PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF DI KABUPATEN BONE (Telaah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf) Oleh: Haslinda Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone E-mail:
[email protected] Abstract
penting karena wakaf adalah kegiatan
The result showed that the application of law No. 4 of 2004 have not been fully implemented, but see the purpose of section 42 stressed and allotment of endowments, have been run but not maximized because the issue of the designation only for practice and social activities that are consumptive. Endowments in Bone regency more used to build places of worship and socially useful. Factors inhibiting the development and management of waqf in Bone regency including lack of socialization for goverment agencies regarding endowments, the week role of the istitution ministry of religion in the part of the prevention or data collection on donated land, lack of understanding and awareness among muslims againts waqf that waqf is not managed properly, and last nadzir were less profesional and the lack of human resources (HR) can empower possessions endowment and empowerment strategies endowments in Bone regencyperspective of law number 41 of 2004.
keagamaan baik di bidang keagrariaan
Kata Kunci : wakaf-komsumtif-nadzir
kerajaan-
Pendahuluan
2007:75) Wakaf dalam kaitannya dengan
maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan
sebagai
pengembangan
kehidupan keagamaan khususnya umat Islam
dalam
rangka
mencapai
kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun materil menuju masyarakat yang adil dan makmur. Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah,
pengkajian
dan
penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Sedangkan di Indonesia perwakafan sudah ada sejak lama, yaitu sebelum Indonesia merdeka, karena di Indonesia dulu pernah berdiri kerajaan
Islam.
(Anwar,
Wakaf (Basyir, 1987:5) merupakan
masalah sosial ekonomi, wakaf harus
salah satu lembaga yang penting dalam
dikelola secara produktif sehingga dapat
rangka hubungan antara hukum Islam
memberikan
dengan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
hukum
Nasional.
Dikatakan
kontribusi
dalam
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
| No.2
144 | Haslinda
dan
membantu
pemerintah
dalam
yang tidak bertanggungjawab, dan juga
meningkatkan kesejahteraan dan taraf
sudah menjadi umum ada benda-benda
hidup masyarakat.
wakaf yang diperjualbelikan. Keadaan ini
Di masa pertumbuhan ekonomi di
tidak hanya berdampak buruk terhadap
Indonesia yang cukup memprihatinkan
perkembangan wakaf di Indonesia, tetapi
saat ini, sesungguhnya peranan wakaf di
merusak nilai-nilai luhur ajaran agama
samping instrumen-instrumen ekonomi
Islam yang semestinya harus dijaga
Islam
lainnya
seperti
zakat,
infaq,
kelestariannya sebab ia merupakan bagian
dan
lain-lain
belum
dapat
dari ibadah kepada Allah Swt. Menyadari
untuk
tentang keadaan ini, para pihak yang
sedekah dirasakan
manfaatnya
meningkatkan taraf hidup masyarakat
berwenang
khususnya dibidang ekonomi. Peruntukan
beberapa peraturan tentang wakaf untuk
wakaf
kurang
dilaksanakan umat Islam di Indonesia.
mengarah pada pemberdayaan ekonomi
Namun peraturan-peraturan yang telah
umat
di
Indonesia
dan
yang
cenderung
telah
memberlakukan
hanya
untuk
dikeluarkan itu dianggap masih belum
khusus
dapat
memadai
memang
pada
globalisasi saat ini, maka diperlukan
umumnya ada keterbatasan umat Islam
peraturan baru tentang wakaf yang sesuai
tentang
dengan situasi dan kondisi saat ini.
kepentingan dimaklumi,
ibadah karena
pemahaman
wakaf,
baik
mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.
dalam
mengahadapi
arus
(Manan, 2009:1) Lahirnya Undang-undang Nomor
Praktik wakaf yang dilaksanakan
41 Tahun 2004 tentang wakaf diharapkan
di Indonesia masih secara konvensional
agar dapat memberikan suatu perubahan
karena masih bersifat komsumtif dan
dalam hal pengembangan wakaf kearah
tidak produktif, yang memungkinkan
progres, di samping
rentan terhadap berbagai masalah dan
diharapkan memberikan rasa aman dan
tidak sedikit yang berakhir di pengadilan.
melindungi para nadzir dan peruntukan
Kondisi
lagi dengan
wakaf (mauquf alaih) sesuai dengan
adanya peyimpangan terhadap benda-
manajemen wakaf yang telah ditetapkan.
benda wakaf yang dilakukan oleh oknum
(Manan,
ini diperparah
AL-RISALAH | Juli - Desember 2016
2009:2)
itu aturan ini
Untuk
itu
dalam
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF DI KABUPATEN BONE (Telaah Undang... | 145
Undang-Undang
agar
perkembangan ekonomi umat dan pranata
dan
sosial
dan
mestinya. Padahal keberadaan wakaf
pengembangan harta benda wakaf sesuai
sangat berpotensi untuk diproduktifkan
dengan aturan yang telah ditetapkan, agar
karena berada dalam pusat Kota Bone.
wakaf bisa menjadi aset dan sumber
Metode Penelitian
terjadinya
ini
diharapkan
kesinambungan
optimalisasi
pengelolaan
tidak berfungsi sebagaimana
pendanaan bagi pembangunan ekonomi Islam
yang
dapat
menyejahterakan
masyarakat. Di
Penelitian ini termasuk dalam kategori
penelitian
lapangan
(field
research). Penelitian ini dimaksudkan Kabupaten
sebagai
untuk meneliti peristiwa-peristiwa yang
daerah yang kaya akan wakaf sebanyak
ada di lapangan sebagaimana adanya.
750.379
27
Oleh karena itu, penelitian ini bersifat
tersebut
deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif
masih
adalah untuk memberikan data yang
yang
Bone,
tersebar
pada
Kecamatan,
tanah
wakaf
kebanyakan
pengelolaannya
bersifat konsumtif dan tradisional yaitu
seteliti
untuk pembangunan masjid, musholla,
keadaan atau keadaan lainya. (Soekanto,
sekolah,
makam.
1988:42) Penelitian ini dilaksanakan di
(Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kabupaten Bone, karena data wakaf di
Bone, 2015) walaupun kebanyakan dari
Kabupaten Bone cukup banyak yaitu
wakaf itu adalah wakaf tanah. Namun
750.379
sampai sekarang belum ada terobosan
Kecamatan.
baru
kebanyakan
panti asuhan,
dalam
dan
pengelolaan
dan
mungkin
yang
tentang
manusia,
tersebar
Tanah
pada
wakaf
pengelolaannya
27
tersebut masih
pengembangan wakaf secara propesional
bersifat konsumtif dan tradisional yaitu
sebagaimana yang dikehendaki Undang-
untuk pembangunan masjid, musholla,
Undang 41 Tahun 2004. Terbukti, tanah
sekolah,
wakaf yang ada di Kabupaten Bone
(Kantor Kementerian Agama Kabupaten
hanya dikelolah sebatas konsumtif tanpa
Bone, 2015)
ada perubahan yang signifikan kearah
panti asuhan,
Kualitatif,
Pendekatan
peranan
Pendekatan
Filosofis,
sebagai
pendukung
makam.
Pendekatan Penelitian: pendekatan
wakaf produktif. Sehingga tidak heran wakaf
dan
Yuridis, Pendekatan
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
| No.2
146 | Haslinda
Sosiologis,
dan
Pendekatan
Teologi
(Rofiq, 2013:395) Sedangkan menurut
normatif. Metode analisis data yang
terminologi
digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan dua kata:habas dan wakaf.
deskriftif kualitatif, yaitu menganalisa
Karena itu sering digunakan kata habasa
data yang dikumpulkan oleh penulis yang
atau
tidak
yang
menyatakan kata kerjanya. Sedangkan
dengan
wakaf dan habas adalah kata benda, dan
yakni
jamaknya adalah awqaf, ahbas dan
bersifat
terkumpul
statistik.
akan
menggunkan
data
dianalisis
metode
deduktif
wakaf,
ahbasa
para
atau
Dalam
ahli
awqafa
untuk
sejumlah data yang sifatnya umum dan
mahbus.
dikembangkan secara silogisme untuk
dinyatakan bahwa al-habsu artinya al-
selanjutnya ditarik suatu kesimpulan yang
man’u (mencegah atau melarang) dan al-
runtut.
imsak (menahan), seperti dalam kalimat
Tinjauan Umum Tentang Wakaf
habsu
Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf
Waqfuhu la yuba’ wa la yuras (wakaf
as-sya’i
kamus
fiqh
Al-Wasith
(menahan
sesuatu).
Kata wakaf berasal dari bahasa
tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam
arab, dari akar kata wa-ka-fa berarti
wakaf rumah dinyatakan: Habasaha fi
menahan, berhenti,diam di tempat, atau
sabilillah (mewakafkannya di jalan Allah
berdiri.
waqafa-yaqifu-waqfan
SWT). Sedangkan menurut Ibnu Faris
semakna dengan kata habasa-yahisu-
tentang kata habas:al-habsu ma wuqifa,
tahbisan yang maknanya terhalang untuk
al-habsu
menggunakan.
diwakafkan. (al-Qazwiny, 1977:185)
Kata
Kata
wakaf
berarti
artinya
sesuatu
yang
menahan harta untuk diwakafkan dan
Pada defenisi menurut UU Nomor
tidak dipindahmilikkan. Menurut istilah
41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP
meskipun terdapat perbedaan penafsiran,
Nomor 42 Tahun 2006 ada tambahan
disepakati bahwa makna wakaf adalah
wakaf untuk jangka waktu tertentu (waqf
menahan zatnya dan menyedekahkan
muaqqat). Ketentuan pembatasan waktu
manfaatnya. (Huda, 2015:7)
ini sesungguhnya tidak lazim, tetapi
Menurut Ahmad Rofiq wakaf,
tampaknya akomodasi batasan waktu
berasal dari bahasa arab al-waqf semakna
tertentu wakaf ini, untuk menampung
dengan al-habs yang artinya menahan.
manakala ada wakif yang wakaf melalui
AL-RISALAH | Juli - Desember 2016
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF DI KABUPATEN BONE (Telaah Undang... | 147
uang atau barang bergerak lainnya, juga
keridhaan Allah SWT. Untuk ditujukan
dapat diwadahi. Memang dalam hal ini,
kepada umat islam yang membutuhkan.
ada
“kelemahan”,
secara
Para ulama menjadikan dalil atau
barang
sudah
dasar hukum wakaf dalam Al-Qur’an
wakaf,
maka
dengan memperhatikan maksud umum
benda
dari wakaf kemudian mencocokkannya
tersebut, telah berpindah kepada milik
dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-
Allah,
Qur’an tentang wakaf telah dirumuskan
kepemilikan,
karena
begitu
diikrarkan
sebagai
kepemilikan
atas
atau
uang
milik
atau
publik.
(Rofiq,
2013:395-396)
oleh para ulama sebagai berikut. (Lubis,
Dari beberapa pengertian wakaf di
2010:9-10) Dalam QS. Al-Baqarah ayat
atas, dapat dipahami bahwa cakupan
261
wakaf, meliputi:
1) harta benda milik
seseorang atau sekelompok orang; 2) harta benda tersebut bersifat kekal zatnya,
tidak habis apabila dipakai; 3) harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya;
4)
harta
yang
kepemilikannya
tersebut,
dihibahkan,
diwariskan,
dilepas
tidak
bisa atau
Terjemahnya:
Perumpamaan
(nafkah
diperjualbelikan; 5) manfaat dari harta
yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang
benda tersebut untuk kepentingan umum
menafkahkan hartanya di jalan Allah
sesuai dengan ajaran islam; 6) dalam hal-
adalah serupa dengan sebutir benih yang
hal
menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap
tertentu,
wakaf
dapat
dibatasi
bulir seratus biji. Allah melipat gandakan
waktunya. (Rofiq, 2013:396) Dari beberapa pengertian wakaf
(ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki.
kesimpulan
dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi
bahwa wakaf itu adalah menahan pokok
Maha Mengetahui. (Departemen Agama
harta dan mengalirkan manfaatnya dijalan
Republik Indonesia, 1971:534)
diatas,
penulis
menarik
Allah baik sementara waktu atau untuk selamanya
hanya
untuk
mengharap
Berkaitan dengan ayat di atas, dalam memahami maksud menafkahkan
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
| No.2
148 | Haslinda
harta dijalan Allah, oleh Departemen
mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas
Agama
bahwa
kekayaan intelektual, hak sewa dan benda
pengertiannya meliputi belanja untuk
bergerak lain sesuai dengan ketentuan
kepentingan
syariah
RI
mengatakan
jihad,
perguruan,
rumah
penyelidikan
ilmiah,
pembangunan sakit, dan
dan
usaha
undangan
lain-lain.
2015:342)
Kemudian dapat dijelaskan bahwa apabila
peraturan
yang
Semangat
perundang-
berlaku.
baru
(Huda,
yang
terdapat
yang dimaksudkan dengan nafkah wakaf,
dalam Undang-Undang No. 41 Tahun
menurut undang-undang wakaf, harta
2004
wakaf dapat digunakan untuk sarana dan
Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang
kegiatan
dan
pelaksanaan Undang-Undang No. 41
kesehatan, bantuan untuk fakir miskin,
Tahun 2004 tentang wakaf, menjadikan
anak
wakaf
pendidikan,
terlantar
dan
beasiswa
yatim
piatu,
tentang
wakaf
sebagai
dan
Peraturan
instrumen
peningkatan ekonomi umat dan kemajuan
menyejahterakan
kesejahteraan umum. (Lubis, 2010., hal.
Kata “menyejahterakan” dapat diartikan
10)
sebagai upaya para pihak (terutama
Wakaf Produktif Perspektif UU No. 41 Tahun 2004
masyarakat
untuk muslim.
pengelola wakaf) untuk meningkatkan kualitas
hidup
umat
islam
melalui
Dalam UU No. 41 Tahun 2004
pendayagunaan objek wakaf. Maka itu,
tentang wakaf, mengalami perkembangan
pendekatan yang digunakan tidak semata-
yang cukup signifikan. Ini menimbulkan
mata
dengan adanya perkembangan wakaf
pendekatan
yang dulunya hanya bersifat komsumtif
ditegakkan secara kokoh bila didukung
sekarang
oleh sumber daya manusia yang tangguh
harta
wakaf
itu
bisa
diproduktifkan seperti yang dijelaskan
bergerak
sebagaimana
ekonomi,
tetapi
Bisnis
dapat
bisnis.
dan manajemen yang baik.
dalam pasal 16 ayat 3 sebagai berikut: Benda
pendekatan
Achmad Djunaidi dan kawankawan
(pada
tahun
2005)
telah
dimaksud pada ayat 1 huruf b adalah
menawarkan 2 hal yang berkaitan dengan
harta benda yang tidak bisa habis karena
wakaf produktif: pertama, asas paradigma
dikomsumsi,
meliputi:
AL-RISALAH | Juli - Desember 2016
uang,
logam
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF DI KABUPATEN BONE (Telaah Undang... | 149
baru
wakaf.
Kedua,
aspek-aspek
paradigma baru wakaf.
(masyarakat); 3)Pembinaan Manajemen Organisasi
Wakaf produktif dengan 3 ciri
Nazir;
Pengelolaan
dan
4)Pembinaan Profesionalitas
utama: pertama, pola manajemen wakaf
Manajemen; 5)Pembinaan Administratif
harus terintegrasi; dana wakaf dapat
dan Sanksi Hukum. (Lubis, 2010:183-
dialokasikan
184)
untuk
program-program
perberdayaan dengan segala macam biaya
Dari beberapa pengertian wakaf di
yang tercakup didalamnya. Kedua, asas
atas, penulis menarik kesimpulan bahwa
kesejahteraan nazir, pekerjaan sebagai
wakaf itu adalah menahan pokok harta
nazir tidak
dan
lagi diposisikan sebagai
mengalirkan
manfaatnya
dijalan
pekerja sosial, tetapi sebagai profesional
Allah baik sementara waktu atau untuk
yang bisa hidup layak dari profesi
selamanya
tersebut. Ketiga, asas transparansi dan
keridhaan Allah SWT. Untuk ditujukan
tanggung jawab (accountability). Badan
kepada umat Islam yang membutuhkan.
wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat seriap tahun. Untuk
hanya
untuk
mengharap
Analisis dan Pembahasan Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Kabupaten Bone Wakaf
membentuk wakaf produktif, setidaknya
di
Kabupaten
Bone
Wakaf
dimulai dengan pendaftaran tanah wakaf
Indonesia yang memiliki potensi untuk
di Kantor Urusan Agama (KUA) dalam
mengembangkan
hal ini di depan pejabat pembuat akta
diperlukan
pengurus
Badan
sumber
daya
nazir
sehingga memiliki kemampuan di bidang
ikrar
bisnis dan menajemen serta memiliki jiwa
pendaftarannya
wiraswasta karena ujung tombak dalam
nadzir dan 2 orang saksi. (Kahar, 2015)
meningkatkan kualitas manfaat wakaf
Kemudian dibuatkanlah akta ikrar wakaf
adalah adalah para nazir. (Mubarok,
oleh PPAIW yang terdiri dari blangko
2008:27)
Pola
W2, W.K, bentuk W5 bentuk W.2a
Produktif
yakni: 1)Pembinaan Internal
Pembinaan
Wakaf
Yang
Bersifat
Masif
(PPAIW), dihadiri
oleh
proses wakif,
contoh blangkonya dibawah ini : Akta wakaf tersebut dibuat dalam
Pejabat Teknis Perwakafan; 2)Pembinaan Eksternal
wakaf
3
rangkap,
masing-masing
untuk
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
:
| No.2
150 | Haslinda
PPAIW, Bupati/walikotamadya kepala
kepentingan umum, untuk menolong fakir
daerah, dalam hal ini kepala subsidi
miskin dan lain sebagainya. Di dalam
agraria setempat dan pengadilan agama
penerapannya di wilayah kerja Kab. Bone
yang mewilayahinya. PPAIW (Pejabat
mengenai wakaf yang telah diwakafkan
Pembuat Akta Ikrar Wakaf) adalah orang
oleh siwakif sudah sesuai dengan tujuan,
yang diberi kewenangan yang ditunjuk
fungsi
oleh Menteri Agama dalam hal ini kepala
berdasarkan hasil wawancara dengan
Kantor Urusan Agama (KUA) untuk
Kepala KUA Tanete Riattang Kabupaten
mengatur
Bone yang menyatakan sebagai berikut:
dan
menangani
masalah
perwakafan. (Abustang, 2015)
dan
peruntukannya
hal
ini
“Wakaf yang terdaftar di wilayah kerja
Di KUA Tenete Riattang Barat
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Kabupaten Bone cukup banyak. Jumlah
Tanete
lokasi wakaf di Tanete Riattang Barat
tertatakelola sesuai dengan tujuan, fungsi
adalah 53 (lima puluh tiga) lokasi dengan
dan peruntukannya. Karena semua wakaf
luas wilayah 68.648 M2. Adapun alokasi
dikelola sesuai dengan harapan wakif,
tanah wakaf yang telah dikelola yakni 30
dan tidak lepas dari keinginan wakif,
lokasi dengan luas wilayah 41,615.00 M2.
karena
Namun
penerapan
tersebut ditetapkan oleh wakif untuk
Undang-undang tersebut dalam wilayah
peruntukannya, dan terbukti bahwa tidak
kerja Kab. Bone Kabupaten Bone, akan
ada tanah wakaf yang terbengkalai atau
diuraikan sebagaimana dalam Undang-
tidak dikelola. Dan terus terang kami di
undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 42
KUA
yang mempunyai titik penekanan yakni;
administrasinya serta kontrol apabila
tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.
dibutuhkan,
untuk
menguji
Riattang
sebagian
hanya
Barat
besar
ini
tanah
mengurus
namun
sudah
wakaf
persoalan
persoalan
Tujuan atau mauquf alaih, fungsi
peruntukannya tetap menghargai harapan-
dan peruntukan wakaf merupakan salah
harapan serta keinginan dari wakif untuk
satu rukun wakaf, yang mana harus
tanah yang telah diwakafkan” (Azis,
tercerminkan, mana berhak menerima
2015)
wakaf atau harus jelas tujuan, fungsi dan peruntukannya
misalnya
AL-RISALAH | Juli - Desember 2016
untuk
Pasal 42 Undang-undang wakaf ini mengatur lebih lanjut bahwa nadzir
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF DI KABUPATEN BONE (Telaah Undang... | 151
wajib mengelola dan mengembangkan
Pengelolaan dan pengembangan
harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
harta benda wakaf di wilayah kerja Kab.
fungsi,
Bone Kabupaten Bone sudah sesuai
dan
hemat
peruntukannya.
penulis
berdasarkan
pengamatan
serta
dibuktikan
dengan
mendukung,
Menurut
hasil
dari
penelitian
data-data
menyimpulkan
dengan
prinsip
syariah
sebagaimana
dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-undang
yang
wakaf, hal tersebut ditegaskan oleh
bahwa:
Kepala KUA Tanete Riattang Barat
pengelolaan dan pengembangan harta
Kabupaten
benda wakaf di Kabupeten Bone sudah
pengelolaan dan pengembangan harta
menerapkan Pasal 42 Undang-undang
benda wakaf di Kabupaten Bone untuk
wakaf Nomor 41 Tahun 2004, namun
diproduktifkan
belum maksimal karena masih ada yang
penjaminan syariah apabila dibutuhkan
belum ditangani, termasuk peruntukannya
sebagaimana dalam Pasal 43 ayat 2 dan 3
belum tercapai, karena hanya aspek sosial
Undang-undang wakaf belum diterapkan.
yang diutamakan bukan kemaslahatan
Wakaf yang ada di Kab. Bone
atau kesejahteraan masyarakat.
Bone.
dan
Namun,
dalam
didaftarkan
di
kebanyakan wakaf tanah untuk mesjid
Selanjutnya Pasal 43 UU ini
dan pemakaman, yang tersebut menjadi
mengemukakan bahwa nadzir mengelola
kendala produktifnya wakaf. Sebenarnya
dan mengembangkan harta benda wakaf
dalam
tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 42
muncul banyak persepsi yang justru
tersebut
mempersempit
dilaksanakan
sesuai
dengan
perkembangan
fungsi
kontemporer,
masjid.
Bila
prinsip syari‘ah dan dilakukan secara
sebidang tanah diwakafkan untuk masjid,
produktif.
maka
Kemudian
memerlukan
jika
terpikir,
peruntukannya
semata ibadah murni. Pola pikir seperti
penjamin
ini berkembang, seperti terbaca dalam
syari‘ah. Penjelasan Pasal 43 tersebut
Kantor Urusan Agama (KUA) Tanete
menerangkan
Riattang Barat, hanya digunakan buat
pengembangan
maka
yang
dapat
menggunakan
penjamin,
nadzir
lembaga
pengelolaan harta
benda
dilakukan secara produktif.
dan wakaf
tempat ibadah. Tetapi penulis menemukan satu dari sekian banyak wakaf, di Kec. Sibulue
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
| No.2
152 | Haslinda
terdapat satu wakaf produktif yang ada
Pengelolaan wakaf
produktif
pada pesantren Al-Mubarak yaitu berupa
memang tidak mudah, karena dalam
mini market yang dikembangkan oleh
pengembangannya harus melalui berbagai
sekolah tersebut. Dan penulis sempat
usaha, dan usaha ini mempunyai resiko
mewancarai pengelola dari pesantren Al-
yang cukup tinggi. Oleh karena itu
Mubarak itu yang mengatakan “Tanah
pengelolaan dan pengembangan benda
yang
Al-
wakaf, khususnya wakaf produktif berupa
mubarak ini yang termasuk di dalamnya
uang harus dilakukan oleh nadzir yang
adalah tanah wakaf, tapi pesantren Al-
profesional. Diharapkan nadzir benar-
Mubarak ini mengembangkan dengan
benar
membangun sebuah usaha mini market
dengan baik, sehingga hasil investasi
yng hasil atau keuntungan dari mini
wakaf tersebut dapat dipergunakan untuk
market ini dibagi 3 yaitu untuk pesantren
memberdayakan
itu sendiri, tambahan modal untuk mini
mendapatkan
marketnya dan siswa-siswa yang kurang
mengembangkan wakaf secara produktif
mampu dari pesantren tersebut”. (Khalid,
tentu tidak gampang, tetapi memerlukan
2015)
waktu yang cukup lama. (Hasanah, 2012)
ditempati
oleh
pesantren
Dengan logika wakaf, tanah
dapat
Sehingga
mengembangkan
masyarakat. nadzir
hemat
yang
penulis,
wakaf
Untuk mampu
penerapan
masjid bisa digunakan untuk berbagai
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
usaha produktif, sejauh tak bertentangan
Pasal 42 dan 43 tentang wakaf di
dengan prinsip Islam. Masjid Nabawi
Kabupaten Bone sudah diterapkan namun
pada masa Nabi pun sudah memberi
belum secara maksimal.
teladan bahwa fungsinya tidak sekadar ibadah. Usaha produktif juga mewarnai pola pengelolaan Masjid Nabawi masa
Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Kabupaten Bone Hal
kini. Sebagian lahan wakafnya disewakan untuk
hotel
berbintang.
Untungnya
diputar buat operasional rutin Masjid dan kegiatan sosial. (Karni, 2012)
menghambat
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di wilayah kerja Kabupaten Bone
sebagai
Kurangnya
AL-RISALAH | Juli - Desember 2016
yang
berikut:
sosialisasi
dari
Pertama pihak
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF DI KABUPATEN BONE (Telaah Undang... | 153
berwenang
menyebabkan
masyarakat
Nomor
41
Tahun
2004
diharapkan
merasa asing akan perbincangan masalah
pengembangan wakaf dapat dirasakan
wakaf, apalagi masalah produktif wakaf.
akan tetapi belum sepenuhnya mendapat
Hal tersebut
beberapa
respon positif dari masyarakat. Bukan
masyarakat sekaligus bertindak sebagai
hanya itu, persoalan pengelolaan wakaf
pengelola (nadzir) wakaf
belum
dalam
terbukti dari
wawancara
menyatakan
rampung
karena
berikut:
nadzir sangat mengeluhkan persoalan
“Pengetahuan masyarakat masalah wakaf
pembuatan sertifikat tanah wakaf yang
hanya sebatas amalan, baik itu dalam
harus
bentuk ibadah dan pendidikan, persoalan
memberatkan bagi nadzir untuk mengurus
wakaf
kelengkapan
produktif
sebagai
sepenuhnya
belum
sepenuhnya
memakan
biaya
sehingga
administrasinya.
Hal
diketahui, bahkan terkadang salah paham
tersebut diungkapkan oleh salah satu
masalah
pengelola
tindakan
pengelolaannya.
nadzir
termasuk
Terkadang
lembaga
“Wakaf
(nadzir)
yang
sebenarnya
sangat
manfaatnya
sosialisasi akan tetapi belum maksimal,
pendaftarannya yang dipersulit, kenapa
sehingga
demikian karena masyarakat mengeluh
tentang
wakaf
termasuk
hanya sebatas amalan dan kegiatan sosial
sertifikatnya
lainya (konsumtif)” (Jamaluddin, 2015)
membutuhkan waktu yang lama” (Basri,
lemahnya
kelembagaan
pemerintah,
peran
ketika
persoalan
belum sampai pada tingkat produktifnya,
Kedua
nadzir
tetapi
bagus
pemerintah, termasuk KUA melakukan
pemahaman
akan
menyatakan
memakan
mengurus biaya,
dan
2015)
termasuk
Ketiga kurangnya pemahaman dan
Kementerian Agama yang menangani
kepedulian umat islam terhadap wakaf,
persoalan
kurangnya
zakat
berpengaruh
dan
dalam
pengembangan
harta
wakaf
kurang
pengelolaan benda
dan
wakaf.
pemberdayaan lembaga
penekanan
anggaran.
nadzir
sebagai
sosialisasi
dari
beberapa lembaga yang peduli terhadap
Terutama persoalan pengembangannya, kepada
tingkat
ekonomi
wakaf)
karena
Sehingga
(khususnya minimnya kepedulian
pengelola belum sepenuhnya dikerahkan.
masyarakat akan keberadaan wakaf itu
Pada hal dengan lahirnya Undang-undang
kurang mendapatkan respon. Mereka
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
| No.2
154 | Haslinda
memahami wakaf itu hanya untuk ibadah
mengembangkan wakaf tersebut dalam
saja,
tingkat
bentuk produktif, disebabkan oleh empat
produktifnya. Maka dari itu sangat perlu
faktor yang telah dijelaskan di atas,
adanya sosialisasi dan pencerahan bagi
diantaranya paham masyarakat, amanah
masyarakat
dari pewakif yang ditakutkan tidak sesuai,
tidak
memahami
akan
pentingnya
pemberdayaan wakaf, karena dampaknya
dan
mengurangi
minat
masyarakat akan keberadaan wakaf.
berwakaf
serta
masyarakat
untuk
mengelola
dan
mengembangkan wakaf yang telah ada. Keempat Nadzir
kurangnya
kepedulian
dari
Strategi Pemberdayaan Wakaf di Kab. Bone
yang kurang
Melihat
beberapa
faktor
bahasan
terdahulu
profesional dan sumber daya manusia
penghambat
minim merupakan salah satu pihak yang
maka
sangat berpengaruh dalam pengelolaan
menguraikan strategi-strategi bagaimana
dan pengembangan harta benda wakaf,
agar wakaf di Kabupaten Bone bisa
serta pihak yang bertanggujawab dalam
sejalan dengan yang dikehendaki oleh
memelihara
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014
dan
mengembangkan sebagaimana dalam
menjaga
harta
fungsinya.
Undang-undang
benda
serta wakaf
Sebagaimana
di
pada bawah
tentang wakaf
ini
penulis
akan
dan bisa diberdayakan
yaitu sebagai berikut :
perwakafan
Pertama, Sinergi dengan Instansi
Nomor 41 Tahun 2004 yang berbunyi:
terkait, harus diakui berbagai upaya
“Nadzir adalah pihak yang menerima
pemberdayaan wakaf telah dilakukan,
harta benda wakaf dari wakif untuk
baik dari organisasi massa Islam, Nadzir,
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan
perguruan
peruntukannya”
Agama
pemerintahan sendiri. Lahirnya Undang-
Bimbingan
undang nomor 41 Tahun 2004 tentang
Direktorat
(Departemen Jenderal
Masyarakat Islam, 2004) Pengelolaan wakaf di wilayah
tinggi,
LSM,
maupun
wakaf dan peraturan pemerintah nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya
kerja Kab. Bone Kabupaten Bone sudah
merupakan
lumayan, akan tetapi belum maksimal.
menggarap wakaf sebagai payung hukum
Karena belum ada upaya nadzir untuk
untuk mengembangkan perwakafan di
AL-RISALAH | Juli - Desember 2016
bukti
bahwa
pemerintah
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF DI KABUPATEN BONE (Telaah Undang... | 155
masa
mendatang.
Bahkan
upaya
benda
wakaf
tidak
terpelihara
pemerintah meregulasi peraturan terkait
sebagaimana mestinya, terlantar atau
dengan masalah tersebut masih terus
beralih ke tangan pihak ketiga dengan
dilakukan
cara melawan hukum atau harta benda
yang
bertujuan
memberdayakan
lembaga-lembaga
wakaf
keagamaan
secara
optimal
diproduktifkan
peningkatan
kesejahteraan
untuk
yang
semestinya
bisa
tetapi
tidak
masyarakat
diproduktifkan, seperti yang diinginkan
pemerintah
atau yang ada pada Undang-Undang
tersebut perlu didukung kerja sama,
Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf
sinergi dan keseriusan semua pihak yang
pada pasal 43 ayat 2.
terkait (stakeholders) agar wakaf benar-
Kedua,
banyak.
Namun,
upaya
Sosialisasi
peraturan
benar berdampak positif bagi masyarakat.
perundang-undangan dan paradigma Baru
Tidak terkecuali di Kabupaten
Wakaf, hadirnya Undang-undang Nomor
Bone,
H.
Abd.
Azis
dalam
satu
41
tahun
2004
tentang
Wakaf,
wawancara mengatakan bahwa belum
sesungguhnya dapat memberikan harapan
optimalnya paham, peran dan sinergi para
yang
pejabat
penyelamatan dan pemberdayaan serta
tekhnis
di
Lingkungan
cukup
cerah
dalam
kementerian agama dengan para pihak
pengembangan
yang terkait terhadap upaya pemerintah
kesejahteraan masyarakat secara umum.
pusat
Akan
untuk
memberdayakan
wakaf
wakaf
uapaya
tetapi
untuk
sosialisasi
dan
produktif, pejabat tekhnis lebih berkutat
pelaksanaannya sampai sekarang belum
pada penanganan yang bersifat linier
tampak
dibandingkan
lokakarya wakaf ini merupakan salah satu
memasarka
gagasan
menggembirakan.
strategis dalam mengembangkan wakaf
wujud
yang leebih berwawasan sosial.
pelaksanaan
(Azis,
2015)
dari
sosialisasi
Barangkali
dan
undang-undang
upaya tersebut,
serta upaya pengembangannya secara Praktek wakaf yang terjadi dalam
masyarakat Bone sekarang ini belum
maksimal. Atas
dasar
itulah
maka
sepenuhnya berjalan tertib dan efisien.
Kementerian Agama Kab. Bone perlu
Sehingga dalam berbagai kasus harta
untuk melakukan semacam sosialisasi
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
| No.2
156 | Haslinda
atas peningkatan kinerja para Nadzir
Kesimpulan
dalam melaksanakan tugasnya sebagai
Penerapan Undang-undang Nomor
Nadzir wakaf, agar pengelolaan wakaf
41 Tahun 2004 Pasal 42 dan 43 dalam
dapat
benar,
pengelolaan dan pengembangan harta
professional sesuai dengan peraturan dan
benda wakaf di Kabupaten Bone belum
hukum
sepenuhnya diimplementasikan. Melihat
dilakukan
yang
secara
berlaku
sesuai
hukum
syariah dan hukum positif. Ketiga,
tujuan dari Pasal 42 yang menekankan Kualitas
masalah tujuan, fungsi dan peruntukan
Nadzir dan Lembaga Wakaf, Nadzir
wakaf, sudah dijalankan namun belum
sebagai
maksimal
salah
peningkatan
satu
pihak
yang
karena
persoalan
berpengaruh dalam bidang pengelolaan
peruntukannya hanya untuk amalan dan
dan pengembangannya, harus banyak
kegiatan
memberikan cara atau
metode agar
Sedangkan pada Pasal 43 ayat 1 sudah
supaya wakaf tersebut tidak terbengkalai
relevan artinya peruntukannya sesuai
dan dapat dimanfaatkan, sebagaimana
dengan prinsip syariah karena digunakan
tugasnya mengelola dan mengembangkan
untuk membangun tempat-tempat ibadah
harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
dan sosial yang bermanfaat. Namun
fungsi dan peruntukannya, artinya bahwa
penerapan pasal 43 ayat 2 dan 3 tidak ada
suatu upaya harus profesional, baik dalam
sama sekali karena wakaf yang ada di
pengelolaan
Kabupaten Bone tidak dikembangkan
Disamping
dan itu
melakukan
manajemennya.
Nadzir
juga
harus
pengadministrasian,
atau
sosial
lainya
diproduktifkan,
(konsumtif).
karena
sifatnya
hanya konsumtif.
mengawasi dan melindungi harta benda
Faktor-faktor yang menghambat
wakaf, serta melaporkan pelaksanaan
pengelolaan dan pengembangan harta
tugasnya kepada badan Wakaf Indonesia.
benda
Namun
diantaranya: kurangnya sosialisasi dari
atas
tugas-tugasnya
tersebut
wakaf
di
lembaga
haknya maksimal 10 % dari hasil bersih
lemahnya peran lembaga Kementrian
pengelolaan dan pengembangan harta
Agama terhadap penaggulangan atau
wakaf tersebut.
pendataan
terhadap
masalah
Bone
Nadzir dapat menerima imbalan sebagai
AL-RISALAH | Juli - Desember 2016
pemerintah
Kabupaten
tanah
wakaf,
wakaf,
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF DI KABUPATEN BONE (Telaah Undang... | 157
kurangnya pemahaman dan kepedulian
Adapun selebihnya adalah memberikan
umat Islam terhadap wakaf sehingga
pelayanan dan support kepada pengurus
wakaf tidak terkelola dengan baik, dan
harta benda wakaf supaya harta benda
terakhir nadzir yang kurang profesional
wakaf itu dapat diberdayakan dalam hal
dan minimnya Sumber Daya Manusia
ini wakaf produktif dapat dijalankan.
(SDM) yang dapat memberdayakan harta
Peningkatan
benda wakaf.
Lembaga Wakaf, Kementerian Agama
Strategi
pemberdayaan
harta
Kab. Bone
Kualitas
Nadzir
dan
perlu untuk melakukan
benda wakaf di Kab. Bone persfektif
semacam sosialisasi atas peningkatan
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004
kinerja para Nadzir dalam melaksanakan
tentang wakaf diantaranya sinergi dengan
tugasnya sebagai Nadzir wakaf, agar
instansi terkait, pemerintah dalam hal ini
pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara
memberikan dua bentuk pengawasan
benar,
yang layak yaitu pengawasan dalam
peraturan dan hukum yang berlaku sesuai
bentuk
hukum syariah dan hukum positif.
administrasi
dan
keuangan.
professional
sesuai
dengan
Daftar Pustaka Anwar, Syamsul. Studi Hukum Islam Kontemporer . Cet.1; Jakarta: RM Books, 2007. Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Islan tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah. Cet. II; Bandung: PT Alma’arif, 1987. Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahnya. Jakarta: Departemen Agama RI, 1971. Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, UndangUndang No. 41 Tahun 2004. Huda,
Miftahul. Mengalirkan Publishing, 2015.
Manfaat
Wakaf.
Bekasi:Gramata
Karni,
Asrori S. “Pengelolaan Wakaf Produktif ala Masjid” http://www.pkesinteraktif.com /edukasi/opini/ 3026- pengelolaan-wakafproduktif -ala-masjid.html, diunduh pada Tanggal, 18 Maret 2012
Hasanah, Uswatu. “Wakaf Produktif untuk Perumahan Rakyat” http://bwi.or.id/ index.php? option=com_ content & view= article&id=771:wakaf -produktif-untukperumahan-
Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. II
| No.2
158 | Haslinda
rakyat& catid=27:opini pada Tanggal, 18 Maret 2012 Lubis,
Suhrawardi. Wakaf dan Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
&Itemid=137& Pemberdayaan
lang=in, Umat.
diunduh Cet.
II;
Manan, H. Abdul. “Hukum Wakaf dalam Suasana Politik Hukum Nasional”, Mimbar Hukum dan Peradilan Agama. Edisi. 68; Jakarta: Pusat Pengembagan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009. Mubarok, Jaih. Wakaf Produktif. Bandung:Sambiosa Rekatama Media, 2008. al-Qazwiny, Al-Kadmimy. Al-syiah Fi Aqaidihim Wa Ahkamihim. Beirut;Dar alZahra 1379H/1977. Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta:Rajawali Pers, 2013. Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet:- Jakarta; UI Press, 1988.
Sumber Wawancara Abd. Kahar M., SE, staf KUA Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone Sul Sel, wawancara oleh penulis di Palakka, 30 Juli 2015. Abustang, Kepala KUA Kec. Tanete Riattang Kab. Bone,wawancara, oleh penulis di Watampone Kecamatan Tanete Riattang ,Tanggal 13 Agustus 2015 H. Abd.Azis, Kepala KUA Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone,wawancara, oleh penulis di Watampone Kecamatan Tanete Riattang Barat ,Tanggal 13 Agustus 2015 Abd. Khalid, Direktur pesantren Al-Mubarak Kec. Sibulue, wawancara, oleh penulis di Jln. Husain Jeddawi, Kel. Macege Kec. Tanete R. Barat Kab. Bone, 13 Agustus 2015 H. Jamaluddin, Pegawai Negeri Sipil (PNS) Stain Watampone, “Wawancara” oleh penulis di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kelurahan Macanang, Taggal 15 Agustus 2015 H.Sofyan Basri, Pembantu PPN Kelurahan Bulu Tempe, Wawancara, oleh penulis di Watanpone, Kecamatan Tanete Riattang Barat Kelurahan Bulu Tempe, Taggal. 01 Juli 2015
AL-RISALAH | Juli - Desember 2016
