Jurnal Inovasi Kebijakan VOLUME 1 NO 2 JULI Setiap artikel yang dikirim ke MP harus menggunakan perangkat lunak manajemen referensi seperti

Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan VOLUME 1 | NO 2| JULI 2017

Tujuan dan Ruang Lingkup

Matra Pembaruan (MP) merupakan jurnal yang menyediakan sumber informasi ilmiah yang ditujukan untuk peneliti, lembaga penelitian, instansi pemerintah, dan pemangku kepentingan. Jurnal tersebut menerbitkan manuskrip penelitian asli yang berfokus pada hasil penelitian tentang inovasi kebijakan pemerintah

Terbitan

MP diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Dalam Negeri dan diterbitkan tiga kali dalam setahun yaitu Maret, Juli, November. ISSN cetak: 2549-5151 ISSN elektronik: 2549-5283 Edisi elektronik tersedia di: www.matrapembaruan.com

Pengelolaan Artikel

Setiap artikel yang dikirim ke MP harus menggunakan perangkat lunak manajemen referensi seperti EndNote™ dan Mendeley. Artikel bahasa Inggris yang diterima redaksi untuk dipublikasikan di MP akan dibuktikan dengan menggunakan perangkat lunak tata bahasa Grammarly®.

Biaya Penerbitan Artikel

Setiap artikel yang dikirimkan ke MP tidak dikenakan biaya apa pun. Termasuk dalam hal penilaian oleh Mitra Bebestari, pengeditan, penerbitan, pemeliharaan, dan pengarsipan.

Alamat

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat, Indonesia Nomor Telepon/Fax: +62 21 391 3201 Email: matrapembaruan@gmail. com

Matra Pembaruan Jurnal Inovasi Kebijakan VOLUME 1 | NO 2 | JULI 2017

Pemimpin Redaksi Moh. Ilham A Hamudy Politik dan Pemerintahan [email protected]

Redaksi Pelaksana Jonggi Tambunan [email protected] M. Saidi Rifky [email protected]

Frisca Natalia Hutabarat [email protected] Niyan Nurin Ridha Putri [email protected]

Dewan Redaksi Ajib Rakhmawanto Majamenen Publik [email protected] Abdul Halik Kebijakan Publik [email protected]

Moh. Ilham A Hamudy Politik dan Pemerintahan [email protected]

Editor Bahasa Moh. Ilham A Hamudy [email protected] M. Saidi Rifky [email protected]

Grafis M. Saidi Rifky [email protected]

Ucapan Terima Kasih untuk Mitra Bebestari Abdul Gaffar Karim Ilmu Pemerintahan [email protected]

Tri Widodo W. Utomo Administrasi Negara [email protected] Muchlis Hamdi Kebijakan Publik [email protected]

Halaman ini sengaja dikosongkan


Pengantar Redaksi

Setelah terbit perdana di edisi Maret lalu, Matra Pembaruan (MP) terbit untuk yang kedua kali pada edisi Juli 2017 secara konsisten sebanyak 6 artikel dengan tidak mengurangi kualitas artikel. Di penerbitan kedua ini, MP tidak terlalu kesulitan menjaring naskah atau artikel, melalui berbagai upaya promosi dan penyebaran informasi dari Tim redaksi, total artikel yang masuk untuk diseleksi di edisi kedua ini mencapai lebih dari 10 artikel yang kemudian kami seleksi menjadi enam artikel untuk diterbitkan pada edisi kali ini. Sebagai jurnal yang terbilang baru, kami berharap MP tetap konsisten dan terbit tepat waktu. Meskipun, sebagai jurnal baru, masalah umum yang ditemui adalah susahnya menjaring naskah. Tetapi dengan semangat mendorong publikasi ilmiah dan dunia kepenulisan ilmiah di Indonesia, MP diharapkan tetap konsisten sehingga seiring berjalanya waktu, MP bisa menaikkan standar dan disejajarkan dengan jurnal-jurnal yang telah melangkah jauh seperti Jurnal Bina Praja (JBP) dan jurnal-jurnal lain yang memiliki standar dan kualitas baik di Indonesia. MP juga diharapkan bisa menjadi pemicu semangat menulis para pegiat kelitbangan, khususnya yang bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, pada edisi kedua ini, MP menampilkan artikel-artikel yang terkait dengan alternatif kebijakan pertanian, pengelolaan wilayah pesisir indonesia, manfaat pemeriksaan kinerja terhadap auditee badan pemeriksa keuangan, Good Extractive Governance, penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Manggarai, Nusa Tenggara Timur; dan pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Desa Keji Kabupaten Semarang. Kami berharap, keenam artikel yang disajikan dalam MP di edisi kali ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca. Terima kasih. Jakarta, Juli 2017 Pemimpin Redaksi

i


Daftar Isi Alternatif Kebijakan Pertanian dalam Menghadapi Otonomi Desa di Kabupaten Tabanan I Putu Dharmanu Yudartha ................................................................................................................................................................... 65-74 Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan Tommy Cahya Trinanda .......................................................................................................................................................................... 75-84 Manfaat Pemeriksaan Kinerja terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nico Andrianto, Andi Wibowo, Budiman Sihaloho ......................................................................................................................... 85-98 Good Extractive Governance Sebuah Gagasan untuk Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pertambangan di Indonesia Mi’rojul Huda, Novy Setia Yunas .........................................................................................................................................................99-108 Faktor Determinan Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Manggarai, Nusa Tenggara Timur Alfonsus Jantong ................................................................................................................................................................................... 109-119 Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang Asma Luthfi, Hartati Sulistyo Rini, Fulia Aji Gustaman, Thriwaty Arsal, Totok Rochana ........................................... 121-130

ii


Halaman Intisari e-ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151

Halaman intisari ini boleh diperbanyak atau dicopy tanpa izin redaksi dan penulis DDC 352.14 I Putu Dharmanu Yudartha, (Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas UdayanaBali)

Alternatif Kebijakan Pertanian dalam Menghadapi Otonomi Desa di Kabupaten Tabanan Matra Pembaruan, Juli 2017, vol. 1, no 2, p. 65-74, 1 ill, 4 tab, 13 ref.

Otonomi desa menuntut kepada pemerintah desa menggali potensi desa menjadi sektor unggulan. Sektor pertanian menjadi salah satu potensi ideal di Kabupaten Tabanan untuk mendukung pembangunn nasional. Saat ini pemerintah desa diberikan kewenangan untuk membantu tugas pemerintah daerah. Oleh karena itu, pembangunan di desa harus mengoptimalkan sektor pertanian. Masalah yang dihadapi sektor pertanian di Tabanan adalah tingginya harga input pertanian, harga produk pertanian yang tidak stabil, belum adanya industri produk olahan pertanian, dan alih fungsi lahan pertanian. Tulisan ini bertujuan membahas dan menganalisis tantangan dan hambatan terkait kebijakan sektor pertanian dalam konteks otonomi desa dengan pendekatan deskriptif. Analisis yang dilakukan dengan menggabungkan teoretis dan kasus atau fenomena yang terjadi, kemudian dirumuskan menjadi bentuk kebijakan publik sektor pertanian dalam menghadapi otonomi desa. Desa sangat identik sebagai lumbung pangan, peran inilah yang ingin dikembalikan sehingga pola pembangunan menjadi bottom up. Untuk mendukung dan mewujudkan peran desa terutama di sektor pertanian maka diperlukan alternatif kebijakan. Adapun alternatif kebijakan yang dimaksud adalah pemberdayaan sektor perdesaan, subsidi input-input pertanian, kebijakan output pertanian dan penggabungan antar-kebijakan sebelumnya. (Author) Kata Kunci: Kebijakan Publik, Alternatif Kebijakan, Pertanian, Otonomi Desa

Tanggal Edisi: 30 Juli 2017

DDC 333.7 Tommy Cahya Trinanda, (Sekretariat Jenderal DPR RI)

Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia dalam Rangka Pembangunan Berbasis Pelestarian Lingkungan Matra Pembaruan, Juli 2017, vol. 1, no 2, p. 75-84, 0 ill, 0 tab, 21 ref.

Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Namun dengan panjang garis pantai tersebut, pengelolaan wilayah pesisir belum optimal dan merata. Dari potensi sumber data yang ada baru sekira 55 persen dimanfaatkan. Kegiatan pembangunan segala bidang di wilayah pesisir masih memarjinalkan masyarakat lokal yang rata-rata berprofesi sebagai nelayan tradisional dan masih mengesampingkan aspek pelestarian ekosistem dan habitat asli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran ideal mengenai pengelolaan wilayah pesisir yang berbasis pelestarian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan, pengelolaan wilayah pesisir antar sektor masih belum terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan yang mengatur berbagai aspek dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk mensejahterakan masyarakat di wilayah pesisir dan kepulauan. (Author) Kata Kunci: Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pembangunan, Pelestarian.

DDC 352.4 Nico Andrianto 1, Andi Wibowo ², Budiman Sihaloho 3, (1, 2, 3, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia) Manfaat Pemeriksaan Kinerja terhadap Auditee Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Matra Pembaruan, Juli 2017, vol. 1, no 2, p. 85-98, 17 ill, 0 tab, 23 ref.

iii

Aspek manfaat sebagai dampak dari pelaksanaan rekomendasi merupakan faktor penting dalam pemeriksaan kinerja. Tulisan ini menguraikan hasil dari penelitian deskriptif melalui metode survei untuk menilai sejauh mana manfaat hasil pemeriksaan kinerja BPK serta mengetahui pengaruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK terhadap entitas yang diaudit (auditee). Survei dilakukan terhadap obyek pemeriksaan kinerja BPK yang berasal dari Kementrian/Lembaga, BUMN/BUMD, RSUD, serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan “entitas lainnya”. Hasil survei menunjukkan pemeriksaan kinerja BPK bermanfaat untuk meningkatkan kinerja auditee, dimana auditee pemerintah daerah mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan pemerintah pusat. Survei juga menunjukkan, semakin tinggi frekuensi pemeriksaan kinerja serta semakin baik kualitas rekomendasi yang diberikan memberikan manfaat yang lebih besar bagi auditee. 90% responden menyatakan, rekomendasi yang diberikan BPK dapat ditindaklanjuti. Beberapa masukan diberikan oleh auditee terkait upaya yang perlu dilakukan oleh BPK untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan kualitas rekomendasi untuk meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut oleh auditee. (Author) Kata Kunci: Pemeriksaan Kinerja, Rekomendasi, Auditee,

DDC 381.4 Mi’rojul Huda ¹, Novy Setia Yunas ², (1, 2 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya Malang) Good Extractive Governance Sebuah Gagasan untuk Kesejahteraan Masyarakat Wilayah Pertambangan di Indonesia Matra Pembaruan, Juli 2017, vol. 1, no 2, p. 99-108, 0 ill, 1 tab, 17 ref.

Persoalan pertambangan selama ini menjadi ironi tersendiri bagi masyarakat, alih-alih memperoleh kesejahteraan dari dampak ekonomi yang ditimbulkan dari usaha pertambangan tersebut, justru melahirkan berbagai persoalan baru hingga konflik di tengah masyarakat. Tujuan utama kajian ini untuk mengembangkan gagasan good extractive governance untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi di lapangan. Adapun hasil temuan dari tulisan ini antara lain, keberadaan sumber daya alam berupa migas selama ini lebih banyak memunculkan musibah seperti konflik, bencana lingkungan hingga kesenjangan ekonomi di masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, perlu adanya komitmen yang kuat dari berbagai pihak untuk membentuk sebuah tata kelola pemerintahan yang baik di wilayah industri ekstraktif (Good Extractive Governance). Hal ini bisa dimulai dengan komitmen pemerintah dalam hal kedaulatan migas dan industri ekstraktif yang lain. serta adanya perencanaan

iv

yang partisipatif dalam pengelolaan potensi di daerah. Kata Kunci: (Author) Kata Kunci: Good Governance, Good Extractive Governance, Sumber daya Alam, Migas, Industri Ekstraktif DDC 657.661 Alfonsus Jantong (Pascasarjana Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang)

Faktor Determinan Kesiapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Manggarai, Nusa Tenggara Timur Matra Pembaruan, Juli 2017, vol. 1, no 2, p. 109-119, 1 ill, 6 tab, 15 ref.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Pengaruh pelatihan, pendampingan dan pengaruh kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan infrastruktur terhadap kesiapan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dianalisis melalui pendekatan positivis. Data dikumpulkan dari 104 responden melalui kuesioner yang disebarkan ke SKPD (instansi pemerintah daerah) yang bekerja di bidang akuntansi dan bendahara. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode regresi berganda. Hasilnya menunjukkan, pelatihan dan pendampingan secara positif mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur tidak mempengaruhi kesiapan aplikasi standar akuntansi berbasis akrual. Kualitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan infrastruktur secara simultan mempengaruhi kesiapan aplikasi standar akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini membuktikan, pemerintah daerah Manggarai, dalam hal sumber daya manusia dan infrastruktur, belum siap. (Author) Keywords: Pelatihan, Mentoring, Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Infrastruktur. DDC 352.14 Asma Luthfi 1, Hartati Sulistyo Rini ², Fulia Aji Gustaman ³, Thriwaty Arsal ⁴, Totok Rochana ⁵, (1, 2, 3, 4, 5, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang) Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa di Desa Keji Kabupaten Semarang Matra Pembaruan, Juli 2017, vol. 1, no 2, p. 121-130, 2 ill, 3 tab, 16 ref.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini berlokasi di Desa Keji Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang dengan subyek penelitiannya

adalah masyarakat Desa Keji dan informan utamanya tokoh masyarakat, BPD dan perangkat desa. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mendasarkan penelitiannya pada deskripsi dari data lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, FGD, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, pengetahuan masyarakat terhadap dana desa masih terbatas. Informasi tentang pengelolaan dana desa mereka dapatkan dari aparat desa dan warga masyarakat lain melalui gethok tular. Dana desa di Desa Keji yang berjumlah Rp 608.057.000 diorientasikan pada pembangunan infrastruktur, seperti

jalan paving, talud, dan jembatan sederhana. Dalam pemanfaatan dana desa ini, masyarakat dilibatkan dalam seluruh prosesnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan. Penelitian ini juga menyoroti tentang partispasi masyarakat di Desa Keji dalam pengelolaan dana desa masih sebatas aktifitas berperan serta yang formal, berpusat dari aparat desa, dan tertib administrasi. (Author) Keywords: Dana Desa, Masyarakat, Partisipasi, Pengelolaan

v

Halaman ini sengaja dikosongkan

vi

Jurnal Inovasi Kebijakan VOLUME 1 NO 2 JULI Setiap artikel yang dikirim ke MP harus menggunakan perangkat lunak manajemen referensi seperti

Recommend Documents