JURISDICTION HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI

JURISDICTION HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI

Prof Dr H Jamal Wiwoho, SH. MHUm

17-4-2010

Yurisdiction. [email protected] www.jamalwiwoho.com

1

YURISDIKSI  KUNCI UNTUK MENEGAKKAN HAK Terdapat dua tipe yaitu: 1. Subject-matter jurisdiction, yurisdiksi yang didasarkan dari aturannya, dalam hal ini dilihat aturan mana yang dilanggar. 2. Personal jurisdiction, apakah suatu pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili, dilihat dari warga negaranya. 17-4-2010


2

BATAS TERITORIAL PERSONAL JURISDICTION

Pengadilan memiliki yurisdiksi atas subjek permasalahan dan juga harus memiliki personal jurisdiction atas tergugat. Tergugat juga harus memiliki personal jurisdiction yang dapat dimiliki dengan cara: 1. menjadi penduduk dari negara bagian dimana pengadilan berada; 2. telah menundukkan dirinya ke dalam yurisdiksi pengadilan dimana tindakannya dilakukan. 17-4-2010


3

YURISDIKSI ATAS PENDUDUK Individu dan badan hukum merupakan subjek hukum di negara bagian dimana mereka menjadi penduduk dan subjek untuk dituntut di sana. Untuk orang masalah kependudukan ini mudah untuk ditentukan dengan melihat dimana dia tinggal, bekerja dan memiliki hak suara. 17-4-2010


4

Penentuan untuk badan hukum Badan hukum dapat menjadi penduduk di lebih dari satu negara bagian,yakni: 1. Kantor pertama (kantor pusat) dari perusahaan 2. Setiap negara bagian dimana mereka melakukan bisnis, terikat pada aktivitas yang sistematis dan berkelanjutan. Tapi ketentuan tersebut juga tergantung pada keputusan pengadilan. 17-4-2010


5

YURISDIKSI ATAS BUKAN PENDUDUK Yurisdiksi atas bukan penduduk didasarkan atas statuta negara bagian yang disebut long-arm statutes. Meskipun statuta ini berbeda dari negara bagian satu dan negara bagian lainnya tapi merupakan subjek dan dibatasi oleh 2 ketentuan untuk mendapatkan hak dalam Konstitusi AS. Jika terjadi pelanggaran dalam proses penentuan yurisdiksi atas tergugat maka tidak akan ada yurisdiksi, tidak peduli apa yang dinyatakan oleh forum long-arm statutes. 17-4-2010


6

Personal Jurisdiction atas bukan penduduk tidak terbatas untuk mengakui keberadaan kegiatan mereka ketika secara fisik mereka berada di dalam suatu negara bagian. Bukan penduduk juga merupakan subjek dari personal jurisdiction dengan diakuinya keberadaan jenis lain dari hubungan dengan forum negara bagian yang tidak termasuk kehadirannya dalam negara bagian. 17-4-2010


7

Pengadilan harus memutuskan apakah pengakuan keberadaan dari jenis tingkah laku tertentu dalam forum long-arm statutes dan kegiatan tertentu biasanya berdasarkan pada 1 dari 2 katagori berikut:

1. The Transaction of Bussiness 2. The Commission of Tortious Act a. Negligence (kealpaan) b. Intentional Torts (pelanggaran yang disengaja)

17-4-2010


8

YURISDIKSI KRIMINAL Aturannya sama dengan yang diberlakukan pada pelanggaran yang disengaja. Maka, kejahatan yang dilakukan secara online akan menjadi subjek dari pelaku kejahatan untuk dituntut.

17-4-2010


9

YURISDIKSI ATAS TRANSAKSI INTERNASIONAL Perjanjian mengatur penggunaan yurisdiksi dan penegakan keputusan antara bangsabangsa asing. Dimana tidak ada perjanjian, pelaksanaan antara bangsa-bangsa telah membuktikan suatu praktik dengan putusan akhir dari pengadilan asing yang memiliki kompetensi yurisdiksi adalah akibat timbal balik dari aturan yang pasti dan terbatas yang berbeda di setiap negara. 17-4-2010


10

YURISDIKSI BERDASARKAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK INDONESIA Pasal 18 Ayat (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik. Pasal 18 Ayat (5) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas-asas HPI. 17-4-2010


11

DIGITAL EQUIPMENT CORP Vs. ALTAVISTA TECHNOLOGI, INC  Kasus antara dua korporasi atas hak dan kepentingan komersial di internet. Kedua pihak mengoperasikan servis elektronik dan mendistribusikan software melalui internet.  Digital merupakan perusahaan Massachusetts dan pada Desember 1995 meluncurkan Altavista sebuah search service internet.  ATI merupakan perusahaan California, yang sebelumnya dikenal dengan Tree Full of Owls, Inc.  Pada Maret 1996, Digital dibayar untuk penetapan haknya ATI untuk merek AltaVista. Penggunaan AltaVista oleh ATI hanya merupakan bagian dari nama perusahaan.  ATI merubah tampilannya websitenya di internet dan menyerupai milik Digital. 17-4-2010


12

 Penggugat Digital telah menuntut tergugat ATI telah melanggar perjanjian lisensi merek, persaingan usaha secara sehat dan pemalsuan merek.  ATI menyetujui perjanjian lisensi.  Kedua pihak menyetujui bahwa hukum Massachusetts yang digunakan untuk penanganan masalah ini.

17-4-2010


13

Fakta yurisdiksi untuk mendukung personal jurisdiction atas ATI  Dalam kontrak ATI dan Digital terdapat suatu klausul yang menyatakan kontrak ini ditafsirkan di berdasarkan dan sesuai dengan hukum Massachusetts;  ATI mengoperasikan sebuah web-site yang dapat diakses oleh pengguna komputer di Massachusetts;  Megadakan setidaknya tiga penjualan software pada penduduk Massachusetts;  Digital menyatakan web-site milik ATI melanggar mereknya dan mengakibatkan kebingungan pada penduduk Massachusetts.

17-4-2010


14

 Digital telah menemukan beban pembuktian dari kemiripan bahwa ATI telah melanggar lisensinya dengan menggunakan merek AltaVista.  Putusan awal yang ada, didesain untuk menghentikan gangguan yang dapat dibabkan oleh kebingungan tersebut.  Digital telah memperoleh hak untuk mengontrol penggunaan merek AltaVista dan tidak ada dalam lisensinya dengan ATI mengijinkan tergugat untuk mengkapitalisasi investemen Digital yang sangat penting atas waktu, energi dan uang untuk menciptakan satu dai merek ypaling terkenal di Web.  Kebingungan dapat dikurangi oleh penentuan cepat dengan perjanjian lisensi 17-4-2010


15

Terima Kasih

Wassalam Wr Wb

17-4-2010


16

JURISDICTION HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI

Recommend Documents