jd mekanik MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 285/MEN/1991 TENTANG PELAKSANAAN PERMAGANGAN NASIONAL MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a. Bahwa permagangan merupakan bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia dengan proses pematangan melalui pengalihan pengalaman kerja sehingga dapat menjadi tenaga kerja profesional. b. Bahwa potensi latihan yang terdapat di sektor Pemerintah maupun swasta perlu digerakkan untuk melaksanakan permagangan yang hingga saat ini dirasakan belum optimal; c. Bahwa untuk itu perlu diatur dengan keputusan Menteri. Mengingat: 1. Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang Ketentuanketentuan pokok mengenai tenaga kerja; *) 2. Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja; 3. Undang-undang No. 7 tahun 1981 tentang wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan. 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pendidikan dan Latian; 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 1980 tentang Lapor Lowongan Kerja; 6. Instruksi Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Keppres No. 34 Tahun 1972; 7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep. 1331/MEN/1987 tentang Pola Umum Pembinaan Sistem Latihan Kerja Nasional; 8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP. 1244/MEN/1985 tentang Pola Pedoman Standar Latihan Kerja dan Standar Kualifikasi Keterampilan Jo. KEP. 146/Men/1990; 9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP. 1421/MEN/1987/ tentang Pola Sertifikasi Latihan Kerja Nasional; Memperhatikan : Hasil Rumusan Temu Konsultasi Nasional DLKN-DLKD tanggal 27 Pebruari 1991 MEMUTUSKAN Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENTANG PELAKSANAAN PERMAGANGAN NASIONAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : a. Permagangan adalah bagian dari sistem pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh perusahaan atau instansi, dimana peserta memperolah pengetahuan %File
Hlm 1 dari 7
jd mekanik keterampilan dan sikap kerja yang diarahkan untuk suatu jabatan tertentu, melalui jalur pengalaman yang dilaksanakan secara sistematis menurut kemampuan kedua belah pihak dan diikat dalam suatu kontrak permagangan yang tidak dengan sendirinya menjamin penempatan oleh pelaksana b. Peserta permagangan ialah setiap tenaga kerja yang telah memenuhi syarat sebagai peserta program; c. Instruktur permagangan ialah karyawan senior yang memenuhi persyaratan ditunjuk oleh pelaksana untuk bertindak sebagai pemandu, pembimbing dan pengawas peserta program; d. Pelaksana permagangan adalah perusahaan atau instansi yang dilaksanakan permagangan; e. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang memperkerjakan buruh (tenaga kerja) dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, baik milik Swasta atau Negara; f. Instansi adalah badan hukum baik pemerintah maupun swasta di luar butir e; g. Menteri ialah Menteri yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan; h. Pembiayaan adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraaan permagangan; i. Kontrak permagangan adalah kesepakatan antara pelaksana dengan peserta permagangan yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing, serta dibuat di atas kertas bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan. Pasal 2 Setiap perusahaan atau instansi yang telah memenuhi kelayakan sebagai pelaksana dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia wajib melaksanakan permagangan, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok. Pasal 3 Setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan dapat menjadi peserta permagangan. BAB II PELAKSANAAN PROGRAM PERMAGANGAN Pasal 4 Kurikulum Kurikulum permagangan disusun mengacu pada pemenuhan persyaratan jabatan yang ada di perusahaan atau instansi pelaksana. Pasal 5 Jangka Waktu Jangka waktu permagangan untuk setiap jabatan disesuaikan dengan pencapaian kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Pasal 6 Metode Permagangan dilaksanakan dengan metode alih pengalaman di %File
Hlm 2 dari 7
jd mekanik tempat kerja. Pasal 7 Sarana dan Peralatan Pelaksanaan permagangan menggunakan sarana dan peralatan yang memadai sesuai dengan persyaratan dan uraian tugas jabatan. Pasal 8 Instruktur Permagangan (1) Pelaksana menetapkan pekerja senior yang berpengalaman serta memenuhi syarat sebagai pembimbing jurusan pada bidangnya. (2) Apabila dalam perusahaan atau instansi-instansi tersebut sulit mendapat pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat meminta bantuan dari aparat/petugas Departemen setempat untuk diperbantukan. Pasal 9 Peserta (1) Peserta sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 4 keputusan ini terdiri dari : a. Pekerja perusahaan atau instansi pelaksana b. Pekerja perusahaan atau instansi lain c. Pencari kerja (2) Jumlah peserta disesuaikan dengan kemampuan badan/instansi pelaksana penampung. Pasal 10 Kontrak Permagangan (1) Kesepakatan pelaksanaan permagangan antara pekerja dan pelaksana dibuat secara tertulis dalam suatu kontrak permagangan (2) Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk memperolah pengesahan. (3) Kontrak permagangan memuat secara jelas mengenai : a. Hak dan kewajiban pelaksana; b. Hak dan kewajiban peserta; c. Program permagangan; d. Jangka waktu; e. Tata tertib permagangan; f. Tempat pelaksanaan permangangan; g. Tindak lanjut bagi peserta dari pencari kerja; h. Sertifikasi permagangan; i. Bila dimungkinkan diberikan upah dan perlindungan tidak penuh seperti pekerja organik di perusahaan atau instansi tersebut. Pasal 11 Pembiayaan (1) Seluruh pembiayaan pelaksanaan permagangan merupakan tanggung jawab pelaksana. (2) Biaya permagangan meliputi seluruh biaya yang nyatanyata dikeluarkan untuk permagangan. %File
Hlm 3 dari 7
jd mekanik Pasal 12 Sertifikasi (1) Setiap peserta yang telah mengikuti permagangan sampai selesai dan lulus uji permagangan berhak mendapat sertifikasi permagangan. (2) Sertifikat tersebut ayat (1) ditandatangani oleh pelaksana permagangan dan disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. BAB III PERSYARATAN PESERTA Pasal 13 Peserta permagangan harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut: a. Minimal tamatan SLTA atau sederajat; b. Usia minimal 18 tahun maksimal 30 tahun; c. Terdaftar pada kantor Departmen Tenaga Kerja setempat; d. Sehat jasmani dan rohani; e. Pengalaman kerja yang terkait bagi yang pernah bekerja; f. Surat rekomendasi dari atasan bagi yang masih bekerja; g. uBersedia menandatangani kontrak permagangan. Pasal 14 Persyaratan Kemampuan Peserta permagangan harus memenuhi persyaratan kemampuan sebagai berikut: a. Memiliki bakat dan minat yang sesuai dengan program ; b. Lulus test kejujuran. BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN Pasal 15 Perencanaan (1) Pelaksana wajib menyusun program permagangan sesuai dengan kebutuhan. (2) Program permagangan tersebut ayat (1) wajib diberitahukan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. Pasal 16 Pelaksanaan (1) Pelaksanaan permagangan sesuai dengan program yang telah disusun oleh perusahaan yang dikonsultasikan dengan kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. (2) Perubahan atas program yang telah disusun wajib diberitahukan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. (3) Pelaksana wajib membuat laporan berkala tentang perkembangan pelaksanaan permagangan. Pasal 17 Evaluasi %File
Hlm 4 dari 7
jd mekanik (1) Evaluasi kemajuan peserta dilakukan selama program permagangan berlangsung. (2) Pada akhir program pelaksana melakukan uji permagangan bagi peserta yang mengikuti permangangan (3) Pelaksana mengeluarkan sertifikat permagangan bagi peserta yang lulus uji permagangan. Pasal 18 Menteri atau Pejabat yang ditunjuk mengatur lebih lanjut tata cara pelaksanaan pasal 15, 16 dan 17. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 19 Hak Pelaksana Pelaksana program permagangan mempunyai hak untuk: a. Memberhentikan peserta yang tidak mematuhi kontrak; b. Memperoleh hasil kerja magang dari seluruh peserta; c. Menerima lulusan peserta permagangan dari pencari kerja menjadi karyawannya. Pasal 20 Kewajiban Pelaksana Pelaksana wajib melaksanakan permagangan dan memenuhi hak peserta sesuai dengan kontrak. Pasal 21 Hak Peserta Peserta berhak mengikuti permagangan dan menerima hal-hal yang ditetapkan dalam kontrak. Pasal 22 Kewajiban Peserta Peserta wajib mengikuti program permagangan sampai selesai dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan pelaksana berdasarkan kontrak permagangan. BAB VI PEMBINAAN Pasal 23 Untuk pemantapan dan peningkatan permagangan perlu dilakukan pembinaan secara sistematis dan berkesinambungan, mengenai: a. Program; b. Peserta; c. Pelaksana; d. Kelembagaan Pasal 24 Pembinaan Program (1) Pembinaan program diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan serta lulusan program menuju pencapaian kualifikasi standar. %File
Hlm 5 dari 7
jd mekanik (2) Untuk maksud ayat (1), pembinaan ditujukan kepada komponen-komponen program yang meliputi : Kurikulum , silabus, instruktur, sarana dan peralatan, evaluasi dan sertifikasi. (3) Pembinaan program dilaksanakan oleh petugas Departemen Tenaga Kerja yang membidangi latihan kerja. Pasal 25 Pembinaan Peserta (1) Pembinaan peserta permagangan baik oleh Departemen Tenaga Kerja maupun oleh Perusahaan/Instansi atau Asosiasi pengusaha diarahkan untuk peningkatan kualitas tenaga kerja dalam rangka memenuhi pasar kerja baik untuk bekerja pada perusahaan atau instansi maupun untuk mandiri. (2) Pelaksana permagangan dapat ikut berpartisipasi memasarkan hasil lulusannya pada pasar kerja sejenis. Pasal 26 Pembinaan Pelaksana (1) Pembinaan pelaksana permagangan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi perusahaan atau instansi dalam program permagangan sebagai salah satu upaya peningkatan mutu tenaga kerja. (2) Bentuk-bentuk pembinaan kepada pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan sistem Latihan Kerja Nasional. Pasal 27 Pembinaan Kelembagaan Pembinaan kelembagaan diarahkan agar perusahaan membentuk unit organisasi yang mengurusi latihan di perusahaan atau instansi. BAB VII PENUTUP Pasal 28 (1) Perusahaan atau instansi yang sedang melaksanakan program permagangan sebelum dikeluarkan Keputusan ini dapat melanjutkan programnya sampai selesai. (2) Untuk pelaksanaan program permagangan yang baru, wajib menyesuaikan dengan keputusan ini. Pasal 29 Pelaksanaan Keputusan Menteri untuk hal-hal yang belum diatur dalam Sistem Latihan Kerja Nasional dan aturan pelaksanaannya akan dikeluarkan petunjuk teknis oleh Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja. Pasal 30 %File
Hlm 6 dari 7
jd mekanik Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: 3 Juli 1991 MENTERI TENAGA KERJA REPUBLIK INDONESIA TTD Drs. COSMAS BATUBARA Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Sdr. Menteri Keuangan Republik Indonesia; Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan; Sdr. Ketua Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan Sdr. Sekjen Departemen Tenaga Kerja; Sdr. Irjen Departemen Tenaga Kerja Sdr. Direktur Jenderal Binapenta; Sdr. Direktur PT. (Persero) ASTEK; Yang bersangkutan; Arsip,
Catatan: UU No. 14/1969 ttg Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku lagi dalam UU No. 13/2003, dan karena itu rujukan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan KMK ini menjadi ke UU terbaru tersebut.
%File
Hlm 7 dari 7
