oleh pemerintah dengan
pembelinya.
kewenangan
mengaudit
dan
mengeluarkan
4.
sebuah
Consumer
perusahaan
To
Consumer
sebagai
(C2C),
sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik.
merupakan transaksi dimana konsumen menjual
Salah satu tugas CA adalah melakukan verifikasi,
produk secara langsung kepada konsumen lainnya. 20
Muslim, Kajian Tentang Aspek Hukum Bisnis, Hal :10-24 Dan juga seorang individu yang mengiklankan
berhubungan. Penawaran melalui Internet terjadi
produk barang atau jasa, pengetahuan, maupun
apabila pihak lain yang mengunakan media
keahliannya disalah satu situs lelang.
Internet memasuki situs milik penjual atau pelaku
5. Costumer to goverment, merupakan
usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu
transaksi jual beli yang dilakukan antar individu
apabila seseorang tidak menggunakan media
dengan pemerintah, misalnya, dalam pembayaran
Internet dan memasuki situs milik pelaku usaha
pajak.(Yahya,1986).
yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat
Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat
dikatakan ada penawaran. Dengan demikian,
terlibat dalam satu transaksi jual beli secara
penawaran melalui media Internet hanya dapat
elektronik, tidak hanya antara individu dengan
terjadi apabila seseorang membuka situs yang
individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan,
menampikan sebuah tawaran melalui internet
perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara
tersebut.
individu dengan pemerintah, dengan syarat bahwa para
pihak
termasuk
secara
perdata
telah
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran
yang
terjadi.
Apabila
penawaran
memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan
dilakukan melalui e-mail address, maka penerima
suatu perbuatan hukum dalam hal ini hubungan
dilakukan melaluie-m ail, karena penawaran hanya
hukum jual beli.
ditujukan sebuahe-m ail tersebut yang ditujukan
Pada dasarnya proses transaksi jual beli
untuk seluruh rakyat yang membukawebsite yang
secara elektronik tidak jauh berbeda dengan jual
berisikan penawaran atas suatu barang yang
beli biasa, sebagai berikut:
ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap
1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual
orang yang berminat untuk membeli barang yang
atau pelaku usaha melalui webs ite pada Internet.
ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan
Penjual atau pelaku usaha menyediakanstrorefront
penjual atau pelaku usaha yang menawarkan
yang berisi catalog produk dan pelayanan yang
barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara
akan diberikan. Masyarakat yang memasuki
elektronik khususnya melalui website, biasanya
website pelaku usaha tersebut dapat melihat barang
calon pembeli akan memilih barang tertentu yang
yang
satu
ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha dan jika
keuntungan jual beli melalui took online ini adalah
calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk
bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan
membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka
dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu.
barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai
Penawaran
biasanya
calon pembeli/konsumen merasa yakin akan
ditawarkan,
pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan
ditawarkan
menampikan
dalam
oleh
penjual.
sebuahwebsite
barang-barang
yang
Salah
harga, nilairating ataupoll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang
termasuk
menu
produk
lain
yang
memasuki tahap pembayaran. 3. Pembayaran dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui 21
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume:10, Nomor:1, Juni 2016, ISSN 1978-726X fasilitas Internet namun tetap bertumpu pada
barang yang dijadikan objek perjanjian dikirimkan
sistem keuangan nasional, yang mengacu pada
oleh penjual kepada pembeli dengan biaya
sistem
pengiriman sebagaimana telah diperjanjikan antar
keuangan
lokal.
Klasifikasi
cara
pembayaran adalah sebagai berikut: a.
Transaksi
model
ATM,
penjual dan pembeli. Berdasarkan proses transaksi sebagai
secara elektronik yang telah diuraikan di atas yang
transaksi yang hanya melibatkan intitusi finansial
telah menggambarkan bahwa ternyata jual beli
dan pemegang account yang akan melakukan
tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional,
pengambilan atau deposit uangnya dari account
dimana antara penjual dengan pembeli saling
masing-masing.
bertemu secara lansung, namun dapat juga hanya
b. Pembayaran dua pihak tanpa perantara,
melalui media Internet, sehingga orang yang saling
yang dapat dilakukan langsung antar kedua pihak
berjauhan atau berada pada lokasi yang berbeda
tanpa perantaraan mengunakan uang nasionalnya.
tetap dapat melakukan transaksi jual beli tanpa
c. Pembayaran dengan perantaraan pihak
harus bersusah payah untuk saling bertemu secara
ketiga, umumnya merupakan proses pembayaran
langsung, sehingga meningkatkan efektifitas dan
yang menyangkut debet, kredit ataupun cek masuk.
efisiensi waktu serta biaya baik bagi pihak penjual
Metode pembayaran yang dapat digunakan antara
maupun pembeli.
lain: sistem pembayaran melalui kartu kreditonline
Pasal 15 Undang-Undang Informasi dan
serta sistem pembayaran check in line. Apabila
Transaksi elektronik (UUITE) menjelaskan bahwa
kedudukan penjual dengan pembeli berbeda, maka
sistem penyelenggaraan informasi dan transaksi
pembayaran dapat dilakukan melalui cash account
elektronik harus dilakukan secara aman, andal dan
to account atau pengalihan dari rekening pembeli
dapat
pada rekening penjual.(Mariam,1983).
penyelenggaraan sistem elektronik bertanggung
Berdasarkan
kemajuan
beroperasi
sebagaimana
mestinya.
teknologi,
jawab atas sistem yang diselenggarakannya. Pasal
pembayaran dapat dilakukan melalui kartu kredit
16 UUITE menjelaskan bahwa sepanjang tidak
pada formulir yang disediakan oleh penjual dalam
ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri,
penawarannya. Pembayaran dalam transaksi jual
setiap penyelenggaraan system elektronik wajib
beli secara elektronik ini sulit untuk dilakukan
mengoperasikan
secara langsung, karena adanya perbedaan lokasi
minimum, yang harus dapat dilakukan oleh
antar penjual dengan pembeli, dimungkinkan untuk
penyelenggara sistem elektronik adalah:
dilakukan. 4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang telah ditawarkan oleh penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas
sistem
elektronik
secara
1. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik yang telah berlangsung; 2.
Dapat
melindungi
otentifikasi,
integritas, rahasia, ketersediaan, dan akses dari
penerimaan barang termaksud. Pada kenyataannya 22
Muslim, Kajian Tentang Aspek Hukum Bisnis, Hal :10-24 informasi
elektronik
dalam
penyelenggaraan
sistem elektronik tersebut; 3.
bertanggung jawab atas segala kerugian dan dengan
konsekuensi hukum yang timbul. Artinya setiap
prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan
orang bertanggung jawab atas segala kerugian
sistem elektronik tersebut;
yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan
4.
Dapat
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
beroperasi
Dilengkapi
dengan
sesuai
prosedur
atau
petunjuk dengan bahasa, informasi, atau simbol
terhadap pemberian pengamanan atas tanda tangan elektronik tersebut.
yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan
penyelenggaraan
sistem
elektronik
tersebut; dan
3. Simpulan dan Saran 3.1.Simpulan
5. Memiliki fitur untuk menjaga kebaruan,
Berdasarkan
paran
diatas,
dapat
kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau
disimpulkan:
petunjuk
1. Kontrak dalam perdagangan melalui internet (e-
tersebut
secara
berkelanjutan
(Halim,2005).
commerce) belum diatur di dalam Buku III
Dalam Pasal 9 UUITE dijelaskan bahwa
KUHPerdata,
pengaturan
terhadap
kontrak
pelaku usaha yang menawarkan produk melalui
perjanjian dala e-commerce dapat digunakan
sistem elekronik harus menyediakan informasi
aturan
yang dilengkap dan benar berkaitan dengan syarat
kecakapan
kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.
dimana suatu syarat meskipun tidak terpenuhi
Dalam Pasal 10 ayat (1) UUITE dijelaskan bahwa
dalam perjanjian tidak menyebabkan perjanjian
setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan
atau kontrak menjadi tidak sah, namun perjanjian
Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh
atau
lembaga Sertifikasi keandalan. Dalam Pasal 10
pembatalan. Selain itu kontrak dalam e-commerce
ayat
“ketentuan
juga telah memenuhi asas-asas dalam perjanjian
Sertifikasi
sehingga dengan adanya pemenuhan terhadap
keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
syarat sahnya perjanjian menurut KUHPerdata dan
diatur dengan Peraturan pemerintah. Terkait
asas-asas perjanjian maka Kontrak dalam e-
dengan tanggung jawab seseorang mengenai tanda
commerce adalah sah dan dapat dikenakan aturan
tangan elektronik maka dalam Pasal 12 ayat (1)
KUHPerdata sebagai pengaturnya.
UU ITE disebutkan bahwa “setiap orang yang
2.
terlibat
elektronik
(UUPK) dan Undang-Undang Informasi dan
berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda
Transaksi Elektronik (UUITE) telah mampu
tangan elektronik yang digunakannya”.
memberikan perlindungan hukum yang memadai
(2)
mengenai
UUITE
menyebutkan
pembentukan
dalam
tanda
Lembaga
tangan
yang
berlaku
termasuk
kontrak
secara dalam
tersebut
Undang-Undang
umum. syarat
dapat
Perlindungan
Syarat
subyektif
dimintakan
Konsumen
Pasal 12 ayat (3) UUITE juga menjelaskan
bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui
bahwa “setiap orang yang melakukan pelanggaran
e-commerce, perlindungan hukum tersebut terlihat 23
adbis Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume:10, Nomor:1, Juni 2016, ISSN 1978-726X dalam ketentuan-ketentuan UUPK dan UUITE
3.
dimana kedua peraturan tersebut telah mengatur
melakukan transaksi dalam e-commerce serta
mengenai penggunaan data pribadi konsumen,
memeperhatikan keamanan yang kelak dapat
syarat
dijadikan sebagai alat bukti.
sahnya
suatu
transaksi
e-commerce,
Konsumen
diharapkan
berhati-hati
dalam
penggunaan CA (Certification Authority), dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku
usaha
dalam
memasarkan
dan
memproduksi barang dan jasa yang dapat dijadikan acuan bagi obyek dalam transaksi e-commerce. Walaupun UUPK memiliki kelemahan yaitu hanya menjangkau pelaku usaha yang berkedudukan di Indonesia saja, namun kelemahan ini sudah ditutupi oleh UUITE dan berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya. 3.2. Saran Saran yang dapat disampaikan adalah: 1. Lembaga yang berwenang membentuk undangundang hendaknya memperhatikan kebiasaan yang terjadi pada kontrak dalam dunia maya, yaitu mengenai batas umur kedewasaan untuk dapat melakukan transaksi bisnis dalam ecommerce. 2. Pelaku usaha atau merchant perlu meningkatan keamanan webstore yang dimiliki termasuk juga keamanan digunakan
terhadap sebagai
jaringan
internet
antisipasi
yang
terhadap
meningkatnya transaksi e-commerce serta terhadap ancaman kejahatan yang mengancam e-commerce itu sendiri.
4. Daftar Rujukan Muhammad Abdulkadir. 1986. Hukum Perjanjian. Penerbit Alumni. Bandung. Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E- Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Sistem Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta M. Yahya Harahap, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Penerbit Alumni, Bandung. Mariam Darus Badrulzaman, 1983, Hukum Perdata Buku III dengan Penjelasan, Penerbit Alumni, Bandung. Sutan Remy Sjahdeini 2001, Kompilasi Hukum Perikatan, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Munir Fuady, 1999, Hukum Kontrak Dari Sudut Hukum Bisnis, PTCitra Aditya Bakti, Bandung Onno W. Purbo, 2000, Mengenal E-Commerce, PT Elek Media Komputindo, Jakarta. Rowzkoski. M.E. 1989. Busines Law, Case and Policy. Edisi II. Illnois:Scott Foresman and Company Subekti. 2002. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Intermasa, Jakarta. Shohib. Muslim. 2016. Aspek Hukum Dalam Bisnis. Aditya Media Publishing;Malang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetbook). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. .
24
