Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial

Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial 7 (2) (2015): 145-154

Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis

Peran Serta Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean di Kota Lhokseumawe Fauziah* *Pengawas Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

Diterima Agustus 2015; Disetujui Oktober 2015; Dipublikasikan Desember 2015

Abstrak Di tahun 2015 ini kita sudah memasuki sebuah system perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara atau yang sering disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kita ketahui bahwa MEA bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan membentuk kawasan ekonomi antar 145ias145a ASEAN yang kuat. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015, 145ias145a anggota ASEAN akan menjual barang dan jasa dengan mudah ke 145ias145a-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga ini 145ias menyebabkan kompetisi yang sangat ketat. Dalam hal ini, yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya pemerintah kota Lhoksumawe dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Assean (MEA) adalah dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM/Human Resources) yang berkualitas dan mempunyai daya saing baik secara regional maupun internasional. Dalam meningkatkan SDM (Human Resources) yang berkualitas adalah melalui lembaga pendidikan salah satunya yaitu melalui peningkatan peran serta pengawas sekolah dalam mengawal dan mengontrol jalannya proses pendidikan. Tanpa dukungan pengawas sekolah, pendidikan tidak akan berhasil secara maksimal, karena pengawas sekolah bertanggung jawab dalam mengontrol, mengendalikan dan memberikan bantuan untuk keberhasilan pendidikan. Kata Kunci: Pengawas Sekolah; Kualitas Pendidikan; MEA.

Abstract

In 2015 we have entered in a free trade system in the Southeast Asian region which is called frequently as ASEAN Economic Society (MEA). We have known that MEA aims to increase the economic stability in the ASEAN region and forming a strong economic area inter-ASEAN countries. By implementing MEA in the late of 2015, the member country of ASEAN will sell goods and services easily to the other countries throughout Southeast Asia so that this can effect to the very intensive competition. In this matter, the significant thing which should be done by the Indonesian government especially city government of Lhokseumawe in facing the MEA is by preparing the quality human resources to be compete in the regional and international level. For increasing the quality of human resources is through the educational instituion at least by increasing the role of school supervisor to oversee and control toward the educational process. Without supports of supervising of school, education will not work optimally because the school supervisors responsible in controlling and giving advices for educational achievements. Keywords: School Supervisors; Quality of Education; MEA.

How to Cite: Fauziah. (2015). Peran Serta Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean di Kota Lhokseumawe, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 7 (2) (2015): 145-154. *Corresponding author: E-mail: [email protected]

p-ISSN 2085-482X e-ISSN 2407-7429

145

Fauziah. Peran Serta Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Menyonsong Masyarakat

PENDAHULUAN Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat jauh dari apa yang diharapakan, hal ini terlihat dari rendahnya serapan dunia kerja terhadap lulusan dari lembaga pendidikan di Indonesia. Setiap tahun dunia pendidikan melahirkan lulusan yang secara kuantitatif sangat banyak, namun dalam hal kualitas mereka sangat jauh dari yang dibutuhkan. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia sangat dikhawatirkan dalam menyonsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) / AEC (Asean Economic Community) di akhir tahun 2015. Dengan diberlakukannya MEA pada akhir 2015 yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan serta meningkatkan standar hidup penduduk Negara Anggota ASEAN. Dalam mendukung berlakunya MEA tersebut pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Komitmen Cetak Biru MEA dalam upaya persiapan menghadapi pasar bebas ASEAN. Dalam cetak biru MEA, terdapat 12 sektor prioritas yang akan diintegrasikan oleh pemerintah. Sektor tersebut terdiri dari tujuh sektor barang yaitu industri agro, otomotif, elektronik, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil. Kemudian sisanya berasal dari lima sektor jasa yaitu transportasi udara, kesehatan, pariwisata, logistik, dan teknologi informasi. Sektor-sektor tersebut pada era MEA akan terimplementasi dalam bentuk pembebasan arus barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Assean (MEA) maka harus disiapkan Sumber Daya Manusia (SDM/ Human Resources) juga harus dipersiapkan sejak dini terutama mempersiapkan para guru yang mempunyai kualitas dan kapabilitas yang bisa implementasinya bukan sebatas regional namun sampai pada tingkat internasional. Oleh karena itu, dari kementerian pendidikan nasional juga tidak sekedar hanya duduk diam

namun harus menyiapkan sumber SDM yang handal, dan mampu bersaing secara global. Majunya lembaga pendidikan tidak lepas dari konsep-konsep pengawas sekolah. Keberhasilan suatu sekolah tidak lepas dari kepemimpinan pengawas sekolah. sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Karena pengawas sekolah sebagai sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial, maka pengawas sekolah harus mampu membawa lembaganya menjadi sekolah yang mampu berdaya saing baik di daerah maupun pusat dan memiliki kompetensi untuk kemajuan pendidikan pada sekolah binaannya. Pengawas sekolah merupakan tenaga kependidikan yang peranannya sangat penting dalam membina kemampuan profesional tenaga pendidik. Menurut Sudjana (2006:2) bahwa: Pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif.

METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran serta pengawas sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dalam menyonsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Kota Lhokseumawe. Pendekatan yang digunakan melalui pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Lhokseumawe dan situs penelitian pada Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe. Peneliti ini mengidentifikasi fakta-fakta atau peristiwa tersebut sebagai variabel yang dipengaruhi dan melakukan penyelidikan terhadap variablevariabel yang mempengaruhi.

146


HASIL DAN PEMBAHASAN Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan (Robbins dalam Sudjana (2006:5). Selanjutnya Burhanuddin (2004:284) mengartikan pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Pengawasan identik dengan supervisi, menurut Good Carter dalam Suhertian (2000:18) mengartikan bahwa supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin dan membimbing guru-guru dan petugas-petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan-jabatan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar dan evaluasi pengajaran. Selanjutnya Syaiful (2010:90) dalam bukunya supervisi pembelajaran mengartikan supervisi mempunyai arti khusus yaitu “membantu dan turut serta dalam usaha-usaha perbaikan dan meningkatkan mutu baik personel maupun lembaga. Dalam dunia pendidikan memandang guru sebagai bagian penting dari manajemen yang diharapkan melaksanakan tugas sesuai fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan terukur”. Dari beberapa pengertian yang penulis sebutkan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengawasan atau supervisi erat kaitanya dengan kegiatan membimbing, membina, memonitoring dan member pelayanan dalam membantu guru terhadap kegiatan proses pembelajaran agar tetap berjalan seperti yang diharapkan. Jenjang jabatan pengawas sekolah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pasal 13, disebutkan bahwa jenjang pengawas sekolah dibagi menjadi tiga, mulai dari jenjang yang terendah sampai dengan jenjang yang tertinggi yaitu pengawas muda (golongan III/C-IIID), pengawas madya (golongan IV/A-IVC), dan pengawas utama (golongan IV/D-IVE). Masih berpijak pada Permen PAN dan RB no. 21 Tahun 2010 pasal 5, tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Pada intinya, tugas pokok pengawas sekolah, antara lain (1) menyusun program pengawasan sekolah; (2) memantau pelaksanaan delapan standar; (3) menilai administrasi, akademis, dan fungsional; (4) melakukan pengawasan di daerah khusus. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Tugas pokok tersebut diarahkan untuk mengawasi kinerja guru dalam pembelajaran dan kinerja kepala sekolah dalam mengelola pendidikan. Untuk lebih jelasnya tugas pokok tersebut dapat pada tabel yang dituliskan oleh Sudjana ( 2006:20) sebagai berikut :

147

Fauziah. Peran Serta Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Menyonsong Masyarakat Rincian Tugas

Inspecting/ Pengawasan

Advising/ Menasehati

Monitoring/ Memantau

Coordinating/ Mengkoordinasi Reporting

Pengawasan Akademik (Teknis Pendidikan/ PeMbelajaran) Pelaksanaan kurikulum mata pelajaran. Proses pembelajaran/ praktikum/studi lapangan Kegiatan ekstrakulikuler Penggunaan media,alat bantu, dan sumber belajar. Kemajuan belajar siswa Lingkungan belajar Menasihati guru dalam pembelajaran/bimbingan yang efektif Guru dalam meningkatkan kompetensi profesional Guru dalam melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar Guru dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas Guru dalam meningkatkan kompetensi pribadi, sosial dan paedagogik Ketahanan pembelajaran Pelaksanaan ujian mata pelajaran Standar mutu hasil belajar siswa Pengembangan profesi guru Pengadaan dan pemanfaatan sumber-sumber belajar Pelaksanaan inovasi pembelajaran Pengadaan sumber-sumber belajar Kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru

Kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran Kemajuan belajar siswa Pelaksanaan tugas kepengawasan akademik

Arti dasar dari kata kualitas menurut Dahlan Al-Barry (2001: 329 dalam Kamus Modern Bahasa Indonesia adalah “kualitet”: “mutu, baik buruknya barang”. Sedangkan kalau diperhatikan secara etimologi, mutu atau kualitas diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau kemapanan. Sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. Jadi dalam hal ini kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan. Selanjutnya menurut Supranta (1997: 288) kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Kemudian kualitas pendidikan menurut Ace

Pengawasan Manajerial (Administrasi dan Manajemen Sekolah) Pelaksanaan kurikulum sekolah Penyelenggaraan administrasi sekolah Kinerja kepala sekolah dan staf sekolah Kemajuan pelaksanaan pendidikan di sekolah Kerjasama sekolah dengan masyarakat Kepala sekolah di dalam mengelola pendidikan Kepala sekolah dalam melaksanakan inovasi pendidikan Kepala sekolah dalam peningkatan kemampuan profesional kepala sekolah Menasihati staf sekolah dalam melaksanakan tugas administrasi sekolah Kepala sekolah dan staf dalam kesejahteraan sekolah Penyelenggaraan kurikulum Administrasi sekolah Manajeman sekolah Kemajuan sekolah Pengembangan SDM sekolah Penyelenggaraan ujian sekolah Penyelenggaraan penerimaan siswa baru Mengkoordinasi peningkatan mutu SDM sekolah Penyelenggaraan inovasi di sekolah Mengkoordinasi akreditasi sekolah Mengkoordinasi kegiatan sumber daya pendidikan Kinerja kepala sekolah Kinerja staf sekolah Standar mutu pendidikan Inovasi pendidikan

Suryadi dan H.A.R Tilaar (1993: 159) merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin. Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks “proses” pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar: kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensingkronkan berbagai input

148


tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkungan substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses belajar pembelajaran. Kualitas dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada hasil atau prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan 10 tahun). Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil test kemampuan akademis, misalnya ulangan umum, atau ujian nasional (UN). Dapat pula prestasi dibidang lain seperti di suatu cabang olah raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu. Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan dan sebagainya. Selain itu kualitas pendidikan merupakan kemampuan sistem pendidikan dasar, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi proses pendidikan, yang diarahkan secara efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan factor-faktor input agar menghasilkan output yang setinggitingginya. Dengan demikian jelas bahwa pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi sekarang dan masa yang akan datang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif.. Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga

memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kuat. Berbicara masalah mutu pendidikan tidak dapat lepas dari masalah pembelajaran karena pembelajaran inti dari proses pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan menunjukkan pada upaya peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Suatu sistem pendidikan disebut bermutu dari segi proses, jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif dan efisien, serta siswa mengalami proses pembelajaran yang bermakna dan ditunjang oleh sumber daya yang memadai. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu penataan secara konseptual dalam semua aspek pengelolaan pendidikan agar hasilnya sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu meningkatnya mutu, relevansi, efisiensi, dan pemerataan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan. Peningkatan pemerataan, mutu, relevansi, dan efisiensi pendidikan dapat dicapai apabila dilakukan dengan perencanaan dan pengelolaan pendidikan yang baik, yaitu dengan menyusun suatu konsep dasar yang inovatif tentang peningkatan perencanaan dan pengelolaan pendidikan tersebut. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti melakukan penataran dan pelatihan bagi kepala sekolah dan guru-guru, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, dan banyak lagi upaya yang telah dilakukan. Namun demikian, meskipun berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah hasil yang dicapai belumlah optimal seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya nilai Ujian Akhir Nasional (UAN), tingginya angka mengulang, dan angka putus sekolah. Hal ini mengisyaratkan bahwa kualitas layanan pendidikan masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan pengumuman resmi hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2014 tingkat SMA/sederajat yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemdikbud), sebanyak 784 siswa atau 1,38 persen siswa di Provinsi Aceh dinyatakan tidak lulus UN. Sementara itu di Kota Lhokseumawe jumlah peserta UN tingkat

149


SMA sederajatnya berjumlah 2.191, dan yang dinyatakan tidak lulus berjumlah 76 orang siswa atau sebanyak 3.47% yang dinyatakan tidak lulus. Berkenaan dengan hal tersebut, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat lulusan siswa di Kota Lhokseumawe, di antaranya (a) siswa sebagai input utama meliputi kurikulum, tenaga guru/ pegawai, sarana, prasarana, dana, dan manajemen; (b) input instrumental; proses belajar mengajar; input lingkungan; dan yang tak kalah pentingnya adalah kualitas kepemimpinan pengawas sekolah merupakan kunci yang tak dapat diabaikan. Dalam mengupayakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Lhokseumawe Pengawas Pendidikan Kota Lhokseumawe menyusun beberapa kebijakan yang dibuat oleh Pengwas Pendidikan Kota Lhokseumawe yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik. Beberapa kebijakan yang dibuat antara lain: (a) memberikan beasiswa kepada pengawas sekolah untuk melanjutkan sekolah S2; (b) mengadakan berbagai Workshop untuk melatih keterampilan pengawas sekolah; (c) melakukan rapat koordinasi setiap seminggu sekali; dan (d) melakukan rekrutmen tenaga pengawas kependidikan dengan menerapkan merit-system serta (e) melakukan pembinaan guru dan kepala sekolah; (f) pelaksanaan sertifikasi pengawas; (f) seleksi calon pengawas sekolah; (g) penyelenggaraan lomba pengawas berprestasi; (h) bimbingan teknis dan lomba media pembelajaran yang inovatif; (i) pelatihan pengawas sekolah dalam penulisan karya ilmiah, penelitian tindakan sekolah dan lomba; (j) pemberian bantuan operasional bagi pengawas sekolah. Kemudian alokasi anggaran anggaran yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Lhokseumawe berasal dari APBK Kota Lhokseumawe sebesar 10% untuk pendidikan di Kota Lhokseumawe. Di mana dari 10% tersebut dialokasikan lagi yang 60% untuk pendidikan yang bersifat fisik yaitu untuk

pembangunan dan pemeliharaan sekolah sedangkan yang 40% untuk pendidikan yang sifatnya non fisik yaitu kegiatan programprogram yang disusun termasuk alokasi dana Pengawas Pendidikan Kota Lhokseumawe. Agar proses pendidikan dapat berjalan efektif dan efisien, guru dan kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi yang memadai, baik dari segi jenis maupun isinya. Namun, jika kita selami lebih dalam lagi tentang isi yang terkandung dari setiap jenis kompetensi, sebagaimana disampaikan oleh para ahli maupun dalam perspektif kebijakan pemerintah-, kiranya untuk menjadi guru yang kompeten bukan sesuatu yang sederhana, untuk mewujudkan dan meningkatkan kompetensi guru diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dan komprehensif. Untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah, pengawas dituntut untuk dapat berperan secara optimal karena apabila kita meninjau kembali tugas pokok pengawas pada Permenegpan dan RB nomor 21 tahun 2010 pasal 5 bahwa tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan meliputi: 1) penyusunan program pengawasan, 2) pelaksanaan pembinaan, 3) pemantauan pelaksanaan 8 SNP, 4) penilaian, 5) pembimbingan dan pelatihan professional Guru, 6) evaluasi pelaksanaan program pengawasan, dan 7) tugas kepengawasan di daerah khusus. Pada poin 3 jelas dinyatakan bahwa pemantauan pelaksanaan 8 SNP termasuk tugas pengawasan dan manajerial pengawas di satuan pendidikan. Pada penghujung Tahun 2015, seluruh Bangsa Indonesia akan menyambut Masyarakat Asean Community (MEA) dan berperan langsung sebagai salah satu dari pilar Masyarakat ASEAN. Masyarakat ASEAN merupakan upaya negara ASEAN untuk mengintegrasikan kawasan agar ASEAN menjadi kawasan yang aman, stabil, dan memiliki daya saing global. Konsep utama dari ASEAN Economic Community adalah menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi free flow atas barang, jasa, faktor

150


produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan. MEA dibentuk dengan tujuan untuk mencapai kesempurnaan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN yang diyakini dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh elemen masyarakat. Esensinya MEA dirancang untuk meningkatkan daya saing ASEAN dalam menjawab semakin ketatnya persaingan global. Masalah kurangnya kemampuan SDM di Indonesia itu disebabkan oleh ketidaksesuaian antara keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh saat menempuh pendidikan, dengan kebutuhan dunia kerja. Inilah yang akan menghambat pertumbuhan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Nah, salah satu solusinya adalah peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan harus menjadi salah satu referensi Indonesia untuk mencetak lulusan terampil dan siap bekerja di ASEAN Pendidikan kejuruan yang dikembangkan di Indonesia diantaranya adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dirancang untuk menyiapkan peserta didik atau lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan mampu mengembangkan sikap profesional di bidang kejuruan. Lulusan pendidikan kejuruan, diharapkan menjadi individu yang produktif yang mampu bekerja menjadi tenaga kerja menengah dan memiliki kesiapan untuk menghadapi persaingan kerja. Kehadiran SMK sekarang ini semakin didambakan masyarakat; khususnya masyarakat yang berkecimpung langsung dalam dunia kerja. Dengan catatan, bahwa lulusan pendidikan kejuruan memang mempunyai kualifikasi sebagai (calon) tenaga kerja yang memiliki keterampilan vokasional tertentu sesuai dengan bidang keahliannya. Gambaran tentang kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang disarikan dari Finch dan Crunkilton (1979), bahwa : “Kualitas pendidikan kejuruan menerapkan ukuran

ganda, yaitu kualitas menurut ukuran sekolah atau in-school success standards dan kualitas menurut ukuran masyarakat atau out-of school success standards”. Kriteria pertama meliputi aspek keberhasilan peserta didik dalam memenuhi tuntutan kurikuler yang telah diorientasikan pada tuntutan dunia kerja, sedangkan kriteria kedua, meliputi keberhasilan peserta didik yang tertampilkan pada kemampuan unjuk kerja sesuai dengan standar kompetensi nasional ataupun internasional setelah mereka berada di lapangan kerja yang sebenarnya. Penyataan di lapangan kerja menunjukkan bahwa daya serap lulusan SMK masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa Jumlah tenaga kerja Indonesia per Agustus 2014 mencapai 182,99 juta orang. Dari jumlah itu, 7,24 juta orang di antaranya berstatus pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka paling banyak adalah lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), diploma, dan universitas. Jumlah pengangguran lulusan SMK adalah 11,24 persen dari total jumlah pengangguran. Pengangguran lulusan SMK ini naik tipis dibandingkan Agustus 2013 yang mencapai 11,21 persen. Jumlah lulusan SMK yang menganggur ini persentasenya lebih besar dibanding persentase lulusan SMA biasa yang mencapai 9,55 persen. Berturut-turut kemudian lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 7,15%, dan lulusan Diploma sebesar 6,14%. Kondisi nyata di lapangan menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di sekolah dengan dunia industri. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar SMK memiliki peralatan praktik yang jauh tertinggal dibandingkan dengan peralatan dan teknologi yang diterapkan dunia industri sehingga ilmu yang dipelajari oleh siswa SMK hari ini tidak sinkron dengan tuntutan dunia industri. Praktik kerja indstri (prakerin) yang dilaksanakan dalam tiga sampai dengan enam bulan di dunia industri kadang menjadi sia-sia ketika siswa magang pada perusahaan atau

151


industri kecil sebagai akibat dari keterbatasan kuota dari perusahaan besar dalam menerima siswa magang. Hal ini terjadi karena jumlah siswa yang belajar di SMK dengan jumlah industri yang bersedia menerima siswa melaksankan praktik kerja industri tidak seimbang dimana jumlah siswa jauh lebih banyak dibandingkan dengan kuota yang disediakan industri untuk siswa magang. Upaya untuk mencapai kualitas lulusan pendidikan kejuruan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja tersebut maka pemerintah kota Lhokseumawe telah mendirikan sekolah SMK sebanyaka 13 SMK yang menyebar di beberapa kecamatan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Berikut daftar SMK di Kota Lhokseumawe : Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Dengan berdirinya 13 SMK yang menyebar di beberapa kecamatan di Kota Lhokseumawe tersebut diharapkan mampu berperan dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan kompetensi dunia kerja serta dapat berperan maksimal dalam menghadapi MEA melalui komitmen kuat dari pemerintah Lhokseumawe dan dukungan masyarakat Lhokseumawe, terhadap program-program SMK yang relevan dengan kebutuhan MEA dalam menghasilkan lulusan atau sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkualitas NO

SEKOLAH

serta siap bersaing di tingkat ASEAN dan global. Merujuk masalah atas, di bawah ini akan diuraikan secara ringkas upaya peningkatan pendidikan kejuruan di kota Lhokseumawe dalam menyonsong MEA sebagai berikut: Masukan (input), yaitu siswa diseleksi secara ketat dengan menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria yang dimaksud adalah : (1) prestasi belajar superior dengan indikator angka rapor dan nilai UN, serta hasil tes prestasi akademik, (2) skor psikotes yang meliputi intelgensi dan kreativitas, (3) tes fisik, jika diperlukan. Sarana dan prasarana yang menunajang unutk memenuhi kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler. Lingkungan belajar belajar yang kondusif untuk berkembangnya potensi keunggulan menjadi keunggulan yang nyata baik lingkung fisik maupun social-psikologis. Guru dan tenaga kependidikan yang menangani harus unggul baik dari segi penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, maupun komitmen dalam melaksanakan tugas. Kurikulum dipercaya dengan pengembangan dan improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar peserta didik yang memiliki kecepatan belajar yang lebih tinggi. Kurun waktu belajar lebih lama dibandingkan sekolah lain. Karena itu perlu ada asrama untuk memaksimalkan ALAMAT

1

SMKN 1 LHOKSEUMAWE

JL. PRAMUKA NO. 74 HAGU TEUNGAH

4

SMKN 4 LHOKSEUMAWE

JL. TGK. MUDA LAMKUTA ULEE

2 3 5 6 7 8 9

10 11 12 13

SMKN 2 LHOKSEUMAWE

JL. SAMUDERA

SMKN 3 LHOKSEUMAWE

JL. PERDAGANGAN NO. 36 LHOKSEUMAWE

SMKN 5 LHOKSEUMAWE

REL KERETA API NO. 5

SMKN 6 LHOKSEUMAWE

DARUSSALAM LR. TGK. MAJID

SMKN 7 LHOKSEUMAWE

MEDAN - B. ACEH

SMKN 8 LHOKSEUMAWE

JL. KANDANG - SIMPANG KRAMAT

SMKS KES DRSLM

JL. ISKANDAR MUDA NO. 24 F

SMKS KARYA BERINGIN

JL. MEDAN - BANDA ACEH

SMKS ULUMUDDIN

SMK KES YHB DRSLM SMKS KES YPUNARA

HAJI MEUNASAH UTEUNKOT

152

JL. PANGLATEH NO. 4-E KEUDE ACEH JL. RAJAWALI NO.29 SIMPANG AURI


pembinaan dan menampung para siswa dari berbagai lokasi. Di kompleks asrama perlu adanya sarana yang bisa menyalurkan minat dan bakat siswa seperti perpustakaan, alat-alat olah raga, kesenian dan lain yang diperlukan. Alokasi waktu untuk pengembangan soft skill dalam kerangka kecakapan hidup sangat ditekankan termasuk di dalamnya kompetensi kerja produktif dan praktik kewirausahaan Proses belajar mengajar harus berkulitas dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (accountable) baik kepada siswa, lembaga maupun masyarakat. Sekolah unggul tidak hanya memberikan manfaat kepada peserta didik di sekolah tersebut, tetapi harus memiliki resonansi sosial kepada lingkungan sekitarnya. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan yang telah diungkapkan pada halaman diatas dapat disimpulkan bahwa (1) Peran pengawas besar sekali dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan dilaksanakan secara bertahap dan terencana serta didukung oleh tenaga pengawas sekolah yang professional dengan baik. bertanggung jawab atas keberhasilan sebuah pendidikan dan pengajaran disekolah; (2) Berdasarkan peraturan menteri PAN dan RB no. 21 Tahun 2010 pasal 5, tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus; (3) Berdasarkan pengumuman resmi hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2014 tingkat SMA/sederajat yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan(Kemdikbud), sebanyak 784 siswa atau 1,38 persen siswa di Provinsi Aceh dinyatakan tidak lulus UN. Sementara itu di Kota Lhokseumawe jumlah peserta UN tingkat SMA sederajatnya berjumlah 2.191, dan yang dinyatakan tidak lulus berjumlah 76 orang

siswa atau sebanyak 3.47% yang dinyatakan tidak lulus. Berkenaan dengan hal tersebut, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat lulusan siswa dikota Lhokseumaw , di antaranya (a) siswa sebagai input utama meliputi kurikulum, tenaga guru/ pegawai, sarana, prasarana, dana, dan manajemen; (b) input instrumental; proses belajar mengajar; input lingkungan; dan yang tak kalah pentingnya adalah kualitas kepemimpinan pengawas sekolah merupakan kunci yang tak dapat diabaikan; dan (4) Dalam menyonsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 salah satu solusinya dalam peningkatan kualitas SDM di Kota Lhokseumawe adalah melalui peningkatan pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan harus menjadi salah satu referensi pemerintah Kota Lhokseumawe untuk mencetak lulusan terampil dan siap bekerja terutama di kawasan ASEAN. Mengingat beratnya tugas kepengawasan tersebut maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa pengawas sekolah harus menjadi seorang yang profesional dalam bidangnya, dan untuk mencapainya diperlukan upaya untuk meningkatkan profesionalismenya. Selain berbagai alasan pentingnya peningkatan profesionalisme pengawas sekolah seperti di atas maka peningkatan profesionalisme pengawas sekolah juga harus dilakukan untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin komplek, serta untuk lebih mengarahkan sekolah ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional secara efisien. berpedoman pada Permenpan No.21 Tahun 2010. DAFTAR PUSTAKA

Suryadi, A dan H.A.R Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Al Barry, M. D..2001. Kamus Modern Bahasa Indonesia, Yogyakarta: Arloka Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah

153

Fauziah. Peran Serta Pengawas Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Menyonsong Masyarakat Sudjana, N, dkk,. 2011. Buku Kerja Pengawas Sekolah. Jakarta : Kemendiknas Supranta. J, 1997. Metode Riset, Jakarta: Rineka Cipta Sagala, S. 2010 . Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: Penerbit Alfabeta

Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang: Sistem Pendidikan Nasional, diterbitkan oleh Lembaga Informasi Nasional, Jakarta Tjiptono, F.. 1995. Manajemen Jasa Edisi I Cet II, Yogyakarta: Andi Offset

154

Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial

Recommend Documents