JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTUR Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 Tanggal 5 Pebruari 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098);
Mengingat: bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan sehubungan dengan perkembangan keadaan, dipandang perlu menetapkan jenjang pangkat dan menyesuaikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977:
MEMUTUSKAN: Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL. Pasal 1 Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan: a. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. eselon adalah tingkatan jabatan struktural. Pasal 2 (1)
Eselon jabatan struktural dari yang tertinggi sampai yang terendah, adalah: a. Eselon I a; b. Eselon I b; c. Eselon II a; d. Eselon II b; e. Eselon III a; f. Eselon III b; g. Eselon IV a; h. Eselon IV b; i. Eselon V a; j. Eselon V b.
(2)
Jabatan-jabatan struktural menurut eselon adalah sebagai tersebut dalam Lampiran I, II, III, IV, V, dan VI Keputusan Presiden ini.
Pasal 3 (1)
Pegawai Negeri yang menjabat jabatan struktural berhak atas tunjangan jabatan struktural tiap bulan.
(2)
Besarnya tunjangan jabatan struktural sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai tersebut dalam Lampiran VII Keputusan Presiden ini. Pasal 4
(1)
Tunjangan jabatan struktural diberikan sejak pelantikan.
(2)
Pegawai Negeri yang pada saat berlakunya Keputusan Presiden ini telah menduduki jabatan struktural yang tidak tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 dan perubahan-perubahannya, tunjangannya diberikan sejak pelantikannya. Pasal 5
(1)
Pegawai Negeri yang menjabat lebih dari satu jabatan struktural hanya berhak atas satu tunjangan jabatan struktural yang tertinggi jumlahnya.
(2)
Pegawai Negeri yang diangkat dalam suatu Jabatan struktural sebagai pejabat sementara, berhak atas tunjangan jabatan struktural mulai bulan ketujuh. Pasal 6
Jabatan Negeri hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 7 Jenjang pangkat jabatan struktural adalah sebagai tersebut dalam Lampiran VIII Keputusan Presiden ini. Pasal 8 Jabatan-jabatan struktural yang tidak atau belum termasuk dalam daftar Lampiran Keputusan Presiden ini dan perubahan- perubahan jabatan struktural yang diatur dalam Keputusan Presiden ini dapat diberikan tunjangan jabatan struktural setelah ditetapkan dengan: a.
Keputusan Presiden, atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan melalui Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara sepanjang menyangkut jabatan-jabatan eselon I dan II.
b.
Keputusan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur Negara atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, sepanjang menyangkut jabatan-jabatan eselon III, IV dan V.
Pasal 9 Hal-hal yang berhubungan dengan jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural pada satuan organisasi di linkgungan Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden tersendiri. Pasal 10 Ketentuan-ketentuan teknis tentang pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 11 Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1977 dan semua perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 12 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 1985. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 5 Pebruari 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1985 TANGGAL 5 PEBRUARI 1985 Jabatan-jabatan di lingkungan Departemen: 1.
DEPARTEMEN DALAM NEGERI. a.
Eselon I a: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
b.
Sekretaris Jenderal. Inspektur Jenderal. Direktur Jenderal. Kepala Badan. Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum. Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum.
Eselon I b:
1) 2) 3) 4) c.
Eselon II a: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
d.
Kepala Bagian. Inspektur Pembantu. Kepala Sub Direktorat. Kepala Bidang. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Desa. Direktur Akademi Pemerintahan Dalam Negeri. Direktur Akademi Agraria. Kepala Bagian pada Lembaga Pemilihan Umum. Kepala Bagian/Inspektur Pembantu pada Inspektorat Wilayah Propinsi. Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya.
Eselon III b: 1. 2. 3. 4. 5.
g.
Wakil Kepala Biro pada Lembaga Pemilihan Umum. Kepala Direktorat Agraria Propinsi. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi. Kepala Pendidikan dan Latihan Wilayah. Kepala Pendidikan dan Latihan Propinsi.
Eselon III a: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
f.
Kepala Biro. Inspektur. Direktur. Sekretaris, Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan. Kepala Pusat. Kepala Biro pada Lembaga Pemilihan Umum. Kepala Inspektoran Wilayah Propinsi.
Eselon II b: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
e.
Rektor Institut Ilmu Pemerintahan. Wakil Sekretaris Umum Lembaga Pemilihan Umum. Wakil Kepala Badan Perbekalan dan Perhubungan Lembaga Pemilihan Umum. Staf Ahli Menteri (setinggi-tingginya).
Kepala Bagian/Sub Direktorat pada Direktorat Agraria/ sosial Politik/Pembangunan Desa Propinsi. Kepala Kantor, Agraria/Sosial Politik/Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya. Kepala Bidang/Bagian pada Pendidikan dan Latihan Wilayah. Kepala Bidang/Bagian pada Pendidikan dan Latihan Propinsi. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Tipe A dan Tipe B.
Eselon IV a:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
h.
Eselon IV b: 1) 2) 3) 4) 5)
i.
Kepala Sub Bagian pada Direktorat Agraria/Sosisal Politik/Pembangunan Dewa Propinsi Kepala Seksi pada Direktorat Agraria/Sosial Politik/Pembangunan Desa Propinsi. Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Agraria/Sosial Politik/Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya. Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pendidikan dan Latihan Wilayah. Kepala Sub Bagian/Seksi pada Pendidikan dan Latihan Propinsi.
Eselon V a: 1) 2) 3) 4) 5)
j.
Kepala Sub Bagian. Pemeriksa. Kepala Seksi. Kepala Sub Bidang. Kepala Sub Bagian pada lembaga Pemilihan Umum. Kepala Sub Bagian/Pemeriksa pada Inspektorat Wilayah Propinsi. Kepala Sub Bagian/Seksi Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta. Kepala Sub Bagian/Seksi Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Tipe A dan Tipe B. Kepala Sub Bagian/Pemeriksa pada Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya. Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota Propinsi DKI. Jakarta.
Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Agraria/Sosial Politik/ Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya. Kepala Urusan/Pemeriksa Pembantu pada Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotamadya. Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI. Jakarta. Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Kota di Propinsi DKI. Jakarta. Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten/ Kotamadya Tipe A dan Tipe B.
Eselon V b:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN VI KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1985 TANGGAL 5 PEBRUARI 1985 JABATAN-JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DI DAERAH
a.
Eselon I a;
b.
Eselon I B: Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I
c.
Eselon II a: 1) 2) 3) 4) 5)
d.
Eselon II b: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)
e.
Pembantu Gubernur. Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. Ketua BP - 7 Propinsi Daerah Tingkat I.
Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. Wakil Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Propinsi Daerah Tingkat I. Kepala Dinas Daerah Tingkat I. Wakil Kepala BP - 7 DKI Jakarta. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B. Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas A. Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi. Walikotamadya Batam.
Eselon III a: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 1)
Kepala Biro pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I. Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Pembantu Gubernur. Pembantu Bupati/Walikotamadya. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I. Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Tingkat I. Sekretaris/Kepala Bidang pada BP - 7 Daerah Tingkat I. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II. Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C. Wakil Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Walikota Administratif di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepala BP - 7 Daerah Tingkat II. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepala Kantor Kas Daerah DKI Jakarta. Kepala Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
f.
Eselon III b: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)
g.
Eselon IV a: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22)
h.
Direktur Rumah Sakit Khusus Paru-Paru Daerah. Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Kelas B. Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B. Kepala Bagian/Bidang pada Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas A. Kepala Dinas Daerah Tingkat II. Kepala Suku Dinas di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepala Bagian/Sub Dinas pada Dinas Daerah Tingkat I. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II. Kepala Bagian Tata Usaha pada Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi. Kepala Bidang Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kotamadya. Sekretaris Kota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sekretaris Wilayah Kotamadya Batam.
Kepala Bagian pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I. Kepala Bagian pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat Sekretaris Kota Administratif di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Camat. Kepala Bagian pada Kantor Walikota Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat. Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Pembantu Gubernur. Kepala Sub Bagian/Seksi pada Badan Pengawasan Pembangunan Daerah Tingkat I. Sekretaris/Kepala Bidang Badan Pengawasan Pembangunan Daerah Tingkat II. Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Pembantu Bupati/Walikotamadya. Kepala Sub Bagian/Seksi pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Kepala Cabang Dinas. Direktur Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas C. Direktur Rumah Sakit Khusus Kusta Derah. Kepala Sub Bagian/Seksi pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Daerah Tingkat I. Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila daerah Tingkat II. Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Kas Daerah-Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepala Kantor Pembantu Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepala Seksi/Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Kota Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepala Kantor Cabang Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Kepala Bagian/Bidang pada Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Eselon IV b: 1)
Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B/Kelas C.
2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) i.
Kepala Sub Bagian/Seksi pada Rumah Sakit Umum khusus Jiwa Daerah Kelas A/Kelas B. Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas Daerah Tingkat I. Kepala Sub Bagian/Seksi pada Dinas Daerah Tingkat II. Kepala Seksi pada Sulu Dinas di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Markas Wilayah Pertahanan Sipil Propinsi. Kepala Sub Bagian/Sub Bidang pada Markas Wilayah Pertahanan Sipil Kabupaten/Kotamadya. Wakil Camat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Eselon V a: 1) 2)
j.
Kepala Sub Bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tignkat II. Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kota Administratif di Luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3) Kepala Markas Wilayah Perhatanan Sipil Kecamatan. 4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat I. 5) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II. 6) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Cabang Dinas Daerah Tingkat I. 7) Kepala Sub Bagian/Sekis pada Rumah Sakit Khusus Jiwa Daerah Kelas C. 8) Sekretaris Wilayah Kecamatan. 9) Mantri Polisi Pamong Praja pada Kantor Kecamatan. 10) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Kantor Pembantu Bupati/Walikotamadya. 11) Kepala Urusan/Sub Seksi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II. 12) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 13) Kepala Seksi pada Kantor Pembanto Kas Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 14) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. 15) Kepala Sub Bagian/Seksi pada Kantor Cabang Kelistrikan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Eselon V b: 1) 2) 3)
Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Daerah Tingkat II. Kepala Urusan Pada Kantor Pembantu Kas Daerah DKI Jakarta. Kepala Urusan pada Sekretariat Wilayah Kecamatan.
