JURNAL ILMIAH OPTIMALISASI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT BERLANDASKAN EKSISTENSI HUKUM POSITIF
Diajukan oleh : YUSI PRININGRUMSARI NPM
: 120511074
Program Studi
: Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2016
OPTIMALISASI HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT BERLANDASKAN EKSISTENSI HUKUM POSITIF YusiPriningrumsari FakultasHukum – UniversitasAtma Jaya Yogyakarta ABSTRAK Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat diadakan di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Kelas II A Yogyakarta dan melaporkan kepada Ketua MK, tetapi ada berbagai masalah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Hakim Pengawas dan Pengamat, yaitu pelaksanaan tugas hakim itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan dan memperoleh data yang akan dianalisis untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang keberadaan hukum positif sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi Pengawas dan Pengamat Hakim untuk dilaksanakan secara optimal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hukum positif sebagai dasar untuk melaksanakan fungsi Pengawas dan Pengamat Hakim masih memiliki kelemahan seperti kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat yang memeriksa di tempat dalam waktu tiga bulan tidak kurang dari 1 jam. Hakim Pengawas dan Pengamat juga hanya mendaftar dan hanya meminta tanda tangan dari tahanan dalam melakukan review keadaan, suasana dan aktivitas yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan dan dalam sebuah wawancara dengan narapidana mengenai pengobatan ihkwal tahanan diri dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan tentang perilaku narapidana dan hasil pelatihan narapidana baik kemajuan dan kemunduran. Kata kunci: hakim pengawas dan pengamat, optimasi, implementasi, dan eksistensi.
ABSTRACT Supervision and observations made by the Supervisory Judge and Observer held at the Correctional Institution Wirogunan Class II A Yogyakarta and reported to the Chairman of the Court, but there are various problems faced by the Yogyakarta District Court against Judge Supervisors and Observers, namely the implementation of the task of the judges themselves. The purpose of this study was to determine and obtain data to be analyzed in order to obtain answers to questions about the existence of positive law as the basis for implementing the function of Supervisor and Observer Judge to be implemented optimally. This type of research used in this research is normative. The results showed that the existence of positive law as the basis for implementing the function of Supervisor and Observer Judge still has weaknesses such as a Supervisory Judge visits and Observers who do checking on the spot within three months of not less than 1 hour. Judge Supervisors and Observers also just register and merely ask for the signature of inmates in conducting a review of the circumstances, the atmosphere and the activities that take place at the Penitentiary and in an interview with the inmate regarding ihkwal treatment of self prisoners and interviews with
correctional officers about the behavior of inmates and inmate training results both progress made and setbacks. Keywords:supervisory judge and observer, optimization ,implementation,and existence.
hakim yang bertugas mengawal jalannya
A. PENDAHULUAN Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu negara tidak
boleh
melaksanakan
kewenangannya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan hukum. Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan
persamaan
dalam
hukum
dan
pemerintahan. Salah satu ciri negara hukum
Indonesia
pembagian
yaitu
kekuasaan,
adanya
antara
lain:
eksekutif,
legislatif,
yudikatif.
Kekuasaan
yudikatif
(mengadili)
dilaksanakan
dalam
suatu
sistem
peradilan pidana dan peradilan perdata yang terbagi atas beberapa subsistem, yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Pemasyarakatan. Dilihat dari
pembagian
subsistem
tersebut
Pengadilan selalu diidentikkan dengan
pemeriksaan sidang pengadilan. Pasal 1 butir 8 KUHAP menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang
untuk
mengadili.
Sedangkan istilah hakim artinya orang yang
mengadili
perkara
dalam
pengadilan atau Mahkamah. Di samping tugas mengadili, hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri mempunyai tugas lain yaitu untuk melaksanakan pengawasan dan pengamatan
terhadap
putusan
pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 277-283 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang (KUHAP).
Hukum Tugas
Acara
Pidana
pengawasan
dan
pengamatan ini dilaksanakan setelah pengadilan menjatuhkan putusan pidana penjara atau kurungan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi.
Pelaksanaan
pengawasan
dan
Keberadaan Hakim Pengawas dan
pengamatan yang dilakukan oleh Hakim
Pengamat diatur dalam Undang-undang
Pengawas dan Pengamat, dilaporkan
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
kepada Ketua Pengadilan Negeri. Hakim
Acara
Pidana
Pengawas dan Pengamat pada dasarnya
Nomor
48
mempunyai 2 (dua) tugas pokok dalam
Kekuasaan
pelaksanaan putusan pengadilan yaitu
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
pengawasan dan pengamatan. Ketentuan
R.I. No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk
mengenai
Hakim
Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas
Pengawas dan Pengamat dinyatakan
dan Pengamat. Keberadaan peraturan-
dalam Pasal 280 ayat (1) KUHAP yang
peraturan ini dirasakan belum mampu
menentukan bahwa Hakim Pengawas
memaksimalkan
dan Pengamat mengadakan pengawasan
Pengawas
guna
LembagaPemasyarakatan.
pengawasan
memperoleh
putusan
oleh
kepastian
pengadilan
sebagaimana
dilaksanakan
mestinya.
Pengamatan Pengamat
bahwa
Hakim
Dalam
Pengawas
melakukan
dan
pengamatan
terhadap narapidana selama mereka menjalani masa pidananya terutama mengenai
perilaku
mereka
masing-
masing maupun perlakuan para petugas dari Lembaga Pemasyarakatan terhadap diri narapidana itu sendiri. Dengan demikian, hakim akan dapat mengetahui sampai
dimana
tampak
hasil
putusan baik
pengadilan
buruknya
pada
dirinarapidana yang bersangkutan.1
dan Tahun
Undang-Undang 2009
Kehakiman,
Tentang
juga
diatur
peranan
dan
Hakim
Pengamat
di
Meskipun pengaturan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, pada kenyataannya bahwa
dalam
pemasyarakatan
pelaksanaan di
dalam
sistem lembaga
pemasyarakatan sering ditemui berbagai masalah. Dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan
penyebabnya
karena
hukum yang dijatuhkan hakim terhadap seorang terpidana terlalu berat atau terlalu ringan dari yang sewajarnya atas suatu kejahatan. Ini menggambarkan tidak
berhasilnya
memberikan
pidana
pengadilan yang
dapat
memperbaiki pelaku kejahatan, sehingga 1
Suryono Sutarto, 1990, Sari Hukum Acara Pidana, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang, hlm.10.
menambah ketidakpercayaan masyarakat
pada hukum, sehingga narapidana ingin
tugas pokok sebagai hakim saja sudah
melakukan kejahatan lagi di dalam
keteteran, apalagi jika ditambah tugas
Lembaga Pemasyarakatan atau mungkin
lain sebagai tugas tambahan menjadi
juga
hakim wasmat.
karena
jaksa
terlambat
mengeksekusi putusan sehingga hak-hak
B. RUMUSAN MASALAH
narapidana terhambat untuk diterima cuti
Berdasarkan latar belakang tersebut,
pembebasan
maka masalahnya dapat dirumuskan,
bersyarat atau mungkin juga petugas
sebagai berikut : Bagaimana eksistensi
Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat
hukum positif sebagai dasar pelaksanaan
menerapkan pola pembinaan terhadap
fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat
narapidana
agar dapat dilaksanakan dengan optimal?
seperti
remisi,
menjelang
belakang
cuti
bebas
dan
dimaksud hukuman
bersyarat,
karena yang
latar
dirasakan
C. METODE PENELITIAN Dalam penyusunan karya ilmiah
kurang sesuai terhadap dirinya sehingga tidak
mendukung
program
pola
pembinaan.2 Keberadaan hakim pengawas dan pengamat yang diatur dalam peraturan belum berjalan secara optimal di suatu wilayah Yogyakarta karena jumlah dari hakim pengawas dan pengamat masih minim dibandingkan dengan jumlah perkara yang ada, dan akan sangat membebani tugas pokok hakim untuk mengadili perkara yang tidak sebanding dengan jumlah hakim dengan perkara yang harus disidangkan. Melaksanakan 2
diperlukan metode penelitian yang jelas untuk
memudahkan
penelitian
dan
penyusunan laporan secara sistematik. Metode
yang
digunakan
dalam
penyusunan jurnal ini adalah sebagai berikut: 1.
Jenis Penelitian Penelitian
hukum
yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif,
yaitu
penelitian
yang
mengkaji peraturan hukum positif yang berlaku.
Penelitian
hukum
normatif adalah penelitian hukum dengan melakukan abstraksi melalui
AndiHamzah, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem
proses deduksi dari norma hukum
Pemidanaan di Indonesia, Akedemika Pressindo,
positif yang berupa sistematisasi
Jakarta.
hukum
dan
sinkronisasi
hukum
secara vertikal dan horizontal, yang dilakukan
dengan
3)
Undang-undang
Nomor
8
deskripsi,
Tahun 1981 tentang Kitab
sistematisasi, analisis, interprestasi,
Undang-Undang Hukum Acara
dan menilai hukum positif terhadap
Pidana Bab XX yaitu Pasal 277
permasalahan
sampai
yang
menyangkut
dengan
Pasal
rumusan masalah. Dalam hal ini
Lembaran
penelitian hukum normatif mengkaji
Indonesia tahun 1981 Nomor
peraturan hukum positif yang berupa
76, tambahan lembaran Negara
peraturan perundang-undangan yang
Republik
berkaitan dengan optimalisasi hakim
3209.
pengawas
dan
pengamat
berlandaskan
eksistensi
4)
hukum
Surat
Negara
283,
Republik
Indonesia
Edaran
Nomor
Mahkamah
Agung Nomor 3 Tahun 1984,
positif.
tentang
2. Sumber Data
Pelaksanaan
Tugas
KIMWASMAT.
Penelitian hukum normatif, data
5)
Surat
Edaran
Mahkamah
yang digunakan yaitu berupa data
Agung Nomor 7 Tahun 1985
sekunder yang dipakai sebagai data
tentang Petunjuk Pelaksanaan
utama, adalah:
Tugas Hakim Pengawas dan
a. Bahan
Hukum
Primer,
meliputi
Pengamat
perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan hukum ini, yaitu : 1)
Indonesia
Tahun
1945 Pasal 28 ayat (1). 2)
Undang-undang
11
Februari 1985. b. Bahan Hukum Sekunder
Undang-Undang Dasar Negara Republik
tertanggal
Bahan
hukum
sekunder
diperoleh dari buku, karya ilmiah yang disampaikan dalam diskusi atau
48
seminar, laporan penelitian, surat
Tahun 2009 tentang Kekuasaan
kabar, dan website atau internet
Kehakiman, Lembaran Negara
perihal optimalisasi hakim pengawas
Republik Indonesia Nomor 157
dan
tambahan
lembaran
Negara
eksistensi hukum positif.
Republik
Indonesia
Nomor
5076.
Nomor
pengamat
c. Bahan Hukum Tersier
berlandaskan
Bahan hukum tersier antara lain
Kamus
Bahasa
2)
Indonesia,
Bapak Sugeng Warnanto, S.H
selaku
Hakim
Bahasa Inggris dan Kamus Hukum
WASMAT di Pengadilan
untuk
Negeri Yogyakarta
menunjang
bahan
hukum
primer dan bahan hukum sekunder.
3)
3. Metode Pengumpulan Data
selaku Kepala Sub Bagian
a. Studi Kepustakaan
Registrasi
LAPAS
Studi kepustakaan dengan
Wirogunan
mempelajari bahan hukum primer
4. Metode Analisis Data
dan sekunder, yaitu dengan cara
a. Bahan hukum primer
mempelajari,
1)
membaca
dan
Deskripsi yaitu menguraikan atau
memahami buku-buku, literature,
memaparkan
peraturan
perundang-undang mengenai isi
perundang-undangan,
pendapat
serta
mencatat
dan
maupun
peraturan
struktur
yang terkait
menganalisa guna memperoleh
dengan
data mengenai eksistensi hukum
pengawas
positif sebagai dasar pelaksanaan
Pengadilan Negeri Yogyakarta.
fungsi
b.
Ibu Desy Afneliza, A.Md. IP
Hakim
Pengawas
dan
2)
optimalisasi dan
Sistematisasi
hakim
pengamat
dari
di
peraturan
Pengamat agar dapat dilaksanakan
perundang-undangan tersebut satu
dengan optimal.
sama
Wawancara
Ditemukan
Wawancara
lain
saling adana
terkait.
sistematisasi
dilakukan
secara vertikal dalam Undang-
mengenai
undang Dasar Negara Republik
optimalisasi hakim pengawas dan
Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D
pengamat
ayat (1) menegaskan bahwa “
dengan
narasumber
eksistensi
yang
berlandaskan
hukum
positif.
Setiap
orang
berhak
atas
Wawancara dilakukan dengan :
pengakuan, jaminan, perlindungan
1)
Bapak Asep Permana,S.H.,
dan kepastian hukum yang adil
M.H
serta
selaku
Pengadilan Yogyakarta
Hakim
di
Negeri
perlakuan
dihadapan
yang
hukum”
sama dengan
Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang kehakiman Pasal 54
sistematisasi
dan 55 yang menegaskan bahwa “
dalam Undang-Undang Nomor 48
Pengawasan
pengamatan
Tahun 2009 lembaran Negara
pengadilan
Republik Indonesia Nomor 157
terhadap
dan
putusan
secara
horizontal
dilakukan dalam rangka untuk
tambahan
memberikan
dan
Republik Indonesia Nomor 5076
agar
yang
jaminan
kepastian
hukum
lembaran
menegaskan
bahwa
“
perikemanusiaan dan perikeadilan
Pengawasan
tetap terpelihara” dan Undang-
terhadap
Undang Nomor 8 Tahun 1981
dilakukan dalam rangka untuk
tentang
memberikan
Kitab
Undang-Undang
dan
Negara
pengamatan
putusan
pengadilan
jaminan
Hukum Acara Pidana Bab XX
kepastian
yaitu Pasal 277 sampai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan
Pasal
menegaskan yang pada
tetap terpelihara” dengan Undang-
intinya bahwa “Pengawasan dan
Undang Nomor 8 Tahun 1981
pengamatan putusan pengadilan
tentang
dilakukan
rangka
Hukum Acara Pidana Bab XX
memperoleh kepastian hukum”.
yaitu Pasal 277 sampai dengan
Secara
Pasal
dalam
vertikal
sinkronisasi,
telah
sehingga
ada
hukum
dan
Kitab
283,
agar
Undang-Undang
lembaran
Negara
prinsip
Republik Indonesia Tahun 1981
penalaran hukum yang digunakan
Nomor 76, tambahan Lembaran
adalah prinsip penalaran hukum
Negara
subsumsi yaitu adanya hubungan
Nomor 3209, menegaskan yang
logis antara dua aturan dalam
pada intinya bahwa “ Pengawasan
hubungan
dan
antara
peraturan
Republik
pengamatan
perundang-undangan yang lebih
pengadilan
rendah, sehingga tidak diperlukan
rangka
asas
hukum”.
berlakunya
praturan
perundang-undangan. Selain vertikal,
memperoleh Sedangkan
putusan dalam kepastian didalam
Surat Edaran Mahkamah Agung
sistematisasi juga
dilakukan
Indonesia
secara
dilakukan
No.
3
Tahun
Pelaksanaan
1984,
tentang Tugas
KIMWASMAT dan Surat Edaran
teleoogis
Mahkamah Agung No. 7 Tahun
metode dalam menentukan isi dan
1985
tujuan hukum dalam penerapan
tentang
pelaksanaan
Petunjuk
tugas
hakim
tugas
pengawas dan pengamat yang merupakan
pelengkap
peraturan yang
perundang-undangan
lebih
tinggi
tersebut.
Sistematisasi
secara
horizontal
ditunjukkan
dengan
adanya
harmonisasi,
maka
prinsip
5)
pengawas
dan
Menilai hukum positif, dalam hal ini
menilai
tentang
peraturan
perundang-undangan
yang
berkaitan dan mengatur mengenai hakim pengawas dan pengamat. b. Bahan hukum sekunder
kontradiksi yaitu ada pertentangan
penulisan
dalam
yang
bahan-bahan
sehingga
tidak
diperoleh
berlakunya
asas
(literatur),
ketentuan
menggunakan
pengamat yang masih berlaku.
Bahan
diperlukan
sekunder skripsi
dalam
ini
berupa
hukum
yang
dari
buku-buku jurnal,
peraturan perundang-undangan.
tesis,artikel/makalah
Analisis
penelitian serta bahan-bahan dari
peraturan
undangan
yaitu
(peraturan
4)
hakim
penalaran hukumnya adalah non
sejajar/setara,
3)
dari
yaitu
perundangopen
sistem
internet
perundang-undangan
tentang
diperoleh atau
hasil
pengertian pemahaman
boleh dievaluasi/dikaji).
persamaan
Interprestasi hukum gramatikal
perbedaan pendapat, serta hasil
yaitu mengartikan term bagian
wawancara
kalimat menurut bahasa sehari-
Wasmat Pengadilan Negeri serta
hari/hukum. Selain menggunakan
Kepala Sub Bagian Registrasi
interprestasi hukum gramatikal
Lembaga
juga
Wirogunan Yogyakarta sehingga
digunakan
interprestasi
pendapat
Hakimdan
diperoleh
data
mendasarkan
Optimalisasi
lembaga
pengawas
dan
sinkronisasi
atau
tidaknya harmonisasi,
yang ketiga adalah interprestasi
Hakin
Pemasyarakatan
hukum secara sistematisasi yaitu ada
atau
tentang hakim pengamat
berlandaskan eksistensi hukum
optimalisasi hakim pengawas dan
positif.
pengamat berlandaskan eksistensi
Tahap
terakhir
yaitu
melakukan perbandingan antara bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder,
mengetahui
sehingga
ada
tidaknya
antara
peraturan
perundang-undangan
yang
perbedaan
berlaku dengan pendapat hukum yang
diperoleh
(literatur),
buku-buku
jurnal,
tesis,
artikel/makalah hasil penelitian serta bahan-bahan dari internet sehingga diperoleh data tentang Optimalisasi
lembaga
pengawas
dan
hakim pengamat
berlandaskan eksistensi hukum positif.
berpikir
dalam
penulisan skripsi ini adalah secara deduktif, yaitu bertolak dari posisi umum yang kebenarannya telah diketahui
berupa
peraturan
perundang-undangan
tentang
optimalisasi
lembaga
pengawas
dan
hakim pengamat
berlandaskan eksistensi hukum positif, dan yang khusus berupa hasil
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengawasan dan Pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
No.7
Tahun
1985
tentang
Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas
dan
Pengamat dibedakan
perincian tugas antara “pengawasan” dan “pengamatan”. pengawasan dimaksud
Inti
pengertian
sebagaimana dalam
Surat
yang Edaran
Mahkamah Agung No.7 Tahun 1985 adalah
ditujukan
pada
jaksa
dan
Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri
5. Proses Berpikir Proses
hukum positif.
penelitian
mengenai
dari memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam praktek di Pengadilan Negeri menurut Sugeng Warnanto, S.H selaku Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Yogyakarta tugas itu telah dilakukan. Hakim pengawas dan pengamat juga mempunyai
kewajiban
mengadakan
pengecekan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kelembaga pemasyarakatan untuk
memeriksa
kebenaran
acara
pelaksanaan tugas checking on the spot
pelaksanaan putusan pengadilan yang
oleh Hakim Pengawas dan Pengamat
ditandatangani oleh jaksa, Lembaga
telah terlaksana namun kurang optimal
pemasyarakatan dan terpidana, menurut
karena waktu kunjungan terbatas, hal
Asep Permana, S.H., M.H, hakim di
ini dikarenakan minimnya anggaran
Pengadilan Negeri Yogyakarta Hakim
untuk
Pengawas
sudah
pengawas dan pengamat dan banyaknya
melakukan checking on the spot ke
perkara yang masuk di Pengadilan
Lembaga Pemasyarakatan seperti yang
Negeri
diperintahkan
undang-undang
Sugeng Warnanto, S.H selaku Hakim
yaitu minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali
Pengawas dan Pengamat juga adalah
untuk memeriksa kebenaran pelaksanaan
Majelis Hakim yang mempunyai tugas
putusan Pengadilan, namun kunjungan
memeriksa dan mengadili perkara yang
yang dilakukan Hakim Pengawas dan
masuk di pengadilan, hal ini jelas
Pengamat di Lembaga Pemasyarakatan
bertolakbelakang dengan tugas yang di
tersebut tidak kurang dari 1 jam.
jelaskan
Mengingat
Mahkamah Agung No. 7 tahun 1985.
dan
berita
Pengamat
dalam
tanggung
jawab
Hakim
Pengawas dan Pengamat yang besar
pelaksanaan
Yogyakarta
di
yang
dalam
Mengadakan
tugas
Surat
hakim
dimana
Edaran
peninjauan terhadap
untuk mengawasi pelaksanaan putusan
keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan
pengadilan dan pembinaan di Lembaga
yang berlangsung didalam lingkungan
Pemasyarakatan, tentu tidak bisa hanya
tembok-tembok
dilihat dengan selintas, apalagi waktu
untuk menilai apakah keadaan lembaga
kunjungan
pemasyarakatan
Hakim
Pengawas
dan
lembaga,
tersebut
sudah
Pengamat hanya 3 (tiga) bulan sekali
memenuhi
atau hanya 4 (empat) kali dalam setahun,
pemidanaan tidak dimaksudkan untuk
sedangkan
di
menderitakan dan tidak diperkenankan
Lembaga Pemasyarakatan sangat banyak
merendahkan martabat manusia, serta
yaitu berjumlah 279 narapidana tambah
mengamati dengan mata kepala sendiri
Desy Desy Afneliza, A.Md. IP selaku
perilaku narapidana sehubungan dengan
Kepala Sub Bagian Registrasi LAPAS
pidana yang dijatuhkan kepadanya juga
Wirogunan. Menurut penulis bahwa
merupakan tugas dari Hakim Pengawas
jumlah
narapidana
pengertian
khususnya
bahwa
dan Pengamat namun menurut Desy
mengadakan
wawancara
langsung
Afneliza, A.Md. IP selaku Kepala Sub
dengan
narapidana
mengenai
Bagian Registrasi LAPAS Wirogunan
halihkwal perlakuan terhadap dirinya,
Hakim Pengawas dan Pengamat dalam
hubungan-hubungan
melakukan tugas ini hanya sekedar
antara sesama mereka sendiri maupun
registrasi dan hanya sebatas meminta
dengan
tandatangan dari narapidana.
pemasyarakatan
Mengadakan
wawancara
para
para
kemanuasiaan
petugas serta
lembaga
menghubungi
dengan
kepala lembaga pemasyarakatan dan
petugas pemasyarakatan (terutama pada
Ketua Dewan Pembina Pemasyarakan
wali
(DPP), dan jika dipandang perlu juga
pembina
narapidana-narapidana
yang bersangkutan) mengenai perilaku
menghubungi
serta hasil-hasil pembinaan narapidana,
pemasyarakatan pada kantor wilayah
baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh
Departemen Hukum dan Hak Asasi
maupun kemunduran-kemunduran yang
Manusia dalam rangka saling tukar
terjadi merupakan kewajiban Hakim
menukar
Pengawas dan Pengamat namun pada
pemecahan
kenyatan di lapangan Hakim pengawas
berkonsultasi mengenai tata perlakuan
dan pengamat tidak melaksanakan tugas
terhadap para narapidana yang bersifat
ini
teknis, baik tata perlakuan didalam
dikarenakan
menurut
Sugeng
koordinator
saran
pendapat
suatu
dalam
masalah
Warnanto, S.H pihak pengadilan tidak
tembok-tembok
ingin dikatakan terlalu ikut campur dan
diluarnya,
mengintervensi
Hakim Pengawas dan Pengamat hanya
Lembaga
Pemasyarakatan
namum
narapidana,
tandatangan dari narapidana, sedangkan
Afneliza,
menurut Desy Afneliza, A.Md, IP masih
A.Md, IP setiap stakeholder maupun
banyak tugas yang tidak dilakukan oleh
masyarakat biasa yang ingin berkunjung
hakim pengawas dan pengamat.
sedangkan
ke
menurut
Lembaga
Desy
Pemasyarakatan
pasti
dilayani dengan baik.
mempunyai
meminta
Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan
Selain itu Hakim Pengawas dan Pengamat
dan
faktanya
melakukan
terhadap
registrasi
dalam
maupun
melakukan
pembinaan
dalam
lembaga
serta
tugas
untuk
Pengamat
menurut
penulis
bahwa
pelaksanaan tugas checking on the spot
oleh Hakim Pengawas dan Pengamat
dengan ketentuan yang diatur dalam
telah terlaksana namun kurang optimal
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7
karena waktu kunjungan terbatas, hal
tahun 1985, dan juga tidak sesuai dengan
ini dikarenakan minimnya anggaran
tugas yang terdapat dalam Pasal 280 ayat
untuk
(2) KUHAP yaitu Hakim Pengawas dan
pelaksanaan
tugas
hakim
pengawas dan pengamat dan banyaknya
Pengamat
perkara yang masuk di Pengadilan
untuk bahan penelitian demi ketetapan
Negeri
dimana
yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang
Sugeng Warnanto, S.H selaku Hakim
diperoleh dari perilaku narapidana atau
Pengawas dan Pengamat juga adalah
pembinaan
Majelis Hakim yang mempunyai tugas
serta pengaruh timbal-balik terhadap
memeriksa dan mengadili perkara yang
narapidana selama menjalani pidananya.
masuk di pengadilan, hal ini jelas
Dengan melihat manfaat dari
bertolakbelakang dengan tugas yang di
pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan
jelaskan
Edaran
Pengamat, yaitu dengan adanya Hakim
Mahkamah Agung No. 7 tahun 1985,
Pengawas dan Pengamat narapidana
seharusnya
yang
yang setelah selesai menjalani masa
memisahkan/membedakan antara jabatan
pidananya atau setelah keluar dari
sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat
Lembaga Pemasyarakatan dapat kembali
dan Hakim yang mempunyai tugas
berbaur ke masyarakat dan Hakim
memeriksa dan mengadili perkara yang
Pengawas dan Pengamat berperan serta
masuk di Pengadilan agar pelaksanaan
dalam mencegah terjadinya residivis,
pengawasan
tentulah eksistensi Hakim Pengawas dan
Yogyakarta
di
yang
dalam
ada
Surat
peraturan
dan
pengamatan
lebih
berjalan dengan optimal.
mengadakan
lembaga
pengamatan
pemasyarakatan
Pengamat ini masih sangat diperlukan,
Hakim Pengawas dan Pengamattidak
namun masih terdapat kekurangan yang
pernah mengadakan observasi terhadap
perlu disempurnakan lagi di dalam
keadaan,
Lembaga
eksistensi
Hakim
Pengawas
pernah
Pengamat
seperti
belum
suasana
Pemasyarakatan,
dalam
serta
tidak
dan adanya
melakukan wawancara dengan petugas
ketentuan yang mengatur lebih spesifik
pemasyarakatan maupun narapidananya,
tentang
hal tersebut sangat bertolakbelakang
Pengawas
kewenangan dan
dari
Hakim
Pengamat
dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya. 1. Kendala
yang dihadapi
a.
Hakim
Upaya Internal
1) Menaikkan
anggaran
untuk
Pengawas dan Pengamat.
pelaksanaan tugas hakim pengawas
Hakim Pengawas dan Pengamat
dan pengamat
dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatannya,
masih
2) Mengadakan
menemui
koordinasi
antar
Instansi Negara yang terkait dengan
beberapa kendala seperti berikut;
pembinaan narapidana
a. Faktor Internal
b.
Upaya Eksternal
Tugas Hakim itu sendiri dimana
Upaya
ini
diajukan
Hakim Pengawas dan Pengamat
Badan
adalah Hakim di Pengadilan Negeri
Pembuat
Yogyakarta yang mempunyai tugas
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
memutus
Hal ini dimaksudkan agar hakim
perkara
di
dalam
Pengadilan.
Legislasi
atau
kepada
Undang-Undang
Badan yaitu
pengawas dan pengamat dibuatkan
b. Faktor Eksternal
peraturan
1) Dana penunjang
mengatur
2) Kurangnya
ketentuan/peraturan
pengawasan lebih spesifik lagi dan
tentang tugas hakim pengawas dan
lebih memberikan wewenang lebih
pengamat
untuk
3) Hambatan
birokrasi
penegak
hukum lainnya. 2. Upaya tugas
untuk Hakim
kendala-kendala
tentang
saling
mekanisme
mengawasi
antar
Instansi-instansi Negara.
mengoptimalkan Pengawas
dan
Berdasarkan uraian dan analisis tentang
Pelaksanaan
tugas
Hakim
Pengawas dan Pengamat Pengadilan menghadapi yang
telah
Negeri Yogyakarta bagi Narapidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan
disebutkan maka Pengadilan Negeri
Wirogunan,
telah melakukan berbagai upaya
kesimpulan sebagai berikut :
agar tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dapat berjalan dengan optimal seperti:
yang
E. KESIMPULAN
Pengamat. Dalam
pelaksanaan
maka
dapat
ditarik
Eksistensi hukum positif sebagai dasar
pelaksanaan
fungsi
Hakim
Pengawas dan Pengamat tidak terlaksana
tandatangan dari narapidana dalam
secara optimal seperti:
mengadakan
1. Di dalam ketentuan Undang-Undang
keadaan,
peninjauan
suasana
terhadap
dan
kegiatan-
No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
kegiatan yang berlangsung di dalam
dalam Pasal 280 ayat (3) dan (4)
Lembaga
yang
didalam
berisikan
pengawasan
dan
Pemasyarakatan mengadakan
dan
wawancara
pengamatan juga ditujukan terhadap
dengan narapidana mengenai hal
narapidana
ihkwal
yang
telah
selesai
perlakuan
terhadap
diri
menjalani pidananya dan terpidana
narapidana dan wawancara dengan
bersyarat, namun tugas ini tidak
petugas pemasyarakatan mengenai
diikuti dengan sejumlah ketentuan
perilaku narapidana serta hasil-hasil
yang mengaturnya, sehingga hakim
pembinaan
pengawas
kemajuan yang diperoleh maupun
dan
melaksanakan
pengamat tugasnya
dalam apabila
masuk kedalam instansi lain di luar Lembaga Pemasyarakatan dianggap mencampuri secara formal. 2. Di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang pelaksanaan tugas hakim pengawas
dan
pengamat
waktu
kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat yang melakukan checking on the spot dalam 3 bulan sekali tidak kurang dari 1 jam hal ini dikarenakan
hakim
itu
sendiri
mempunyai tugas memeriksa dan mengadili perkara yang masuk di Pengadilan. Hakim Pengawas dan Pengamat
juga
hanya
sekedar
registrasi dan hanya sebatas meminta
narapidana
baik
kemunduran yang terjadi. F. DAFTAR PUSTAKA Buku BambangPoernomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,
Liberty,
Yogyakarta.
AndiHamzah, 1983, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Akedemika Pressindo, Jakarta.
SuryonoSutarto, 1990, Sari Hukum Acara Pidana, Yayasan Cendikia Purna Dharma, Semarang.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara
tentang
Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum
Acara
PidanaLembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, tambahan
lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 3209. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Kekuasaan
Lembaran
Negara
Kehakiman, Republik
Indonesia Nomor 157 tambahan lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5076. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Tugas
Hakim
Pengawas dan Pengamat tertanggal 11 Februari 1985.
