JASA PEMERINTAH PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN UDARA

ANALISIS PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN UDARA Boy Jhoustroy Limbong dan Catur Sasongko Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok, 16424, Indonesia E-mail: [email protected]

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara prosedur pengadaan barang/jasa pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Selanjutnya untuk pengendalian intern terhadap pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung, metode pengadaan langsung dan seleksi umum. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif metode kualitatif. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung, pengadaan langsung dan seleksi umum sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya, ini terlihat dengan adanya pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, otorisasi setiap kegiatan dan pendokumentasian yang dimulai dari proses perencanaan umum, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga proses penyerahan hasil pekerjaan telah dilaksanakan dengan baik. Kata Kunci: Pengendalian intern pemerintah, pengadaan barang/jasa, penunjukan langsung, pengadaan langsung, seleksi umum.

Analysis of Internal Control in the Procurement of Goods/Services at Research and Development Center of Civil Abstract This research aims to analyze correspondence between of procedures for procurement of goods/services at the Research and Development Center of Civil Aviation with presidential regulation No. 54 of 2010 and the internal control of procurement of goods/services with with a direct designation method, direct procurement method and selection of the public. This research is a case study using descriptive analysis of qualitative method. Research and Development Center of Civil Aviation has performed all the procedures in government procurement of goods/services in accordance with presidential regulation No. 54 of 2010 of Government procurement of goods/services. For the implementation of the procurement of goods/services with direct designation method, direct procurement method and selection of the public has been running with properly, is seen by the existence of the separation of duties, authority and responsibilities are clear, authorizing any activities and documentation starting from the general planning process, preparation of procurement, the procurement until the process of transferring the results of the work has been carried out properly. Keywords: Internal control government, procurement of goods/services, direct designation method, direct procurement method and selection of the public.

Analisis pengendalian…, Boy Jhoustroy Limbong, FE UI, 2013

1.

Pendahuluan

1.1

Latar Belakang Tuntutan dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik

atau yang biasa dikenal dengan sebutan Good Public Governance menjadi titik tolak peningkatan mutu kelembagaan secara institusional. Dengan adanya tiga paket UndangUndang yang berkaitan dengan keuangan Negara yaitu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan bentuk keseriusan pemerintah untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik dalam rangka percepatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan pemerintah. Upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku secara umum. Selain dari pada hal itu efektivitas, efisiensi dan ekonomis merupakan suatu hal yang esensi dalam setiap penggunaan anggaran. Tentu saja mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan memerlukan suatu upaya intensif yang dilakukan secara berkesinambungan. Pada tahun 2008 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Perancangan PP tersebut diprakarsai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pelaksanaan dari pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintah adalah dengan melakukan pengendalian internal (internal control) dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa yang telah banyak dianggap sebagai ajang untuk melakukan tindakan korupsi, maka pemerintah mensikapi hal tersebut dengan telah menerbitkan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan telah ada revisi dalam Peraturan Presiden 70 Tahun 2012 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah. Menjadi tugas pemerintah sebagai manajemen untuk melakukan pengendalian internal yang merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aset dari penyalahgunaan,


memastikan bahwa informasi telah akurat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana mestinya. Implementasi pengendalian intern terutama dalam pengadaaan barang/jasa menjadi penting untuk dilakukaan karena diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dalam upaya menjaga agar instansi pemerintah tetap berada dalam jalur dalam menciptakan Good Public Governance dan pencapaian visi, misi dan tujuannya serta untuk meminimalisir terjadinya suatu kejadian yang berpotensi merugikan negara secara finansial maupun nonfinansial. Pengendalian internal atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara memadai akan membantu memdorong ke arah efektif dan efisien, mengurangi risiko kehilangan atau kerugian negara dan membantu meyakinkan keandalan laporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas sebelumnya, menjelaskan bagaimana pentingnya peran sistem pengendalian intern atas pengadaan barang/jasa tersebut dalam suatu instansi pemerintahan, dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”Analisis Pengendalian Internal Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Pusat Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan Udara”. 1.2

Perumusan Masalah Rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu: a) Apakah Kebijakan dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan Pusat Penelitan dan Pengembangan Perhubungan Udara telah sesuai dengan aturan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010? b) Bagaimana pengendalian internal dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dengan metode Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Pelelangan Umum (Seleksi Umum)?

1.3

Tujuan Penelitian Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk: a) Membandingkan kesesuaian antara gambaran yang nyata tentang kebijakan dan prosedur yang dilakukan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dalam memperoleh barang/jasa dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. b) Menganalisis pengendalian internal pada Pusat Penelitan dan Pengembangan Perhubungan Udara dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan metode Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan Pelelangan Umum (Seleksi Umum).


2.

Landasan Teori

2.1

Pengendalian Internal Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah mendefinisikan Pengendalian Internal sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. COSO (Commitee Of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) yang dalam Arens (2006) menjelaskan bahwa Pengendalian Internal atau biasa yang disebut dengan Internal Control merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh entitas dewan direksi, manajemen, dan personal lainnya, yang dibentuk untuk memberikan keyakinan yang memadai akan tercapainya tujuan yang terciptanya efektifitas dan efisiensi kegiatan, laporan keuangan yang memadai dan ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal dalam Arens (2006) terdiri dari atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen kepastian yang layak bahwa suatu entitas telah mencapai tujuan dan sasarannya. Pengendalian Internal dalam Romney (2006) adalah suatu rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian intern dapat mencegah kerugian atau pemborosan pengolahan sumber daya perusahaan. Pengendalian intern dapat menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen perusahaan serta menyediakan informasi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sendiri memiliki tujuan untuk mencapai kegiatan pemerintahan yang efektif dan efisien, perlindungan aset negara,


keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan pada perundang-undangan dan peraturan serta kebijakan yang berlaku. 2.2

Pengadaan Barang/Jasa

Gambar 2.2. Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sumber : modul LKPP (telah diolah kembali) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan

Barang/Jasa

adalah

kegiatan

untuk

memperoleh

Barang/Jasa

oleh

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan barang dan jasa dapat ditempuh melalui dua cara, yaitu dengan menggunakan penyedia barang dan jasa (pihak ketiga) atau dengan cara swakelola. Pengadaan dengan menunjuk penyedia barang dan jasa berarti bahwa pekerjaan tersebut diserahkan ke pihak ketiga. Dengan kata lain akan terjadi pemilihan dalam proses ini. Sedangkan pengadaan barang dan jasa swakelola adalah pengadaan yang dilakukan sendiri oleh institusi tersebut. Swakelola diperbolehkan jika barang dan jasa terkait memenuhi syaratsyarat tertentu seperti pengadaan yang berkaitan dengan diklat, beasiswa, seminar, atau penyuluhan; pekerjaan yang bersifat rahasia bagi institusi tersebut; pekerjaan yang memiliki


resiko yang besar; dan lain sebagainya. Selain dari pekerjaan yang disebutkan tersebut, maka harus dilaksanakan melalui penyedia barang dan jasa. Kuasa

Pengguna

Anggaran

yang

selanjutnya

disebut

KPA

pada

Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA. KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA. KPA untuk dana

dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada

Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah. KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: a) menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: - spesifikasi teknis Barang/Jasa; - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan - rancangan Kontrak. b) menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; c) menandatangani Kontrak; d) melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa; e) mengendalikan pelaksanaan Kontrak; f)

melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

g) menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; h) melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan i)

menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

ULP/Panitia Pengadaaan dan Pejabat Pengadaan memiliki tugas pokok dan kewenangan meliputi: a) menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; b) menetapkan Dokumen Pengadaan; c) menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran; d) mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masingmasing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; e) menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;


f)

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

g) khusus untuk ULP/Panitia Pengadaan: - menjawab sanggahan; - menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); - menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; - menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; h) khusus Pejabat Pengadaan: - menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan/atau Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); - menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; i)

membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi; dan

j)

memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: a) melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak; b) menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan c) membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 2.2.1 Metode Pengadaan Barang/Jasa 2.2.1.1 Metode Penunjukan Langsung Metode Penunjukan Langsung dalam pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan bahwa Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam


hal keadaan tertentu, dan/atau pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus. Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud, meliputi: a) Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; b) Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition); c) Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu; d) Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan; e) Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; f) Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau g) Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan. 2.2.1.2 Metode Pengadaan Langsung Metode Pengadaan Langsung dalam pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menjelaskan bahwa Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a) kebutuhan operasional K/L/D/I; b) teknologi sederhana;


c) risiko kecil; dan/atau d) dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia. Dalam pasal 57 ayat 5 menjelaskan bahwa Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut: a) survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda; b) membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya. 2.2.1.3 Metode Seleksi Umum Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pemilihan penyedia jasa konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui metode seleksi umum. Pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui metode seleksi umum diumumkan sekurang-kurangnya di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut dengan metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul yang meliputi kegiatan, pengumuman prakualifikasi, pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi, pemberian penjelasan (apabila diperlukan), pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi, pembuktian kualifikasi, penetapan hasil kualifikasi, pemberitahuan/pengumuman hasil kualifikasi, sanggah kualifikasi, undangan, pengambilan Dokumen Pemilihan, pemberian penjelasan, pemasukan Dokumen Penawaran, pembukaan dokumen sampul I, evaluasi dokumen sampul I, penetapan peringkat teknis, pemberitahuan/pengumuman peringkat teknis, undangan pembukaan dokumen sampul II, pembukaan dan evaluasi sampul II, penetapan pemenang, pemberitahuan/pengumuman pemenang, sanggahan, sanggahan banding (apabila diperlukan), undangan klarifikasi dan negosiasi, klarifikasi dan negosiasi, pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi dan penunjukan Penyedia Jasa Konsultansi.


2.3.

Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu yang dianggap oleh peneliti menarik untuk dijadikan referensi,

yaitu oleh Nina Purnamasari di tahun 2010 dengan judul Aspek Pengendalian Internal dalam Pengadaan Barang/Jasa:Studi Kasus pada Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Untuk penelitian ini dilakukan dilakukan secara studi kasus kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti membahas bagaimana kegiatan pengadaan barang/jasa secara umum di Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional telah melaksanakan komponen pengendalian internal. Hal tersebut dapat dilihat dengan terpenuhinya komponen pengendalian internal secara keseluruhan. Selain itu dalam kebijakan dan prosedur dilakukan berdasarkan pada Kepres No.80 Tahun 2003. 3.

Objek Dan Metodologi Penelitian

3.1

Gambaran Umum Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara

3.1.1

Rencana Umum Pengadaan Proses Pengadaan Barang/Jasa pemerintah diawali dengan pembuatan rencana umum

pengadaan. Tahap penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa sudah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu tepatnya pada pasal 22, 23, 24, dan 25. Berdasarkan peraturan presiden tersebut terkait penyusunan rencana umum pengadaan barang dan jasa, Kepala Pusat selaku Kuasa Pengguna Anggaran selaku sebagai kuasa pengguna barang/jasa milik Negara pada Pusat Penelitian Perhubungan Udara terlebih dahulu menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan kebutuhan pada instansi ini. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dalam rencana umum pengadaan barang dan jasanya meliputi beberapa pokok-pokok kegiatan yang diantaranya, mengindentifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan instansi, menyusun dan menetapkan rancana penganggaran untuk pengadaan barang/jasa, menetapkan kebijakan umum, dan penyusunan kerangka acuan kerja. Dalam menetapkan kebijakan umum yang dimaksud adalah tentang, Pemaketan Pekerjaan, Cara Pengadaan Barang/Jasa dan Kerangka Acuan Kerja. 3.1.2

Persiapan Pengadaan Tahapan selanjutnya dari pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang dan jasa

setelah pelaksanaan rencana umum adalah persiaapan pengadaan. Sesuai dengan Peraturan


Presiden Nomor 54 tahun 2010 didalam pelaksanan persiapan pengadaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara melaksanakan kegiatan perencanaan pemilihan penyedia barang/jasa, pemilihan sistem pengadaan barang/jasa, melakukan penetapan metode penilaian kualifikasi, menyusun jadwal pemilihan penyedia barang/jasa, penyusun dokumen pengadaan barang/jasa serta melakukan penetapan Harga Penetapan Sendiri (HPS). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor

54 tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara menjelaskan pada tahapan persiapan pengadaan ini terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya, Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang, Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi, Penetapan Metode Penyampaian Dokumen, Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultasi, Penetapan Jenis Kontrak, Tanda Bukti Perjanjian, Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi, Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Jaminan Pengadaan Barang/Jasa. 3.1.3 Pelaksanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Setelah perencanaan pengadaan telah dilakukan dengan sebagaimana semestinya panitia pengadaan melakukan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang kegiatannya terdiri atas, Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Penilaian Kualifikasi, Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen, Pemasukan Dokumen Penawaran, Evaluasi Penawaran, Penetapan dan Pengumuman Pemenang, Sanggahan, Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Penandatangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, Pelaksanaan Kontrak, Serah Terima Pekerjaan. 3.2

Metodologi Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian Metode Penelitian yang digunakan penulis didalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis pendekatan secara kualitatif, dengan pendekatan studi kasus dimana kegiatan penelitian dilakukan dengan cara melakukan analisis data yang kemudian dideskripsikan secara sistematis dengan merumuskan tujuan penelitian, mengembangkan pola pikir, mengumpulkan dan menyajikan data-data sekunder seperti literatur, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta data-data primer melalui wawancara secara lisan dengan pihak intern terkait dengan topik penelitian, selanjutnya melakukan analisis dari data yang sudah dikumpulkan tersebut, yang kemudian


akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Pendekatan kualitatif ini akan dilakukan dengan metode studi kasus. Yin (2009) menyatakan studi kasus sebagai sebuah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk melakukan investigasi fenomena kontemporer secara mendalam dengan konteks kehidupan nyata. Metode ini menggunakan berbagai sumber data yang akan dianalisis menjadi sebuah hasil atau kesimpulan. Selanjunya Yin (2009) juga menyatakan bahwa metode ini meliputi single case-study dan multiple case-study. Mengingat keterbatasan waktu maka, dalam penelitian ini akan digunakan metode single case-study. 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut : a) Pengumpulan Data Primer Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk menghasilkan informasi yang valid dari pihak intern bagian pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara b) Pengumpulan Data Sekunder Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi literatur yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait pengendalian internal serta mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3.2.3 Metode Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini akan dimulai dengan menggunakan analisis dokumen yang dilakukan atas beberapa dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Hasil dari analisis dokumen tersebut dan hasil wawancara akan dianalisis dalam sebuah analisis induktif untuk menarik kesimpulan dari objek penelitian pengadaan barang/jasa pemerintah Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara yang menjadi kasus dalam penelitian ini. Penjelasan secara deskriptif dilakukan berdasarkan analisis dokumen, fenomena yang ditemui dan wawancara yang telah dilakukan peneliti berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya.


4.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1

Analisis Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara Menganalisis kesesuaian prosedur pengadaan barang/jasa pada Pusat Penelitian dan

Pengembangan Perhubungan Udara dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dapat dilihat hasil evaluasinya pada Tabel 4.1 dibawah ini. Tabel 4.1. Evaluasi Kesesuaian Pelaksaaan Pengadaan Barang/Jasa pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Peraturan Presiden

Prosedur Pusat Penelitian dan

No.54 Tahun 2010

Pengembangan Perhubungan Udara

Rencana Umum Pengadaan

V

V

Pemaketan Pekerjaan

V

V

Cara Pengadaan Barang/Jasa

V

V

Kerangka Acuan Kerja

V

V

Pembentukan Panitia

V

V

Pembentukan Tim Penerima Hasil

V

V

Persiapan Pengadaan

V

V

Perencanaan Pemilihan Penyedia

V

V

V

V

V

V

Evaluasi Penawaran

V

V

Penetapan Jenis Kontrak

V

V

V

V

V

V

Penyusunan Dokumen Pengadaan

V

V

Penetapan Harga Perkiraan Sendiri

V

V

Pelaksanaan Pengadaan

V

V

Pengumuman Pemilihan Penyedia

V

V

Penilaian Kualifikasi

V

V

Evaluasi Penawaran

V

V

V

V

Jenis Kegiatan A

B

Penetapan

Metode

Pemilihan

Penyedia Penetapan

Metode

Penyampaian

Dokumen

Penetapan

Metode

Penilaian

Kualifikasi Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia

C

Penetapan Pemenang

dan

Pengumuman


Penunjukan Penyedia

V

V

Penandatangan Kontrak

V

V

Serah Terima Pekerjaan

V

V

v v= checklist (proses telah sesuai dan dilakukan) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan baik melalui hasil pengamatan dan wawancara terhadap proses pengadaan barang/jasa oleh Pusat Penelitian Perhubungan Udara, diperoleh langkah-langkah ataupun kebijakan yang ditempuh oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara selaku penganggung jawab pelaksana anggaran atau disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran serta sebagai penanggungjawab pengguna barang/jasa milik Negara atau yang disebut Kuasa Pengguna Barang/Jasa milik Negara untuk menghindari terjadinya penyelewengan dan ketidak tepatnya sasaran serta maksud dan tujuan pengadaan barang/jasa yaitu dengan mengkedepankan dan membangun sistem pengendalian atas pelaksanaan barang/jasa berdasarkan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai dari proses perencanaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaannya atau realisasi pekerjaan hingga pekerjaan selesai, pencairan pembayaran dana dan hingga proses serah terima hasil pekerjaan. Dari hasil evaluasi seperti terlihat dalam Tabel 4.1 di atas menjelaskan bagaimana Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah melakukan semua prosedur dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara menjadikan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai acuan dalam setiap pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa yang dimulai dari proses perencanaan umum, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga proses penyerahan hasil pekerjaan. Semua dari hasil setiap tahapan pada proses pengadaan barang/jasa Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya. 4.2.

Evaluasi Pengendalian Internal Pengadaan Barang/Jasa Mengevaluasi pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa pada Pusat

Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara, bagaimana semua prosedur telah dilakukan dan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini. Tabel 4.2. Format Evaluasi Pengendalian Intern Pengadaan Barang/Jasa Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara


Penganggung Jawab Jenis Kegiatan A

KPA

Penerima Pekerjaan

Dilakukan

Pemaketan Pekerjaan

V

V

Cara Pengadaan Barang/Jasa

V

V

Kerangka Acuan Kerja

V

V

Pembentukan Panitia

V

V

V

V

Tim

Penerima

Hasil

Tidak Dilakukan

Persiapan Pengadaan Perencanaan Pemilihan Penyedia

V

V

V

V

V

V

Evaluasi Penawaran

V

V

Penetapan Jenis Kontrak

V

V

V

V

V

V

V

V

Penetapan

Metode

V

Pemilihan

Penyedia Penetapan Metode Penyampaian Dokumen

Penetapan

Metode

Penilaian

Jadwal

Pemilihan

Kualifikasi Penyusunan Penyedia Penyusunan Dokumen Pengadaan Penetapan

Harga

Perkiraan

Sendiri (HPS) C

Panitia

Rencana Umum Pengadaan

Pembentukan B

PPK

Hasil Pengamatan

V

V

Pelaksanaan Pengadaan Pengumuman

Pemilihan

V

V

Penilaian Kualifikasi

V

V

Evaluasi Penawaran

V

V

V

V

V

V

Penyedia

Penetapan

dan

Pengumuman

Pemenang Penunjukan Penyedia Penandatangan Kontrak Serah Terima Pekerjaan

V

V V

V

v= checklist (proses dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab) Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara, dari setiap tahapan sudah jelas terdapat pemisahan tugas dan wewenang dari masing-masing proses pengadaan barang/jasa. Secara tugas dan wewenang yang sesuai dan tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjelaskan bagaimana selama proses rencana umum pengadaan menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran


(KPA). Mulai dari pemaketan pekerjaan hingga pembentukan tim panitia pengadaan dan penerima hasil pekerjaan merupakan tanggung jawab dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dalam tahapan ini semua proses dalam rencana umum pengadaan diotorisasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan semua dokumen atau surat-suratnya yaang diterbitkan telah didokumentasikan dengan baik dan rapih. Pada tahapan persiapan pengadaan Pejabat Pembuat Komiten (PPK) dan Panitia Pengadaan yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 1 (orang) sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota saling berkoordinasi dan menjalankan proses persiapan pengadaan. Ada beberapa kegiatan yang mereka lakukan bersama-sama, numun ada kegiatan dalam proses persiapan pengadaan yang hanya menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seorang seperti, penetapan jenis kontrak dan penetapan harga perkiraan sendiri (HPS) menjadi otoritas mutlak seorang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sedangkan yang hanya menjadi tanggung jawab dari panitia pengadaan saja adalah penetapan metode pemilihan penyedia dan penyusunan dokumen pengadaan. Selebihnya setiap kegiatan lainnya dilakukan bersama dan saling koordinasi antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Pengadaan. Masing-masing dokumen dalam setiap pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penanggung jawab masing-masing dari setiap kegiatan yang ada didalamnya. Selanjutnya dalam tahapan pelaksanaan pengadaan panitia pengadaan bertanggung jawab dalam pengumuman pemilihan penyedia, penilaian kualifikasi, evaluasi penawaran, penetapan dan pengumuman pemenang hingga penunjukan penyedia. Semua kegaitan tersebut diotorisasi oleh panitia pengadaan dan dokumentasi oleh sekretaris pengadaan. Setelah panitia pengadaan menunjuk penyedia Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat kontrak dan melakukan tanda tangan kontrak dengan pihak penyedia yang ditunjuk sebagai pemenang penyedia pengadaan barang/jasa. Ketika proses pengadaan telah dilaksanakan oleh pihak penyedia atau dengan kata lain pekerjaan telah telah selesai selanjutnya pihak yang bertanggung jawab untuk serah terima hasil pekerjaan tersebut dilakukan oleh pejabat penerima hasil pekerjaan yang pada awalnya telah di tetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Dokumentasi dari hasil serah terima pekerjaan dilakukan oleh pejabat penerima hasil pekerjaan. Dari hasil evaluasi tersebut Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah menerapkan pengendalian intern terhadap proses pengadaan barang/jasa baik dalam pemisahan tugas, otorisasi dalam setiap kegiatan dan dokumentasinya dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


4.3

Analisis Pelaksanaan Barang/Jasa

4.3.1 Analisis Aktivitas Pengendalian Metode Penunjukan Langsung Pimpinan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan tugas dan fungsi dari kegiatan pengadaan tersebut. Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langusng terdapat beberapa kegiatan pengendalian yang diantaranya : • Pimpinan dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. • Adanya pemberian wewenang dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada panitia pengadaan untuk menjalankan proses penunjukan penyedia • Adanya pemisahan tugas dari setiap tahapan pengadaan dari proses perencanaan pengadaan, pelaksaanaan pengadaan hingga serah terima hasil pekerjaan. • Adanya otorisasi dalam pelaksanaan pengadaan dan serah terima hasil pekerjaan. • Terciptanya pendokumentasian yang baik dari setiap tahapan yang ada dari penunjukan penyedia, kontrak, surat perintah kerja hingga berita serah terima hasil pekerjaan. 4.3.2 Analisis Penilaian Risiko Metode Penunjukan Langsung Pengadaan barang dengan menggunakan metode penunjukan langsung memiliki risiko dan kelemahan yang dapat terjadi didalam pelaksanaannya, yaitu sebagai contoh diantaranya : • Bagaimana cara untuk memastikan bahwa pihak penyedia yang ditunjuk adalah benarbenar pihak yang tepat dan memiliki kompetensi serta kualifikasi baik sehingga diharapkan dapat melaksanakan pengadaan barang dengan tepat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan? Apakah vendor yang dipilih masuk dalam blacklist? • Apakah pihak penyedia yang ditunjuk sudah merupakan penyedia yang mempunyai harga penawaran yang efisien atau dengan kata lain memiliki spesifikasi yang sesuai dengan harganya yang termurah dibandingkan dengan para penyedia lainnya? • Terdapat kemungkinan terjadinya conflict of interest antara pihak penyedia yang ditunjuk dengan panitia pengadaan. • Orang yang ditetapkan menjadi panitia pengadaan dan pejabat penerima barang (pejabat penerima hasil pekerjaan) merupakan orang yang kurang memiliki kompetensi yang baik dan memahami serta mengerti mengenai spesifikasi barang yang diinginkan. Berdasarkan resiko-resiko yang dijelaskan sebelumnya diperlukan adaanya mitigasi risiko atau tindakan pengendalian yang diambil guna untuk meminimalkan hal-hal tersebut dapat kemungkinanan terjadi, beberapa contoh kegiatan pengendalian diantaranya :


• Panitia pengadaan mencari informasi yang relevan terlebih dahulu mengenai para pihak penyedia-penyedia yang ada tentang bagaimana penawaran dari setiap penyedia apakah sudah sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dan dengan harga yang termurah • Panitia pengadaan mencari nilai pasar yang ada terhadap barang tersebut dengan spesifikasi yang diinginkan • Panitia pengadaan melihat dan memastikan apakah pihak penyedia yang ditunjuk tidak termasuk dalam daftar blacklist penyedia barang/jasa • Panitia pengadaan menunjuk pihak penyedia yang memang benar-benar resmi dan telah diketahui publik mengenai kualitas yang dimilikinya, supaya tidak ada keraguan dan muncul tanda tanya dikemudian hari. • Diadakan penegasan dan pengawasan terkait apakah penyedia yang ditunjuk oleh panitia pengadaan yang ditetapkan mempunyai “hubungan yang khusus”, dengan kata lain pejabat pengadaan dalam memilih penyedia perlu pengawasan. Hal ini perlu diadakannya komunikasi dengan baik supaya tidak ada conflict of interest antara pihak penyedia yang ditunjuk dengan pejabat pengadaan. • Panitia pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan yang ditunjuk merupakan orangorang yang telah lulus dan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa. • Panitia pengadaan dan pejabat penerima hasil pekerjaan adalah orang-orang yang juga mengerti dan memahami mengenai spesifikasi barang yang diinginkan. Nantinya ada pemeriksaan spesifikasi antara barang yang diterima harus sesuai dengan barang yang diinginkan. 4.3.3 Analisis Aktivitas Pengendalian Metode Pengadaan Langsung Pimpinan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi dari kegiatan pengadaan. Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dengan metode pengadaan langusng terdapat beberapa kegiatan pengendalian yang diantaranya : • Pimpinan dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. • Terciptanya pendokumentasian yang baik dari setiap tahapan yang ada dari membandingkan harga kepada minimal dua calon penyedia, penunjukan penyedia yang dijadikan pemenang, proses kontrak, surat perintah kerja hingga berita serah terima hasil pekerjaan.


• Adanya pemberian wewenang dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada pejabat pengadaan untuk menjalankan proses pengadaan lansung terhadap calon penyedia yang ada. • Adanya pemisahan tugas dari setiap tahapan pengadaan dari proses perencanaan pengadaan, pelaksaanaan pengadaan hingga serah terima hasil pekerjaan. • Adanya pengawasan dan pemantauan serta evaluasi dari pejabat pembuat komitmen atas berjalannya proses pengadaan langsung. • Adanya otorisasi dalam pelaksanaan pengadaan dan serah terima hasil pekerjaan. • Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakuan pemeriksaan spesifikasi atas barang yang diterima. 4.3.4 Analisis Penilaian Risiko Metode Pengadaan Langsung Berikut ini adalah risiko yang dapat terjadi dan kelemahan pada aktivitas pengadaan barang dengan metode pengadaan langsung : • Adanya pemecahan paket pengadaan pada awal perencanaan pengadaan untuk menghindari pengadaan dengan pelelangan • Pejabat pengadaan yang bertanggung jawab dalam proses pengadaan kurang mengetahui, memahami dan mengerti dengan baik mengenai spesifikasi barang yang dibutuhkan • Barang yang diterima tidak sesuai antara kualitas (dengan spesifikasi yang diinginkan) dengan harga yang diperoleh • Kemungkinan terjadi adanya conflict of interest antara pihak penyedia yang ditunjuk dengan pejabat pengadaan. • Barang yang datang bisa saja tidak sesuai dengan spesifikasi barang yang dibutuhkan • Pejabat penerima barang (pejabat penerima hasil pekerjaan) adalah orang yang kurang mengerti dan memahami mengenai spesifikasi barang yang diterima dengan barang yang dibutuhkan awalnya Mitigasi resiko yang mungkin terjadi dalam pengadaan barang yang menggunakan metode pengadaan langsung adalah sebagai berikut : • Perlu adanya perencanan yang matang dalam pengadaan kebutuhan operasional dan pengawasan serta evaluasi untuk menciptakan paket-paket pengadaan yang benar-benar menggunakan metode pengadaan langsung • Pejabat pengadaan yang dipilih hendaknya mengetahui, memahami dan menegerti dengan baik proses pengadaan barang dan spesifikasi barang yang dibutuhkan


• Diadakan penegasan dan pengawasan terkait apakah penyedia yang ditunjuk oleh pejabat pengadaan yang ditetapkan mempunyai “hubungan yang khusus”, dengan kata lain pejabat pengadaan dalam memilih penyedia perlu pengawasan. Hal ini perlu diadakannya komunikasi dengan baik supaya tidak ada conflict of interest antara pihak penyedia yang ditunjuk dengan pejabat pengadaan. • Adanya komunikasi dan cross check antara pejabat pengadaan dengan perencanaan mengenai spesifikasi barang yang dibutuhkan supaya tidak salah dalam menentukan spesifikasinya • Sebaiknya pejabat pengadaan mencari informasi yang baik mengenai harga pasar atas barang yang dibutuhkan dan menetapkan penyedia yang berkompeten • Pejabat penerima barang sebaiknya melakukan pemeriksaan ulang dan evaluasi terhadap barang yang telah diberikan oleh pihak penyedia 4.3.5 Analisis Aktivitas Pengendalian Seleksi Umum Pimpinan wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi dari kegiatan pengadaan. Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa dengan metode penunjukan langusng terdapat beberapa kegiatan pengendalian yang diantaranya : • Adanya penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk didalamnya untuk rincian biaya. • Pimpinan dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran untuk menetapkan Panitia Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen serta Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. • Adanya pemberian wewenang dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada panitia pengadaan untuk melakukan proses pelelangan atau seleksi. • Melakukan pembinaan kepada panitia pengadaan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa agar berjalan dengan baik dan benar. • Adanya pemisahan tugas dari setiap tahapan pengadaan dari proses perencanaan pengadaan, pelaksaanaan pengadaan hingga serah terima hasil pekerjaan. • Adanya otorisasi dalam pelaksanaan pengadaan dan serah terima hasil pekerjaan. • Terciptanya pendokumentasian yang baik dari setiap tahapan yang ada dari perencanaan, pengumuman, pelaksaanan pengadaaan baik dalam hasil evaluasi maupun berita acara penunjukan penyedia, kontrak, surat perintah kerja hingga berita serah terima hasil pekerjaan.


• Adanya pemberian sanksi atau denda kepada penyedia jasa konsultansi bila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian penyedia, sebagaimana yang diatur dalam kontrak. 4.3.6 Analisis Penilaian Risiko Seleksi Umum Pengadaan jasa konsultansi dengan metode seleksi umum juga memiliki risiko yang kemungkinan dapat terjadi dan kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaanya, hal tersebut diantaranya : • Adanya badan-badan usaha yang hanya dijadikan peserta penyedia yang hanya fiktif saja, “boneka” atau biasa kita kenal dengan badan usaha “bendera” yang mengikuti tender atau seleksi guna hanya memenuhi kuota dalam proses seleksi • Adanya badan usaha yang telah di blacklist namun tetap mengikuti proses seleksi • Mundurnya waktu pengadaan atau seleksi yang dikarenakan belum mencukupinya kuota calon penyedia untuk dijalankannya tahapan pengadaan • Bisa kemungkinan terjadi adanya conflict of interest antara pihak penyedia yang ditunjuk dengan panitia pengadaan. • Penyedia barang dan jasa atau vendor pemenang proses pengadaan sebenarnya sudah ditetapkan sebelum proses pengadaan itu berlangsung. • Para pihak penyedia masih memiliki keterbatasan dalam penyediaan tenaga-tenaga ahli dalam bidang penerbangan sehingga masih ada keterbatasan dalam kualitas teknis yang diinginkan Untuk itu sebagai mitigasi risiko itu perlu adanya tindakan-tindakan pengendalian yang diantaranya, adalah sebagai berikut : • Panitia hendaknya melihat daftar hitam atau blacklist penyedia, dan mengevaluasi track record para penyedia, serta panitia hendaknya melakukan wawancara mendalam terlebih dahulu dengan calon penyedia. • Diadakan penegasan dan pengawasan terkait apakah penyedia yang ditunjuk oleh panitia pengadaan yang ditetapkan mempunyai “hubungan yang khusus”, dengan kata lain pejabat pengadaan dalam memilih penyedia perlu pengawasan. Hal ini perlu diadakannya komunikasi dengan baik supaya tidak ada conflict of interest antara pihak penyedia yang ditunjuk dengan pejabat pengadaan.


• Melakukan pengawasan untuk menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa • Membuat lingkungan pengendalian dengan menanamkan budaya kepada masing-masing anggota panitia pengadaan untuk bersikap menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara • Dengan menurunkan kualifikasi namun tanpa mengurangi basic skill nya, sehingga kualitas yang dihasilkan masih tetap terjaga. • Membudayakan dan mengharuskan setiap anggota panitia pengadaan untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. 5.

Kesimpulan dan Saran

5.1

Kesimpulan Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dalam melakukan

pengendalian intern terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengacu dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kepatuhan tersebut meliputi kebijakan dan prosedur yang dijalankan dan ditaati dari tahapan proses proses perencanaan umum, persiapan pengadaan, pelaksanaan pengadaan hingga proses penyerahan hasil pekerjaan. Seluruh tahapan pada proses pengadaan barang/jasa Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya, dari adanya pemisahan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas, otorisasi setiap kegiatan dan pendokumentasian dari setiap tahapan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara telah dibuat surat keputusan, berita acara, surat perintah kerja, surat perjanjian kontrak yang ditandatangani baik oleh pihak Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara sebagai pihak pengguna barang/jasa dengan pihak penyedia barang/jasa sebagai dasar dan bukti kuat secara hukum bahwa sudah terlaksananya dengan baik setiap tahapan proses pengadaan barang/jasa. Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah


ditetapkan dengan prinsip pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil dan akuntabel sesuai dengan yang tercantum dalam penjelasan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 5.2

Saran Berdasarkan hasil analisis pengendalian intern dalam proses pengadaan barang/jasa

pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara masih diperlukan pelaksanaan kegiatan pelatihan untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Selain itu pemilihan panitia pengadaan sebaiknya lebih bervariasi untuk setiap periode pengadaan, untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi sebaiknya dipilih staf Pusat Penelitian dan Pengembangan yang tidak hanya memiliki sertifikat barang/jasa namun juga mempunyai kompetensi dan memahami dengan baik mengenai tata cara pengadaan dan memiliki komitmen terhadap waktu, hal ini guna untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi internal panitia pengadaan. Sebaiknya pemilihan pejabat penerima hasil pekerjaan juga dipilih dari staf yang memiliki dan memahami konsep serta spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangn Perhubungan Udara. Untuk sarana dan prasarana sebagai penunjang kelancaran proses pelaksanaan pengadaan sebaiknya juga diperhatikan, misalnya disediakan ruangan khusus selama pelaksanaan pengadaan berlangsung. Selain itu perlu dilakukan adanya intensitas dan disiplin dalam implementasi pengendalian intern serta keterlibatan langsung oleh pimpinan untuk menjalankan fungsi pemantauan dan pengawasan. identifikasi risiko selama proses pengadaan sehingga dapat dilakukan pengawasan dan pemantauan sebagai wadah evaluasi pelaksanaan di masa yang akan datang. Selain itu sebaiknya sudah membuat ULP (Unit Layanan Pengadaan) sendiri pada Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan yang berdiri di luar sistem struktural dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya, penulis tidak bisa masuk lebih dalam kepada masingmasing kasus pengadaan barang/jasa yang ada serta tidak bisa menelusuri dan melihat dokumen-dokumen pengadaan barang/jasa lebih dalam. Maka dari itu diharapkan penelitian selanjutnya bisa lebih mendalam dalam mengupas setiap kasus yang ada dan penelusuran dari setiap dokumen pengadaan barang/jasa.


DAFTAR REFERENSI Arens, Alvin A., Randal J. Elder, & Mark S. Beasley, (2006). Auditing and Assurance Service an Integrated Approach. 11th edition, Prentice Hall. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan.

24

Tahun

Nordiawan, Deddi, Putra, Iswahyudi Sondi, dan Rahmawati, Akuntansi Pemerintah, edisi 1, Salemba Empat, Jakarta. Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas. (2010). edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.

2001

tentang

Maulidah.

(2007).

Akuntansi Sektor Publik,

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun

2006

tentang

Pelaporan

Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Purnamasari, Nina. (2010). Aspek Pengendalian Internal dalam Pengadaan Barang/Jasa: Studi Kasus pada Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional. Romney, B Marshall dan Paul John. (2006). Accounting Information System, edisi 9, Salemba Empat, Jakarta. Alih Bahasa Deny dan Dewi. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tanggung Jawab Keuangan Negara.

tentang

Pemeriksaan

Pengelolaan

www.lkpp.go.id Yin, Robert. (2009). Case Study Research: Design and Methods, 4th edition.


dan

JASA PEMERINTAH PADA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN UDARA

Recommend Documents