KETERANGAN SAKSI VIA TELECONFERENCE DALAM DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI INDONESIA Oleh : Suisno, SH, M.Hum.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010
A. Pendahuluan
Di dalam dunia hukum dan peradilan pada tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak umumnya
dan pada
saat
penyidikan
serta Pidana Pencucian uang yang didalamnya juga
pemeriksaan di depan persidangan pada khusunya, mengatur ketentuan hukum formil secara khusus, keterangan yang diberikan oleh saksi merupakan telah menentukan alat bukti elektronik sebagai hal yang yang sangat penting karena barang bukti salah satu alat bukti pemeriksaan tindak pidana yang berupa obyek materiel ini tidak bernilai jika pencucian uang. Ketentuan ini diatur dalam pasal tidak diidentifikasi oleh saksi1 dan tidak akan 73 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak dapat
memperkuat
keyakinan
hakim
tanpa Pidana Pencucian uang yang menyatakan:
didukung oleh keterangan saksi di dalam proses penanganan perkara pidana utamanya pada waktu proses penyidikan dan pemeriksaan di depan persidangan. Pentingnya keterangan saksi ini tercermin di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang terurai di
Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen.
dalam pasal 184 KUHAP, yang menunjukkan bahwa
keterangan
saksi
menempati
urutan
pertama di antara daftar alat bukti sah yang
Perkembangan
selanjutnya,
muncul
terobosan hukum baru dengan pemanfaatan teknologi, yaitu dengan adanya keterangan saksi
lainnya. Dengan perkembangan dunia teknologi seseorang tidak hanya bisa berkomunikasi antar muka tetapi juga berkomunikasi verbal antar layar, perkembangan ini juga akan berpengaruh terhadap dunia hokum, dimana saksi dalam memberikan
keterangannya
melalui
data
yang disampaikan via teleconference. Meskipun KUHAP tidak atau belum mengatur mengenai alat bukti elektronik dan keterangan
saksi
via
telekonference
tetapi
ketentuan tentang alat bukti elektronik paling tidak dianggap mendekati digunakannya teknologi teleconference dalam hal penyampaian keterangan
elektronik.
saksi karena keduanya sama-sama menggunakan teknologi elektronik dan dan mengenai alat bukti elektronikmsebelumnya pernah dilakukan Andi Hamzah, Hukum Acara pengkajian sehingga hasilnya paling tidak dapat Pidana Indonesia, CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, dijadikan acuan. 1999, h. 266 1
Jurnal Independent Vol. 2 No. 1
Page 90
Berdasarkan
pemikiran
di
atas,
ada
Istilah teleconference mengandung suatu
pandangan yang menyebutkan bahwa keterangan defenisi yang bersifat stipulatif. Definisi stipulatif saksi via teleconference dapat dikualifikasikan dapat berupa pengenalan terminologi baru atau sebagai alat bukti elektronik, yaitu dengan alasan memberikan pengertian baru terhadap term yang apabila keterangan saksi via teleconference sudah ada. Alasan untuk mengintrodusir term baru dianggab sebagai satu kesatuan alat bukti (terlepas adalah beraneka ragam, diantaranya: apakah keterangan saksi tersebut merupakan hasil
a.
Convennience,
satu
istilah
sudah
rekaman atau tidak) dan kekuatan pembuktiannya
cukup menggantikan satu uraian atau
adalah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam
kata-kata yang banyak.
kesimpulan tim pengkajian hukum di atas. Pandangan pemanfaatan
yang
teknologi
lain
b.
menyebutkan
teleconference
dipahami oleh pemberi pesan dan
hanya
sebagai sarana penyampaian keterangan saksi
Secrecy, ekspresi itu hanya dapat
penerima pesan. c.
Economy, dengan menggantikan suatu
tanpa mengurangi esense dan subtansi dari
uraian cukup dengan satu term berarti
keterangan yang disampaikan dan sejatinya saksi
menghemat.2
tersebut dapat "dihadirkan" (meskipun hanya
Teleconference secara tidak langsung dapat
sebatas visualisasinya saja) dalam pengertian dikatakan merupakan bagian dari siaran yang keterangan yang diberikan oleh saksi bukan merupakan produk dari penyiaran. Sebenarnya merupakan hasil rekaman melainkan disampaikan teleconference merupakan media komunikasi secara langsung di hadapam Majelis Hakim. tetapi karena dalam hal ini teleconference lebih Kekuatan pembuktiannya merujuk pada ketentuan ditonjolkan dari sisi pemancarluasan dalam yang secara umum telah diatur dalam KUHAP. bentuknya sebagai siaran makna secara tidak Dikatakan secara umum karena KUHAP belum langsung masuk dalam ruang lingkup Undangmengantisipasi
digunakannya
teknologi Undang Nomor 24 Tahun 1997 yang telah diubah
teleforence dalam hal penyampaianketerangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 saksi sehingga dalam
KUHAP
belum ada tentang penyiaran.
ketentuan yang menyebutkan secara pasti nilai
Pasal 1 angka 1 UU penyiaran
dan bagaimana kekuatan pembuktian keterangan menyebutkan: saksi via teleconference. Para pakar dan ahli
Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan
hukum
dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan
banyak
teleconference
yang bukan
berpandangan
bahwa
merupakan alat
bukti
elektronik, demikian juga dengan saya alasan
gambar
atau
yang
berbentuk
grafis,
karakter, baik yang bersifat interaktif atau
yang telah diuraikan di atas dan hal ini kemungkinanjuga
dikarenakan
kurangnya
sosialisasi mengenai alat bukti elektronik.
Jurnal Independent Vol. 2 No. 1
2
Irving M., di dalam Philipus M. Hadjon, Penalaran Hukum (Legal Reasoning), h.4.
Page 91
tidak,
yang
dapat
diterima
melalui komunikasi dua arah yang bersifat interaktif dari
perangkat penerima siaran.
jarak
jauh.
Definisi
tersebut
dapat
"menggambarkan" apa sebenarnya yang dimaksud Pasal 1 angka 2 UU penyiaran menyebutkan:
dengan
teleconference
dan
diharapkan
ada
Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan persamaan persepsi tentang teleconference. Poin siaran melalui sarana pemancaran dan/atau utama dari teleconference adalah komunikasi dua sarana transmisi di darat, di laut atau di arah dari jarak jauh tetapi tidak seperti halnya antariksa dengan menggunakan spektrum telepon, teleconference mempunyai akses dengan frekuensi radio
melalui udara, kabel, pesawat penerima siaran telavisi yang dilengkapi
dan/atau
lainnya
media
untuk
dapat dengan alat bantu khusus sehinggah juga dapat
diterima secara serentadan bersamaan oleh dilihat visualisasi dua arah. masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
Samsul
Wahidin
mendefinisikan
teleconference dalam konteks hukum sebagai
Dari dua definisi di atas dapat diperoleh sidang jarak jauh. 4 Definisi tersebut terlalu sedikit
gambaran
tentang
apa
sebenarnya sederhana dan lebih bersifat etimologi dengan
teleconference itu karena teleconference masuk mengartikan conference sebagai sidang sehinggah dalam definisi siaran danitu paling tidak dapat dapat dikatakan belum mencakup keseluruhan membantu untuk mendefinisikan teleconference makna yang hendak dimaksud meskipun dengan secara terminologi dalam bahasa indonesia. definisi itu orang sudah dapat mengerti apa Secara
terminologi,
dalam
ensiklopedia maksudnya.
disebutkan "Teleconference is a meeting held among people in different places by means of B. Keterangan Saksi via Telekonference telecommunications equipment".3 Dari definisi tersebut
secara
teleconference
gramatikal
Keterangan saksi adalah salah satu alat
diselenggarakan antara orang-orang di tempat
bukti dalam perkara pidana yang berupa
yang
sarana
keterangan dari saksi mengenai suatu
terlalu
peristiwa pidanayang ia dengar sendiri, ia
sederhana dan belum dapat menjelaskan makna
lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan
teleconference secara keseluruhan.
menyebutkan alasan dari pengetahuannya
telekomunikasi.
dengan
pertemuan
diartikan pasal 1 angka 27 KUHAP yang menyebutkan: yang
berbeda
adalah
dapat
Definisi keterangan saksi tercantum dalam
menggunakan
Definisi
tersebut
Teleconference secara terminologi dapat
itu.
diartikan siaran yang terhubung secara langsung, Sedangkan siapa yang disebut dengan saksi, pasal berupa visualisasi dan suara sehingga terjadi 1 angka 26 KUHAP menyebutkan: 3
"Interpellation", "Microsoft Encarta Encyclopedia",2002.
Jurnal Independent Vol. 2 No. 1
4
Samsul Wahidin, loc. Cit.
Page 92
Saksi adalah orang yang dapat memberikan
Hakekat
dari
digunakannya
teknologi
keterangan guna kepentingan penyidikan, teleconference untuk mendengarkan keterangan penuntutan dan peradilan tentang suatu saksi adalah saksi tersebut berhalangan untuk perkara pidana yang ia
menyampaikan
keterangannya
sebagaimana
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami dalam persidangan pada umumnya. Digunakannya sendiri.
teknologi teleconference tidak lepas dari tujuan
Digunakan
teleconference
tentunya hukum
acara
pidana
yaitu
mencari
dan
Saksi
Via
mengandung pengertian bahwa saksi tidak berada menemukan kebenaran materiil. dalam satu ruang sidang dengan Majelis Hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasehat C. Kualifikasi hukumnya
sebagaimana
umumnya.
Teknologi
Keterangan
persidangan
pada
Teleconference
telekonference
dapat
Keterangan Saksi
"menghadirkan" saksi di hadapan Majelis Hakim
Sebagai
Alat
Bukti
Secara garis besar ada tiga pandangan
di ruang sidang tetapi yang perlu ditekankan di berkaitan
dengan
adanya
terobosan
hukum
sini keberadaan saksi diruang sidang hanya penyampaian keterangan saksi via teleconference. sebatas visualisasinya melalui layar televisi, Pandangan tersebut mengenai perbedaan dalam secara fisik saksi berada ditempat lain yang menilai
kualifikasi
keterangan
saksi
via
dikondisikan seperti berada dalam satu ruang telekonference, yaitu apakah sebagai alat bukti sidang.
keterangan saksi, alat bukti petunjuk, atau hanya
Majelis Hakim yang menangani perkara sebatas keterangan yang tentunya
menguatkan
sudah mempertimbangkan seberapa keyakinan hakim.
penting subtansi dari kesaksian dalam dalam suatu perkara
dapat
yang
sedang
ditangani
Meskipun KUHAP tidak atau belum
sehinggah mengatur keterangan tentang keterangan saksi via
keterangan saksi dapat disampaikan dari jarak teleconference tetapi kualifikasi dan kekuatan jauh dengan didukung teknologi telecenference, pembuktiannya tetap ditinjau dari KUHAP yang sehinggah perlu untuk dihadirkan meskipun merupakan pedoman utama dalam beracara sebatas
visualisasinya
padahal
dilain
pihak pidana di indonesia, "apa yang dinamakan hukum
KUHAP sudah mengatur perihal saksi yang baru pada hakekatnya tidak pernah sama sekali berhalangan (pasal 162 ayat (1) KUHAP).
baru, karena apa yang dikatakan baru itu harus
"Meski melalui (via teleconference tetapi sepenuhnya masuk kedalam yang telah lama secara jelas dapat di dengar keteranggannya berlaku agar serasi dan seirama dengan proses secara langsung, bebas, dan diketahui umum dan pertumbuhan tata hukum yang telah ada". 5 inilah yang seharusnya dapat dipakai sebagai bahan dalam melakukan suatu terobosan hukum dalam
arti
hakim
senantiasa
perkembangan".
Jurnal Independent Vol. 2 No. 1
5
Paul Seholten, di dalam Brian A. mengikuti Prasetyo, "Preseden dari Mantan Presiden Tanggapan terhadap Pemeriksaan Habibie", Teropong, Vol 1 No. 7, Masyarakat Pemantau
Page 93
Dasar keterangan
pemikiran saksi
via
dimksudkannya dimaksud alat bukti keterangan saksi sebagaimana
teleconference
dalam yang di kualifikasikan asal 184 ayat (1) huruf a
kualifikasi sebagai alat bukti keterangan saksi KUHAP adalah value dari keterangan saksi adalah digunakannya metode interpretasi, yaitu sebagai alat bukti yaitu sebagai satu alat bukti dengan menafsirkan saksi via teleconference yang sah dalam kaitannya dengan hakim dalam berada dalam satu ruang sidang dengan Majelis menjatuhkan
pidana
(vide
pasal
183
dan
Hakim seperti persidangan pada umumnya dan penjelasan pasal 184 KUHAP). Apa yang saksi penyampaian keterangan saksi via teleconference nyatakan di sidang pengadilan belum tentu hakekatnya juga tidak mengurangi subtansi dari merupakan alat bukti keterangan saksi karena bisa keterangan yang disampaikan.
jadi
keterangan
tersebut
termasuk
dalam
Sebelum ada terobosan hukum peradilan in kualifikasi alat bukti petunjuk yang diperoleh dari absentia dan penyampaian keterangan saksi via keterangan saksi (pasal 171 KUHAP) atau hanya teleconference, selama ini masyarakat hanya sebatas mengenal sebagaimana
persidangan yang
diatur
pada dalam
keterangan
yag
dapat
menguatkan
umumnya keyakinan hakim (pasal 161 KUHAP). KUHAP.
Pasal 185 ayat (1) KUHAP, untuk unsur
Digunakannya teknologi teleconference untuk "disidang pengadilan" dirasa cukup jelas bahwa mendengarkan keterangan saksi menimbulkan keterangan tersebut diberikan secara langsung di suatu wacana baru dalam perkembangan hukum di hadapan Majelis Hakim, logikanya secara fisik indonesia mengingat hal ini tidak atau belum Majelis Hakim dan saksi berada dalam satu ruang diatur dalam KUHAP.
siding, karena itulah dalam penjelasan pasal 185
KUHAP sudah mengatur secara tegas ayat (1) KUHAP hanya menyebutkan: Dalam ketentuan formil di persidangan termasuk juga keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang ketentuan tentang keterangan saksi. Pasal 185 ayat diperoleh dari orang lain atau testimonium de (1) KUHAP menyebutkan: Keterangan saksi auditu. sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang persidangan Sebelumnya
Penjelasan
tersebut
hanya
mengatur
batasan keterangan saksi secara subtansial yaitu harus
dibedakan
terlebih apa yang saksi nyatakan mengenai suatu peristiwa
dahulu antara keterangan saksi sebagai alat bukti pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan dan alat bukti keterangan saksi. Berdasarkan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHAP diatas, jelas pengetahuannya itu (pasal 1 angka 27 KUHAP), kiranya apa yang dimaksud dengan keterangan tidak termasuk di dalamnya keterangan yang saksi sebagai alat bukti, yaitu apa yang saksi diperoleh dari orang lain. nyatakan di sidang pengadilan, sedangkan yang
Dewasa ini Hakim dituntut untuk lebih apresiasif
dalam
menyikapi
hukum
dengan
Peradilan Indonesia (MaPPI) –FH UI, Jakarta, berbagai problematikanya. 2002, h. 27.
Jurnal Independent Vol. 2 No. 1
Page 94
Hakim bukan lagi corong dari undang-
Interpretasi atau penafsiran merupan salah
undang, tapi pembentuk hukum yang satu metode penemuan hukum yang memberi memberi bentuk pada isi undang-undang penjelasan yang gamblang mengenai teks undngdan menyesuaikannya dengan kebutuhan- undang
agar
ruang
lingkup
kaedah
dapat
kebutuhab hukum. Undang-undang tidak ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. mungkin legkap. Undang-undang hanya Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan merupakan
satu
tahap
dalam
proses yang harus menuju kepada pelaksanaan yang
pembentukan hukum dan terpaksa mencari dapat
diterima
oleh
masyarakat
mengenai
kelengkapannya dalam praktek hukum dari peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. hakim. 6
Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk
mengetahui
makna
undang-undang.
Peran hakim tidak cukup menjadi corong Pembenarannya terletak pada kegunaannya untuk undang-undang saja, tetapi hendaknya mampu melaksanakan ketentuan yang dan bukan untuk berpikir untuk dapat menemukan hukumnya kepentingan metode itu sendiri. 8 apabila
undang-undang
belum
atau
tidak
mengaturnya, sehinngah nantionya dalam proses
Pasal 185 ayat (1) KUHAP mengandung
penegakan hukum diharapkan ada terobosan suatu problematika yaitu apakah kita dapat hukum yang memberi ciri dinamika hukum dalam langsung mengartikan secara a contrario bahwa masyarakat.
apa yang saksi nyatakan di luar sidang pengadilan
Penemuan
hukum
lazimnya
diartikan bukan merupakan keterangan saksi sebagai alat
sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim bukti ? atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi
Penafsiran
tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa- mengesampingkan
a
contrario
eksistensi
di
Majalis
atas Hakim
peristiwa hukum yang konkrit. Ini merupakan dengan adanya kata di luar sidang pengadilan, proses konkretisasi dan individualisasi peraturan dalam pengertian apabila orang meskipun dia hukum yang bersifat umum dengan mengingat termasuk dalam kualifikasi sebagai saksi dan dia peristiwa kokrit.7
menerangkan suatu peristiwa pidana yang ia
Rechts vinding (penemuan hukum) untuk dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri hukum tertulis yaitu melalui rechts interpretatie dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu atau menafsirkan ketentun hukum tertulis.
kepada orang lain diluar sidang pengadilan, tentunya itu bukan merupakan keterangan saksi sebagai alat bukti meskipun termasuk dalam
6
Sudikno Mertokusumo, Mengenal kualifikasi keterangan saksi sebagaimana yang di Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 150. atur dalam pasal 1 angka 27 KUHAP. Lain halnya 7
Van Eikeman Hommes, di dalam
ibid., h. 147.
Jurnal Independent Vol. 2 No. 1
8
Ibid., h. 154.
Page 95
jika keterangan tersebut diberikan di hadapa dengan Majelis Hakim meskipun
disidng
pengadilan
tentunya
dalam
Majelis Hakim dan pengertian saksi secara fisik benar-benar hadir di
saksi tidak berada dalam satu ruang (sidang) tapi sidang pengadilan pengadilan padahal dengan dikondisikan seperti dalanm satu persidanhgan semakin pesatnya perkembangan teknologi tidak (seperti halnya teleconference) maka hal tersebut tertutup kemungkinan nantinya ketentuan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut apakah keterangan akan saksi
via
teleconference
termasuk
a
dengan
adanya
teknologi
dalam teleconference.
keterangan saksi sebagai alat bukti. Penafsiran
diperkaya
Selain ini ketentuan pasal 185 ayat (1)
contrario
(menurut KUHAP ditafsirkan secara grammatikal atau tata
peringkara), ialah suatu cara menafsirkan undang- bahasa sehinggah diartikan apa adanya sesuai undang
yang
didasarkan
pada
perlawanan dengan
bunyi
ketentuan
secara
tekstual.
pengertian antara soal yang dihadapi dan soal Pembentuk undang-undang tidak mengantisipasi yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. pesatnya perkembangan teknologi di bidang Dengan
berdasarkan
perlawanan
pengertian telekomunikasi
(peringkaran) itu ditarik kesimpulan bahwa soal memberikan
yang
memungkinkan
keterangannya
di
luar
saksi sidang
yang dihadapi itu tidak diliputi oleh pasal yang pengadilan. Antisipasi pembentuk undang-undang termasuk atau dengan kata lain berada diluar pasal hanya sebatas saksi berhalangan sebagaimana tersebut.9
yang telah di atur dalam pasal 162 ayat (1)
Pasal 185 ayat (1) KUHAP tidak dapat KUHAP. ditafsirkan
secara
sahih
karena
pembentuk
Penafsiran tata bahasa (grammatika) yaitu
undang-undang tidak memberikan penafsiran cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan yang pasti terhadap arti kata-katadalam pasal undang-undang dengan berpedoman pada arti tersebut,
terutama
untuk
kata
"di
sidang perkataan-perkataan dalam hubungannya satu
pengadilan" karena untuk kata "apa yang saksi sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai nyatakan" secara tidak langsung merujuk pada oleh undang-undang; yang dianutialah semataketentuan pasal 1 angka 27 KUHAP. "Penafsiran mata arti perkataan menurut tata bahasa atau sahih (autentik, resmi) ialah penafsiran yang pasti menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang sehari-hari. 11 diberikan
pembentuk
Kalaupun
pembentuk
undang-undang".10
Apabila pasal 185 ayat (1) KUHAP
undang-undang diinterpretasi
mengartikan secara sahih apa yang dimaksud keterangan
secara saksi
via
grammatikal,
maka
teleconference
tidak
termasuk dalam kualifikasi keterangan saksi 9
C.S.T. Kamsil, Pengantar Ilmu sebagai alat bukti karena karena saksi Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai memberikan keterangannya di luar sidang Pustaka, Jakarta. 1983, h. 67. 10
Ibid., h. 65.
Jurnal Independent Vol. 2 No. 1
11
Ibid.,
Page 96
pengadilan sedangkan pasal 185 ayat (1) KUHAP kata dalam peraturan itu sehinggah sesuatu secara grammatikal dengan tegas menyebutkan: Keterangan saksi sebagai bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan
peristiwa dapat dimaksudkannya".14 Digunakannya
interpretasi
ekstensif
mengandung pengertian pada pokoknya saksi
Ketentuan tersebut diartikan bahwa saksi "hadir" dalam persidangan meskipun itu hanya secara fisik dan keseluruhan benar-benar hadir sebatas visualisasinya hal itu tidak mengurangi dan
memberikan
pengadilan.
kesaksiannya
Dapat
di
dikatakan
sidang maknanya hadirnya saksi dan secara tidak
interpretasi langsung keterangan yang diberikan oleh saksi
grammatikal berarti tidak menginterpretasi karena merupakan keterangan saksi sebagai alat bukti ketentuan yang diinterpretasi ditafsirkan apa sebagaimana yang dirumuskan pasal 185 ayat (1) adanya tanpa bermaksud mempersempit atau KUHAP. Hadirnya saksi dalam bentuk sebatas memperluas maknanya. Di lain pihak, ada yang visualisasinya juga harus diartikan bahwa saksi berpendapat interpretasi menurut bahasa ini memberikan keteranggannya itu di hadapan selangkah lebih maju sedikit dari hanya sekedar Majelis Hakim sebagaimana persidangan pada membaca undang-undang. 12 Penggunaan
umumnya.
teleconference
untuk
Pasal 185 ayat (1) KUHAP dapat dikatakan
mendengarkan keterangan saksi merupakan suatu menurut penemuan hukum, yaitu dengan menafsirkan keterangan
kehadiran yang
saksi
diberikan
persidangan dapat
agar
dikatakan
secara luas (interpretasi ekstensif) makna pasal sebagai alat bukti. Meskipun ada kemungkinan 185 ayat (1) KUHAP terutama untuk kata disidan saksi berhalangan, KUHAP sudah mengantisipasi pengadilan dengan tidak hanya mengartikan saksi hal itu, yaitu dalam pasal 162 ayat (1) KUHAP secara fisik dan keseluruhan hadir dan berada yang menyebutkan: dalam satu ruang dengan Majelis Hakim tetapi
Jika saksi sesudah memberi keterangan
juga memperluas maknanya dengan mengartikan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena hadirnya saksi hanya sebatas visualisasinya halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau melalui layar televisi tanpa mengurangi subtansi tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau dari keterangan yang disampaikan agar masih tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang dapat dikualifikasikan sebagai keterangan saksi berhubungan dengan kepentingan negara, maka sebagai alat bukti. Penafsiran ekstensif ini keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. melampaui batas-batas yang ditetapkan oleh interpretasi grammatikal.
13
Keterangan saksi via teleconference juga
"Penafsiran ekstensif, dipandang lebih baik dari pada apabila keterangan
memberi tafsiran dengan memperluas arti kata- tersebut dibacakan. Nilai dari keterangan yang dibacakan disamakan dengan keterangan saksi di 12
Sudikno Mertokusumo, op.cit., h.
156. 13
Ibid., hal. 160.
Jurnal Independent Vol. 2 No. 1
bawah sumpah yang diucapkan di sidang jika 14
C.S.T. Kansil, op.cit., h. 66.
Page 97
keterangan itu sebelumnya telah diberikan di menghadirkan saksi ini adalah adanya kepastian bawah sumpah (pasal 162 ayat (2) KUHAP). bahwa saksi yang akan didengar keterangannya Paling tidak dengan digunakannya teknologi tidak fiktif atau identitasnya benar. Tujuannya teleconference, saksi dapat "dihadirkan" dan adalah agar keterangan saksi tersebut dapat masih dimungkinkan terpenuhinya asas oraal menjadi alat bukti dan mempunyai ketentuan debat
atau
asas
kelangsungan pembuktian,
yaitu
apabila
keterangan
ini
(ommiddlijkheidsbeginsel) antara Majelis Hakim sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah. dan saksi, mengingat dari asas ini hakim dapat Kehadiran saksi tersebut secara fisik justru tidak memperkuat
pertimbangannya
dalam prinsipil
menjatuhkan putusan nantinya.
sebagaimana
pasal
162
KUHAP
mengatur mengenai saksi yang meninggal dunia
Peradilan dilakukan menurut cara yang setelah memberikan keterangan pada penyidik. diatur dalam undang-undang ini, Pasal 3 KUHAP
Permasalahan teleconference secara teknis
menegaskan kedudukan KUHAP sebagai acuan alat
bukti
mengandung
dua
nilai.
Apakah
yang bersifat prosedural, dengan demikian para keterangan yang disampaikan itu nanti sebagai pihak yang diatur dalam KUHAP tidak boleh sebuah kesaksian ataukah hanya sebagai bahan semuanya membuat prosedur sendiri. Hal inilah hukum yang
membuat
hanya
sistem
yang
pembuktian mendukung
(hanya)
keyakinan
bermanfaat hakim.
Jika
untuk untuk
berdasarkan undang-undang secara negatif yang kesaksian dan asas legalitas yang dijadikan dapat digunakan, yaitu berdasarkan ketentuan sebagai pegangan, keterangan yang disampaikan pasal
183
KUHAP
yang
secara
eksplisit dari jauh itu tidak bisa dijadikan bahan dengan
mengharuskan dua alat bukti terpenuhi terlebih bobot alat bukti saksi (vide pasal 161 ayat (2) dahulu dan proses terpenuhinya segenap alat bukti KUHAP). tersebut harus sesuai dengan prosedur atau aturan yang ditetapkan dalam KUHAP.
Sebenarnya
terdapat
kerancuan dalam
menganalisis digunakannya asas legalitas sebagai
Secara normatif, saksi harus hadir secara pegangan dalam pendapat diatas. Permasalahan fisik diruang sidang kecuali ada alasan yang sah mengenai keterangan saksi via teleconference untuk tidak menghadirinya. "Rasio dari ketentuan termasuk dalam ruang lingkup hukum acara ini adalah hakim dapat memastikan bahwa saksi pidana, maka asas legalitas yang dimaksud di atas tidak
fiktif.
Jika saksi tidak hadir,
maka seharusnya juga diartikan asas legalitas dalam
keterangannya dapat digantikan oleh berita acara hukum pidana formil tetapi apabila dicermati pemeriksaan penyidikan. Tanda tangan penyidik lebih jauh, bisa jadi asas legalitas yang dimaksud dan saksi menjadi bukti bahwa pemeriksaan sudah adalah
dalam
arti
keterangan
saksi
via
pernah dilakukan". Kondisi ini hanya dapat teleconference tidak atau belum diatur dalam diterapkan jika saksi sudah dipanggil secara sah KUHAP dan untuk ini secara tidak langsung dan patut oleh pengadilan, dengan demikian dapat merujuk pada ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP dikatakan bahwa yang prinsipil dari prosedur yang sejatinya untuk hukum pidana materiil.
Jurnal Independent Vol. 2 No. 1
Page 98
Banyak
pakar
mengalihkan
dan
praktisi
bahwa
hukum
keterangan
saksi
yang demikian itulah penuntut umum wajib melakukan via penuntutan. Dapat dikatakan sebenarnya penuntut
teleconference tidak atau belum diatur dalam umum tidak serta merta wajib melakukan KUHAP, memang demikian kenyatannya, tetapi penuntutan atau dengan kata lain penuntut umum mereka tidak mengatakan secara eksplisit bahwa berwenwng melakukan penuntutan. dasar yang digunakan adalah pasal 1 ayat (1) KUHP,
hanya
menyebutkan
asas
KUHAP secara tidak langsung menganut
legalitas, asas oportunitas, yaitu asas yang memberi
padahal pengertian asas legalitas dalam hukum wewenang penuntut umum untuk tidak melakukan pidana materiil dan formil berbeda. Dalam
hukum
pidana
dakwaan terhadap seseorang yang melanggar formil,
"asas peraturan
hukum
pidana
dengan
jalan
legalitas ialah asas yang mewajibkan penuntut mengesampingkan perkara yang sudah terang umum melakukan dakwaan terhadap seseorang pembuktiannya, dengan tujuan untuk kepentingan yang melanggar peraturan hukum pidana. Asas ini negara dan atau umum. 17 Dikatakan secara tidak merupakan penjelmaan dari asas equality before langsung karena pasal 14 KUHAP mengatur the law".15 Pendapat lain mengenai asas legalitas ketentuan tentang kewenangan penuntut umum, dikemukakan
oleh
C.S.T.
yang penuntutan
merupakan
kewenangan,
bukan
mengemukakan, "asas legalitas adalah jaksa merupakan
kewajiban,
tetapi
paling
diwajibkan
menuntut
melakukan
delik
setiap
(tindak
Kansil
orang pidana)
yang
yang mendasar adalah pasal 14 KUHAP tidak secara tanpa eksplisit menyebutkan menyampinhkan perkara
memperhatikan akibat-akibat yang akan timbul demi kepentingan umum yang merupakan unsura atau dengan perkataan lain setiap perkara yang iutama asas oportunitas. Dalam perkemangan cukup buktinya harus dituntut".16
selanjutnya, asas oportunitas disebutkan secara
Asas legalitas menekankan pada kata eksplisit dalam peraturan perundang-ndangan "kewajiban" yang mempunyai pengetrian yang yang mengatur atindak pidana khusus yang di berbeda dengan kata "kewajiban" sebagaimana dalamnya juga mengatur hukum formil tersendiri, yang disebutkan dalam pasal 14 KUHAP yang seperti Undang-undang tentang Pemberantasan mengatur ketentuan tentang kewenangan penuntut Tindak Pidana Korupsi. umum. Asas legalitas berlaku tentunya dalam
Kualifikasi
keterangan
saksi
via
pengertian telah ditemukan bukti yang cukup teleconfrence sebagai keterangan yang dapat untuk dilakukan penuntutan, dalam hal yang menguatkan keyakinan hakim tetntunya juga tidak lepas dari dianutnya sistem pembuktian negatif (nigative wetteleijke) secara ekspilisit tercantum M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan dalam pasal 183 dan penjelasan pasal 184 Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1992, h. 24 17 M. Karjadi dan R. Soesilo. Loc. 16 C.S.T. Kansil, Op.Cit., h. 325. Cit. 15
Jurnal Independent Vol. 2 No. 1
Page 99
KUHAP yang mensyaratkan adanya keyakinan dengan tetap memperhatikan asas keadilan, hakim dlam hal hakim menjatuhkan pidana.
kemanfaatan, dan ketertiban atau kepastian hukum
Bagi mereka yang berpendapat bahwa sebagai pilar utamanya sehingga akan diperoleh keterangan
saksi
via
teleconfrence konstribusi positif dari kemajuan teknologi dalam
dikualifikasikan sebagai keterangan yang dapat proses penegakan hukum. menguatkan keyakinan hakim yaitu dengan mendasarkan pada pemikiran di atas (sistem DAFTAR BACAAN pembuktian negatif) dan kemudian benar-benar Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, mengartikannya secara kaku sehingga alat-alat
CV. Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1999
bukti yang sah pasal 184 ayat (1) KUHAP bersifat Irving M., di dalam Philipus M. Hadjon, sangat amat limitatif, dalam arti bahka tanpa
Penalaran Hukum (Legal Reasoning)
memikirkan adanya kemungkinan menggunakan Paul Seholten, di dalam Brian A. Prasetyo, metode interpretasi karena memang sejak awal
"Preseden
keterangan
Tanggapan
saksi
via
teleconfrence
mereka
dari
Mantan
terhadap
Habibie",
menguatkan keyakinan hakim, tidak melakukan
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
interpretasi terlebih dahulu sehingga nantinya
(MaPPI) –FH UI, Jakarta, 2002,
di
kualifikasikan
sebagai
alat
bukti Sudikno
keterangan saksi atau alt bukti petunjuk (yang diperoleh dari keterangan saksi).
telah diuraiakan di atas, perlu diketahui bahwa sependapat
dengan
pandangan
1
Mengenal
No.
7,
Hukum,
Liberty, Yogyakarta, 1999 C.S.T. Kamsil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata
Berdsasarkan analisis dan alasan yang
saya
Mertokusumo,
Vol
Pemeriksaan
kualifikasikan sebagai keterangan yang dapat
dapat
Teropong,
Presiden
Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 1983,
yang M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang
memasukkan keterangan saksi via teleconference
Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan
dalam kualifikasi sebagai alat bukti keterangan
Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor,
saksi dan mendukung dilakukannya teroboisan-
1992,
terobosan hukum baru, terutama dengan kaitannya Interpellation",
"Microsoft
Encarta
pemanfaatan kemajuan teknologi dalam usahanya Encyclopedia". mencari kebenaran (baik formil maupun materiil)
Jurnal Independent Vol. 2 No. 1
Page 100
