JASA MELALUI PENYEDIA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES) Kantor: Gedung H lt 4 Kampus, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229 Rektor: (024)8508081 Fax (024)8508082, Purek I: (024) 8508001 Website: www.unnes.ac.id - E-mail: [email protected]

PROSEDUR MUTU

PENGADAAN BARANG / JASA MELALUI PENYEDIA No. Dokumen PM-AKD-01

No. Revisi 01

Hal 1 dari 9

Tanggal Terbit 01 Maret 2012

1. TUJUAN Prosedur ini ditetapkan agar proses pengadaan barang / jasa di Lingkungan Universitas Negeri Semarang dapat berjalan secara : a.

Efisien;

b.

Efektif;

c.

Transparan;

d.

Terbuka;

e.

Bersaing yang sehat;

f.

Adil/tidak diskriminatif; dan

g.

Akuntabel.

2. RUANG LINGKUP a.

Prosedur

ini

mencakup

proses

perencanaan,

pengadaan

hingga

penerimaan barang/jasa termasuk pengecekan barang/jasa di Universitas Negeri Semarang. b.

Prosedur ini mencakup pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari APBN / APBD / PNBP, mencakup pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam / luar negeri yang diterima Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah.

3. REFERENSI a.

Persyaratan ISO 9001 : 2008 Klausal 7.4 Pembelian

b.

Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

c.

Pedoman Internasional Workshop Agreement (IWA) 2


PROSEDUR MUTU


No. Revisi 01

Hal 2 dari 9


4. DEFINISI a.

Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang / Jasa

adalah kegiatan untuk memperoleh

Pengadaan Barang / Jasa oleh Univeresitas Semarang yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang / Jasa. b.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

c.

Jasa Konsultasi adalah jasa layanan profesional yang menbutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brain ware), jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan ketrampilan (skillware).

d.

Pengguna anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran yaitu Rektor.

e.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan anggaran.

f.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pengadaan barang / jasa. PPK diteteapkan oleh PA untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa.

g.

Unit layanan pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang / jasa.

h.

Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa yang melaksanakan pengadaan barang / jasa.

i.

Panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan adalah panitia yang ditetapkan oleh PA yan g bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

j.

Penyedia barang / jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang / jasa.

Dibuat oleh :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES

Diperiksa oleh :


PROSEDUR MUTU


k.

No. Revisi 01

Hal 3 dari 9


Sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang / jasa.

l.

Dokumen pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP / Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang / jasa.

m. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia barang / jasa. n.

Pelelangan umum adalah metode pemilihan penyedia barang / jasa untuk semua pekerjaan yang dapat diikiuti oleh semua penyedia barang / jasa yang memenuhi syarat.

o.

Pelelangan terbatas adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan utnuk pekerjaan ynag kompleks.

p.

Pelelangan sederhana adalah metode pemilihan penyedia barang / jasa untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

q.

Pemilihan langsung adalah pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi (konsultan) untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi

Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). r.

Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang memenuhi syarat.

s.

Seleksi sederhana adalah metode pemulihan penyedia jasa konsultansi untuk jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

t.

Penunjukkan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang / jasa untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dibuat oleh :


Diperiksa oleh :


PROSEDUR MUTU


u.

No. Revisi 01

Hal 4 dari 9


Pengadaan langsung adalah pengadaan barang / jasa langsung kepada penyedia barang / jasa tanpa melalui pelelangan / seleksi / penunjukkan langsung dan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pejabat pengadaan .

v.

Pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan / atau pekerjaan yang bernilai di atas Rp. 100.000.000,(seratus miliar rupiah).

5. KETENTUAN UMUM a.

organisasi pengadaan barang untuk pengadaan melalui penyedia barang terdiri atas :

b.

1)

PA / KPA;

2)

PPK;

3)

ULP/Pejabat Pengadaan;

4)

Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Struktur organisasi ULP terdiri atas Kepala, Sekretariat, Staff pendukung, kelompok kerja.

c.

Panitia / pejabat penerima hasil pekerjaan diangkat oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran.

d.

Tugas PPK adalah menyusun dan menetapkan rencana pengadaan : 1)

Spesifikasi teknis;

2)

Rincian harga perkiraan sendiri (HPS);

3)

Rancangan kontrak;

4)

Tidak menetapkan pemenang;

5)

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan.

e.

pemilihan penyedia barang / jasa dilakukan dengan : 1)

Pelelangan yang terdiri atas pelelangan umum dan pelelangan sederhana;

2)

Dibuat oleh :

Penunjukan langsung;


Diperiksa oleh :


PROSEDUR MUTU


No. Revisi 01

3) f.

Hal 5 dari 9


Pengadaan langsung; atau kontes / sayembara.

Pemelihan penyedia barang / jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pasca kualifikasi.

g.

Pemelihan penyedia barang / pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan sekurang – kurangnya di website Unnes, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta portal pengadaan nasional melalui layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Universitas Negeri Semarang, sehinga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat an memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

h.

Paket pengdaan barang / jasa konstruksi / jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000,- ( Seratus juta rupiah ) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

i.

Paket Pengadaan Jasa Konsultasi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) Pejabat Pengadaan.

j.

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan penyedia Barang/ Jasa apabila belum ersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersdia untuk kegiatan yang dibiayai dari ABPN/ABPD.

k.

Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan. Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentigan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

l.

Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memrlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Tim/tenaga ahli ditetapkan oleh PA/KPA.

m. Pegawai Universitas Negeri Semarang dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa,

kecuali

yang

bersangkutan

mengambil

cuti

diluar

tanggungan Unnes.

Dibuat oleh :


Diperiksa oleh :


PROSEDUR MUTU


n.

No. Revisi 01

Hal 6 dari 9


Tanda bukti perjanjian terdiri atas : 1)

Bukti Pembelian yaitu digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampa dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

2)

Kuitansi yaitu digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

3)

Surat Perintah Kerja (SPK) yaitu digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

4)

Surat

Perjanjian

yaitu

digunakan

ntuk

Penggadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dibuat oleh :


Diperiksa oleh :


PROSEDUR MUTU


No. Revisi 01

Hal 7 dari 9


6. PROSEDUR 6.1. Diagram Prosedur Mutu Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia

PERENCANAAN PENGADAAN

TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG

PENGADAAN BARANG

PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN

6.2. Rincian Prosedur Mutu Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia: 1.

Perencanaan Pengadaan dilakukan oleh PPK dan atau ULP/Pejabat pengadaan

Dibuat oleh :

a.

perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

b.

pemilihan sistem pengadaan ;

c.

penetapan metode penilaian kualifikasi ;

d.

penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;

e.

penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa ; dan

f.

penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).


Diperiksa oleh :


PROSEDUR MUTU


No. Revisi 01

2.

Hal 8 dari 9


Pelelangan Umum untuk Pemilihan Penyedia Barang dengan Pasca Kualifikasi yang meliputi kegiatan : a.

membuat pengumuman ;

b.

menerima pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan ;

c.

memberikan penjelasan ;

d.

menerima Dokumen Penawaran ;

e.

Mengadakan acara pembukaan Dokumen Penawaran ;

f.

Melakukan evaluasi penawaran ;

g.

Melakukan evaluasi kualifikasi ;

h.

Melakukan pembuktian kualifikasi ;

i.

Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan ;

j.

Menetapkan pemenang ;

k.

Membuat penguman pemenang ;

l.

Melaksanakan masa sanggahan ;

m. Melaksanakan sanggahan banding (apabila diperlukan) ; n. 3.

4.

Memutuskan Penyedia Barang/Jasa.

Pengadan barang oleh ULP/Pejabat Pengadaan a.

Penertbitan Surat Pesanan

b.

Penyusunan Program Mutu

c.

Rapat Persiapan Pelaksaan Kontrak

d.

Pemeriksaan bersama

e.

Inspeksi Pabrikasi

f.

Pembayaran Unag Muka.

Penerimaan dan pemeriksaan oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Dibuat oleh :

a.

Penerimaan barang/jasa

b.

Uji coba

c.

Serah Terima Barang kepada unit yang mengusulkan.


Diperiksa oleh :


PROSEDUR MUTU


7.

No. Revisi 01

Hal 9 dari 9


Lampiran a. FM-01-SARPRAS-01 Surat Wewenang Pengadaan Barang/Jasa. b. FM-02-SARPRAS-01 Surat Permohonan Informasi Harga. c. FM-03-SARPRAS-01 Berita Acara Survey Harga Pasar. d. FM-04-SARPRAS-01 Undangan Pengadaan kepada rekanan. e. FM-05-SARPRAS-01 Lembar Data Pengadaan (LDP). f. FM-06-SARPRAS-01 Daftar Hadir Pembukaan Penawaran. g. FM-07-SARPRAS-01 Berita Acara Pembukaan Penawaran. h. FM-08-SARPRAS-01 Berita Acara Evaluasi, Klasifikasi dan Negosiasi. i. FM-09-SARPRAS-01 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL). j. FM-10-SARPRAS-01 Surat Penetapan Pengadaan. k. FM-11-SARPRAS-01 Surat Penyampaian Hasil Penetapan. l. FM-12-SARPRAS-01 Surat Perintah Kerja. m. FM-13-SARPRAS-01 Surat Perintah Mulai Kerja.

Dibuat oleh :


Diperiksa oleh :

JASA MELALUI PENYEDIA

Recommend Documents