Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II No

PROBLEMATIKA ANAK SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL DAN PUTUSAN MK. NOMOR 46 TAHUN 2010 Oleh : Aisyah Rasyid Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone Email : [email protected] Abstrak This research is a study of a legitimate child in relation to the national marriage law and the Constitutional Court Decision Number 46 of 2010. The root of the problem is "The position of the legitimate child in the legal system in Indonesia? "This issue is important to study because there is a difference of principle concerning the status of legitimate child of these two pieces of legislation. Children status authorized by Act 1 of 1974 Nomo marriage is child obtained through legitimate marriage, marriage made in accordance with his religion or belief and recorded under the provisions of the applicable laws. Children born of legitimate marriage are entitled to the rights of parents that nasab rights, living rights, inheritance and custody. While the Constitutional Court decision No. 46 of 2010. That the status of a legitimate child is a child born of a legitimate marriage and children born outside legal marriage but her biological father can be demonstrated through the recognition of the wife, the recognition of men concerned or proof through science and technology, such as DNA testing even if not registered they are entitled to the rights of both parents, or from the mother and the man who caused her birth or her biological father. Kata Kunci: anak sah, hukum perkawinan, putusan MK No. 46 Tahun 2010

Pendahuluan Seorang anak yang lahir melalui proses

perkawinan

berdasarkan

hukum

hukum

negara

sebagai

anak

yang

sah

baik

agama,

maupun

menyandang

predikat

sah,

demikian

pula

sebaliknya jika seorang anak yang lahir tidak melalui proses perkawinan yang sah akan menyandang predikat sebagai anak tidak sah yakni anak luar nikah (anak zina). Anak memiliki

tidak sah inilah yang

problema

tersendiri

dan

memerlukan pemecahan yang serius dari semua pihak, baik dari mereka yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum agama, maupun hukum Negara. Demikian halnya nikah di bawah tangan atau “nikah sirri” yakni pernikahan yang tidak disertai pencatatan di hadapan penghulu agama. Pernikahan seperti ini bertentangan dengan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 “tiaptiap

perkawinan

peraturan

dicatat

perundang-undangan

menurut yang

berlaku” (Sudarsono, 2010:289) Karena

Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II

| No.

220 | Aisyah Rasyid

itu,

perkawinan

yang

melalui

sah, yakni perkawinan yang tercatat

dengan pencatatan secara legalitas formal

menurut peraturan perundang-undangan

tidak dapat dibenarkan dalam arti tidak

yang berlaku. Sedangkan anak yang

diakui

negara,

dilahirkan di luar perkawinan hanya

sehingga mereka tidak bisa mendapatkan

mempunyai hubungan perdata dengan

keterangan akte nikah.

ibunya dan keluarga ibunya, sehingga

keabsahannya

tidak

oleh

Sementara kalau dicermati Undang-

mereka tidak mendapat hak dari ayah

Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2

biologisnya sebagaimana

ayat 1 “Perkawinan adalah sah, apabila

sah.

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

dan

tersebut

berbeda

dengan

itu”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46

menunjukkan

Tahun 2010 yang menyatakan bahwa

bahwa yang dilakukan menurut ketentuan

pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat

agama yang dalam Islam dikenal dengan

2

rukun

merupakan kewajiban administrasi yang

(Sudarsono,

kepercayaannya

Hal

halnya anak

2010:288)

nikah,

maka

pekawinannya

Undang-Undang

dianggap sah sekalipun tidak melalui

tidak

mengikat

dengan pencatatan.

perkawinan,

perkawinan

atas

keabsahan

karena

keabsahan

Dengan demikian, nikah setelah

perkawinan tetap menjadi domain hukum

hamil, nikah tembelan/nikah passampo

agama dari calon mempelai, sedangkan

siri dan nikah di bawah tangan/nikah

negara tidak turut campur tentang sah

sirri) terjadi perbedaan pandangan para

atau

ulama

(Witanto, 2012:229)

atau

penegak

hukum

Islam

termasuk perbedaan penafsiran pasal 2

tidaknya

Putusan

sebuah

Mahkamah

perkawinan.

Konstitus

ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Nomor 46 tahun 2010 berusaha mencari

1974 tentang status perkawinan yang

benang merah dari perbedaan pandangan

berimplikasi terhadap status anak yang

hukum Islam dengan pasal 2 ayat 2 UU

dilahirkan. Menurut Undang-Undang RI.

Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 serta

menawarkan beberapa solusinya, tetapi

pasal 43, bahwa anak sah adalah anak

tampaknya hasil putusannya pun masih

yang dilahirkan melalui perkawinan yang

menyisahkan

AL-RISALAH | Juli - Desember 2016

tersebut,

perbedaan

sekaligus

pandangan

PROBLEMATIKA ANAK SAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN NASIONAL ... | 221

bahkan

menjadi

berkepanjangan

polemik di

yang

dengan faktor-faktor normatif (asas-asas

tengah-tengah

hukum). 2) Pendekatan sosiologis karena

manyarakat, apalagi Putusan Mahkamah

objek

Konstitusi tersebut, berangkat sebuah

perkembangan kehidupan sosial dalam

kasus yang sangat familiar pada masa itu,

suatu

(Witanto, 2012:251) sehingga boleh jadi

perkawinan yang berimplikasi pada status

nilai

kental

anak. 3) Pendekatan filosofis, karena

dibanding dengan nilai objetivitasnya

terkait masalah hukum yang kajiannya

dalam penetapan sebuah hukum. Karena

menitipberatkan pada seperangkat nilai

itu, tetap memiliki ruang untuk dikaji

ideal yang menjadi rujukan dalam setiap

lebih lanjut untuk menemukan solusi

pembentukan,

hukum yang terbaik dan lebih memihak

pelaksanaan

kepada kebenaran agama.

berkaitan dengan proses perkawinan dan

subjektivitasnya

lebih

kajiannya

masyarakat

normatif Penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat deskriftif analitik yang bertujuan memaparkan status anak sah menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Putusan

Nomor dianalisis

46

Mahkamah Tahun

secara

dengan

yakni

proses

pengaturan, kaedah

dan

hukum

yang

status anak sah. 4) Pendekatan teologis

Metode Penelitian

dan

terkait

2010,

Konstitusi kemudian

komprehensif

dan

cermat dari berbagai komponen yang terkait untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

karena

terjadinya

suatu

perkawinan dan kelahiran seorang anak bagaimanapun prosesnya baik disenangi ataupun tidak, tidak bisa terhindar dari sebuah keyakinan bahwa apapun yang terjadi pada seseorang adalah merupakan takdir yang telah ditetapkan Allah swt., namun status hukumnya harus dipastikan. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk

mengulas

dan

menganalisis

berbagai fakta yang ditemukan dari sudut

Sedangkan

metode

pendekatan

pandang

perundang-undangan

dan

yang dilakukan dalam penelitian ini

ketentuan yang digariskan dalam al-

adalah: 1) Yuridis normatif, yaitu suatu

Qur’an dan hadis.

pendekatan yang menghubungkan antara faktor-faktor

yuridis

(hukum

positif)

Pengumpulan,

pengolahan

dan

analisis data penelitian ini termasuk


| No.2

222 | Aisyah Rasyid

dalam kategori penelitian kepustakaan

(Undang-Undang Peradilan Agama dan

(library research), maka pola kerja

Kompilasi Hukum Islam, t.t.:167)

pengolahan datanya bersifat kualitatif,

Suatu

perkawinan

menjadi

sah

serta dianalisis dengan menggunakan

menurut perundang-undangan yang telah

analisis isi (content analisis). Setelah

diatur dalam pasal 2 ayat 1

semua

Undang

data

yang

diperlukan

telah

perkawinan

Undang-

menyatakan

terhimpun lalu dianalisis secara cermat

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan

dengan berfikir deduktif, induktif atau

menurut

komparatif.

agamanya

Pembahasan

Karena itu perkawinan yang sah menurut

Anak Sah Menurut Hukum Perkawinan Nasional

hukum

1) Anak sah kaitannya dengan keabsahan perkawinan. Perkawinan yang melalui prosudur dan hukum

yang

benar

akan

melahirkan anak sah. Menurut UndangUndang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 42 berbunyi “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan

dan

masing-masing

kepercayaannya

perkawinan

nasional

itu.

adalah

perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum yang berlaku setiap agama.

Berbicara tentang anak sah, erat

ketentuan

hukum

yang

sah”.

(Sudarmono,

2010:298)

Demikian

halnya

perkawinan

menurut hukum adat bagi masyarakat yang menganut hukum adat di Indonesia. Pada umumnya bagi penganut agama tergantung pada agama yang dianut oleh masyarakat

adat

Maksudnya

jika

yang

bersangkutan.

perkawinan

telah

dilaksanakan menurut tata atruran hukum agamanya, maka perkawinan itu dianggap sah menurut hukum adat dan anak yang dilahirkan menjadi anak sah. Kecuali bagi

Dalam Kompilasi Hukum Islam

mereka yang belum menganut salah satu

Pasal 99 disebutkan bahwa anak sah

agama yang diakui oleh pemerintah,

adalah anak yang dilahirkan dalam atau

seperti halnya mereka yang menganut

akibat

hasil

kepercayaan agama lama (kuno) seperti

perbuatan suami isteri yang sah di luar

“sipelebegu” (pemuja roh) di kalangan

rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

orang batak atau agama “keahringan” di

perkawinan

yang


sah;


kalangan orang-orang dayak Kalimantan Tengah

maka

Dalam Pasal 42 UU Perkawinan

perkawinan yang dilakukan menurut tata

menyebutkan bahwa anak sah adalah

tertib adat/agama mereka adalah sah

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai

menurut adat setempat. (Sujana, 2015:91)

akibat dari perkawinan sah, sehingga

Berangkat dari pandangan tersebut,

untuk mengartikan tentang anak tidak sah

maka

dan

lain-lainnya,

2) Anak tidak sah

perkawinan

menjadi

sakral,

atau anak luar kawin harus menggunakan

berdasarkan pada ketentuan pasal 2 UU

logika argumentum a contrario terhadap

perkawinan, disatukan dengan urusan

pasal tersebut bahwa anak tidak sah atau

administrasi,

masalah

anak luar kawin adalah anak yang tidak

pencatatannya. Ijab kabul dan persaksian

dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari

nikah oleh dua orang saksi dan pencatatan

perkawinan yang sah. (Sujana, 2015:64)

yakni

menjadi satu kesatuan yang tidak boleh

Penyebab lahirnya anak tidak sah 1)

dipisah-pisahkan. Hal ini menjadi penting

anak yang dilahirkan oleh seorang wanita

karena

tetapi wanita itu tidak mempunyai ikatan

suatu

merupakan

undang-undang

suatu

kesatuan,

jelas

misalnya

perkawinan

dengan

pria

yang

Pasal 2 UU Perkawinan terdiri dari dua

menyetubuhinya; 2) anak yang dilahirkan

ayat, maka kedua-duanya merupakan

dari seorang wanita, kelahiran tersebut

suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

diketahui dan dikehendaki oleh ibu

Maksudnya suatu perkawinan sah kalau

bapaknya, hanya saja salah satu di antara

diselenggarakan

keduanya

berdasarkan

hukum

masih

terikat

dengan

agama, kemudian dicatat oleh yang

perkawinan lain; 3) anak yang lahir dari

berwenang sesuai aturan yang berlaku,

seorang

sehingga tercipta adanya suatu kepastian

perceraian tetapi anak yang dilahirkan itu

hukum. Inilah yang dijadikan pegangan

merupakan hasil hubungan dengan pria

dalam

yang bukan suaminya ada kemungkinan

pelaksanaan

Indonesia,

sehingga

perkawinan menjadi

di

hukum

anak

wanita

luar kawin

dalam

masa

iddah

ini diterima oleh

perkawinan nasional dan anak yang lahir

keluarga kedua belah pihak secara wajar

dari

jika wanita yang melahirkan itu kawin

hasil

perkawinan

dikategorikan sebagai anak sah.

tersebut

dengan pria yang menyetubuhinya; 4)


| No.2

224 | Aisyah Rasyid

anak yang lahir dari seorang wanita yang

kantor Catatan Sipil. (Sujana, 2015:64-

ditinggal suami lebih dari 300 hari anak

65)

tersebut tidak diakui suaminya; 5) anak

Status hukum anak luar kawin

yang lahir dari seorang wanita pada

hanya mempunyai hubungan keperdataan

agama yang mereka peluk menentukan

dengan ibu dan keluarga ibunya saja,

lain, misalnya dalam agama Katolik tidak

sedangkan dengan ayah biologis dan

mengenal cerai hidup tetapi dilakukan

keluarganya, anak luar kawin sama sekali

juga kemudian ia kawim lagi dan

tidak mempunyai hubungan keperdataan.

melahirkan anak. Anak tersebut dianggap

Demikian halnya pembuatan identitas diri

anak luar kawin; 6) anak yang lahir dari

anak berupa akta kelahiran tidak boleh

seorang wanita sedangkan pada mereka

dibuatkan.

berlaku

melarang

tercantum di dalamnya adalah anak luar

mengadakan perkawinan misalnya Warga

kawin dengan hanya mecantumkan nama

Negara Indonesai (WNI) dan Warga

ibunya saja, sedangkan nama bapaknya

Negara Asing (WNA) tidak mendapatkan

tidak tercantum, sehingga anak yang dari

ijin

perkawinan yang tidak tercatat tidak

ketentuan

dari

negara

kedutaan

besar

untuk

Kalaupun dibuatkan yang

mengadakan perkawinan karena salah

mendapat

perlindungan

satu dari mereka telah mempunyai istri

(Saraswati, 2015:47)

hukum.

tetapi mereka campur dan melahirkan

Dari keterangan di atas dipahami

anak, anak tersebut juga dinamakan anak

bahwa sistem hukum yang berlaku di

luar kawin. 7) anak yang dilahirkan oleh

Indonesia tidak mengenal perkawinan

seorang wanita tetapi anak tersebut sama

yang tidak tercatat atau lebih populer

sekali tidak mengetahui kedua orang

dengan

tuanya;

mengatur pelaksanaannya dalam sebuah

8)

anak

yang

lahir

dari

istilah

kawin

siri,

apalagi

perkawinan yang tidak dicatat dikantor

perundang-undangan.

Urusan Agama atau di kantor Catatan

perkawinan

Sipil. 9) anak yang lahir dari perkawinan

pencatatan secara hukum agama dan

secara adat tidak dilakukan menurut

hukum adat dianggap sah, namun hukum

agama dan kepercayaan

nasional perkawinan yang dilakukan di

serta tidak

terdaftar di Kantor Urusan Agama atau di


luar

yang

pengetahuan

Meskipun terlaksna

dan

tanpa

pengawasan


pencatat

perkawinan

tidak

memiliki

negatif

terhadap

status

anak

yang

kekuatan hukum dan tetap dianggap tidak

dilahirkan, yakni; Pertama, status anak

sah dan perempuan yang dinikahi tanpa

yang dilahirkan dianggap anak tidak sah.

melalui proses pencatatan tidak dapat

Dalam akta kelahirannya ia berstatus

memperoleh akta nikah, sehingga kalau

sebagai

pun melahirkan anak, maka anaknya

tercantum

dikategorika

melahirkannya,

anak tidak sah di mata

hukum.

anak

di

hanya

luar

kawin,

yang

ibu

yang

tercatum

nama

nama

tidak

ayahnya, akan berdampak negatif secara

Dampak lain dari perkawinan

psikologis dan sosial bagi anak dan

yang tidak tercatat (kawin siri) sangat

ibunya. Kedua, ketidakjelasan status anak

merugikan bagi istri dan perempuan pada

di muka hukum, sehingga bisa saja suatu

umumnya, baik secara hukum maupun

waktu ayahnya menyangkal bahwa anak

secara sosial. Secara hukum istri tidak

tersebut

dianggap sebagai istri, tidak berhak atas

(Sujana, 2015:120-121)

nafkah,

3) Anak angkat

dan

warisan

jika

suaminya

bukan

anak

kandungnya.

meninggal dunia, juga istri tidak berhak

PP RI Nomor 54 Tahun 2007

mendapat pembagian harta, ketika terjadi

tentang pengangkatan anak pasal 39 ayat

perpisahan,

hukum

1 sebagai berikut: Pengangkatan anak

perkawinan mereka tidak pernah terjadi.

hanya dapat dilakukan untuk kepentingan

Sedangkan

sulit

yang terbaik bagi anak dan dilakukan

masyarakat

berdasarkan adat kebiasaan setempat dan

lingkungannya, karena mareka terkena

ketentuan peraturan perundang-undangan

sanksi sosial, bahwa istri tersebut telah

yang berlaku. (Saraswati, 2015:189)

karena

secara

berkomunikasi

secara

sosial,

dengan

istri

tinggal serumah dengan laki-laki tanpa

Dengan

demikian

pengangkatan

ikatan perkawinan (kumpul kebo) atau

seorang

terkadang dijuluki istri simpanan.

dasarnya berdampak positif pada kedua

Selain

dampak

yang

belah pihak yakni kepentingan orang tua

dirasakan oleh istri yang dikawini tidak

angkat dan kepentingan anak. Hanya saja

melalui

hukum

tidak boleh orang tua angkat memberi

perkawinan nasional, juga berdampak

kedudukan yang sama dengan anak

pencatatan

negatif

menjadi anak angkat, pada

menurut


| No.2

226 | Aisyah Rasyid

kandungnya dari nasab dan warisan dan

oleh

tidak boleh memutuskan hubungan darah

Pengangkatan Anak, 2008:33)

dengan

orang

tua

kandungnya,

calon

Dengan

anak

angkat.

demikian,

(PP

salah

satu

sebagaimana yang diatur dalam PP RI

kategori anak yang diakui secara nasional

Nomor

walaupun

54

Tahun

2007

tentang

tidak

melalui

dengan

pengangkatan anak pasal 39 ayat 2

perkawinan adalah anak angkat. Karena

sebagai

tidak melalui perkawinan, maka status

berikut:

Pengangkatan

anak

sebagaimana yang dimaksudkan dalam

anak angkat

ayat 1, tidak memutuskan hubungan

dengan anak kandung terutama dari segi

darah antara anak yang diangkat dengan

warisan dan nasab. Tetapi hak-hak anak

orang

kandung yang lain seperti pemeliharaan

tua

kandungnya.

(Saraswati,

2015:189)

tidak boleh disamakan

dan pemenuhan kebutuhan hidup mereka

Salah satu ketentuan yang harus

sama dengan hak anak kandung sendiri.

diperhatikan oleh calon orang tua angkat

Karena keberadaan mereka tidak malalui

adalah kesamaan agama dengan calon

dengan perkawinan tetapi diakui oleh

anak angkatnya. Betapa banyak anak

negara, maka proses pengangkatannya

angkat yang terlantar bahkan berakhir

melibatkan berbagai unsur, termasuk

dengan

pemerintah,

pembunuhan

dan

perkosaan

sebagaimana

dijelaskan

karena tidak adanya kesesuain agama atau

dalam PP RI Nomor 54 Tahun 2007

setidaknya

Pasal

orang

tua

angkat

tidak

41

ayat

1

dan

memahami atau tidak mengaplikasikan

pengangkatan anak.

makna agama yang mereka anut. Itulah

Hak dan Kewajiban Anak

sebabnya kesamaan agama menjadi salah satu

ketentuan

pengangkatan

anak

Untuk

memahami

2

lebih

tentang

detail

tentang hak dan kewajiban anak, terlebih

sebagaimana yang dijelaskan dalam PP

dahulu

dipahami status anak menurut

RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun

pengangkatan anak pasal 39 ayat 3

1974 Tentang perkawinan, yang terdiri

sebagai berikut: Calon orang tua angkat

dari dua bagian, yaitu; (1) anak sah atau

harus seagama dengan agama yang dianut

anak yang lahir dari perkawinan sah, (2) anak yang tidak sah atau anak yang lahir



di luar perkawinan sah. Berikut ini akan

menghendakinya, atau ada komunikasi/

dikemukakan hak dan kewajiban mereka.

sepengetahuan anak yang bersangkutan. Keempat, salah satu hak asasi bagi

1) Hak dan kewajiban anak sah Undang-Undang

perkawinan

manusia tidak terkecuali anak dan tidak

Nasional, mengatur tentang hak dan

ada seorang pun yang dapat menghalang-

kewajiban

halangi

anak.

Pertama,

mengatur

adalah

beribadah

menurut

agamanya

masing-

tentang hak anak mendapat pemeliharaan

kepercayaan

dan pendidikan dari kedua orang tuanya.

masing,

Bahwa kedua orang tua wajib memelihara

kreasi

dan mendidik mereka sebaik-baiknya

berekspresi

sampai anak itu kawin atau dapat berdiri

kecerdasannya dan pengalamannya.

sendiri dalam arti mampu mencari nafkah untuk kemaslahatan hidupnya. Kedua,

anak

termasuk dan

mengem-bangkan

intelektualnya sesuai

dengan

serta tingkat

Kelima, anak yang lahir di dunia ini, khususnya anak yang berasal dari

mendapat

pernikahan sah, tentu telah mendapatkan

perwakilan dari orang tuanya dalam

perhatian, bimbingan bahkan pendidikan

segala perbuatan hukum selama ia belum

dari orang

berumur

mereka terpenuhi sebagaimana yang telah

18

hak

dan

tahun

atau

belum

tuanya,

bahkan

hak-hak

melangsungkan perkawinan. Sekiranya

diuraikan di atas.

terdapat

2) Hak dan kewajiban anak tidak sah atau anak lahir di luar perkawinan

sesuatu

hal

yang

harus

bersentuhan dengan hukum di dalam dan di

luar

pengadilan,

penyelesaiannya

orang

maka

untuk

Menurut Pasal 43 UU Perkawinan

tua

dapat

menyatakan bahwa Anak yang lahir di

mewakili anaknya. Ketiga,

luar

mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan

atau

keluarga ibunya. Kondisi tersebut sangat

menggadaikan harta atau barang-barang

berdampak negatif terhadap anak yang

yang telah menjadi milik anaknya yang

dilahirkan terutama hak-hak mereka yang

belum berumur 18 tahun atau belum

meliputi; Pertama, status anak yang

melangsungkan

dilahirkan

kalau

tua

hanya

tidak

diperbolehkan

orang

perkawinan

memindahkan

perkawinan,

kepentingan

anak

kecuali yang

tidak

sebagai anak tidak sah,

akan

mendapatkan

ia

hak-hak


| No.2

228 | Aisyah Rasyid

sebagaimana layaknya anak-anak yang

anak yang lahir dari perkawinan yang sah.

lahir melalui proses perkawinan sah

Hukum harus memberi perlindungan dan

menurut hukum nasional. Kedua, ketidak

kepastian hukum yang adil terhadap

jelasan status anak di muka hukum,

status seorang anak yang dilahirkan dan

mengakibatkan hubungan antara anak dan

hak-hak yang ada padanya, termasuk

ayah tidak kuat, sehingga berpotensi

terhadap anak-anak yang dilahirkan di

seorang ayah menyangkal bahwa anak

luar perkawinan. (Sujana, 2015:184)

tersebut

bukan

anak

kandungnya.

(Sujana, 2015:121)

Adalah

suatu

ketidak

adilan

manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan

Anak biologis Menurut Putusan MK No. 46 Tahun 2010 Menurut dalam

Mahkamah

putusannya

Konstitusi

nomor

46/PUU-

VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 menetapkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya

yang

berdasarkan

dapat

ilmu

dibuktikan

pengetahuan

dan

teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum termasuk

mempunyai hubungan

hubungan darah, perdata

dengan

keluarga ayahnya.

karena

hubungan

seksual

di

luar

perkawinan hanya memiliki hubungan dengan

perempuan

ibunya.

Sementara

melakukan

tersebut

hubungan

sebagai

laki-laki

yang

seksual

yang

menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak

lepas dari tanggung

jawabnya sebagai seorang bapak dan anak yang

lahir

terhadap

tidak

mendapat

hak-hak

tersebut

sebagai

laki-laki

bapaknya. Sesungguhnya tidak ada alasan untuk tidak dapat menemukan laki-laki yang menyebabkan terjadinya kehamilan seorang psikologis

perempuan,

karena

secara

seorang

perempuan

yang

Tujuan dari putusan Mahkamah

melakukanhubungan seksual lebih dari

Konstitusi tersebut, untuk memperjelas

satu laki-laki, tetap dapat mengetahui

kedudukan anak luar kawin, bahwa anak

laki-laki yang membuahinya, apa lagi

luar kawin pun berhak mendapatkan

dengan perkembangan ilmu pengetahuan

perlindungan hukum seperti halnya anak-

dan


teknologi

yang

ada,

sangat


memungkinkan bahwa anak yang lahir

genetika untuk melakukan pencocokan

merupakan anak dari laki-laki tertentu.

sehingga seorang anak dapat dipastikan

(Witanto,2012:232-233)

adanya kesamaan dengan laki-laki yang

Dari keterangan di atas di pahami,

diperkirakan sebagai ayah biologisnya.

bahwa Mahkamah Konstitusi berusaha

Jika hasil pemeriksaannya menunjukkan

agar

yang

kesesuaian, maka asal usul keturunan

harus

dapat

jawab

hukum.(Witanto,

seorang

ayah

dan

ibu

menyebabkan

kelahiran

anak

bersama-sama

bertanggung

dibuktikan

di

hadapan

2012:233)

DNA

terhadap anak yang dilahirkan sekaligus

(Deoxyribonucleic acid) adalah wadah

memberi hak-hak kepada anak sebagai

dari semua

upaya meminimalisir anak terlantar akibat

makhluk hidup termasuk manusia.

informasi

genetika

dari

putusnya hubungan dengan dengan ayah

Dari keterangan di atas, dipahami

biologisnya. Untuk memastikan laki-laki

bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi

yang menyebabkan terjadinya kehamilan

berusaha menyingkronkan antara aturan

seorang perempuan di luar kawin, selain

hukum yang ada dengan perkembangan

dibutuhkan pengakuan dari perempuan

ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk

yang bersangkutan, juga melalui dengan

mendapatkan kepastian asal usul anak

kecanggihan

yang lahir di luar perkawinan, sehingga

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi.

anak tersebut dapat memperoleh hak-

Karena sebuah hukum yang di

haknya sebagai anak yang lain dan

harapkan legalitasnya semakin sempurna

sekaligus dapat memberi pengabdian dan

dan dipercaya oleh masyarakat, harus

penghormatan tidak saja kepada ibunya,

bersentuhan dengan bidang-bidang ilmu

tetapi juga kepada ayah biologisnya.

yang lain, terutama dalam hal pembuktian

Demikian halnya dengan anak yang

agar persoalan hukum yang terjadi bisa

tidak tercatat di Kantor Urusan Agama

lebih terang dan jelas. Dalam proses

(KUA)

penegakan hukum pada kasus tertentu

karena tidak melalui proses perkawinan

diperlukan keterlibatan berbagai ilmu

yang sah, yang menyebabkan orang

yang lain. Misalnya dalam kaitannya asal

tuanya tidak mendapatkan akta nikah dan

usul keturunan dapat digunakan ahli ilmu

anak yang lahir tidak mendapatkan akta

atau instansi yang berwenang


| No.2

230 | Aisyah Rasyid

kelahiran,

sehingga

perkawinannya

Keberadaan

norma

agama

dan

dikategorikan sebagai perkawinan tidak

norma hukum dalam satu peraturan

sah dan anak yang lahir disamakan

perundang-undangan

yang

sama,

dengan anak di luar nikah. Mereka tidak

memiliki

untuk

saling

berhak

dan

melemahkan bahkan bertentangan. Dalam

biologisnya,

hal ini potensi saling melemahkan terjadi

demikian pula sebaliknya ayah biologis

antara pasal 2 ayat 1 dengan pasal 2 ayat

tidak berhak mendapatkan hak-hak dan

2 UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

kewajibannya dari anak yang lahir dari

Pasal 2 ayat 1 yang pada pokoknya

proses pernikahannya yang tidak tercatat

menjamin bahwa perkawinan adalah sah

sebagaimana

jika dilakukan menurut hukum masing-

mendapatkan

kewajiban

menurut

dari

hak-hak

ayah

mestinya.Karena Mahkamah

itu

Konstitusi

masing

potensi

agama

dan

kepercayaannya,

pencatatan perkawinan bukanlah faktor

ternyata menghalangi dan sebaliknya juga

yang menentukan sahnya perkawinan,

dihalangi oleh keberlakuan pasal 2 ayat 2

sehingga keabsahan perkawinan tetap

yang pada pokoknya mengatur bahwa

menjadi domain hukum agama dan

perkawinan

kepercayaan dari pada kedua calon

hukum jika telah dicatat oleh instansi

mempelai. Sedangkan negara tidak turut

yang berwenang atau pegawai pencatat

campur dalam persoalan sah dan tidaknya

nikah. Jika pasal 2 ayat 2 itu dimaknai

perkawinan.

dapat

sebagai pencatatan secara administrasi

memaksakan suatu ketentuan tentang

yang tidak berpengaruh terhadap sah

sahnya perkawinan berdasarkan ukuran

tidaknya suatu perkawinan, maka hal

dari agama tertentu, karena hal itu

tersebut tidak bertentangan dengan UUD

bertentangan dengan semangat Pasal 29

1945

ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Negara

penambahan syarat perkawinan. Sejalan

menjamin

tiap-tiap

dengan hal itu, kata “perkawinan” dalam

memeluk agamanya

pasal 2 ayat 1 juga akan dimaknai sebagai

Negara

kemerdekaan

penduduk untuk masing-masing

tidak

dan

untuk

beribadah

menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. (Witanto, 2012:229)


karena

perkawinan

akan

tidak

yang

memiliki

kekuatan

perjadi terhadap

sah

secara

Islam

(Witanto, 2012:230) atau perkawinan


menurut rukun nikah yang lima. (Ghazali,

dari

2012:46-47)

perkawinannya, anak yang dilahirkan

Pada dasarnya anak yang lahir luar

soal

prosedur

administrasi

harus mendapat hak yang sama dengan

nikah dan anak yang lahir tidak melalui

anak-anak

pencatatan,

dilahirkan dari suatu perkawinan yang

menurut

Mahkamah

Konstitusi mendapat diskriminasi dengan

pada

umumnya

yang

sah.

anak yang sah. Padahal sesungguhnya

Jika tidak demikian adanya, maka

setiap anak yang lahir memiliki fitrah

akan berdampak negatif terhadap anak

yang sama sebagai makhluk Tuhan. Pasal

yang lahir di luar perkawinan sah yang

28 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “Setiap

sesungguhnya

anak berhak atas kelangsungan hidup

dilahirkan di dunia.

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan

dari

kekerasan

dan

Anak

tidak

yang

pernah

meminta

merupakan

subyek

hukum yang tidak memiliki kemampuan

diskriminasi”. Ini berarti tidak boleh ada

mempertahankan

pengelompokan status terhadap seorang

sehingga setiap tindakan hukum yang

anak, karena dengan adanya status dan

dilakukan

kedudukan anak berbeda dimata hukum

diwakili oleh orang tuanya atau walinya

sesungguhnya Negara telah melakukan

yang sah. Kalau terjadi persengketaan

diskriminasi terhadap anak yang menjadi

perkawinan antara kedua orang tuanya,

warganya.

maka anak-anak yang dilahirkan tersebut

oleh

hukumnya

seorang

anak

sendiri,

harus

Diskriminasi yang dimaksud adalah

tidak boleh menjadi korban. Hal ini tidak

meniadakan hak-hak keperdataan di anak

hanya berlaku bagi persengketaan yang

terhadap ayah biologisnya (pasal 43 ayat

berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

(1). Mahkamah Konstitusi berpendapat

Maksudnya sah atau tidaknya perkawinan

bahwa hubungan anak denga laki-laki

tersebut, tidak seyogyanya ditanggung

sebagai ayah biologisnya tidak semata-

akibatnya ditanggung oleh si anak yang

mata karena adanya ikatan perkawinan,

lahir dari hubungan seks antara seorang

tetapi

ayah dan ibu yang

dapat

juga

didasarkan

pada

adanya

hubungan

darah

pernikahan sah menurut peraturan yang

antara anak dengan ayahnya. Terlepas

berlaku. Karena itu, negara dan hukum

pembuktian

melalui proses


| No.2

232 | Aisyah Rasyid

harus memberikan perlindungan yang adil

baru, tentu menimbulkan pro kontra

dengan memberikan kesempatan yang

dikalangan

sama bagi setiap anak untuk tumbuh dan

memberikan apresiasi terhadap putusan

berkembang sebagaimana anak-anak pada

tersebut

umumnya. (Witanto, 2012:246-247)

memberikan perubahan hukum ke arah

Dari keterangan di atas dapat

yang

masyarakat,

karena

lebih

sebagian

diyakini

baik

akan

dalam

upaya

dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi

perlindungan hak-hak anak di mata

berusaha menarik benang merah antara

hukum dan masyarakat dan sebagian lagi

kebuntuan hukum yang terjadi selama ini

beranggapan

dengan setiap anak ingin menemukan jati

tersebut

dirinya dengan mengetahui ayah yang

kerumitan dan persoalan baru terutama

menyebabkan ia lahir, walaupun dalam

masalah kewarisan yang berlaku di

posisinya sebagai ayah biologis, baik

Indonesai,

dalam

bahwa putusan tersebut telah melegalisasi

rangka

memperjuangkan

kepentingan-kepentingan

akan

keperdataan

perzinahan

maupun untuk kepentingan-kepentingan

2012:163)

lain yang timbul karena adanya kejelasan silsilah

keturunan

anak

yang

bahwa

dengan

putusan

memunculkan

banyak

bahkan

di

sebagian

Indonesia.

melihat

(Witanto,

Adalah sesuatu yang tidak salah kalau Mahkamah Konstitusi mangabulkan

bersangkutan.

permohonan uji materiil atas dasar adanya

Langkah-langkah Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi

hak konstitusional sebagai warga negara

Latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan uji

matriil

(Yudicial

review)

yang

diajukan oleh Hj. Aisyah Muchtar alias Machica binti H. Muchtar Ibrahim dan Muhammad

Iqbal

Ramdhan

bin

Moerdiono membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga di Indonesia. Sebagai wacana


yang dianggap telah terlanggar oleh ketentuan pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dianggap bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945, maka pemohon dan anaknya memiliki hak konstitusional mendapatkan pengesahan atas

pernikahan

anaknya.

Hak

dan

status

konstitusional

hukum yang

dimiliki oleh pemohon telah diciderai


oleh

norma

Perkawinan.

hukum Merujuk

dalam kepada

UU norma

sah

jika

dilakukan

masing-masing

menurut

hukum

agam

dan

konstitusional yang termaktub pada pasal

kepercayaannya; b) Namun keberadaan

28 B ayat 1 UUD 1945 kemudian

pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan yang

dikaitkan dengan rukun nikah dalam

menyebabkan

Islam,

yang

dicatat menurut peraturan perundang-

bersangkutan adalah sah, tetapi terhalang

undangan yang berlaku, mengakibatkan

oleh pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan.

adanya dua pemahaman. Di satu sisi,

Norma

hukum

perkawinan adalah sah jika dilakukan

sebuah

perkawinan

maka

perkawinan

yang

mengharuskan

perkawinan

menurut

menurut agama dan kepercayaan masing-

yang

masing, di sisi lain perkawinan dimaksud

berlaku telah mengakibatkan perkawinan

tidak memiliki kekuatan hukum karena

yang sah dan sesuai dengan rukun nikah

tidak tercatat. c) Dari perspektif hukum

agama Islam (norma agama) menjadi

Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila

tidak

memenuhi lima rukun yakni ijab qabul,

peraturan

dicatat

tiap-tiap

perundang-undangan

sah

menurut

norma

hukum

Nasional. (Witanto, 2012:164-165) Konsep tersebut,

Mahkamah

merupakan

calon mempelai pria, calon mempelai

Konstitusi

pemikiran

baru

wanita, dua orang saksi, dan wali dari pihak

perempuan.

Pasal

UU

kabur,

dan

Perkawinan

sehingga

kontradiktif dengan pasal 2 ayat 1 UU

berbagai

jelas,

2

terhadap UU Perkawinan di Indonesia, memerlukan

tidak

d)

pertimbangan sebelum menjadi keputusan

Perkawinan,

serta

yakni:

pernikahan

seseorang

1) Keterangan ahli

memenuhi syarat dan rukun secara Islam

Pemohon mengajukan seorang ahli, yaitu

tetapi tidak dicatat di KUA, maka

Dr. H. M. Nurul Irfan, M.Ag. yang

pernikahannya menjadi tidak sah. e)

memberikan keterangan tertulis di bawah

Karena perkawinannya tidak sah, lebih

sumpah dalam persidangan tanggal 4 Mei

lanjut pasal 43 ayat 1 UU perkawinan

2011, yang meliputi:

mengatur bahwa anak dari perkawinan

a) Pasal dua ayat 1 UU Perkawinan telah

tersebut

jelas mengakui bahwa perkawinan adalah

hubungan kekerabatan denga ibu dan

hanya

berdampak

memiliki

yang

nasab


pada telah

dan

| No.2

234 | Aisyah Rasyid

keluarga ibu. Pada akta kelahirannya,

antara anak dan bapak. Jika anak yang

anak tersebut akan ditulis sebagai anak

akan diadopsi tidak diketahui asal muasal

ibu tanpa bapak. f) Anak tersebut juga

bapak kandungnya, maka harus diakui

akan mengalami kerugian psikologis,

sebagai saudara seagama atau anak

dikucilkan

g)

angkat dan bukan dianggap sebagai anak

pernikahan

kandung. l) dalam fikh tidak pernah

dan

Keharusan

kesulitan

biaya.

mencatat

berimplikasi pada status anak di luar

disebutkan

nikah yang hanya memiliki hubungan

dicatat, tetapi dalam al-Qur’an terdapat

perdata dengan ibu dan keluarga ibunya

perintah agar mentaati ulil amri. m)

adalah bertentangan dengan pasal 28 B

Dengan demikian, pasal 2 ayat 2 dan

ayat

pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan bersifat

2

UUD

seharusnya

1945,

dilindungi

karena dari

anak

berbagai

bahwa

diskriminatif

pernikahan

sehingga

harus

bertentangan

bentuk kekerasan dan diskriminasi karena

dengan pasal 27, pasal 28 B ayat 2 dan

orang tuanya terlanjur

melaksanakan

pasal 28 D ayat 2 UUD 1945. n) Jika

pernikahan yang tidak tercatat. h) Islam

pasal 2 ayat 2 dan pasal 43 ayat 1 UU

tidak

Perkawinan mengandung mudharat, tetapi

mengenal

dosa

turunan

atau

pelimpahan dosa dari satu pihak ke pihak

menghapuskan

juga

mengandung

lain. i) Pertanggungjawaban pidanam

mudharat, maka dalam kaedah fikh harus

dalam hukum Islam bersifat indifidu. j)

dipilih mudharat yang paling ringan.

Islam mengenal konsep anak zina yang

(Widyanto, 2012:172-175)

hanya bernasab kepada ibu kandungnya,

Dari keterangan saksi ahli tersebut,

namun bukan dari perkawinan sah (yang

hanya satu point l yang memberi peluang

telah memenuhi syarat dan rukun). Anak

untuk mempertahankan pasal 2 ayat 2 UU

yang lahir dari perkawinan sah secara

Perkawinan dalam arti menaati ulil amri.

Islam, meskipun tidak tercatat pada

Sementara poin yang lainnya menyarakan

instansi

harus

untuk ditinjau kembali pemberlakuan

bernasab kepada kedua orang tuanya

pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tersebut,

(bapak dan ibu). k) Dalam Islam dilarang

sehingga keterangan dari saksi ahli

melakukan adopsi anak, jika adopsi

tersebut cukup kuat bagi Mahkamah

tersebut memutuskan hubungan nasab

Konstitusi menerima gugatan pemohon I

terkait,

tetapi


tetap


dan II seperti yang telah diuraikan

Tahun

sebelumnya.

Lembaran Negara Republik Indonesia

2) Keterangan dari pihak pemerintah dan

Nomor 3019) yang menyatakan “Anak

DPR

1974

Nomor

1,

Tambahan

yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

Keterangan yang diberikan oleh pihak


Pemerintah dan DPR

ibunya

kedua

lembaga

pada dasarnya tersebut

tetap

dan

keluarga

ibunya”,

bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28

mempertahankan berlakunya pasal 2 ayat

sepanjang

2 dan pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dan

hubungan perdata dengan laki-laki yang

mereka

dibuktikan

menyatakan

bahwa

tidak

dimaknai

menghilangkan

berdasarkan

dengan

ilmu

bertentangan dengan pasal 28 B ayat 1

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat

dan ayat 2 serta pasal 28 D ayat 1 UUD

bukti

1945. Namun jika sekiranya Majelis

mempunyai

Hakim

Konstitusi

ayahnya.

berpendapat lain, maka mereka memohon

kekuatan

hukummengikat

sepanjang

putusan yang seadil-adilnya. (Witanto,

dimaknai

menghilangkan

hubungan

2012:189 dan 197).

perdata dengan laki-laki yang dapat

3) Pertimbangan hukum

dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan

Dari 9 (sembilan) hakim Konstitusi yang

dan teknologi dan/atau alat bukti lain

memutuskan

menurut hukum, ternyata mempunyai

Mahkamah

perkara

tersebut

dalam

lain

menurut

hukum ternyata

hubungan

Dan

juga

tidak

memiliki

hubungan

memiliki pandangan yang sama dan satu

sehingga ayat tersebut harus dibaca

orang yang memiliki pandangan yang

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan

berbeda, dan amar putusan pada waktu itu


berdasar pendapat yang mayoritas yakni:

ibunya dan keluarga ibunya serta dengan

permohonan

para

pemohon untuk sebagian.

sebagai

sebagai

musyawarah majelis, 8 (delapan) orang

Mengabulkan

darah

darah

ayahnya,

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan

Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang

dan teknologi dan/atau alat bukti lain

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

menurut hukum mempunyai hubungan

(lembaran Negara Republik Indonesia

darah, termasuk hubungan perdata dengan


| No.2

236 | Aisyah Rasyid

keluarga ayahnya. (Witanto, 2012:197,

hukum yang memadai. Boleh jadi ada

206, 216-217)

yang berpendapat bahwa kalau demikian

Keterangan di atas menjelaskan bahwa

Mahkamah

dalam

dilegalkan dan anak yang lahir di luar

penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi

kawin disamakan haknya dengan anak

Nomor 46 Tahun 2010 mel;alui berbagai

yang melalui proses pernikahan sah.

pertimbangan,

Menurut hemat Penulis bahwa tidak boleh

keterangan

Konstitusi

adanya, maka seolah-olah perzinahan itu

baik

perorangan

ahli,

atau

pemerintah/DPR,

dilihat

semata-mata

dari

segiproses

maupun proses pertimbangan hukum,

pernikahan orang tuanya, lalu kesalahan

sehingga putusan tersebut menjadi suatu

orang tua dibebankan kepada anak yang

keputusan yang legal dan secara hukum

tidak berdosa.

dapat diterapkan, walaupun terjadi pro

Penutup

kontra terhadap keputusan tersebut. Kesimpulan Studi Analisis Penerapannya

tentang

Hukum Status keabsahan anak memiliki

Dalam hal ini penulis sependapat dengan

Eka

N.A.M.

Sihombingyang

korelasi dengan hak-haknya terhadap kedua orang tuanya. Hak-hak dimaksud

menyatakan bahwa, Putusan Mahkamah

adalah;

Konstitusi

justeru

ditimbulkan oleh perkawinan yang sah.

memberikanpesan moral kepada laki-laki

Anak di luar nikah hanya mempunyai hak

agar

nasab

tidak

tersebut

sembarangan

melakukan

(1)

hak

kepada

nasab

ibunya

yaitu

dan

yang

keluarga

hubungan seks di luar pernikahan karena

ibunya. (2) hak nafkah, bahwa selama

implikasi

pemeliharaan anak nafkah ditanggung

yang

harus

dipertanggungjawabkan akibat perbuatan

oleh

ayah

kandungnya,

baik

biaya

tersebut. (Sihombing, 2010)

langsung kepada anak, maupun biaya pemelihara anaknya (biaya istri). (3) hak

Apalagi

kalau

dicermati

lebih

mendalam tentang tujuan putusan MK tersebut, agar anak yang lahir di luar perkawinan mendapatkan perlindungan


kewarisan,

yang

mengatur

tentang

peralihan harta yang ditinggalkan oleh seorang yang telah meninggal dunia


kepada ahli warisnya, terutama anak

pada instansi yang telah ditentukan atau

kandungnya. (4) Hak perwalian.

Kantor Urusan Agama setempat, nikah

Dalam hukum perkawinan nasional,

sirri atau nikah di bawah tangan, menurut

anak yang lahir tidak berdasarkan dengan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46

prosudur pernikahan sah seperti anak

Tahun 2010 tetap dikategorikan sebagai

yang lahir di luar nikah dan anak yang

pernikahan sah, sehingga anak yang lahir

lahir

dari pernikahan tersebut dianggap anak

dari

perkawinan

perkawinan

di

sirri

bawah

atau tangan,

sah,

karenanya

mereka

berhak

bertentangan dengan pasal 2 ayat 2

mendapatkan hak-haknya seperti hak

Undang-undang

nasab, hak nafkah, hak waris, dan hak

perkawinan,

sehingga

tidak memiliki korelasi hak-hak seperti

perwalian.

yang diperoleh anak yang lahir dari

Implikasi Penelitian

prosudur perkawinan sah yakni hak

Bahwa UU Perkawinan pasal 2 ayat

nasab, hak nafkah, hak waris dan hak

2 menetapkan anak yang lahir tidak

perwalian, karena mereka sama sekali

melalui

tidak memiliki hubungan perdata dengan

perundang-undangan

ayah biologisnya. Mereka hanya memiliki

dinyatakan anak tidak sah dan tidak

hubungan

proses

pencatatan yang

menurut berlaku

perdata

dengan

ibu

mempunyai

dan

keluarga

ibu

halnya anak sah. Karena itu penerapan

kandungnya, sehingga semua kebutuhan

pasal 2 ayat 2 tersebut perlu dikaji ulang,

yang

anak

sehingga tidak terjadi penelantantaran

mereka.

anak, baik secara materil maupun moril

Bahkan dalam akta kelahiran anak, nama

yang sesungguhnya anak tersebut lahir

yang

tanpa dosa.

kandungnya

berkaitan

tersebut

kemaslahatan

dibebankan

tercantum

kepada

hanya

nama

ibu

korelasi

hak-hak

seperti

kandungnya tidak boleh tercantum nama Bahwa Putusan MK Nomor 46

ayah biologisnya.

Tahun Status

anak

yang

lahir

2010

berimplikasi

terhadap

tidak

perkembangan hukum Islam di Indonesia

berdasarkan prosudur pernikahan sah,

terutama status anak sah. Sebagai produk

seperti pernikahan yang tidak tercatat

hukum yang sah, maka putusan MK


| No.2

238 | Aisyah Rasyid

tersebut

seyogianya

menjadi

ayah

dari

pernikahan

yang

tercatat

pertimbangan hukum dalam penetapan

maupun ayah biologis terutama dari segi

keabsahan

upaya

biaya hidup. Dengan demikian tanggung

meminimalisir keterlantaran anak karena

jawab terhadap kemaslahatan anaknya

tidak mendapat hak-hak dari ayah, baik

terutama

anak

sebagai

dari

biaya.

Daftar Pustaka Abdulrrahman, Ridwan Syahrani, Masalah-Masalah Hukum perkawinan di Indonesia. Bandung: Alumni 1978. Dahlan, Abd. Aziz. Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I. Cet. I; Jakarta: Ictiar Baru Van Hoever, 1996 Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Cet. V; Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012. Khallaf, Abdul Wahab. “Ilmu Uşuūl al-Fikh. Cet. II; t.t. Dar al-ilm, 1978. Latif, Syarifuddin. Hukum Perkawinan di Indonesia (buku I). Cet. I; t.t.: Berkah Utami, 2010. Mughniyah, Muhammad Jawad. Al-Fiqh ‘ala al-Mazahab al-Khamsah diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff dengan judul, Fiqh Lima Mashab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali. Cet. V; Jakarta: Lentera, 2006. Peraturan Pemerintah Penganakatan Anak. Cet. I; t.tp., Asa Mandiri, 2008. Saraswati, Rika. Hukum Perlindungan Anak di Indonesai. Cet. II; tt: PT Citra Aditya Bakti: 2015. Sudarmono, Hukum Perkawinan Nasional. Cet. IV; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010. Sujana, I Nyoman. Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Kostitusi Nomor 56/PUU-VIII, 2010. Cet. I: Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015. Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukm Islam (KHI) (Yogayakarta: Graha Pustaka, t.th. Witanto, D.Y. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Cet. I; Jakarta: Pustakarya, 2012.


Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II No

Recommend Documents