Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan Journal of Government, Social and Politics Volume 2, Nomor 2 September 2013

Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan Journal of Government, Social and Politics

,jkp Volume 2, Nomor 2 September 2013

Penggunaan Teknologi komunikasi Dalam Penerapan Good Governance Muhd Ar Imam Riauan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru, 28284 [email protected] Abstrak Good Governance menjadi harapan seluruh warga negara di seluruh negara. Karna dengan hadirnya good governance maka semua warga negara akan mendapatkan hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Demikian halnya dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan diaplikasikan dalam sebuah pemerintahan akan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa memandang status sosial individu yang artinya semua warga negara menjadi setara di mata hukum. Dalam penggunaan teknologi komunikasi peneliti menemukan bahwa, tiap penggunaan teknologi harus memenuhi tiga aspek penting yaitu desirable impact, direct impact, dan anticipated impact. Tiap teknologi komunikasi yang di adopsi harus dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dari sumber daya manusia yang menggunakan teknologi, kemudian sumber daya manusia harus dipersiapkan untuk mampu menggunakan teknologi komunikasi baru. dan selanjutnya teknologi komunikasi tersebut harus dapat mengantisipasi Key word: Good Governance & Teknologi Komunikasi dijalankan dengan efekif dan efisien, bangsa Indonesia tidak bisa berkembang tanpa menggadopsi teknoligi dalam kehidupan pemerintahannya. Untuk dapat bersaing di dunia global dengan negaranegara lain, teknologi yang dipilihpun harus merupakan teknologi yang tepat guna dan bermanfaat bagi perjalanan pemerintah untuk mendukung sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang ada di negara Indonesia. Pada saat ini memasuki tahun 2013, perkembangan teknologi menjadikan saluran komunikasi menjadi semakin mudah digunakan dalam setiap aktivitas komunikasi. Teknologi komunikasi menciptakan efisiensi dalam proses pengiriman pesan dari satu wilayah ke wilayah lain di dalam negeri maupun dalam dunia internasional. Dengan menggunakan teknologi komunikasi pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan negara melalui koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pemerintah daerah tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak bisa dipungkiri dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan

A. Pendahuluan Indonesia berada pada masa perkembangan teknologi komunikasi. Saat ini masyarakat indonesia bisa melakukan akses informasi dari berbagai saluran informasi. Negara yang terdiri dari ribuan pulau dari sabang sampai merouke secara geografis memiliki jarak yang tidak bisa di jangkau dengan waktu yang singkat melalui alat transportasi. Hal ini menyebabkan indonesia sulit untuk berkomunikasi antara pusat pemerintahan dengan pemerintahan yang ada di daerah tanpa menggunakan teknologi komunikasi. Tanpa memiliki teknologi komunikasi negara indonesia tidak mudah untuk melakukan komunikasi mengingat jarak yang harus ditempuh di dalam negeri. Menurut situs resmi pemerintah Republik Indonesia, www.indonesia.go.id Negara Indonesia memiliki luas sebesar 1.904.569 km². Dengan luas negara sebesar itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa melakukan komunikasi ke berbagai daerah. Demikian halnya dihadapkan pada perkembangan pemerintahan. Agar 102



komunikasi yang dapat menyebarkan komunikasi dari sumber kepada sasarannya secara efektif. Hal tersebut berarti komunikasi yang disampaikan dari seorang kommunikator harus dapat dipahami maknanya dengan baik oleh khalayak yang menerima informasi sesuai dengan apa yang dimaksud oleh orang yang menyampaikan pesan tersebut. Melihat kondisi geografis indonesia yang terdiri dari ribuan pulau, indonesia memerlukan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efektivitas pengiriman pesan dari satu daerah ke daerah lainnya di dalam negara baik informasi antara aparatur pemerintahan maupun antara aparatur pemerintahan kepada masyarakat Indonesia dari sabang sampai merouke. Komunikasi yang dilakukan tanpa menggunakan teknologi komunikasi akan menghadapi hambatan fisik komunikasi. Seperti jarak yang jauh akan memakan waktu yang lama untuk menyampaikan pesan dari provinsi satu ke provinsi lainnya. Untuk itu negara Indonesia perlu mengadopsi teknologi komunikasi yang tepat guna bagi terwujudnya komunikasi yang efektif. Makalah ini mecoba untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang ditimbulkan akibat penggunaan teknologi komunikasi yang tidak tepat guna. Penggunaan teknologi yang tidak tepat guna akan menimbulkan kerugian negara yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Untuk itu diperlukan model perencanaan yang baik dalam mengadopsi teknologi yang berguna dan bisa dipakai oleh pemerintah.

2004). Konsep Good Govenance dianggap sebagai obat yang ampuh untuk mengatasi berbagai jenis masalah dalam menjalankan kekuasaan sosial (Koivisto, 2013). Kekuasaan sosial dalam pemerintahan merupakan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan sosial yang ada di suatu negara. Setiap negara memiliki permasalahannya masing-masing. Mulai dari masalah pengambilan kebijakan, model pemerintahan, desgin lembaga, keuangan dan ekonomi, belanja publik hingga ke aspek hukum. Konsep Good Governance sendiri meliputi aspek yang sangat luas sehingga kita dibingungkan oleh konsep pemerintahan yang baik. Akan tetapi, sebuah pemerintahan yang baik hendaknya memiliki konsep standar yang jelas untuk menjelaskan bagaimana pemerintahan yang baik yang ingin di capai dalam pemerintahan. Sedangkan konsep good governance di Indonesia harus dilaksanakan sejalan dengan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sesuai dengan aturan UUD 1945. Setidaknya konsep good governance memungkinkan bagi warga negara mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas dan setara antara individu dan individu yang lainnya. Karena dengan demikian, warga negara diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya dan mendapatkan haknya sebagai warga negara di negara tempat mereka tinggal. Definisi tentang good governance sangat beragam. Banyak pendapat yang mendefinisikan good governance. Menurut Dunn; 1986; UNDP, 2000; IMF, 2000; World Bank, 2000 dalam Matovu (2002) definisi good governance adalah sebagai berikut: a. Dunn (1986) looks at good governance in terms of organisational effectiveness. To him, good government implies a high level of organisational effectiveness and does not imply the

B. Pembahasan 1. Good Governance Konsep Good gorvernance telah memiliki perhatian yang lebih besar selama beberapa tahun terakhir di tingkat global. Konsep good governance juga telah memiliki konsep yang terlihat dalam kegiatan ilmiah mulai tahun 1990 dari penelitian aliran kritis tentang pemerintahan yang baik dan bagaimana dampaknya (Koskenniemi, 103



choice of a particular ideological model of state organisation. The conclusion from this is that good governance, in the sense of organisational effectiveness, is also feasible under repressive regimes. b. According to the UNDP (2000), good governance encompasses mechanisms, processes and institutions through which citizens and groups articulate in terests, exercise their legal rights, meet their obligations, and mediate their differences. c. The IMF (2000) defines good governance as the transparent and accountable management of a country's resources for its equitable and sustainable economic and social development. d. For the World Bank, good governance must guarantee human rights, check corruption, and promote democratisation, as well as accountability.

dari baik atau tidaknya pemerintahan yang sedang berkuasa. Artinya apapun ideologi atau sistem pemerintahan yang digunakan bila tidak diikuti dengan efektivitas dalam tiap penyelenggaraan pemerintahan, maka good governance tidak akan pernah terwujud. Definisi menurut UNDP mengedepankan bagaimana tiap unsur negara menjalankan kewajiban dan menerima haknya sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Semua warga negara harus dipandang setara antara satu dengan lainnya. Tidak ada kepentingan individu atau kelompok yang harus diprioritaskan dan didahulukan. Sedangkan menurut IMF good governance harus menggambarkan sebuah negara yang adil dan berkelanjutan dalam melakukan pembangunan ekonomi. Good governance di Indonesia dapat dikatakan bermula dari adanya rasa ketakutan sebagian masyarakat terhadap tindakan pejabat negara atau administrasi negara untuk bertindak secara bebas (Arianto, 2006). Kekhawatiran tersebut terjadi akibat fakta yang di lihat oleh masyarakat baik secara langsung di lingkungan masyarakat mupun di media massa tentang banyaknya pejabat pemerintahan hinngga kepala pemerintahan yang terlibat dalam penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompoknya. Tulisan ini mencoba memberikan solusi kepada pemerintahan Negara Indonesia untuk memaksimalkan belanja negara di bidang teknologi komunikasi agar menciptakan efisiensi bagi tiap pengadaan teknologi khususnya pada teknologi komunikasi. Belanja negara yang menggunakan uang rakyat harus digunakan dengan baik sehingga sesuai dengan tujuannya untuk menjadikan pemerintahan yang baik dari aspek belanja teknologi komunikasi.

Dunn menilai good governance sebagai tata kelola organisasi pemerintahan yang efektif. Pemerintahan yang baik harus mengedepankan efektivitas dalam tiap aktivitas yang dikerjakannya. Tanpa terciptanya efektivitas, maka good covernance hanya menjadi wacana tanpa pencapaian yang pernah dicapai oleh sebuah pemerintahan. Dalam hal ini pemerintahan Indonesia dalam menciptakan good governance harus mengavaluasi diri dari berbagai aktivitas pemerintahan yang telah dilaksanakannya. Apabila dalam tiap aktivitas ditemukan ketidakefektifan dan pemborosan sumber daya, bahkan banyak terjadi penggelembungan anggaran yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka pemerintahan yang baik tidak akan pernah terwujud. Berdasarkan definisi Dunn tersebut juga disebutkan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan tidak menjadi tolak ukur 104



kondisi masyarakat, teknologi itu harus meningkatkan nilai tambah secara maksimal dan menurunkan penambahan biaya seminimal mungking. Sebagai masyarakat indonesia, kita harus mampu memilih teknologi yang tepat guna bagi kehidupan kita sehari dengan biaya yang seminimal mengkin. Demikian halnya dalam memilih teknologi komunikasi kita harus mempertimbangkan teknologi yang bisa memberikan nilai tambah secara maksimal dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam tmiap aktivitas komunikasi. Negara indonesia dalam mencapai tujuan-tujuan sebagai sebuah negara kesatuan harus memperhatikan aktivitas komunikasi yang mengadopsi teknologiteknologi komunikasi. Demi te rcapainya tujuan pemerintah. Ketika pemerintah memiliki program yang telah direncanakan dengan matang, maka pemerintah harus segera melakukan sosialisasi kepada warga negara demi terwujudnya program yang telah direncanakan. Dalam upaya untuk menciptakan Good Governance, maka pemerintah harus mampu menciptakan koordinasi yang baik dengan menggunakan komunikasi. Untuk itu, di era informasi dan perkembangan teknologi saat ini, sehingga pemerintah harus mengadopsi teknologi komunikasi. Adopsi teknologi ini dilakukan untuk mempermudah penyebaran informasi kepada warga negara diseluruh wilayahsehingga dapat mengurangi ketidakpastian atas penyampaian pesan yang dilakukan kepada masyarakat. Menurut Rogers 1983 dalam (Noegroho, 2010: 2) teknologi merupakan seperangkat untuk aktivitas kita dan dapat mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh hubungan sebab akibat yang melingkupi dalam mencapai suatu tujuan. Dengan demikian berdasarkan pendapat Roger tersebut, dengan menggunakan teknologi komunikasi sebagai teknologi, memberikan kepastian

2. Penggunaan Teknologi Komunikasi untuk Good Governance Perkembangan teknologi pada saat ini, telah menjadikan komunikasi berada pada barisan terdepan dari perkembangan teknologi tersebut. Paisley dalam (Noegroho, 2010) menyimpulkan bahwa komunikasi berada pada lini terdepan pada revolusi sosial yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi komunikasi. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya komunikasi bagi revolusi sosial, sehingga perkembangan tenologi yang terdapan adalah perkembangan teknologi komunikasi. Dibandingkan dengan teknologi lainnya, pada saat ini perkembangan teknologi komunikasi berkembang sangat pesat. Tiap produsen berlomba untuk menciptakan produk komunikasi untuk membantu manusia dalam berkomunikasi. Hal ini menyababkan teknologi komunikasi sangat beragam dengan kecanggihan yang semakin baik semakin hari. Teknologi komunikasi adalah peralatan yang digunakan untuk melakukan aktivitas komunikasi yang berupa tukar menukar pesan. Menurut Roger (1986) dalam (Noegroho, 2010) teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras, struktur organisasional, dan nilai sosial, yang mana individu mengumpulkan, mengolah, dan saling bertukar informasi dengan individu lainnya. Tukar menukar informasi dilakukan dengan menggunakanteknologi komunikasi mulai dari menciptakan pesan yang kemudian diolah dengan perangkat komputer sehingga menjadi produk komunikasi visual maupun tanpa diolah yang kemudian dikirimkan kepada individu lain. Teknologi yang digunakan harus tepat guna bagi tiap aktivitas kehidupan. Baik untuk memenuhi kepentingan pribadi dalam kehidupan sehari-hari ataupun teknologi yang digunakan untuk kepentingan bangsa. Menurut Habibie dalam Makka (2010: 31), teknologi yang kita pilih harus tepat guna bagi situasi dan 105



kepada kita terhadap keberhasilan dalam menyampaikan pesan. Dengan menggunakan teknologi komunikasi, manusia dipermudah untuk melakukan berbagai proses komunikasi. Teknologi komunikasi memperkuat dan memperbesar fungsi indera yang dimiliki oleh manusia. Mc Luhan 1965 dalam Noegroho (2010: 1), seluruh teknologi komunikasi yang ditemukan mampu menambah kemampuan fungsi dari panca indera pancaindera manusia seperti indera sentuhan, indera penciuman, indera perasa, indera pendengaran, dan indera penglihatan. Bahan teknologi komunikasi dapat membawa seorang individu melintasi ruang dan waktu dan mendapatkan informasi yang belum pernah didapatkan pada waktu sebelumnya. Penggunaan teknologi komunikasi dalam mencapai tujuan-tujuan negara tidak bisa dilepaskan dari 3 hal. Tiga aspek ini sebagai mata rantai yang tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya. Teknologi komunikasi tidak bisa dilepaskan dari kehadiran teknologi baru, adopsi teknologi, dan perubahan yang terjadi akibat teknologi komunikasi. Dalam menggunakan teknologi baru harus ada teknologi yang bisa dimanfaatkan. Wujud riil dari teknologi harus tercipta dari berbagai produsen. Saat ini kita menyaksikan bagaimana perkembangan teknologi yang sangat cepat. Produsen teknologi komunikasi berlomba dalam menciptakan produk baru yang memudahkan manusia dalam berkomunikasi. Pada saat ini kita diberikan kemudahan oleh produsen tekonologi komunikasi yang berkembang sangat pesat sehingga sangat mudah pada saat ini tahun 2013 untuk memiliki teknologi yang membantu kita dalam berkomunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang semakin cepat seiring perkembangan media sosial di internet. Ketika mayoritas masyarakat memiliki perhatian yang besar terhadap media sosial, maka kebutuhan akan

teknologi komunikasi semakin tinggi untuk mengakses media-media sosial. Kehadiran facebook, twitter, yahoo massanger menjadikan masyarakat indonesia mulai mengakses informasi secara massiv dari internet. Hal menyebabkan produsen teknologi komunikasi maupun multimedia mulai mengembangkan teknologi yang dapat memudahkan manusia untuk mengakses internet dan baik akses data informasi maupun sosial media. Kehadiran produsen tidak bisa dilepaskan oleh masyarakat yang mengadopsi teknologi komunikasi tersebut. Tanpa ada masyarakat atau konsumen yang menggunakan teknologi komunikasi, maka teknologi komunikasi hanya menjadi barang rongsokan dengan kecanggihan yang tidak berfungsi untuk membantu aktivitas komunikasi. Ketika masyarakat sudah mengadopsi teknologi komunikasi, maka teknologi komunikasi akan menimbulkan dampak-dampak tertentu. Baik dampak positif maupun negatif dari isi pesan komunikasi yang disebarkan maupun dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan teknologi komunikasi tersebut. Tidak hanya bagi masyarakat secara luas, akan tetapi secara spesifik pemerintah yang sebagai konsumen yang mengadopsi teknologi komunikasi untuk membantu aktivitas pemerintahan. Roger 1986, memberikan klasifikasi dampak yang terjadi pada manusia terhadap teknologi komunikasi dalam konsep tipologi dampak. Konsep ini menekankan pada perubahan pada individu atau penolakan pada sebuah inovasi (Noegroho, 2010). Model tipologi dampak ini dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penggunaan teknologi komunikasi untuk mewujudkan Good governance di Negara Indonesia. Tipologi dampak yang dimaksud Roger tersebut adalah sebagai berikut: a. Desirable Impact dan Undesirable Impact b. Direct Impact dan Undirect Impact 106



c. Anticipate Impact dan Unanticipate Impact

Penelitian ini hanya berfokus kepada penggunaan teknologi yang efektif bagi menunjang aktivitas komunikasi dalam pemeritahan. Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa untuk menciptakan good governance, dalam menggunakan teknologi komunikasi pemerintah harus mempertimbangkan aspek keberfungsian dari teknologi yang digunakan. selain itu kemampuan dari sumber daya manusia yang menggunakan teknologi tersebut sehingga pada akhirnya teknologi yang digunakan dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mempermudah akses komunikasi pemerintahan.

Desirable Impact dampak mengarahkan pada berfungsinya sebuah inovasi pada individu atau sistem sosial sedangkan Undesirable Impact mengarahkan pada ketidakberfungsiannya sebuah inovasi bagi masyarakat atau sistem social. Dalam menggunakan teknologi komunikasi pemerintah harus memperhatikan aspek desirabel dan undesirabel impact. Sehingga teknologi yang diadopsi dapat berguna untuk menunjang aktivitas pemerintahan secara efektif. Sebelum memutuskan untuk menggunakan anggaran teknologi komunikasi, pemerintah harus memperhatikan teknologi yang akan dibeli tersebut. Hal idari Direct Impact individu atau sistem sosial merespon dengan segera atau cepat terhadap inovasi dan Undirect Impact Terjadi perubahan pada individu atau sistem sosial setelah terjadi direct impact. Anticipate Impact merupakan perubahan yang terjadi dapat diantisipasi karena inovasi telah diketahui/dikenal sebelumnya oleh anggota sistem sosial dan Unanticipated Impact merupakan perubahan yang terjadi tidak dapat diantisipasi karena inovasi belum diketahui/dikenal sebelumnya oleh anggota sistem social.

Daftar Kepustakaan Makka, Andi Makmur. Jejak Pemikiran B.J. Habibie (Peradaban untuk Kemandirian Bangsa). 2010. PT. Mizan Pustaka: Bandung. Matovu, George. 2002. Policy Options for Good Governance and Local Economic Development in Eastern and Southern Africa. Urban Forum (Springer: 2002) Noegroho, Agoeng.2010. Teknologi Komunikasi. Graha Ilmu: Yogyakarta. Koivisto, Ida. 2013. Varieties of Good Governance: A Suggestion of Discursive Plurality. Springer Science+Business Media Dordrecht 2013. Int J Semiot Law-DOI 10.1007/s11196-013-9329-6.

C. Kesimpulan Good Governance merupakan konsep yang sangat kompleks dalam perjalanan bangsa menuju pemerintahan yang baik. Good governance dapat diwujudkan dengan cara menciptakan efektivitas organisasi pemerintahan mulai dari penetapan kebijakan, perumusahan anggaran dan belanja negara sampai dengan keadilan sosial bagi masyarakat dalam pembangunan bangsa.

Koskenniemi, M. 2004. Global governance and public international law.Kritische Justiz. Arianto, Henry. 2006. Implementasi Konsep Good Governance di Indonesia. (Ejurnal.esaunggul.ac.id, vol.3 No.02 2006) www.indonesia.go.id

107

Jurnal Kajian Ilmu Pemerintahan Journal of Government, Social and Politics Volume 2, Nomor 2 September 2013

Recommend Documents