JURNAL I N D O N E S I A. Jurusan Ekonomi Pembangunan FAKULTAS EKONOMI Universitas Malikussaleh

ISSN: Nomor ISSN : 2338-4123 Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

E

K

o n o m IK a JURNAL

I N D O N E S I A

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Pemekaran Wilayah Kabupaten Bener Meriah Alwin Teniro & Khairil Anwar Analisis Kemiskinan Masyarakat Wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Pantai Timur di Provinsi Aceh Faisal Matriadi Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Deposito Terhadap Alokasi Dana Kredit Bank Umum di Indonesia Fikriah & Musrita Dwi Community Involvement in Urban Infrastructure Development Planning in Indonesia During The New Order Period A Review Of Permendagri No. 9/1982 Ichsan Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Jariah Abu Bakar Analisis Faktor-Faktor Ekonomi dan Sosial yang Mempengaruhi Fertilitas di Provinsi Aceh Muhammad Nasir Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Peran Sertanya Mengatasi Polusi Udara di Kota Yogyakarta Sulistya Rini Pratiwi Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara Yeni Irawan Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Studi Kasus Provinsi Lampung Yul Bahri Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Pengaruhnya pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh Yurina

Jurusan Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS EKONOMI Universitas Malikussaleh

ISSN: 2338-4123 Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

E

K

o n o m IK a JURNAL

I N D O N E S I A

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Pemekaran Wilayah Kabupaten Bener Meriah Alwin Teniro & Khairil Anwar Analisis Kemiskinan Masyarakat Wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Pantai Timur di Provinsi Aceh Faisal Matriadi Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Deposito Terhadap Alokasi Dana Kredit Bank Umum di Indonesia Fikriah & Musrita Dwi Community Involvement in Urban Infrastructure Development Planning in Indonesia During The New Order Period A Review Of Permendagri No. 9/1982 Ichsan Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Jariah Abu Bakar Analisis Faktor-Faktor Ekonomi dan Sosial yang Mempengaruhi Fertilitas di Provinsi Aceh Muhammad Nasir Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Peran Sertanya Mengatasi Polusi Udara di Kota Yogyakarta Sulistya Rini Pratiwi Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara Yeni Irawan Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Studi Kasus Provinsi Lampung Yul Bahri Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Pengaruhnya pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh Yurina

Jurusan Ekonomi Pembangunan

FAKULTAS EKONOMI Universitas Malikussaleh

EK on om IK a JURNAL

I N D O N E S I A

ADVISORY BOARD Rektor Universitas Malikussaleh Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh EDITORS Yulbahri (Chief) Jariah Abu Bakar (Managing Editor) Damamhur, Khairil Anwar, Hijri Juliansyah, Yurina REVIEWERS Apridar, Tarmidi Abbas, Asnawi, Ichhsan Aliasuddin, Muhammad Nasir, Sabri Abd Madjid EDITORIAL SECRETARY Cut Putri Meillitasari, Umaruddin Usman Munardi, Roslina, Salmi EDITORIAL OFFICE Kantor Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe Telp/Fax: 0645-41373/44450 Email: [email protected] http://www.fe-unimal.org/jurnal/ekonomika

JURNAL EKONOMIKA INDONESIA Diterbitkan oleh Jurusan Ekonomi Pembangunan FE-Unimal Bekerja sama dengan Ikatan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Cabang Lhokseumawe

Daftar Isi Pengaruh The Development Pajak Daerah of Employee Dan Retribusi at Malikussaleh Daerah Terhadap University, Pendapatan Lhokseumawe Asli Daerah Setelah Pemekaran Wilayah Kabupaten Bener Meriah Dahrum Alwin Teniro & Khairil Anwar Pengaruh Manfaat Relasional terhadap Keputusan Berbelanja Secara Online Analisis Kemiskinan Masyarakat Wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Wilayah Pantai Timur di Provinsi Aceh Hamdiah Faisal Matriadi Analisis Kluster Komoditi Karet di Kabupaten Aceh Utara Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar Suku Jullimursyida, Mawardati, Mariyudi dandan Yulius Dharma Bunga Deposito Terhadap Alokasi Dana Kredit Bank Umum di Indonesia Fikriah & Musrita Dwi Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengaruh Pendapatan Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe Community Involvement in Urban Infrastructure Development Planning Khairil Anwar in Indonesia During The New Order Period A Review Of Permendagri No. 9/1982 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Kerja Pegawai pada Dinas Pasar, Ichsan Kebersihan dan Pertanaman (DPKP)Kabupaten Aceh Utara Marbawi AdamyKemiskinan dan Eddy Mulyadi Analisis Tingkat di Provinsi Aceh Jariah Abu Bakar Pengaruh Tingkat Pendapatan Pegawai Negeri Sipil terhadap Permintaan Kredit Konsumtif di Kota Lhokseumawe Analisis Faktor-Faktor Ekonomi dan Sosial yang Mempengaruhi Fertilitas M a r z u kAceh i di Provinsi

395 1

411 17 421 33 429 49 437 61 447

Muhammad Nasir Nilai Perusahaan dan Hubungannya dengan Kepemilikan Manajerial, Set Peluang Investasi, dan Dewan Komisaris Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Peran Sertanya Mengatasi Polusi Udara Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia di Kota Yogyakarta Muhammad Arfan dan Azimah Dianah Sulistya Rini Pratiwi

73

463 89

Teaching Management for The Lecturers of Economics Faculty of Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara Malikussaleh University, Lhokseumawe Yeni Irawan Sayni Nasrah

101 477

Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Perilaku Konsumen, Keputusan Pembelian, dan Kepuasan Konsumen Studi Kasus Provinsi Lampung Y Ya un l iBt aa h r i

495 121

Dampak Dana Bergulir BRR NAD–Nias terhadap Pendapatan Penerima Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Pengaruhnya pada Manfaat pada Lembaga Keuangan Mikro di Provinsi Aceh Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh Yeni Irawan Yurina

511 129

dan Daerah PAD... JPengaruh u r n a lPajak E K Daerah ONOM I KRetribusi A INDO N E S terhadap IA Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 Hal. 1-11

ISSN: 2338-4123

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Setelah Pemekaran Wilayah Kabupaten Bener Meriah

Purpose of this study was to determine the effect of Local Taxes and Levies against Revenue Regency. The data used in this study by using time series data for 16 years, which was in 1996-2011. Object under study is the result of the government’s financial statements district on Regional Taxes and Levies and PAD in the form of half of the sixteen years 1996-2011 consists of 32 semester. The financial statements for 32 semesters used as data in the study. The collected data is secondary data and data processing techniques using multiple linear regression. The results showed variation in the ability of the independent variables (local taxes and levies as well as the expansion area) in explaining the effects on PAD Central Aceh District for the remaining 92,7% of 7,2% is influenced by other variables not examined in this study. From the value of R and R-Square can be concluded that the linear regression model specifications are tested well enough.

Alwin Teniro Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih, Takengon

Khairil Anwar Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Keywords: Regional tax, retribution against revenue

Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

Alwin Teniro & Khairil Anwar

PENDAHULUAN Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dengan essensi kebijakan otonomi daerah yang bergulir dewasa ini telah menempatkan Kabupaten/Kota sebagai titik berat otonomi nampaknya akan memberi harapan yang lebih baik bagi daerah untuk dapat mengembangkan diri. Mardiasmo (2002), menyatakan bahwa pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini adalah Pemerintah Pusat akan menyerahkan wewenang dan tanggungjawab yang lebih besar dalam hal pembiayaan, personalia, dan perlengkapan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah harus dapat mengurus rumah tangganya sendiri terutama dalam mengelola keuangan daerah sesuai dengan tujuan dari otonomi yaitu untuk menciptakan kemandirian daerah. Penerimaan pemerintah yang paling sentral adalah pajak, sumbangan pajak bagi anggaran pemerintah sangat besar, sehingga peran pajak begitu sentral. Untuk itu pemerintah selalu berupaya meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, melalui upaya-upaya pemberantasan mafia pajak. Pemerintah saat ini memperbaiki sistem pajaknya karena sistem lama dianggap banyak mempunyai kelemahan-kelemahan ini dilakukan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak agar tidak bocor, upaya ini dilakukan agar penerimaan negara dari pajak dari tahuntahun terus meningkat. Gambaran citra kemandirian daerah dalam otonomi daerah dapat diketahui dari seberapa besar kemampuan dari pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan daerah, dan

pelayanan kepada masyarakat daerah. Dalam penciptaan kemandirian daerah sebagai tujuan dari otonomi daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pembiayaan daerah dahulu, berasal dari pemerintah pusat saja. Dengan adanya otonomi, pembiayaan tidak hanya berasal dari pusat saja akan juga berasal dari daerahnya sendiri, sehingga pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah berusaha memperbaiki sistem pajak daerah dan retribusi daerahnya. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan yang paling besar yang diperoleh daerah. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk peraturan daerah. Dalam struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terlihat bahwa kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu unsur terpenting dan merupakan kontribusi daerah ini perlu untuk Pendapatan Asli Daerah, untuk itulah peranan pajak daerah dan retribusi daerah ini perlu untuk daerah memberikan sumbangan yang besar dalam perolehan daerah. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: 1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; 2. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak daerah dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana JURNAL EKONOMIKA INDONESIA

Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD...

perimbangan lainnya. 3. Hak untuk mengelola kekayaan Daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumbersumber pembiayaan. Kemudian menurut pasal 157 dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri atas: a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yang terdiri dari: hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; b. Dana perimbangan; c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tekad pemerintah pusat untuk meningkatkan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya bersumber dari prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945 Pasal 18 yang berbunyi : Pemerintah daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintah Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. UUD 1945 pasal 18 tersebut dipertegas dengan lahirnya Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 pasal 1 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan per Undang-undangan. Suparmoko (2002) menerangkan bahwa yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum dengan tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan utama pembentukan Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

pemerintah di daerah prinsipnya adalah untuk lebih memberdayakan gunakan peran serta partisipasi pemerintah dan masyarakat di daerah dalam meningkatkan pembangunan wilayah. Mardiasmo (2002) menyatakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Abdulah (2007) menyatakan pajak daerah merupakan pendapatan Asli daerah yang berasal dari pajak. Lebih lanjut Simanjuntak (2003) menyatakan bahwa pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti Provinsi, Kabupaten/ Kota berdasarkan peraturan daerah masingmasing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing. Kesit (2003) menyatakan pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipakai berdasarkan Undang-undang yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Wewenang mengenakan pajak atas penduduk untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur penting dalam pemerintahan daerah. Diungkapkan oleh Devas et.al, (1989) bahwa sistem perpajakan yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan perubahan sistem pajak daerah merupakan langkah logis untuk langkah berikutnya. Pembaharuan yang ditetapkan pemerintah misalnya dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2004 tentang pajak dan retribusi sebagai perubahan Undang-undanga Nomor. 18 Tahun 1997. Dengan diberlakukannya Undang-undanga Nomor. 34 Tahun 2004 ini jenis pajak daerah jumlahnya menjadi berkurang.


Terakhir pemerintah menerbitkan Undangundanga Nomor. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam Undang-undang tersebut dijelaskan tentang pembagian hasil pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembagian beberapa penerimaan Negara. Tinjauan Teoritis Menurut Mardiasmo (2002) “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sebagai salah satu tujuan yang hendak dicapai di dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi Daerah, jargon tentang kemandirian Daerah bukan hal yang baru. Secara teoritis pengukuran kemandirian Daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 disebutkan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : 1. Pajak Daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan

rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik. 2. Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. 3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan asli Daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiyai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan derah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk mensejahteraankan masyarakat diharapkan akan meningkat. Dengan diketahuinya pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah maka upaya peningkatan pajak dan retribusi daerah untuk meningkakan keuangan daerah terus dikembangkan.

JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


Pajak Daerah menurut undang-undang nomor 34 tahun 2000 Tentang jenis pajak daerah, adalah: 1. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi) a. Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan diatas air. c. Pajak Bahan Bakar Kendraan Bermotor. d. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 2. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten) a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Reklame e. Pajak Penerangan Jalan f. Pajak Pengambilan Bahan galian Golongan C g. Pajak Parkir Retribusi Daerah seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 2 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 18 ayat (2) golongan retribusi terdiri dari 3 golongan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 21 yaitu: 1. Retribusi Jasa Umum. 2. Retribusi Jasa Usaha. 3. Retribusi Perizinan Tertentu Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Besarnya retribusi seharusnya (lebih kurang) sama dengan nilai layanan yang diberikan. Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang diikuti dengan kebijakan Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

Pemekaran Daerah mengakibatkan perubahan pola perkembangan wilayah. Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak keluarnya Undang-undang otonomi daerah Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) pemekaran daerah jumlah daerah otonom hamper belipat dua terhitung sejak tahun 1999 telah terbentuk daerah otonom baru sebanyak 205 buah yang terdiri dari 7 Provinsi, 164 kabupaten dan 34 Kota. Dengan perkataan lain terjadi peningkatan 64% dari jumlah daerah otonom tahun 1998 atau secara rata-rata dalam satu tahun lahir 20 daerah otonom baru, Djoko Hermanto, (2011). Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Landasan hukum tertuang dalan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian diganti dengan Undangundang terbaru, untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dikeluarkan PP Nomor 129 Tahun 2000 tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom baru, penghapusan dan penggabungan daerah otonom. Peraturan tersebut diganti dengan PP Nomor 78 Tahun 2007. Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, Wilayah diartikan sebagai daerah (Kekuasaan, Pemerintah, Pengawasan disebut Lingkunagan Daerah (Provinsi, Kabupaten, Kecamatan). Defenisi Wilayah dapat diartikan dengan berbagai konsep sudut pandang, menurut Robinson (2005) ada dua cara pandang tentang Wilayah yaitu subjektif fan objektif yaitu: 1. Cara Pandang Subjektif, Wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu 2. Pandangan objektif menyatakan Wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari cirri-ciri/gejala alam disetiap Wilayah.Wilayah dapat dibedakan


berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuhan, kepadatan penduduk atau gabungan dari cirri-ciri tersebut. Robinson (2005). Pelaksanaan Pemekaran Wilayah yaitu untuk dapat mewujudkan terselenggaranya otonomi daerah yang 1). Nyata yaitu dalam urusan pemerintah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan 2) Dinamis yaitu sesuai dengan perkambangan dinamika masyarakat. 3) Serasi yaitu semua urusan dilaksanakan berdasarkan arahan dan kebijakan pemerintah pusat. 4) Tanggung Jawab yaitu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemekaran Wilayah Kabupaten Bener Meriah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 Pasal 8 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam bahwa Kewenangan Kabupaten Bener Meriah mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundangundangan. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini menyatakan bahwa Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Menurut penelitian Rina Rahmawati Ruswandi (2009) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah. Hasil regresi linier berganda menunjukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Riduansyah (2003) Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bogor dalam

kurun waktu cukup signifikan dengan, menunjukkan DAU berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap upaya pajak daerah, sedangkan penerimaan selain DAU dan pajak daerah berpengaruh negatif yang tidak signifikan. Nugroho, Dkk (2011) dengan Judul Penelitian Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kota Batu Periode Januari 2008 - Juni 2010). Hasil Penelitian 1). Secara parsial pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan retribusi daerah berpenmngaruh positif dan tidak signifikan terhadap pendapatan asli daerah”. 2). Secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah 3). Variabel bebas yang mempunyai pengaruh kuat terhadap variabel terikat pendapatan asli daerah adalah variabel pajak daerah (X1)

Pajak Daerah (X1)

H1 32

Retribusi Daerah (X2)

Pemekaran Wilayah (D)

H2

PAD (Y)

H3

Gambar 1.3 Kerangka Konseptual

METODologi PENELITIAN Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan alasan penelitian yang sejenis belum pernah diteliti di kabupaten Aceh Tengah sehingga dapat mempermudah melakukan penelitian. Objek yang diteliti adalah hasil laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Analisis yang digunakan adalah Analisis regresi linier berganda.



Mengunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat ex post facto yakni mempelajari fakta-fakta yang sudah ada. Prosesnya berupa mendiskripsikan dengan cara menginterprestasi data yang telah diolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series (runtut waktu) selama Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2011 dalam semesteran, sehingga data n = 32 meliputi data: pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan berupa data dokumentasi yaitu data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, data BPKKD, Badan Pusat Statistik, BAPPEDA dan data primer yang diperoleh dari media dan lainlain. Teknik analisa data menggunakan pendekatan kuantitatif yang bersifat (ex post facto) yakni mempelajari faktafakta yang sudah ada. Prosesnya berupa mendiskripsikan dengan cara menginterprestasi data yang telah diolah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data Time Series (runtut waktu) selama Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2011 mulai bulan Januari sampai bulan Desember meliputi data: pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah Kabupaten Aceh Tengah. Statistik deskriptif bertujuan untuk mengembangkan atau menggambarkan profil data penelitian dan mengidentifikasi variabel-variabel pada setiap hipotesis. Statistik deskriptif yang digunakan antara lain rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi. Variabel yang digunakan adalah pajak daerah, retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah. Pengujian Asumsi Klasik Penelitian ini menggunakan pengujian regresi linier berganda. Dalam Darwanto (2007), regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Model Regresi Linear Berganda Menggambarkan tentang studi bagaimana variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi yang menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan independen berkaitan erat dengan hubungan yang bersifat statistik, bukan hubungan yang pasti. Menurut Widarjono (2005). Hubungan yang tidak pasti ini disebut hubungan yang acak (random atau stokastik) suatu model regresi berganda dengan hanya dua variabel independen dari suatu populasi dimana terdapat satu variabel yang dependen dapat dinyatakan sebagai berikut: PAD = a + ß 1 PD + ß 2 RD + cD + ei Dimana, Y = Pendapatan Asli Daerah a, = Konstanta ß 1 ß 2 = Koefisien Regresi PD = Pajak Daerah RD = Retribusi Daerah D = Pemekaran Wilayah ei = Error HASIL DAN PEMBAHASAN Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan. Besarnya penerimaan daerah akan menjadi tolok ukur kinerja pemerintah dalam menghadapi sistem desentralisasi dan kesejahteraan masyarakat dengan kontraprestasi yang


akan diperoleh, realisasikan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah pada tahunb 1996 dan 1997 Rp 1.257.440.000, sedangkan pada tahun 1998 turun sebesar Rp. 3.1622.000 dengan jumlah realisasi adalah Rp. 1.225.818.000, namun pada tahun 1999 terjadi kenaikan Rp. 1.654.803.000, dan di ikuti tahun 2000 sebesar Rp. 1.900.681.446 dan pada tahun 2001/2002 juga mengalami kenaikan, namum pada kedua tahun tersebut angka realisasi PAD Kabupaten Aceh Tengah mengalami kesamaan jumlah yaitu Rp. 2.618.694.434, dan diikuti tahun 2003 yang juga meningkat sebesar Rp. 6.944.749.435. Terjadinya Pemekaran wilayah Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan hal ini disebabkan wilayah Kabupaten Aceh Tengah semakin kecil sehingga terjadi penurunan sebesar Rp. 5.158.160.125. Setelah Pemekaran wilayah Kabupaten Bener Meriah maka Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2005/2009 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah justru mengalami peningkat dan tidak mempengaruhi Pemekaran wilayah Kabupaten Bener Meriah, hal ini dapat dilihat dari realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp. 5.767.193.260, tahun 2006 Rp.10,195,089,222.00, Tahun 2007 Rp. 15.871.245.889, Tahun 2008 Rp. 16.580.990.641, Tahun 2009 Rp. 21.969.535.764, kemudian pada tahun 2010/2011 terjidi penurun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh

Tengah dibandingkat dengan 2005/2009 jauh lebih baik, yaiu tahun 2010 Rp.18.535.162.504, Tahun 2011 Rp. 20.780.854.963. Dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah menunjukan bahwa terjadi kanaikan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah. Perkembangan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Bener Meriah Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pajak masing-masing, begitupun dengan Kabupaten Aceh Tengah, seperti terlihat pada Tabel 1. Berdasarkan data, dapat dilihat potensi pajak daerah dari tahun 2004-2011 Kabupaten daerahnya masing-masing sebagai salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berfungsi untuk membiayai rumah tangga daerah yang bersangkutan. Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing Aceh Tengah yang mengalami peningkatan yaitu tahun 2004 terjadi penurunan dikarenakan pada akhir tahun 2003 Kabupaten Aceh Tengah dipecah menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp. 850.629.349 dari Pendapatan Asli Daerah, tahun 2005 dan

Tabel 1 Perkembanga Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Tengah Setelah Pemekaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2004-2011 Tahun Anggaran 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PAD

Pajak Daerah

15.871.245.889 5.767.193.260 10.195.089.222 15.871.245.889 16.580.990.641 21.969.535.764 18.535.162.504 20.780.854.963

850.629.349 685.735.888 1.049.178.662 940.546.161 1.208.415.323 1.582.600.904 2.098.647.070 4.022.397.348

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah



tahun 2006 Pendapatan Pajak sebesar Rp. 685.735.888 dan 2007 dengan realisasi Rp.940.546.161, pada tahun 2008, dengan realisasi Rp.1.208.415.323 pada tahun 2009, sebesar dengan realisasi Rp.1.582.600.904 pada tahun 2010 Rp.2.098.647.070 dan pada tahun 2011, sebesar yaitu Rp.4.022.397.348.

tahun 2006 Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp. 2.957.120.678 dan 2007 sebesar Rp. 5.584.164.311dan pada tahun 2008, sebesar Rp. 6.036.543.269, pada tahun 2009, sebesar Rp. 6.600.636.373 dan tahun 2010 sebesar Rp. 8.628.659.515 dan pada tahun 2011, Rp. 12.494.831.787.

Perkembangan Retribusi Daerah Sebelum Dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Bener Meriah Retribusi daerah merupakan retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pajak daerahnya masing-masing sebagai salah satu komponen PAD yang berfungsi untuk membiayai rumah tangga daerah yang bersangkutan. Setiap daerah memiliki potensi pajaknya masing-masing, begitupun dengan Kabupaten Aceh Tengah. Adapun potensi Retribusi daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat di Tabel 2. Berdasarkan data, dapat dilihat potensi retribusi daerah dari tahun 2004-2011. Kabupaten Aceh Tengah yang mengalami peningkatan yaitu tahun 1997 retribusi daerah terus meningkat secara bertahap. Tahun 2004 terjadi penurunan dikarenakan pada akhir tahun 2003 kabupaten Aceh Tengah dipecah menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah sebesar Rp. 2.798.271.933, tahun 2005 dan

Hasil estimasi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tengah Estimasi data menggunakan model regresi linier berganda dimana variabel bebas yang diujikan adalah variabel pajak daerah dan variabel retribusi daerah serta variabel pemekaran wilayah sebagai variabel dummy yang menjelaskan perkembangan Pendapata Asli Daerah sebelum dan sesudah pemekaran, untuk menjelaskan data sebelum pemekaran wilayah Kabupaten Bener Meriah dari Kabupaten Aceh Tengah sebagai kabupaten induk diberi nilai 0 dan sesudah pemekaran diberi nilai 1 dimana batas yang diambil adalah pada semester pertama tahun 2006. Hasil estimasi sebagaimana disajikan pada Tabel 3 Berdasarkan hasil estimasi sebagaimana Tabel 3, dijumpai koefisien pajak daerah sebesar 0,603 yang menggambarkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapata Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah selama periode analisis semester pertama 1996 sampai semester kedua 2011. Peningkatan penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp1.000 memberikan dampak

Tabel 2 Perkembanga Retribusi Daerah di Kabupaten Aceh Tengah Setelah Pemekaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2004/2011 Tahun Anggaran 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

PAD 15.871.245.889 5.767.193.260 10.195.089.222 15.871.245.889 16.580.990.641 21.969.535.764 18.535.162.504 20.780.854.963

Retribusi Daerah 2.798.271.933 2.957.120.678 6.689.227.165 5.584.164.311 6.036.543.269 6.600.636.373 8.628.659.515 12.494.831.787

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Tengah



Tabel 3 Hasil Estimasi Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Tengah Coefficientsa Unstandartdized Coeddicients Model

B

1

2E+009 .603 1.406 -2E+009

(Constant) Pajak Daerah Retribusi Daerah Pemekaran Wilayah

Standardized Coefficients

Std. Error

Beta

1E+009 1.658 .556 9E+008

t

Sig.

2.029 .363 2.536 -2.383

.076 .630 .-274

.052 .719 .017 .024

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah Sumber: Output SPSS (data diolah) 2012

Tabel 4 Hasil Pengujian Goodness of Fit Model Summaryb

Model

R

1

Adjusted R Square

R Square .927a

.869

Std. Error of the Estimate .873

1506455949

a. Predictors: (Constant), Pemekaran Wilayah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah Sumber: Output SPSS (data diolah) 2012

Tabel 5 Uji F Sum of Squares

Model 1

Regression Residual Total

df

3.9E+020 6.4E+019 4.5E+020

Mean Square 3 28 31

1.286E+020 2.269E+018

F 56.676

Sig. .000a

a. Predictors: (Constant), Pemekaran Wilayah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah Sumber: Output SPSS (data diolah) 2012

kenaikan Pendapata Asli Daerah sebesar Rp 603. Koefisien regresi variabel retribusi daerah yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan besaran koefisien sebesar 1.409 yang menggambarkan bahwa peningkatan dari penerimaan retribusi daerah sebesar Rp. 1.000 akan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.409. Dari perbandingan kedua variabel tersebut menunjukkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapata Asli Daerah, namun retribusi daerah Secara umum dari hasil penelitian lapangan dapat diketahui bahwa sumbangan terbesar dalam 10

penerimaan retribusi daerah bersumber dari komoditi sektor perkebunan khususnya Kopi. Tabel 3 juga memperlihatkan koefisien dari variabel dummy yaitu pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Tengah. Pengujian variabel ini lebih didasari pada pengujian komparasi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. Nantinya hasil dari pengujian ini akan memberikan informasi apakah pemekaran wilayah ini berdampak positif atau negative terhadap Kabupaten Aceh Tengah sebagai Kabupaten induk. Hasil estimasi dijumpai koefisien dummy sebesar -2E+009 (0.000009) dari koefisien ini dapat diterjemahkan bahwa pemekaran wilayah Kabupaten Bener Meriah negative tetapi JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


signifikan memberikan dampak kepada Kabupaten Aceh Tengah Pengujian goodness of fit bertujuan untuk melihat apakah spesifikasi model regresi yang diujikan menunjukkan sudah cukup baik. Hasil pengujian terlihat pada Tabel 4. Berdasarkan hasil pengujian dijumpai R sebesar 0.927 yang menunjukkan korelasi antara variabel pajak daerah dan retribusi daerah dengan Pendapata Asli Daerah dalam model yang diujikan sebesar 92,7% selebihnya Pendapata Asli Daerah berhubungan dengan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Nilai R-Square sebesar 0.859 yang menunjukkan variasi kemampuan variabel bebas (pajak daerah dan retribusi daerah serta pemekaran wilayah) dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap Pendapata Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebesar 85,9% sisanya sebesar 14,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dari nilai R dan R-Square dapat disimpulkan bahwa spesifikasi model regresi linier berganda yang diujikan sudah cukup baik.

0,363 sementara t hitung pada df = n – k (32 – 3 = 29) diperoleh ttabel sebesar ± 2.045 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapata Asli Daerah. Sementara t hitung variabel retribusi daerah sebesar 2.536 > ±2.045 dengan demikian menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah signifikan pengaruhnya dalam meningkatkan penerimaan Pendapata Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Pengujian simultan dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. Hasil pengujian sebagaimana Tabel 5. Lebih lanjut dilakukan uji F untuk melihat pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan Pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara simultan terhadap PAD. Dari hasil pengelolaan data seperti pada tabel 5.8 diperoleh Fhitung 56.676 dengan sig F = 0,000. Pada v1 = 3 dan v2 = 28 Ftabel = 2,92. Hasil tersebut menunjukan bahwa Fhitung 56.676 > Ftable 2,92 maka hasil dari regresi menunjukan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. KESIMPULAN

Pengujian parsial dilakukan untuk membuktikan apakah variabel bebas yang diujikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapata Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel dengan kriteria apabila thitung lebih besar dari ttabel maka variabel yang diuji signifikan mempengaruhi Pendapata Asli Daerah, selain itu pengujian signifikansi juga dapat dilihat dari nilai sig. (p-value) dengan kriteria apabila nilai sig. < dari 0.05 maka variabel yang diuji signifikan mempengaruhi Pendapata Asli Daerah pada α = 0.05. Berdasarkan hasil pengujian thitung dijumpai thitung variabel pajak daerah sebesar


Berdasarkan hasil pengumpulan dan pengelolahan data, maka penelitian ini dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Secara parsial Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh Positif terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah dan selanjutnya Pemekaran Wilayah pengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah. 2. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

11


SARAN Berdasarkan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan untuk penyempurnaan penelitian ini, disarankan: 1. Agar Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat terutama yang bersumber dari Pajak Daerah maka pemerintah Kabupaten Aceh Tengah perlu meningkatkan upaya dalam pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah secara intensif dan lebih aktif. 2. Setiap kepala Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten (SKPK) harus menyadari kedudukan dan kemampuan unit kerjanya dalam mengelola potensi dan target Pendapatan Asli Daerah. 3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan jumlah data lebih diperluas pada tingkat provinsi dan Nasional sehingga hasilnya menjadi lebih baik lagi dan juga dapat menambah variabel-variabel lain seperti penerimaan lain yang diduga dapat dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah.

12



REFERENSI Abdul Halim. (2007) Akutansi Keuangan Daerah. Selembang Empat. Jakarta Anggraeni Rima (2009), “Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat Kota Malang”, Jurusan Akutansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Davey, K. J. (1988). Pembiayaan Pemerintah daerah: Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Terjemahan Anarullah. Dkk. UI-Press. Jakarta Devas, et al. (1988). Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia. Terjemahan Press. Jakarta

Maris maris. UI-

Djajadiningrat S.I, sebagaimana dikutip oleh Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, Perpajakan (Yogyakarta: Akademika Manajemen Perusahaan YKPN, (1997). Ghozali, Imam (2006). Statistik Multivariat SPSS. Penerbit BP Universitas Diponegoro. Husain, Perpajakan. Yogyakarta: Akademika Manajemen Perusahaan YKPN (1997). Imamunah Mutura dan Akbar Rusdi (2008) Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (Dau) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupatenkota Di Pulau Sumatera imarho.files.wordpress.com/2011/09/profil-kabupaten-aceh-tengah.docx Kesit, Bambang Prakosa (2003). Pajak dan Retribusi Dearah. UII Press. Yogyakarta. Koswara, E. (2001). Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Yayasan Pribadi. Jakarta Mardiasmo. (2002). Perpajakan Edisi Revisi 2002. Andi Yogyakarta, Yogyakarta. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. Marihot P. Siahaan, Pajak daerah dan retribusi daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Apitulcy Margaretha Rosalyn Dkk (2009). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. http://isjd.pdii.lipi.go.id/ admin/jurnal/31095161_1978-2403.pdf Nugroho, Fakhrul Ikhsan ( 2011) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pandapatan Asli Daerah (Analisis Terhadap Kota Batu Periode Januari 2008-Juni 2010) http://library.um.ac.id/ freecontents /download/pub/pub.php/48093.pdf Pakpahan Rolan (2009) Pengaruh Pajak Daerah dan retribusi Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah kabupaten/Kota Di Sumatra Utara Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

13


Redjo, Samargio Ibnu (1998). Keuangan Pusat dan Derah. BKU Ilmu Pemerintahan Fakultas Ekonomi Pescasarjana Keserjanaan Unversitas Padjajaran. Bandung. Robinson Tarigan (2005) Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara. Riduansyah Mohammad (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) http:// respository.ui.ac.id/contents/koleksi/2/977183 Ruswandi Rina Rahmawati (2009). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendatan Asli Daerah. http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/1234567 89/14357.pdf Suparmoko. (2002). Ekonomi Publik Untuk Keuangan Negara. Rineka Cipta Jakarta. Simanjuntak, Oloan (2003). Hukum Pajak. Nomensen-Press. Jakarta Sumit. Rohmat. (1987). Azas dan dasar Perpajakan. Eresco.Bandung. Syamsi, Ibnu. (1994). Dasar-Dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara. Rineka Cipta. Jakarta Soemitro Rochmat, sebagaimana dikutip oleh Mardiasmo (2002). Perpajakan (Yogyakarta): Andi Yogyakarta. Sukandarrumidi (2002). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Situngkir Anggiat, Manurung John Sihar (2009). Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum, dan Dana Khusus Pada Belanja Modal. Syukri Muhammad, Wahab Arslan Abd dan Tanwir (2012). evaluasi PAD dan PBB-P2 triwulan pertama di operation. www.acehtengahkab.go.id/wp-content/uploads/2011/07/Bab34.pdf. Widarjono Agus, (2005). Ekonometrika Teori dan Aplikasi ,Yogyakarta: Ekonosia Widhi Ardiasyah, Indra “Analisis Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 1989 -2003”, skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005, hml 63-64 ............................, Undang-Unadang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pajak Dan Retribusi Sebagai Perubahan UU No. 18 tahun 1997. Dengan Diberlakukannya UU No. 34 tahun 2004 ............................, Undang-Unadang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. ............................, Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pasal 18 Ayat (2) Golongan Retribusi. ............................, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pasal 21. Retribusi Jasa Usaha.

14



............................, Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. ............................, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ............................, Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Wilayah.

Daerah Otonom dan Pemekaran

............................,Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 pembentukan daerah otonom baru,


15


16


JAnalisis u r n aKemiskinan l E K O NMasyarakat O M I K A IWilayah N D O NPantai E S I ABarat, Wilayah Tengah dan ... Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 Hal. 17-31

ISSN: 2338-4123

Analisis Kemiskinan Masyarakat Wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Pantai Timur di Provinsi Aceh

Poverty between regions in Aceh still quite obvious. This study investigates the levels of poverty that exist between regions in the province of Aceh. The data used are secondary data from the number of poor people, the highest education attained, the number of illiterate people and inter-regional IPM. From the data it was found that there are striking disparities between areas of poverty that exist in the region of Aceh Province. East Coast region is the region that has the lowest poverty rates followed by the central region, while the West Coast is a region with the highest poverty rates. To avoid the poverty gap between regions in Aceh recommended that the Government of Aceh natural fairer development budget allocated to these three areas as well as doing a fair development policies for the three regions.

Faisal Matriadi Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Keywords: Poverty, IPM, natural fairer, delopment, policy


17

Faisal Matriadi

Latar Belakang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah sebuah provinsi dalam wilayah negara Republik Indonesia. Provinsi ini memiliki wilayah seluas 57.365,57 Km2 dan berbatasan langsung dengan Negara lain seperti Malaysia dan Hindia. Sebelah utara Provinsi ini berbatasan dengan Laut Andaman (Hindia), sebelah timur dengan Selat Melaka (Malaysia), sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Secara alamiah provinsi ini di anugerahi dengan endowment factor yang sangat banyak dan merupakan provinsi terkaya ke tiga di Indonesia. Tetapi kenyataannya Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah provinsi termiskin kedua setelah Propinsi Papua di Indonesia. (World Bank Report, 2005). Secara umum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terbagi dalam tiga wilayah yaitu wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Pantai Timur. untuk lebih jelas distribusi penduduk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat kita lihat pada Tabel 1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam jumlah penduduk miskin pada tahun 1999 sebanyak 21,72 persen. Jumlah penduduk miskin terus meningkat meningkat menjadi 28,47 persen pada tahun 2004 (BPS, 2004 dan World Bank Institute, 2002). Pada tahun 2005 penduduk miskin belum beranjak dari angka 28,69 persen (atau sekitar 1,1664 juta jiwa). Kondisi ini merupakan keadaan pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang menghancurkan wilayah-wilayah pesisir. Setahun berikutnya (tahun 2006) keadaan tidak jauh berbeda, dimana penduduk miskin mencapai 1,1497 juta jiwa atau 28,28 persen dari populasi penduduk. Kemudian pada tahun 2007 penduduk miskin berkurang menjadi 26,65 persen atau 1,0837 juta jiwa (BPS, 2007). Kondisi kemiskinan yang terjadi provinsi ini semakin parah dengan terjadinya 18

kesenjangan antar wilayah yaitu wilayah pantai barat dan wilayah tengah jauh lebih miskin dibandingkan dengan wilayah pantai timur. Kesenjangan yang terjadi antar kawasan ini telah memicu konflik baru antara wilayah pantai barat dan wilayah tengah dengan wilayah pantai timur. Masyarakat yang berada pada wilayah Pantai Barat dan wilayah Tengah menuntut pemekaran wilayah melalui pendirian provinsi baru yaitu Provinsi ALA untuk Wilayah Tengah dan Provinsi ABAS untuk wilayah Pantai Barat sebagai perwujudan kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dianggap tidak adil dalam pembangunan wilayah Pantai Barat, wilayah Tengah dan wilayah Pantai Timur. Dari kondisi di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut: 1. Sejauh mana perbedaan kesenjangan kimiskinan antara tiga wilayah yang ada di Provinsi Aceh. 2. Bagaimana kebijakan yang harus di ambil oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mereduksi kesenjangan kemiskinan antar wilayah tersebut. Dari beberapa pertanyaan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk: 1. Menganalisis perbedaan kemiskinan yang terjadi antara wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Pantai Timur Provinsi Aceh. 2. Memberikan saran kepada pihak terkait terutama Provinsi Aceh dalam upaya mereduksi kesenjangan kemiskinan yang terjadi antara WilayahPantai Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Pantai Timur Provinsi Aceh. TINJAUAN Teoritis (Gönner dkk. 2007a, Haug), medefinisikan kemiskinan yang mereka rumuskan yakni ‘kurangnya kesejahteraan’ mungkin tampak sangat sederhana. Namun demikian definisi JURNAL EKONOMIKA INDONESIA

Analisis Kemiskinan Masyarakat Wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan ...

Tabel 1 Jumlah Penduduk Nanggroe Aceh Darussalam Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Tahun 2007 No

Wilayah

Laki-Laki

Perempuan

Total

40.519 76.932 31.515 61.609 56.809 93.684

37.870 73.518 29.145 62.134 58.867 97.855

78.389 150.450 60.660 123.743 115.676 191.539

81.016 53.168 35.488 84.143 75.177

79.533 52.980 36.557 84.910 73.100

160.549 106.148 72.045 169.053 148.277

14.663 94.052 152.377 228.404 169.767 241.942 76.614 150.785 68.518 118.581

13.934 83.829 144.164 245.955 182.068 251.728 78.020 153.858 69.068 116.733

28.597 177.881 296.541 474.359 351.835 493.670 154.634 304.643 137.586 235.314

Pantai Barat 1 2 3 4 5 6

Kabupaten Simeulue Kabupaten Aceh Barat Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Selatan Wilayah Tengah

7 8 9 10 11

Kabupaten Aceh Tengah Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Singkil Pantai Timur

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Kota Sabang Kota Banda Aceh Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Pidie Kabupaten Bireuen Kabupaten Aceh Utara Kota Lhokseumawe Kabupaten Aceh Timur Kota Langsa Kabupaten Aceh Tamiang

Sumber: Aceh Dalam Angka (BPS:2007), diolah

ini terbukti sangat berguna untuk mengukur persepsi kemiskinan setempat dan menganalisis berbagai dimensi kemiskinan. Untuk menangkap berbagai konsep dan atribut kemiskinan, Gönner dkk. (2007) membuat konsep multidimensi yang bertumpu pada ide “pendekatan kemampuan” (Capability Approach) dari Amartya Sen (misal, 1993, 1997, 1999) dan “pendekatan mata pencaharian yang berkelanjutan” (Sustainable Livelihood Approach --SLA) (misal, Chambers & Conway 1991, Scoones 1998, Baumann 2000, Solesbury & Daniels 2002). Disamping dapat dilihat dari sisi pendapatan atau pengeluaran, kemiskinan juga berkaitan dengan “outcome” yang kurang/tidak cukup dalam hubungannya dengan kesehatan, gizi, literasi, kurangnya hubungan sosial, kerawanan, dan Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

kepercayaan diri yang rendah dan ketidakberdayaan (World Bank Institute, 2002:2). Berdasarkan penelitian Partisipatory Poverty Assesment (PPA1) dan PPA2 (Word Bank, 1994 dan AMREF-GOK, 1997), mndefinisikan kemiskinan sebagai fenomena multidimensi terhadap ketidakmampuan dalam bidang ekonomi, politik dan psikologi. Hal ini terlihat dalam ketidakmampuan, kehinaan, perasaan rendah diri, lemah secara fisik, terisolasi, kekurangan harta, ketidakmampuan untuk memenuhi keperluan dasar. (B. Ayako and Katumanga : 1997) The Australian Agency for International Development (AusAID 2001) mendefinisikan kemiskinan sebagai penurunan tingkat kehidupan seperti seseorang yang tidak mampu memenuhi standar minimum dalam 19

Faisal Matriadi

hidupnya seperti definisi berikut: a. Kecukupan kebutuhan dasar seperti makanan, air, perumahan dan pakaian. b. Tidak adanya kemampuan mengakses sektor kesehatan dan pendidikan. c. Tidak adanya kepercayaan dari lembaga formal pemerintah dan masyarakat sipil d. Tida terbebas dari pengaruh ancaman dan ganguan pihak lain.

ditentukan, di mana mereka yang berada di bawah batas yang ditentukan tersebut dikatakan sebagai miskin. Kemiskinan merupakan suatu ketidakcukupan atau kekurangan (deprivation) akan aset-aset penting dan peluang-peluang di mana setiap manusia berhak memperolehnya. Jelasnya, seseorang dapat berpikir tentang kemiskinan dari sudut pandang non-moneter.

Kemiskinan dilihat dari pendekatan kebutuhan dasar sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi keperluan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Sedangkan dari pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan, (Sahdan, 2005). Kemiskinan menurut World Bank Institute (2002:1-3) didefinisikan sebagai rumahtangga atau individu yang tidak memiliki sumberdaya atau kemampuan yang cukup untuk memenuhi keperluannya. Aspek ini didasarkan pada perbandingan pendapatan, pengeluaran, pendidikan atau atribut lain dari individu dengan beberapa batasan yang

Penyebab Kemiskinan Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional, sehingga cara penanggulangannyapun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Oleh karena itu diperlukan analisis-analisis variabel yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Sahdan (2005) menyebutkan variabelvariabel penyebab kemiskinan antara lain pendidikan yang rendah, rendahnya mutu kesehatan masyarakat, kepemilikan alatalat produktif yang terbatas, rendahnya penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, faktor kultur dan struktural. Dalam analisis lebih lanjut disebutkan bahwa indikator utama kemiskinan adalah; (1) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan; (2) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan; (3) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan; (4) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha; (5) lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah; (6) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi; (7) terbatasnya akses terhadap air bersih; (8) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah; (9) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam; (10) lemahnya jaminan rasa aman; (11) lemahnya partisipasi;

20



(12) besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga; (13) tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat. World Bank Institute (2002:131-140) menjelaskan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan dapat berupa karakteristik penduduk menurut wilayah, komunitas, karakteristik rumahtangga dan karakteristik individu. Karakteristik wilayah atau komunitas didekati dengan kondisi tempat tinggal di daerah perkotaan/ perdesaan. Sedangkan karakteristik rumahtangga dan individu antara lain dapat dilihat dari karakteristik demografi (yaitu struktur dan ukuran rumahtangga, rasio ketergantungan dan jender kepala rumahtangga); karakteristik ekonomi (yaitu ketenagakerjaan, pendapatan, struktur pengeluaran, dan kepemilikan rumahtangga); dan karakteristik sosial (yaitu kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal/perumahan).

Kemiskinan, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas, Persentase Angka Melek Huruf dan Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Angka Harapan Hidup masyarakat yang berada pada Wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Pantai Timur Provinsi Aceh. Dimana Kondisi Masyarakat yang berada pada Penelitian mencakup 21 kabupaten/kota (distrik) di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian ke21 distrik tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu Pantai Timur (Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang), Wilayah Pantai Barat (Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Simeulue, Aceh Barat Daya), dan Wilayah Tengah (Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Singkil). Data data hasil penelitian tersebut di analisis dengan secara kuantitatif dan deskriptif untuk mendapatkan gambaran serta perbandingan tingkat kemiskinan yang terjadi antar wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN HASIL PENELITIAN Penelitian dilakukan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kemiskinan yang terjadi antara Wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan Pantai Timur Aceh. Kesenjangan kemiskinan tersebut akan dilihat dari beberapa indikator kemiskinan yang telah umum digunanakan oleh para ahli. Untuk mengetahui tingkat kesenjangan kemiskinan tersebut digunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari Pemerintah Provinsi Aceh, BPS, Word Bank, UNDP serta berbagai data lainnya yang dianggap valid dan mampu menjawab berbagai persoalan penelitian ini. Penelitian akan terfokus pada indikator perbedaan tingkat kemiskinan yang terjadi pada tiga wilayah dalam Provinsi Aceh. Kemiskinan tersebut akan dilihat dari Persentase masyarakat miskin dan Garis Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

Dari penelususran data sekunder maka dapat kita lihat bahwa terjadi perbedaan tingkat kemiskinan antara Wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Pantai Barat Provinsi Aceh. Perbandingan kemiskinan antara wilayah pantai barat, wilayah tengah dan wilayah pantai timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dapat kita lihat pada Tabel 2. Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan tingkat kemiskinan yang mencolok antara tiga wilayah dalam provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Wilayah Pantai Barat adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi secara rata rata mencapai 30,18 persen pada tahun 2007, diikuti oleh Wilayah Tengah dengan penduduk miskin rata rata sebesar 26,28 21

Faisal Matriadi

Tabel 2 Jumlah, Persentase, dan Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2005-2007 No

Jumlah (000)

Kabupaten/Kota 2005

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Pantai Barat Simeulue Aceh Barat Aceh Jaya Nagan Raya Aceh Barat Daya Aceh Selatan Rata-rata Wilayah Tengah Aceh Tengah Bener Meriah Gayo Lues Aceh Tenggara Aceh Singkil Rata-rata Pantai Timur Sabang Banda Aceh Aceh Besar Pidie Bireuen Aceh Utara Lhokseumawe Aceh Timur Langsa Aceh Tamiang Rata-rata NAD

2006

Persentase 2007

Garis Kemiskinan

2005

2006

2007

2005

2006

2007

27.1 54.4 19.1 45.8 33.5 52.4 38,7

26.9 52.5 18.6 43.7 33.0 47.5 37.0

25.1 48.2 19.5 40.0 33.5 49.8 36.0

34.09 35.50 31.28 36.18 28.29 26.98 32.05

33.80 34.54 30.42 35.25 28.30 24.58 31.14

32.26 32.63 29.28 33.61 28.63 24.72 30.18

181.102 221.402 182.677 204.919 147.016 172.427

201.689 265.514 200.165 235.306 176.979 186.227

216.518 297.287 212.762 257.193 198.562 196.167

45.0 31.4 24.8 42.5 44.0

43.6 30.2 24.5 40.3 43.3

39.9 28.1 23.1 36.3 26.5

27.68 28.76 33.97 24.63 29.20 28.41

26.68 27.98 33.51 23.56 28.41 28.02

24.41 26.55 32.31 21.60 28.54 26.68

213.832 207.813 198.398 145.487 168.566

232.783 233.786 201.566 151.263 191.539

246.435 252.495 203.848 155.423 208.087

8.8 15.1 88.5 173.9 106.3 180.4 25.6 92.8 21.0 58.7

8.3 14.7 86.3 168.6 102.9 174.5 22.2 92.2 19.4 56.7

7.8 14.0 79.1 120.3 93.0 163.2 19.4 84.9 19.1 50.8

300.351 346.750 266.749 249.440 200.060 186.286 177.523 221.862 175.149 206.110

1083.7

27.13 6.61 26.69 33.31 27.18 33.16 12.75 28.15 14.25 22.19 23.14 26.65

256.447 317.435 259.910 232.598 186.844 177.098 166.202 210.094 157.377 196.461

1149.7

28.56 8.25 28.66 35.32 29.05 34.98 14.25 29.85 13.95 23.89 24.67 28.28

195.493 276.736 250.416 209.216 168.496 164.343 150.486 193.755 132.703 183.064

1166.4

29.78 8.37 29.40 36.01 29.70 35.87 15.90 30.02 14.98 24.50 25.43 28.69

172.084

198.858

218.143

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2007

persen pada tahun 2007. sedangkan untuk Wilayah Pantai Timur yang merupakan daerah Pusat Pemerintahaan Provinsi NAD sebenarnya juga masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi yaitu sebesar 23,14 persen pada tahun 2007. namun jika dibandingkan dengan dua wilayah lain tentunya tingkat kemiskinan di wilayah Pantai Timur ini jauh lebih rendah. Jika kita amati lebih dalam lagi, tampak bahwa untuk wilayah pantai timur terjadi kesenjangan yang amat kentara distribusi tingkat kemiskinan antar kabupaten dan kotanya. Misalnya Kota Banda Aceh sebagai pusat Pemerintahan Provinsi NAD memiliki tingkat kemiskinan amat rendah yaitu 6,61 persen pada tahun 2007. hal ini tentu amat kontradiktif dengan kabupaten dan kota 22

lain yang ada di wilayah pantai timur seperti Kota Sabang sebesar 27,13 persen, Aceh Besar 26,69 persen, Aceh Timur 28,15 persen, Bireun 27,18 persen bahkan Kabupaten Pidie 33,31 persen serta Aceh Utara yang juga mencapai 33,13 persen. Dari data diatas untuk wilayah pantai timur sebenarnya memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi hampir pada semua kabupaten dan kotanya. Namun karena ada beberapa Kota yang memiliki tingkat kemiskinan yang rendah yaitu Kota Banda Aceh sebesar 6,61 dan Kota Langsa sebesar 14,25 serta Kota Lhokseumawe 12, 75 persen telah menyebabkan rata rata tingkat kemiskinan untuk wilayah pantai timur ini menjadi lebih rendah secara rata rata jika dibandingkan dengan dua wilayah lainnya JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


yaitu wilayah pantai barat dan wilayah tengah. Sementara untuk wilayah pantai barat hampir semua kabupaten dan kotanya memiliki tingkat kemiskinan yang hampir merata berada pada kisaran 24,72 persen paling rendah yaitu Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2007 dan paling tinggi berada pada posisi 33,61 persen yaitu Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2007. Kabupaten Simeulue dan kabupeten Aceh Barat memiliki 32 persen masyarakat miskin, sedangkan aceh barat daya dan Aceh Jaya masing masing memiliki masyarakat miskin sebanyak 28 dan 29% pada tahun 2007. Untuk wilayah tengah hampir sama kondisi kemiskinannya dengan wilayah pantai barat. Dimana tingkat kemiskinan yang paling rendah berada pada Kabupaten Aceh Tenggara dengan 21,60 persen pada taun 2007 dan yang paling tinggi terletak pada Kabupaten Gayo Luwes dengan tingkat kemiskinan mencapai 32,31 persen pada tahun 2007. sedangkan Kabupaten lain yaitu Aceh Tengah memiliki tingkat kemiskinan sebesar 24,41 persen, Kabupaten Bener Meriah memiliki tingkat keiskinan sebesar 26,55 persen dan terakhir Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki tingkat kemiskinan sebesar 28,54 persen pada tahun 2007. Dari penjelasan tersebut dapat kita cermati bahwa sebenarnya tingkat kemiskinan yang terjadi pada semua kabupaten dan kota yang ada dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak terlalu jauh berbeda kecuali hanya pada tiga Kota yang terletak dalam wilayah pantai timur yaitu Kota Banda Aceh, Kota Lhokseumawe dan Kota Langsa yang memiliki tingkat kemiskinan relatif rendah yaitu 6,61 persen, 12,75 persen dan 14,25 persen. Sedangkan pada semua kabupaten lain tingkat kemiskinan amat tinggi yang berkisar antara 21 persen sampai dengan 33 persen. Sedangkan kondisi dalam persentase pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk pada masing masing kabupaten dan kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

dapat kita amati pada Tabel 3. Dari Tabel 3 terlihat bahwa secara umum tingkat pendidikan masyarakat Provinsi NAD masih terkonsentrasi pada pendidikan hanya sampai Sekolah Dasar. Namun jika kita teliti lebih dalam tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh masyarakat dalam tiga kawasan dalam Provinsi NAD memeliki perbedaan yang sangat kentara. Pada wilayah Pantai Barat sebagian besar masyarakatnya yaitu 59,64 persen hanya memiliki tingkat pendidikan sampai Sekolah Dasar. Sedangkan masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama hanya 21,08 persen. Sementara persentase masyarat yang mengenyam pendidikan sampai dengan SLTA ke atas hanya 19,27 persen pada tahun 2006. Tidak jauh berbeda dengan wilayah Pantai Barat, wilayah tengah Provinsi NAD juga memeliki tingkat pendidikan yang masih terkonsentrasi hanya sampai pada Sekolah Dasar yaitu mencapai 54,24 persen. Sementara yang mengenyam pendidikan sampai dengan SLTP hanya 22,13 persen. Demikian pula masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai dengan SLTA keatas hanya tercatat 23,61 persen pada tahun 2006. Kondisi di dua wilayah di atas dalam Provinsi NAD tentu amat kontras jika dibandingkan dengan wilayah Pantai Timur yang persentase tingkat pendidikan masyarakatnya lebih baik. Dimana, tercata 45,71 persen masyarakat wilayah Pantai Timur mengenyam pendidikan sampai Sekolah Dasar, masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai SLTP tercatat 22,44 persen sedang masyarakat yang mengenyam pendidikan sampai dengan SMU keatas sangat besar yaitu mencapai 31,85 persen. Karekteristik masyarakat provinsi NAD masih sangat lemah, hal ini juga terlihat dari persentase angka buta huruf yang masih amat tinggi. Distribusi masyarakat buta huruf dalam tiga kawasan dalam provinsi 23

Faisal Matriadi

Tabel 3 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas di Provinsi Aceh Kabupaten/Kota Pantai Barat Simeulue Aceh Barat Aceh Jaya Nagan Raya Aceh Barat Daya Aceh Selatan Rata rata Wilayah Tengah Aceh Tengah Bener Meriah Gayo Lues Aceh Tenggara Aceh Singkil Rata rata Pantai Timur Sabang Banda Aceh Aceh Besar Pidie Bireuen Aceh Utara Lhokseumawe Aceh Timur Langsa Aceh Tamiang Rata rata

2004

2006

Sampai SD

SLTP

SMU keatas

Sampai SD

SLTP

SMU keatas

57,28 58,55 47,12 66,68 66,04 50,26 57,65

21,13 20,58 25,99 20,55 20,04 24,57 22,14

21,60 20,87 26,89 12,78 13,92 25,17 20,20

58,62 55,97 65,99 59,39 59,85 58,04 59,64

25,01 18,91 19,83 22,45 18,28 22,01 21,08

16,37 25,12 14,17 18,16 21,87 19,95 19,27

44,77 42,78 38,99 60,26 46,07

25,25 19,91 25,65 20,25 22,76

29,97 37,31 35,37 19,50 30,53

48,50 50,33 66,18 41,62 64,59 54,24

21,99 26,08 15,96 29,89 16,76 22,13

29,51 23,60 17,86 28,48 18,64 23,61

37,51 27,08 35,92 46,90 57,45 55,95 36,10 54,66 41,98 50,87 44,44

21,59 17,68 26,36 30,10 23,20 23,82 21,26 26,93 19,42 31,44 24,18

40,89 55,23 37,72 23,01 19,35 20,24 42,64 18,41 38,60 17,69 31,37

34,22 21,63 45,44 53,13 53,29 57,98 38,14 62,98 35,46 54,84 45,71

22,56 16,76 21,32 23,33 24,98 25,55 23,00 22,80 22,56 21,54 22,44

43,22 61,61 33,23 23,54 21,74 16,48 38,86 14,22 42,00 23,61 31,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2006 (data diolah)

NAD masih amat kentara perbedaannya. Kawasan Pantai Barat tercatat rata-rata angka buta huruf 11,15 persen pada tahun 2004, tahun 2006 8,15 persen. Angka buta huruf di kawasan Pantai Barat ini relative sangat tinggi jika dibandingkan dengan Kawasan Pantai Timur yang hanya tercatat 3,3 persen pada tahun 2004 dan 2,8 persen pada tahun 2006. kondisi buta huruf pada wilayah Pantai Barat tersebut juga jauh diatas rata rata provinsi yaitu 4,3 persen pada tahun 2004 dan 3,8 persen pada tahun 2006. Jika dibandingkan dengan rata rata nasional angka buta huruf di kawasan Pantai Barat NAD juga masih sangat tinggi dimana angka buta huruf secara nasional tercatat 9,6 persen pada tahun 2004 dan 8,5 persen pada 24

tahun 2006. Sementara untuk wilayah Tengah provinsi NAD dengan angka buta huruf rata rata 5,84 persen pada tahun 2004 dan 5,26 persen pada tahun 2006 juga masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan wilayah Pantai Timur NAD yang hanya tercatat 3,3 persen pada tahun 2004 dan 2,8 persen pada tahun 2006. kondisi buta huruf pada wilayah Pantai Barat tersebut juga jauh diatas rata rata provinsi yaitu 4,3 persen pada tahun 2004 dan 3,8 persen pada tahun 2006. Namun Jika dibandingkan dengan rata rata nasional angka buta huruf di wilayah Tengah provinsi NAD ini masih lebih rendah, dimana angka buta huruf secara nasional tercatat 9,6 persen pada tahun 2004 JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


Tabel 4 Persentase Angka Melek Huruf dan Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Kabupaten/Kota

Persentase Melek Huruf

Pantai Barat Simeulue Aceh Barat Aceh Jaya Nagan Raya Aceh Barat Daya Aceh Selatan Rata rata Wilayah Tengah Aceh Tengah Bener Meriah Gayo Lues Aceh Tenggara Aceh Singkil Rata rata Pantai Timur Sabang Banda Aceh Aceh Besar Pidie Bireuen Aceh Utara Lhokseumawe Aceh Timur Langsa Aceh Tamiang Rata rata Provinsi NAD Indonesia

2004

2006

Lama Sekolah 2004

2006

5,5 10,9 10,4 10,7 15,1 14,3 11,15

11,7 10,1 8,9 10,3 4,3 3,6 8,15

6,1 8,1 8,6 6,3 7,2 8,1 7.40

6,1 8,2 8,7 6,7 7,5 8,2 7.57

2,9 4,0 14,5 4,0 3,8 5,84

2,5 3,6 13,3 3,1 3,8 5,26

9,0 7,8 8,3 9,3 7,7 8.42

9,0 8,1 8,7 9,3 7,7 8.56

2,1 1,2 3,9 6,1 3,2 5,6 7,8 3,3 3,4 2,1 3,87 4,3 9,6

1,8 1,0 3,1 5,5 1,7 4,0 1,2 2,8 1,5 2,0 2,46 3,8 8,,5

9,4 11,2 9,4 8,3 9,1 8,9 9,6 8,1 9,2 8,1 9,13 8,4 7,2

9,6 11,2 9,4 8,6 9,2 9,1 9,7 8,4 9,4 8,4 9,30 8,5 7,4

Sumber: Badan Pusat Statistik 2006

dan 8,5 persen pada tahun 2006. Sementara untuk wilayah Pantai Timur NAD yang hanya tercatat 3,3 persen pada tahun 2004 dan 2,8 persen pada tahun 2006 ini sudah sangat baik yaitu di bawah rata rata provinsi yaitu 4,3 persen pada tahun 2004 dan 3,8 persen pada tahun 2006. Jika dibandingkan dengan rata rata nasional angka buta huruf di wilayah Pantai Timur Provinsi NAD ini masih lebih rendah, dimana angka buta huruf nasional tercatat 9,6 persen pada tahun 2004 dan 8,5 persen pada tahun 2006. Lebih jelas angka buta huruf di NAD dapat dilihat pada Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia juga masih terdapat perbedaan yang amat kentara pada tiga kawasan dalam provinsi NAD. Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

Untuk jelasnya tabel berikut menyajikan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NAD menurut Kabupaten dan Kota pada tiga wilayah dalam Provinsi NAD. Dari Tabel 5 jelas terlihat bahwa Indeks Pengembangan Manusia untuk wilayah Pantai Barat dan Wilayah Tengah masih rendah jika dibandingkan dengan wilayah Pantai Timur. Wilayah Pantai Barat hanya memiliki Indeks Pengembangan Manusia sebesar 67,51 pada tahun 2006. wilayah tengah Provinsi NAD juga memiliki angka Indeks Pengembangan Manusia yang tidak jauh berbeda dengan wilayah Pantai Barat yaitu 68,74. Angka indeks Pengembangan manusia pada dua wilayah tersebut juga masih lebih rendah jika dibandingkan 25

Faisal Matriadi

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota dalam Provinsi NAD Peringkat di Provinsi NAD

IPM

Kabupaten/Kota 2004

2006

2004

2006

64,5 66,7 66,2 65,5 65,9 66,9

66,4 68,1 67,8 66,9 67,5 68,4 67,51

21 14 16 19 17 13

21 14 16 19 17 13

69,9 66,3 64,8 69,4 65,8

71,2 68,1 66,6 70,6 67,2 68,74

6 15 20 8 18

7 15 20 8 18

72,5 74,0 70,6 68,8 71,3 68,6 72,8 67,7 69,5 67,3

73,7 75,4 71,9 70,0 72,2 70,4 73,8 68,8 71,5 68,7 71,64 69,4 70,1

3 1 5 9 4 10 2 11 7 12

3 1 5 10 4 9 2 11 6 12

18

18

Pantai Barat Simeulue Aceh Barat Aceh Jaya Nagan Raya Aceh Barat Daya Aceh Selatan Rata rata Wilayah Tengah Aceh Tengah Bener Meriah Gayo Lues Aceh Tenggara Aceh Singkil Rata rata Pantai Timur Sabang Banda Aceh Aceh Besar Pidie Bireuen Aceh Utara Lhokseumawe Aceh Timur Langsa Aceh Tamiang Rata rata Rata rata NAD * Indonesia Catatan: * Peringkat provinsi se-Indonesia

68,7 68,7

Sumber: Badan Pusat Statistik

dengan indeks pengembangan manusia tingkat Provinsi NAD yaitu sebesar 69,4 persen. Apalagi jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia di tingkat nasioanal yang mencapai 70,1 pada tahun yang sama. Sementara untuk wilayah Pantai Timur Provinsi NAD memiliki Indeks Pengembangan Manusia yang sangat baik yaitu mencapai angka 71,64. Angka ini tentunya lebih tinggi jika dibandingkan rata rata Provinsi NAD yang hanya 69,4 dan juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia Nasional yang hanya 70,1. Berikut kita akan lihat dimensi lain yang 26

berbeda antara wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Pantai Timur Provinsi NAD. Dimensi tersebut adalah angka harapan hidup masyarakat Provinsi NAD yang akan kita lihat menurut kabupaten dan kota yang ada dalam tiga wilayah dalam Provinsi NAD. Dari Tabel 7 jelas terlihat bahwa angka harapan hidup masyarakat di Wilayah Pantai Barat dan Wilayah Tengah lebih rendah jika dibandingkan angka harapan idup masyarakat yang ada di Wilayah Pantai Timur Provinsi NAD. Angka harapan hidupmasyarakat Wilayah Pantai Barat tercatat 66,8 tahun pada tahun 2006, sedangkan untuk masyarakat Wilayah JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


Tabel 7 Angka Harapan Hidup Tahun 2004-2006 Kabupaten/Kota Pantai Barat Simeulue Aceh Barat Aceh Jaya Nagan Raya Aceh Barat Daya Aceh Selatan Rata rata Wilayah Tengah Aceh Tengah Bener Meriah Gayo Lues Aceh Tenggara Aceh Singkil Rata rata Pantai Timur Sabang Banda Aceh Aceh Besar Pidie Bireuen Aceh Utara Lhokseumawe Aceh Timur Langsa Aceh Tamiang Rata rata Rata rata NAD * Indonesia

2004

2006

62,4 68,7 66,9 68,9 65,2 65,5 66,2

62,7 69,6 67,8 69,2 66,0 66,5 66,8

68,5 65,8 65,9 68,6 63,0 66,36

69,2 67,2 66,6 69,1 64,0 67,22

69,4 68,6 69,8 68,2 72,1 68,9 68,3 68,5 68,3 67,2 68,9 67,9 67,6

69,7 69,6 70,3 68,7 72,2 69,3 69,2 69,3 69,7 68,0 69,6 68,3 68,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2006

Tengan angka haapan hidupnya berada pada 67,22 tahun pada tahun 2006. Angka tersebut tentu lebih rendah jika dibandingkan dengan angka harapan hidup masyarakat yang hidup di Wilayah Pantai Timur yang mencapai 69,6 tahun pada tahun 2006. untuk lebih jelas angka harapan hidup masyarakat di tiga wilayah Provinsi NAD dapat dilihat pada Tabel 7. Jika kita lihat dari indikator yang telah diuraikan pada masing masing tabel di atas maka terlihat jelas bahwa terjadi kesenjangan angka harapan hidup yang amat kentara dan juga merupakan imbas kemiskinan antara Wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Pantai Timur Provinsi Aceh. Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

Kondisi ini tentunya perlu dicari solusi agar kesenjangan tersebut dapat direduksi dengan baik. Jika kita amati lebih luas memang diberbagai negara juga terjadi perbedaan tingkat kemiskinan antar wilayahnya. Sebagai contoh di Kenya memiliki distrik yang sangat miskin yaitu marsabit dengan tingkat kemiskinan mencapai 88%, Samburu 84%, Isiolo 82%, Makueni 76%, Turkana 74%, Tana River 72%, Machakos 69%, Mandera 68%, Kilifi 67% dan Embu 63%. (Aloys B. Ayako and Musambayi Katumanga : 1997). Demikian pula dengan Vietnam juga memiliki karekteristik yang berbeda kemiskinan antar region yang ada. Northem 27

Faisal Matriadi

Uplands memiliki Headcount Index 59%, Red River 29 %, North Central 48%, Central Coast 35%, Central Highlands 52%, Southeast 7%, Mekong Delta 37%. (AusAid : 2002). Tetapi Pemerintahan yang baik sebenarnya adalah pemerintah yang mampu mengelola berbagai sumber daya yang ada di wilayahnya untuk sebesar besar kemakmuran rakyat dan dapat menekan kesenjangan kemiskinan baik antar masyarakat maupun antar kawasan. Sehingga berbagai persoalan yang disebabkan oleh perbedaan kemiskinan yang mencolok tersebut dapat dihindari dengan baik. Disadari bahwa tingkat kemiskinan antar wilayah sangat berbeda. Namun jika perbedaan kemiskinan ini lebih disebabkan oleh mismanagement tentu tidak perlu terjadi. Untuk itu maka perlu dilakukan suatu pendekatan strategis agar perbedaan tingkat kemiskinan yang sangat kentara antara tiga wilayah dalam Provinsi Aceh dapat teratasi. Pada sisi lain perbedaan karakteristik dan persoalan kemiskinan serta perbedaan kebijakan pembangunan antar satu kawasan dengan kawasan lainnya telah menyebabkan perbedaan atau kesenjangan pembangunan antar kawasan, sehingga antara Wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Pantai Timur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki tingkat kemiskinan yang berbeda dan menimbulkan persoalan tersendiri dalam masyarakat. Kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk mereduksi kesenjangan tingkat kemiskinan tersebut adalah melalui alokasi anggaran pembangunan yang lebih berimbang antar wilayah sehingga mampu mempercepat ketertinggalan yang di alami oleh Wilayah Pantai Barat dan Wilayah Tengah. Serta melakukan pengawasan secara terpadu dalam berbagai sektor pembangunan sehingga tidak terjadi kebocoran dalam pelaksanaan pembangunan yang justru memperlambat terjadinya pembangunan itu sendiri. Pemerintah Provinsi Aceh juga 28

disarankan agar dapat menyusun rencana dan program pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif dan sekaligus dapat mengurangi variasi kemiskinan antara wilayah wilayah yang ada dalam Provinsi. Kesimpulan. 1. Jika dilihat dari Persentase masyarakat miskin dan garis kemiskinan, Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas, Persentase Angka Melek Huruf dan Lama Sekolah Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Angka Harapan Hidup, maka jelas terlihat bahwa terdapat kesenjangan antara masyarakat yang berada pada Wilayah Pantai Barat, Wilayah Tengah dan Wilayah Pantai Timur Provinsi Aceh. Dimana Kondisi Masyarakat yang berada pada Wilayah Pantai Timur Jauh lebih baik dibandingkan dengan masyarakat yang berada di Wilayah Tengah dan wilayah Pantai Barat, sedangkan masyarakat wilayah tengah juga lebih baik jika dibandingkan dengan masyarakat yang berada di Wilayah Pantai Barat. Dengan demikian masyarakat yang berada pada Wilayah Pantai Barat jauh lebih buruk dibandingkan dua wilayah lainnya. 2. Kesenjangan tersebut tentunya dapat disebabkan oleh perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia serta kebijakan pembangunan yang masih belum merata, belum adil dan belum berpihak pada masyarakat yang berada pada Wilayah Pantai Barat dan Wilayah Tengah. SARAN 1. Agar tidak terjadi kesenjangan terhadap kondisi kemiskinan yang dilihat dari aspek aspek sebagaimana tersebut di atas maka Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh harus lebih memperhatikan kondisi Wilayah Tengah dan Wilayah JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


Pantai Barat Aceh. Alokasi dana untuk pembangunan untuk dua wilayah tersebut perlu lebih proporsional sehingga mampu memperkecil ketertinggalan dibandingkan dengan Wilayah Pantai Timur. 2. Kebijakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk mereduksi kesenjangan tingkat kemiskinan tersebut adalah melalui alokasi anggaran pembangunan yang lebih berimbang antar wilayah sehingga mampu mempercepat ketertinggalan yang di alami oleh Wilayah Pantai Barat dan Wilayah Tengah. 3. Perlu melakukan pengawasan secara


terpadu dalam berbagai sektor pembangunan sehingga tidak terjadi kebocoran dalam pelaksanaan pembangunan yang justru memperlambat terjadinya pembangunan itu sendiri. 4. Pemerintah Provinsi Aceh juga disarankan agar dapat menyusun rencana dan program pengentasan kemiskinan yang lebih komprehensif dan sekaligus dapat mengurangi variasi kemiskinan antara wilayah wilayah yang ada dalam Provinsi Aceh. Secara umum kebijakan pembangunan harus diupayakan adil dan merata, penggalian potensi daerah serta pengembangan sumber daya manusia harus juga dilakukan secara adil.

29

Faisal Matriadi

Referensi Arsyad, Lincolin, (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, UGM, Yogyakarta. AusAID, 2001. Enclaves or Equity: The Rural Crisis and Development Choice in Papua New Guinea, International Development Issues No. 54, Australian Agency for International Development, Canberra. Ayako, Aloys B and Musambayi Katumanga (1997) Review of Poverty in Kenya Institute for Policy Analysis and Research, Nairobi. Badan Pusat Statistik (BPS). 2004. Aceh Dalam Angka 2004. Banda Aceh: BAPPEDA dan BPS Provinsi NAD. Badan Pusat Statistik (BPS). 2004. Metodologi dan Profil Kemiskinan 2004. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik (BPS). 2004. Data dan Informasi Kemiskinan Tahun. Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. 60 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. Press Release: Rumahtangga Penerima Kompensasi BBM. Banda Aceh: BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. Penduduk dan Kependudukan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Hasil SPAN 2005. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000-2004. Banda Aceh: BPS Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Badan Pusat Statistik (BPS). 2006. Profil Ketenagakerjaan 2002-2006. Jakarta: BPS. Badan Pusat Statistik (BPS). 2006. Survei Sosial Ekonomi Nasional 2006, Pedoman Pencacah KOR. Jakarta: BPS. Chambers, R. and G.R. Conway. 1991. Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century. Institute of Development Studies DP 296, 1991. University of Sussex: Brighton. Gonner, C.; Cahyat, A.; Haug, M.; Limberg, G. 2007. Towards wellbeing: monitoring poverty in Kutai Barat, Indonesia. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia. 93p. Gonner, C.; Cahyat, A.; Haug, M.; Limberg, G.2007. Menuju Kesejahteraan: Pemantauan Kemiskinan di Kutai Barat, Indonesia. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia. 99p. Gonner, C.; Haug, M.; Cahyat, A.; Wollenberg, E.; de Jong, W.; Limberg, G.; Cronkleton, P.; Moeliono, M.; Becker, M. 2007. Capturing nested spheres of poverty: a model for multidimensional 30



poverty analysis and monitoring. CIFOR Occasional Paper No. 46. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor, Indonesia. 24p. Gregorius sahdan.2005. Menanggulangi Kemiskinan Desa, Gregorius Sahdan, Jurnal Ekonomi Rakyat, Maret 2005. Solesbury,W. 2003. Sustainable Livelihoods: A case study of the evolution of DFID Policy. ODI Working Paper 217. London. World Bank Institute. 2002. Dasar-dasar Analisis Kemiskinan. (Terjemahan Ali Said dan Aryago Mulia). Jakarta: Institut Bank Dunia. World Bank, 2001. World Development Report 2000/2001: Attaking of Poverty, Washington DC.


31

Faisal Matriadi

32


Jumlah dan JAnalisis u r n aPengaruh l EKON O M IUang K A IBeredar NDON E SSuku I A Bunga Deposito ... Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 Hal. 33-47

ISSN: 2338-4123

Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Deposito Terhadap Alokasi Dana Kredit Bank Umum di Indonesia

The data used in this study is a secondary data obtained from various relevant agencies. This study uses a model of analysis with Two Stage Least Squares Method. The purpose of this model is to view and analyze the effect of money supply on interest rates on deposits and subsequently how the influence of interest rates on deposits in commercial banks’ credit allocation of government funds in Indonesia. Based on the research results and the discussion indicates that the money supply has a positive influence on the allocation of funds and siqnifikan commercial bank credit in the Indonesian government during the period 1993-2010. Conversely deposit rates have a negative effect and not α siqnifikan at 5 percent in the allocation of government funds in commercial bank lending Indonesia. (Treatment with Eviews program) This is consistent with the theory that when interest rates rise, the cost of borrowing will increase and consequently the amount of credit requested funds in the financial system will decrease. Deposit rates have no direct ties to the allocation of credit, as interest rate bank deposits is commonly used as one component in the determination of lending rates and the determination of credit disbursement is more determined by the balance between the interest rates of loans (credits) with expectation of credit borrowers. The implications of this study are expected to stakeholders such as banks can optimize the credit intermediation and discretion in the determination of interest rates. The stability of the money supply and the interest rate also needs to get the most attention from the government, especially the Bank of Indonesia, which is expected to increase the role of business in the sector increased reel that can minimize the effects of inflation.

Fikriah Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Musrita Dwi Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

Keywords: Money supply, deposit interest rate, credit, commercial bank, government


33

Fikriah & Musrita Dwi

Latar Belakang Bank yang merupakan lembaga intermediasi keuangan pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dananya dan mendukung kestabilan sistem keuangan. Pengelolaan dana tersebut harus ditunjang dengan kegiatan usaha, bank harus mampu menjaga agar spread bank tidak mencapai posisi negative, menjaga kestabilan likuiditasnya agar tetap mampu menyediakan dana untuk memenuhi penarikan simpanan maupun permintaan kredit. Bank pengelola yang dimaksud adalah bank umum yang memiliki tugas yang lebih luas dari pada bank perkreditan rakyat karena langsung melayani penyimpanan dan pendanaan oleh masyarakat. Kemampuan bank tersebut dipengaruhi oleh adanya keberadaan bank Indonesia yang mengatur perbankan di Indonesia, dimana setiap bank harus menempatkan dananya pada bank Indonesia sebagai cadangan. Bank melayani sebagian besar pembiayaan kegiatan ekonomi yang dijalankan masyarakat. Studi struktur dan perkembangan pasar keuangan Bank Indonesia (2001) menyatakan sumber utama pembiayaan investasi di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan. Meskipun kondisi makroekonomi dalam beberapa tahun terakhir relatif membaik, tercermin dengan terkendalinya laju inflasi, stabilnya nilai tukar dan turunnya suku bunga namun kredit yang disalurkan perbankan belum cukup menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi untuk kembali pada level sebelum krisis. Taufik kurniawan (2004:439) menyatakan bahwa tingginya suku bunga pada September 1988 merupakan suatu sejarah bagi dunia perbankan dalam menekan suku bunga yang dinilai sangat tinggi dan tidak dapat menggairahkan investasi. Penyebab utama tingginya suku bunga bank pada waktu itu adalah mahalnya biaya memperoleh dana sendiri. Sebagian besar dana bank diperoleh 34

dari deposito dengan tingkat bunga berada di atas 15 persen – 21 persen, baik jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan maupun 12 bulan. Hal ini berdampak pada kenaikan bunga kredit dikarenakan biaya intermediasi dari bank. Pergerakan suku bunga SBI menjadi tolak ukur bagi pergerakan tingkat suku bunga lainnya, sehingga kenaikan suku bunga SBI ini dengan sendirinya mendorong kenaikan suku bunga dana antar bank dan suku bunga deposito. Kenaikan suku bunga deposito akhirnya mengakibatkan kenaikan suku bunga pinjaman di bank-bank, sehingga menyebabkan penyaluran kredit mengalami penurunan. Tinjauan Teoritis Teori Jumlah Uang Beredar Mankiw (2003 : 73) mengatakan uang adalah persediaan aset yang dapat segera digunakan untuk melakuan transaksi. Jumlah uang beredar mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi di suatu negara. Seperti dikemukakan oleh kelompok monetaris, bahwa jumlah uang beredar berperan penting dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi yang berasal dari sektor moneter (Arief, 1996 : 207). Jumlah uang beredar (money supply) di Indonesia didefinisikan sebagai tagihan masyarakat terhadap sektor perbankan dan terbatas pada jumlah antara uang kartal dan uang giral. Ini berarti Indonesia menganut jumlah uang beredar M1 (narrow money), dimana uang kuasi yang berupa deposito berjangka (time deposits) dan tabungan atau simpanan berjangka (saving deposits) bukan merupakan komponen jumlah uang beredar, melainkan hanya sebagai likuiditas perbankan (Boediono, 1990 : 65). Dornbusch (1997 : 151) memberikan definisi tentang jumlah uang beredar sebagai berikut : M1 : Merupakan penjumlahan antara Demand Deposits (DD) dengan Currency yang dipegang masyarakat (CU). M1 = DD + CU. M2 : M1 ditambah dengan JURNAL EKONOMIKA INDONESIA

Analisis Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Deposito ...

simpanan dan tabungan berjangka. M2 = M1 + TD; M1 adalah pengertian jumlah uang beredar dalam arti sempit (narrow money) sedangkan M2 adalah pengertian jumlah uang beredar dalam arti luas (Broad Money). Besar kecilnya jumlah uang beredar menurut Nasution (1998 : 243) ditentukan oleh : a. Kebijakan Bank Indonesia b. Porsi kekayaan netto luar negeri Bank Indonesia c. Perilaku masyarakat dalam menahan uang Hasibuan (2005:13) mengatakan bahwa dalam mengatur jumlah uang beredar dapat dianalisis secara mendalam dari teori : a. Hukum permintaan dan penawaran dari J.B. Say Pada dasarnya harga barang ditentukan oleh rasio permintaan dengan penawaran. Dan harga barang berbanding lurus dengan jumlah uang yang beredar. Jika jumlah uang beredar bertambah dua kali lipat, harga barang juga akan naik dua kali lipat. Asumsinya uang hanya untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga, velocity uang tetap dan barang dan jasaa akan di perdagangkan jumlahnya tetap. b. Teori Kuantitas Tingkat harga di tentukan oleh tiga faktor, yaitu M= jumlah uang beredar, V= rata-rata perputaran setiap unit uang, T= jumlah uang dan jasa yang diperdagangkan. Jika MV semakin besar dan tidak diikuti dengan kenaikan barang dan jasa dan harga akan naik dan menyebabkan nilai tukar uang akan turun atau inflasi. Sebaliknya, jika MV menurun, tetapi tidak diikuti oleh turunnya volume perdagangan, nilai tukar uang akan semakin besar, atau inflasi rendah, jadi kecepatan beredarnya uang mempengaruhi laju inflasi. c. Teori Permintaan Uang John Maynard Keynes. Menurut Keynes ada tiga motif untuk memegang uang yaitu: Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

1. Motif Transaksi maksudkan bahwa seseorang tidak membelanjakan pendapatannya sekaligus karena mengatur uang pada masa yang akan datang. Jadi, penghasilannya dibelanjakan sebagian sesuai dengan kebutuhannya. 2. Motif Berjaga-Jaga ini dimaksudkan bahwa seseorang menyimpan sebagian pendapatannya karena ingin menjaga hal-hal yang kemungkinan akan terjadi di masa datang. 3. Motif spekulasi dimaksudkan bahwa seorang menahan sebagian uangnya karena berspekulasi atau mengharapkan bunga di masa yang akan datang meningkat. Ketiga motif ini akan mempengaruhi kecepatan beredarnya setiap unit uang tersebut. Semakin cepat peredaran setiap unit uang akan mempengaruhi nilai tukar uang, yang akan mempengaruhi tingkat inflasi, hal ini akan mempengaruhi kebijakan perbankan, khususnya bank Indonesia dalam mengatur stabilitas moneter (Hasibuan, 2005 : 13). Perangkat kebijaksanaan moneter yang dilakukan oleh bank sentral (Insukindro, 1993 :211) : 1. Kebijaksanaan operasi pasar terbuka. Kebijakan ini dilaksanakan oleh bank sentral dengan cara menjualbelikan surat berharga. Dengan menjual atau membeli surat berharga dan menentukan suku bunga bank atau diskonto, bank sentral dapat mengendalikan jumlah uang beredar sesuai dengan yang diinginkan. 2. Penentuan cadangan wajib minimum. Bila cadangan wajib meningkat kelebihan cadangan yang dimiliki bank-bank umum menjadi berkurang maka pada gilirannya akan menurunkan jumlah kredit yang dapat diciptakan serta dapat mengurangi laju pertumbuhan jumlah uang beredar. 3. Kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini bukan mengawasi jumlah uang beredar tetapi lebih diarahkan untuk mengawasi 35


apakah kredit yang diberikan oleh bankbank umum sesuai dengan keinginan pemerintah, atau tidak. 4. Bujukan moral. Kebijakan ini diambil oleh bank sentral dengan mengadakan pertemuan saran-saran dan himbauan. Dengan mengadakan pertemuanpertemuan, bank sentral dapat menjelaskan kebijakan-kebijakan yang sedang dan mungkin akan dijalankan oleh pemerintah. Teori Tingkat Bunga Banyak definisi yang diberikan oleh para ahli ekonomi mengenai tingkat bunga. Menurut Sinungan (1991 : 181) tingkat bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Naik turunnya tingkat bunga akan mempengaruhi “Rate of Preference” yaitu seseorang bersedia menempatkan dananya bila mengharapkan pendapatannya sekarang lebih besar dari aliran yang akan datang. Nopirin (1992 : 96) mengatakan tingkat bunga adalah harga yang terjadi di pasar uang dan modal, artinya sistem ekonomi diatur melalui mekanisme pasar, yakni pasar untuk berbagai barang dan jasa yang berbeda-beda. Berapa banyaknya suatu barang akan diproduksi, ditentukan oleh pasar yakni permintaan akan barang tersebut. Ada dua pandangan teori ekonomi yang menerangkan penentuan tingkat bunga. Pertama pandangan ekonomi klasik yang menyatakan bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran akan dana yang tersedia dipinjamkan (loanable funds). Yang kedua adalah pandangan Keynesian, yang menganggap bahwa tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Teori Kredit dan Unsur-Unsur Kredit Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu Credere seperti yang dikutip oleh Sinungan (1993 : 2). Credere diartikan 36

pula dengan kepercayaan (truth and failt) atau dalam bahasa latin disebut Creditum yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Oleh karena dasar utama pemberian pinjaman kredit adalah kepercayaan, maka kepercayaan ini didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur dengan melihat kemampuan pihak debitur di masa yang akan datang untuk dapat melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang ada baik berupa uang, barang atau jasa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa di dalam transaksi kredit terdapat unsur-unsur yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan debitur: 1. Kepercayaan, yaitu keyakinan pihak kreditur atas prestasi (uang, barang dan jasa) akan diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 2. Waktu, yaitu jangka waktu pada saat pemberian prestasi dengan saat pengembaliannya. 3. Resiko, yaitu akibat yang dapat timbul dari pemberian pinjaman kredit. 4. Prestasi, yaitu objek yang disamakan dengan uang. Mulyono (1997 : 11) menjelaskan untuk meminimalkan resiko, ada beberapa factor yang perlu diperhatikan oleh pihak bank yang dikenal dengan istilah 6 C, yaitu : 1. Caracter yaitu tingkah laku, watak, kebiasaan, pola hidup dan lain-lain 2. Capacity yaitu kemampuan untuk membayar pinjaman 3. Capital yaitu modal awal yang dimiliki oleh penerima kredit atau pembiayaan 4. Collateral yaitu barang-barang jaminan (agunan) 5. Condition yaitu situasi dan kondisi negara yang nantinya dapat mempengaruhi perekonomian yang akhirnya akan berakibat pada kelancaran pembayaran 6. Constraint yaitu batasan-batasan atau JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


hambatan-hambtan yang ada di suatu tempat yang akan mempengaruhi kredit/ pembiayaan Sinungan (1993 : 10) menjelaskan kredit dapat dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu : 1. Kredit menurut sifat dan penggunaannya, terdiri dari a. Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk memperlancar konsumtif. b. Kredit Produktif, yaitu kredit untuk memperlancar jalannya proses produksi. c. Kredit perdagangan yaitu kredit untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli. 2. Kredit menurut jangka waktu a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang penggunaannya maksimal satu tahun. b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang penggunaannya maksimal tiga tahun. c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang penggunaannya minimal tiga tahun. 3. Kredit menurut jaminan a. Unsecured Loan yaitu kredit tanpa jaminan (kredit blanko). Bank Indonesia melarang praktek kredit ini di Indonesia. b. Secured Loan yaitu kredit yang diberikan kepada debitur dengan jaminan yang berbentuk fisik, dimana besarnya kredit sangat tergantung kepada nilai jaminan tersebut. 4. Kredit menurut penggunaannya a. Kredit Eksploitasi taitu kredit jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal guna meningkatkan proses produksi. b. Kredit Investasi yaitu kredit jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan penanaman modal Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

yang berguna untuk meningkatkan produktifitas. c. Kredit perdagangan yaitu kredit untuk keperluan perdagangan pada umumnya. Fungsi dari kegiatan pemberian kredit oleh suatu lembaga perbankan adalah (Suyatno dkk, 1990 : 14) : a. Kredit pada hakikatnya meningkatkan daya guna uang. Para pengusaha kecil menikmati kredit untuk memperluas dan memperbesar usahausahanya. Melalui usaha tersebut produksi akan mengalami peningkatan sehingga akan memperbesar penerimaan faktor-faktor produksi, seperti pendapatan tenaga kerja, keuntungan keahlian usahawan, sewa atau bentuk penerimaan lainnya. b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Kredit yang disalurkan melalui rekeningrekening koran kepada pengusaha kecil menciptakan penambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cek, giro, bilyet, wesel dan sebagainya. Dengan demikian melalui kredit, peredaran uang akan meningkat, baik uang kartal dari pemberian kredit tunai maupun uang giral melalui kredit rekening koran, sehingga uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. c. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi. Dalam suatu perekonomian, bank adalah sarana yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan stabilitas ekonomi khususnya melalui kebijkan moneter dan sektor riil. Stabilitas moneter dapat berupa pengendalian uang beredar, melalui pengendalian tingkat suku bunga dan cadangan perbankan. Sementara di sektor riil, bank yang berperan serta dalam mendukung stabilitas neraca pembayaran, saluran distribusi serta pengembangan usaha kecil dengan meningkatkan pengalokasian pendanaan yang lebih murah dan prioritas bagi dunia usaha nasional. 37


d. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional. Para pengusaha yang memperoleh kredit, tentu saja bertujuan untuk meningkatkan laba melalui ekspansi usahanya. Melalui ekspansi usaha, maka jumlah tenaga kerja yang menerima pendapatan akan terus bertambah. Dengan pendapatan yang terus meningkat, maka penerimaan pajak oleh pemerintah jelas akan mengalami kenaikan. Di lain pihak, kredit yang disalurkan juga bertujuan untuk merangsang ekspor, sehingga akan menghasilkan tambahan devisa bagi negara, dan juga telah meningkatkan pendapatan nasional. e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan usaha. Setiap manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamika yang selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya. Karenanya manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangan kemampuannya untuk berhubungan dengan manusia lain yang memiliki kemampuan. Dan aspek bisnis kondisi tersebut dapat berupa hubungan nasabah dengan perbankan untuk memperoleh bantuan modal untuk meningkatkan usahanya. Kepercayaan perbankan kepada nasabah adalah peluang dalam meningkatkan kegairahan usaha sejalan dengan tuntutan untuk berkewajiban melunasinya. f. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional. Bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Negara-negara kaya atau kuat ekonominya di sektor perbankan, akan memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan kredit dengan syarat yang lunak. Melalui bantuan kredit antar 38

negara, maka hubungan antar negara juga akan semakin membaik. Tujuan diadakannya penilaian kredit ini adalah : 1. Keamanan kredit (safety) artinya bank harus benar-benar yakin bahwa nasabah akan mampu melunasi kreditnya kembali. 2. Terarahnya tujuan penggunaan kredit (suitability) artinya kredit akan dipergunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. 3. Menguntungkan (profitability) artinya pihak kreditur maupun pihak debitur memperoleh kuntungan tersendiri. Definisi Bank Umum Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank berdasarkan undang-undang, yaitu : 1. Bank umum Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek. 2. Bank Perkreditan Rakyat Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Keistimewaan bank umum (Sukirno, 2008 : 274) adalah : 1. Tabungan dapat diambil dengan cek 2. Dapat menciptakan daya beli 3. Memberikan pinjaman jangka pendek Hubungan Tingkat Bunga, Jumlah Uang Beredar dan Kredit Salah satu instrumen dari pengendalian moneter adalah kuantitas uang primer yang berada dalam kendali otoritas JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


moneter. Dengan asumsi bahwa money multiplier tetap stabil, serta perubahan uang primer akan mempengaruhi kegiatan perekonomian. Dalam hal ini, komposisi neraca bank terjadi karena perubahan uang primer yang salah satu komponennya adalah bank reserve, yang kemudian akan di akomodir oleh bank dengan mengubah komposisi assetnya terutama kredit atas inisiatif bank itu sendiri. Perubahan ini dikendalikan oleh bank sentral sebagai otoritas moneter, sedangkan suku bunga hanya mengikuti arah keseimbangan yang terjadi. Oleh karena itu, sudut pandang ini disebut verticalist (Dornbusch dan Fisher, 1997 : 135). Teori tersebut sangat tidak relevan dengan perkembangan sistem keuangan yang semakin maju dan efisien, serta ditandai dengan adanya transnasionalisasi keuangan, inovasi produk-produk baru, dan membaurnya operasi bank-bank komersial dengan lembaga keuangan lainnya. Jumlah uang beredar tidak lagi dapat dikendalikan secara pasti oleh bank sentral karena semakin banyak ditentukan oleh sisi permintaan. Nasabah baik secara individual maupun secara agregat menentukan rencana kegiatan ekonominya yang tercermin dari kebutuhan pembiayaannya. Dengan demikian, sudut pandang yang beranggapan bahwa permintaan agregat dan kegiatan perekonomian ditentukan oleh pengendalian jumlah uang beredar, secara perlahan akan berubah haluan sejalan dengan perkembangan sistem keuangan dan sistem pembayaran yang lebih efisien berdasarka pada mekanisme pasar. Mekanisme transaksi yang terjadi adalah bahwa jumlah uang beredar dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi yang dibiayai oleh kredit bank dan lembaga keuangan lainnya pada suatu harga (suku bunga) dan persyaratan tertentu. Kemampuan dan kesediaan bank untuk memberikan kredit mempunyai pengaruh terhadap jumlah uang beredar, dan demikian juga terhadap


keseimbangan antara arus uang dan barang dimana tindakan menciptakan kredit berakibat jumlah uang beredar bertambah. (Gilarso, 2002 : 285). Nopirin (1992 : 22) menyebutkan bahwa bank umum mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar melalui proses penciptaan kredit. Produk yang ditawarkan sebuah bank dalam penawaran kredit adalah uang sehingga penawaran kredit bisa diartikan sebagai penawaran uang kepada masyarakat. Dalam teori moneter penawaran uang merupakan jumlah uang yang beredar. Uang beredar di masyarakat ditentukan oleh pemerintah, bank sentral, bank-bank umum, dan masyarakat. Gilarso (2002 : 287) menyebutkan bahwa tinggi rendahnya suku bunga untuk bermacam jenis kredit ikut mempengaruhi keputusan para pengusaha untuk meminjam kredit bank. Bila bank menurunkan suku bunga kredit, harga kredit menjadi murah sehingga diharapkan dapat mendorong pengusaha untuk menggunakan lebih banyak kredit guna melakukan investasi. Sekaligus tinggi rendahnya suku bunga deposito ikut mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank sehingga bila suku bunga deposito diturunkan, lebih sedikit masyarakat yang terdorong menitipkan uangnya di bank sehingga bank sulit untuk menghimpun dana. Kedua hal ini sama-sama mempengaruhi jumlah uang beredar dan juga besarnya kredit yang dapat diberikan oleh dunia perbankan. Fungsi Permintaan akan dana pinjaman (kredit) (Puspopranoto, 2004 : 80) : DL = DL ( r ) ; < 0 Dimana: DL adalah permintaan akan dana pinjaman. Terdapat hubungan yang terbalik atau negatif antara jumlah dana pinjaman yang diminta dan tingkat bunga bilamana faktor-faktor lain tetap.

39


Diduga jumlah uang beredar berpengaruh positif dalam pengalokasian dana kredit. Sebaliknya suku bunga deposito berpengaruh negatif dalam pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah di Indonesia.

Tingkat Bunga (r)

r0

DL1

L1

DL2

L2

Gambar 1. Fungsi Permintaan akan Dana Pinjaman Sumber : Puspopranoto(2004 :80)

Tingkat bunga mencerminkan biaya dari peminjaman. Bila tingkat bunga meningkat, biaya peminjaman juga meningkat dan akibatnya jumlah dana yang diminta dalam sistem keuangan juga menurun. Kerangka Pemikiran Naiknya suku bunga deposito dan simpanan akan menaikkan biaya mahal di perbankan dan menggerus laba bank. Sebagai kompensasi, maka suku bunga kredit dinaikkan hal ini memberikonsekuensi bagi dunia usaha dalam melakukan ekspektasi dan keputusan keuangan, sehingga permintaan kredit akan turun. Jika permintaan kredit turun dapat menurunkan LDR Bank dan menurunkan peranan Bank sebagai lembaga intermediasi. Namun meningkatnya pengucuran kredit akan menambah jumlah uang beredar yang dapat menimbulkan efek inflasi.

Suku Bunga Deposito

Jumlah Uang Beredar

Kredit

Dari kerangka pemikiran di atas suku bunga deposito mempengaruhi kredit secara tidak langsung, akibatnya terjadi perubahan jumlah uang beredar. Hipothesis: 40

Metodologi Penelitian Penelitian ini meliputi pembahasan mengenai jumlah uang beredar, suku bunga deposito serta pengaruhnya terhadap pengalokasian kredit perbankan pada Bank Umum Pemerintah. Data yang diteliti dalam kurun waktu 17 tahun, mulai tahun 1993 sampai dengan tahun 2009. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang bersumber dari berbagai instansi antara lain : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Instansi serta lembaga lain yang terkait. Data yang digunakan adalah data jumlah uang beredar, suku bunga deposito dan kredit dalam bentuk kurun waktu (time series) Model dan peralatan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Two Stage Least Squares yang menggunakan persamaan parsial dalam bentuk model persamaan linear. Persamaan [3] akan menganalisis pengaruh jumlah uang beredar terhadap kucuran kredit Bank Umum . Persamaan [4] akan menganalisis pengaruh suku bunga deposito terhadap kredit. Persamaan-persamaan tersebut adalah sebagai berikut : CR = f (JUB) ..............................................[1] CR = f (SBD) .............................................[2] CR = b0 + b1.JUB + e1.................................[3] CR = c0 + c1.SBD + e2................................. [4] Dimana: CR = Kredit b0 c0 = Konstanta JUB= Jumlah Uang Beredar b1 c1= Koefisisen Regresi (Parameter yang akan diestima SBD = Suku Bunga Deposito ei = Error term / disturbance term JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


Definisi Operasional Variabel Adapun definisi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jumlah Uang Beredar adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar dalam masyarakat yang dihitung dalam satuan miliar. 2. Suku bunga deposito adalah imbalan jasa atau harga yang harus dibayar kepada penabung agar ia bersedia melepaskan bagian dari tabungannya yang di ukur dalam persen,(Suku bunga deposito untuk 12 bulan) 3. Kredit bank umum adalah tagihan kepada sektor swasta domestik yang hanya mencakup kredit yang diberikan oleh bank umum yang beroperasi di wilayah Indonesia dan dihitung dalam satuan miliar. Hasil Penelitian Perkembangan JUB Dari gambar 2 terlihat bahwa perkembangan jumlah uang beredar dari tahun ke tahun terus meningkat. Nilai trend linear menunjukkan trend yang positif, artinya dari waktu ke waktu jumlah uang beredar terus meningkat dengan perubahan sebesar 29.734 milyar rupiah. Hal ini terkait dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi, dengan cara merangsang pertumbuhan sektor riil. Dengan demikian secara elastis dapat digambarkan adanya pertumbuhan sektor riil yang memacu peningkatan belanja (pengeluaran) pemerintah sehingga akan turut pula memacu meningkatnya jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar selama tujuh belas tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 12,93 persen. Perkembangan Suku Bunga Deposito. Dalam tujuh belas tahun terakhir suku bunga deposito Bank Umum pemerintah menunjukkan trend yang menurun. Gambar 3 memperlihatkan trend linear Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

suku bunga deposito yang negatif, artinya dari waktu ke waktu suku bunga deposito cenderung menurun dengan nilai koefisien trend sebesar -0,593 persen. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi inflasi adalah dengan menekan jumlah uang beredar. Efek dari kebijakan ini, bank-bank swasta maupun bank pemerintah akan menaikkan suku bunga. Bunga yang diberikan oleh bank kepada masyarakat merupakan daya tarik yang utama bagi masyarakat untuk melakukan penyimpanan uangnya di bank. Sedangkan bagi bank, semakin besar dana dari masyarakat yang dihimpun, akan meningkatkan kemampuan bank untuk membiayai operasional aktivanya yang sebagian besar berupa pemberian kredit pada masyarakat. Perkembangan Jumlah Dana Kredit Bank Umum di Indonesia Pada tahun 2007, pertumbuhan jumlah kredit di Indonesia sebesar 21,91 persen, diikuti pertumbuhan sebesar 40,43 persen pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 sebesar 18,64 persen. Peningkatan penyaluran kredit didorong oleh kebijakan penurunan BI Rate dan penyesuaian berbagai ketentuan, terutama pada ketentuan penilaian aktiva produktif bank. Pada tahun 2008, dampak krisis global pada bank umum dapat diminimalkan oleh karakteristik perbankan Indonesia yang cenderung ”konservatif”. Sumber dana perbankan terutama berasal dari DPK lebih banyak ditempatkan pada kredit atau surat-surat berharga (SSB/SUN) yang diterbitkan Pemerintah. Pada gambar 4 memperlihatkan perkembangan kredit dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2009 dengan nilai trend yang positif sebesar 19.731 miliar rupiah, artinya setiap tahun kredit meningkat sebesar angka tersebut. Dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh perbankan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang potensial. Bagi bank umum bila sukses dalam kegiatan 41


Gambar 2. Perkembangan Jumlah Uang Beredar (Milyar Rupiah)

Gambar 3. Perkembangan Suku Bunga Deposito (Persen)

Gambar 4. Perkembangan Kredit Bank Umum Pemerintah (Miliar Rupiah)

42



bisnis kredit ini maka akan berhasil pula operasi bisnis mereka. Sebaliknya, bila mereka terjerat dalam banyak kredit bermasalah atau kredit macet (baik jumlah debitur maupun nilai pinjaman), mereka akan menghadapi kesulitan besar. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tejadinya krisis moneter menyebabkan makin banyaknya kredit bermasalah yang pada akhirnya mengakibatkan kehancuran pada perbankan oleh karena itu kepercayaan masyarakat pada perbankan drastis mengalami penurunan. Selama tujuh belas tahun terakhir, dana kredit pada bank umum pemerintah mengalami pertumbuhan ratarata sebesar 22,43 persen. Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga Deposito Terhadap Pengalokasian Dana Kredit Bank Umum Pemerintah di Indonesia Besarnya pengaruh jumlah uang beredar dan suku bunga deposito terhadap pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah yang di analisis dengan menggunakan model Two Stage Least Squares, dengan persamaan - persamaan sebagai berikut : Berdasarkan hasil analisis diperoleh model regresi sebagai berikut : CR = -5112.190 + 0.726245 JUB + e1 CR = -5112.190 – 1211.100 SBD + e2

Data-data yang dikumpulkan diproses dengan menggunakan program Eviews dan diperoleh print out hasil yang ditabelkan pada Tabel 1. Berdasarkan Tabel 1 diperoleh hasil sebagai berikut : 1. Konstanta sebesar -5112.190 menunjukkan bahwa pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah di Indonesia adalah sebesar -5112.190 milyar rupiah pada saat jumlah uang beredar dan suku bunga deposito dianggap konstan. 2. Koefisien variabel jumlah uang beredar adalah 0.726245. Artinya adalah apabila terjadi peningkatan jumlah uang beredar sebesar 1 milyar rupiah, maka akan meningkatkan pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah sebesar 0.726245 milyar rupiah, dengan asumsi suku bunga deposito dianggap konstan dan faktor-faktor lain juga tetap. 3. Koefisien variabel suku bunga deposito adalah -1211.100. Artinya adalah apabila terjadi peningkatan suku bunga deposito sebesar 1 persen, maka akan menurunkan pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah sebesar 1211.100 milyar rupiah, dengan asumsi jumlah uang beredar dianggap konstan dan faktorfaktor lain juga tetap. 4. R2 (koefisien determinasi) adalah 0.834349. Artinya adalah bahwa sebesar 83,43 persen perubahan-perubahan atau variasi yang terjadi di dalam perubahan

Tabel 1 Hasil Estimasi Pengaruh Jumlah Uang Beredar dan Suku Bunga Deposito Terhadap Pengalokasian Dana Kredit Bank Umum Pemerintah di Indonesia Tahun 1993-2009 Instrument list: JUB SBD Variable C JUB SBD R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression F-statistic Prob(F-statistic)

Coefficient -5112.190 0.726245 -1211.100 0.834349 0.810684 52165.31 35.25749 0.000003

Std. Error t-Statistic 48834.21 -0.104685 0.120987 6.002666 2594.305 0.466830 Mean dependent var S.D. dependent var Sum squared resid Durbin-Watson stat

Prob. 0.9181 0.0000 0.6478 165410.7 119891.6 3.81E+10 0.726528

Sumber : Hasil Penelitian, 2010


43


pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah di Indonesia dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan atau variasi yang terjadi dalam variabel jumlah uang beredar dan suku bunga deposito. Sedangkan sisanya sebesar 16,57 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini. 5. Perhitungan Adjusted R2 adalah 0.810684. Koefisien determinasi yang disempurnakan menunjukkan angka yang lebih rendah dari R2, artinya adalah bahwa derajat hubungan antara variabel bebas (jumlah uang beredar dan suku bunga deposito) dengan variabel terikat (kredit) adalah 81,06 persen. Sedangkan sisanya sebesar 18,94 persen berhubungan dengan faktor-faktor lain di luar penelitian ini. 6. Pengujian hipotesis dengan uji –t, menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar memiliki pengaruh positif dan siqnifikan terhadap pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah di Indonesia selama periode 1993-2009 yang diperoleh dengan keyakinan sebesar 95 persen, Variabel suku bunga deposito memiliki pengaruh negatif dan tidaksiqnifikan terhadap pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah di Indonesia selama periode 1993-2009 yang diperoleh dengan keyakinan sebesar 95 persen. 7. Hasil uji simultan juga siqnifikan, ini berarti bahwa jumlah uang beredar dan suku bunga deposito mempengaruhi perubahan pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah di Indonesia selama periode 1993-2009. Kesimpulan Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga deposito terhadap pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah di Indonesia pada kurun waktu tahun 1993 sampai 2009 dengan 44

menggunakan Pendekatan 2SLS (Two Stage Least Squares), dari hasil analisis data yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Jumlah uang beredar berpengaruh positif dan siqnifikan terhadap pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah di Indonesia. Suku bunga deposito berpengaruh negatif dan tidak signifikan, namun pengujian simultan signifikan terhadap pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah di Indonesia, Dimana koefisien variabel suku bunga adalah -1211.100. Artinya apabila terjadi peningkatan suku bunga sebesar 1 persen maka akan menurunkan pengalokasian dana kredit bank umum pemerintah sebesar 1211.100 milyar rupiah. Suku bunga deposito tidak berpengaruh langsung terhadap alokasi kredit, namun ketika sukubunga deposito naik, dapat menaikkan suku bunga kredit,karena merupakan salah satu komponen Bank umum dalam penentuan suku bunga kreditnya. Bagi bank umum selaku penyelenggara fungsi intermediasinya dapat tercermin dari menaiknya LDR (Loan Deposit Ratio), 2. Pengucuran kredit Bank Umum merupakan komponen yang lebih banyak ditentukan oleh keseimbangan antara sukubunga pinjaman (kredit) dengan ekspektasi peminjam kredit dan keputusan keuangan yang mereka rencanakan ketimbang perubahan sukubunga deposito. Saran 1. Pemberian kredit harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang, apakah untuk konsumtif atau produktif. Karena dapat mempengaruhi terhadap jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga deposito, agar perkembangan jumlah uang beredar dan tingkat bunga deposito tidak membuat perekonomian memanas akibat inflasi yang pada akhirnya dapat JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


menciptakan iklim yang tidak sehat seperti banyaknya kredit macet yang terjadi di perbankan. 2. Untuk mengurangi laju pertumbuhan uang yang begitu tinggi dalam jangka panjang maupun pendek, maka pemerintah malalui Bank Indonesia selaku otoritas moneter diharapkan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menaikkan dan menurunkan tingkat suku bunga sehingga perekonomian dapat berjalan stabil.


45


Referensi Aliesman, 1992. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Deposito Berjangka di Daerah Istimewa Aceh, Darussalam, Banda Aceh. (skripsi, tidak dipublikasikan). Arief, Sritua, 1996. Teori Ekonomi Mikro dan Makro lanjutan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Aryaningsih, Ni Nyoman (2008). Pengaruh Suku Bunga, Inflasi dan Jumlah Penghasilan Terhadap Permintaan Kredit di PT BPD Cabang Pembantu Kediri. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora, Lembaga Penelitian Undiksha. Bank Indonesia (BI), Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Dalam Beberapa Edisi. Bank Indonesia (BI). 2001. Studi Struktur dan Perkembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Tahun 2001. Badan Pusat Statistik (BPS), Indikator Ekonomi, Dalam Beberapa Edisi. Boediono, 1990. Ekonomi Moneter, Edisi Ketiga . BPFE Yogyakarta. Dornbusch, Rudiger and Stanley Fisher, 1997. Macroeconomics, Terjemahan Julius A.Mulyadi. Erlangga, Jakarta. Gilarso, T, 2002. Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro, Kanisius, Yogyakarta. Gujarati, D, 1999. Ekonometrika Dasar, diterjemahkan oleh Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta. Hadad, Muliaman D, Wimboh Santoso, Dwityapoetra S. Besar (2003). Studi Biaya Intermediasi Beberapa Bank Besar di Indonesia : Apakah Bunga Kredit Bank Umum Overpriced?. Kajian Stabilitas Sistem Keuangan, Bank Indonesia Edisi Oktober 2003, Jakarta. Harmanta dan Mahyus Ekananda, 2005. “Disintermediasi Fungsi Perbankan di Indonesia Pasca Krisis 1997: Faktor Permintaan atau Penawaran Kredit, Sebuah Pendekatan dengan Model Disequilibrium”. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Juni 2005. Hasibuan. (2005). Dasar-Dasar Perbankan. Edisi keempat. PT bumi aksara. Jakarta. Insukindro, (1993). Ekonomi Uang dan Bank (Teori dan Pengalaman di Indonesia), BPFE, UGM, Yogyakarta. Kurniawan Taufik, 2004. Determinan Tingkat Suku Bunga Pinjaman di Indonesia Mahmud, Syamsuddin, 2004. Ekonomi Moneter Indonesia. Yayasan Kesejahteraan Umat, Jakarta. Tahun 1983-2002, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan. Mankiw, N. Gregory, 2003. Teori Ekonomi Makro, Edisi ke Empat, Alih bahasa Imam 46



Nurmawan, Erlangga, Jakarta. Meydianawati, Luh Gede (2007). Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006). Buletin Studi Ekonomi Volume 12 Nomor 2 Tahun 2007, Jakarta. Mulyono, Tr, 1997. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial. BPFE, Yogyakarta. Nasution, Anwar, 1998. Prospek Sektor Moneter 1988/1989. UI. Press, Jakarta. Nopirin, 1992. Ekonomi Moneter I, Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta. Oriza, Muhammad, 2000. Analisis Pengaruh Tingkat Bunga, Inflasi Terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia, skripsi (tidak dipublikasikan) Unsyiah, Banda Aceh. Puspopranoto, Sawaldjo, 2004. Keuangan Perbankan dan Pasar Keuangan, Pustaka LP3ES, Indonesia Rahardja, 1997. Manajemen Perkreditan. PT.Gramedia, Jakarta. Rifai, Muhammad Faza, 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Perbankan Pada Bank Umum di Provinsi Jawa Tengah, Universitas Islam Indonesia. Sinungan, Muchdarsyah, 1991. Uang dan Bank. Bina Grafika, Jakarta. ---------------, 1993. Manajemen Kredit. Bina Aksara, Jakarta. Suyatno, Thomas, 1995. Dasar-Dasar Perkreditan. PT.Gramedia, Jakarta. Suyatno, Thomas, Djuhaepah T Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C Tinon Yunianti Ananda, H.A. Chalik, 1990. Kelembagaan Perbankan. PT. Gramedia, Jakarta.


47


48


JCommunity u r n a l Involvement E K O N O M in I KUrban A I NInfrastructure D O N E S I A Development Planning... Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 Hal. 49-60

ISSN: 2338-4123

Community Involvement in Urban Infrastructure Development Planning in Indonesia During The New Order Period A Review Of Permendagri No. 9/1982

Community involvement in urban infrastructure development planning in Indonesia in the New Order (under the Soeharto Administration) was based on the regulation named Permendagri No. 9/1982 (the Regulation No.9 of the Ministry of Home Affairs issued in 1982). The regulation basically became a basis for communities to participate in the urban infrastructure development during that period. This paper addresses several questions concerning the design of Permendagri No.9/1982. How can regulation and community participation principles be linked in such provisions? What is the actual extent of community participation required in the regulation? This study finds that the provisions of community participation in the Permendagri No.9/1982 did not give a chance for the community to have determinant power in urban infrastructure development planning. The participation representative model used in the regulation can be deemed appropriate due to technical capability issues of infrastructure development planning and the fact that Indonesia had strong paternalistic culture during that period. However, the model did not enable the community’s aspirations and needs to be considered properly due to the absence of the elected leaders (heads of the Neighborhood Unit) in the decision-making process.

Ichsan Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Keywords: Community involvement, urban infrastructure, regulations.


49

Ichsan

Introduction Community involvement in urban infrastructure development planning in Indonesia under the New Order Period (under the Soeharto Administration) was based on the regulation named Permendagri No. 9/1982 (the Regulation No.9 of the Ministry of Home Affairs issued in 1982). The New Order Regime claimed that this regulation contains the development planning procedure which accommodates community participation principles. The regulation basically became a basis for communities to participate in the urban infrastructure development under the Soeharto Administration (Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan, 1987). This paper will address several questions concerning the design of Permendagri No.9/1982. How can regulation and community participation principles be linked in such provisions? What is the actual extent of community participation required in the regulation? To answer these questions, this study will begin with a critical assessment of community involvement theories in the context of development projects. Since most of the theories are derived from political and institutional contexts outside Indonesia, I will address some of the modifications that may need to be made to make this analysis meaningful for the environment in which it is to be applied. I will then analyze the main participatory provisions included in the Permendagri No.9/1982 and show how their application will or will not lead to participation. LITERATURE REVIEW Definition and Extent of Community Participation To define community participation precisely is not an easy task. Various social, economic, educational, and additional conditions within communities impact community participation. The varying 50

degrees and types of involvement in development activities also contribute to the difficulty of defining “community participation.” In participatory development literatures, “community involvement,” “popular participation,” ”self-help,” and “self reliance” are often considered to have the same meaning as community participation (Whyte, 1986). In simple terms, Whyte (1986) defines community participation as “the involvement of the community members in development project” (p. 7). The involvement here includes a series of activities: assessment of the situation, definition of the problems, setting of priorities, making decisions, planning of action programs to overcome the problems, sharing responsibility in project implementation, and evaluating and modifying the project. Whyte considers the involvement of the community members as an important element in the community participation’s concept without determining the degree of the involvement. It means that as long as the community is involved in the development project, though at the minimum level, it still can be categorized as community participation. Ng’ayu (1997) refers to community participation as a situation in which society members take an active part in the affairs of their area in terms of decision-making, planning, and the implementation of societal aspirations. Despite providing various scopes of the community involvement as Whyte does, Ng’ayu is not clear about what she means by “take an active part.” What is the difference between active and inactive and how can we measure the degree of activeness in this regard? She seems to underline the important role community members should take to deal with their issues (i.e. through an active participation), but she does not elaborate further. Arnstein (1969) in her classic writing on “A Ladder of Citizen Participation,” argues that citizen participation is a categorical term for citizen power which she refers to JURNAL EKONOMIKA INDONESIA

Community Involvement in Urban Infrastructure Development Planning...

as “the redistribution of power that enables the have-not citizens, presently excluded from the political and economic processes, to be deliberately included in the future” (p. 2). Arnstein avoids using terms such as “self-help” or “citizen involvement” when alluding to citizen participation. By using the former terms, she argues that community participation tends to play a limited role in the social transformation process. Regarding the scope of community participation, Arnstein does not state explicitly. However, based on her analysis of participation practice in several areas in the US, the scope of participation covers the entire development process, from the problem identification to the evaluation stages. Arnstein (1969) classifies community participation into three categories: non participation, tokenism, and citizen power -- based on the degree of power which citizens enjoy in decision making process. These categories are formulated as “eight rungs on a ladder of citizen participation.” The classification is based on the American context and its experiences. According to her, in a hierarchal form, community participation categories from the lowest (the least meaningful) to the highest (the most meaningful) are as follows: 1. Nonparticipation In this category, community members are not allowed to participate in planning or conducting programs. Power holders ignore the involvement of community in the development process. This category has two levels (from the lowest to the highest): a. Manipulation The social elite are placed in the advisory boards of development programs aimed at engineering the community’s support. At meetings, the officials persuade and advise the citizens, and not the reverse. b. Therapy The authority tries to be the savior by “curing” the “diseases” suffered by Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

the community. For example, tenants of public housing are used for the sake of the authority’s interest, such as through promoting cleanup campaigns. On the other side, they do not have a chance to deal with their urgent problems, such as arbitrary eviction or poor maintenance. The fact is that it actually does not solve their real problems because it doesn’t touch on the basic underlying factors causing the problems. 2. Tokenism This category introduces the initial steps toward legitimate citizen participation through the involvement of the community in decision-making. Unfortunately, this involvement doesn’t guarantee their concerns will truly be taken into account. The levels of community participation in this category (from the lowest to highest) are as follows: a. Informing Citizens are informed of their rights, responsibilities, and options. Unfortunately the information is usually provided at a late stage and using a oneway flow of information (from officials to citizens), so citizens can’t influence the decision significantly. b. Consultation The community is invited to contribute ideas or considerations for the programs through surveys, neighborhood meetings, or public hearings. Participation is gauged by questionnaire responses, number of meetings/public hearings, or number of people attending the meetings/public hearings. The drawback is that there is no guarantee that their input will be really considered by the officials. c. Placation The officials invite the community to provide input for programs and accommodate the involvement of community through the existence of their representatives in related planning boards. However, the right to accept or reject the advice still depends on them. 51

Ichsan

3. Citizen power In this category, the community has a determinant power to force and influence the decision-making. A degree of citizen power can be achieved if the citizens have mechanisms in place which will hold their leaders accountable. This category has three levels. From the lowest to highest levels are as follows: a. Partnership The power of community is gained through negotiation. Power holders share planning and decision-making responsibilities through joint policy boards, planning committees, or other mechanisms of problem resolution. b. Delegated power Citizens can have dominant decisionmaking authority with regards to a certain program or plan as a result of negotiation with public officials. One of the models at this level is the implementation of the rights of citizens to veto decisions. c. Citizen Control This highest level of community participation enables citizens to govern a program, to handle managerial aspects, and to negotiate to change the conditions. In practice, in the American context, many people consider that no model city can meet the criteria of citizen control because the final power and accountability are held by the city council. Like Arnstein, another scholar, Johnson (1984), also divides citizen participation in urban planning in the light of the degree of involvement and power that citizens have in the decision making process. Johnson classifies community participation level into what he calls “5 forms of participation.” In reality, these forms often blend with each other. 1. Constituent participation This form appears when the planning choices made by the elected officials reflect their constituents’ aspirations and needs. Surely this form is possible 52

2.

3.

4.

5.

to be implemented if citizens have an opportunity to directly choose their officials or leaders. Consultative participation This second form acknowledges the citizens’ right to get information as well as to deliver comments, options and recommendation on the planning. To realize the right, the planning authorities need to implement meetings or hearings. Definitive Participation This is a distinct form of citizen participation. Here, citizens have legal authority to impose requirements, grant permission, and commit resources. The three top levels (degree of citizen power) of Arnstein’s ladder of citizen participation regarding partnership, delegated power, and citizen control levels strongly reflect this form. Implementative participation In implementing the planning decisions, the involvement of citizens becomes a significant part. In this case, the citizens’ choices can be various: cooperate with, abstain from, or oppose the implementation. Evaluative participation This form is implemented after the planned project has been completed. The citizens who are interested and have direct relation to the project decide whether the outcomes meet their needs and interests. This form of participation is worthwhile in order to give feedback for the implementation of constituent participation. For instance, the failure of a particular project can result in the rejection of similar projects.

Referring to the extent and the forms of community participation formulated by Arnstein and Johnson above, we can also conclude that the involvement of the community in the development planning process can be divided into two general models, i.e., representative participation and direct participation models. In the first JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


model, community members represented by bureaucrats or community leaders formulate decisions to fulfill community aspirations and needs. The second model is implemented by allowing community members to directly voice their concerns through public hearings. Participation in Infrastructure Development: the Importance and Challenges of Participation Rukmana, Hoff, and Steinberg (1993) state that besides being a manifestation of people’s rights appreciation, community participation in infrastructure development planning relates to effectiveness and efficiency concerns. They argue that these effectiveness and efficiency concerns rely on the following premises: 1. Community participation contributes to achieving the best use of limited resources (money, material, knowledge, and skills) for the benefit of as many people as possible, which is for, the community at large, not of certain exclusive groups. 2. Community participation creates a possibility for decisions to be based on the community’s needs, priorities and affordability. This may result in better and more realistic designs, plans, programs, and policies. In addition, it may increase the chance that community members are willing to contribute their resources such as money and labor towards implementation, operation, and maintenance due to the increased sense of belonging of the community. 3. Community participation ensures that the community’s knowledge, creativity, and skills are recognized and used. This may also result in better and more realistic designs, plans, programs, and policies. 4. Community participation ensures a greater acceptance and appreciation of developing infrastructure. This may result in better care, better maintenance, and increased pride. 5. Community participation builds up Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

the self enabling and cooperative spirit of the community. It will enhance the community’s self reliance, which in turn will decrease the need for government resource involvement. Rukmana, Hoff, and Steinberg underline that efficiency and effectiveness should not only be visible and measurable (money, land, labor, etc), but also invisible and immeasurable. An example of such invisible resources is the enhancement of a community’s capacity building in terms of knowledge, creativity, skills, and organization. Moreover, if there is no opportunity for community members to contribute these invisible resources, they tend to lose motivation, willingness, and enthusiasm to contribute the other visible measurable resources. Despite its significant benefits in the abstract, participation in infrastructure development poses certain challenges for community decision makers. According to Cogan, Sharpe, and Hertzberg (1986), citizen participation in infrastructure development planning will naturally vary for different activities and governmental levels. In terms of activities, due to technical capability issues, citizen participation is most effective in the stages of goal formulation and policy definition and tends to be limited in other stages. In this case, the planners’ roles will then be much more dominant. Cogan et. al. consider that citizen participation in infrastructure development planning should cover a broad scope, i.e. goal setting, policy identification and analysis, policy making, administrative rulemaking, program operations, and evaluation. With regard to governmental levels, citizens become easily involved at the local level decisions because they are close to their concerns which are readily understood. On the other hand, issues at the state and regional levels tend to be more abstract and far from their daily life. Moreover, Cogan et. al. argue that the 53

Ichsan

limitation of community participation should also be considered in light of the nature of community participation itself: on one hand, public involvement is often a requirement for the government; on the other, it is optional for the citizens. According to the authors, even though community members tend to be reluctant to participate in the development process, it does not mean that they have no motivation to be involved in such a process. As a matter of fact, they have various motivations. They choose to participate probably because they expect a satisfying experience and hope to be able to make a difference. With regards to a well-planned program, the expectations of community members and the government are similar. Hoff and Steinberg (1992) contend that the limited role of the community in the infrastructure development planning relates to the readiness of both government and communities. On the one hand, government bureaucrats and agencies should have political will and the skill to stimulate and broaden participatory process. On the other hand, community members themselves should have eagerness and ability to participate in the process. Other obstacles of community participation in the infrastructure development planning, to some extent, seem to be relatively the same as those in other development types. Overall, community members’ decision to be involved in the development process is greatly influenced by the benefits and experience which they will gain from the process itself. According to Snel (in Hanafie, 1999), constraints on community participation in general development activities are caused by two factors. First, it is likely that community participation is considered an unfair distribution of work among members of community. Some community members probably feel that they are asked to take on extra work tasks that provide them little financial, social, or other incentives. Second, the usual positions 54

of people tend to be individualistic. Dealing with this, it is difficult to involve people with affairs that are not directly related to their lives and interests. Given the facts mentioned above, it can be concluded that constraints on community participation in infrastructure development planning come from the government as well as the community. The roles of both these groups and their cooperation determine the success of community participation in the infrastructure development planning process. In general, more meaningful community participation in the infrastructure development planning process requires political will and the skills of government bureaucrats and government agencies to stimulate the participatory process as well as the awareness and abilities of community members to participate in the process. Specifically, to deal with technical capability constraints involving the community in infrastructure development planning, the representative participation model offered by Johnson can be taken into account. For the sake of effectiveness, community members can be represented by officials or leaders who are familiar with infrastructure development issues. It is important to note that –as suggested by Johnson-- this model requires representatives who are directly elected by the community so that the community’s aspirations and needs can be properly channeled in the decision making process. Community Participation in Permendagri No. 9/1982 The provisions of community participation in Permendagri No 9/1982 were explained in the Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan (P5D or Guidelines for the Formulation, Planning and Control of Regional Development). The provisions contained the development planning procedure, including the urban infrastructure sector (Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan, 1987). JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


It was mentioned in the regulation that the Lurah (the Head of Village) and Village Development Council (LKMD) which consisted of Ketua RW (Heads of Groups of Neighborhood Units) represented the community to formulate the development program for their village through Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (Musbangdes or Village Level Deliberations on Development Affairs). Then the results of The Village Level Deliberation on Development Affairs were processed at higher levels: Temu Karya (Coordinated Meetings on Development Affairs at the Sub District Level), Rakorbang II (Coordinated Meetings on Development Affairs at the District Level), Rakorbang I (Coordinated Meetings on Development Affairs at the Provincial Level) and Rakornas (National Coordinating Meetings). As a matter of fact, formally, according to the decision-making process in Indonesia under the Soeharto Administration, there were two lower levels under the Village Level Deliberation for Development Affairs that were not embodied in the regulation. They are Musyawarah Tingkat RW (the Groups of Neighborhoods Level Deliberation on Development Affairs) and Musyawarah Tingkat RT (the Neighborhood Level Deliberation on Development Affairs). Community participation arranged in the regulation was only for the annual development planning process derived from Program Jangka Menengah (PJM or the Five-Year Investment Program) prepared by the District Government (Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan, 1987). It means that this annual planning should comply with and adjust to the the Five-Year Investment Program formulated beforehand without the involvement of community’s representatives. Analysis Of The Provisions Of Community Participation In Permendagri No.9/1982 In analyzing the provisions of community participation in Permendagri No.9/1982, this Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

paper will use several concepts discussed earlier in the literature review. To examine the community participation principles in the regulation, it will accommodate concepts of Arnstein, Johnson and Rukmana et., al., as related to definition, models, and principles of community participation. For the scope and specific characteristics of the participation in the context of infrastructure development planning, it will employ concepts of Cogan, Sharpe, and Hertzberg. To determine the extent of community participation in the regulation, it will adopt “Arstein’s ladder of citizen participation” as the benchmark. Arstein’s definition on community participation put citizens, particularly the have-not citizens, as the main actors possessing significant power within the development process. Their roles are not symbolic but influence the decision making process. This definition is appropriate as the parameter because its spirit is in line with this paper’s position: supporting the interest of the community that in the Indonesian context is mostly composed of the havenot citizens. Using this definition means we believe that community members should have a determinant power to force and affect the decision making. In other words, they should have significant bargaining power when struggling for their aspirations and needs for their future life. With regard to Arnstein’s and Johnson’s analysis, there can also be drawn two general models of participation: representative participation and direct participation models. The first model provides a chance for community members to participate in the decision making process through their representative, i.e. bureaucrats or community exponents such as informal leaders. The second model allows community members to directly voice their concerns and aspirations. Premises of the importance of community participation in infrastructure development planning described by Rukmana, Hoff, and Steindberg can be used as principles 55

Ichsan

that should be the soul of community participation practice. They include the following: 1. The best use of financial resources for the benefit of the community at large. 2. Supporting the possibility for decisions to be based on the community’s needs, priorities, and affordability. 3. Ensuring that the community’s knowledge, creativity, and skills are used. 4. Acceptance and appreciation of developed infrastructure by the community. 5. Building up the self-enabling and cooperative spirit of the community. The scope of the citizen participation in the infrastructure development planning, as suggested by Cogan, Sharpe, and Hertzberg, should be comprehensive and holistic, covering a series of actions which include goal setting, policy identification and analysis, policy making, administrative rulemaking, program operations, and evaluation. In terms of the extent of community participation, “Arstein’s ladder of citizen participation” is considered applicable due to its flexibility and practicality. In a way, despite using the American context as the basis of her analysis, it seems that this approach can be applied in the different settings. To classify and differentiate each participation level, she uses the degree of community’s power in decision making process which in general can be classified into three categories, i.e. “no power” (non participation), “superficial power” (tokenism), and “real power” (citizen power). She does not consider techniques and mediums of participation as the parameters in determining the level of participation which obviously vary among countries or localities. The main concern is to examine how much power citizens exercise regardless of how and in what arenas they gain the power. Due to this general approach, we believe “Arnstein’s ladder of citizen participation” is also applicable in analyzing the extent of community participation 56

within the Indonesian context as well as in the infrastructure sector. Analysis of the Provisions Community participation promoted in Permendagri No.9/1982 did not position community members as main actors in the infrastructure development planning. Instead of redistributing power between government and the community in exercising community participation as suggested by Arnstein’s concepts, the regulation seems to go through the empty ritual of participation. The regulation did not enable the community to have strong bargaining power in the infrastructure development planning process. Analyses related to the model, scope, and extent (level) of participation in the regulation will elaborate this argument, as seen below. In terms of participation models, the implementation of community participation arranged in the regulation was set in an indirect model. It is highlighted by the fact that the involvement of the community in the development planning process in this regulation was implemented through representation. In this case, the community was represented by the head of the Village and heads of Groups of Neighborhood Units at the lowest level of the development planning process of this regulation, i.e. the Village Level Deliberation on Development Affairs. According to Johnson, even though the representative model hierarchically is lower than the direct participation model, it has a chance to accommodate community members’ needs and aspirations as long as the community directly chooses the officials or leaders representing them. Unfortunately, the regulation did not involve elected leaders (heads of the Neighborhood Unit) in the Village Level Deliberation on Development Affairs. Here the Village Level Deliberation on Development Affairs only involved the head of the Village and heads of the Group of Neighborhood Units. Basically, the head JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


of the Neighborhood Unit was the lowestlevel formal leader who was directly elected by the community. Therefore he/she had a very close relationship with the community. Head of Village (Lurah) was a government appointed leader. Although the head of the Group of Neighborhood Units was chosen by various heads of Neighborhood Units, the power of head of the Village to intervene in the election process was very dominant. The implication of this fact was that there was no guarantee that grassroots’ aspirations could be truly accommodated because their “real” and only elected leader (head of Neighborhood Unit) was jurisdictionally not involved in the decision-making process in the regulation. Due to its strong relationship with the Permendagri No.9/1982, we also have to pay attention to the preparation of the FiveYear Investment Program (Program Jangka Menengah=PJM). This document, as explained earlier was the reference for the annual urban infrastructure development planning. Like the annual urban infrastructure development planning, this document preparation did not involve elected leaders (head of the Neighborhood Unit). Even heads of the Sub District, Heads of Villages and Heads of Groups of Neighborhood Units, and two upper-level positions above head of the Neighborhood Unit were not engaged in the preparation. The participants of this document preparation were bureaucrats at the district government level. This fact put community representatives in a “fait accompli” position: they had to comply with policies and other guidance in the document when formulating the annual urban infrastructure development planning. The absence of elected leaders in the participatory process mentioned above in turn, did not give enough space for the existence of Rukmana et. al. participation principles. The most important principle, the best use of financial resources for the benefit of the community, for instance, was difficult to achieve since the appointed leaders Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

representing the community tended not to have strong commitment to the community. Their concern was how to show good performance from their superiors’ perspective that in some cases was not necessarily in line with the community’s needs, wishes, and priorities. Such commitment would then not give incentives for these leaders to utilize the community’s knowledge, creativity, and skills in the planning process. Furthermore, it was eventually not conducive to build community capacity and create community’s acceptance on the infrastructure development products. From the participation scope standpoint, the regulation only accommodated participatory process for program propositions. It did not arrange community involvement in other stages, i.e. goal setting, policy identification and analysis, policy making, administrative rulemaking, program operations, and evaluation as the complete parts of the infrastructure development planning concept formulated by Cogan et., al. In the context of Indonesia in the New Order Regime, this participation scope was critical because this was the only regulation used as guidance in executing community participation in urban infrastructure development planning. It would not become a serious concern unless other stages of participation other than program proposition were integrated into other regulations. According to Arnstein’s levels of community participation, community participation provisions in the regulation can be placed in the middle rung of the ladder of citizen participation, i.e. tokenism (see table 2). To some extent, the values of community participation in the regulation are at the “informing” stage because the process of the lowest decision making in the regulation (the Village Level Deliberation on Development Affairs) was initiated by delivering information about the development agenda from the head of the Village to the heads of Groups of Neighborhood Units. The participation can 57

Ichsan

also be placed at the “consultation” rung because in every stage of the decision-making process in the regulation, the community representatives were invited to contribute ideas or input. Meanwhile, this participation can be considered “placation” because of the involvement of community’s representatives in contributing input in the entire hierarchy of decision-making process. However, the rules in the regulation could not promote citizen power. This is because tokenism was still strongly apparent in the rules. This premise is supported by the absence of Ketua RT (the head of the Neighborhood Unit), the lowest formal leader who was directly elected by the community at the Village Level Deliberation on Development Affairs. Consequently, there was no assurance that citizen concerns and ideas will be taken into account at the Village Level Deliberation on Development Affairs. Meanwhile community members themselves did not have an opportunity to voice comments, concerns, and input directly in the decision making process. Conclusions In conclusion, from the community point of view, the provisions of community participation in the Permendagri No.9/1982 have some flaws because they did not support community participation in a meaningful way. The provisions did not give a chance for the community to have determinant

power in urban infrastructure development planning. To some extent, the participation representative model used can be deemed appropriate due to technical capability issues of infrastructure development planning and the fact that Indonesia still had strong paternalistic culture under the New Order Period. However, the model did not enable the community’s aspirations and needs to be considered properly due to the absence of the elected leaders (heads of the Neighborhood Unit) in the decision-making process. This model, in turn, was more likely to oppose basic principles of community participation in infrastructure development planning including the benefit for the community, accommodating the community’s needs and aspirations, using community’s knowledge, creativity, and skills, community acceptance of the infrastructure development product, and supporting community capacity building. In terms of scope of participation, the coverage of participation in the regulation was also very narrow (only in the program formulation stage) excluding other stages such as implementation and evaluation. It becomes a serious concern due to the fact that in the New Order Regime Indonesia only had this regulation for executing community participation in urban infrastructure development planning. According to Arnstein’s ladder of citizen participation, it is obvious that the regulation only offered citizen participation

Table 1 “Rungs” of citizen participation in Permendagri No.9/1982 according to Arnstein’s framework Rung

58

Rungs of Citizen Participation

1 2 3 4 5

Manipulation Therapy Informing Consultation Placation

6 7 8

Partnership Delegated Power Citizen Control

Degree

Concept

Non Participation

People don’t participate, the rulers “educate” and “cure” people Community is involved in decision- making, but there is no guarantee their concerns will be taken into account Community has the power to “force” and influence decisions

Tokenism

Citizen Power

Remarks

Community participation in Permendagri No.9/1982



in the medium achievement level (degrees of tokenism). This means that the involvement of citizens in the urban infrastructure development planning process through the placement of their representative in the planning committee tended to be superficial and artificial. The reason is because that kind of involvement did not guarantee that citizens’ aspirations, demands, and needs were taken into account by the related authority.


59

Ichsan

References Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation, http:// Lithgow-schmidt.dk/sherryarstein/ladder-of-citizen-participation.html Cogan, A., Sharpe, S., Hertzberg, J. (1986). In So, F. S., Hand, I. and McDowell, B.D. (eds), The Practice of State and Regional Planning (pp. 283-304). Chicago: American Planning Association. Hoff, R. V. D. and Steinberg, F. (1992). Innovative Approaches to Urban Development. Rotterdam: Institute for Housing and Urban Development Studies. Johnson, W. C. (1984). Citizen participation in local planning: a comparison of US and British experiences, Environment and Planning C: Government and Policy, 2, 1-14. Ng’ayu, Margaret. 1997. Community Participation and Local Development, http://www. Melissa.org/english/kenya97.htm. Rukmana, N., Steinberg, F., and Hoff, R. V. D. (1993). Urban infrastructure development management. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. Snell, M. (1999). In Hanafie, J. Community Participation in the Urban Life. Jakarta: Kantor Menperkim. Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan. (1987). Policies for urban development in Indonesia. Jakarta: Sekretariat Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan. Whyte, A. (1986). Guidelines for Planning Community Participation Activities in Water Supply and Sanitation Projects. Switzerland: World Health Organization.

60


JAnalisis u r n aTingkat l E K OKemiskinan N O M I K Adi IProvinsi N D O NAceh ESIA Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 Hal. 61-71

ISSN: 2338-4123

Analisis Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh

The problem of poverty has always been a discussion in any development planning, have a dimension that is very unique and complicated due to the characteristics that can affect poverty itself. In this research the characteristics that are considered to affect poverty in the province of Aceh of the place of residence, gender, age, education level, employment sector, long working hours and the number of family members. The data used in this research is the data that comes from the SUSENAS 2010 conducted by BPS. The research method used is logistic regression. Individual and household variables used in this research comes from 11.394 selected household sample. Logistic regression model estimation results concluded that the place of residence, gender, age, education level, employment sector, long working hours, and number of household members collectively affect the trend level of income. To improve the well-being and reduce the amount of poverty so it takes concrete action to increase revenues, among others, through the improvement and development of these factors. Especially for the educational factors, job training, help venture capital and equitable development among regions.

Jariah Abu Bakar Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Keywords : Poverty, household characteristics, logistic regression


61

Jariah Abu Bakar

Latar Belakang Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern saat ini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan “buatan” terjadi karena lembagalembaga yang ada dimasyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan daripada pemerataan. Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya kepemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil dan lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas dan rasa terisolir, sedangkan dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam pengambilan keputusan. Provinsi Aceh dalam perjalanannya telah banyak mengalami pasang surut dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mengurangi angka kemiskinan di Aceh. Banyak kejadian-kejadian yang membawa 62

pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan Provinsi Aceh. Konflik yang berkepanjangan dan terjadinya tsunami tahun 2004 yang lalu terbukti mampu memporak porandakan Provinsi Aceh, bukan hanya dari tatanan ekonomi dan pembangunannya saja tapi juga tatanan kehidupan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Dua faktor diatas yang membuat Provinsi Aceh tetap masuk dalam 15 besar provinsi yang masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi di wilayah Republik Indonesia. Kemiskinan di Aceh sebagian besar lebih disebabkan oleh fenomena pedesaan, dimana terlihat bahwa lebih dari 30 persen rumah tangga yang berada diwilayah pedesaan hidup dibawah garis kemiskinan. Hal ini bila dibangdingkan dengan tingkat rumah tangga miskin diwilayah perkotaan yang kurang dari 15 persen. Masalah lainnya yang terkait dengan tingginya tingkat kemiskinan yaitu ukuran rumah tangga yang lebih besar, tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan rumah tangga dengan mata pencarian di bidang pertanian. Pasca bencana tsunami tahun 2004, tingkat kemiskinan di Aceh meningkat, hal ini disebabkan karena besarnya kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh bencana oleh tsunami, namun demikian hal ini sekaligus mencerminkan dampak yang positif dari upaya awal rekonstruksi. Berdasarkan hasil laporan dari Bank Dunia menyebutkan bahwa sebenarnya tingkat kemiskinan di Aceh Menurun pada tahun 2006 hingga mencapai 26,5 persen, yang ternyata lebih rendah dari tingkat kemiskinan sebelum terjadinya bencana alam Tsunami. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan yang berkaitan dengan tsunami tidak berlangsung lama dan aktivitas rekonstruksi kemungkinan besar memfasilitasi penurunan tersebut. Pada tahun 2006, tingkat kemiskinan di Aceh menurun, sementara tingkat kemiskinan di wilayah-wilayah lain di Indonesia meningkat. Walaupun demikian, kemiskinan JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


di Aceh tetap jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Aceh telah mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah atau negative selama hampir tiga decade terakhir, tertinggal dibelakang Indonesia dan Sumatra Utara hampir setiap tahun. Alasan utama pertumbuhan yang lambat tersebut adalah konflik yang berlangsung lama yang berdampak buruk pada provinsi Aceh, meskipun ketertinggalan ekonomi secara structural juga berkontribusi terhadap kinerja ekonomi yang buruk. Akibatnya, Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan hampir semua wilayah lain di Indonesia. PDB per kapita yang tinggi di Aceh, pada dasarnya merupakan hasil dari banyaknya cadangan minyak dan gas bumi di pantai timur, tidak menghasilkan tingkat kemiskinan yang lebih rendah di Aceh. Mengingat bahwa kemiskinan merupakan fenomena pedesaan, pertumbuhan yang memihak pada masyarakat miskin akan memerlukan peningkatan pertumbuhan sektor pertanian, melalui peningkatan produktivitas petani, menghilangkan hambatan terhadap pertumbuhan di daerahdaerah pedesaan (seperti kurangnya akses keuangan), perbaikan prasarana pedesaan dan akses petani kepasar serta memfasilitasi pergerakan penduduk desa menuju kutubkutub pertumbuhan di wilayah-wilayah perkotaan. Berlimpahnya sumber daya alam di Aceh tidak menyebabkan angka pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi atau tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Pada kenyataannya, kekayaan sumber daya terkait erat dengan konflik yang telah merusak Aceh selama lebih dari 30 tahun dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintahan yang lemah, rendahnya tingkat pelayanan umum, serta salah satu tingkat kemiskinan yang tertinggi di Indonesia. Sumber daya alam tidak seharusnya menimbulkan konflik. Penetapan kebijakan yang baik dapat membantu mengurangi kemungkinan Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

timbulnya konflik akibat sumber daya, seperti investasi di bidang pendidikan dan kesehatan, diversifikasi ekonomi dari ketergantungan yang berlebihan terhadap sumber daya alam, peningkatan transparansi distribusi dan penggunaan pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam, dan jaminan supremasi hukum. Kondisi keamanan yang semakin membaik di provinsi Aceh, akan membantu meningkatkan pertumbuhan perluasan lapangan usaha. Sehingga dengan demikian pengusaha merasa aman untuk menanamkan modalnya, hal ini akan mengakibatkan akan beratmbahnya lapangan pekerjaan dan jenis lapangan pekerjaan yang bervariasi, dan pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. LANDASAN TEORItis Kemiskinan merupakan persoalan yang kompleks dan kronis. Sangat kompleks dan kronis, maka cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan,dan diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari dimensi pendidikan misalnya, pendidikan yang rendah dipandang sebagai penyebab kemiskinan. Dari dimensi kesehatan, rendahnya mutu kesehatan masyarakat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dari dimensi ekonomi, kepemilikan alatalat produktif yang terbatas, penguasaan teknologi dan kurangnya keterampilan, dilihat sebagai alasan mendasar mengapa terjadi kemiskinan. Faktor kultur dan struktural juga kerap kali dilihat sebagai alemen penting yang menentukan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan 63

Jariah Abu Bakar

masyarakat. Tidak ada yang salah dan keliru dengan pendekatan tersebut, tetapi dibutuhkan keterpaduan antara berbagai faktor penyebab kemiskinan yang sangat banyak dengan indikator-indikator yang jelas, sehingga kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak bersifat temporer, tetapi permanen dan berkelanjutan. Pemahaman kemiskinan selama ini sangat beragam, tergantung dari sisi mana kita melihat sisi kemiskinan itu terjadi. Kemiskinan dapat dilihat mulai dari ketidakmampuan memenuhi keperluan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial, politik dan moral atau budaya. Tetapi pada umumnya, ketika orang berbicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan materi. Dalam pengertian ini, maka seseorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu memrnuhi standar minimum keperluan pokok untuk dapat hidup secara layak. Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas memasukkan aspek sosial dan moral. Misalnya, ada pendapat yang mengatakan bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau yang mengatakan bahwa kemiskinan merupakan ketakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksploitasi (kemiskinan struktural). Tetapi pada umumnya, ketika orang bebicara tentang kemiskinan, yang dimaksud adalah kemiskinan material. Dengan pengertian ini, maka seseorang masuk dalam kategori miskin apabila tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk dapat hidup secara layak. Ini yang sering disebut dengan kemiskinan konsumsi. 64

Memang definisi ini sangat bermanfaat untuk mempermudah membuat indikator orang miskin, tetapi definisi ini sangat kurang memadai karena; (1) tidak cukup untuk memahami realitas kemiskinan; (2) dapat menjerumuskan ke kesimpulan yang salah bahwa menanggulangi kemiskinan cukup hanya dengan menyediakan bahan makanan yang memadai; (3) tidak bermanfaat bagi pengambil keputusan ketika harus merumuskan kebijakan lintas sektor, bahkan bisa kontra produktif. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar masyarakat desa antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Untuk mewujudkan hak-hak dasar masyarakat miskin ini BAPPENAS menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach), pendekatan pendapatan (income approach), pendekatan kemampuan dasar (human capability approach) dan pendekatan objective and subjective. Pendekatan kebutuhan dasar, melihat kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (lack of capabilities) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Menurut pendekatan pendapatan, kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


Pendekatan ini, menentukan secara rigid standar pendapatan seseorang didalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya. Pendekatan kemampuan dasar menilai kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Keterbatasan kemampuan ini menyebabkan tertutupnya kemungkinan bagi orang miskin terlibat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan objective atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (the welfare approach) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Pendekatan subjective menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri (Joseph F. Stepanek, (ed), (2004). Dari pendekatan-pendekatan tersebut indikator utama kemiskinan dapat dilihat dari; (1) kurangnya pangan, sandang dan perumahan yang tidak layak; (2) terbatasnya kepemilikan tanah dan alat-alat produktif; (3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; (4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; (5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; (6) ketakberdayaan atau daya tawar yang rendah; (7) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas; (8) dan sebagainya. Tulus Tambunan (2001; 71) besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (poverty line). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan didalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat ratarata dari distribusi yang dimaksud. Di negara-negara maju (DCs), kemiskinan relatif diukur sebagai suatu proporsi dari Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

tingkatan pendapatan rata-rata perkapita. Sebagai suatu ukuran relatif, kemiskinan relatif dapat berbeda menurut negara atau periode di dalam suatu negara. Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan di bawah, dimana kebutuhankebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Ini adalah suatu ukuran tetap (tidak berubah) di dalam bentuk suatu kebutuhan kalori minimum ditambah komponen-komponen nonmakanan yang juga sangat diperlukan untuk survive. Walaupun kemiskinan absolut sering juga disebut kemiskinan ekstrim, tetapi maksud dari yang terakhir ini bisa bervariasi, tergantung pada interprestasi setempat atau kalkulasi. Penyebab Kemiskinan Menurut kuncoro (2000; 107) yang mengutip Sharp, penyebab kemiskinan adalah: 1. Secara mikro kemiskinan minimal karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah; 2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan; 3. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Kemiskinan (vicious circle poverty), adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan. Logika ini dikemukakan oleh Nurkse dalam Kuncoro (2000;107) yang menyatakan 65

Jariah Abu Bakar

bahwa ‘Negara miskin itu miskin karena dia miskin. Ketiga penyebab kemiskinan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Sen dalam Ismawan (2003:102) mengutarakan bahwa penyebab kemiskinan dan keterbelakangan adalah persoalan aksesibilitas. Akibat keterbatasan dan ketertiadaan akses maka manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa yang terpaksa saat ini dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

rendah tidak sampai tamat sekolah dasar, waktu mereka habis tersita untuk mencari nafkah dan mendapatkan tambahan penghasilan. Keempat, kebanyakan mereka tinggal dipedesaan, tidak memiliki tanah dan kalaupun ada sangat kecil. Pada umumnya mereka menjadi buruh tani, atau pekerja kasar diluar sektor pertanian. Kelima, mereka yang hidup di daerah kota masih berusia sangat muda dan tidak didukung dengan ketrampilan yang memadai. METODE PENELITIAN

Indikator Kemiskinan Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk melihat tingkat kemiskinan atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Secara umum peningkatan taraf kesejahteraan rakyat Indonesia antara lain diliat dari dua indikator yang berdampak untuk bidang kesehatan dan pendidikan yaitu kenaikan angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah.

Penelitian ini mencakup 23 daerah kabupaten/kota di Provinsi Aceh yaitu 4 kota dan 17 kabupaten. Sasarannya variabel individu dan rumahtangga diperoleh dari sampel rumahtangga terpilih Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2010 yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 13.0. Variabel rumahtangga dan individu yang digunakan dalam penelitian berasal dari 11.394 sampel rumahtangga terpilih. Variabel yang berasal dari karakteristik rumahtangga adalah pengeluaran per kapita per bulan (sebagai pendekatan pendapatan), lokasi tempat tinggal, dan jumlah anggota rumahtangga. Sedangkan variabel individu yang digunakan berasal dari karakteristik kepala rumahtangga untuk variabel jenis kelamin, tingkat pendidikan, sektor pekerjaan, usia, dan jumlah jam kerja.

Ciri-Ciri Kemiskinan Prof. DR. Emil Salim pernah mengemukakan lima ciri-ciri mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan. Pertama, pada umumnya mereka tidak memiliki faktor produksi seperti tanah, modal,ataupun ketrampilan yang cukup sehinga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas. Kedua, mereka tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh asset produksi dengan kekuatan sendiri. Ketiga, tingkat pendidikannya

Model dan Metode Analisis Analisis deskriptif dengan tabulasi silang adalah metode analisis yang sederhana, namun memiliki daya menerangkan yang cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antarpeubah. Dalam tabulasi silang ditampilkan juga distribusi persentase tingkat pendapatan menurut peubahpeubah penjelas. Metode analisis regresi logistik : π(X) = exp (β0 + β1X1 + β2X2 + … + βxXx) 1 + exp (β0 + β1X1 + β2X2 + … + βxXx)

66



Uji Signifikansi Model Untuk menguji signifikansi model digunakan statistik uji G2. Statistik uji ini digunakan untuk menguji kesesuaian model dengan melihat semua peubah bebas dalam model (Johnson & Wichern, 1992). Statistik ujinya adalah:

G2

§L 2 ln ¨¨ 0 © L1

· ¸¸ ¹

Dimana L0 = likelihood tanpa peubah penjelas, dan L1 = likelihood dengan peubah penjelas Pengujian Parameter Untuk pengujian parameter digunakan statistik uji Wald. Statistik uji ini digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dalam model regresi logistik. Statistik ujinya adalah

Wi

§ βˆi ¨ ¨ SE βˆ i ©

· ¸ ¸ ¹

2

Dimana βˆi = penduga βi SE βˆ i = simpangan baku penduga βi

HASIL PENELITIAN Setiap rumahtangga mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda baik karakteristik umum rumahtangga maupun karakteristik individu kepala rumahtangga. Beberapa karakteristik tersebut dapat memberikan implikasi yang berbeda terhadap pendapatan. Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa sebanyak 11.394 rumahtangga sampel penelitian dalam Susenas 2010, 9.671 rumahtangga (84,88 persen) termasuk dalam kelompok pendapatan tinggi/diatas garis kemiskinan (tidak miskin) dan 1.723 rumahtangga (15,12 persen) berpendapatan rendah/sama dengan atau dibawah garis kemiskinan (miskin). Selanjutnya akan diperlihatkan karakteristik rumahtangga

Tabel 1 Rumahtangga Menurut Karakteristik Rumahtangga dan Pendapatan Karakteristik Rumahtangga

Berpendapatan Tinggi Jumlah

Persen Baris

1. Wilayah Perkotaan 3.538 81,31 Perdesaan 6.133 87,08 2. Jenis Kelamin Laki-laki 7.977 84,69 Perempuan 1.694 85,77 3. Tingkat Pendidikan Diatas = SLTP 5.135 84,74 SLTP kebawah 4.536 85,04 4. Sektor Pekerjaan Formal 3.359 84,72 Informal 6.312 84,96 5. Usia ≤ 50 tahun 6.093 84,37 > 50 tahun 3.578 85,76 6. Jam Kerja ≥ 35 jam 6.119 84,81 < 35 jam 3.552 85,00 7. Jumlah Anggota Rumahtangga ART ≤ 4 6.036 84,98 ART > 4 3.635 84,71 Total 9,671 84,88

Berpendapatan Rendah

Total

Persen Kolom

Jumlah

Persen Baris

Persen Kolom

Jumlah

Persen Baris

Persen Kolom

36,68 63,42

813 910

18,685 12,921

47,185 52,815

4.351 7.043

100,00 100,00

38,19 61,81

82,48 17,52

1.442 281

15,309 14,228

83,691 16,309

9.419 1.975

100,00 100,00

82,67 17,33

53,10 46,90

925 798

15,264 14,961

53,685 46,315

6.060 5.334

100,00 100,00

53,19 46,81

34,73 65,27

606 1.117

15,284 15,036

35,171 64,829

3.965 7.429

100,00 100,00

34,80 65,20

63,00 37,00

1.129 594

15,633 14,238

65,525 34,475

7.222 4.172

100,00 100,00

63,38 36,62

63,27 36,73

1.096 627

15,191 15,004

63,610 36,390

7.215 4.179

100,00 100,00

63,32 36,68

62,41 37,59 100,00

1.067 656 1.723

15,022 15,288 15,122

61,927 38,073 100,00

7.103 4.291 11.394

100,00 100,00 100,00

62,34 37,66 100,00

Sumber: BPS, SUSENAS 2010 (diolah)


67

Jariah Abu Bakar

baik yang berpendapatan rendah maupun yang berpendapatan tinggi. Wilayah Tempat Tinggal Sebagian kecil rumahtangga (38,19 persen) bertempat tinggal di perkotaan dan mayoritas masih berada di wilayah perdesaan (61,81 persen). Rumahtangga berpendapatan rendah yang berada di perkotaan sebanyak 18,69 persen dari total rumahtangga di daerah tersebut, sementara di wilayah perdesaan jumlahnya juga menurun yaitu 12,92 persen dari keseluruhan rumahtangga di perdesaan. Perbedaan yang cukup besar tersebut mengindikasikan adanya ketidaksamaan pendapatan yang diperoleh penduduk perdesaan dan perkotaan yang dapat terjadi karena perbedaan upah, produktivitas, atau akibat keterampilan pekerja. Jenis Kelamin Rumahtangga yang dikepalai oleh laki-laki sebanyak 82,67 persen dan yang dikepalai oleh perempuan sebanyak 17,33 persen. Rumahtangga yang dikepalai lakilaki sebanyak 15,31 persen diantaranya berpendapatan rendah, sedangkan yang dikepalai perempuan lebih sedikit yaitu 14,23 persen. Namun dari seluruh rumahtangga berpendapatan tinggi, sebanyak 84,69 persen diantaranya dikepalai oleh laki-laki. Kaum perempuan mempunyai peran ganda yaitu mengurus rumahtangga disamping bekerja. Waktu yang digunakan tersita untuk kegiatan tersebut sehingga dapat mengurangi jam kerja serta produktivitasnya. Sekitar 72,57 persen perempuan mengurus rumahtangga daripada laki-laki yang hanya 9,70 persen. Dengan demikian pendapatan yang diperoleh menjadi lebih kecil daripada lakilaki. Perempuan juga seringkali mendapat perlakuan diskriminatif di lingkungan kerjanya atau dapat pula perempuan cenderung menginginkan pekerjaan yang ringan dan mudah sehingga berpengaruh

68

pada pendapatan yang diperoleh (Mankiw, 2002). Akses terhadap pendidikan yang lebih mengutamakan laki-laki juga menghambat kaum perempuan untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan yang sama dengan laki-laki sehingga berakibat pada pendapatan yang diperoleh. Pendidikan Sebanyak 46,81 persen dari rumahtangga dengan kepala rumahtangga berpendidikan paling tinggi hanya menamatkan sekolah lanjutan pertama, mempunyai rata-rata pendapatan per kapita per bulan rendah, yaitu Rp 80.269,84 (lihat Tabel 14, Lampiran 1). Sedangkan rumahtangga dengan pendidikan kepala rumahtangga diatas sekolah lanjutan pertama sebesar 53,19 persen dari total rumahtangga kelompok itu. Rendahnya pendidikan kepala rumahtangga berakibat dari rendahnya tingkat pendapatan, pekerja hanya mempunyai kemampuan dan keterampilan terbatas, sehingga produktivitasnya juga rendah dan pendapatan yang diperoleh pun terbatas. Sektor Pekerjaan Sektor pekerjaan formal hanya dilakukan oleh sepertiga dari seluruh rumahtangga. dua pertiga bagian lainnya bekerja di sektor informal. Namun demikian, dari seluruh rumahtangga dengan kepala rumahtangga bekerja di sektor formal sebanyak 84,72 persen termasuk kelompok berpendapatan tinggi. Biasanya pekerja informal mempunyai kemampuan terbatas sehingga tidak terserap lapangan kerja formal. Selanjutnya mereka terpaksa bekerja apa adanya dengan sumber-sumber yang terbatas, baik modal maupun keterampilan. Bahkan seringkali mereka bekerja dibawah standar jam kerja normal per minggu. Dengan keterbatasan yang sedemikian besar, peluang untuk mendapatkan pendapatan tinggi menjadi sangat kecil.



Usia Hampir 30 persen kepala rumahtangga sampel berusia lebih dari 50 tahun. Dari jumlah tersebut 14,24 persen diantaranya berpendapatan rendah. Sedangkan rumahtangga dengan kepala rumahtangga berusia kurang dari atau sama dengan 50 tahun sebanyak 15,63 persen rumahtangga sampel berpendapatan rendah. Pendapatan selain dipergunakan untuk konsumsi, sisanya ditabung. Semakin lama seseorang bekerja semakin banyak tabungan yang dihasilkan, sehingga rumahtangga dengan kepala rumahtangga berumur 50 tahun lebih mempunyai kemungkinan berpendapatan rendah yang lebih kecil daripada kelompok usia dibawahnya. Jika tabungan yang diperoleh juga digunakan untuk investasi, maka penghasilan orang tersebut bertambah dan semakin besar peluang rumahtangga tersebut tidak miskin atau berpendapatan rendah. Jam Kerja Banyak di antara rumahtangga dengan rata-rata pendapatan per kapita per bulan rendah ternyata harus bekerja lebih lama atau paling tidak selama 35 jam per minggu.

Sebanyak 63,61 persen rumahtangga berpendapatan rendah melakukan pekerjaannya selama 35 jam per minggu atau lebih. Sedangkan 36,39 persen rumahtangga berpendapatan rendah lainnya kepala rumahtangganya hanya bekerja kurang dari 35 jam per minggu, lebih tinggi daripada rumahtangga berpendapatan tinggi (36,73 persen). Terlihat jelas bahwa proporsi rumahtangga berpendapatan rendah yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu lebih besar daripada rumahtangga berpendapatan tinggi. Dengan tingkat produktivitas yang sama, seseorang yang bekerja lebih lama lebih produktif daripada pekerja dengan waktu lebih sedikit. Jumlah Anggota Rumahtangga Sebanyak 15,29 persen rumahtangga berpendapatan rendah mempunyai anggota rumahtangga lebih dari empat orang dan merupakan 38,07 persen dari seluruh rumahtangga berpendapatan rendah. Bukti ini memperkuat kenyataan bahwa rumahtangga dengan jumlah anggota rumahtangga lebih dari 4 orang berpeluang lebih besar untuk masuk dalam kelompok berpendapatan rendah daripada

Tabel 2 Uji Ketergantungan Beberapa Variabel yang Mempengaruhi Pendapatan Variabel

Statistik Uji

Value

df

Asymp. Sig. (2-sided)

pendapatan * tempat tinggal

Pearson Chi-Square

69,634

1

0,000

Likelihood Ratio

68,303

1

0,000

pendapatan * jenis kelamin

Pearson Chi-Square

1,488

1

0,223

Likelihood Ratio

1,508

1

0,219

pendapatan * pendidikan

Pearson Chi-Square

0,203

1

0,652

Likelihood Ratio

0,204

1

0,652

pendapatan * sektor

Pearson Chi-Square

0,124

1

0,725

Likelihood Ratio

0,124

1

0,725

pendapatan * usia

Pearson Chi-Square

4,009

1

0,045

Likelihood Ratio

4,038

1

0,044

pendapatan * jam kerja

Pearson Chi-Square

0,072

1

0,788

Likelihood Ratio

0,072

1

0,788

pendapatan * jumlah ART

Pearson Chi-Square

0,147

1

0,701

Likelihood Ratio

0,147

1

0,701

Sumber: BPS, SUSENAS 2010 (diolah)


69

Jariah Abu Bakar

rumahtangga dengan anggota paling banyak 4 orang. Semakin banyak jumlah anggota, maka proporsi pendapatan yang diperoleh masing-masing anggota rumahtangga semakin kecil, karena pendapatan yang diperoleh rumahtangga harus dibagi atau dipergunakan oleh seluruh anggota rumahtangga. Hubungan Antarvariabel Untuk mengetahui ada atau tidaknya ketergantungan antara variabel tak bebas pendapatan dan masing-masing variabel tak bebas digunakan uji ketergantungan. Statistik uji Pearson Chi-Square dan Likelihood Ratio menunjukkan bahwa terdapat adanya ketergantungan yang signifikan antara pendapatan dengan variabel tempat tinggal, serta pendapatan dengan usia (Tabel 4.7). Sedangkan variabel bebas lainnya yaitu jenis kelamin, pendidikan, sektor pekerjaan, jam kerja, serta jumlah anggota rumahtangga tidak mempunya ketergantungan yang signifikan terhadap pendapatan. Sesuai dengan signifikansi uji ketergantungan sebelumnya, hubungan terkuat berturut-turut adalah antara pendapatan dengan tempat tinggal dan pendapatan dengan usia. Sebaliknya antara pendapatan dan jenis kelamin, pendapatan dan usia, pendapatan dan pendidikan, pendapatan dan sektor pekerjaan, pendapatan dan jam kerja, serta pendapatan dan jumlah anggota rumahtangga tidak terdapat ketergantungan yang signifikan pada α = 5%. Kesimpulan Hasil penelitian terhadap pendapatan rumahtangga di Provinsi Aceh menggunakan data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2010, mengidentifikasi beberapa faktor dari karakteristik rumahtangga yang mempengaruhi pendapatan.

70

Mayoritas rumahtangga dengan rata-rata berpendapatan rendah berada di wilayah perkotaan, dikepalai oleh laki-laki, dan tidak menamatkan sekolah menengah pertama atau sederajat. Mereka berusia kurang dari atau sama dengan 50 tahun, bekerja di sektor informal, hanya bekerja kurang dari 35 jam per minggu, mempunyai anggota rumahtangga lebih dari empat orang. Model regresi logistik menyimpulkan bahwa wilayah tempat tinggal, jenis kelamin, tingkat pendidikan, usia, sektor pekerjaan, jumlah jam kerja, dan jumlah anggota rumahtangga secara bersama-sama mempengaruhi kecenderungan tingkat pendapatan yang memberikan peluang besar kecilnya terjadi kemiskinan di Provinsi Aceh Saran Merujuk hasil penelitian bahwa terdapat beberapa faktor yang secara nyata mempengaruhi pendapatan, untuk itu disarankan perlunya ditindaklanjuti untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Misalnya setelah mewujudkan wajib belajar 9 tahun, hendaknya hal itu diikuti dengan tercapainya Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar sesuai Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar. Dengan demikian kualitas pendidikan dapat ditingkatkan yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Dibutuhkan tindakan nyata untuk meningkatkan pendapatan antara lain melalui perbaikan dan pembangunan faktor-faktor tersebut. Berbagai instansi dan institusi pemerintah dan swasta bekerja sama dalam program kerja yang terintegrasi, terutama dalam memperbaiki faktor terpenting seperti pendidikan, pelatihan kerja, program bantuan kerja dan modal, pembinaan keluarga berkualitas, dan pemerataan pembangunan antarwilayah.



REFERENSI Aris Ananta, 1988. Perencanaan Makro Ketenagakerjaan. PAU-EK-UI. Jakarta. Badan Pusat Statistik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 2004. Aceh Dalam Angka. Didik J. Rachbini. 1989. Tenaga Kerja Pengembangan Agro Industri. Prosfek Pengembangan Pada PJP II. Penerbit FE-UI Jakarta. Faisal Kasryno. 1985. Prospek Pembangunan Ekonomi Pedesaan Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Fakhriah 2007. Analisis Kemiskinan penduduk di Kabupaten Bireun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Thesis. Tidak dipublikasikan Gujarati Damodar, 1979. Basic Econometrics. McGraw-Hill International Book Company. Irawan dan M. Suparmoko. 1983. Ekonomi Pembangunan. BPFE, Yogyakarta. Jhingan. ML, 1999. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Penerbit Rajawali Press. Jakarta. Katumanga Musambayi dan Ayako, Aloys B. 1997 Kemiskinan dan Permasalahannya. Penerbit Rajawali Press. Jakarta Kuncoro 2000. Pembangunan Ekonomi di Negara-Negara Berkembang. Penerbit Erlangga Jakarta Licoln Arsyad, 1988. Ekonomi Pembangunan. STIE-YKPN. Yogyakarta. Mankiw. N. Gregory, 2000. Teori Makro Ekonomi. Penerbit Erlangga, Jakarta. Mubyarto. 1989. Pengantar Ekonomi Pertanian. Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta. Otto Soemarwoto, 1983. Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Penerbit Jembatan Jakarta. http://www.dephan.go.id. 6 Desember 2009 Penduduk Miskin Aceh Capai 1,6 juta. Bivitri Susanti. 6 Desember 2009. Lagi, Potret BuramKemiskinan. Undang-Undang untuk Aceh yang Berkeadilan, Sejahtera, dan Demokratis. http://www.Aceh-eye.org Bungong. 6 Desember 2009.Kemiskinan di Aceh. Ibarat Tikus Mati Dilumbung Padi. beujroh.org http://siteresources.wordbank.org/INTINDONESIA/Kajian Kemiskinan di Aceh. Dampak Konflik, Tsunami dan Rekonstruksi terhadap Kemiskinan di Aceh Siti Rahmah. 24-30 Mei 2007. Kehidupan Masyarakat Miskin dalam Pembangunan Aceh. Published: Koran Raja Post Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

71

Jariah Abu Bakar

72


JAnalisis u r n aFaktor-Faktor l E K O N O Ekonomi M I K A Idan N DSosial O N Eyang S I AMempengaruhi Fertilitas... Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 Hal. 73-87

ISSN: 2338-4123

Analisis Faktor-Faktor Ekonomi dan Sosial yang Mempengaruhi Fertilitas di Provinsi Aceh

This study aims to determine how much the ratio of the probability family residence, family income, employed and unemployed, age, first marriage, duration of marriage, length of education, race / ethnicity, number of children who died or mortality and the use of contraceptives factors influent fertility. Data used for this discuss the factors of the economic and social effect the fertility. Economic and social variables research were taken from the National Socioeconomic Survey (SUSENAS) in the province of Aceh. It also are used: a married female ever takes the decision to have more than 2 (two) children were be as dependent variables and place of residence, work status, head of the family, the use of contraception for married women,, income, age at first marriage, duration of , education of wife ( married / never married) and the number of children die as the independent variable). The estimated logistic regression models and multiple linear regression model showed significant relationships on residence, work status, heads of family, the use of contraceptives on married women, income, age at first marriage, duration of marriage, education of wife (married / never married) and the number of children die affect the fertility. To minimalize the number of fertility or birth require an action from government by governent,, private sector and elements of society in the form of developing and improving those of factors, such as infrastructure residence, employment opportunities, lower the cost of contraception,, education, health and maintaining the family quality.

Muhammad Nasir Dosen pada Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri, Lhokseumawe

Keywords: Household women married, never married, fertility, linear regression


73

Muhammad Nasir

Latar Belakang Di negara maju, jumlah penduduk yang besar disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Sedangkan di negara sedang berkembang jumlah penduduk yang besar secara kuantitatif tidak disertai dengan kualitas yang memadai. Ini mengakibatkan penduduk menjadi beban pembangunan di segala aspek baik pembangunan secara ekonomi dan pembangunan secara sosial. Suatu bangsa yang tidak mampu mengembangkan ketrampilan, ilmu pengetahuan bangsanya dan tidak mampu menggunakannya secara efektif dalam perekonomian nasional akan berdampak terhadap pembangunan yang tanpa makna (Todaro,2000: 405). Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk dan laju pertumbuhan yang besar. Yaitu pada tahun 1971 sebesar 119.208.000 jiwa (SP71, BPS) dan tahun 2025 sebesar 273.219.000 jiwa (Hasil Proyeksi BPS Indonesia tahun 2025). Dan laju pertumbuhan Indonesia yaitu antara tahun 1971–1980 : 2,32 persen; pada tahun 1980-1990 : 1,98 persen; ditahun 1990– 2000: 1,66 persen; 1,34 persen tahun 2000– 2005; tahun 2005-2010 :1,27 persen; dan tahun

2020-2025 : 0,92 persen. Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhannya yang tinggi akan menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejateraan rakyat di berbagai bidang kehidupan. Menurut Menteri Lingkungan Hidup tahun 1998 tingginya jumlah penduduk mengakibatkan rendahnya taraf kehidupan penduduk serta ketidak mampuan pemerintah menangulanginya, tingginya angka pengangguran, meningkatnya jumlah kemiskinan, rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan penduduk (BPS, 2005: 78). Ada tiga penyebab yang mempengaruhi perkembangan jumlah penduduk yaitu, fertilitas (kelahiran), Mortalitas (kematian) dan Migrasi (BPS,2005). Dari ketiga faktor tersebut, selama ini hanya faktor fertilitas yang menjadi permasalahan yang utama dalam hal kependudukan. Secara nasional pertambahan penduduk Indonesia hanya dipengaruhi oleh selisih antara tingkat kelahiran dengan tingkat kematian (Singarimbun dan Sofian,2005: 1). Untuk itu sejak tahun 1968 pemerintah mendirikan Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN), yang dalam menjalankan tugasnya diawasi dan dibimbing oleh Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat, yang berfungsi untuk dapat menekan

Tabel 1 Jumlah Penduduk Provinsi Aceh menurut daerah perkotaan, perdesaan, keluarga dan jumlah penduduk per Km 2 Keterangan Jumlah Penduduk Perkotaan/ Urban Perdesaan/ Rural Jumlah Keluraga Perkotaan/ Urban % ( persen ) Perdesaan/ Rural % ( persen ) Total Penduduk Total Keluarga Kepadatan (Jiwa/Km2)

T a h u n 1980

1990

1999

2005

2012

169497 1838844

233501 2377027

540040 2875634

790442 3057141

1163978 2867611

29973 7.21 385985 92.79

43305 8.15 488269 91.85

105019 15.07 591847 84.93

132857 16.01 697211 83.99

153610 17.20 739474 82.80

2008341 415958 36

2610528 531574 47

3415674 696866 61

3847583 830068 68

4031589 893084 72

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh.

74


Analisis Faktor-Faktor Ekonomi dan Sosial yang Mempengaruhi Fertilitas...

angka kelahiran melalui program keluarga berencana, yang merupakan bagian dari program pembangunan nasional. Program ini sengaja dicanangkan dengan harapan pertumbuhan penduduk akibat dari faktor kelahiran atau fertilitas dari tahun ketahun dapat diturunkan, (BPS,2012). Demikian pula jumlah keluarga terdapat lebih banyak di daerah perdesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan yaitu pada tahun 1980 sebesar 7,21 persen di daerah perkotaan dan 92,79 persen di daerah perdesaan Provinsi Aceh. Pada tahun 2012 persentase keluarga tinggal di daerah perdesaan sebesar 82,8 persen dan di perkotaan sebesar 17,2 persen. Perumusan Masalah Menurut teori ada beberapa faktor yang mempengaruhi fertilitas diantaranya, perbedaan tempat tinggal (perdesaan dan perkotaan), penghasilan keluarga, pendidikan orang tua, umur perkawinan pertama dan faktor-faktor sosial ekonomi yang lainnya. Akan tetapi faktor-faktor tersebut tidak berlaku sama untuk seluruh daerah yang berbeda geografis, pendapatan, etnis, dan budaya. Untuk hal tersebut penelitian ini dilakukan guna mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau yang menentukan fertilitas di Provinsi Aceh ? Untuk lebih jauh penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : Apakah faktor tempat tinggal keluarga, jumlah pendapatan keluarga, status bekerja, usia/umur perkawinan pertama, lama dalam perkawinan, lama pendidikan, suku/ etnis, jumlah anak yang meninggal atau mortalitas dan pemakaian alat kontrasepsi mempengaruhi terhadap keinginan memiliki anak serta jumlah anak yang diinginkan di Provinsi Aceh, dan seberapa besar rasio probabilita masing-masing faktor yang mempengaruhi fertilitas ? Tujuan Penelitian Sejalan dengan

latar

belakang


dan

perumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisa serta mengetahui seberapa besar rasio probabilita faktor tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, bekerja dan tidak bekerja, usia/umur perkawinan pertama, lama dalam perkawinan, lama pendidikan, suku/ etnis, jumlah anak yang meninggal atau mortalitas dan pemakaian alat kontrasepsi dapat mempengaruhi fertilitas? Teori dan Model Ekonomi dan Sosial Fertilitas Keluarga Penelitian mengenai teori dan model kelahiran/ fertilitas sudah banyak dilakukan oleh para ahli terutama ahli bidang sosial dan kependudukan serta bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan semakin kompleknya permasalahan sosial dan ekonomi yang timbul akibat pertambahan penduduk (terutama yang disebabkan oleh faktor fertilitas/ kelahiran). Menurut Andriani (2011:167) banyak faktor yang mempengaruhi fertilitas keluarga, antaranya baik pendapatan keluarga, pendidikan kepala keluarga, pendidikan ibu, pendapatan, pekerjaan kepala keluarga/ibu dan latar belakang adat dan budaya. Ananta merumuskan model dari uraian sebagai berikut :

Cd = a + b 1 P 1 + b 2 P 2 +...+ b N P

N

Dimana : Cd = Jumlah anak dalam keluarga a = Konstanta b 1 = Koefisien pendapatan keluarga P 1 = Pendapatan keluarga b 2 = Koefisien faktor 2 P 2 = Faktor 2 bN = Koefisien faktor ke n PN = Faktor ke n Pada sebagian negara maju memperhitungkan faktor-faktor lain dalam memiliki anak antaranya adalah pengaruh memiliki anak terhadap pola pembelanjaan rumah tangga, alokasi waktu orang tua, jumlah 75

Muhammad Nasir

pendapatan yang harus dibelanjakan untuk anak-anak mereka dan jumlah tambahan pendapatan suatu keluarga yang memiliki anak, jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak memiliki anak, (Koorman,2001:126). Pada negara berkembang yang masyarakatnya miskin, pendidikannya rendah, bekerja pada sektor tradisional serta tingkat kesehatan yang masih rendah, memandang anak dari sudut kepentingan sosial ekonomi. Konsep anak dipandang sebagai suatu investasi ekonomi yang nanti diharapkan akan dapat membantu keluarga baik dalam bentuk tenaga kerja cuma-cuma keluarga dan keuangan orang tua dimasa lanjut usia, (Todaro,2000:275) Tingkat kematian yang relatif masih tinggi pada negara berkembang, juga mengakibatkan orang tua daerah tersebut menghendaki lebih banyak anak, karena mereka berasumsi sebagian anak akan mati. Sedangkan faktor budaya sebagian negara berkembang beranggapan anak merupakan milik, kebanggaan bersama, sebagai lambang cinta serta status sosial. Oleh sebab itu setiap perkawinan orang daerah tersebut kecendrungannya selalu memiliki anak. METODE PENELITIAN Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data primer/data mentah. Data mentah tersebut berdasarkan hasil pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pemilihan sampel SUSENAS dilakukan beberapa tahap: - Ada 3 jenis kerangka sampel yang digunakan dalam SUSENAS, yaitu kerangka sampel pemilihan kecamatan (khusus daerah perdesaan), kerangka sampel pemilihan blok sensus, dan kerangka sampel pemilihan rumahtangga. - Untuk blok sensus yang rumahtangganya kurang dari atau sama dengan 150 rumahtangga (hasil Sensus Penduduk 76

Aceh dan Nias Tahun 2009/ SPAN2009) dilakukan 2 tahap. Pertama dipilih sejumlah blok sensus dengan metode Probability Proportional to Size – Linear Systematic Sampling dengan size banyaknya rumahtangga. Kemudian pada tahap kedua, dari blok sensus terpilih tersebut dipilih sebanyak 16 rumahtangga secara Linear Systematic Sampling. - Untuk blok sensus yang rumahtangganya lebih dari 150 rumahtangga (hasil Sensus Penduduk Aceh dan Nias Tahun 2009/ SPAN2009) dilakukan 3 tahap. Pertama, dari blok sensus tersebut dipilih subblok sensus dengan metode Linear Systematic Sampling. Kedua, dipilih sejumlah blok sensus dengan metode Probability Proportional to Size – Linear Systematic Sampling dengan size banyaknya rumahtangga. Ketiga, dari blok sensus terpilih tersebut, dipilih sebanyak 16 rumahtangga secara Linear Systematic Sampling. Berdasarkan data tersebut dilakukan pengolahan dengan menggunakan program SPSS untuk memilah data sosial dan ekonomi yang pengaruhi fertilitas. Selanjutnya dilakukan pengolahan lanjutan untuk melihat faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya fertilitas. Metode Analisis Deskriptif Analisis deskriptif merupakan metode analisis yang sederhana, melalui tabulasi silang antara variabel yang mempengaruhinya. Analisis ini memiliki kemampuan menerangkan dan menjelaskan hubungan antar peubah. Dalam tabulasi silang ditampilkan juga distribusi persentase tingkat fertilitas atau kelahiran menurut peubah-peubah penjelasnya yaitu tempat tinggal keluarga (perdesaan dan perkotaan), pendapatan keluarga, bekerja, lama pendidikan, usia perkawinan pertama, suku, lama dalam ikatan perkawinan, angka kematian anak atau mortalitas dan JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


pemakaian alat kontrasepsi. Gambaran umum wilayah penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fertilitas berdasarkan persentase dalam tabulasi tersebut dapat terlihat dengan jelas. Tabel-tabel yang akan ditampilkan adalah persentase rumahtangga menurut tingkat kelahiran atau fertilitas terhadap faktor tempat tinggal keluarga (perdesaan dan perkotaan), pendapatan keluarga, bekerja, lama pendidikan, usia perkawinan pertama, suku, lama dalam ikatan perkawinan, angka kematian anak atau mortalitas dan pemakaian alat kontrasepsi. Selain tabulasi silang, statistik deskriptif yang digunakan untuk mengetahui ketergantungan antara dua variabel adalah uji ketergantungan. Statistik uji yang digunakan adalah Pearson Chi-Square, karena variabel keduanya merupakan bilangan nominal. Uji ketergantungan dengan Likelihood Ratio juga digunakan dan biasa dipakai untuk variabel loglinear, namun dalam jumlah sampel yang besar, nilainya akan sama dengan Pearson ChiSquare (Santoso, 2001). Hipotesis nol (H0) yang digunakan adalah tidak ada hubungan antara kelahiran atau fertilitas dengan variabel lain (tempat tinggal keluarga desa dan kota, pendapatan keluarga, bekerja, lama pendidikan, usia perkawinan pertama, suku, lama dalam ikatan perkawinan, angka kematian anak atau mortalitas dan pemakaian alat kontrasepsi. Dengan tingkat keyakinan 95 persen (α = 5%), maka H0 diterima jika nilai Asymp. Sig. (2-sided) pada kolom (5), lebih besar dari 0,05 dan H0 ditolak jika nilai Asymp. Sig. (2-sided) lebih kecil dari 0,05. Besarnya hubungan antara dua buah variabel secara simetris atau tanpa menentukan salah satunya sebagai variabel dependen dan yang lainnya sebagai variabel independen dapat diketahui dengan melakukan uji statistik. Diantaranya adalah dengan statistik uji Phi, Cramer’s V dan Contingency Coefficient (Santoso, 2001). Hipotesis nol (H0) yang digunakan adalah Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

tidak ada hubungan antara kedua variabel, dan hipotesis alternatifnya terdapat hubungan antara kedua variabel. Metode Analisis Kuantitatif Analisis kuantitatif, yaitu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, dengan melakukan langkahlangkah sebagai berikut: 1. Regresi Logistik Model regresi logistik digunakan untuk menganalisis data yang peubah responnya berskala biner (bernilai 0 dan 1). Y = 1 menyatakan kejadian yang “Ya”, yaitu rumahtangga ingin menambahkan anak dan Y = 0 menyatakan kejadian yang “Tidak” atau rumahtangga yang tidak ingin menambahkan anak. Regresi logistik yang merupakan model dengan menggunakan variabel tak bebas biner digunakan karena beberapa alasan: a. Jika menggunakan model regresi linier, maka nilai perkiraan dapat menjadi lebih besar dari 1 dan kurang dari 0. Secara teori hal ini tidak memungkinkan. b. Salah satu asumsi OLS (Ordinary Least Squares) adalah varian konstan untuk nilai X tertentu (homoscedasticity). Hal ini tidak mungkin terjadi pada kasus variabel biner, karena variannya adalah PQ. Varian terbesar = 0,25 (P=0,5 dan Q=0,5), jika nilainya bergerak maka variannya turun. Jadi varian tidak konstan. c. Test signifikansi β mengikuti asumsi bahwa residual tidak mengikuti distribusi normal (Howell, 2001). Analisis ini digunakan untuk mengestimasi rasio kecenderungan (odds ratio) setiap faktor ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap fertilitas rumahtangga di Provinsi Aceh. Peubah penjelas yang digunakan bersifat kualitatif dan kuantitatif. Untuk peubah kuantitatif, yaitu faktor tempat tinggal keluarga (perdesaan dan perkotaan), bekerja, lama pendidikan , suku, 77

Muhammad Nasir

dan pemakaian alat kontrasepsi dilakukan pengkatagorian sehingga peubah-peubah tersebut menjadi berskala nominal atau ordinal, kemudian peubah-peubah tersebut dibuat dalam bentuk dummy. Wuensch (2004:234). Menjelaskan tentang Bentuk umum persamaan regresi logistik dengan k faktor adalah: π(x) = exp(β + β D + β D + β3DSuku + β4DKb + β5xPddt + β6xUpp + β7xLdp + β8xLdik + β9xJam) 0 1 Tmt 2 Kerja

1+ exp(β0 + β1DTmt + β2DKerja + β3DSuku + β4DKb + β5xPddt + β6xUpp + β7xLdp + β8xLdik + β9xJam)

dimana π(x) adalah peluang kejadian sukses, sedangkan β1, β2, ..., βk adalah nilai parameter. Fungsi π(x) merupakan fungsi nonlinier sehingga diperlukan transformasi logit untuk memperoleh fungsi yang linier agar dapat dilihat hubungan antara peubah respon dengan peubah penjelas. Transformasi logit dari π(x) sebagai berikut: Misalkan

β0 + β1DTmt + β2DKerja + β3DSuku + β4DKb + β5xPddt + β6xUpp + β7xLdp + β8xLdik + β9xJam = g(x)

sehingga diperoleh π(x) =

exp[g(x)] 1 + exp[g(x)] π(x).{1 + exp[g(x)]} = exp[g(x)] π(x)+ π(x).exp[g(x)] = exp[g(x)] π(x)= exp[g(x)] - π(x).exp[g(x)] π(x).exp[g(x)][1- π(x)] exp[g(x)]= π(x) [1- π(x)] g(x)= ln π(x) [1- π(x)] g(x)= ln π(x) - ln[1- π(x)] g(x) = β0 + β1DTmt + β2DKerja + β3DSuku + β4DKb + β5xPddt + β6xUpp + β7xLdp + β8xLdik + β9xJam

g(x) merupakan fungsi linier dari parameter-parameternya (Neter, 1985). Bentuk model peluang regresi logistik di Provinsi Aceh diformulasikan sebagai berikut: g(x) = β0 + β1DTmt + β2DKerja + β3DSuku + β4DKb + β5xPddt + β6xUpp + β7xLdp + β8xLdik + β9xJam + e

Dimana β0 = intersep β1,...,9 = koefisien regresi D1,...,4 = variabel dummy x5,...,9 = variabel bebas. 78



Intersep (β0) menunjukkan besarnya peluang rumahtangga yang tinggal di perkotaan dan perdesaan, pendapatan keluarga, bekerja, lama pendidikan, usia perkawinan pertama, suku, lama dalam ikatan perkawinan, angka kematian atau mortalitas dan pemakaian alat kontrasepsi dengan mengacu pada tinjauan teori pada bab sebelumnya, variabel-variabel bebas diprediksikan mempunyai pengaruh baik positif maupun negatif. Regresi Berganda Sedangkan guna mengetahui besarnya pengaruh tempat tinggal di perkotaan dan perdesaan, jumlah pendapatan keluarga, bekerja, lama pendidikan, usia perkawinan pertama, suku, lama dalam ikatan perkawinan, angka kematian atau mortalitas dan pemakaian alat kontrasepsi terhadap jumlah anak yang diinginkan, dihitung dengan model regresi berganda, dengan peubah-peubah dan jenis data yang digunakan, seperti terlihat pada Tabel 2. HASIL PENELITIAN Karakteristik Wanita Kawin/Pernah kawin Setiap individu wanita kawin/ pernah kawin mempunyai bermacam karakteristik, perbedaan karakter tersebut

dapat memberikan implikasi yang berbeda terhadap pengambilan keputusan dalam menambah jumlah anak yang diinginkan. Dari data primer yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2012 di Provinsi Aceh mencatat sebanyak 11.273 individu wanita kawin/pernah kawin dengan berbagai karakteristiknya . Wilayah Tempat Tinggal

Hasil penelitian memperlihatkan wanita kawin/pernah kawin banyak `terdapat di daerah perkotaan 72,25 persen (8.470) dan daerah perdesaan 27,75 persen (3.253). Persentase rumah tangga yang memiliki anak lebih dari dua orang di daerah perkotaan lebih besar dibandingkan daerah perdesaan yaitu 73 persen perkotaan dan 27 persen daerah perdesaan. Tingginya persentase perkotaan tersebut terjadi akibat tambahan jumlah anak satu orang yaitu 63,5 persen. Perbedaan yang nyata dalam persentase suatu rumahtangga menambahkan anak 11 orang dan 12 orang hanya terdapat diperdesaan sedang di daerah perkotaan tidak ada. Ini mungkin disebabkan diperdesaan tenaga anak masih sangat dibutuhkan dalam menolong rumah tangga.

Tabel 2 Peubah – Peubah yang Digunakan Regresi Linear Berganda Peubah

Nama Peubah

Jenis data

Peubah Dummy

Rasio

Y

Y

Fertilitas

DTmt

Tempat tinggal

Nominal

D1

DKerja

Bekerja

Nominal

D2

DSuku

Suku atau Etnis

Nominal

D3

DKb

Pemakaian Alat Kontrasepsi

Nominal

D4

XPddt

Pendapatan

Rasio

-

XUpp

Umur Perkawinan Pertama

Rasio

-

XLdp

Lama dalam Perkawinan

Rasio

-

XLdik

Lama Pendidikan Istri

Rasio

-

XJam

Jumlah Anak Yang Meninggal

Rasio

-

Dan rumusnya adalah : Y = b0 + b1DTmt + b2DKerja + b3DSuku + b4DKb + …+ b8XLdik + b9XJam + e Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

79

Muhammad Nasir

Status Bekerja Sebanyak 7.478 orang (63,78 persen) dari 11723 wanita kawin/ pernah kawin bekerja, sedangkan sebesar 4.245 orang (36,22 persen) tidak bekerja. Tingginya persentase wanita kawin/pernah kawin bekerja kemungkinan karena wanita tersebut motifnya ingin mendapatkan penghasilan, guna membantu perekonomian rumah tangga seperti kesawah/kekebun, berdagang sektor lainnya. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan wanita kawin/ pernah kawin yang bekerja tidak memperoleh penghasilan jika dia bekerja sebagai pekerja rumahtangga, membantu suami bekerja. Partisipasi wanita kawin/ pernah kawin berstatus bekerja secara persentase tertinggi terdapat pada wanita yang mempunyai tambahan anak yang dilahirkan 13 orang di bandingkan wanita kawin/ pernah kawin tidak bekerja, yang tertinggi kedua terdapat pada tambahan anak 8 orang. Dari hasil penelitian juga didapatkan secara umum wanita kawin/ pernah kawin di Provinsi Aceh status bekerja, persentase lebih dari 50 persen pada setiap tambahan anak yang dilahirkan. Suku atau Etnis Sebesar 99,79 persen kepala rumahtangga pada wanita kawin/pernah kawin pada sampel ini berasal bukan dari etnis Aceh, kepala rumah tangga yang berasal dari etnis Aceh sebesar 0.21 persen. Ini mungkin menunjukan bahwa wanita-wanita berada di Provinsi Aceh sangat membuka diri atas perkawinan antar etnis di Indonesia. Dari data juga menunjukan 66,7 persen rumahtangga suku/etnis Aceh memiliki anak kurang dari dua orang dan 33,3 persen jumlah anak lebih dari dua orang. Jika dibandingkan dengan rumahtangga yang bukan etnis Aceh sebanyak 53,9 persen memiliki anak lebih dari dua orang. Pemakaian Alat Kontrasepsi Mayoritas wanita kawin/ pernah kawin di Provinsi Aceh memakai alat kontrasepsi, 80

ditunjukan dengan tinggi kesadaran memakai alat kontrasepsi pada rumahtangga wanita kawin/pernah kawin yang menjadi salah satu cara untuk membatasi jumlah kelahiran pada rumahtangga di Provinsi Aceh. Demikian halnya juga pada rumahtangga yang mempunyai anak kurang dari dua orang lebih banyak memakai alat kontrasepsi dibandinkan dengan pada wanita yang tidak memakai alat kontrasepsi. Pendapatan Dari hasil penelitian didapatkan secara persentase mayoritas rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin di Provinsi Aceh berpendapatan kurang Rp 1.000.000,-; yaitu 98,57 persen dan hanya 1,06 persen berpendapatan diatas Rp.1.000.000,-. Data tersebut juga menunjukan bahwa semakin besar pendapatan rumahtangga maka persentase wanita kawin/ pernah kawin semakin kecil persentase rumahtangga yang memiliki anak lebih dari dua orang. Rumahtangga yang memiliki anak kurang dari dua orang mempunyai pola persentase tak jauh berbeda dengan dengan rumahtangga yang memiliki anak lebih dari dua. Umur Perkawinan Pertama Dari hasil penelitian, umur wanita saat melakukan pekawinan pertama yang terbanyak di Provinsi Aceh, berkisar kurang dari 21 tahun ( 69,30 persen); dan hanya 6,84 persen umurnya diatas 25 tahun wanita saat melakukan pekawinan pertama. Cukup tingginya persentase umur perkawinan pertama wanita kurang dari usia 21 tahun, mungkin disebabkan akibat masih sedikitnya kesempatan wanita untuk merebut lapangan pekerjaan dan melanjutkan pendidikan tinggi. Lama Dalam Ikatan Perkawinan Di Provinsi Aceh lama wanita dalam ikatan perkawinan yang terbanyak adalah lebih dari 20 tahun dan persentase yang terkecil masa dalam ikatan perkawinan JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


6 tahun sampai dengan 10 tahun. Jika dicermati dari tambahan jumlah anak yang lahir, wanita yang ikatan perkawinannya lebih lama lazimnya mempunyai anak lebih banyak. Akan tetapi pada wanita kawin/ pernah kawin di Provinsi Aceh yang ikatan perkawinan lebih dari 20 tahun, diatas 20 persen wanita kawin/pernah kawin keinginan untuk menambahkan anak 1 sampai dengan 3 orang. Dan kurang dari 1 persen pada wanita kawin/pernah kawin keinginan untuk menambahkan anak 10 sampai dengan 13 orang. Lama Pendidikan Istri Peran para wanita/ibu sangat berarti dalam pembentukan generasi, semakin tinggi pendidikan wanita/ibu diharapkan akan mampu membimbing dan membentuk generasi yang bermutu. Wanita yang kawin/ pernah kawin di Provinsi Aceh mempunyai tingkat pendidikan yang beragam, ini tercermin dari ijazah yang dimilikinya. Dari hasil penelitian sebanyak 31,14 persen wanita kawin/ pernah kawin tidak tamat SD/ belum memiliki ijazah, kemudian tamatan SD sederajat sebanyak 29,97 persen. Sedangkan wanita kawin/pernah kawin tamatan pendidikan perguruan tinggi (DIV,S1,S2&S3) sebesar 2,4 persen. Dan jika dibandingkan pendidikan wanita kawin/pernah kawin berdasarkan jumlah tambahan anak setelah rumahtangga wanita kawin/pernah kawin tersebut mempunyai dua anak, sebanyak 40 persen lebih wanita kawin/pernah kawin didapatkan pendididikannya SMP/Sederajat sampai perguruan tinggi ingin menambahkan anak sebanyak 1 orang, sedangkan pada wanita kawin/pernah kawin yang pendidikan tidak tamat SD/ belum memiliki ijazah kurang dari 25 persen.

kawin/pernah kawin sadar pentingnya kesehatan dan perawatan anak dalam rumahtangga (lihat Tabel 4.1). Keberhasilan ini tak lepas dari upaya kerja keras pemerintah, swasta dan peran serta masyarakat dalam menekan angka mortalitas. Analisis Regresi Logistik Model regresi logistik diuji menggunakan statistik uji G2 dengan H0 yang menyatakan tidak ada pengaruh antara peubah penjelas dengan tingkat fertilitas/kelahiran dan H1 menyatakan minimal terdapat satu βi ≠ 0 (ada pengaruh antara peubah penjelas dengan tingkat fertilitas/kelahiran, dimana i = variabel penjelas). Hasil estimasi menyatakan bahwa:

G2

§L 2 ln ¨¨ 0 © L1

· ¸¸ = 12385,544 > χ2(0,05;9)= 16,919 ¹

sehingga keputusan H0 ditolak, demikian juga nilai p-value < α (0,00000 < 0,05), menunjukan H0 ditolak. Jadi dapat dinyatakan model regresi logistik tersebut dapat disimpulkan signifikan dan dapat digunakan sebagai model. Data sampel yang digunakan dapat menjelaskan model regresi logistik ini sebesar 75,4 persen. Model regresi logistik fertilitas/kelahiran wanita kawin/ pernah kawin di Provinsi Aceh Tahun 2005 dalam bentuk transformasi logit adalah: g(x) = – 0,088 – 0,219DTMT + 0,244DKerja 1,049Dsuku – 0,647DKB + 0 Pddp – 0,052 Upp + 0,097Ldp + 0,038Ldik + 1,384Jam

Jumlah Anak yang Meninggal Kecilnya persentase jumlah anak yang meninggal dalam rumahtangga wanita kawin/pernah kawin di Provinsi Aceh menunjukan bahwa rumahtangga wanita Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

81

Muhammad Nasir

Atau dalam bentuk fungsi regresi logistiknya:

π ( x)

exp ( 0,088 0,219DTmt 0,244DKerja 1,049Dsuku 0,647DKb 0 Pdpt 1 exp ( 0,088 0,219DTmt 0,244DKerja 1,049Dsuku 0,647DKb 0 Pdpt

0,052 Upp 0,097 Ldp 0,038 Ldik 1,384 Jam) 0,052 Upp 0,097 Ldp 0,038 Ldik 1,384 Jam) Dengan nilai konstanta -0,088 dan dengan pengaruh nilai variabel yang minimum maka

π ( x)

exp 0,088 - (0,052 * 10) 1 exp 0,088 (0,052 * 10)

= 0,352516 Artinya 35,25 persen keputusan suatu rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin mempunyai anak lebih dari dua orang dengan karakteristik;1) Mereka bertempat tinggal diperdesaan, 2) Status mereka bekerja, 3) Kepala rumahtangga bersuku bukan Aceh, 4) Rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin tidak pakai kontrasepsi, 5) Umur perkawinan pertama 10 tahun , 6) Mempunyai lama dalam perkawinan 0 tahun, 7) Lama pendidikan istri (wanita kawin/ pernah kawin) 0 tahun, dan 8) tidak ada anak yang meninggal (0 orang) Untuk kombinasi variabel bernilai dummy maksimum (1) yaitu tempat tinggal diperkotaan, status tidak bekerja, suku Aceh,dan pemakaian alat kontrasepsi dan variabel-variabel yang bernilai tidak dummy bernilai minimum (Umur perkawinan pertama 10 tahun, lama dalam perkawinan 0 tahun, lama pendidikan istri (wanita kawin/ pernah kawin) 0 tahun, dan tidak ada anak yang meninggal (0 orang) maka didapatkan nilai π (x) atau phi (x) nya sebesar 0,2177. Yang artinya keputusan suatu rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin mempunyai anak lebih dari dua orang sebesar 21,77 persen dengan karakteristik; tempat tinggal di perkotaan, status tidak bekerja, suku Aceh,dan pemakaian alat kontrasepsi dan variabel-variabel yang bernilai tidak dummy 82



bernilai minimum (Umur perkawinan pertama 10 tahun, lama dalam perkawinan 0 tahun, lama pendidikan istri (wanita kawin/ pernah kawin) 0 tahun, dan tidak ada anak yang meninggal (0 orang). Bila dikaji lebih dalam terhadap nilai positif dan negatif koefisien regresi persamaan ini maka didapatkan:

π ( x)

exp ( 0,088 0,219DTmt 0,244DKerja 1,049Dsuku 0,647DKb 0 Pdpt 1 exp ( 0,088 0,219DTmt 0,244DKerja 1,049Dsuku 0,647DKb 0 Pdpt

0,052 Upp 0,097 Ldp 0,038 Ldik 1,384 Jam) 0,052 Upp 0,097 Ldp 0,038 Ldik 1,384 Jam) = 1,00 Jika koefisien regresi bertanda negatif (variabel tempat tinggal, suku, pemakaian alat kontrasepsi, dan umur perkawinan pertama) bernilai minimum dan koefisien regresi bertanda positif (variabel status bekerja, pendapatan, lama dalam perkawinan, lama pendidikan dan jumlah anak yang mati) bernilai maksimum maka nilai π (x) atau phi (x) nya sebesar 1. Artinya keputusan suatu rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin mempunyai anak lebih dari dua orang sebesar 100 persen adalah rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin dengan karakteristik sebagai berikut: 1) Mereka bertempat tinggal di perdesaan, 2) Kepala rumahtangga bersuku bukan Aceh, 3) Rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin tidak pakai kontrasepsi, 4)

Tabel 3 Hasil Pengolahan Variabel-Variabel Ekonomi dan Sosial Terhadap Keputusan Menambah Anak (Fertilitas) dengan Menggunakan Model Regresi Logistik Variabel 1. Tempat tinggal 2. Bekerja 3. Suku 4. Pemakaian Alat Kontrasepsi 5. Pendapatan 6. Umur Perkawinan Pertama 7. Lama dalam Perkawinan 8. Lama Pendidikan Istri 9. Jumlah Anak yang meninggal K o n s t a n t a

Df

Sig.

-0,219 0,244 -1,049 -0,647

Β

0,055 0,046 0,527 0,047

S.E.

Wald 16,030 28,248 3,971 190,431

1 1 1 1

0,000 0,000 0,046 0,000

Exp(β) 0,804 1,276 0,350 0,524

0,000

0,000

170,262

1

0,000

1,000

-0,052 0,097 0,038 1,384 -0,088

0,006 0,002 0,007 0,076 0,154

68,318 1561,259 33,826 332,081 0,328

1 1 1 1 1

0,000 0,000 0,000 0,000 0,567

0,950 1,101 1,039 3,991 0,916

Sumber: BPS, SUSENAS (diolah)


83

Muhammad Nasir

Umur perkawinan pertama 10 tahun , 5) Mempunyai lama dalam perkawinan 76 tahun, 6) Lama pendidikan istri (wanita kawin/ pernah kawin) 24 tahun, 7) Jumlah ada anak yang meninggal (9 orang) dan 8) Status wanita kawin/pernah kawin tidak bekerja Koefisien regresi bertanda negatif (variabel tempat tinggal, suku, pemakaian alat kontrasepsi, dan umur perkawinan pertama) bernilai maksimum dan koefisien regresi bertanda positif (variabel status bekerja, pendapatan, lama dalam perkawinan, lama pendidikan dan jumlah anak yang mati) bernilai minimum maka didapatkan nilai π (x) atau phi (x) nya sebesar 0,00953, yang artinya keputusan suatu rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin mempunyai anak lebih dari dua orang sebesar 0,95 persen dengan karakteristik; 1) Mereka bertempat tinggal diperkotaan, 2) Kepala rumahtangga bersuku Aceh, 3) Rumahtangga wanita kawin/pernah kawin pakai kontrasepsi, 4) Umur perkawinan pertama 70 tahun , 5) Status wanita kawin/ pernah kawin bekerja, 6) Mempunyai lama dalam perkawinan 0 tahun, 7) Lama pendidikan istri (wanita kawin/ pernah kawin) 0 tahun, dan 8) Jumlah ada anak yang meninggal (0 orang). Rasio Kecenderungan (Odds Ratio) Nilai rasio kecenderungan dapat berbanding lurus atau berbanding terbalik dengan nilai parameter (β) masing-masing variabel ini dapat dilihat dari Tabel 4.4 kolom 2 dan kolom 7. Kecendrungan rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin mempunyai anak lebih dari dua orang didaerah perkotaan 0,804 kali dari pada rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin mempunyai anak lebih dari dua orang di daerah perdesaan. Dengan melihat variabel status bekerja pada wanita kawin/pernah kawin, diperoleh nilai Exp(β) = 1,276 menunjukkan bahwa wanita kawin/pernah kawin yang berstatus tidak bekerja mempunyai kecendrungan mempunyai anak lebih dari dua orang 1,276 84

kali lebih besar dari pada wanita kawin/ pernah kawin yang berstatus bekerja. Kepala rumahtangga yang beretnis Aceh mempunyai kecendrungan mempunyai anak lebih dari dua orang lebih kecil (0,350) dari pada kepala rumahtangga yang bukan etnis Aceh. Pada rumahtangga wanita kawin/pernah kawin yang memakai alat kontrasepsi akan cendrung lebih kecil (0,524) mempunyai anak lebih dari dua orang dari pada wanita kawin/pernah kawin tidak memakai. Faktor bertambah maupun berkurangnya pendapatan rumahtangga, kecendrungan keputusan rumahtangga wanita kawin/ pernah kawin mempunyai anak lebih dari 2 orang adalah sama (Exp (β) = 1). Semakin tua usia/umur perkawinan pertama wanita kawin/pernah kawin kecendrungannya mempunyai anak lebih dari dua semakin kecil. Semakin lama tahun dalam perkawinan rumahtangga wanita kawin/pernah kawin kecenderungan memperoleh anak lebih dari 2 orang lebih besar daripada rumahtangga wanita kawin/pernah kawin yang belum lama dalam perkawinan (1,101). Lama pendidikan wanita kawin/pernah kawin juga berpengaruh terhadap keputusan mempunyai anak lebih dari 2 orang. Wanita kawin/pernah kawin lama pendidikan tidak tamat sekolah berkecendrungan lebih besar daripada wanita kawin/pernah kawin tamat sekolah dasar dan seterusnya (1,039). Pada rumahtangga wanita kawin/pernah kawin dengan jumlah anaknya tidak ada yang meninggal untuk memiliki anak lebih dari 2 cendrung lebih besar daripada rumahtangga anaknya meninggal. Pengujian Asumsi Regresi Karena sampel yang yang diambil relatif banyak (6.314) Disturbance terms atau variabel pengganggu yang terbentuk dalam model diasumsikan memiliki distribusi normal, atau masih dalam kewajaran. Untuk autokorelasi, Disturbance terms atau variabel pengganggu yang terbentuk dalam model JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


Gambar 1. Hasil Evaluasi Autokorelasi diasumsikan tidak mempunyai hubungan serial yang tinggi atau berbahaya, tingginya hubungan ini dievaluasi melalui koefesien Durbin Watson (DW) yang dihasilkan oleh model, bila besarnya berada diantara dU dan 4-dU dinyatakan tidak terjadi pelanggaran autokorelasi. Dari Tabel 3 diketahui besarnya koefesien DW adalah 1,87. Pada gambar dibawah ditunjukan koefesien tersebut berada di daerah tidak terjadi autokorelasi atau tidak terjadi pelanggaran. Sedangkan untuk mengevaluasi hubungan antar variabel bebas, bila diketahui memiliki hubungan kuat dinyatakan terjadi mulstikolinieritas. Kuatnya hubungan tersebut dilihat dari nilai koefesien Variance Inflation Factor (VIF), hasil pengujian menemukan nilai VIF masing-masing variabel bebas berkisar antara sebesar 1,001 sampai dengan 1,528, karena masingmasing variabel bebas VIFnya tidak lebih dari 2 maka dapat dikatakan tidak terjadi pelanggaran multikolinieritas, dengan kata lain model regresi linier berganda terbebas dari asumsi klasik dan dapat digunakan dalam model (lampiran 3). Asumsi heteroskedastisitas berkaitan dengan varian variabel pengganggu, yaitu menguji kekonstanan varian variabel pengganggu. Evaluasi terhadap keberadaan heteroskedastisitas dilakukan melalui Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

analisis pada gambar scatterplot. Dari gambar tersebut diketahui penyebaran data tidak terpola maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Kesimpulan Pada tahap analisis pertama (11.723 sampel) dengan mengunakan model regresi Linier Logistik, faktor-faktor yang mempengaruhi suatu rumahtangga wanita kawin/pernah kawin mengambil keputusan mempunyai anak lebih dari 2 (dua) orang didapatkan semua variabel– variabel bebas/ independent yaitu 1) Tempat tinggal, 2) Status bekerja, 3) Suku kepala rumahtangga, 4) Pemakaian alat kontrasepsi pada rumahtangga wanita kawin/pernah, 5) Pendapatan, 6) Umur perkawinan pertama, 7) Lama dalam perkawinan, 8) Lama pendidikan istri (wanita kawin/ pernah kawin) dan 9) Jumlah anak yang meninggal berpengaruh nyata terhadap variabel fertilitas tersebut. Dan ditahapan kedua dengan model Liner Regresi Berganda terhadap faktorfaktor yang mempengaruhi suatu rumahtangga wanita kawin/pernah kawin menambahkan anak setelah 2 (dua) orang pada 6.314 sampel rumahtangga mempunyai anak lebih dari 2 (dua) orang , didapatkan tidak semua variabel– variabel bebas/ 85

Muhammad Nasir

independent berpengaruh nyata terhadap variabel fertilitas tersebut. Ini ditunjukan pada analisis secara parsial/ masing-masing variabel yang mempengaruhi fertilitas di Propinsi Aceh tahun 2005. Variabelvariabel yang berpengaruh secara nyata adalah 1) Tempat tinggal, 2) Status bekerja, 3) Pendapatan, 4) Umur perkawinan pertama, 5) Lama dalam perkawinan, 6) Lama pendidikan istri (wanita kawin/ pernah kawin) dan 7) Jumlah anak yang meninggal, karena t hitung masing-masing tersebut lebih besar dari t table pada tingkat kepercayaan 95% maka variabel-variabel tersebut signifikan (mempunyai pengaruh nyata) terhadap fertilitas. Sedangkan variabel yang tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap fertilitas Provinsi Aceh tahun 2012 pada analisis tahap ke dua adalah 1) Suku kepala rumahtangga, dan 2) Pemakaian alat kontrasepsi. Ini ditunjukan dengan t hitung variabel tersebut lebih kecil dari t table pada tingkat kepercayaan 95%. T hitung variabel suku sebesar 0,990 dan variabel pemakaian alat kontrasepsi sebesar 1,432 sedangkan t table sebesar 1,96 pada tingkat kepercayaan 95 persen. Dan kemampuan variabel-variabel bebas /independent tersebut hanya mampu menjelaskan variabel terikat/dependen (fertilitas) sebesar 36,6 persen serta sisanya sebesar 63,4 persen dijelaskan oleh variabel lain yang belum termasuk dalam penelitian ini.

86

Saran - Pemerintah tidak henti-hentinya menyadarkan masyarakat, arti pentingnya keluarga kecil yang berkualitas dengan melakukan penyebaran informasi baik diperdesaan dan diperkotaan. - Pemerintah dan swasta menciptakan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap, murah dan terjangkau serta memberikan pelatihan-pelatihan keahlian. - Pemerintah harus menekan biaya pemakaian alat KB semurah mungkin sehingga dapat dibeli oleh masyarakat di perdesaan dan di perkotaan. - Keharusan pemakian alat KB tidak hanya dilakukan pada wanita kawin/pernah kawin melainkan juga pada laki kawin atau yang mau kawin. - Pemerintah dan swasta menciptakan sarana dan prasarana kesehatan yang lengkap, murah dan terjangkau bagi masyarakat di perdesaan dan di perkotaan sehingga mampu menekan mortilitas/ kematian anak. - Pemerintah menaikkan syarat minimal umur perkawinan pertama dan membatasi jumlah anak dengan cara membuat keputusan atau perarturan daerah.



Referensi Andriani, Deisy. 2011. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Fertilitas Di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Jakarta: STIS. Badan Pusat Statistik (BPS). 2005. Hasil Sensus Penduduk 2005. Jakarta: BPS. _______. 2009. Aceh Dalam Angka 2009. Banda Aceh: BAPPEDA dan BPS Provinsi Aceh. _______. 2010. 60 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: BPS. _______2012. Hasil Sensus Penduduk 2011. Provinsi Aceh: BPS. Hawell A. W. Wichern. 2001. Applied Multivariate Statistical Analysis. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs. . Koorman, Peter and Wunderink, Sophia. 2001. The Economic of Household Behaviour. ST.Maritines Press Inc, New York. Santoso, Singgih. 2001. SPSS versi 10: Mengolah Data Statistik Secara Profesional. Jakarta: Elex Media Komputindo. Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta ,LP3ES. Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. (Terjemahan Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.


87

Muhammad Nasir

88


Peran Mengatasi Polusi Udara... JEvaluasi u r n aKebijakan l E K O NPemerintah O M I K A dalam INDO N E SSertanya IA Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 Hal. 89-99

ISSN: 2338-4123

Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Peran Sertanya Mengatasi Polusi Udara di Kota Yogyakarta

In the framework protection measures the environment, specifically air pollution the Indonesian Government, central and local government, has issued various policies and legislations related to various sectors related directly or indirectly to the air pollution. The purpose of this study are: to analyze the government’s policy of Yogyakarta in reducing air pollution. SWOT analysis methods used in the government’s policy. The analysis showed that the regulations related to air pollution control efforts have not been sufficient.

Sulistya Rini Pratiwi Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Borneo, Tarakan

Keywords: Government policy, pollutant, SWOT


89

Sulistya Rini Pratiwi

Latar Belakang Kualitas udara perkotaan sangat menurun akibat tingginya aktivitas transportasi. Emisi kendaraan bermotor yang berbahan bakar bensin (premium) ataupun solar dapat mengeluarkan CO (Karbon Monoksida), NO2 (Nitrogen Dioksida), SO2 (Sulfur Dioksida), CO2 (Karbon Dioksida), Partikel Pb (Timbal), dan asap fotokimia (photochemical smog) yang kesemuanya dapat menggangu kesehatan (Wardhana, 2004). Karena berasal dari kendaraan bermotor, maka tingkat penggunaan kendaraan bermotor menjadi signifikan terhadap kadar pencemaran udara oleh emisi gas buang kendaraan bermotor. Zat pencemar tersebut jika tinggal di atmosfer cukup lama akan bercampur dengan seluruh atmosfer akibat proses meteorologist global. Ini dapat menyebabkan pengurangan lapisan ozon dan efek rumah kaca (Tjasyono, 2004). Setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa lepas dari ketersediaan sumber daya alam, baik berupa udara, air, tanah, dan sumber daya alam lainnya termasuk sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui. Namun demikian, harus kita sadari bahwasannya sumber daya alam yang selama ini kita nikmati memiliki keterbatasan dalam banyak hal, seperti keterbatasan dalam segi kuantitas, kualitas, ruang, dan waktu. Oleh karena itu manusia dituntut untuk menggunakan dan mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien demi keterlanjutan sumber daya di masa mendatang. Lingkungan serta manusia merupakan dua hal yang memiliki keterikatan yang sangat erat. Hal ini dapat kita lihat dan kita tentukan bahwasannya perilaku manusia itu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan dimana manusia itu hidup dan tinggal. Sebagai contoh adalah bagaimana sumber daya alam seperti air, udara, dan tanah menentukan aktivitas manusia sehari-hari. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya udara, air, tanah, dan sebagainya. Sebaliknya pula 90

adalah bagaimana kondisi suatu lingkungan itu dipengaruhi oleh perilaku manusia. Sebagai contoh adalah kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia baik melalui kegiatan eksploitasi secara besar-besaran, pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik, dan lain-lain sehingga menyebabkan kondisi alam yang rusak parah dan akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat terhindarkan dari pengelolaan serta penggunaan sumber daya alam. Namun kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan serta daya dukung dari lingkungan tersebut mengakibatkan kerusakan pada lingkungan, serta merosotnya kualitas dari lingkungan tersebut. Banya sekali faktor yang dapat menyebabkan merosotnya kualitas lingkungan yang dapat kita identifikasi dari pengamatan di lapangan. Hingga saat ini peran pemerintah khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam seperti mengatasi permasalahan lingkungan baik yang berupa pencemaran dan sebagainya belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik dan konsisten. TINJAUAN Teoritis Cesar (2000) menggunakan metode exposure-response (ER) functions untuk menganalisis estimasi manfaat yang diperoleh dari penurunan 10 persen dan 20 persen kandungan partikel debu ( PM10 ) dan ozon di udara wilayah Mexico City, dengan mengkombinasikan antara peta jumlah penduduk dengan peta kualitas udara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa estimasi manfaat yang diperoleh dari penurunan 10 persen polusi udara oleh PM10 dan penipisan ozon adalah sebesar US $ 760 juta per-tahun dan sebesar US $ 1,49 miliar per-tahun untuk penurunan 20 persen. Penilaian dampak ekonomi akibat polusi udara dan manfaat yang diperoleh penurunan polusi udara, yang diproyeksikan JURNAL EKONOMIKA INDONESIA

Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Peran Sertanya Mengatasi Polusi Udara...

pada tahun 2010, menggunakan empat skenario, yaitu 10 persen penurunan PM10 dan ozon; 20 persen penurunan PM10 dan ozon; menaikkan ambang batas PM10 dan ozon di area metropolitan; dan penurunan 47 persen PM10 dan 68 persen ozon di area metropolitan. Penilaian moneter terhadap sumber daya alam berbasis pohon dikemukakan oleh Tejo (2003) pada penelitiannya tentang hutan kota di Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Campbell (1993) mengemukakan di Zimbabwe. Kedua penelitian ini menggunakan metode valuasi kontingensi (CVM) untuk melihat nilai pohon sebagai persediaan sumber daya alam. Samudro (2004) meneliti tentang dampak kesehatan masyarakat akibat polusi udara di Kabupaten Sleman. Penelitian ini mengambil data pada pasien di RSU Sardjito yang menderita penyakit akibat CO, dengan kode rekam medik J.45. Hasil penelitian ini adalah adanya peningkatan pengeluaran masyarakat Karena meningkatnya kadar CO di udara. Pentaatan dan penegakan hukum Ada ketidak-konsistenan dalam hal pengenaan sanksi antara UU23/1997 dan PP41/1999. Dalam UU23/1997 diatur dengan jelas tentang pengenaan sanksi administratif dan ketentuan pidana. Sementara itu, dalam PP41/1999 disebutkan bahwa pencemaran udara hanya dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU23/1997. PP41/1999 tidak menyebutkan sama sekali tentang kemungkinan pengenaan sanksi administratif sebagai akibat pencemaran udara. Terkait dengan penegakan hukum tersebut, apabila terjadi pencemaran udara oleh kegiatan/usaha sebagaimana ditunjukkan dalam hasil pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh instansi terkait, tidak ada mekanisme bagaimana proses penindakan akan dilakukan. Pada prinsipnya UU23/1997 maupun PP41/1999 merupakan upaya pengendalian Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

pencemaran udara yang berdasar pada ”command and control” atau ”atur dan awasi”. Dalam banyak kasus, pengendalian yang hanya didasarkan pada command and control tidak efektif; harus didorong dengan berbagi insentif. Namun disayangkan, bahwa UU dan PP tidak menyinggung sama sekali tentang peluang pemberian insentif untuk kegiatan/usaha yang mampu mengendalikan pencemaran udaranya, terutama insentif yang dapat diberikan untuk penggunaan teknologi pengolahan yang lebih bersih. Juga tidak disinggung dalam UU dan PP tentang kemungkinan/ keharusan kegiatan/usaha untuk mengimplementasikan sistem managemen lingkungan, misalnya ISO 14000. Padahal, apabila pemerintah mampu menggerakkan industri yang berpotensi besar untuk mencemari udara untuk menerapkan standar managemen lingkungan, hal ini akan sangat mendukung terhadap upaya penurunan pencemaran udara. Kewenangan dan Kelembagaan UU23/1997 dan PP41/1999 menyebutkan secara jelas peran sentral dari Menteri Lingkungan Hidup (termasuk Bapedal yang sudah dilikuidasi dan perannya dilimpahkan ke MenLH) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara. Namun, dalam konteks kelembagaan di Indonesia apabila satu lembaga ditunjuk untuk menjadi koordinator, maka koordinasi tidak akan menjadi efektif apabila koordinator tidak memiliki fungsi subordinasi terhadap lembaga lain yang harus dikoordinasikan. Hal ini terjadi pada Kementerian Lingkungan Hidup yang ditunjuk dalam UU dan PP untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara secara nasional. Pada kenyataanya fungsi koordinasi yang diemban oleh kementerian Lingkungan Hidup tidak dapat berfungsi dengan baik, karena kementerian lain yang harus dikoordinasikan adalah kementerian yang sejajar. Disamping itu, peran Kementerian Lingkungan Hidup yang 91


terasa dimarjinalkan sebagai simbol dari kurangnya komitmen pemerintah terhadap permasalahan lingkungan hidup membuat kementerian lainnya tidak terlalu bergairah untuk dikoordinasikan oleh Kementerian ini. Sebagai akibatnya, banyak hal-hal baik yang diinisiasi oleh Kementerian ini menjadi terasa mandul karena kementerian yang lain tidak ikut mendukung. Contoh yang nyata adalah penetapan Kepmen LH NO. 141/2003 yang menetapkan penerapan standar EURO II untuk emisi mobil tipe baru; standar ini tidak dapat diterapkan secara efektif, karena bahan bakar yang dibutuhkan untuk mencapai standar tersebut tidak tersedia, terhambat oleh keengganan Menteri Keuangan untuk menambah anggaran untuk pengadaan bensin tanpa timbal serta keterlambatan dari Dirjen Migas dalam menetapkan spesifikasi bahan bakar yang baru. Terkait dengan peran sentral Depdagri dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam hal ini dipertanyakan peran apa yang dapat dimainkan oleh Depdagri dalam konteks perbaikan kualitas udara perkotaan? Dalam berbagai kesempatan, tidak kelihatan dengan jelas bagaimana Depdagri dapat berperan dalam hal ini. Dalam PP41/1999 disebutkan secara jelas tentang peran dari Bapedal (sudah dilikuidasi dan fungsinya beralih ke Kementerian Lingkungan Hidup) dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan pentaatan ambang batas emisi gas buang sebagai bagian dari strategi untuk pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak. Disayangkan, bahwa dalam PP tersebut tidak disebutkan mekanisme pengawasan pentaatan ambang batas tersebut. Apabila merujuk pada UU14/1992 tentang Lalulintas dan angkutan jalan dan PP44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi, yang mana dalam UU dan PP tersebut disebutkan dengan jelas tentang kewajiban uji berkala dalam rangka pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor, yang mana pengujian emisi 92

merupakan salah satu bagian dari rangkaian pengujian yang harus dilakukan, maka kemungkinan akan terjadi konflik, karena uji laik jalan tersebut dikoordinasikan oleh Departemen Perhubungan (pelaksanaan sudah lama dilimpahkan ke daerah). Yang menjadi pertanyaan, apakah pengawasan pentaatan ambang batas emisi gas buang akan menjadi bagian dari uji layak jalan, ataukah akan ada dua sistem yang akan berjalan, satu untuk uji laik jalan, sedangkan satunya khusus untuk uji emisi. UU dan PP tersebut pada prinsipnya juga telah mengantisipasi peran daerah sebagai aktor utama dalam pengendalian pencemaran udara di daerahnya masingmasing dalam konteks pelimpahan kewenangan, belum sebagai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UU32/2004 tentang otonomi daerah. PP 9/2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara RI menyebutkan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup berada dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa fungsi dari KLH adalah perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan. Mengingat permasalahan lingkungan, termasuk pencemaran udara, merupakan efek langsung dari kegiatan perekonomian, adalah lebih tepat apabila KLH berada dibaawah koordinasi Kementerian Bidang Perekonomian. Dengan berada di bawah satu koordinasi maka upaya perlindungan lingkungan dapat lebih dioptimalkan (KLH memberikan ramburambu dalam kegiatan perekonomian dalam konteks pengendalian pencemaran udara/ pengelolaan lingkungan hidup). METODE Penelitian Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (opportunity), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (threat) (Rangkuti, 1997). Analisa SWOT berguna untuk menganalisa faktor-faktor di dalam organisasi yang memberikan andil terhadap kualitas pelayanan atau salah satu komponennya sambil mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategis, dan kebijakan organisasi. Dengan demikian perencana strategis (strategic planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Kuadran 1: Ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Perusahaan/ organisasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy). Kuadran 2: Meskipun menghadapi berbagai ancaman, perusahaan/ organisasi ini masih memiliki peluang kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi.

Kuadran 3: Organisasi menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/ kelemahan internal. Fokus strategi organisasi ini adalah meminimalkan Masalah-masalah internal sehingga dapat merebut peluang pasar yang lebih baik. Kuadran 4: Ini merupakan situasi yang sangat tidak menguntungkan, perusahaan tersebut menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal HASIL Penelitian Kebijakan Dan Peraturan Perundangan yang Berlaku Saat Ini Dalam rangka upaya perlindungan lingkungan, khususnya pencemaran udara Pemerintah Indonesia, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan berbagai sektor yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pencemaran udara tersebut. 1. Lingkungan Hidup a. Undang-undang No. 23 tahun 1997 merupakan landasan yang digunakan untuk perlindungan lingkungan secara umum. Beberapa hal yang diatur dalam UU ini diantaranya adalah: - Hak setiap orang untuk lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam

BERBAGAI PELUANG

3. Mendukung Strategi turn-arround

1. Mendukung strategi agresif

KELEMAHAN INTERNAL

4. Mendukung Strategi defensive

KEKUATAN INTERNAL 2. Mendukung strategi diversifikasi

BERBAGAI ANCAMAN

Diagram Analisis SWOT Sumber: Rangkuti, 1997


93


pengelolaan lingkungan hidup. - Kewajiban setiap orang untuk memelihara fungsi lingkungan hidup, serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan, kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan akurat tentang pengelolaan lingkungan hidup - Kewajiban pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu berdasarkan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yang dikoordinasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan dapat dilimpahkan kepada perangkat pemerintah di wilayah. - Larangan setiap usaha dan/atau kegiatan melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup demi menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup; - Kewajiban setiap rencana usaha dan/ atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki AMDAL sebagai prasyarat untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan. - Sanksi administratif, denda dan pidana untuk pelanggaran terhadap ketentuan UU. b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 merupakan pengaturan lebih lanjut dari UU 23/1997, khusus untuk pengendalian pencemaran udara. PP ini mengatur tentang: - Perlindungan mutu udara yang didasarkan pada baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar pencemar Udara. - Inventarisasi dan/atau penelitian terhadap mutu udara ambien, potensi sumber pencemar, kondisi meteorologis dan geografis, serta tata guna tanah harus dilaksanakan untuk 94

dapat menentukan status mutu udara ambien. - Operasionalisasi pengendalian pencemaran udara berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala instansi yang berwenang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota yang dikoordinasikan oleh Gubernur. - Pencegahan pencemaran udara dilaksanakan dengan keharusan setiap usaha dan/atau kegiatan untuk menaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi sumber tidak bergerak, baku tingkat gangguan, ambang batas emisi gas buang dan kebisingan, serta melalui mekanisme perijinan. - Kewajiban melakukan penanggulangan dan pemulihan apabila terjadi pencemaran udara. - Sanksi pidana, ganti rugi sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan PP. c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang terkait dengan baku mutu udara ambien, status mutu udara ambien, baku mutu emisi, ambang batas emisi gas buang, baku tingkat gangguan, ambang batas kebisingan dan Indeks Standar pencemar Udara. Disamping UU23/1997 dan PP41/1999 serta Keputusan Menteri tersebut, pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Daerah DIY juga mengeluarkan berbagai peraturan dan keputusan. Peraturan dan keputusan tersebut pada dasarnya mengacu pada peraturan tingkat nasional, dengan modifikasi pada sebagian peraturan dan keputusan. Peraturan dan keputusan tingkat daerah tersebut diantaranya adalah: a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 182 tahun 2003 tentang Program Langit Biru di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan ini mengatur tentang strategi dan program pengendalian pencemaran udara yang disepakati dan akan dilaksanakan di 4 JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


kabupaten dan 1 kota di wilayah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. b. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 153 tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan ini menetapkan baku mutu udara ambien serta metoda pengukurannya, yang terdiri dari baku mutu udara ambien primer untuk perlindungan manusia dan baku mutu udara sekunder untuk perlindungan hewan, tumbuhan, jarak pandang, kenyamanan serta cagar budaya. c. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 167 tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan ini mengatur tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor yang sebagiannya lebih ketat dibanding dengan ambang batas tingkat nasional. d. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 169 tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan ini mengatur baku mutu emisi sumber tidak bergerak untuk jenis industri gula, pengolahan kayu, industri dan jenis kegiatan lain, serta kegiatan utilitas. 2. Sektor Transportasi a. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan: UU ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan dibidang transportasi jalan sehingga lalulintas yang aman, lancar dan tertib dapat diwujudkan. Hal-hal yang diatur dalam UU ini yang dapat mengendalikan pencemaran udara diantaranya adalah pengaturan lalu lintas dan sistem transportasi, pengujian kelaikan kendaraan yang difokuskan pada uji tipe, pemeriksaan kendaraan di jalan yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat penaatan pemilik Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

kendaraan terhadap ketentuan ambang batas emisi gas buang. b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan: Berdasarkan PP ini maka pemeriksaan kendaraan di jalan dapat dilakukan untuk memeriksa kelengkapan administrative serta kelaikan jalan kendaraan. Hal yang berhubungan dengan pengendalian pencemaran udara adalah dimungkinkannya pemeriksaan di jalan untuk memeriksa emisi gas buang kendaraan sebagai upaya untuk melihat kepatuhan pemilik kendaraan terhadap ketentuan ambang batas emisi gas buang kendaraan. c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi: PP ini mengatur tentang persyaratan teknis yang harus dimiliki oleh kendaraan yang akan diproduksi di Indonesia. Hal yang terkait dengan pengendalian pencemaran udara adalah kewajiban untuk melaksanakan pengujian emisi sebagai bagian dari uji tipe maupun uji berkala kendaraan. Uji tipe dilakukan terhadap semua jenis kendaraan yang akan diproduksi/dirakit/diimpor di Indonesia, kecuali untuk kendaraan bermotor dengan jumlah produski/rakit/ impor maksimum 10 unit. Sedangkan uji berkala diwajibkan untuk kendaraan komersial sedikitnya sekali dalam 6 bulan. Khusus untuk sepeda motor dan mobil penumpang bukan umum, pengujian berkala untuk sementara tidak diberlakukan, menunggu adanya PP khusus yang mengatur hal tersebut. Analisis SWOT 1. Strength (Kekuatan) a. UU23/1997 dan peraturan turunannya pada prinsipnya sudah memadai untuk digunakan sebagai dasar pengendalian pencemaran udara yang berdasar pada command and control atau ”atur dan awasi”. b. Polluter’s pay principle sudah diakomodir 95


dalam UU23/1997 dan PP41/1999. c. Berbagai kebijakan yang diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada dasarnya merupakan bagian dari pengendalian pencemaran udara secara komprehensif. d. Penetapan EURO II sebagai standar emisi kendaraan tipe baru menunjukkan komitmen KLH terhadap upaya pengendalian pencemaran udara. e. Strategi KLH yang mengedepankan kolaborasi dengan berbagai stakeholder telah berhasil mendorong penghapusan bensin bertimbal. Saat ini bensin tanpa timbal sudah tersedia di beberapa daerah, seperti Jabodetabek, Cirebon, Denpasar, Batam. 2. Weakness (Kelemahan) a. Kementerian Lingkungan Hidup belum menyusun kebijakan teknis pengendalian pencemaran udara secara nasional, sebagaimana diamanatkan PP41/1999. b. Masih banyak pedoman teknis yang harus disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka pengimplementasian UU23/1997 dan PP41/1999 secara efektif serta dalam rangka pembinaan daerah. c. Emisi lintas batas serta pengendaliaannya belum diakomodasi dalam peraturan. d. Pendekatan insentif ekonomi tidak banyak digunakan untuk menanggulangi pencemaran udara. e. Penempatan KLH dibawah Menkokesra mengakibatkan koordinasi dengan sumber pencemar tidak dapat dilakukan secara langsung. 3. Opportunity (Peluang) a. Upaya penghematan BBM yang digalakkan pemerintah saat ini memberikan timing yang tepat untuk mengangkat isu pencemaran udara, mengingat keterkaitan yang sangat erat antara penggunaan BBM dan pencemaran udara. b. Harmonisasi tingkat regional dan 96

internasional dalam hal standar emisi kendaraan. c. Insentif fiskal dan kepabeanan untuk investasi dan pemanfaatan energi alternatif ramah lingkungan. d. Adanya badan usaha lain yang dapat melaksanakan kegiatan pendistribusian bahan bakar minyak diyakini merupakan salah satu opsi untuk mempercepat pengadaan bensin dengan kualitas yang lebih baik, berdasarkan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. e. Kebijakan energi (energy mix): Departemen ESDM telah menetapkan energy mix Indonesia hingga 2020. Dengan adanya energy mix ini maka ketergantungan terhadap minyak bumi sebagai sumber energi nasional diharapkan dapat dikurangi secara signifikan. 4. Threat (Ancaman) a. Pada saat pertumbuhan ekonomi masih merupakan prioritas utama pemerintah, pengendalian pencemaran udara dapat terlupakan. b. Kebijakan subsidi BBM merupakan insentif untuk peningkatan pencemaran udara. c. Positioning udara lemah dibanding isu lain, seperti isu air, sehingga permasalahan pencemaran udara terkendala untuk ”diarus-utamakan”. d. Pengendalian pencemaran udara tidak dapat dilakukan secara efektif mengingat tingginya kandungan timbal dalam bensin serta belerang dalam solar. e. Pendanaan merupakan permasalahan utama dari kegagalan penghapusan bensin bertimbal. KESIMPULAN Berdasarkan hasil identifikasi faktor internal dan eksternal dan hasil pembobotan dari masing-masing faktor, maka formulasi strategi kebijakan pemerintah pada peran sertanya dalam mengurangi pencemaran JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


polusi udara berdasarkan Analisis SWOT yaitu: 1. Strategi SO: - Pemerintah harus segera melengkapi berbagai peraturan yang terkait dengan upaya pengendalian pencemaran udara. Dalam kesempatan yang sama pemerintah perlu menyesuaikan berbagai peraturan perundangan terkait dengan pengendalian pencemaran udara dengan UU32/2004 tentang otonomi daerah; - Untuk mendorong pengendalian emisi dari kendaraan yang sudah beroperasi telah banyak dilakukan oleh kementerian lingkungan hidup, terutama untuk kendaraan-kendaraan pribadi, diantaranya lomba emisi dan pengujian emisi di berbagai daerah, penyusunan pedoman pemeriksaan dan perawatan, penyusunan draft ambang batas emisi kendaraan tipe lama, dan lain-lain. 2. Strategi ST: - Sesuai dengan amanat PP41/1999 perlu disusun dokumen kebijakan teknis pengendalian pencemaran udara yang akan digunakan sebagai dasar untuk mengarus-utamakan serta pengendalian pencemaran udara di perkotaan; - Untuk penegakan hukum lingkungan perlu inisiatif dari pemerintah untuk menerapkan insentif ekonomi untuk memotivasi pelaku kegiatan menaati peraturan lingkungan 3. Strategi WO: - Perlu dibentuk team yang bersifat regional untuk menangani pencemaran udara secara lintas batas; - Upaya KLH dalam pengendalian


pencemaran udara yaitu dengan pemanfaatan gas sebagai bahan bakar untuk transportasi dan industri. 4. Strategi WT: - Perlu ditinjau ulang untuk menempatkan KLH di bawah koordinasi Menko Perekonomian; - Pemerintah perlu mengalokasikan dana yang memadai untuk pengendalian pencemaran udara di perkotaan, perlu dicari terobosan baru untuk pengadaan pendanaan tersebut, misalnya pengalokasian dari pajak bahan bakar, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain SARAN Dengan dialihkannya kewenangan pengandalian pencemaran udara dari tingkat pusat menjadi kewajiban daerah, pemerintah pusat seharusnya juga menyiapkan dana untuk pelimpahan wewenangan tersebut. Sehingga pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta juga dapat lebih tegas dengan menetapkan kebijakan yang menyangkut pendanaan bagi pengendalian pencemaran udara. Selain itu, Pemerintah atau Lembaga serta organisasi yang khusus menangani masalah lingkungan baik di pusat maupun daerah terutama menentukan penyimpangan, denda, kepada siapa denda harus dibayar, dan lain-lain, serta yang membuat laporan tahunan lingkungan pertahunnya. Kita sebagai masyarakat yang merasakan dampak akan pencemaran lingkungan, hendaknya menanamkan perilaku disiplin.

97


Referensi Anonim, 1992, Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalulintas dan angkutan Jalan Anonim, 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan, Jakarta. Anonim, 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaran dan Pengemudi, Jakarta. Anonim, 1997, Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup Anonim, 2000, ”Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara”, Jakarta. Anonim, 2002, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 153 tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah Istimewa Yogyakarta. Anonim, 2003, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 167 tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Anonim, 2003, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 169 tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Anonim, 2003, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 182 tahun 2003 tentang Program Langit Biru di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kementrian Dalam Negeri , 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Yogyakarta. Campbell, B., 1993, Monetary Valuation of Tree-Based Resources in Zimbabwe: Experience and Outlook, University of Zimbabwe. Cesar, H., 2000, Economic valuation of Improvement of Air Quality in the Metropolitan Area of Mexico City, Institute for Environmental Studies (IVM) W00/28 + W00/28 Appendices (http://www.vu.nl/ivm) , Vrije Universiteit, Amsterdam. Rangkuti, Freddy, 1997, Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Gramedia Pustaka Utama, Yogyakarta. Samudro, Bhimo Rizki, 2004, “Analisis Ekonomi Dampak Gas Buang Kendaraan Bermotor terhadap Kesehatan Masyarakat, Studi Kasus Kabupaten Sleman”, Tesis, Ilmu EkonomiUGM, Yogyakarta Tejo. S, Hario. A, 2003, Analisis Ekonomi Pengembangan Hutan Kota Studi Kasus: Pengembangan Hutan Kota dan Lingkungan Kampus UGM Yogyakarta, Skripsi, Ilmu Ekonomi-UGM, Yogyakarta. 98



Tjasyono, Bayong, 2004, Klimatologi, ITB, Bandung. Wardhana, Arya Wisnu, 2004, Dampak Pencemaran Lingkungan, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.


99


100


Kabupaten JAnalisis u r n aIndeks l E K Pembangunan O N O M I K A Manusia INDON E S I A Aceh Utara Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 Hal. 101-119

ISSN: 2338-4123

Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Aceh Utara

This reasearch aims to identify Human Development problems and its current issues at North Aceh District, especially in the field of Education, Health and Economy, and also setting up North Aceh District’s Human Development Index, which are consists of Life Expectancy, Literacy Ratio, the average length of school and real expenditure per capita (The Purchasing Power). The source of data, that is required in this research, are primary and secondary data. Primary data were collected using a Questionnaire that had been prepared before. These data contain of Life expectancy and infant mortality (health), The Literacy Ratio, and the average length of school (education) and moreover people’s purchasing power (income). Meanwhile, the secondary data are Labour Force, GDRP (Gross Domestic Regional Product), income per capita, and other supporting data from various institution in north Aceh district. The value of the North Aceh District’s Human Development Index (HDI) is based on three indicators such as health, education, and economy (income). We found an index value relatively please in 2007 (at 70,35). Moreover, The value of the North Aceh District’s Human Development Index (HDI) in 2008 was 7,48. In education’s Field , the index achievement of Literacy ratio and length of school’s indicators are still not ideal. The Literacy ratio of North Aceh District reached 96,11 percent. For health indicator, The Life Expectancy for North Acehs people/society get up to 69,57 years. In terms of income indicator, it can be declared that overall the society’s economic condition in almost all of investigated sub-district are still relatively satisfy. The result shows that the North Aceh District real adjusted expenditure per capita is 660.000 Rupiah per month. The increasing the number of education’s baudget, especially in order to the accomplishment of the nine years compulsory education level (primary and junior high school). Improving quality service , through the provision of the quality drugs and also provided them in the suffecient number, and accompanied by improvement in expired equipment. Improving the quantity and quality of infrastucture and facilities, need to build a training centre, especially in all of the sub-district that have the potential of bussiness development. To ensure the market for marketing agricultural and industrial products (small industries as well as hanycraft industries/ household industries), including establishing the marketing guarantee institution in great prospects area / sub-district.

Yeni Irawan Dosen pada Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri, Lhokseumawe

Keywords : Human development index, education index, health, income


101

Yeni Irawan

Latar Belakang Kemajuan pembangunan suatu negara atau daerah, salah satunya sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya (human resources) yang berperan sebagai motor penggerak pembangunan. Dalam hal ini, keterkaitan antara pembangunan dan manusia (SDM) merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan harus berjalan selaras. Oleh karena itu, potensi SDM harus ditingkatkan kualitasnya, baik pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi melalui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Dengan kualitas SDM yang tinggi, kesejahteraan akan meningkat dan perannya akan optimal. Berpijak pada pengalaman negara maju, misalnya, Negara Jepang, keberhasilannya dalam pembangunan dan penguasaan teknologi tidak terlepas dari komitmen yang tinggi pemerintah negara tersebut untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, dalam bentuk pengetahuan yang tinggi, terampil, dan profesional. Pembangunan SDM di negeri Sakura ini telah dimulai pasca berakhirnya Perang Dunia II, hingga saat ini. Tidak mengherankan, jika Jepang sangat maju dalam penguasaan teknologi dan pengembangan industri. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakatnya juga terus meningkat. Secara umum, pembangunan SDM adalah suatu proses yang dibangun agar masyarakat mampu memiliki lebih banyak pilihan (pendapatan, kesehatan, pendidikan, lingkungan fisik, dan sebagainya). Kemajuan pembangunan manusia dicerminkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian kemajuan pembangunan suatu negara (daerah) yang dipresentasikan oleh dimensi Angka Harapan Hidup pada Waktu Lahir (Life Expectancy at Birth), Angka Melek Huruf Penduduk Dewasa (Literacy Rate), Rata-rata Lamanya Sekolah Penduduk Dewasa (Mean 102

Year of Schooling), dan Pengeluaran Riil per Kapita. Angka harapan hidup pada waktu lahir yang biasa dinotasikan dengan e0 adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu jika pola mortalitas untuk setiap kelompok umur pada masa yang akan datang tetap. Indikator ini dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Meningkatnya harapan hidup dapat berarti adanya keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang biasanya ditandai dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, membaiknya kesehatan, dan lingkungan. Angka melek huruf diperoleh dengan membagi banyaknya penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan lainnya dengan jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Keterampilan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis hanya mengukur secara umum dan sangat kasar kualitas individu, sehingga bagi masyarakat yang lebih maju, lama pendidikan yang dijalani individu merupakan ukuran yang lebih nyata dalam mengukur kualitas SDM. Demikian pula pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan merupakan variabel penentu dalam IPM. Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) digunakan oleh International Comparison Project dalam menstandarisasi Produk Domestik Bruto (PDB) untuk perbandingan antar negara. Dengan demikian, IPM sangat diperlukan dalam mengukur kemajuan sosial ekonomi suatu negara (daerah). Patut dicatat bahwa dalam hal pembangunan manusia, kedudukan Indonesia pada tataran internasional masih relatif jauh tertinggal. Sesuai laporan HDI (Human Development Index), Indonesia menempati peringkat ke 102 dari 106 negara yang disurvai. Kedudukan ini lebih rendah dibanding dengan Negara ASEAN lainnya, seperti Singapura (peringkat 28), Brunai JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


Darussalam (31), Malaysia (58), dan Thailand (74). Bahkan, sangat tertinggal dibanding dengan Philipina dan Vietnam, yang masing-masing berada diurutan ke-85 dan 109. Secara tidak langsung ini menunjukkan bahwa kualitas bangsa kita berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Namun, masih ada negara-negara lain yang HDInya juga paling rendah, seperti Nikaragua, Kenya, Bangladesh, dan Gunea. Data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2003, dari seluruh provinsi di Tanah Air yang disurvei, Provinsi Aceh sebelum dilanda tsunami berada di peringkat 15 dalam hal kualitas pembangunan manusia, dengan nilai IPM sebesar 66,00. Lebih lanjut, angka harapan hidup sebesar 67,7 tahun, angka melek huruf 95,76 persen, rata-rata lama sekolah 7,8 tahun, dan konsumsi per kapita per tahun Rp. 557.500,-. Untuk tahun 2006 terlihat juga tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, bahkan peringkat pembangunan manusia provinsi yang berjuluk Serambi Mekkah ini semakin menurun, kendati nilai IPM sedikit bertambah. Laporan BPS tahun 2006 menempatkan Provinsi Aceh di urutan 18 dengan nilai IPM sebesar 69,4, meliputi angka harapan hidup 68,3 tahun, angka melek huruf 96,2 persen, rata-rata sekolah 8,5 tahun, konsumsi per kapita Rp.589.500. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh masih relatif menggembirakan dibanding dengan beberapa provinsi lainnya di Tanah Air. Kedudukan dan peran IPM dalam konteks perencanaan daerah dinilai sangat penting. Bahkan, pemerintah telah menetapkan IPM sebagai salah satu variabel/indikator dalam pembagian Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah. Dalam Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, khususnya Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan formula yang terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar. Lebih lanjut, ayat (2) menyatakan bahwa Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Sementara ayat (3) menyebutkan, bahwa kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diukur dengan menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia. Formula yang serupa juga diterapkan Pemerintah Provinsi Aceh dalam pengalokasian dana Otonomi Khusus (Otsus) bagi Pemerintah Kabupaten/kota. Hal ini tersirat dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Dalam Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) disebutkan sebagai berikut : 1. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut : a. Paling banyak 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh; b. Paling sedikit 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten/kota. 2. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi antar kabupaten/kota setiap tahun dengan menggunakan suatu formula yang memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota. 3. Formula perhitungan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan indikator lainnya yang relevan. Persoalan yang mengemuka dalam konteks ini adalah bagaimana kondisi riel dan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten 103

Yeni Irawan

Aceh Utara. Hal ini menarik untuk dicermati mengingat sebelum penandatanganan naskah kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI-GAM di Helsinki, Finlandia pada tahun 2005 lalu, kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di daerah ini relatif memprihatinkan yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia. Untuk itu, hasil kajian ini diharapkan menjadi informasi dasar, tidak hanya terkait dalam pengalokasian DAU dan dana Otsus, namun yang lebih penting menjadi landasan operasional bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan manusia ke depan di Kabupaten Aceh Utara. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : 1. Mengidentifikasi permasalahan dan isu aktual pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Utara, terutama di bidang pembangunan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi; 2. Mengkaji arah kebijakan jangka menengah pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Utara; dan 3. Menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Utara, meliputi angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil per kapita (daya beli). KONSEP PEMBANGUNAN MANUSIA Arsitek awal dari indikator sosial ekonomi, khususnya Indeks Pembangunan Manusia adalah seorang Mahbub ul Haq, mantan Kepala Bappenas-nya Pakistan pada tahun 1970-an. Lain dari kebanyakan ekonom arus utama, pada tahun 1970 Ul Haq melalui bukunya, Tirai Kemiskinan, menyampaikan kritiknya yang pedas akan kecenderungan para ahli dan politikus mengukur keberhasilan kinerja ekonomi sosial negara menurut indikator ratarata GNP (pendapatan nasional bruto) dan anak turunannya ekonomi makro 104

John Maynard Keynes, seperti tingkat inflasi, pengangguran, investasi, tingkat pembelanjaan pemerintah, tingkat konsumsi dan posisi neraca perdagangan saja, dalam (Wijaya, 1990: 21) Sebelum tahun 2000, laporanlaporan UNDP mengenai kesejahteraan (pembangunan manusia) diuntai dengan perspektif “tingkat pengurangan kemiskinan” atau tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Namun pada tahun-tahun 2000-an, sekurangnya pada laporan tahun 2001 dan 2004 laporan UNDP mengenai pembangunan manusia dilihat dari perspektif demokrasi. Indikatorindikatornya sebagian besar sama, hanya saja pemaknaannya bergeser tekanan. Barang dagangannya sama, tetapi kemasannya berbeda. Semua Indeks Pembangunan Manusia, tergantung dari selera pembeli, bisa dijelaskan secara logis untuk melihat pengurangan tingkat kemiskinan maupun tingkat partisipasi demokrasi. (UNDP, BPS dan Bappenas, 2001 dan 2004). Ringkasnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diartikan oleh PBB adalah nilai yang menunjukkan tingkat kemiskinan, kemampuan baca tulis, pendidikan, harapan hidup, dan faktor-faktor lainnya pada negara-negara di seluruh dunia. Nilai IPM menunjukkan pencapaian rata-rata pada sebuah negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yakni: • Usia yang panjang dan sehat, yang diukur dengan angka harapan hidup. • Pendidikan, yang diukur dengan tingkat baca tulis dengan pembobotan dua per tiga; serta angka partisipasi kasar dengan pembobotan satu per tiga. • Standar hidup yang layak, yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB) per kapita pada paritas daya beli dalam mata uang Dollar AS. Indeks ini disusun sebagai salah satu dari indikator alternatif, selain pendapatan nasional per kapita, untuk menilai keberhasilan pembangunan yang JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


dilaksanakan oleh suatu negara. Indeks Pembangunan Manusia ini meranking semua negara dengan skala 0 (nol) sampai 1 (satu). Angka nol menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling rendah dan angka 1 menyatakan tingkat pembangunan manusia yang paling tinggi. Ada tiga indikator yang dijadikan tolok ukur untuk menyusun Indeks Pembangunan Manusia. Pertama, usia panjang yang diukur dengan rata-rata lama hidup penduduk atau angka harapan hidup di suatu negara. Kedua, pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang bisa membaca (diberi bobot dua pertiga) dan rata-rata tahun sekolah (diberi bobot sepertiga). Ketiga, penghasilan yang diukur dengan pendapatan per kapita riil yang telah disesuaikan daya belinya untuk tiap-tiap negara. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia yang telah disusun, maka bisa ditetapkan tiga kelompok negara. Pertama, negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah bila IPM-nya berkisar antara 0 sampai 0,5. Negara yang masuk kategori ini sama sekali atau kurang memperhatikan pembangunan sumber daya manusia. Kedua, negara dengan tingkat pembangunan manusia sedang jika IPMnya berkisar antara 0,51 sampai 0,79. Negara yang masuk dalam kategori ini mulai memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya. Ketiga, negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi jika IPMnya berkisar antara 0,80 sampai 1. Negara yang masuk dalam kategori ini sangat memperhatikan pembangunan sumber daya manusianya (Nugroho SBM, 2004:23). Menuruk Malik (2005:88) laporan pembangunan manusia merupakan sebuah hasil kajian yang membawa pesan perlunya pembangunan manusia sebagai alat dan tujuan demokrasi. Tentu saja laporan seperti itu akan mengundang banyak kontroversi, apalagi perhatian orang selama ini hanya tertuju pada angka, baik peringkat maupun pembiayaan. Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

Amartya Sen di dalam Freedom as Development (1999:34) menyebutkan, kebebasan adalah inti pembangunan dan karena itu masyarakat harus dibebaskan dari sumber ketidakbebasan itu. Sumber ketidakbebasan itu adalah kemiskinan (yang menyebabkan orang tidak mendapat kesempatan memperoleh gizi yang baik) dan tirani, rendahnya peluang ekonomi (antara lain peluang bagi perempuan untuk mendapat kerja di luar rumah) dan pemiskinan sosial sistematis, pengabaian fasilitas publik (misalnya pendidikan dan pelayanan kesehatan) dan intoleransi atau represi oleh negara. Pembangunan manusia dengan demikian bukan sesuatu yang abstrak dan dia tidak bisa ditunda-tunda. Pemerintahan baru telah menjanjikan perubahan dan janji itu harus dibuktikan antara lain dengan meningkatkan pembangunan manusia, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan kenaikan pendapatan. Metode Penelitian Lokasi penelitian difokuskan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara . Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun dengan menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) yang telah disiapkan sebelumnya. Data dimaksud meliputi angka harapan hidup dan angka kematian bayi (kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (pendidikan), serta daya beli masyarakat (pendapatan). Data sekunder tenaga kerja, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pendapatan per kapita, dan data pendukung lainnya yang diperoleh dari beberapa badan/instansi yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Pengolahan Data dan Perhitungan IPM Berdasarkan perhitungan BPS, Bappenas, dan UNDP (2001: 154–156), maka HDI atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disusun dari tiga komponen, yakni: 1. Komponen lamanya hidup, diukur 105

Yeni Irawan

dengan harapan hidup pada saat lahir. Angka harapan hidup pada waktu lahir (e0), yaitu rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh sekelompok orang yang dilahirkan pada suatu waktu tertentu, dengan asumsi pola mortalitas untuk setiap kelompok umur pada masa yang akan datang tetap. 2. Komponen tingkat pendidikan, diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga). Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Sedangkan rata-rata sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. 3. Komponen tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (purchasing power parity atau daya beli per kapita dalam rupiah). Indeks ini merupakan rata-rata sederhana dari ketiga komponen tersebut di atas, atau dapat ditulis : IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3) Dimana : X1 = Lamanya hidup X2 = Tingkat pendidikan

X3 = Tingkat kehidupan yang layak (daya beli) Untuk masing-masing komponen Xi dihitung dengan rumus : Indeks X ( i , j ) = (X ( i , j ) - X ( i - min )) ( X ( i - max ) - X ( i - min )) Dimana: X ( i , j ) = Indikator ke i dari daerah j X ( i - min) = Nilai minimum dari Xi X ( i - max) = Nilai maksimum dari Xi Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPM dapat dilihat pada Tabel 1. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kondisi aktual dari proses pembangunan manusia di bidang kesehatan di Kabupaten Aceh Utara saat ini (tahun 2008) yang diukur dari angka Harapan Hidup masih tergolong sedang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa usia harapan hidup rata-rata penduduk Aceh Utara adalah 69,57 tahun. Maksudnya jika seseorang dilahirkan hidup pada tahun 2008, maka diperkirakan ia akan hidup sampai usia 69,57 tahun. Angka harapan hidup di berbagai kecamatan terlihat berbeda, yakni berkisar 66 hingga 71 tahun. Beberapa kecamatan yang tinggi angka harapan hidupnya adalah Tanah Jambo Aye, Lhoksukon, dan Dewantara. Sedangkan harapan hidup di Kecamatan Banda Baro, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Syamtalira Bayu, dan Geureudong Pase relatif lebih rendah dari wilayah kecamatan lainnya. Dengan kata lain, pembangunan manusia dari sisi

Tabel 1 Nilai maksimum dan minimum komponen IPM Komponen IPM Angka Harapan Hidup (tahun) Angka Melek Huruf (persen) Rata-rata Lama Sekolah (tahun) Daya beli (rupiah per kapita per bulan)

106

Nilai Maksimum

Nilai Minimum

85 100 15 732.720

25 0 0 360.000

Keterangan Standar UNDP Standar UNDP Standar UNDP UNDP menggunakan PDB riil perkapita yang telah disesuaikan



meningkatkan harapan hidup penduduk (bidang kesehatan) telah tercapai sebesar 74,3 persen. Berarti, diperlukan pencapaian 25,7 persen lagi untuk mencapai umur harapan hidup maksimal, yakni 85 tahun (sesuai standar UNDP). Dengan demikian, peningkatan pembangunan kesehatan perlu terus ditingkatkan di masa mendatang. Meskipun angka harapan hidup masyarakat bergerak naik secara signifikan, kebijakan lanjutan dan inovasi-inovasi di sektor kesehatan guna meningkatkan derajat hidup kesehatan masyarakat, tetap dibutuhkan. Disamping mempertahankan kebijakan Askeskin atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang telah gulirkan selama ini, kebijakan kesehatan lainnya yang pro-miskin patut juga diupayakan dilaksanakan secara berkelanjutan, seperti peningkatan bantuan makanan bergizi bagi bayi/balita, pelayanan gratis dan cepat bagi ibu hamil/ibu melahirkan, dan lainnya.

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah Selain lamanya hidup, komponen IPM lainnya adalah tingkat pendidikan. Pendidikan diukur dengan dari dua indikator, yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Angka melek huruf adalah persentase dari penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya, terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih. Sedangkan rata-rata sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa di Kabupaten Aceh Utara telah mencapai 9,15 tahun, maka sudah menamatkan pendidikan dasar 9 tahun atau tamat SLTP/sederajat. Akan tetapi, di beberapa kecamatan lama pendidikan penduduk dewasa baru mencapai 8 tahunan

Gambar 1. Angka Harapan Hidup Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2008 Sumber : Hasil Lapangan, 2008


107

Yeni Irawan

Gambar 2. Rata-rata Lama Pendidikan Penduduk Dewasa di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2008 Sumber : Hasil Lapangan, 2008

Gambar 3. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Berumur 25 Tahun Keatas di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2008 Sumber : Hasil Lapangan, 2008

atau bahkan kurang, seperti di Kecamatan Langkahan (7,93 tahun) dan Kecamatan Cot Girek (7,68 tahun). Sebaliknya di Kecamatan Lhoksukon, Syamtalira Aron, Dewantara, dan Kecamatan Tanah Jambo Aye sudah lebih baik dengan rata-rata lama sekolah lebih dari 10 tahun (tingkat 1 SLTA). Rata-rata lama sekolah yang telah dijalani laki-laki lebih tinggi dibanding 108

kaum perempuan. Kondisi ini ditemui pada semua kelompok umur. Laki-laki telah mampu menamatkan pendidikan SLTP/ sederajat atau pernah mengecap pendidikan jenjang atas (SMA) kelas 1. Hal ini mencerminkan pula telah tercapainya target wajib belajar sembilan tahun untuk laki-laki. Sedangkan kaum perempuan hanya mampu menamatkan SD atau pernah duduk JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


Gambar 4. Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2008 (Persen) Sumber : Hasil Lapangan, 2008

Gambar 5. Angka Melek Huruf Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh, Tahun 1999-2008 (Persen) Sumber : BPS, BAPPENAS, UNDP, 2004, 2007, Hasil Lapangan, 2008

dibangku SLTP kelas 2. Ke depan, layanan pendidikan bagi perempuan patut menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar tidak terjadinya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Kaitan lainnya adalah angka literasi atau melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas. Kemampuan ini berfungsi sebagai modal penduduk dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dengan kemampuan membacanya. Upaya untuk menuntaskan Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

penduduk buta aksara di Aceh Utara diakui telah menunjukkan perbaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai angka maksimal. Fakta lapangan memperlihatkan angka melek huruf atau penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis mencapai 96,11 persen, sedangkan sisanya sebesar 3,89 persen masih buta huruf. Patut dicermati bahwa penduduk yang buta huruf ini merupakan usia tua yang kemungkinan 109

Yeni Irawan

sulit mendapatkan pelayanan pendidikan di masa lampau. Sebelumnya tahun 1999, angka melek huruf Kabupaten Aceh Utara sebesar 94,4 persen, dan tahun 2006 sebesar 96 persen. Perkembangan angka melek huruf Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 5. Jika dikaji lebih mendalam, terlihat angka melek huruf yang semakin mengecil pada kelompok umur menua. Pada kelompok usia 15-19 tahun angka melek huruf mencapai 99,38 persen, sementara pada kelompok usia 60 tahun keatas melek huruf hanya 72,22 persen. Berarti hampir 30 persen penduduk usia tersebut masih buta huruf atau tidak bisa baca-tulis. Lebih jauh, antara laki-laki dan perempuan masih terjadi perbedaan dalam literasi, dimana laki-laki lebih baik. Ke depan, penuntasan buta aksara lebih diarahkan pada kecamatan-kecamatan, seperti Seunuddon, Kuta Makmur, Tanah Luas, Tanah Pasir, Nisam Antara, dan Sawang. Selanjutnya, secara bertahap difokuskan pula pada kecamatankecamatan lainnya. Mengingat penduduk buta huruf lebih dominan usia tua, maka

proses pembinaan dan pembelajaran perlu disesuaikan agar lebih mudah dipahami dan dimengerti. Lebih lanjut, kaum perempuan juga harus menjadi prioritas sehingga diharapkan tidak terjadinya perbedaan dengan laki-laki, terutama dalam mengakses pendidikan sebagai hak warga negara. Pengeluaran Riil Perkapita (Daya Beli) Pembangunan manusia tidak mungkin terlepas dari aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu pembangunan manusia juga harus ditinjau dari sisi kegiatan ekonominya. Salah satunya adalah pendapatan per kapita yang dalam penelitian ini didekati dengan pengeluaran riil per kapita. Pengeluaran per kapita penduduk terbagi atas pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk nonmakanan. Semakin maju dan sejahtera suatu masyarakat, maka proporsi pengeluaran makanan semakin kecil karena keterbatasan manusia dalam mengkonsumsi makanan. Fakta dilapangan didapati, bahwa hampir 60 persen pengeluaran per kapita penduduk di Aceh Utara digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan/minuman. Selebihnya, sebesar 40 persen dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan nonmakanan.

Gambar 6. Penduduk Melek Huruf Berumur 15 Tahun Keatas di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2008 Sumber : Hasil Lapangan, 2008

110



Secara absolut, pengeluaran per kapita penduduk setiap bulannya sebesar Rp.229.574, terdiri atas Rp.176.423 dibelanjakan untuk makanan dan Rp.123.159 dibelanjakan untuk nonmakanan. Pengeluaran per kapita yang berada diatas rata-rata Aceh Utara, terutama ditemui di Kecamatan Dewantara, Muara Batu, Syamtalira Aron, Samudera, dan Tanah Jambo Aye. Sedangkan kecamatan lainnya masih dibawah rata-rata Aceh Utara. Dalam penggunaan selanjutnya, pengeluaran per kapita per bulan berkaitan dengan kemampuan daya beli seseorang terhadap beberapa barang dan jasa tertentu yang dibutuhkannya. Setelah disesuaikan, paritas daya beli per kapita per bulan di Kabupaten Aceh Utara, yakni rata-rata sebesar Rp.607 ribu. Angka ini terbilang

masih kurang memadai, karena belum mencapai angka daya beli maksimal, yakni Rp.732.720 per kapita per tahun (sesuai dengan estimasi dari UNDP, BPS, dan Bappenas). Hal ini mencerminkan pula bahwa pendapatan penduduk Aceh Utara masih jauh dari jangkauan yang diharapkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang layak. Oleh karena itu, harus diupayakan peningkatan pendapatan masyarakat, seperti menggerakkan kembali sektor-sektor ekonomi potensial yang selama ini ditekuni masyarakat (pertanian, industri kecil, perdagangan, dan jasa-jasa). Selain itu, paket bantuan dan insentif bagi penduduk miskin, baik dalam bentuk sarana produksi/aset produktif atau pun permodalan, juga harus menjadi perhatian pemerintah. Patut dicermati, bahwa hanya

Tabel 7 Pengeluaran Per Kapita (PP) Makanan dan Nonmakanan per Bulan di Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2008 (Rupiah) Kecamatan Sawang Nisam Nisam Antara Banda Baro Kuta Makmur Simpang Keuramat Syamtalira Bayu Geureudong Pase Meurah Mulia Matangkuli Paya Bakong Pirak Timu Cot Girek Tanah Jambo Aye Langkahan Seunuddon Baktiya Baktiya Barat Lhoksukon Tanah Luas Nibong Samudera Syamtalira Aron Tanah Pasir Lapang Muara Batu Dewantara Aceh Utara

PP Makanan 155.281 173.424 158.017 139.549 149.471 163.963 159.230 171.545 161.625 153.581 132.296 164.553 169.553 192.004 171.053 181.911 155.620 178.085 151.320 142.641 168.860 186.601 173.734 150.348 148.184 186.575 197.966 176.423

PP Nonmakanan 81.118 87.132 107.791 89.658 80.715 88.695 84.970 78.393 107.541 109.545 101.948 124.432 104.816 146.253 82.963 80.428 76.195 94.312 121.235 98.287 121.436 135.222 129.555 104.271 118.592 129.771 137.144 123.151

PP 236.399 260.556 265.808 229.207 230.186 252.658 244.200 249.938 269.165 263.126 234.244 288.985 274.369 338.258 254.016 262.339 231.815 272.398 272.555 240.928 290.296 321.823 303.289 254.620 266.775 316.346 335.110 299.574

Sumber : Hasil Lapangan, 2008


111

Yeni Irawan

Kecamatan Dewantara dan Tanah Jambo Aye yang kondisi penduduknya memiliki kemampuan daya beli diatas rata-rata Aceh Utara. Sedangkan kecamatan lainnya menunjukkan daya beli penduduknya lebih rendah daripada rata-rata secara umum. Hal ini kemungkinan berkaitan erat dengan perilaku dan gaya hidup serta kondisi sosial ekonomi masyarakat kecamatan bersangkutan. Konsumsi makanan per kapita adalah faktor yang sangat penting bagi tubuh, karena dalam melakukan aktivitas seharihari tubuh manusia membutuhkan kalori yang cukup. Tenaga tersebut berasal dari karbohidrat, lemak, protein, dan zat lainnya yang terkandung dalam makanan. Namun ironisnya, kerapkali masyarakat tidak menyadari akan kegunaan dan manfaat, ataupun kerugiannya dalam mengkonsumsi berbagai jenis makanan. Beras (padi-padian) merupakan sumber kalori utama bagi penduduk Aceh Utara. Sekitar 22 persen pengeluaran makanan per kapita per bulan dihabiskan untuk kebutuhan tersebut. Demikian pula konsumsi ikan/udang/cumi/kerang yang merupakan makanan pokok sebagai lauk pauk di wilayah ini. Untuk kebutuhan kelompok makanan ini pengeluarannya juga hampir mencapai 22 persen. Beberapa kecamatan, seperti Nisam Antara, Sawang, Meurah Mulia, Kuta Makmur, Muara Batu, Paya Bakong, Baktiya, Lapang, Geureudong Pase, Cot Girek, Seunuddon, dan Tanah Pasir, mengkonsumsi beras setiap bulannya diatas rata-rata Aceh Utara (berkisar 23-29 persen dari total pengeluaran makanan). Sementara itu rokok, yang merupakan salah satu penyebab sakit jantung dan kanker justru cukup besar dikonsumsi masyarakat. Meskipun berbagai himbauan dan sosialisasi untuk mengurangi konsumsi rokok, pengeluaran untuk produk ini mencapai 15 persen dari pengeluaran makanan per kapita. Berarti konsumsinya tiga perempat dari konsumsi untuk beras atau ikan yang merupakan makanan pokok dan lauknya. 112

Bandingkan dengan konsumsi susu (susu murni, susu kental, susu bubuk) yang hanya sekitar 1,57 persen atau daging yang hanya 1,80 persen dari konsumsi makanan per kapita. Masyarakat yang mengeluarkan biaya untuk konsumsi rokok paling banyak didapati di Kecamatan Cot Girek, disamping juga Dewantara, Tanah Jambo Aye, Pirak Timu, Syamtalira Bayu, dan Seunuddon. Karena itu, sosialisasi akan bahaya rokok perlu ditingkatkan intensitasnya di kecamatan tersebut. Sedangkan yang relatif sedikit dijumpai di Kecamatan Lapang dan Baktiya. Sekiranya konsumsi rokok (termasuk tembakau dan sejenisnya) dialihkan separuhnya saja untuk membeli makanan/minuman untuk keluarga, dapat dipastikan kesehatan anggota keluarga lebih baik dan kebutuhan gizinya lebih terpenuhi. Dengan demikian, dampak selanjutnya adalah kualitas hidup masyarakat meningkat, tubuh sehat dan kuat, mampu berpikir dan belajar dengan baik, bekerja lebih giat, dan keseluruhaannya berimplikasi positif pada kelangsungan hidup yang lebih panjang. Nilai Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai suatu indikator pembangunan manusia menggambarkan kualitas hidup dari sisi kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Berdasarkan perhitungan dan penambahan rata-rata dari indeks harapan hidup, indeks tingkat pendidikan, dan indeks pendapatan, maka IPM Kabupaten Aceh Utara mencapai 72,34 tahun 2008. Jika diukur dari skala internasional, angka IPM tersebut termasuk dalam kategori IPM menengah atas. Selanjutnya, angka IPM yang dicapai tahun 2008 cenderung naik dibanding tahun sebelumnya (2007) yang sebesar 71,39 (BPS), atau naik sebesar 95 poin. Meski demikian, perubahan yang cenderung mendatar membuktikan bahwa percepatan pembangunan manusia di daerah ini masih lamban. Untuk itu, pembangunan manusia di Kabupaten Aceh Utara harus dipacu JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


Tabel 8 Persentase Pengeluaran Beberapa Kelompok Makanan Terhadap Pengeluaran Makanan Per Kapita Per Bulan Kecamatan Sawang Nisam Nisam Antara Banda Baro Kuta Makmur Simpang Keuramat Syamtalira Bayu Geureudong Pase Meurah Mulia Matangkuli Paya Bakong Pirak Timu Cot Girek Tanah Jambo Aye Langkahan Seunuddon Baktiya Baktiya Barat Lhoksukon Tanah Luas Nibong Samudera Syamtalira Aron Tanah Pasir Lapang Muara Batu Dewantara Aceh Utara

Beras

Susu

27,48 22,79 29,09 21,27 25,74 22,61 22,00 25,89 27,30 19,54 27,20 22,58 23,70 20,68 22,76 23,46 26,11 22,67 22,76 20,81 19,60 21,02 20,34 23,62 26,09 24,54 15,72 22,01

0,61 1,94 1,30 5,03 0,89 1,79 0,70 0,79 1,36 1,92 1,29 1,14 2,20 1,76 2,66 0,47 0,55 0,91 1,18 0,97 0,81 2,23 2,37 1,86 1,70 1,72 2,32 1,57

Daging 0,34 4,11 1,27 5,86 0,10 0,86 0,96 0,88 1,55 4,09 2,41 0,99 0,52 2,77 0,98 1,40 0,40 0,80 1,18 0,13 2,74 1,32 2,59 2,26 1,13 0,91 3,03 1,80

Ikan/udang/ cumi/ kerang 20,56 21,47 21,89 14,98 20,30 21,63 19,58 17,99 21,74 18,08 18,89 20,14 18,73 21,69 17,24 24,87 25,07 19,72 24,28 23,64 22,71 23,04 21,43 17,09 28,34 21,42 23,77 21,87

Makan jadi 4,93 5,17 7,21 5,61 8,22 8,45 8,19 7,56 8,79 9,50 7,29 5,78 6,53 7,03 5,76 4,71 6,40 6,55 7,74 7,31 9,20 7,47 7,74 6,50 5,89 5,67 7,33 7,55

Rokok 12,80 12,71 15,42 15,46 14,50 10,85 16,62 14,50 12,97 9,29 9,89 16,90 19,48 17,20 15,32 16,15 8,47 21,12 13,66 15,02 13,94 11,80 13,77 12,57 7,89 13,77 17,55 14,49


lebih cepat, dan diharapkan ke depan dapat menyamai beberapa kota di Aceh, seperti Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Sabang. Jika dilihat kondisi antarkecamatan, angka IPM cukup bervariasi yang menggambarkan tingkat pencapaian pembangunan manusia di wilayah masing-masing. Nilai IPM berkisar antara 61,59 hingga 74,84. Paling tinggi adalah Kecamatan Dewantara, dan paling rendah adalah Kecamatan Geureudong Pase. Jika diurut berdasarkan skala internasional, tidak ditemui satu pun kecamatan yang termasuk dalam kategori IPM tinggi (>80) dan kategori IPM rendah (IPM <50). Beberapa kecamatan yang termasuk kategori IPM menengah atas (66 < IPM < 80) adalah Dewantara, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon, Syamtarila Aron, Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

Samudera, Matangkuli, Muara Batu, Meurah Mulia, dan Tanah Luas. Kecamatan yang termasuk IPM menengah bawah (50 < IPM < 66), meliputi Baktiya, Nibong, Baktiya Barat, Langkahan, Seunuddon, Sawang, Lapang, Nisam Antara, Kuta Makmur, Nisam, Pirak Timu, Syamtarila Bayu, Cot Girek, Paya Bakong, Simpang Keuramat, Banda Baro, dan Geureudong Pase. Beberapa wilayah kecamatan dengan nilai IPM menengah bawah sebagai akibat daya beli rendah, lama sekolah penduduk rendah, atau akibat angka harapan hidupnya lebih pendek. Sedangkan tingkat melek huruf antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya relatif merata. Lebih jauh dikaji, ternyata wilayah-wilayah yang maju (dilihat dari pencapaian IPM) berada 113

Yeni Irawan

di daerah perkotaan, mempunyai fasilitas umum yang lebih lengkap seperti sekolah, pasar, dan fasilitas lain. Sebaliknya wilayah yang kurang maju berada jauh dari ibukota dan fasilitas umum yang dimiliki juga masih relatif terbatas. Secara umum, pembangunan manusia yang dicapai Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2008 sebesar 72,48, menunjukkan kecenderungan lebih baik dari yang dicapai Aceh pada tahun 2007 (sebesar 70,35). Kemajuan yang dicapai tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Aceh Utara dalam mengupayakan dan meningkatkan kapasitas dasar penduduk sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup. Pencapaian ini diperoleh dari harapan hidup (69,41 tahun), lama

sekolah (9,1 tahun), dan kemampuan daya beli (Rp 601,82 ribu) yang berada di atas angka provinsi secara keseluruhan, kecuali angka melek huruf (96,04 persen) yang berada dibawah rata-rata provinsi (96,20). Dibanding tahun-tahun sebelumnya, IPM Aceh Utara terus meningkat secara signifikan. Awal tahun 1999, tercatat IPM masih sebesar 63,1. Selanjutnya, angka IPM tersebut naik menjadi 65,9 (tahun 2002) dan mencapai 68,9 (tahun 2004). Sepanjang tahun 1999-2004, pembangunan manusia yang dicapai Aceh Utara memperlihatkan kemajuan yang cukup menggembirakan, dari status IPM menengah bawah menjadi menengah atas. Namun demikian, capaian IPM kurun waktu tersebut masih berada dibawah rata-rata Aceh. Sebagai gambaran,

Tabel 9 IPM Menurut Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dan Peringkatnya, Tahun 2008 Kecamatan

IPM

Sawang 63,69 Nisam 63,26 Nisam Antara 63,40 Banda Baro 62,30 Kuta Makmur 63,33 Simpang Keuramat 62,36 Syamtalira Bayu 62,85 Geureudong Pase 61,59 Meurah Mulia 67,24 Matangkuli 68,17 Paya Bakong 62,49 Pirak Timu 62,89 Cot Girek 62,55 Tanah Jambo Aye 74,47 Langkahan 64,39 Seunuddon 63,69 Baktiya 65,86 Baktiya Barat 64,48 Lhoksukon 73,93 Tanah Luas 66,31 Nibong 64,89 Samudera 70,04 Syamtalira Aron 71,57 Tanah Pasir 68,04 Lapang 63,48 Muara Batu 68,16 Dewantara 74,82 Aceh Utara 72,48 Catatan: * Peringkat tahun 2007 dari 23 kabupaten/kota di Aceh

Peringkat 16 20 18 26 19 25 22 27 9 6 24 21 23 2 14 15 11 13 3 10 12 5 4 8 17 7 1 8*


114



Gambar 10. IPM Kabupaten Aceh Utara dan Aceh, Tahun 1999-2008 Sumber : BPS, BAPPENAS, UNDP, 2004, 2007, Hasil Lapangan, 2008

angka IPM Aceh mencapai hampir 65,3 (tahun 1999), naik menjadi sebesar 66 (tahun 2002), dan hingga mencapai 68,7 (tahun 2004). Memasuki tahun 2006-2008, angka IPM Aceh Utara telah melampaui atau berada diatas Provinsi Aceh. Keberhasilan yang dicapai ini perlu dilanjutkan di masa mendatang, serta diupayakan terobosan program pembangunan manusia yang tepat dan berkualitas sebagai langkah untuk mencapai angka IPM yang lebih tinggi (IPM >80). Kesimpulan 1. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Aceh Utara berdasarkan tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi (pendapatan) didapati nilai indeks yang relatif menggembirakan dibanding dengan nilai IPM rata-rata untuk Provinsi Aceh tahun 2007 (sebesar 70,35). Nilai IPM Kabupaten Aceh Utara tahun 2008 adalah 72,48. Nilai IPM tertinggi adalah Kecamatan Dewantara sebesar 73,93. Sedangkan terendah diduduki Kecamatan Geureudong Pase sebesar 61,59. Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

Berdasarkan urutan skala internasional, kecamatan yang termasuk kategori IPM menengah atas (66 < IPM < 80) adalah Dewantara, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon, Syamtarila Aron, Samudera, Matangkuli, Muara Batu, Meurah Mulia, dan Tanah Luas. Sedangkan kecamatan yang termasuk IPM menengah bawah (50 < IPM < 66), meliputi Baktiya, Nibong, Baktiya Barat, Langkahan, Seunuddon, Sawang, Lapang, Nisam Antara, Kuta Makmur, Nisam, Pirak Timu, Syamtarila Bayu, Cot Girek, Paya Bakong, Simpang Keuramat, Banda Baro, dan Geureudong Pase. 2. Untuk bidang kesehatan, angka harapan hidup capaiannya masih belum ideal, terutama di Kecamatan Geureudong Pase, Simpang Keuramat, Syamtalira Bayu, Kuta Makmur, Banda Baro, Nisam, Nisam Antara, Tanah Pasir, Samudera, Tanah Luas, Nibong, Langkahan, Cot Girek, Matangkuli, Meurah Mulia, Syamtalira Aron, Baktiya, Paya Bakong, dan Seunuddon. Di daerah-daerah tersebut di atas, angka harapan hidup masih dibawah rata-rata Kabupaten Aceh Utara yang sebesar 69,57 tahun. 115

Yeni Irawan

Hal ini bermakna bahwa upaya-upaya yang mengarah pada peningkatan derajat kesehatan penduduk di daerah ini masih harus diberi tumpuan yang lebih besar pada masa mendatang, melalui implementasi program-program pembangunan, baik melalui dana APBD Aceh Utara, maupun program-program yang didanai Pemerintah Aceh dan dukungan para donatur/LSM/NGO Asing. 3. Dalam bidang pendidikan, capaian indeks indikator-indikator angka melek huruf dan lama sekola masih belum ideal. Angka melek huruf, misalnya, di beberapa kecamatan seperti Seunuddon, Kuta Makmur, Tanah Luas, Tanah Pasir, Nisam Antara, Sawang, Baktiya, Cot Girek, dan Geureudong Pase, masih di bawah angka rata-rata kabupaten. Angka melek huruf Kabupaten Aceh Utara mencapai 96,11 persen. Kondisi ini bermakna bahwa masih terdapat sebagian anggota masyarakat di daerah-daerah tersebut yang belum dapat membaca dan menulis. 4. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa rata-rata lama sekolah (LS) penduduk Kabupaten Aceh Utara yang berumur 15 tahun ke atas adalah 9,15 tahun atau sudah mencapai target wajib belajar sembilan tahun. Akan tetapi, di beberapa kecamatan lama pendidikan penduduk dewasa baru mencapai 8 tahunan. Rendahnya nilai indeks LS ini memberi arti bahwa peluang dan kemampuan sebagian penduduk di daerah-daerah tersebut dalam mengecap pendidikan masih sangat terbatas. Mereka hanya mampu mengenyam pendidikan pada tingkat dasar dan sangat terbatas yang dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi (menengah atas dan perguruan tinggi). Dari gambaran capaian indeks untuk indikator pendidikan ini, maka dapat dinyatakan bahwa upaya implementasi programprogram pembangunan di bidang 116

pendidikan, terutama di kecamatankecamatan yang bernilai indeks rendah (dalam melek huruf dan lama sekolah) perlu mutlak dilakukan secara intensif pada tahun-tahun mendatang. Upaya ini secara simultan juga dilakukan pada kecamatan-kecamatan yang nilai indeksnya telah memadai dalam bidang pendidikan selama ini. 5. Dalam hal pendapatan, secara keseluruhan dapat dinyatakan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di hampir seluruh kecamatan yang diteliti masih relatif menggembirakan. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan di Kabupaten Aceh Utara rata-rata adalah Rp. 6o6.610 per bulan. Kecuali Tanah Jambo Aye dan Dewantara, semua kecamatan menunjukkan daya belinya di bawah rata-rata kabupaten. Ini bermakna bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang ada selama ini belum setara dengan besaran pengeluaran yang harus dipikul mereka sehari-hari. Dengan kondisi yang demikian ini, perlu diupayakan penajaman program-program pembangunan di bidang ekonomi, khususnya yang mampu membuka lapangan kerja, dan menyediakan peluang atau sumbersumber ekonomi baru yang dapat diakses oleh setiap anggota masyarakat. Harus diakui, bahwa konflik politik yang berkepanjangan telah berakibat pada hilangnya sumber-sumber mata pencaharian masyarakat, hancurnya aset-aset produktif, dan terbatasnya kemampuan para pelaku usaha-usaha dalam mengelola usaha, di samping hilangnya motivasi/semangat untuk berusaha. Kesemua ini perlu direhabilitasi dan direvitalisasi melalui implementasi program-program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi yang lebih terarah dan terfokus, seperti pengembangan pertanian (tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan perikanan), pengembangan industri JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


pengolahan, pengembangan UKM, dan penyediaan infrastruktur yang memadai. Saran Berdasarkan capaian nilai-nilai Indeks Pembangunan Manusia melalui tiga indikator di atas, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut : 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan, disertai penyediaan sarana proses belajar mengajar di sekolah yang telah dibantu pembangunan fisik sekolah, seperti mobiler, meja kursi, alat-alat peraga, dan labaratorium IPA dan bahasa. 2. Meningkatkan anggaran biaya pendidikan, terutama untuk menuntaskan wajib belajar sembilan tahun (tamat SD dan SMP), disamping juga membantu siswa menengah atas yang berprestasi dan tergolong miskin untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi (universitas). 3. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kesehatan yang memadai, khususnya fasilitas pendukung di setiap puskesmas, seperti ambulance, sarana transportasi perawat dan bidan, kenyamanan ruangan kerja (AC dan perabot), serta insentif tambahan bagi staf medis yang berstatus honorer. 4. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan optimal, melalui penyediaan obat-obatan yang berkualitas dalam jumlah yang cukup atau memadai, disertai perbaikan peralatan yang telah usang (expired), dan penambahan alat-alat medis seperti meja obgin, stateskop, jarum suntik, termometer, dan sebagainya. 5. Menyediakan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang cukup dan terampil, khususnya dokter ahli/dokter spesialis (jantung, anak, dalam, kandungan, dan lainnya) dan penambahan dokter gigi di sejumlah puskesmas. Disamping itu, mengupayakan melatih dan memberikan Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

pengetahuan tambahan bagi paramedis terutama bidan desa (bidan kampung), dan menyediakan brosur atau informasi terkini tentang kesehatan di setiap puskesmas/pustu/posyandu. 6. Mengintensifkan kegiatan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat, terutama tentang penyakit menular dan kesehatan lingkungan secara periodik (minimal dua kali setahun) melalui pemanfaatan posyandu dan pelibatan tokoh-tokoh masyarakat di setiap kecamatan (gampong). 7. Memberikan subsidi bagi keluarga masyarakat miskin, khususnya untuk obat-obatan di luar Askes, penambahan alat kontrasepsi gratis (suntikan dan pil) untuk peserta KB, pemberian gizi tambahan bagi balita di setiap posyandu, dan pemberian bantuan obatobatan suplemen bagi ibu yang sedang mengandung, melahirkan, dan pasca melahirkan. 8. Mengembangkan potensi sumberdaya lokal secara optimal, baik tanaman pangan, perikanan, peternakan, maupun perkebunan; 9. Meningkatkan kerjasama dengan Bulog, koperasi, dan pengusaha di daerah dalam upaya menampung dan memasarkan produk pertanian masyarakat. 10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana, baik dalam sub sektor prasarana perhubungan maupun prasarana ekonomi lainnya untuk kelancaran arus distribusi barang dan jasa. 11. Membantu modal usaha melalui pengembangan lembaga-lembaga keuangan mikro baik pola konvensional maupun syariah di tingkat kecamatan, dengan prosedur peminjaman yang mudah dan bunga rendah, serta dengan bantuan pemberdayaan lainnya (teknologi, mutu, manajemen, dan pasar) khususnya bagi petani/nelayan dan pelaku usaha dagang/industri kerajinan, industri rumah tangga, dan lainnya. 117

Yeni Irawan

12. Membangun pusat pelatihan (balai latihan kerja), khususnya di kecamatankecamatan yang memiliki potensi pengembangan usaha. 13. Meningkatkan kegiatan bimbingan dan penyuluhan secara periodik, disertai dengan pendampingan bagi usahausaha pertanian dan industri yang belum berhasil, dengan melibatkan peran-peran pelaku usaha yang sukses. 14. Menjamin pasar bagi pemasaran produk-

118

produk pertanian dan industri (industri kecil, industri kerajinan/rumah tangga), termasuk mendirikan lembaga penjamin pemasaran di daerah-daerah yang memiliki prospek bisnis yang cerah. 15. Membantu penyediaan kebutuhan pokok bagi keluarga yang berpendapatan rendah (miskin), termasuk melanjutkan program BLT (Bantuan Langsung Tunai) secara berkesinambungan sampai keluarga miskin mampu mandiri.



rEFERENSI Amartya Sen. 1999. Freedom as Development. Jakarta : LP3ES Badan Pusat Statistik, 2008, Aceh Utara Dalam Angka 2008, Lhokseumawe Departemen Kesehatan RI, 2008, Profil Kesehatan 2006, Jakarta Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara, 2008, Profil Pendidikan Kabupaten Aceh Utara 2007, Lhokseumawe Malik, Hasan. 2005. Laporan Pembangunan Manusia Sebagai Alat dan Tujuan Demokrasi. Erlangga. Jakarta Nugroho, SBM. 2004. Indikator Pembangunan Sumber Daya Manusia. FE-UI, Jakarta UNDP, BPS dan Bappenas, 2001, Laporan Pembangunan Manusia 2001, Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia, Jakarta. UNDP, BPS dan Bappenas, 2004, Laporan Pembangunan Manusia 2004, Ekonomi dari Demokrasi: Membiayai Pembangunan Manusia di Indonesia, Jakarta. Wijaya, 1990, Teknologi dan Pembangunan, Jakarta.


119

Yeni Irawan

120


Misi JAnalisis u r n aPerumusan l E K O NVisi O Mdan IKA I NPembangunan D O N E S I A Daerah Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 Hal. 121-127

ISSN: 2338-4123

Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Studi Kasus Provinsi Lampung

Regional development is a planned effort to increase the capacity of local government in order to create a reliable and professional capability in providing services to the community and manage local economic resources. Governments have an important role in the development of the area as well as private sector and non-governmental organizations. In the course of development elapsed areas have the vision and mission areas. Vision is a portrait of future special circumstances and expected, representing global goals and move on, long-term and provide a basis / foundation or direction for the planning system. The mission is a reason for a region or local government organized or incorporated, so that is the reason of being or existence of a local or regional government. Mission authority must identify and describe the main tasks of the base or held by the county, or local government or authority and to whom the task was done. The mission is essential for directing the implementation or operation of a government or regional development, so all the actors (stakeholders) and interested parties can know the areas concerned and to know the roles, programs, and the results to be obtained in the future. The vision of the province of Lampung is the realization of a pious, prosperous, safe, harmonious and democratic as well as being featured and competitive province in Indonesia. The mission of Lampung province is to realize human resources devoted, prosperous, quality, noble behavior, professional, superior and competitiveness, build and optimize the potential of agri-based economy of the region with a strong and democratic economy, superior and competitive, build and improve infrastructure areas that can support optimal development of regional and national, and global competition. In the development of the province of Lampung course not separated from the name of poverty. Special poverty alleviation programs that have been implemented in Lampung Province, among others, Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS), Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kampung Tua (PPEKKT), and Program Development ITTARA (Industri Tepung Tapioka Rakyat). The commitment of local governments in reducing poverty has not followed the planning and management system programs. Implementation of programs / activities fully submitted to the Local Government Unit, so that each activity tend to walk on their own in accordance with the duties and functions of submitted to the Local Government Unitespectively. Therefore Lampung provincial government should immediately develop a model or concept of a “systematic and comprehensive” in poverty reduction. Model or concept developed should be participatory and adapted to the characteristics of poverty that exist in the province of Lampung. Model development should be supported by the results of considerable academic study, so as to touch the essence of the problem effectively.

Yul Bahri Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Keywords: Regional development, local goverment, is realize human resourses, prosperoues democratic economics


121

Yul Bahri

Latar Belakang Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan daerah juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat bagi peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagi pelaku, baik umum, pemerintah, kelompok masyarakat lainnya maupun swasta. Banyak pandangan mengenai pembangunan daerah yaitu pandangan pembangunan tradisional dan pandangan pembangunan modern. Pandangan pembangunan tradisional dapat dilihat dari peningkatan yang terus-menerus pada PDB. Sedangkan untuk daerah, makna pembangunan difokuskan pada peningkatan PDRB suatu propinsi, kabupaten atau kota. Pada pandangan pembangunan modern pembangunan dilihat sebagai suatu proses yang multidimensional. Menurut Todaro ada tiga inti nilai pembangunan yaitu : a. Ketahanan (Sustenance) : kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok. b. Harga diri (Self Esteem) : pembangunan harus memanusiakan manusia. Pembangunan suatu daerah harus meningkatkan kebanggan sebagai manusia yang berada di daerah itu c. Freedom from servitude : kebebasan bagi setiap individu suatu negara untuk berpikir, berkembang, berperilaku, dan berusaha berpartisipasi dalam pembangunan. Permasalahan yang terjadi di dalam 122

pembangunan daerah adalah: 1. Pembangunan ekonomi, dalam pembangunan ekonomi yang menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah adalah meningkatnya pengangguran dan kemiskinan, menurunnya fungsi intermediasi perbankan untuk mengembangkan sektor riil, pola persebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antarwilayah 2. Pembangunan Sosial, dalam pembangunan sosial yang menjadi permasalahan pembangunan daerah adalah menurunnya kemampuan pemerintah dalam pelayanan-pelayanan sosial dasar (pendidikan, kesehatan dan gizi). 3. Pembangunan Prasarana Wilayah, dalam pembangunan prasarana wilayah yang menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah adalah terbatasnya tingkat pelayanan jaringan transportasi antar dan intra wilayah, menurunnya kapasitas pemerintah daerah dalm pengaturan dan pengelolaan infrastruktur, menurunnya kapasitas dan ketersediaan sumberdaya tenaga listrik, meningkatnya masalah kelangkaan air bersih dan air minum, menurunnya kapasitas pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan infrastruktur. 4. Pembangunan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, dalam hal ini yang menjadi permasalahan dalam pembangunan daerah adalah menurunnya kualitas permukiman (kemacetan, kawasan kumuh, pencemaran lingkungan (air, udara, suara, sampah), berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau (RTH) di wilayah perkotaan, alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan permukiman secara signifikan. 5. Permasalahan Khusus, yaitu Lemahnya daya saing investasi, pembangunan daerah tertinggal belum ditangani secara terpadu antar sektor dan antara JURNAL EKONOMIKA INDONESIA

Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah

pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, pemekaran daerah yang belum mampu menyejahterakan masyarakat, rendahnya proses pembangunan dan penguatan stabilitas keamanan di daerah perbatasan negara. Menurut teori tahapan bahwa pembangunan ekonomi akan mengikuti alur evolusi tunggal sebagai berikut : 1. Kebudayaan Primitif, dimana sukusuku yang berkelana dan keluarga yang mencukupi dirinya sendiri dengan bercocok tanam. 2. Feodalisme, secara berangsur dengan bertambah sempitnya ruang kehidupan, perekonomian primitif berevolusi menjadi feodalisme. 3. Kapitalisme. 4. Sosialisme dan Komunisme, Kalitalisme dianggap sebagai tahap peralihan saja, yang nantinya akan digantikan oleh sosialisme dan komunisme, sebagaimana kapitalisme menggantikan feodalisme. Banyaknya pandangan pembangunan daerah baik yang di lihat dari sudut pandang tradisional maupun pandangan modern yang mengharuskan setiap daerah mempunyai visi dan misi dalam pembangunan daerah tersebut. Dari permasalahan dan inti nilai pembangunan diatas maka dapat di analisis mengenai perumusan visi dan misi pembangunan khususnya di daerah lampung. Tinjauan Teoritis Analisis Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Pemerintah mempunyai peran penting di dalam pembangunan daerah disamping sektor swasta dan swadaya masyarakat. Dalam pembangunan daerah pemerintah mempunyai peran meningkatkan efisiensi dengan mendorong ke arah persaingan, menginternalkan eksternalitas (polusi), dan menyediakan barang publik, mendorong pemerataan dengan mengaplikasikan sistem pajak dan transfer untuk mendistribusiakan Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

kembali pendapatan, mendorong stabilitas ekonomi makro dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan inflasi. Visi adalah suatu potret keadaan masa depan yang istimewa dan diharapkan, mewakili tujuan yang global dan berjalan terus, berjangka panjang serta menyediakan suatu dasar/fondasi atau arah bagi suatu sistem perencanaan pembangunan. Visi harus menggambarkan suatu masa depan yang ideal bagi masyarakat, serta merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/ basis bagi semua elemen (stakeholders) dalam proses perencanaan. Visi yang baik adalah deskripsi tentang apa yang mau dicapai oleh organisasi, setelah organisasi tsb mengimplementasikan strategi dan mencapai potensi sepenuhnya. Misi adalah suatu alasan bagi suatu daerah atau pemerintahan daerah dibentuk atau didirikan, sehingga merupakan alasan keberadaan atau eksistensi suatu daerah atau pemerintahan daerah. Misi harus mengidentifikasi dan menguraikan kewenangan pangkal atau tugas pokok yang diselenggarakan oleh daerah, atau pemerintahan daerah serta untuk siapa kewenangan atau tugas itu dikerjakan. Misi merupakan hal yang penting untuk mengarahkan penyelenggaraan atau operasionalisasi suatu pemerintahan atau pembangunan daerah, sehingga semua pelaku (stakeholders) dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal daerah yang bersangkutan serta mengetahui peran, program, dan hasil yang akan diperoleh di masa depan. Perumusan Misi melibatkan semua pelaku seperti Kepala Daerah, DPRD, Organisasi Non Pemerintah (Ornop), Sektor Swasta, Perangkat Pemerintah Daerah, Unsur Masyarakat lainnya serta Pihak lain yang berkepentingan dengan daerah yang bersangkutan. Mengkaji dan menilai lingkungan yang sangat berguna untuk menentukan apakah misi daerah tidak bertentangan atau memiliki konflik secara internal dan eksternal, misalnya dengan 123

Yul Bahri

kebijakan atau peraturan yang lebih tinggi. Visi dapat digambarkan seperti telihat pada Gambar 1. Ideologi inti menunjukkan karakter abadi sebuah organisasi, dan merupakan identitas yang begitu penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Ideologi inti terdiri dari dua unsur yang berbeda yaitu, nilai inti dan tujuan inti. Nilai inti adalah sebuah sistem yang mengarahkan ajaranajaran dan prinsip. Tujuan inti merupakan alasan yang paling fundamental mengenai keberadaan sebuah organisasi. Ideologi inti tidak dapat dicari dari lingkungan eksternal, namun dipahami dalam diri atau organisasi. Ideologi harus autentik dan tidak bisa dipalsukan. Kompetensi inti adalah konsep strategi yang menjelaskan kapabilitas sebuah organisasi, sedangkan ideologi inti menunjukkan alasan keberadaan sebuah organisasi. Menggambarkan masa depan terdiri dari dua bagian yaitu, tujuan 10-30 tahun dan gambaran yang hidup mengenai bagaimana cara mencapai tujuan. Organisasi yang visioner harus memiliki tujuan yang besar (big), panjang (hairy), dan kuat (audacious

goals) atau BHAG. Karakteristik visi yang baik: berorientasi kedepan, inspiratif, dan realistis. Gambaran yang hidup yaitu menerjemahkan visi dari kata-kata menjadi gambaran yang mudah dibayangkan orang. Contoh Sony tahun 1950-an Ideologi Inti (Core Ideology) Visi dan Misi serta Kondisi Ekonomi Provinsi Lampung Adapun visi dari provinsi Lampung adalah terwujudnya masyarakat Lampung yang bertaqwa, sejahtera, aman, harmonis dan demokratis serta menjadi provinsi unggulan dan berdaya saing di Indonesia. Sedangkan misi dari provinsi Lampung adalah mewujudkan sumber daya manusia yang bertaqwa, sejahtera, berkualitas, berahklak mulia, profesional, unggul dan berdaya saing, membangun dan mengoptimalkan potensi perekonomian daerah dengan berbasis agribisnis dan ekonomi kerakyatan yang tangguh, unggul dan berdayasaing, membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah yang mampu mendukung secara optimal pembangunan daerah dan nasional serta

NILAI INTI

IDEOLOGI INTI TUJUAN INTI

VISI Besar, Panjang, Kuat MENGGAMBARKAN MASA DEPAN Gambaran Yang Hidup

Gambar1. Gambaran Visi Nilai Inti (Core Value)

• • •

Mengangkat budaya status nasional Jepang Menjadi pionir Mendorong kemampuan dan kreatifitas individu

Tujuan Inti (Core Purpose)

Merasakan kenikmatan inovasi dan penerapan teknologi untuk keuntungan dan kesenangan masyarakat luas

Gambar 2. Core Ideology 124



bersaing secara global. Dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2005-2025, dilaksanakan melalui Misi berikut : 1. Menumbuhkembangkan dan memeratakan ekonomi daerah yang berorientasi nasional dan global. 2. Membangun sarana dan prasarana wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial. 3. Membangun pendidikan, penguasaan IPTEKS, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 4. Membangun masyarakat religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta melestarikan dan mengembangkan budaya daerah. 5. Mewujudkan daerah yang asri dan lestari. 6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta mewujudkan masyarakat yang demokratis. 7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kewirausahaan, dan bertatakelola yang baik Kondisi perekonomian provinsi dalam dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi (2006) naik 4,9% menjadi 5,24% (2007) < nasional yang mana pertumbuhan ekonomi meliputi, pertanian 42,1% dari PDRB (2007) yang mendominasi pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung, Investasi yang tumbuh dan berkembang yang memberikan kontribusi sebesar 19,6%, Inflasi tahun 2007 mencapai 6,58% < nasional 6,6%, sedangkan dalam sektor pariwisata wisatawan naik menjadi 694.546 orangg pada tahun 2005 dan 850.661 orang pada tahun 2007, disamping itu pencari kerja mencapai 60.717 orang pada tahun 2006. Dalam perkembangan provinsi Lampung tentu saja tidak lepas dari yang namanya kemiskinan. Program khusus penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan di Provinsi Lampung antara lain, Desaku Maju Sakai Sambayan (DMSS), Program Pemberdayaan Ekonomi Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

Kerakyatan Kampung Tua (PPEKKT),dan Program Pengembangan ITTARA (Industri Tepung Tapioka Rakyat). Tiga Instrumen Kebijakan untuk Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung yaitu : 1. Program Utama yang meliputi: a. Penyusunan data base kemiskinan, buta aksara, dan pengangguran b. Kajian tentang kemiskinan dan isu yang terkait dengan kemiskinan c. Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung d. Pembentukan kelembagaan khusus penanggulangan kemiskinan e. Penanggulangan kemiskinan di daerah prioritas utama f. Penanggulangan kemiskinan di daerah lainnya g. Melaksanakan monitoring dan evaluasipenanggulangan kemiskinan. 2. Regulasi, yang meliputi: a. Revisi Perda Tata Ruang Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung b. Perda Pengairan c. Perda Pengelolaan Sumber Daya Air d. Perda Jaminan Sosial (pendidikan, kesehatan dan bantuan transportasi) untuk orang miskin e. Seluruh regulasi tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas sumberdaya alam (lahan dan air) yang ada sebagai sumber utama pendapatan bagi sebagian besar masyarakat miskin serta untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas SDM masyarakat miskin di Provinsi Lampung. 3. Program Pendukung, meliputi: a. Pengelolaan dan pengalokasian anggaran dan bantuan permodalan khusus bagi masyarakat miskin baik yang bersumber dari dana pemerintah maupun dari lembaga keuangan. b. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana pokok wilayah di 125

Yul Bahri

kantong-kantong kemiskinan. c. Penguatan kelembagaan penataan ruang (BAPPEDA dan BKPRD): d. Pengembangan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur, LSM dan Organisasi Sosial serta meningkatkan peran dan kepedulian dunia usaha dalam penanggulangan kemiskinan e. Peningkatan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota serta koordinasi antar Satker Strategis seperti Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan dinas lainnya serta dengan Lembaga Perguruan Tinggi dan Litbangterap akan menjadikan kemiskinan sebagai fokus program pembangunan. Komitmen pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan ternyata belum diikuti dengan prencanaan dan sistem pengelolaan program yang baik. Hal ini tercermin pada pelaksanaan program/ kegiatan yang sepenuhya diserahkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sehingga masingmasing kegiatan cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing SKPD. Pemerintah Provinsi Lampung harus segera mengembangkan suatu model atau konsep yang ”sistematis dan komprehensif” untuk penanggulangan kemiskinan. Model atau konsep yang dikembangkan harus bersifat partisipatif dan disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung. Karena itu pengembangan model tersebut harus didukung oleh hasil-hasil kajian akademik yang cukup, sehingga mampu

126

menyentuh esensi permasalahan secara efektif. KESIMPULAN Pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah. Perwujudan dari pembangunan daerah tersebut dapat dilihat dari visi dan misi daerah tersebut. Salah satu visi dan misi dari pembangunan daerah adalah penanggulangan kemiskinan di samping permasalahan yang lainnya. Komitmen pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan ternyata belum diikuti dengan perencanaan dan sistem pengelolaan program yang baik. Hal ini tercermin pada pelaksanaan program/ kegiatan yang sepenuhya diserahkan kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), sehingga masingmasing kegiatan cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing SKPD. Pemerintah Provinsi Lampung harus segera mengembangkan suatu model atau konsep yang ”sistematis dan komprehensif” untuk penanggulangan kemiskinan. Model atau konsep yang dikembangkan harus bersifat partisipatif dan disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung. Karena itu pengembangan model tersebut harus didukung oleh hasil-hasil kajian akademik yang cukup, sehingga mampu menyentuh esensi permasalahan secara efektif.



Referensi Adisasmita, Raharjo, 2008, Pengembangan Wilayah Konsep dan Teori, Graha Ilmu, Yogyakarta. Kuncoro, Mudrajat, 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah. Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta, Erlangga. Solihin, Dadang, 2007, Perencanaan dan Pelaku Pembangunan, http://www.docstoc.com/docs/ DownloadDoc.aspx?doc_id=1826023 2008, Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU25/2004, http://www.docstoc.com/docs/1825176/Sistem-Proses-Mekanisme-danDokumen-Perencanaan-Pembangunan-Nasional-Sesuai-UU252004. Todaro, Michael. P, 2008, Pembangunan Ekonomi, Jakarta. Tim Independen Universitas Lampung, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Lampung Tahun 2008. www.lampungprov.go.id


127

Yul Bahri

128


Perkreditan JKredit ur nBank al E K O N O MRakyat I K A Idan N DPengaruhnya O N E S I A pada Perkembangan Usaha... Volume 1, Nomor 1, Juni 2012 Hal. 129-135

ISSN: 2338-4123

Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Pengaruhnya pada Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banda Aceh

The objectives of this research article are to analize the effect of BPR Loan and its impact for small-scale business in Banda Aceh. By using secondary data during 2000-2008 from selected annual report from official institution such as Bank Indonesia and Central Beureau Statistc annual report, the result of this research from regression linear model indicated that capital and investment are significantly influence production value in smallscale business in Banda Aceh. With the intention that recommendation of this study are BPR’s should expand its Loan, particularly in small-scale business, moreover government role in public policy for supporting of this effort should also expand.

Yurina Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

Keywords : BPR, investment, capital, production value


129

Yurina

Latar Belakang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) muncul di tengah kerangka mekanisme perbankan yang berperan aktif dalam menyentuh dan memberi akses bagi UMKM untuk mendapatkan dana usaha yang fleksibel dari sektor perbankan. Terlebih dengan semakin meningkatnya BPR di berbagai wilayah di Indonesia yang secara tidak langsung merupakan indikasi dari semakin berkembangnya UMKM dan peran BPR sendiri dalam perekonomian nasional. BPR memiliki karakter khusus seperti memiliki berbagai bentuk pelayanan keuangan simpan dan pinjam, yang terutama ditujukan untuk melayani usaha-usaha kecil dan masyarakat di pedesaan dengan sistem serta prosedur yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan (Sutopo, 2005). Implikasinya adalah hubungan kemitraan yang solid dan bersifat mutualisme menjadi keunggulan BPR dibanding dengan bank umum (Pikiran Rakyat, Juli 2004, Rahman, 2004). Sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan Kota Banda Aceh menjadi tempat beroperasinya kantor bank BPR. Aktivitas BPR di daerah ini masih terpusat di wilayah-wilayah pinggiran kota yang berdekatan dengan wilayah perbatasan kabupaten. Daerah-daerah kecamatan di Kota Banda Aceh adalah wilayah tempat berkembangnnya UMKM. Dengan sistem serta prosedur perkreditan yang sederhana dan sesuai dengan kebutuhan UMKM usaha, BPR bisa langsung menyentuh dan membantu masyarakat yang punya kegiatan ekonomi di sektor riil (UMKM). Kredit yang disalurkan BPR kepada UMKM di Kota Banda Aceh. Penyaluran kredit/pembiayaan untuk UMKM melalui BPR terus meningkat baik dalam bentuk modal kerja maupun invesatsi. Secara keseluruhan jumlah kredit yang disalurkan BPR tahun 2007 mencapai Rp. 18.926 juta atau menurun dari tahun 2006. Sebagian besar jumlah kredit yang 130

disalurkan pada tersebut dialokasikan untuk modal kerja yaitu mencapai Rp. 17.478 juta atau masih relatif besar bila dibanding kredit yang disalurkan untuk investasi yang hanya berkisar Rp. 1.448 juta. Dengan demikian BPR bisa berperan dalam meningkatkan fungsi intermediasi di tengah keterbatasan jumlah jaringan bank-bank umum konvensional dan keengganan bank-bank konvensional dalam menyalurkan kredit kepada UMKM di Kota Banda Aceh sebagaimana yang ditawarkan BPR. Di bank-bank umum di Kota Banda Aceh, syarat untuk mendapatkan pinjaman mungkin lebih banyak dibandingkan BPR Dengan munculnya BPR sejak pasca krisis moneter, di masa konflik dan hingga saat ini, maka UMKM telah memperoleh kemudahan dalam mendapatkan kredit. Melihat berbagai fenomena tentang BPR dan perannya dalam meningkatkan UMKM maka artikel ilmiah ini penulis akan melihat bagaimana pengaruh pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja pada BPR terhadap perkembangan investasi dan produksi UMKM di Kota Banda Aceh. Tinjauan TEORITIS Penelitian yang dilakukan oleh Riskayanto dan Sulistiowati (2004) tentang diterminasi penyaluran kredit pada UMKM melalui BPR diperoleh hasil penelitian adalah penyaluran kredit kepada UMKM melalui mekanisme formal di Indonesia sangat relevan dengan keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan berdasarkan pada survey UMKM yang mengajukan permohonan kredit kepada PT. BPR Aslindo Mitra, ternyata hanya 3 yang signifikan dari 17 kriteria yang berpengaruh terhadap peran BPR dalam merealisasikan penyaluran kredit kepada UMKM di pinggiran Kota Jakarta dengan tingkat probabilita signifikansi < 0,05. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Herri et. al (2005), tentang studi peningkatan peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam pembiayaan Usaha Mikro Kecil (UMK) di JURNAL EKONOMIKA INDONESIA

Kredit Bank Perkreditan Rakyat dan Pengaruhnya pada Perkembangan Usaha...

Sumatera Barat berhasil mengemukakan bahwa peran BPR dalam pembiayaan UMK. Berdasarkan kepada hasil penelitian, BPR telah memainkan peran yang cukup baik dalam pembiayaan UMK. Hal ini tergambar dari peningkatan jumlah kredit dan peningkatan jumlah nasabah BPR. Ratarata pertumbuhan penyaluran kredit BPR di Sumatera Barat sebesar 37% lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan kredit BPR secara nasional sebesar 32%. Begitu juga dari segi kemampuan menyalurkan kredit dengan LDR rata-rata sebesar 104,98 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya sebesar 78,26 persen. Pembiayaan BPR juga telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan didalam peningkatan kinerja UMK di Sumatera Barat. Peningkatan prestasi UMK ini terjadi karena kredit yang diterima dapat mengatasi persoalan kekurangan modal. Hal ini sejalan dengan oleh jenis kredit yang disalurkan oleh BPR yang lebih fokus kepada kredit modal kerja yang berarti telah berorientasi kepada kebutuhan UMK. Bila diperhatikan lebih lanjut, berdasarkan rata-rata kredit yang disalurkan tergambar bahwa BPR telah lebih beorientasi kepada kredit mikro dimana rata-rata kredit yang diberikan adalah sebesar Rp 11.960.000,Meydianawati (2007) dalam penelitiannya tentang analisis perilaku penawaran kredit perbankan kepada sektor UMKM di Indonesia menjelaskan dalam kurun waktu Januari 2002 – Februari 2006 penyaluran kredit investasi dan modal kerja kepada UMKM relatif meningkat terutama akibat dari semakin membaiknya struktur keuangan perbankan tercermin dari meningkatnya rasio CAR, ROA dan NPLs. Dari penelitian ini juga dapat diidentifikasi bahwa variabel partial DPK, ROA, CAR dan NPLs berpengaruh signifikan terhadap penawaran kredit investasi dan modal kerja kepada UMKM. Penelitian mengenai proporsi penyaluran kredit dana perbankan di Indonesia untuk UMKM juga pernah dipublikasi oleh Syarif Volume 1, Nomor 1, Juni 2012

(2009) yang berhasil mengungkapkan bahwa dari 867,81 triliun rupiah penyaluran kredit/pembiayaan di sektor perbankan di Indonesia, hanya 14,2% yang teralokasi ke sektor UMKM. Jumlah tersebut tidak memadai jika dibandingkan dengan proporsi permintaan kredit oleh sektor UMKM tersebut. Salah satu faktor penyebab adalah tidak layaknya sebagian besar pelaku usaha pada sektor UMKM. Kemudian masih adanya anggapan dari UMKM bahwa perbankan bukanlah lembaga yang dapat mendukung permodalan mereka. Selanjutnya penelitian tentang kelayakan UMKM dalam menggunakan kredit komersial perbankan yang pernah dipublikasi oleh Siaahan (2008) juga berhasil dikemukan bahwa UMKM pada prinsipnya tidak layak menjadi nasabah bank konvensional dan sebaliknya. Dari sejumlah indikator penilaian kelayakan kredit untuk UMKM, karakter, kapital dan kolateral menjadi indikator yang relatif lemah dalam kelayakan penyaluran kredit kepada UMKM. Berdasarkan tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan dan penelitian terdahulu maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah: pembiayaan BPR berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan investasi dan produksi UMKM di Kota Banda Aceh. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Kota Banda Aceh. Ruang lingkup penelitian terbatas pada data dan informasi tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) meliputi jumlah unit usaha BPR, jumlah kredit yang disalurkan BPR, unit usaha UMKM, nilai produksi dan nilai investasi UMKM khususnya yang bergerak dalam bidang industri pangan, industri sandang, industri kimia dan bahan bangunan, industri logam dan elektronika serta industri kerajinan. Model analisis data dilakukan dengan menggunakan formulasi regresi linier 131

Yurina

(Irianto, 2002: 191) adalah sebagai berikut: LnNPROD= Ln β0+β1LnMK + β1LnINV + e Dimana: β0 = Konstanta β1 = Parameter regresi/koefisien regresi NPROD = Nilai produksi UMKM. MK = Pembiayaan Modal Kerja BPR INV = Pembiayaan Investasi BPR e = Error Term. HASIL PENELITIAN Semakin cepat dan ketatnya aktivitas perbankan di Kota Banda Aceh dengan segala varian produknya yang terus berkembang menyebabkan arah dan aktivitas perbankkan khususnya bank umum nasional dalam membiayai sektor UMKM seakan semakin terabaikan. Banyak UMKM yang mengajukan permohonan kredit pada bank umum namun pada akhirnya menghadapi sejumlah hambatan untuk menerima kredit yang persyaratannya memang relatif berat. Disamping ketatnya syarat permohonan kredit, bank-bank umum juga kurang tertarik untuk melayani kredit skala kecil. Kredit modal kerja maupun investasi dengan bunga dan persyaratan yang wajar sangat sulit dikucurkan bank umum untuk usahausaha kecil yang peformance usahanya memang kurang prospektif. Dengan demikian di tengah kondisi tersebut keberadaan BPR di Kota Banda Aceh memberi angin segar bagi kehidupan UMKM. Produk kredit/ pembiayaan yang disalurkan BPR memang lebih sesuai dengan kemampuan dan harapan UMKM. Dengan adanya keringanan dalam aspek administrasi, biaya maupun prosedur permohonan menyebabkan hampir seluruh nasabah debitur yang memanfaatkan pembiayan pada bank BPR di Kota Banda Aceh masuk dalam kategori UMKM. Dengan karakteristik tersebut maka peran kredit/ pembiayaan yang disalurkan BPR khususnya untuk UMKM baik modal kerja maupun 132

investasi secara keseluruhan juga relatif lebih kecil dibanding kredit/pembiayaannya yang disalurkan bank umum nasional yang umumnya dimanfaatkan untuk perusahaan besar dengan nilai anggunannya yang juga relatif lebih besar. Peran Bank BPR dalam menyalurkan kredit/pembiayaan dapat dilihat pada Tabel 1.: Peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam menyalurkan kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi untuk UMKM di Kota Banda Aceh relatif berfluktuasi akibat berbagai faktor dan kondisi seperti kondisi ekonomi, politik, sosial dan tingkat kelayakan debitur UMKM. Tahun 2008 peran kredit/pembiayaan modal kerja dan investasi BPR untuk UMKM mencapai 1,58% dari total kredit yang disalurkan industri perbankan yaitu sebesar 3.618.624 juta rupiah. Peran kredit/pembiayaan modal kerja yang disalurkan BPR relatif lebih besar di banding kredit/pembiayaan investasi dengan tingkat kontribusi sebesar 1,77% dari total kredit/pembiayaan modalkerja perbankan sebesar 3.143.168,-. Kontribusi penyaluran kredit/pembiayaan modal kerja setiap tahunnya oleh BPR relatif lebih dominan akibat sebahagian besar UMKM di daerah ini memanfaatkan dana dalam bentuk modal kerja. Kredit/pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat dan pengaruhnya terhadap nilai produksi UMKM di Kota Banda Aceh dapat dilihat pada model analisis regresi linier, dengan menggunakan dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Pembiayaan modal kerja BPR (MK) dan pembiayaan investasi BPR (INV) menjadi variabel bebas yang akan mempengaruhi satu variabel terikat yaitu nilai investasi (NPROD). Hasil estimasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Peran BPR dalam menyalurkan kredit/ pembiayan investasi dan modal kerja di Kota Banda Aceh masih relatif kecil yaitu mencapai 2,13% dari total kredit/pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja yang disalukan perbankan di daerah ini. Peran JURNAL EKONOMIKA INDONESIA


Tabel 1 Peran Bank BPR Dalam Menyalurkan Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi di Kota Banda Aceh, Periode 2000-2008 Tahun

Modal Kerja (RpJuta) Perbankan

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Investasi (RpJuta)

BPR

3.143.168 100% 2.010.213 100% 1.338.471 100% 841.708 100% 701.840 100% 426.662 100% 361.310 100% 308.661 100% 266.185 100%

Perbankan

55.686 1,77% 17.479 0,87% 17.754 1,33% 16.902 2,01% 16.093 2,29% 13.497 3,16% 11.472 3,18% 9.788 3,17% 8.907 3,35%

475.456 100% 387.593 100% 213.169 100% 198.613 100% 133.928 100% 109.240 100% 54.714 100% 48.664 100% 43.317 100%

Jumlah (RpJuta) BPR

Perbankan

1.839 0,39% 1.448 0,37% 1.970 0,92% 2.150 1,08% 1.651 1,23% 915 0,84% 778 1,42% 661 1,36% 594 1,37%

BPR

3.618.624 100% 2.397.806 100% 1.551.640 100% 1.040.321 100% 835.768 100% 535.902 100% 416.024 100% 357.325 100% 309.502 100%

57.525 1,58% 19.202 0,80% 19.448 1,25% 19.052 1,83% 17.744 2,12% 14.412 2,69% 12.250 2,94% 10.449 2,92% 9.501 3,07%

Sumber : Laporan Bank Indonesia, 2008

Tabel 2 Hasil Regresi Pengaruh Pembiayaan BPR Terhadap Nilai Produksi UMKM Di Kota Banda Aceh Tahun 2000-2008 Variabel

ßi

MK INV (Constant) Dw= 1,7653 R square adjusted = 0,5915

t-ratio 0,63236 -0,12441 9,6310

2,715 -0,5000 3,417

p-value 0,035 0,635 0,014

Sumber: Hasil Estimasi Tahun, 2009

kredit/pembiayaan modal kerja yang disalurkan BPR relatif lebih besar di banding kredit/pembiayaan investasi dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 2,35% dari total kredit/pembiayaan modal kerja yang disalurkan perbankan. Sementara kredit/ pembiayaan investasi hanya mencapai ratarata 1,00% dari total kredit/pembiayaan investasi yang disalurkan perbankan. Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pengaruh pembiayaan investasi pada BPR terhadap nilai produksi UMKM tidak signifikan sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai p-value (p=0,635). Setiap meningkatnya pembiayaan modal


kerja dari BPR sebesar satu ribu rupiah akan berdampak terhadap meningkatnya nilai produksi UMKM sebesar 2,433 rupiah. Pengaruh pembiayaan modal kerja pada BPR terhadap nilai produksi UMKM tersebut signifikan sebagaimana yang ditunjukkan oleh nilai p-value (p=0,035) (lihat T abel 2). R square adjusted sebesar R2= 0,5915 atau 59,15 persen menjelaskan peran kredit/ pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terhadap nilai produksi UMKM di Kota Banda Aceh adalah sebesar 59,15 persen, sedangkan selebihnya 40,85 persen dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model analisis.

133

Yurina

KESIMPULAN Peran BPR dalam menyalurkan kredit/ pembiayan investasi dan modal kerja di Kota Banda Aceh masih relatif kecil yaitu mencapai 2,13% dari total kredit/ pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja yang disalukan perbankan di daerah ini. Sementara itu peran kredit/ pembiayaan modal kerja yang disalurkan BPR relatif lebih besar dibandingkan kredit/ pembiayaan investasi dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 2,35% dari total kredit/pembiayaan modal kerja yang disalurkan perbankan. Sementara kredit/ pembiayaan investasi hanya mencapai ratarata 1,00% dari total kredit/pembiayaan investasi yang disalurkan perbankan.

134

Dalam pada itu, investasi dan modal kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai produksi di mana setiap meningkatnya pembiayaan modal kerja dari BPR sebesar satu ribu rupiah akan berdampak terhadap meningkatnya nilai produksi UMKM. REKOMENDASI Bank BPR perlu meningkatkan skim pembiayaan investasi bagi UMKM di Kota Banda Aceh. Untuk itu diperlukan dukungan pemerintah melalui kebijakan publik yang pro UMKM supaya dapat menciptakan iklim usaha yang pasti bagi dunia usaha umumnya dan terutama usaha kecil menengah melaui perbankan dalam rangka penyaluran pembiayaan.



REFERENSI Bank Indonesia, (2005). Surat Edaran No.7/85/INTERN tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Herri; Tafdil Husni; Syahrial Syarif; Suhairi; Edi Herman dan Ma’ruf (2005) “Studi Peningkatan Peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dalam Pembiayaan Usaha Mikro Kecil (Umk) Di Sumatera Barat”, http://www.bi.go.id/web/id/ publikasi/perbankan+dan+stabilitas+keuangan/ars itektur+perbankan+indo-nesia/16 htm. Diakses tgl 29 Mei 2009 pkl 22:29 WIB Meydianawathi, Luh Gede (2007) “Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan Kepada Sektor UMKM di Indonesia (2002-2006)”, Buletin Studi Ekonomi Vol.12. No 2 Tahun 2007, http://www. ejournal.unud. ac.id. Diakses tgl 25 Mei 2009 pkl 20:30 WIB Pikiran Rakyat (2004) Tinggi Potensi BPR Dalam Memacu Instabilitas Perekonomian Indonesia, Warta Selasa 13 Juli 2004. Republik Indonesia, Presiden (2008). Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Rahman, Hasanuddin (2004) Membangun Micro-Banking, Pustaka Widyatama, Yogyakarta Riskayanto dan Novita Sulistiowati (2004) “Determinan Penyaluran Kredit Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui BPR”, http://www.gunadarma.ac.id/pub/UG-ejournal. Diakses tgl 25 Mei 2009 pkl 21:05 WIB Siaahan, Rapma (2008) ”Kelayakan UMKM Menggunakan Kredit Komersial”, http://www. Smecda.com/deputi7/file_infokop/val15_02/3. Diakses tgl 25 Mei 2009 pkl 20:45 WIB Sutopo, Wahyudi (2005) Hubungan Antara Lembaga Keuangan Mikro dan Kontribusi Usaha Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan, Manajemen Usahawan Indonesia, No.01, XXX, Januari, hal 3-12 Syarif, Teuku (2009) “Proporsi Penyaluran Dana Perbankan Untuk UMKM”, http://www.bi.go. id/web/id/publikasi/perbankan+dan+stabilitas+keuangan/ arsitektur+perbankan+ indonesia/23 htm. Diakses tgl 29 Mei 2009 pkl 22:29 WIB


135

Yurina

136


PETUNJUK PENULISAN JURNAL EKONOMIKA INDONESIA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 1. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dan harus merupakan tulisan asli dari hasil penelitian, telaah pustaka, laboratorium, pengalaman lapangan atau gagasan yang belum dan tidak akan dipublikasikan dalam media cetak lain. 2. Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Ekonomika Indonesia berasal dari bidang Ilmu-ilmu Ekonomi Pembangunan. 3. Naskah diketik dengan perangkat lunak pengolahan kata Microsolft Word yang dicetak pada satu permukaan (tidak dibolak-balik) kertas berukuran A-4 putih 80 gram /m2, dengan jarak 1,5 spasi (kecuali abstrak), dengan tata letak porfraif, serta jarak margin kiri dan atas 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. Panjang naskah antara 20-25 halaman, termasuk halaman dan tabel. 4. Naskah yang termasuk katagori penelitian, disusun dengan urutan sebagai berikut: a. Judul: diusahakan singkat dan mencerminkan isi penelitian/karya ilmiah, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. b. Nama Penulis: ditulis dibawah judul, tanpa gelar kesarjanaan. Jika penulis lebih dari satu orang hendaknya diurutkan dan diberi angka Arab di akhir nama masing-masing penulis. Angka-angka Arab tersebut diberi keterangan sebagai catatan kaki pada halaman pertama, lengkap dengan alamat lembaga penulis c. Abstrak: ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris, diketik satu spasi dan maksimum 150 kata. Dibawah abstrak dicantumkan kata kunci (key-words) antara 3-5 frasa (phrase) d. Pendahuluan: (tanpa subjudul, berisi : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Tinjauan Teoritis) e. Metode Penelitian (alat/bahan, cara penelitian, teknik pengambilan data dan teknik analisis) f. Hasil dan Pembahasan: menguraikan hasil yang diperoleh, disertai pembahsan baik dalam bentuk tabel, grafik dan gambar g. Kesimpulan dan Saran h. Referensi (daftar pustaka) i. Biodata Penulis (daftar riwayat hidup/curriculum vitae) 5. Naskah yang termasuk katagori non penelitian/ konseptual, disusun dengan urutan sebagai berikut a. Judul (sama dengan poin 4.a) b. Nama Penulis (sama dengan poin 4.b) c. Abstrak (sama dengan poin 4.c) d. Pendahuluan (berisi: Latar Belakang, Perumusan Masalah, Sedikit Tinjauan Pustaka. Tidak dipecah menjadi anak sub judul, tetapi dalam bentuk alinea saja)

e. Pembahasan (Isi Informasi/pemikiran ilmiah penulis) f. Kesimpulan dan Saran (saran tidak merupakan keharusan) g. Referensi (daftar pustaka) h. Biodata Penulis (daftar riwayat hidup/curriculum vitae) 6. Naskah tidak diperkenankan memakai lampiran 7. Daftar pustaka yang ditampilkan hanya yang benarbenar diacu/dikutip saja: penulisan daftar pustaka disusun menurut abjad nama pengarang secara kronologis: a. Untuk buku: nama pokok dan inisial pengarang, tahun terbit. Judul Buku jilid, edisi. tempat/kota penerbit : nama penerbit b. Untuk karangan/artikel dalam pertemuan ilmiah atau seminar nama pokok dan inisial pengarang, tahun “Judul Karangan”. Singkatan nama pertemuan (penyelenggara). Waktu;tempat/kota pertemuan. c. Untuk karangan/artikel dalam majalah atau jurnal: nama pokok dan inisial pengarang, tahun. Judul karangang : nama majalah atau jurnal. Jilid (nomor) halaman permulaan dan akhir. d. Untuk tulisan dari internet : nama pokok dan inisial pengarang, tahun. Judul tulisan. Nama jurnal atau majalah/sumberlainnya. (online), vol.,no., (alamat sumber rujukan dan tanggal diakses) 8. Naskah yang dikirim ke redaksi rangkap 2 (asli dan foto copynya) dan disertakan disketnya selambatlambatnya 3(tiga) minggu sebelum penertbitan 9. Dewan redaksi dapat mengubah dan mengoreksi bahasa dan istilah, tanpa merubah isi dan maknanya dengan atau tanpa memberitahukan penulis. 10.Dewan redaksi dapat menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi persyarat.

Alamat Redaksi : Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Univesitas Malikussaleh. Kampus Bukit Indah P.O.Box 141 Lhokseumawe. Tlp. (0645), 40210 Fax. (0645) 44450. Email: [email protected] Website: fe-unimal.org/jurnal/ekonomika

Jurnal Ekonomika Indonesia


JURNAL I N D O N E S I A. Jurusan Ekonomi Pembangunan FAKULTAS EKONOMI Universitas Malikussaleh

Recommend Documents