JURNAL YURE HUMANO DITERBITKAN OLEH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MPU TANTULAR JAKARTA Volume 2, Juli – Desember 2009
DAFTAR ISI
Daftar isi..........................................................................................................................
i
Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Dan Kaitannya Dengan Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Purbandari ....................................................................................................................
1
Hubungan Hukum Antara Pemegang Hak Pengelolaan Dengan Pihak Ketiga Paulus Subandi ............................................................................................................
24
Hak Anak Atas Identitas Dan Kriteria Anak Sah Menurut Hukum Mandus Marpaung ........................................................................................................
42
Wewenang Jaksa Agung Melakukan Pencegahan Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Lina Sutadi .....................................................................................................................
56
Pemberantasan Perdagangan Orang Hotman Sitorus ..............................................................................................................
72
FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH DAN KAITANNYA DENGAN PEMBEBASAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN Purbandari Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular
ABSTRACT Social function of land rights is one of the principle of land law that provided for in Article 6 of the BAL states that "all rights to the land has a social function". Not just any property that has a social function, but all rights to the land referred to in Article 16 BAL has a social function. Therefore, although holders of land rights is authorized to use and utilize his property, but with the social function of land rights, it is not justified that the land is used (or not used) solely for their personal use. So if the public interest to the construction of wills took land rights, the holders of land rights should be let go or give up rights to land with the provision of adequate compensation, through the mechanism of release of land rights. For his research and writing is made and prepared by the method of juridical normative research that uses qualitative analysis of data derived from primary legal materials and secondary legal materials relating to the social function of land rights associated.
sendiri (Maria S.W. Sumardjono dan
PENDAHULUAN Dalam
kehidupan
sehari-hari,
Martin Samosir, 2000 : 60-61).
seseorang senantiasa memanfaatkan tanah, seperti
berjalan,
lain
dalam Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa
sebagainya. Hal-hal tersebut bisa dilakukan
“semua hak atas tanah mempunyai fungsi
walaupun seseorang itu sama sekali tidak
sosial”. Bukan hanya hak milik saja yang
memegang hak atas sebidang tanah dan
mempunyai fungsi sosial, tetapi semua hak
tidak mengeluarkan biaya apapun untuk
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam
kegiatan tersebut dan tidak pernah dipungut
Pasal 16 UUPA memiliki fungsi sosial.
biaya jika melintasi pekarangan orang lain,
Dalam Pasal 6 UUPA tersebut dimuat suatu
atau berjalan di kampung orang lain.
pernyataan penting mengenai hak-hak atas
Pemakaian tanah seperti itu dapat terjadi
tanah yang merumuskan secara singkat sifat
karena adanya asas ”fungsi sosial hak atas
kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak
tanah”. Fungsi sosial
hak atas tanah
atas tanah menurut konsepsi mendasar
setiap hak atas tanah dapat
hukum tanah nasional. Sifat kebersamaan
maksudnya dimanfaatkan
oleh
bepergian
orang
dan
Fungsi sosial hak atas tanah diatur
lain
kalau
atau kemasyarakatan tersebut ada pada
dibutuhkan, bukan hanya oleh pemiliknya
setiap hak atas tanah, karena secara 1
langsung ataupun tidak langsung bersumber
undang
pada hak bangsa yang
sementara sebagai yang disebutkan dalam
merupakan hak
bersama. Hak atas tanah adalah hak yang
serta
hak-hak
yang
sifatnya
Pasal 53.
diterima oleh perseorangan atau badan
Berdasarkan
ketentuan
tersebut,
hukum selaku pemegang kuasa atas tanah”
walaupun pemegang hak atas tanah dapat
(Hasan Wargakesumah : 67). Hak atas
mempunyai
tanah tersebut meliputi hak absolut dan hak
menggunakan dan memanfaatkan tanah
relatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat
miliknya, namun dengan fungsi sosial hak
(1) dan (2) UUPA
atas tanah, maka tidaklah dibenarkan bahwa
yang menyatakan,
kewenangan
itu
digunakan
untuk
sebagai berikut :
tanahnya
(atau
tidak
1. Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai dimaksud dalam Pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badanbadan hukum. 2. Hak-hak atas tanah yang dimaksuk dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang bersangkutan berhuhungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undangundang ini dan peraturan-peraturan buku yang lebih tinggi.
digunakan) semata-mata untuk kepentingan
Menurut Pasal 16 Undang Undang
dengan memberi ganti kerugian yang layak
tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok
menurut cara yang diatur dalam Undang-
Agraria (selanjutnya disebut UUPA), hak-
undang.“ Lebih lanjut Penjelasan Pasal 18
hak atas tanah tersebut adalah : 1) Hak
UUPA tersebut menyebutkan bahwa pasal
Milik; b) Hak Guna Usaha; c) Hak Guna
ini
Bangunan; d) Hak Pakai; e) Hak Sewa; f)
mengenai hak-hak atas tanah. Pencabutan
Hak Membuka Tanah; g) Hak Memungut
hak atas tanah dimungkinkan tetapi diikat
Hasil Hutan; dan h) Hak-hak lain yang
dengan syarat-syarat, yaitu harus disertai
tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di
dengan ganti kerugian yang layak.
pribadinya, apalagi kalau itu merugikan masyarakat.
Fungsi
sosial
atas
tanah
menentukan bahwa dalam menggunakan hak atas tanah harus mengedepankan kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara termasuk kepentingan bersama
dari
kepentingannya ketentuan
Pasal
rakyat sendiri 18
daripada sebagaimana
UUPA
yang
menyebutkan bahwa, “untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama bagi rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut
atas yang akan ditetapkan dengan undang2
merupakan
jaminan
bagi
rakyat
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apabila
kepentingan
umum
dengan tanah/pemegang hak atas tanah
guna
yang
tanahnya
akan
diambil
pembangunan menghendakinya diambilnya
keperluan
hak atas tanah, maka pemegang hak atas
dengan pihak penguasa yang bertugas untuk
tanah
melakukan/meminta
harus
menyerahkan
melepaskannya
hak
atas
pembangunan
dilakukannya
dengan
pembebasan tanah yang dimaksud, baik
pemberian ganti kerugian yang layak
yang menyangkut status hak, besar dan
melalui mekanisme pembebasan hak atas
bentuknya
tanah. Pemberian ganti kerugian tersebut
pelaksanaan teknis lainnya. Dengan kondisi
dimaksudkan
yang demikian, tak jarang fungsi sosial
agar
tanah
atau
proyek-proyek
untuk
antara
kepentingan
ganti
kerugian
perorangan dan kepentingan masyarakat
tersebut
akan terjadi keseimbangan.
dimana seringkali timbul
Pencabutan hak atas tanah atas dasar kepentingan umum seringkali pemerintah untuk
memiliki
ataupun
konsekuensi
logis,
permasalahan.
Oleh karenanya pemerintah harus dapat
dilakukan
menjalankan fungsinya dengan baik dan
memenuhi kebutuhan
benar,
yaitu
tidak
hanya
harus
akan tanah untuk pembangunan, yang
mengindahkan prinsip-prinsip hukum akan
dikenal dengan istilah pembebasan tanah,
tetapi
yang dilakukan dalam kaitannya dengan
kesejahteraan sosial, azas ketertiban dan
pengadaan tanah. Pembebasan tanah dapat
azas kemanusiaan agar masalah pertanahan
diartikan dengan,
tersebut
melepaskan hubungan
juga
tidak
menjadi
mengganggu
stabilitas
keresahan
hak/menguasai
masyarakat. Untuk itu
dengan
cara
memperhatikan
berkembang
hukum yang semula diantara pemegang tanah
yang
harus
perlu dilakukan
memberikan ganti rugi (Dwi Fratmawati,
penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana
2006 : 39).
fungsi sosial hak atas tanah itu serta sejauh
Pembebasan dimungkinkan pemerintah
tanah
yang
mana peranan pemerintah atas tanah dalam
dilakukan
oleh
rangka melaksanakan pembangunan terkait
mengingat tanah memiliki
dengan proses pembebasan tanah termasuk
untuk
fungsi sosial. Namun dalam banyak hal pembebasan
tanah
atau
ketentuan ganti kerugiannya.
pengambilan/
Tujuan penelitian dan penulisan ini
penggusuran tanah-tanah penduduk selalu
adalah untuk membahas secara teoritis
menimbulkan “ekses” yang mempunyai
mengenai fungsi sosial hak atas tanah dan
dampak cukup besar terhadap stabilitas
benturannya dalam proses pembebasan
masyarakat, dimana
seringkali timbul
tanah untuk kepentingan pembangunan.
adanya ketidaksepakatan antara pemilik
Sehingga secara khusus penulisan ini 3
bertujuan untuk mengetahui, menganalisa
PEMBAHASAN
dan
1.
menggambarkan
sosial
hak
atas
mengetahui,
mengenai
tanah,
fungsi
dan
Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah
untuk
menganalisa
Sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (3)
dan
UUD 1945
jo Pasal 2 ayat (3) UUPA,
menggambarkan mengenai mana peranan
“seluruh bumi, air, ruang angkasa dan
pemerintah
rangka
kekayaan yang terkandung di dalamnya
melaksanakan pembangunan terkait dengan
adalah hak Bangsa Indonesia”. Sehingga
proses pembebasan tanah.
semua tanah yang ada di wilayah Indonesia
atas
tanah
dalam
Penelitian dan tulisan ini dibuat dan
adalah kepunyaan rakyat Indonesia secara
disusun dengan metode penelitian yuridis
bersama yang disebut “tanah bersama”
normatif
yang
yang
menggunakan
analisis
untuk tingkatan tertinggi dikuasai
kualitatif, yaitu dengan melakukan studi
oleh Negara, dimana Bangsa dan Negara
kepustakaan untuk mengkaji kualitas dan
bertindak sebagai pemilik tanah (Penjelasan
penetapan suatu aturan atau norma hukum
Umum II UUPA) (Boedi Harsono, 2003 :
yang diambil dari bahan hukum primer
269, 270).
berupa peraturan perundang-undangan yang
Terhadap
“tanah
bersama”,
para
berlaku sehubungan dengan fungsi sosial
warga Negara juga diberikan kesempatan/
hak atas tanah dan peranan pemerintah
kemungkinan
dalam proses pembebasan tanah untuk
menghaki atas bagian tanah bersama untuk
kepentingan pembangunan, dan bahan-
memenuhi
bahan hukum sekunder berupa buku-buku,
penguasaan tanah tersebut
hasil penelitian dan pendapat para pakar
amanat untuk diusahakan dan dimanfaatkan
terkait dengan fungsi sosial tanah dan
sesuai peruntukannya yang menurut Pasal
pembebasan
ini
27, 34, dan 40 UUPA, tanah yang dihaki
menggunakan pendekatan undang-undang
tersebut tidak boleh ditelantarkan (Ibid :
(statute approach) yang dilakukan dengan
301). Dalam pemanfaatan tanah yang
menelaah beberapa peraturan perundang-
dihakinya,
undangan
yang
berpedoman pada kepentingan yang berhak
bersangkut paut dengan ketentuan dan
tetapi juga memperhatikan kepentingan
aturan mengenai fungsi sosial hak atas
masyarakat, sehingga ada keseimbangan
tanah dan pembebasan tanah.
kepentingan dalam kaitannya pemenuhan
tanah.
dan
Penelitian
regulasi
lainnya
untuk
menguasai
kebutuhannya.
seseorang
dan
Namun, mengandung
tidak
hanya
fungsi sosial atas tanah. Dalam
konsepsi
hukum
barat,
pengertian fungsi sosial pada hakikatnya 4
berupa
pengurangan
kebebasan
individu
atau
pembatasan
Indonesia merdeka, para pendiri Republik
bagi
kepentingan
menolak konsepsi itu. Karena jika individu diberi kebebasan dalam pemilikan tanah tanpa ada intervensi negara, akan terjadi praktik akumulasi tanah tanpa batas yang berkembang menjadi monopoli penguasaan tanah pada segelintir orang, dan ketidakmerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Agar tidak terjadi akumulasi dan monopoli tanah oleh segelintir orang, dimasukkan unsur masyarakat atau kebersamaan dalam penggunaan. Kebebasan individu dikurangi dan dimasukkan unsur kebersamaan kedalam hak individu. Dalam hak individu ada hak kebersamaan, inilah disebut tanah mempunyai fungsi sosial.
bersama. Sebaliknya konsep fungsi sosial dalam Hukum Adat dan Hukum Tanah Nasional merupakan bagian dari alam pikiran asli orang Indonesia, yaitu bahwa manusia Indonesia adalah manusia pribadi yang
sekaligus
mahluk
sosial,
yang
mengusahakan terwujudnya keseimbangan, keserasian
dan
keselarasan
kepentingan
pribadi
dan
antara
kepentingan
bersama, dan kepentingan masyarakatnya. Fungsi sosial hak atas tanah tercantum dalam
ketentuan
Pasal
6
UUPA
Filosofi inilah yang mendasari perlu dilaksanakannya land reform. Negara berwenang membatasi individu maupun badan hukum dalam penguasaan tanah dalam jumlah besar, karena itu lahirlah peraturan land reform, orang tidak boleh punya tanah lebih dari lima hektar. Untuk itu land reform bukan hanya sekedar distribusi tanah bagi para penggarap, tetapi juga harus dilihat sebagai prasyarat mutlak bagi suatu proses demokratisasi politik yang menyeluruh. Lebih jauh dari itu, demokrasi tidak sekedar masalah partisipasi politik dan pengembangan politik semata. Tapi, dan ini lebih penting, yakni sebagai upaya pengembangan kekuatan masyarakat khususnya rakyat miskin (petani). Dengan demikian tugas negara yang mewakili kepentingan bersama menjadi lebih luas dalam mengusahakan peningkatan kemakmuran yang adil dan merata, atau disebut sebagai welfare state (Boedi Harsono; 2003).
menyatakan, Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Seseorang tidak dibenarkan mempergunakan atau tidak mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata hanya untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu dapat merugikan kepentingan masyarakat karena sesuai dengan asas fungsi sosial ini hak milik dapat hapus jika kepentingan umum menghendakinya. Menurut
ALM. Prof. DR. A.P.
Parlindungan (Guru Besar Hukum Agraria) USU),
dalam
masalah
kepemilikan/
penguasaan tanah tidak dikenal apa yang berkembang dinegara-negara barat, yaitu sikap bahwa mempunyai tanah itu sacre (bersih/ suci), sehingga setiap orang harus menghormati hak orang lain tersebut, dan juga setiap orang (petani) yang menguasai tanah tersebut dapat berbuat sesukanya tanpa orang lain dapat intervensi. Ketika 5
2.
a.
Pengadaan Tanah dan fungsi sosial
masalah
guna
berkembang
kepentingan
umum
dan
pertanahan menjadi
tersebut
tidak
keresahan
yang
pembangunan
mengganggu kestabilitas masyarakat. Salah
Peranan
Pemerintah Atas Tanah
satu prinsip dasar yang diletakkan oleh
Dalam
Rangka
pemerintah dalam rangka pemanfaatan
Melaksanakan
tanah adalah untuk kemakmuran rakyat
Pembangunan Pembangunan nasional yang meliputi berbagai
aspek
baik
nasional
oleh
sekalipun ini tidak berarti kepentingan
perorangan/keluarga atau kelompok sosial
individu atau golongan tertentu dapat
juga membutuhkan tanah. Jadi dalam
dikorbankan begitu saja untuk kepentingan
menyongsong
umum. Hal ini terlihat secara tegas dalam
pembangunan
kebidupan
yang dengan cara meletakkan kepentingan
yang
dilakukan
lajunya
pembangunan,
permasalahan yang berhubungan
dengan
karena
dengan
meningkatnya 1. Pasal 6 UUPA Bahwa
kebutuhan akan tanah untuk keperluan
kebutuhan
akan
Untuk
tanah
memperhatikan
memenuhi
tersebut
Dalam
kepentingan
masyarakat
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara,dan dipergunakan untuk sebesar-
karena hubungan tanah bukan halnya aspek
sosial.
tanah
Bumi dan air dan kekayaan alam yang
persoalan tanah adalah sangat sensitif
mengandung
atas
seperti juga dalam pasal 33 UUD 1945 ;
perlu
penanggulangan yang serius, mengingat
sekedar
fungsi
hak
pemakaian sesuatu hak atas tanah harus
Sedangkan dilain pihak penyediaan tanah kurang.
semua
mempunyai
berbagai proyek juga turut meningkat.
itu
individu
Pokok Agraria antara lain yaitu :
kegiatan pembangunan dewasa ini maka
untuk
kepentingan
berbagai ketentuan dari Undang-Undang
tanah merupakan permasalahan yang cukup peka,
diatas
besarnya
ekonomis,
bagi
kemakmuran
rakyat.
Sungguhpun dalam UUD 1945 pasal 33
tetapi juga kesejahteraan sosial, politik,
ayat (3) tidak mencantumkan dengan tegas
kultural, psikologis, religius.
kata-kata fungsi sosial, namun harus di
Berdasarkan hal tersebut di atas maka
tafsirkan bahwa fungsi sosial dari hak milik
pemerintah dalam memecahkan berbagai
primair diartikan hak milik itu tidak boleh
masalah yang berkenaan dengan tanah,
merugikan kepentingan masyarakat.
bukan saja harus mengindahkan prinsip-
Dengan demikian pengertian fungsi
prinsip hukum akan tetapi juga harus sosial
memperhatikan kesejahteraan sosial, azas
dari
pada
tanah
adalah
jalan
komprorni atau hak mutlak dari tanah
ketertiban dan azas kemanusiaan agar 6
seperti tersebut dalam memori penjelasan
rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut,
Undang-Undang Pokok Agraria. Bahwa
dengan memberi ganti kerugian yang layak
keperluan
diperkenankan
dan menurut cara yang diatur dengan
semata-mata untuk kepentingan pribadi,
Undang-Undang.”.Dimana dalam pasal ini
kegunaannya harus disesuaikan dengan
memungkinkan negara untuk mencabut hak
keadaannya dan sifat dari haknya sehingga
atas
bermanfaat, baik untuk kesejahteraan dan
Ketentuan pencabutan hak ini adalah
kebahagiaan yang mempunyai tanah juga
merupakan ketentuan, yang memungkinkan
bermanfaat
untuk
negara untuk melaksanakan politik dan
kepentingan
perorangan
imbang
tanah
tidak
maasyarakat
mengimbangi.
harus Noto
dan saling
strategi
Negoro
menyatakan bahwa : "Hak untuk mempunyai fungsi sosial itu sebenarnya mendasarkan yang individualistis, ditempelkan padanya sifat yang sosialis, sedangkan kalau berdasarkan Pancasila, hukum kita tidak berdasarkan atas corak individualism tetapi corak dwi tunggal ". Jadi maksud dwi tunggal adalah bahwa setiap individualistis mempunyai fungsi sosial sesuai dengan Pancasila bahwa dalam individu tersebut melekat kepentingan sosial, misalnya hak milik dapat dicabut demi kepentingan sosial. Berarti semua hak atas tanah dalam pasal 6 UndangUndang Pokok Agraria berarti bukan saja hak milik tetapi semua hak atas tanah dalam arti hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan hak pakai mempunyai fungsi sosial, dengan ini berati semua hak atas tanah dapat mengisi kepentingan nasional dari rakyat untuk kemakmuran rakyat. 2.
tanah
untuk
kepentingan
pertahanan
pencabutan
hak
kepentingan
umum
keamanan. atas
tanah
sebagaimana
sosial.
Dalam untuk yang
kemudian diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 1961, “maka pencabutan hak
dimaksud
hanya
kemungkinkan
bilamana ada suatu kepentingan umum yang benar-benar menghendakinya, seperti untuk pembuatan jalan raya, Pelabuhan, bangunan untuk industri pertambangan, perumahan dan kesehatan masyarakat serta lainnya
dalam
rangka
pelaksanaan
pembangunan nasional. b. Pengadaan Tanah Untuk
kegunaan
pembangunan
tersebut harus dilakukan pengadaan tanah. Fungsi dan peranan tanah dalam berbagai sektor kehidupan manusia memiliki 4 (empat) aspek yang sangat strategis, yaitu
Pasal 18 UUPA
aspek ekonomi, politik, hukum, dan aspek
Pasal ini mengatur tentang pencabutan
sosial. Keempat aspek tersebut merupakan
hak atas tanah untuk kepentingan umum.
isu sentral yang paling terkait sebagai satu
Pasal ini berbunyi: “Untuk kepentingan
kesatuan
umum, temasuk kepentingan bangsa dan
pengambilan
Negara serta kepentingan bersama dari 7
yang proses
terintegrasi kebijakan
dalam hukum
pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah
konsekuensi salah satu sifat pencabutan hak
(H. Idham, 2004). Demikian pentingnya
yaitu sebagai satu-satu nya jalan terakhir
peranan (kegunaan) tanah dalam rangka
untuk
pembangunan
sehingga
mendapatkan
tanah
karena
pada
akhirnya
pemilikanya tidak setuju. Lembaga ini
masyarakat
untuk
sebelumnya lebih dikenal sebagai lembaga
mengorbankan hak-hak pribadinya demi
pembebasan tanah. Menurut pasal 1 butir 3
berlangsungnya pembangunan.
Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006
mengharuskan
Berdasarkan fungsi sosial hak atas
pengadaan tanah adalah :”Pengadaan tanah
tanah, maka atas nama kepentingan umum
adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan
seringkali terjadi suatu pembebasan hak-
tanah dengan cara memberikan ganti rugi
hak atas tanah. Dalam hal ini negara akan
kepada yang melepaskan atau menyerahkan
bertindak melalui alat eksekusinya untuk
tanah, bangunan, tanaman, dan benda-
membebaskan
benda yang berkaitan dengan tanah."
tanah
tersebut.
Dadang
Juliantara menyatakan sebagai berikut : c. Cara Perolehan Hak Atas Tanah Oleh
”Jika merujuk pada Pasal 33 UUD 1945
Pemerintah Demi Kepentingan Umum.
yang kemudian dijabarkan dengan jelas pada
UUPA,
terlihat
bahwa
Untuk memperoleh tanah yang akan
untuk
digunakan
menjalankan amanat keadilan, pemerataan
guna
memenuhi
Pelepasan hak, berikut ini akan dijabarkan satu persatu.
apabila negara memiliki suatu kekuasaan
1) Pencabutan Hak
besar (2003 : 36).
Pencabutan hak diatur dalam Undang-
Lembaga pengadaan tanah dengan
Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang
cara pelepasan atau penyerahan hak, diatur
Pencabutan Hak-hak Tanah Dan Benda-
dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun
Pelaksanaan
umum,
yaitu Pencabutan hak, Pembebasan hak dan
kebutuhan
masyarakat, diyakini hanya bisa diraih
2005 tentang
kepentingan
pemerintah dapat melakukan 3 (tiga) cara,
dan upaya meningkatkan produktivitas nasional,
untuk
benda Yang Ada Diatasnya. Pencabutan
pengadaan tanah Bagi Pembangunan
hak merupakan wewenang dari Presiden
Untuk
sebagai
Kepentingan Umum yang menggantikan
Kepala
Pemerintahan
dan
kewenangan ini tidak dapat dilimpahkan
Keputusan Presiden No. 55 tahun 1993 dan
kepada
telah diubah lagi dengan Peraturan Presiden
pejabat
dibawahnya,
sehingga
pencabutan hak harus melalui Keputusan
No. 65 tahun 2006 tentang Tentang
Presiden
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
(Keppres).
Menurut
Prof.
Muchsan, definisi dari pencabutan hak atas
36 Tahun 2005, merupakan realisasi dari 8
tanah adalah hapusnya hubungan hukum
pada 3 (tiga) hal, yaitu: 1)Ada panitia
antara tanah dengan pemengang haknya
pencabutan
yang
demi
dibentuk oleh eksekutif; 2)Ganti rugi
dengan
yang layak meliputi harga tanah dan
pemberian ganti kerugian yang layak. Jika
benda-benda yang ada diatasnya; 3)
melihat
Harus
dilakukan
memenuhi
secara
kepentingan
definisi
paksa umum,
diatas,
maka
dapat
disimpulkan bahwa pencabutan hak atas
b.
c.
ada
atas
tanah
pemukiman
yang
pengganti
(Pemukti).
tanah memiliki 4 (empat) unsur, yaitu: a.
hak
2) Pembebasan Hak
Harus ada penghapusan hubungan
Mengenai pembebasan hak diatur
hukum antara tanah dengan pemegang
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
haknya.
Nomor 15 Tahun 1975. Pembebasan
Wujud
konkrit
dari
penghapusan hak adalah hilangnya hak
tanah
dan kewajiban atas tanah.
hukum antara tanah dengan pemegang
Penghapusan tersebut dilakukan secara
haknya
paksa. Pencabutan adalah perbuatan
musyawarah mufakat, demi pemenuhan
yang sepihak, dan dipaksakan tanpa
kepentingan umum dengan pemberian
perlu menunggu kesepakatan.
ganti rugi yang layak. Dari definisi
Pencabutan dilakukan demi pemenuhan
diatas dapat disimpulkan bahwa yang
kepentingan umum. Yang dimaksud
dimaksud dengan pembebasan hak
dengan
disini,
harus memenuhi 4 (empat) unsur,
diatur dalam Undang-Undang Nomor
yaitu: a) Ada suatu tindakan yang
20 Tahun 1961, yang berbunyi:
menghapus hubungan hukum antara
kepentingan
umum
“Untuk kepentingan umum, temasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, demikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hakhak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya”.
adalahhapusnya
yang
hubungan
dilakukan
secara
tanah dengan pemiliknya; b) Ada musyawarah
dan
pengambilan
mufakat
keputusan;
dalam Artinya
perbuatan pembebasan tanah tidak boleh
dipaksakan;
c)
Harus
ada
kepentingan umum; d) Harus ada ganti rugi yang layak. Untuk
dapat
melaksanakan
pembebasan hak atas tanah, maka harus d.
Ada ganti kerugian yang layak. Ganti kerugian
dalam
melalui prosedur yang telah ditetapkan.
Undang-Undang
Prosedur pembebasan hak atas tanah
Nomor 20 Tahun 1961, berlandaskan
meliputi: 9
a)
Harus
ada
panitia
pembebasan hak. Struktur organisasi
kepentingan umum. Cara memperoleh
dan
dengan
tanah yang diatur dalam Keppres ini
panitia pencabutan hak; b) Panitia
juga bemacam-macam, yaitu dengan
pembebas hak melakukan musyawarah
cara jual-beli, tukar-menukar, atau cara
dengan pemilik tanah; c) Apabila
lain yang disepakati secara sukarela
mufakat gagal, kewenangan terakhir
oleh pihak-pihak yang bersangkutan
ada pada Gubernur. Dalam hal ini
dan dilaksanakan bedasarkan prinsip
Gubernur dapat melaksanakan prosedur
penghomatan terhadap hak atas tanah.
pencabutan hak atas tanah.
Pada Perpres ini, dijelaskan mengenai
kewenangannya
sama
pembatasan tentang pembangunan apa 3) Pelepasan Hak
saja yang dapat menggunakan prosedur
Mengenai pelepasan hak atas
ini, diantaranya untuk:
tanah diatur dalam Peraturan Presiden
a) Jalan umum, saluran pembuangan air; b) Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya temasuk saluran irigasi; c) Rumah Sakit Umum dan Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat; d) Pelabuhan atau bandar udara atau teminal; e) Peribadatan; f) Pendidikan atau sekolahan; g). Pasar Umum atau Pasar Inpres; h) Fasilitas pemakaman umum; i) Fasilitas pemakaman umum Fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar dan lain-lain bencana; j) Pos dan telekomunikasi; k) Sarana olah raga; l) Stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya; m) Kantor Pemerintah; n) Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam Keppres ini yang dimaksud dengan Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah : kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas
tanah
dengan
tanah
yang
dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian
atas
dasar
musyawarah.
Kepentingan umum dalam Keppres ini dirumuskan sebagai kepentingan dari seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan
tentang
pengadaan
Mengenai
pengadaan
tanah dalam Keputusan Presiden ini
tanah
semata-mata hanya digunakan untuk
dibentuk oleh Gubernur Kepala Daerah
pemenuhan
bagi
dan dibentuk juga di setiap Kabupaten
untuk
dan Kotamadya. Susunan dari panitia
pelaksanaan
kebutuhan
tanah
pembangunan
10
untuk
panitia
kepentingan
umum,
pengadaan tanah untuk kepentingan
sebenarnya
dengan memperhati-kan
umum serta wewenangnya tersebut
Nilai Jual Obyek Pajak tahun berjalan
diatur dalam Pasal 7 dan 8 Perpres ini.
berdasarkan penilaian Lembaga/Tim
Musyawarah pengadaan tanah bagi
Penilai Harga Tanah yang ditunjuk
pelaksanaan
pembangunan
untuk
oleh panitia;b) nilai jual bangunan yang
kepentingan
umum,
dilaksanakan
ditaksir oleh perangkat daerah yang
langsung antara pemegang hak atas
bertanggung
jawab
di
bidang
tanah yang bersangkutan dan instansi
bangunan;c) nilai jual tanaman yang
Pemerintah yang memerlukan, yang
ditaksir oleh perangkat daerah yang
dipimpin langsung oleh Ketua Panitia
bertanggung jawab di bidang pertanian.
Pengadaan Tanah. 3.
Perihal ganti kerugian dalam
Pembebasan Hak-Hak Atas Tanah
a. Aspek hukum pembebasan hak-hak
rangka pengadaan tanah, diberikan
atas tanah
untuk: a) hak atas tanah; b) bangunan;
Seperti telah diuraikan di atas, salah
c) tanaman; d) benda-benda lain, yang
satu jalan untuk memenuhi kebutuhan atas
berkaitan dengan tanah. Adapun bentuk
tanah
ganti kerugian dalam rangka pengadaan
cara pembebasan tanah milik penduduk
tanah, dapat berupa: a) uang; b) tanah
atau masyarakat (Soedharyo Somin, 2001 :
pengganti; c) pemukiman kembali; d)
72). Bila dikaji, tidak satupun persoalan
gabungan dari dua atau lebih untuk
pembebasan tanah, maka dijumpai dalam
ganti kerugian sebagaimana dimaksud
peraturan yang secara tegas mengatur
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
masalah pembebasan tanah. UUPA tidak
dan e) bentuk lain yang disetujui oleh
ada
pihak-pihak yang bersangkutan. Bagi
penggantian
diberikan
dalam
hanya
bahwa,
““untuk
kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang”.
atas dasar diatur dalam Pasal 15
Memori penjelasan Pasal 18 UUPA
Perpres ini, yaitu: a) Nilai Jual Obyek nilai
mengatakan
dapat dicabut, dengan memberikan ganti
perhitungan ganti kerugian ditetapkan
atau
mengenai
bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah
masyarakat setempat. Dasar dan cara
(NJOP)
jelas
bangsa dan negara serta kepentingan
atau
bentuk lain yang bemanfaat bagi
Pajak
secara
kepentingan umum, termasuk kepentingan
bentuk
pembangunan fasilitas umum
mengatur
pembebasan tanah ini Pasal 18 UUPA
terhadap
bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat
(pengadaan tanah) adalah dengan
menyebutkan jaminan bagi rakyat mengenai
nyata/ 11
hak-haknya atas tanah. Dengan demikian
karena dicabut haknya atau oleh karena
yang diatur dalam UUPA adalah mengenai
dilepaskan
pencabutan hak atas tanah bukanlah tentang
waktunya berakhir.
haknya
sebelum
jangka
pembebasan hak atas tanah. Pasal 27 UUPA
Pembebasan masalah tanah, janganlah
menegaskan bahwa hak milik itu hapus
dikacaukan dengan pencabutan hak atas
karena pencabutan hak untuk kepentingan
tanah. Sebab pencabutan hak atas tanah
umum dan karena penyerahan dengan
secara tegas telah diatur dalam UUPA, akan
sukarela oleh pemiliknya, sedangkan di
tetapi mengenai pembebasan tanah diatur
dalam Pasal 34 dan 40 UUPA hanya
dengan
mengenai
H. Abdurrahman mengatakan bahwa :
hapusnya
hak-hak
tertentu.
UUPA, bahwa Hak Guna Usaha hapus karena : 1)Jangka waktunya berakhir; 2) Diberhentikan sebelum jangka waktunya karena
sesuatu
syarat
tidak
dipenuhi; 3) Dilepas oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir; 4) Dicabut untuk kepentingan umum; 5) Diterlantarkan; 6) Tanahnya musnah; 7) Ketentuan dalam pasal 40 ayat (2) UUPA. Sedangkan
UUPA
Pembebasan hak atas tanah ini tak
menyebutkan bahwa Hak Guna Bangunan
terlepas dengan fungsi sosial (Pasal 6
hapus karena: Jangka waktunya berakhir; 2)
UUPA),
Diberhentikan sebelum jangka waktunya
perseorangan terdapat hak dari masyarakat,
berakhir
sehingga kalau disatu masa kepentingan
karena
Pasal
sesuatu
40
lainnya
Pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum adalah merupakan cara terakhir untuk memperoleh tanah-tanah yang sangat diperlukan guna keperluan-keperluan tertentu untuk kepentingan umum, setelah berbagi cara lain baik itu melalui musyawarah dengan si empunya tanah menempuh jalan buntu dan tidak membawa hasil sebagaimana diharapkan, sdangkan keperluan untuk pengguna tanah dimaksud sangat mendesak sekali (H. Abdurrahman, 1996 : 44).
Seperti disebutkan di dalam Pasal 34
berakhir
peraturan-peraturan
syarat
tidak
yaitu
bahwa
dari
sebelumnya jangka waktunya berakhir; 4)
kepentingan perseorangan harus mengalah.
Dicabut untuk kepentingan umum; 5)
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden No.
Diterlantarkan; 6) Tanahnya musnah; 7)
36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No.
Ketentnuan Pasal 36 ayat (2) UUPA.
65
tahun
lebih
2006
tinggi
hak-hak
dipenuhi; 3) Dilepas oleh pemegang haknya
Dengan kata lain bahwa, di dalam
masyarakat
pada
maka
dinyatakan
bahwa,
tersebut
adalah
besar
lapisan
“kepentingan
umum
UUPA mengenai hapusnya hak atas tanah
kepentingan
sebagian
itu, yaitu mengenai hak guna usaha dan hak
masyarakat”, dan lebih lanjut Pasal 5 ayat
guna bangunan secara tegas disebutkan
(1) Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 12
jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006
dengan pemberian ganti rugi yang besarnya
menyebutkan bahwa :
ditentukan secara musyawarah. Mencegah terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan
Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi : a) jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; b) waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya; c) pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; d) fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana; e)tempat pembuangan sampah; f) cagar alam dan cagar budaya; g) pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik."
peraturan perundangan maupun garis-garis kebijaksanaan
telah
tercapai
kata
pembayaran
secara
langsung
bersangkutan pelepasan
harus oleh
dengan
hak
atas
tanahnya
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. (2) Panitia pengadaan tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dibentuk oleh Gubernur. (3) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah provinsi yang dibentuk oleh Gubernur. (4) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur pemerintah daerah terkait. (5) Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) terdiri atas unsur perangkat daerah terkait. Menurut Pasal 7 Peraturan Presiden
yang atau
dengan
Desa yang bersangkutan. Untuk kepentingan swasta yang pada asasnya adalah sejajar dengan kepentingan
tanah
untuk
pelaksanaan
(1)
diantaranya Kepala Kecamatan dan Kepala
pembebasan
menguasai
menyatakan,
orang anggota panitia pembebasan tanah,
masyarakat
untuk
Pemerintah
Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006
disaksikan oleh sekurang-kurangnya empat
anggota-anggota
daerah
kepada
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo
dilaksanakan
penyerahan
diwajibkan
yang dilakukan oleh pihak swasta. Pasal 6
sepakat
instansi
tanah,
pembebasan dan pembayaran ganti rugi
mengenai bentuk atau besarnya ganti rugi maka
mengenai
persediaan, peruntukan dan penggunaan
Dalam rangka pembebasan tanah ini, apabila
pemerintah
maka
No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden
kepentingan
No. 65 tahun 2006, tugas-tugas dari panitia
swasta, pihak-pihak yang berkepentingan 13
di
atas
adalah
sebagai
berikut:
a)
menyerahkan
mengadakan penelitian dan inventarisasi
berkompeten.
kepada
pihak
yang
atas tanah, bangunan, tanaman dan bendab.
benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang
haknya
diserahkan;
akan
dilepaskan
Masalah pembahasan tanah sangat
atau
rawan dalam penanganannya, karena di
b) mengadakan penelitian
dalamnya menyangkut hajat sangat banyak.
mengenai status hukum tanah yang haknya
Menurut H. Abdurrahman, bahwa salah
akan dilepaskan atau diserahkan, dan
satu
dokumen yang mendukungnya; c) menaksir
rencana
dan
tujuan
yang
elektronik
agar
ini (Ibid : 51). Pengadaan tanah yang diatur dalam
dapat
Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006
terkena rencana pembangunan dan/atau
adalah
pemegang hak atas tanah; e) mengadakan
digunakan
tanah
bagi
pembangunan
untuk
kepentingan umum, yang dilaksanakan oleh
pemerintah daerah yang memerlukan tanah
pemerintah dengan cara pelepasan atau
dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau f)
hanya
kebutuhan
pelaksanaan
atas tanah dan instansi Pemerintah dan/atau
rugi;
semata-mata
pemenuhan
musyawarah dengan para pemegang hak
ganti
sehingga
pembebasan tanah adalah unsur ganti rugi
diketahui oleh seluruh masyarakat yang
besarnya
dibebaskan,
mutlak harus ada dalam dalam pelaksanaan
pengadaan tanah
baik melalui tatap muka, media cetak media
tanahnya
dapatlah dikatakan bahwa unsur uang
mengenai
tersebut dalam bentuk konsultasi publik
maupun
mendapat
menyangjkut hak-hak dari sipemilik tanah
yang
terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah
yang
rugi, karena persoalan ganti rui ini adalah
diserahkan; d) memberikan penjelasan atau masyarakat
pokok
tanah ini adalah persoalan mengenai ganti
tanah yang haknya akan dilepaskan atau
kepada
masalah
perhatian dalam pelaksanaan pembebasan
dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas
penyuluhan
Pembebasan Tanah
penyerahan hak atas tanah. Pengadaan
menyaksikan
tanah selain untuk pelaksanaan dengan cara
pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada
jual beli, tukar menukar atau cara lain yang
para pemegang hak atas tanah, bangunan,
disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak
tanaman, dan benda-benda lain yang ada di
yang bersangkutan. Substansi ketentuan ini
atas tanah; g) membuat berita acara
bersifat
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
keperdataan
yang
meliputi
ketentuan Pasal 1320 jo. Psal 1338 KUH
h) mengadministrasikan dan mendokumen-
Perdata.
tasikan semua berkas pengadaan tanah dan 14
Yang
berarti,
bahwa
harus
memenuhi syarat-syarat sahnya persetujuan
Presiden No. 65 tahun 2006 tersebut di atas,
yang
dapat
dilaksanakan
para
pihak
dan
diketahui
bahwa
dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam
kebijakan
hal pokok-pokok pengadaan tanah untuk
pemenuhan kebutuhan bagi pelaksanan
pembangunan dalam Pasal 2 Peraturan
pembangunan untuk kepentingan umum
Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan
dapat dicapai dengan dua cara, yaitu: a)
Presiden No. 65 tahun 2006 Tentang
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
Pengadaan
dengan memberikan ganti rugi atas dasar
Tanah
Bagi
Pelaksanaan
Pembangunan menyebutkan bahwa:
pengadaan
pokok-pokok tanah
untuk
musyawarah; b) Persetujuan jual beli,
(1) Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
tukar-menukar,
atau
cara
lain
yang
(2) Pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan."
2006
Dalam praktek pelaksanaan pelepasan
berbeda-beda dalam masyarakat, yang pada
disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 tahun tidak
tentang
merumuskan
apa
kepentingan
yang
secara
pasti
dimaksud
dengan
tetapi
hanya
umum,
menyatakan bahwa kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat. Pengertian ini sangat abstrak dapat
menimbulkan
penafsiran
yang
atau penyerahan hak atas tanah selalu
akhirnya
menimbulkan masalah hukum di antaranya
masyarakat umum. Berdasarkan ketentuan
adalah disebabkan tidak jelasnya pengertian
Peraturan Presiden tersebut diatas, maka,
tentang
pada
apa
yang
dimaksud
dengan
menimbulkan
dasarnya,
konflik
penyelesaian
dalam
sengketa
kepentingan umum dan tentang bentuk dan
dalam pelepasan hak atas tanah untuk
besarnya ganti rugi yang tetapkan oleh
kepentingan umum, dilakukan dengan cara
panitia sehingga masyarakat yang memiliki
musyawarah. Apabila musyawarah yang
atau yang menguasai hak atas tanah selalu
telah
bertahan
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya
dan
tidak
bersedia
untuk
melepaskan hak atas tanah mereka. Dengan
berlakunya
dilakukan
berulang
kali,
dan
ganti rugi tidak tercapai juga, maka panitia
Peraturan
pengadaan
Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan
kerugian 15
tanah
mengeluarkan
dengan
ganti
memperhatikan
pendapatan
dan
keinginan
serta
bagaiman peraturannya dalam UU. Dalam
perimbangan
yang
berlangsung
dalam
pasal 1243 KUHPerdata dirumuskan :
musyawarah.
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan
c.
Ganti rugi dalam Pembebasan tanah
mulai diwajibkan bila debitor, walaupun
Di dalam pasal 16 UUPA dikatakan
telah dinyatakan lalai tetaplalai untuk
bahwa,hak-hak atas tanah yang dapat diberikan
kepada
warga
negara
memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu
atau
yang harus diberitakan ataudilakukannya
masyarakat yang paling utama adalah hak
hanya dapat diberikan atau dilakukannya
milik kemudian hak guna usaha, hak guna
dalam waktu yang melampaui tenggang
bangunan, hak pakai, hak sewa, hak
waktu yang talah ditentukan.”
membuka tanah, hak memungut hasil hutan,
KUHPerdata
dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak
tersebut
di
atas
yang
akan
biaya, rugi, dan bunga, kecuali wanprestasi itu
hak-hak yang bersifat sementara sebagai
dapat
dibuktikan
karena
adanya
overmacht dan tidak ada itikad buruk dari
disebutkan dalam pasal 53 UUPA, yaitu
debitor. Ganti rugi yang dapat dituntut
hak-hak yang sifatnya sementara seperti
penggantiannya adalah atas rugi yang
hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak
dideritanya dan keuntungan yang sedianya
menumpang dan hak sewa tanah pertanian.
harus dinikmatinya. Biaya, rugi dan bunga
Dapat diketahui bahwa jenis dari hak-
dalam bahasa Belanda sering disebut
hak atas tanah tersebut secara ekonomis
kosten,
mempunyai nilai, dengan demikian ganti
schadenen,
intersten.
Yang
dimaksud dengan biaya adalah segala
rugi atas tanah juga menentukan berapa
pengeluaran atau perongkosan yang nyata-
besar yang harus diterima dengan adanya
nyatanya sudah dikeluarkan oleh satu
hak berbeda itu.
pihak. Rugi atau kerugian adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan
Tinjauan Umum Ganti Rugi
debitor yang diakibatkan kelalaian debitor
A. Dari sudut KUHPerdata Menurut
bahwa
ganti rugi itu terdiri dari tiga unsur yaitu:
ditetapkan dengan undang-ungdang serta
1.
menegaskan
KUHPerdata
atau
tinjauan
wanprestasi.
Sedangkan
yang
dimaksud dengan bunga adalah rugi yang
tentang ganti rugi meliputi persoalan yang
berupa kehilangan keuntungan yang sudah
menyangkut, apa yang dimaksud dengan
dibayangkan atau dihitung oleh debitor.
ganti rugi, bilamana ganti rugi itu timbul
Walaupun debitor telah melakukan
dan apa ukuran ganti rugi itu serta
wanprestasi diharuskan membayar ganti 16
rugi kepada kreditor, namun Undang-
pelaksanaanya hanya terdiri atas lima yang
undang masih memberikan pembatasan-
ditentukan
pembatasan yaitu : dalam hal ganti rugi
mengurangi
yang
seharusnya
khusus; 2) Penggantian biaya, kerugian dan
dibayar oleh debitor atas tuntutan kreditor.
bunga itu, tanpa perlu dibuktikan oleh
Ada
dua pembatasan kerugian yaitu,
adanya suatu kerugian oleh kreditor; 3)
1) Kerugian yang diduga ketika membuat
Pengganti biaya, kerugian dan bunga itu,
perikatan; 2) kerugian sebagai akibat
baru
langsung dari wanprestasi (lalai).
pengadilan, kecuali jika undang-undang
bagaimana
yang
Dua macam kerugian inilah yang harus
dibayar
oleh
debitor
atas
undang-undang,
berlakunya
wajib
tanpa
undang-undang
dibayar sejak
dimuka
mengatakan hal itu belaku demi hukum.
kepada
Pembayaran ganti rugi berupa bunga
kreditor sebagai akibat dari wanprestasi.
adalah
Jadi, tegasnya ganti rugi hanya dapat
terlambatnya membayar sejumlah uang itu.
diwajibkan terhadap kerugian nyata yang
Bunga yang harus dibayar karena lalai
dapat diduga atau diperkirakan pada saat
disebut
perikatan itu diadakan yang timbul akibat
hukuman bagi debitor. Besarnya bunga itu
ingkar janji atau wanprestasi. Jumlahnya
adalah 6% setahun, tanpa mengurangi
ditentukan
ketentuan lainnya dengan undang-undang
diantara
dengan
suatu
perbandingan
kekayaan-kekayaan
bunga
karena
“moratoir
lalainya
interest”
atau
sebagai
sesudah
yang menetapkan bunga yang lebih tinggi
terjadinya ingkar janji/wanprestasi dan
(Stb.1848/22 jo Stb. 1849/63). Dan menurut
keadaan kekayaan seandainya tidak terjadi
pasal 1250 KUHPerdata, “bunga yang
ingkar janji (wanprestasi) sebelumnya. Atau
dituntut tidak boleh melebihi persentasi
yang
perikatan
yang ditetapkan dalam undang-undang
dilahirkan dan apa yang merupakan akibat
tersebut kecuali dalam perjanjian telah
langsung dari wanprestasi/ingkar janji.
ditentukan cara perhitungan atau besarnya
dapat
Selain
diduga
dari
ketika
pembatasan
kerugian
bunga itu, maka yang diberlakukan adalah
tersebut, pembatasan pembayaran ganti rugi
apa
juga
perjanjian
ditentukan bahwa bunga tersebut baru
pembayaran
dihitung sejak dituntutnya ke pengadilan
diatur
dalam
yang pretasinya
hal
berupa
sejumlah uang sebagaimana ketentuan Pasal 1250 KUHPerdata
yang
telah
diperjanjikan.
Jika
atau sejak dimasukkannya surat gugatan.”
: 1) Dalam perikatan
yang hanya berhubungan dengan sejumlah uang penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang timbul karena keterlambatan 17
B. Dari
sudut
UU
Pokok
penyerahan
Agraria
hak
atas
tanah
yang
sebelumnya disebut sebagai pembebasan
(UUPA) Undang-undang Pokok Agraria yang berkaitan dengan
tanah,
pencabutan hak atas
adalah
melepaskan
merupakan
hubungan
kegiatan
hukum
antara
tanah, diatur dalam Pasal 18 yang berbunyi:
pemegang hak atas tanah dengan tanah
“untuk kepentingan
yang dikuasainya dengan memberikan ganti
umum
termasuk
kepentingan bangsa dan Negara serta
rugi atas dasar musyawarah.
kepentingan bersama dan rakyat hal-hak atas
tanah
dapat
docabut,
2.
dengan
Syarat-syarat
Pelepasan atau penyerahan hak atas
menurut cara yang diatur dengan undangtanah
undang.”
Pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar musyawarah. Dengan demikian, pelepasan atau penyerahan hak atas tanah tidak dapat dibenarkan dengan cara-cara paksaan/ atau tanpa kesepakatan dari pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
1961 tentang Pencabutan hak-hak atas tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya, yaitu “bahwa pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada dilaksanakan
benar-benar untuk kepentingan umum dan dilakukan dengan hati-hati serta cara-cara yang adil dan bijaksana, segala sesuatunya ketentuan-ketentuan
Perundang-undangan
dirumuskan
No. 65 tahun 2006 adalah
peraturan pelaksana yaitu UU No. 20 tahun
Peraturan
yang
No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden
18 UUPA, maka pemerintah mengeluarkan
dengan
sebagaimana
pada pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden
Sebagai realisasi dari ketentuan pasal
sesuai
Ganti
Rugi Tanah
memberikan ganti rugi yang layak dan
diatasnya, supaya hanya
Persetujuan
Berdasarkan
yang
pengertian
tersebut,
maka kegiatan pelepasan atau penyerahan
berlaku”.
hak atas tanah sebagai dasar hukum
Cara pengadaan tanah yang diatur
materilnya adalah hukum perdata yang
dalam UU No. 20 Tahun 1961 dilakukan
terletak dalam bidang hukum perikatan.
dengan lembaga pencabutan hak atas tanah.
Perbuatan
Cara ini mengandung hakekat dan tindakan
hukum
untuk
melepaskan
hubungan hukum pemegang hak atas tanah
hukum yang berbeda jika dibandingkan
dengan tanah yang dikuasainya, tergantung
dengan cara-cara pelepasan hak atas tanah
kepada ada tidaknya kesepakatan atau
sebagaimana yang diatur dalam Keppres
persetujuan diantara kedua belah pihak. Hal
No. 55 Tahun 1993. Pelepasan atau 18
ini berarti bahwa kesepakatan hukum
menimbulkan
tersebut harus memperhatikan syarat-syarat
menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang
yang
masih
ditentukan
dalam
pasal
1320
KUHPerdata.
ada
masalah
bentuk-bentuk
dalam
lain
yang
diperlukan sebagai bentuk ganti rugi, yaitu
Persetujuan kehendak dari kedua
pemulihan keadaan semula (in natura) dan
belah pihak yang merupakan kesepakatan
larangan untuk mengulangi. Keduanya ini
itu, harus dilakukan secara bebas yaitu
kalau tidak ditepati dapat diperkuatdengan
tanpa paksaan, kekhilafan, dan penipuan
uang paksa.
sebagaimana yang diatur dalam pasal 1321,
Bentuk ganti rugi dalam pencabutan,
1322 dan 1328 KUHPerdata. Persetujuan
pembebasan dan pelepasan hak-hak atas
kehendak
atau
tanah berbeda dengan ganti rugi dalam
yang diatur
KUHPerdata tersebut diatas. Dalam hal ini
dalam UUPA No. 5 Tahun 1960, UU No.
ganti rugi yang utama adalah merupakan
20 Tahun 1961, Peraturan Pemerintah No
penggantian
Tahun 1973 , PMDN No. 15 Tahun 1975,
seorang pemilik yang dicabut dari harta
dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005
pribadinya. Nilai ganti rugi yang dibayar
jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006
tersebut harus sama dengan nilai yang
harus dilakukan dengan musyawarah.
diambil padanya karena tujuan dari ganti
mengenai
pelepasan
penyerahan hak atas tanah
Pelaksanaan penyerahan
atas
atau
bilamana
harta
rugi itu untuk mendapatkan uang yang
tanah
untuk
nilainya
juga
harus
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 36
dilaksanakan dengan itikad baik yang diatur
Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65
dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata,
tahun 2006, Pasal 13 merinci bentuk-
maka dalam pelaksanaan pelepasan atau
bentuk ganti rugi dapat berupa : a) Uang;
penyerahan
dan/atau; b) Tanah pengganti; dan/atau; c)
kepentingan
hak
pelepasan
kerugian,
umum,
hak atas
tanah
untuk
setara
dengan
diambil.
kepentingan umum tidak boleh ada unsur
Pemukiman
paksaan atau ancaman dari pihak mana pun
Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti
juga.
kerugian sebagaimana dimaksud dalam
3.
huruf a, huruf b, dan huruf c; atau e) Bentuk
Bentuk-bentuk Ganti Rugi Pada asasnya bentuk ganti rugi yang
kembali;
yang
dan/atau;
d)
lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang
lazim dipergunakan adalah uang. Oleh
bersangkutan."
karena menurut para ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit 19
4.
2.
Terhadap tanah yang digarap tanpa izin yang berhak atau kuasanya, penyelesaian dilakukan berdasarkan UU No 51 Prp Tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanpa yang Berhak Atau Kuasanya. Bagi mereka tidak diberikan ganti rugi, namun harus diselesaikan secara musyawarah dan memberikan uang pesangon/ santunan bagi mereka. Jika kita mengacu pada Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006 jo Peraturan Menteri Agraria No 1 Tahun 1994, maka bagi mereka yang tidak memiliki tanda bukti hak atas tanah : tidak berhak atas ganti rugi tersebut. Mereka ini hanya berhak atas uang santunan, yang besarnya ditentukan oleh Bupati/ Walikota. 3. Penggantian terhadap bidang tanah yang dikuasai dengan hak ulayat diberikan dengan bentuk pembangunan fasilitas umum atau bentuk lain yang bermanfaat bagi masyarakat setempat. Yang dikatakan ulayat adalah tanah masyarakat hukum adat yang tidak mengandung unsur kepemilikan perseorangan. Begitu juga terhadap bidang tanah wakaf ganti kerugiannya diberikan dalam bentuk tanah, bangunan dan perlengkapan yang diperlukan.
Penetapan dan Yang Berhak Menerima Ganti Rugi Ketentuan tentang ganti rugi terhadap
pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dapat dilihat anatara lain dalam PMDN No. 15 Tahun 1975 dan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden No. 65 tahun 2006. Berdasarkan pasal PMDN No. 15 Tahun19775 ditentukan sebagai berikut: a.
Dasar dan Kriteria Pemberian Ganti Rugi Yang berhak menerima ganti rugi
bukan hanya pemilik yang melepaskan atau menyerahkan hak atas tanah melainkan juga pemilik bangunan,
tanaman,
dan/atau
benda-benda yang lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan. Karena di dalam masyarakat
bisa
saja
pemilik tanah
sekaligus sebagai pemilik bangunan dan tanaman
dan
bisa
juga pemilik
tanah
berbeda dengn pemilik bangunan maupun tanaman serta benda-benda yang diatasnya. Dalam
upaya
pelaksanaan
pengadaan
tanah
pembangunan
bagi untuk b.
kepentingan umum ada perbedaan antara
Dasar
pemberian ganti rugi kepada pemegang hak atas
tanah,
tetapi
Dengan
menempati/memakai
berlakunya
Peraturan
Presiden No. 36 Tahun 2005 jo Peraturan
tanah yang akan dibebaskan. 1.
Kriteria penetapan Standar Harga
Presiden No. 65 tahun 2006, dasar dan cara
Bagi mereka yang tidak mempunyai hak atas tanah, diberikan uang santunan/uang pesangon, yang besarnya ditetapkan oleh panitia menurut pedoman yang ditetapkan oleh Bupati/Walikotamadya.
perhitungan ganti rugi ditetapkan atas dasar harga
dasar
yang
sebenarnya,
nilai
jual bangunan dan nilai jual tanaman. Disamping itu, bentuk dan besarnya ganti 20
rugi
ditetapkan
musyawarah.
tanah, bentuk dan besarnya ganti rugi
Dengan memperhitungkan harga tanah yang
yang telah ditetapkan panitia, walaupun
sebenarnya/ nilai tanah yang berdasarkan
pemilik tanah belum bersedia namun
nilai
dalam
nyata,
dengan
harus
dilakukan
dengan
prakteknya
memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak
membutuhkan
(NJOP)
penitipan
tahun
terakhir
tanah
yang
bersangkutan.
tanah
yang
melakukan
pembayaran
tunai
ke
Pengadilan Negeri agar mereka dapat
c. Konsinyasi/Penawaran
melakukan
Pembayaran
Konsinyasi/Penawaran
pembayaran
tunai diikuti dengan penitipan, salah
menghapuskan
satu
pengosongan
tanah
dan
melakukan pembangunan. Kenyataan ini
Tunai diikuti Penitipan
merupakan
pihak
adalah
cara
suatu
adalah sangat merugikan pihak pemilik tanah, hal ini disebabkan belum adanya
untuk
kesepakatan
perikatan,
mengenai
bentuk
dan
besarnya ganti rugi.
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1404
Untuk sahnya suatu konsinyasi
KUHPerdata yang merumuskan :
harus
memenuhi
syarat-syarat
yang
(1) Jika Kreditor menolak pembayaran, maka debitor dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas apa yang harus dibayarnya; dan jikakreditor menolaknya, maka debitor dapat menitipkan uang atau barangnyake pengadilan. (2) Penawaran demikian, yang diikuti dengan penitipan, membebaskan debitor, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu dilakukan menurut cara-cara yang diatur oleh undang-undang; sedangkan apa yang dititipkan secara demikan adalah atas tanggungan kreditor.
ditentukan dalam pasal 1405 KUHP. Sedangkan agar penyimpanan
atau
penitipan
yang
barang
atau
uang
dilakukan oleh debitor itu sah menurut hukum haruslah berdasarkan pasal 1406 KUHPerdata.
Ketentuan
dari
1405
KUHPerdata
sampai
dengan
1407
KUHPerdata tersebut adalah prosedur yang harus dipenuhi untuk melakukan konsinyasi atau penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan barang atau
Berdasarkan diatas,
suatu
berakhir dengan
ketentuan
tersebut
perikatan
dapat
suatu
uang yang ditawarkan,
konsinyasi,
dengan syarat bila kreditor menolak pembayaran dari debitor, dan konsinyasi tersebut harus dilakukan dengan caracara yang diatur oleh UU. Maka dalam hal pembebasan, pelepasan hak atas 21
pengganti; dan/atau Pemukiman kembali;
PENUTUP Menurut ketentuan Pasal 6 UUPA jo
dan/atau Gabungan dari dua atau lebih
Pasal 18 UUPA, semua hak atas tanah
bentuk ganti kerugian; Bentuk lain yang
mempunyai fungsi sosial. Seseorang tidak
disetujui
dibenarkan mempergunakan atau tidak
bersangkutan."
mempergunakan hak miliknya (atas tanah) semata
hanya
untuk
oleh
pihak-pihak
yang
Oleh karena masalah pembebasan
kepentingan
tanah seringkali menimbulkan konflik,
pribadinya. Sehingga apabila pemerintah
maka
atau
pengaturan yang jelas mengenai peruntukan
kepentingan
digunakan
umum
tanah
kepentingan
menghendaki
pemerintah
harus
membuat
tersebut
untuk
tanah dan proses penyelesaiannya jika
pembangunan,
maka
tanah
pemiliknya harus melepaskannya.
tersebut
diperlukan
untuk
kepentingan umum.
Pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk kemakmuran
DAFTAR PUSTAKA
rakyat. Hal ini memungkinkan negara untuk
Buku Ilmiah:
mencabut hak atas tanah untuk kepentingan
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1, m Ed. Rev. Cet. 9, Jakarta : Djambatan, 2003.
sosial atau umum Berdasarkan fungsi sosial hak atas tanah, maka atas nama kepentingan umum seringkali terjadi suatu pembebasan hak-hak atas tanah. Dalam hal ini negara
Dadang Juliantara. Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Yang terbawah. Yogjakarta : Penerbit Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2003.
akan bertindak melalui alat eksekusinya untuk membebaskan tanah untuk keperluan pengadaan
tanah.
Pengadaan
tanah H. Abdurrahman. Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia. (Edisi Revisi). Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan cara : Pencabutan hak, Pembebasan hak dan Pelepasan hak. Dari ketiga cara tersebut
yang
umum
dilakukan
oleh
pemerintah dalam rangka pengadaan tanah untuk
kepentingan
umum
Hasan Wargakusumah. Hukum Agraria I. Jakarta : Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
dan
pembangunan adalah pembebasan tanah. Ganti rugi dalam pembebasan tanah dapat
H. Idham, Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Prespektif Otonomi Daerah, Bandung, 2004.
berbentuk uang atau in natura. Atau dapat dirinci bentuk ganti rugi tersebut adalah meliputi berentuk Uang; dan/atau Tanah 22
Noer Fauzi. Budaya Menyangkal Konsep dan Praktek Politik Hukum Agraria yang Menyangkal Kenyataan HakHak Masyarakat. Dalam Jurnal Wacana, Edisi 6 Tahun II 2000.
Agraria. UU No. 5 Tahun 1960, L.N. No. 104, TLN. No. 1125. _____.
Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perpres No. 36 Tahun 2005. _____. Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Perpres No. 65 Tahun 2006.
Soedharyo Soimin. Status Hak dan Pembebasan Tanah. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2001. Perundang Undangan Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia. Undang Undang tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok
23
