Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl perwakilan provinsi Bali
Bali
Post
APBD,Capai Rp 22 Triliun
Bali Harus Kembali ke Jati Diri TINGGINYA akumulasi APBD
.
kabupaten/kota dan Provinsl Ball 2016 patut diaprestasi. K€mampuan birokrat memperluangkan anggaran lewat paiak, dana pusat, termasuk bantuan pihak ketiga membual banyak pos mendapat dana melimpah. Untuk itu, pemimpin di Bali diingatkan agar melakukan restrukturisasi pengelolaan anggatan. Pembangunan Bali harus tetap dilandasi budaya Bali. Jangan karena untuk kepentingan ekonomi semua kearltan lokal dlkorbankan.
Pemerhati budaya Bali Proi Sut-
tetap telantar walaupun tahun 201ti di
jaja juga merrgingatka n agar Bali segera kembali pada jati dir'mya. Menurutnya.
Bali ada dana mencapai Rp 22 rriliun lebih. Kom unitas kami terpinggirxan,
tanpa dilandasi budaya yang kuat hanya
!r.ahkan
target-target pertumbuhan ekonomi
akan mempercepat kehancuran Bali. Untuk itu, ia berharap bimkrat beram
mengalokasikan anggaran yang lebih un: tuk pengelolaan ruang dan budaya Bali. "Peubangunan Bali harus tetaD dilanclasi budaya Bali. Jangan karena hanya
untuk kepentingan ekonomis semua
kearifan lokal dikorbanlan," sarannya.
Prof. Sutjaja mengingatkan agar
para penguasa di Bali mengelola keanfan lokal. termasu} budaya Balisebagai spirit dalam mengelola pemeriltahan.
Sementara keprihatinan soal rendahnya kepedulian birokrat terhadap seninan disuarakan oleh I Gusti Putu Bawa Samar Gantangi "Kami merasa
nyaris.tak dianggap. ijarnya.
r\amrs (l //12) kemarrn. Sastrawan asal Tabanan yang sudah sering melalang buana inr mengingatkan pemimpin BaIi agar segera sadar diyi- Menurutnya, budaya Bali tak akan
ajeg hanya dengan mengejar target-
target ekonomi. Beban pewarisan
budaya dan tanfgung jawab menjaga budaya Bali harus dijadikan 'logika' saat mengelola anggaran. "Kami memang bukan komunitas politik yang akrab dengan kekuasaan. Komunitas
seniman adalah pengawalbudaya yang
patut d iperhatikan setidaknya diberikan.ruang," sarannya.
Hal. 19 Kepentingan Ekonomis
Kepentingan Ekonomis Samargantang pun mengaku prihatin dengan pola pengelolaan kekuasaan di era modern. Kekuasaan cenderung
bermuara pada kepentingan
ekonomis pragmatis telah menjadikan Bali sebagai objek
transaksi. Cara panclang ini,
kataDya, barus segera dianulir
dengan mendengar aspirasi semua komponen yarlg selama
ini menjadi pilar
penyangga
Bali. "Pemimpin sebaiknya
jangan bicara budaya jilo tak tahu bagaimana hiclup berbudaya," kritiknya.
Edisi
Hal
1
Ia mengatakan selama ini komunitas pelaku seni hanya dilirik menjelang Pesta Kesenian Bali €KB). SeteLahnya, keberlanjutan terhadap program-program pewarisan budaya menjadi tanggung jawab personal seninan dan sanggarnya. Kondisi seperti ini merupakan bukti betapa rendahnya kepedulian b okrat terhadap seniman. "Untul menjaga dan melakukan pewarisan budaya, seniman dan budayawan mem iki peran strategis. Untuk
itu, Lami jangan ditelantarkan ketika bicara anggaran," sarannya.
(dir)
sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rt perwakilan provinsi Bali
Bali
Post
Badung Peroleh DID Paling Besar Kesenjangan v
Dikhawatirkan Pertajam
Mangupura (Bali Post) Bali memperoleh alokasi danaAPBN Rp 8,37 triliun pada tahun anggaran 2016. Jumlah ini mengalami peningkatan cukup signiffkan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 8,076 triliun. Kucuran dana APBN Rp 8,37 triliun itu terbagi dalam 468 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaug meliputi satker (satuan kerja) vertikal kementerian/lembaga, SKPD dalam rangka dekonsentrasi, tugas pembantuan, transfer ke daerah untuk provinsi dan transfer daerah.untuk kabupaten/kota. "Penyerahan DIPA Tahun Provinsi Bali R. Wiwin Istanti 2016 merupakan awal dari saat penyerahan DIPA APBN rangkaian proses pelaksa- Tahun 2016 untuk Provinasi naanAPBNTahun 2016. Alo- Bali di Ruang Wiswa Sabha kasi anggaran untuk transfer Utama Kantor Gubernur Bali, daerah antara lain terdiri atas Kamis (1?/12) kemarin. unsur Dana Insentif Daerah Tolok ukurnya, kata Wi(DID) yang besarannya ber- win, antara lain opini BPK variasi. DID merupakan ke- atas Laporan Keuangan bijakan pusat yang memberi Pemerintah Daerah (LKPD) insentif bagi daerah dengan Tahun 2014 dan ketepatan kinerja baik," jelas Kakan- waktu dalam penetapan Perwil Ditjen Perbendaharaan da APBD Tahun Anggaran
Edisi
.
Hal
:3
zu"r,!d
rtb
Da.r
2otf
2014. Mengacu pada hasil penilaian tersebut, Kabupaten Badung memperoleh
DID paling besar yaitu Rp 39,84 miliar, disusul Gianyar
Rp 39,20 miliar. Sementara
Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan dan Denpasar masing-masing dijatah DID Rp 5 miliar.
Gubernur Bali Made
Mangku Pastika mengkritisi alokasi DID karena Kabupaten Badung yang notabene paling kaya memperoleh dana paling besar. "Itu Klungkung,
Bangli dan Karangasem tak dapat ya," ujarnya mempertanyakan.
Menurut Pastika, tiga ka-
bupaten
itu masih
meny-
isakan angka kemiskinan cukup tinggi. Pihaknya khawat-
ir, kebijakan ini justru akan mempertajam kesenjangan.
',Ke depan saya berharap pola
pemberian DID dievaluasi dan tingkat kemiskinan juga
dijadikan pertimbangan," uJarnya.
Terkait gelontoran dana APBN Rp 8,37 triliun, Pastila menyebutkan akan sangat banyak uang yang beredar di Bali pada tahun anggaran 2016. 'Belum lagi PAD
kabupaten/kota yang saya perkirakan mencapai Rp 10 triliun." ujarnya. Pastika berharap seluruh dana tak sekadar habis dan terealisasi tepat waktu. Yang lebih
penting, realisasi anggaran
harus berdampak signifi-
kan bagi penurunan angka kemiskinan, pengangguran dan memperkecil angka gini
ratio (kesenjangan). Termasuk. mendukung kebijakan pemerintah pusat yang memfokuskan pembangunan dari
wilayah pinggiran. (kmb32)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
Bali
Post
Dapfit Jatah DIPA Rp 19 Miliar Tabanan (Bali Poet) Kabupaten Tabanan mener-
ima Daltar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2016 sebesar Rp 19
miliar lebih.
DIPA tersebut diakikasikan ke tigd dinas, yaitu Dinas Pertanian, Hortikulutura dan Tanaman Pangan Rp f7;2 miliar lebih, Dinas Perilanan Rp 700
juta, serta Dinas Kepen-
dudukan dan Catatan Sipil Rp 978,5 juta.
Kepala BappedaTabananlda Bague.Wiatmaj a, Kamis (17l12) kemarin, memaparkan DIPA ke Dinas Pertanian senilai Rp 6,5 miliar akan dialokasikan untuk kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas produk buah ramah lingkungan. Sasarannya
tiga kawasan, yaitu bawang
kedelai, serta Rp Rp 2,35 miliar
untuk produksijagung dan serelia lainnya. "Sisa DIPA untuk
Dinas Pertanian digunakan manajemen teknis," ujarnya. DIPA Rp 700 juta yang dia-
lokasikan ke Dinas Perikanan akan dipergunakan untuk pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan. Sementara DIPA Rp 978,5 juta
Edisi Hal
?tq -\qt ttb
r(g 94 !99
merah seluas 25 hektar, kawasan cabai 25 hektar, dan kawasan sayuran lainnya 50 hektar. Dana Rp 11 miliar dialokasi kan untuk kegiatan pengelolaan
produksi tanaman anqka kacang dan umbi. Sebanyak Rp ,. 6,79 miliar untuk peningkatan
produksi padi, Rp 1,7 miliar untuk peningkatan produksi
buat Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil dimanfaatkan untuk pengembangan sistem administrasi kependqdukan (SAK) terpadu. DIPA diserahkan di Pemprov Bali dan bisa laugsung disalurkan. "fi nggal menunggu juklak
dan juknis saja. S.emoga awal Februari sudah bisa teiealishsi."
jelas Wiratnaja. (kmb24)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
Bali
Post
Presentasi RIP Dermaga Curah Cair
Ikuti RTRWKabupaten
"/ dan Provinsi
Singaraja (Bali Post) Pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pelabuhan Celukan Bawang akhirnya mempresentasikan dokumen Rencana Induk Pelabuhall (RIP) kepada Pemkab Buleleng, Kamis (17l12) kemarin. Sayangnya, pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI tidak menghadiri presentasi tersebuL Pertemuan diikuti KSQP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali. Pertemuan dipimpin Bupati Agus Suradnyana bersama Wakil Bupati dr. Nyoman Sutjidra. Hadir juga Ketua DPRD Gede Supriatna dan Ketua Komisi II DPRD Mangku Budiasa. Pertemuan berlangsung harus dilaku.kan perubahan Tolong itu dihormati. Kami alot, Bupati Suradnyana Perila RTRW Provinsi dan tidak ada menghahngi atau mempertanyakan penyusunan RIP yang saat ini belummenyesuaikan aturan Rencana Tata Buang Wilayah (RTRW) Kabupaten dan juga
sejak awal kalau Celukan Bawang menjadi pelabuhan Darang, penumpang serla
Bawang irri untuk pelabuhan
pelabuhan kapal pesiar. Mengubah dan memasukkan zona curah cair ini harus mendapatkan persetujuan DPRD mu-
pariwisata? Faktanya, pemeriDtah pusat justru mengembangkan pelabuhan di Bule-
ini tidak cukup dibahas pihak ekgekut4 tetapi juga lembaga
Provinsi. Ditanyakan juga RIP Pelabuhan Celukan
lai provinsi dan kabupaten. Karena itu, presentasi RIP
Darang, penumpang atau
leng Barat itu menjadi zona curah cair. Ata6 kondisi ini, BuDati menilai ada ketidak-
dewan.
sesuaian antara ketetapan pusat dengan isi dokumen RIP justru yang dikembangkan zona curah cair. Pemkab meminta agar dokumen RIP
yang disebut-sebut sudah
di
pegang KSOP itu, realitasnya
belum disahkan Kemenhub RI. Itu perlu menyemtrrurnaan
kembali. Dalam penyempurnaan ini pemkab minta kabupaten maupun provinsi.
RTRW Kabupaten dan Provinsi Apabila pusat ngotot
mengembangkan pelabuhan menjadi zona curah cair, 4aka
.?*na{r o5
tD
jaan dermaga curah cair di
sisi timur Pelabuhan Celukan Bawang. Sikap tegas ini sebagai bentuk komitmen pe-
merintah taat aturan, meski berdampak dengan batas waktu penyelesaian kontrak
jadi tanggung jawab
kon-
traktor pelaksana. Apalagi, sejak kisruh RIP ini pihak
pelaksana proyek tetap ngonya, sehingga petugas Pol-PP
RIP itu, namun tidak hadi. Kani tetap pada prinisp awal bahwa RIP itu harus menghormati regulasi di daerah kita," pintanya.
:
agar pihak pelaksana proyek menghentikan p4oses peker-
tot melakukan pekerjaan-
"Tadinya kami ingin meminta penjelasan pusat terkait
Edisi
Menyusul kisruh dokumen RIP ini, Bupati minta
pekerjaan proyek, yang rnen-
pengembangan pelabuhan itu mengakomodir regulasi di
Hal
RTRW Buleleng. Alasannya,
kembali memberikan eanksi
menghentikan pekerjaannya
sampai dokumen RIP pembahasannya final. "Hentikan
dulu karena ini RIP yang menjadi dasar pengembangan
pelabuhan itu belum jelas. Dan maealah ada ilampak terhadap penyelesaian kontrak pekerjaan itu menjadi risiko kontraktor oelaksana.
P,2df
melarang proyek tersebut,"
tegasnya.
Kepala KSOP Pelabuhan Celutan Bawang Ketut Gede Sudarma mengatakau, pem-
bahasan RIP
ini
sejatinya
sudah dibahas pilnk pemerintah pusat bersama FI Pelindo III Surabaya yang mewilayahi
Pelabuhan Celukan Bawang. Dari pembahasan itu sudah
disepakati kalau pengembangan pelabuhan menjadi zona curah cair dan memung-
kinkan untuk dermaga LNG. Terkait permohonan pemkab agar menyempurnakan RIP, Sudarma mengaku permohonan itu sudah diteruskan kepada Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RL Hanya.
permohonan itu terkesan tidak ditanggapi. Alasannya. pemerintah pusat jristru tidak mengerti poin yang harus disempurnakan pada RIP tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali yang di-
wakili Kabid Perhubungan Laut Ketut Dana mengatakau, penyempurnaan RIP itu sesuai kebij akan di daerah harus dilakukan dan Pemprov Bali sepakat
melakukan penyempurnaan tersebut. Hal ini karena apa
pun bentuk pengembangan pelabuhan harus mengikuti regulasi yang benar d.an menyesuaikan regula",r di daerah. (kmb38)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali
Bali Post
Mendahului TIga Proyek Dilelang Tabanan (Bali Post) Banyak program di SKPD Tabanan
sudah dimulai per 1 Januari 2016. terutama yang terkait dengan pihak ketiga.
Hal ini bisa dilihat dari adanya tiga
proyek yang dilelang mendahului tahun
anggaran. Proyek itu adalah belanja sewa sarana mobilitas darat, belanja
jasa pihak ketiga jasa keamanan di BKD, dan belanja jasa pihak ketiga di DKP untuk tenaga kebersihan. Menurut Kabag Perlengkapan Setda Tabanan Dewa Ayu Sri Budiarti, Kamis
(17l12) kemarjn, lelang lebih awal dilakukan karena perbaruan kontrak
untuk sewa kendaraan, tenaga satpam, dan kebersihan harus mulai pada awal Januari. Belanja sewa sarana mobilitas darat dianggarkan Rp 6,6 rniliar, belanja jasa pihak ketiga jasa keamanan di BKD didanai Rp 1,5 miliar, dan belanja
jasa pihak ketiga tenaga kebersihan dialokasilan Rp 1,6 miliar. Tahun ini 96 paket yang dilelang:
Dari jumlah itu, satu paket gagal tender
yaitu pengadaan pakaian di Rumah Sakit (RS) dengan anggaran Rp 300 juta. Gagalnya tender ini dikarekanan hanya satu rekanan yang mendaftar, serta tidak lolos persyaratan admrms-
Edisi
: Ju.t^i r tS D( 2ot\
Hal
,lt9
trasi dan teknis. Selain gagal tender,
ada Juga program yang batal diajukan yaitu pengadaan alat kedokteran umum dali Dinas Kesehatan dan pengadaan bus sekolah trans serasi darr Dinas
Perhubungan.
Selain pengadaan alat kedokteran umum yang batal menjalani proses IeIang. Dinas Kesehatanjuga beluri men-
gajukan tiga paket karena keterbatasan waktu. 'Ada 1? paket dari Dinas Kesehatan. Satu batal menjalani proses lelang, sedangkan tiga lainnya belum diajulan karena keterbatasan waktu. Sementara
t3 paker larnnya sudah tuntas." ujar
Sri Budiafti. Ada pun paket yang belum
diajukan karena keterbatasan waktu adalah DED, studi kelayakan, dan
UPL RS Pratama.
LIKI/
Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Tabanan
Wayan Sugatra memaparkan, proses pengadaan jasa pihak ketiga untuk
tenaga kebersihan DKP dilakukan lelang lebih awal, karena membutuhkan tenaga kerja tersebut pada awal tahun. "Awal Januari mereka sudah harus bekerja. Anggaran untuk tenaga kebersihan Rp 1.692.61 1.600," katanya.
(klnb24)
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali 'ft*S}tr**d
t
$rs
Bati
Posr
-l
I TENAGA
-,
KP
mulai Januari
Edisi Hal
T ob an
2016.
an merne rl uh an
t
en ag
o
k eb
e
rsihan
y
ang
h
oru s b eh erj a
Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bali
Bal
i
Post
Pajak BPHTB Diprediksi Tak CapaiTarget llil..r"imerumahlankaryawan. I_t,?,ff ^::tH*T-?l*hanHakatasra.l;i:".ff nah dan Bangunan (BPHTB) di Bar n*i*;,i1$*lmxmrtlil:#!l1lig",H#""'rll$"1q,t{r;n$i*rn"r*it situasinya, siapa tahu nanti misalnya rcrnyara Dalx. br€a melakukan sesuatu. Kalau #s#jx il??Tfs!;;\ti,tiruiii:,tiil,x'."l1;;*:r*I"mt*j"Htl_%T1f misalnya Pendapatart Daerah (Disoendar Badung I Way_ tetap At"p tidat tiart-"a" ada p."t;I";Gk_L;;il; lrrubahan, mungkin kami alan
globat yang rengah Koreksr kore!"i dt p""u6uhai, .ula*ya. ai perubahan, ujarnya. 1,1*,tyl_!klnomi me€mDat berdamDak Dada Denpnmaan p_ajak Kendati demikian. pendapatan pendalatan
i"1!;si$il,siil-tdi*il#li.::'#fi?ffi
^
Kabupaten
:ffi#t
lJadung secara urDu_E bisa bemapas lega karena terba nl u da ri sektor larn. Miealnya. pe ndapata n
6lf
;$"m:r-**rm*f s€ktor
hotetdan restoran (pHR). Ter_ iffii?tlii;i.:t-'.1t":'iarsaja"'ungkapnva' 94n *l::-*-'"t""**t':1,*l:*"*ig{gl-.i11: xartdampax dari penururan BpHTB terhadap
Menurutnya. target penerimaan BPHTB sulit tercapai lantaran bersifat transaksional. Namqa, pihaknya ,nasih nrenaruh harapan keadaannya berubdh tahun depan sehingga tahun 2016 mendatane. mendatang. tareet target pajak Daiak BpH-T;B RpFI'T;R tak banyak dircvisi. -Kita bisa lihaikegiatan dr
Edisi Hal
: :
paJa-k
pendapatan asli daerah (PAD) yans dipasans
tah'q 2015 sebesar Rp 2.5 triLiun lebifi. neman! Tasih 'nenjadi_ tanda tanya. Tapi pejabat asal
recatu rm keEbali meyakinkan ji_ka pAD tidak ada maeala}r. 'Mudah-mudahan (pAD - redl bisa tercapai. ' ujarnya. (krnb2?)
Sub Bagian Humas dan Tata USaha BPK Rl Perwakilan provinsi Bati
Bali
Post
Reklamasfakan Merusak Bati PHDI Pusat sudah memben-
tuk tim pengkaji kawasan Teluk Benoa- Apakah masuk kawasan suci apakah tidak. Tim yang ter-
diri dari sembilan sulinggih itu dibentuk 27 Oktober 2015. bertepatan dengan Mahasabha PHDI di Jakarta. AS keputusannya,
hingga kini belum dileluarkan. Sebelumnya, Ketua fim Sem-
bilan Shaba Pandita PHDI Ida Pandita Mpu Jaya Arcayananda
mengaku belum mengeluarkan
keputusan apa pun terkait pembangunan di kawasan Teluk Benoa tersebut. Tim masih melakukan investigasi agar apa
yang dihasilkan tidak saldh. "Kita belum membuat hasil apa-apa, kita Dasih investi-
gasi. Karena ini masalah pelik satu ada unsur politik, dan ada
unsur yutistisia (hukum). Kita sebagai lembaga agama melihar
suatu masalah harus dari kajian agama. Kita bukan bersifat ek.
sekutor, legistaltor," katanya ketika itu. Hal. 19 Para Akademisi
"...budaya Bali tak akan ajeg hanya dengan mengejar target-target ekonomi. Beban pewarisan budaya dan tanggung jawab menjaga budaya Bali harus dijadikan 'logika' saat mengelola anggaran. Kami memang bu, kan komunitas politik yang akrab dengan kekuasaan. Komunitas seniman adalah pengawal budaya yang patut diperhatikan, selidaknya diberikan ruang." I
Prof. Sutjaja
Gusti Putu Bawa Samar Gantang
Sastrawan
Para Akademisi Menyikapi kajian yang dilakukan Tim 9, Forum
Masyarakat Cinta Bali (Love
Bali Forum), Kamis (17112) kemarin menggelar Focus Group Discusston (FGD). Mereka mengundang para akademisi, sulinggih untuk -
besar. Selain merusak alam, juga akan berpengaruh pada kesucian dan kesejahteraan
nasyarakat Bali Lhususnya. Sebab, Teluk Benoa-mampu memberikan kehidupan bagi masyarakat luas. Bahlan, Teluk Benoa merupakan sumber
utama kehiduoan di Pulau
Jika reklamasi dilakukan,
Bali," jelasnya.Sementara itu, pengamat budaya Gusti Bagus Suryadi menyampaikan bahwa Bali telah memiliki budaya dan tradisi membumi. Karenanya tidak pantas diperbarui den-
Teluk Benoa," ujar Ida Shri
Jika reklamasi direalisasi-
Bhagawan Putra Nata Nawa
kan, maka akan bertentangan dengaD konsep Tri Hita Karana. Sebab, akan berpengaruh
menyamakan persepsi dalam menjaga dan menyelamatkan Bali dari berbagai ancaman. "Sebagai kawasan suci, Teluk
Benoa harus tetap dijaga. akan melnengaruhi kesucian
Wangsa Pemayun, Kamis kemarin.
Ida Shri Bhagawan mengatakan, Bali memiliki ban-
yak tempat yang memang disucikan oleh masyarakat,
di antaranya gunung dan pantai. Untuk kawasan Teluk Benoa, di sana terdapal9 patir ,on sebagai pertemuan mata
air yang disucikan. "Kalau di sana (Teluk Benoa - red) di-urr.lg, itu akan berdampak
Edisi Hal
: :
.
J^4
,
tB
1{'n I
D4-
gan melakukan reklamasi.
pada ekosistem lingkungan, pada kehidupan manusia dan
juga berimbas pada kesucian kawasan Teluk Benoa. Hal serupa juga dikatakan
Ketua Forum Masyarakat Cinta Bali, fuung Suryawan Wiranata. Ia mengatakan, sengaja menggelar diskusi ini bertujuan membahas tentang kawasan suci Teluk Benoa.
zorf
Dengan demikian, pihaknya pun mengajak para sulinggih, pemangku, praktisi budaya
dan lainnya untuk membahasnya dalam forum tersebut. Berdasarkan kajian akade-
mis dengan berbagai aspek. bahkan juga secara seAolo dar' niskala, kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan suci. Dari hasil kajian tersebut akan memberikan masukan kepada pihak PHDI Bali dan pusat.
Untuk itu, Love Bali Forum mendesak Pesamuhan Sabha Pandita dan Pesamu-
han Agung Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI)
untuk segera memutuskan
kesuclan kawasan Teluk Be-
noa. "Mudah-mudahan hal ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan Bali ke depan. Utamanya, dalam pembangunan Bali yang berkelanjutan.
berlandaskan atas budaya
dan Tri Hita Karana. Sebab, Teluk Benoa yang merupakan
kawasan suci, maka perlu dijaga kelestariannya," katanya. (kmb21)
