jM~~'~\..
~~~~ >~..-~~~ ~~,~, "'=~~J ~I',r" ,~?
jt .
~~:
~A~
~~ 'rJ ~A~ ~'J)A~ '~~;o' '"
"
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 6rasa! 16 Cukup jelas. Pasal 17 . Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "program prioritas pembangunan daerah" adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, clan kemampuan manajerial yang dimiliki. Yang dimaksud dengan "rencana kerja" adalah dokumen rencana yang memuat program clan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi clan kerangka anggaran. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Pasal18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Cukup Jelas. Ayat (3)
Di dalam Musrenbang provinsi dibeJ1as rancangan RKPD provinsi clan menyerasikan RKPD Provinsi clan RKPD KabupatenjKota, Rancangan Renja..KL clan RKP, tugas pembantuan, dekonsentrasi.
Ayat (4) . . .
~\,,\~ ~~~dA'!.4<.
~
~!~ ~~~\~~
~~11~ ~~: ~~~
":.~~J ~A7J ~42
~~~\ -';'~~8'.A1...A!j7 ~<:-~;g(=
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 7Ayat (4) Di dalam Musrenbang Kabupatenj Kota dibahas rancangan RKPD KabupatenjKota berdasarkan Renja-SKPD hasH Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian an tara rancangan Renja-SKPD dengan kebutuhan masyarakat yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD. Pasal19 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "difasilitasi" adalah koordinasi yang dilakukan oleh Departemen Dalam Negeri untuk mensinkn;misasikan program daD kegiatan Pemerintah dan pemerintah daerah. . Ayat (2) Yang dimaksud dengan "difasilitasi" adalah koordinasi yang dilakukan oleh provinsi untuk .mensinkronisasikan program daD kegiatan antar-SKPD kabupatenjkota daD SKPD an tarwil ayah , Berta pemerintah. Pasal20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat
(1)
Pasca-Musrenbang
diselenggarakan
setelah
Musrenbang
daerah clan Musrenbang nasional, dimaksudkan untuk menjamin konsistensi hasH Musrenbang RKPDprovinsi. Ayat (2) Pasca-Musrenbang dlselenggarakan setelah Musrenbang daerah clan Musrenbang nasional Berta sebelum pertemuan koordinasipasca-Musrenbang RKPD provinsi, dimaksudkan untuk menjamin konsistensi basil Musrenbang RKPD kabupatenjkota. Pasal22 Cukup jelas. PaBa! 23 , . ,
AM"').
~
b~~A~.r~~';h~ l~'1'!
~Ij,. ~~~
~~~
"'~ ~J \~'~
'o:.~~~'A~.7 ~--:;.,::t~w, ~n' ~
~~ A~'17
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 8Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24
Cukup jelas. Pasal25 Cukup jelas. Pasal26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Forum SKPD. membahas prioritas program clan kegiatan yang diha1ililkan daTi Musrenbang Kecamatan sebagai upaya menyempurnakan Rancangan. Renja..SKPD, difasilitasi oleh SKPD terkait. rasa! 28 Cukup jelas.
Pasal 29 . . .
~,4~~\\"
9i
~,~z,.r~ ~~~~~ ~~'1'1. ""'\: ~J ~A:I' ~~~ ~~i ~~~ ~~~ A~'1/ ~<'~8')~ ~-~;~< .... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 9Pasa129 Ayat (1) Rencana tata ruang yang peTrU dirujuk adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)provinsi, RTRW kabupatenjkota, clan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRKP). Ayat (2) Masyarakat dapat memperoleh data clan informasi untuk memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dari pemerintah daerah. Pasa!30 Ayat (1) Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali clan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) .
Cukup jelas.
Pasal 31 Rencana tata mans daD RPJPD sebagai dokumen perencanaan satu sarna lain saling berkaitan daD tidak bisa dipisahkan, Bagi daerah yang belum memiliki rencana tata ruang, maka RPjPD
merupakan acuan penyusunan rencana tat a ruang. Sedangkan jika daerah
telah memiliki rencana
tata rUang yang masih
borlaku,
maka rencana tata ruang terseout diguJ1aka.n~ebagaiacuan.
Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) . . .
~~~
#J~~~~~ ~~~ 9{ ~~,. ~A~ l~~~
~~~ ~d~
~~~l ,A~?
~A\ ~~ ~~'{ iJ.... ~ o",""
PRtSIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 10 Ayat (2) Koordinasi
dilakukan
un tuk:
a. menghindari turn pang pendanaan yang disusun
tindih program, kegiatan oleh rnasing-masing SKPD;
clan
b. keterpaduan antara rencana pernbangunan daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah dengan rencana pembangunan di daerah yang dibiayai APBN;
c. keterpaduan clan sinergitas rencana pembangunan daerah antarprovinsi, antara provinsi dengan kabupatenjkota clan antarkabupatenjkota. Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Kerangka studt clan instrumen analisis dapat juga berupa analisis spesifik seperti analisis biaya clan manfaat (cost. and benefit), analisis kemiskinan clan analisis gender. Pasal34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Yang dimaks,ud dengan "keterdesakan" adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda seperti benca;na alam, wabah penyakit, masalah daerah yang penting.
Pasal 35 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Perumusan kebutuhan
masalah masyarakat
dilakukan' melalui
un tuk
analisis
mengiden tifikasi komprohensif
clan
keterdesakan . . .
