IV. HAL HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN

IV. HAL – HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN A.

Permodalan Bahwa salah satu hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Kalteng yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2013, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ellys Nathalina, SH, MH., Nomor 06 tanggal 17 Mei 2013, telah disepakati bersama untuk meningkatkan besarnya Modal Dasar PT. Bank Kalteng dari Rp. 500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) menjadi Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu triliun rupiah) dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-35100.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013. Peningkatan Modal Dasar tersebut, diikuti dengan peningkatan jumlah Modal Yang Ditempatkan yang menjadi komitmen masing-masing Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota se Kalimantan Tengah selaku Pemegang Saham PT Bank Kalteng. Disepakati pula bahwa pemenuhan penyetoran Modal Yang Ditempatkan oleh masing-masing Pemegang Saham dilakukan secara bertahap, hingga secara keseluruhannya terpenuhi paling lambat bulan Juni 2018.

B.

Penyaluran Kredit Penyaluran kredit untuk usaha-usaha produktif dirasakan masih lambat belum bisa mengimbangi kredit konsumtif, karena usaha-usaha yang feasible untuk dibiayai dengan kredit produktif di Provinsi Kalimantan Tengah dalam persaingan perbankan yang semakin ketat. Antara lain sebelum menyalurkan kredit agar diyakini kelayakan atas pengelolaan usaha yang bersangkutan untuk mencegah naiknya NPL. Walaupun demikian pertumbuhan kredit PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tiap tahun terus meningkat sebagaimana diuraikan dalam awal laporan ini.

C.

Lokasi Usaha Bank yang Strategis Dalam upaya pengembangan kedepan masih diperlukan dukungan dalam penyediaan lokasi lahan yang strategis untuk tempat membangun gedung kantor (khususnya untuk daerah yang belum tersedia lahan) sekaligus memerlukan bantuan fasilitasi dari Pemerintah Daerah setempat`. Dengan tersedianya lokasi yang strategis maka akan memotivasi peningkatan usaha Bank dan pelayanan kepada nasabah / masyarakat.

D.

Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia menempati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan bisnis untuk mensukseskan sebuah industri Perbankan dan sebagai asset bagi Perusahaan dengan istilah human capital yang dapat dilipatgandakan sebagai investasi bukan sebaliknya sebagai liability (beban) bagi Institusi / Perusahaan sehingga untuk itu Bank Kalteng terus mengupayakan untuk meningkatkan dengan SDM yang berkualitas, kompeten, responsive, berorientasi pada target, fokus pada customer satisfaction dan menyesuaikan dengan kebutuhan Pasar / Konsumen.

E.

Teknologi Informasi Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dan kebutuhan pasar / konsumen perlu penambahan dan pengembangan Teknologi Informasi termasuk perubahan penyesuaian Aplikasi Core Banking System, SMS Banking, Internet Banking, pembaharuan, pemeliharaan, hardware dan/atau software untuk mendukung operasional pengembangan produk, layanan, informasi keuangan dan laporan harus mendapat prioritas walaupun memerlukan biaya investasi yang cukup besar.

79

F.

Transformasi BPD Untuk Mewujudkan Ketahanan Lembaga yang tinggi dan menjadi agen pembangunan ekonomi regional di masing-masing daerah, perlu dilakukan transformasi pola kerja dan transformasi bisnis melalui program Transformasi BPD seluruh Indonesia. Dengan meningkatkan Daya Saing (kemampuan bisnis dan pelayanan) yang meliputi Sinergi Permodalan, SinergI Pengembangan Produk, Sinergi Penjualan Korporat, Sinergi Pengelolaan Layanan, Sinergi Pengelolaan Jaringan, Pengelolaan Governance, Risk, dan Compliance, Standarisasi dan Pengelolaan SOP, Sinergi Pengelolaan SDM, Organisasi, dan TI serta Community Management.

G.

Lain-Lain  Pelaksanaan fungsi pengawasan melekat dari para pejabat Bank secara berjenjang masih perlu ditingkatkan terutama penerapan Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance (GCG).  Fasilitas dan kualitas sarana kerja masih relatif rendah, terutama untuk bangunan gedung kantor di daerah, karena kemampuan investasi yang masih terbatas.  Outstanding Kredit Bermasalah dan Kredit Hapus Buku masih cukup besar, oleh karenanya perlu upaya penagihan / penyelesaian yang optimal dan disatu sisi perlu adanya bantuan & dukungan dari para Pemegang Saham dalam penyelesaiannya.  Mengoptimalkan penempatan dana Pemda di PT. Bank Kalteng serta optimalisasi penghimpunan dana-dana masyarakat khususnya Giro Swasta, Tabungan dan Deposito.  Membenahi penataan dan pengelolaan arsip termasuk pengamanan penyimpanan dokumen-dokumen berharga / dokumen penting.  Meneliti dan menyempurnakan beberapa BPP (Buku Pedoman Perusahaan) / SOP (Standar Operasional Prosedur) secara berkala.  Menertibkan dan menatalaksanakan fisik dan administrasi Aktiva Tetap dan Inventaris Bank, baik yang ada di Kantor Pusat maupun yang ada di Cabang dan Capem.  Menyelesaikan pos-pos / rekening perantara yang masih menggantung cukup lama.

80

V. TUGAS PENGAWASAN YANG TELAH DILAKSANAKAN OLEH DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2014 A.

Pendahuluan Dalam menghadapi situasi perekonomian yang berkembang cepat, berbagai tantangan yang dinamis serta terintegrasinya perekonomian internasional antara lain melalui lalu lintas perdagangan antar negara dewasa ini, diperlukan perbankan yang sehat dan tangguh agar mampu bertahan terhadap persaingan yang semakin ketat dan mampu berkembang. Sehubungan dengan itu, berbagai aturan seperti penerapan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang sehat (good corporate governance) telah pula menjadi keharusan untuk dilaksanakan oleh bank. Dengan demikian pengelolaan yang hati-hati dan pengawasan yang baik, cermat dan akurat merupakan tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan bank. Dalam kaitannya dengan fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas dan unsur penyeimbang (check and balance), diharapkan mampu mendorong tercapainya efisiensi dan efektivitas pengelolaan bank yang dilakukan oleh Direksi. Dewan Komisaris secara kolegial mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Bank Indonesia, antara lain ; 1. Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999, tentang penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, menetapkan antara lain bahwa Dewan Komisaris, harus ; 1.1 Meneliti dan menyetujui Audit Charter dan Rencana Audit intern serta menanggapi masalah-masalah yang dijumpai serta meminta kepada Direksi untuk melakukan pemeriksaan khusus apabila terdapat dugaan terjadinya fraud/kecurangan terhadap ketentuan yang berlaku. 1.2 Melakukan review terhadap rencana dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit oleh auditee dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 1.3 Memantau dan mengingatkan auditee bilamana tidak menindak lanjuti hasil pemeriksaan SKAI. 1.4 Mengevaluasi hasil pemeriksaan SKAI serta meminta Direksi untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan SKAI. 2.

Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC), menetapkan antara lain bahwa Dewan Komisaris harus; 2.1. Memahami ketentuan yang mengatur mengenai Prinsip Mengenal Nasabah (KYC). 2.2. Memonitor pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilaksanakan oleh Direksi termasuk ketaatan dalam penyampaian laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

81

3.

Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, menetapkan antara lain bahwa Dewan Komisaris harus ; 3.1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko. 3.2. Mengevaluasi pertanggung jawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko. 3.3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

4.

Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, terkait tanggung jawab Dewan Komisaris menyebutkan antara lain ; 4.1. Harus dapat bersikap obyektif dan independen serta memiliki pengetahuan dan kemampuan serta keingin tahuan mengenai kegiatan usaha dan risiko Bank. 4.2. Harus berperan secara aktif untuk memastikan adanya perbaikan terhadap permasalahan Bank yang dapat mengurangi efektivitas Sistem Pengendalian Intern, seperti adanya hambatan dalam arus informasi dari bawahan kepada pimpinan dan kelemahan dalam pelaksanaan fungsi keuangan, hukum dan audit intern maupun ekstern. 4.3. Secara berkala mengadakan rapat pertemuan dengan Direksi dan pejabat eksekutif Bank termasuk Komite-komite Dewan Komisaris untuk membahas efektivitas Sistem Pengendalian Intern. 4.4. Melakukan kaji ulang terhadap hasil evaluasi pelaksanaan pengendalian intern yang dibuat oleh Direksi, SKAI dan auditor ekstern. 4.5. Secara berkala melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa Direksi telah menindak lanjuti dengan tepat atas temuan dan rekomendasi yang disampaikan oleh otoritas pengawasan Bank, baik auditor intern maupun auditor ekstern. 4.6. Secara berkala melakukan kaji ulang terhadap validitas strategi Bank yang telah ditetapkan.

5.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 dan No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, menetapkan antara lain bahwa : 5.1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan obyektif. 5.2. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 5.3. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. 5.4. Dalam melakukan pengawasan, Komisaris wajib mengarahkan, memantau, mengingatkan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank. 5.5. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan Keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali ; a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK Bank Umum, dan b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

82

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10. 5.11.

6.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank. Dengan demikian pemberian izin / persetujuan secara tertulis bukan merupakan tindakan pengaturan oleh Dewan Komisaris conform Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 17 ayat (1) berikut penjelasannya. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi / auditee telah menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK / pemeriksaan Bank Indonesia dan atau pengawasan otoritas lainnya. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Keuangan dan Perbankan, dan ataupun keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite-komite dan memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif. Baik Dewan Komisaris maupun Komite-Komite wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang paling kurang terdiri dari pengaturan etika kerja, waktu kerja dan pengaturan rapat, yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, maupun bagi setiap anggota Komite. Bahwa Dewan Komisaris maupun Komite-Komite wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Setiap usulan penggantian dan / atau pengangkatan anggota Direksi oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham, Komite Remunerasi dan Nominasi berkewajiban menjaring, menyaring dan merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris dan / atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) bagi Bank Umum, menetapkan antara lain bahwa Dewan Komisaris harus memastikan bahwa : 6.1. Bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku yang terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance. Bank wajib melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. 6.2. Bank wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance kepada Pemegang saham dan juga kepada beberapa lembaga lainnya, antara lain Bank Indonesia/OJK. Keberadaan laporan dimaksud diperlukan untuk mengedukasi serta meningkatkan check and balance stakeholders Bank dan persaingan melalui mekanisme pasar. 6.3. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Good Corporate Governance, Bank diwajibkan secara berkala melakukan self assessment secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Good Corporate Governance, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya,

83

maka Bank dapat segera menetapkan rencana tindak (action plan) yang meliputi tindakan korektif yang diperlukan. 6.4. Kesimpulan umum hasil self assessment pelaksanaan Good Corporate Governance harus ditanda tangani oleh Komisaris Utama dan Direktur Utama Bank. 7.

Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Kalteng yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana yang tercantum dalam Akta yang dibuat oleh Notaris Ellys Nathalina, SH, MH No. 40 tanggal 28 Juni 2008, menetapkan antara lain bahwa : 7.1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. 7.2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 6.1. diatas, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi yang pengangkatannya dilakukan oleh Direksi termasuk menetapkan penghasilannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7.3. Dewan Komisaris menetapkan Kebijakan Umum Perseroan berdasarkan ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatan-kegiatan : a. Menyusun tata cara pengawasan atas pengelolaan Perseroan. b. Melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan. c. Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan. d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan. 7.4. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. 7.5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Per Undang - Undangan yang berlaku, pemberhentian sementara harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

8.

Peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tanggal 1 September 2011, khususnya pada BAB II Pasal 6, menyebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dan memberikan saran-saran dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank. Berkenaan hal tersebut menurut pengamatan Dewan Komisaris bahwa selama periode tahun 2014, Bank/Satker telah berupaya melaksanakan kepatuhan dengan menerapkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha Bank sesuai ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

84

B.

Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Wewenang Dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dalam Tahun 2014 1. Dari uraian tentang payung hukum yang menjadi dasar dan pedoman Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan sebagaimana huruf A tersebut diatas, disimpulkan bahwa tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dapat dirangkum kedalam 3 (tiga) kegiatan pokok yaitu pengendalian, pembinaan dan pengawasan, dengan penjelasan bahwa :  Pengendalian, dilakukan dalam bentuk membatasi, menunjukkan, memahamkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas-tugas Direksi.  Pembinaan, dilakukan dalam bentuk usaha peningkatan dan menjaga kelangsungan tugas-tugas Direksi.  Pengawasan, dilakukan dalam bentuk mengadakan pemeriksaan secara aktif dan pasif, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan/fraud, yang dituangkan dalam surat – surat maupun Notulen Rapat. Sesuai bidang tugas maka kegiatan dari fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Dewan Komisaris yaitu mengingatkan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi. Kebijakan Direksi serta memberi nasihat, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman pada Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, conform Keputusan Dewan Komisaris No. 005/Kep/Dekom/PT.BPKT/IX.2—9 tanggal 9 September 2009 dan SK Dewan Komisaris No. 004/Kep/Dekom/PT.BPDKT/I-2015 tanggal 26 Januari 2015. 2.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk 3 (tiga) komite sesuai Keputusan Direksi No. DSDM.17/ SK-0065/III-15 tanggal 23 Maret 2015, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

3.

Penjelasan dari tugas dan pokok-pokok kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah : 3.1 Pengendalian a. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan Rencana Bisnis Tahunan 2014 dan masalah-masalah lain yang dihadapi perusahaan melalui surat-surat dan Rapat Rutin setiap bulan ataupun Rapat Khusus dengan Direksi serta meminta komitmen Direksi untuk mengambil langkah perbaikan dalam hal terdapat deviasi yang cukup signifikan antara realisasi dan target rencana bisnis. b. Menyampaikan laporan pengawasan secara berkala setiap semester kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. c. Bersama Direksi mempersiapkan pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2014 mapun pelaksanaan RUPS Luar Biasa (sesuai kebutuhan). d. Bersama Direksi menanda tangani lembar-lembar saham, serta laporan tertentu lainnya (antara lain Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan Intern). e. Melakukan perjalanan dinas ke Cabang/Capem tertentu untuk melaksanakan supervisi serta penutupan audit dan ataupun keluar daerah untuk mengikuti rapat kerja, seminar, workshop, pelatihan, study banding, dan lain-lain. f. Meneliti dan mempertimbangkan permohonan pinjaman pihak terkait sesuai kewenangan Dewan Komisaris untuk disetujui atau ditolak.

85

g.

Meneliti, mempertimbangkan dan memberikan masukan/koreksi serta menyetujui penyusunan pedoman serta sistem dan prosedur kerja yang dibuat dan di usulkan oleh Direksi.

h.

Direksi dam setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang dipertanyakan oleh Dewan Komisaris. Seluruh satuan kerja Bank Kalteng agar selalu mempedomani Keputusan Direksi No. DPI.05/SK-0117/V.112 tanggal 6 Juni 2012 tentang Kebijakan Strategis Anti Fraud termasuk pula BPP lain-lainnya. Memantau dan mengevaluasi serta mengingatkan Direksi terhadap perkembangan dan realisasi RBBU tahunan. Mengingatkan dan mendorong Direksi untuk melakukan efisiensi biaya sepanjang tidak menghambat kepentingan usaha Bank. Secara aktif meneliti, membahas dan menetapkan serta menyetujui Naskah Rencana Bisnis Bank Umum (RBBU) 2014 - 2016 PT. Bank Kalteng yang disusun oleh Direksi, untuk selanjutnya disampaikan kepada Bank Indonesia untuk mendapat penelitian dan persetujuan.

i.

j. k. l.

3.2

Pembinaan a. Melaksanakan Rapat Rutin Intern Dewan Komisaris dengan Komite-Komite, atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi beserta jajarannya secara rutin tiap bulan dan ataupun secara insidentil jika dianggap perlu. b. Secara aktif menyurati Direksi dengan tembusan Divisi, Cabang dan Capem terkait untuk memberikan petunjuk dan arahan terhadap suatu masalah. c. Secara aktif menanggapi dan merespon surat-surat masuk dari Direksi, Divisi, Cabang dan Capem, jika dianggap perlu. d. Mengingatkan Direksi dan jajarannya agar secara teratur melaksanakan Rapat Rutin sesuai SK Direksi dan tindak lanjutnya agar selalu dimonitor serta dievaluasi. e. Mendorong Direksi agar selalu meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan latihan. f. Mendorong Direksi agar selalu konsisten menerapkan prinsip “reward and punishment” terhadap karyawan sesuai peraturan yang berlaku. g. Mendorong dan mengingatkan Direksi agar meningkatkan disiplin kerja dan disiplin pegawai. h. Memastikan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pengenaan sanksi terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran. i. Mendorong dan mengingatkan Direksi agar selalu menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) bagi segenap jajaran bank serta meningkatkan waskat secara berkesinambungan. j. Mendorong Direksi agar dalam bekerja dan menjalankan operasional Bank selalu menerapkan prinsip Good Corporate Governance. k. Membudayakan sikap cepat tanggap pada semua satker terhadap suratsurat Direksi dan Dewan Komisaris.

86

3.3

Pengawasan a. Meneliti dan menyetujui rencana kerja dan rencana audit Divisi Pengawasan Intern. b. Memantau temuan-temuan audit dan memastikan bahwa hasil audit intern maupun ekstern telah ditindak lanjuti/ diselesaikan oleh Direksi / auditee. c. Memantau dan mengingatkan Direksi agar mengupayakan dipenuhinya komitmen Para Pemegang Saham untuk melakukan penyetoran modal sebagaimana tertuang dalam Rencana Bisnis dan Action Plan Pemenuhan Modal Inti Minimum. d. Memantau dan mengingatkan Direksi terhadap kekeliruan-kekeliruan yang terjadi dalam penyajian laporan keuangan dan ataupun Laporan – laporan lainnya termasuk jadwal pengirimannnya. e. Memantau dan mengingatkan Direksi agar meningkatkan upaya penagihan/penurunan kredit bermasalah (kolek 3 s/d 5) termasuk kredit hapus buku melalui penagihan langsung, penagihan melalui jajaran Kejaksaan, restrukturisasi kredit dan penjualan agunan dibawah tangan. f. Memantau dan mengingatkan Direksi agar lebih mengoptimalkan upaya penagihan kredit hapus buku dengan membuatkan action plan dan menetapkan target penyelesaian kredit hapus buku. g. Bersama dengan Direksi melakukan pengawasan aktif terhadap penerapan manajemen risiko dan prinsip mengenal nasabah. h. Senantiasa memantau, mengevaluasi dan meminta pertanggung jawaban Direksi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan. i. Memastikan dan mengevaluasi terlaksananya seluruh prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada setiap jenjang organisasi. j. Mendorong Direksi agar melakukan peningkatan pengawasan melekat (waskat) di segenap jenjang organisasi/unit kerja, baik di Kantor Pusat maupun di semua Cabang dan Capem serta Kantor Kas, dengan memanfaatkan/ mengoptimalkan Divisi Pengawasan Intern, KIC serta Komite Audit & Komite Pemantau Risiko. k. Memantau dan mengingatkan Direksi agar pembuatan dan pengiriman laporan berkala diupayakan tepat data dan tepat waktu guna menghindari risiko denda. l. Bersama Direksi menanda tangani Laporan Bank dan Laporan Hasil Pemeriksaan Intern secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan / Bank Indonesia. m. Memantau respon Direksi, Cabang dan Capem dalam menanggapi dan menindak lanjuti surat-surat Dewan Komisaris, OJK / Bank Indonesia dan ataupun institusi lainnya. n. Memantau dan meningkatkan kinerja DPI dan KIC agar sungguh-sungguh berperan sebagai ujung tombak pengawasan dengan menerapkan audit berbasis risiko (Risk Based Audit). o. Memastikan bahwa Kasus-kasus dan fraud point per point telah tuntas diselesaikan. p. Memantau dan mengingatkan Direksi terkait kinerja DPI & KIC dalam meneliti dan mengaudit KUR. q. Mengoptimalkan pelaksanaan hal-hal lain yang menyangkut pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

87

4.

Rekomendasi Dewan Komisaris Sepanjang tahun 2014, dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi, Dewan Komisaris secara aktif dan berkesinambungan berinteraksi aktif dengan pihak Direksi dan/atau dengan jajaran Bank terkait, baik melalui surat maupun rapat-rapat dan ataupun melakukan kunjungan langsung kelapangan untuk membahas hal-hal penting yang dirasa perlu dan memberikan pembinaan serta Rekomendasi untuk ditindak lanjuti, dilaksanakan serta dipedomani sebagaimana mestinya. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut Dewan Komisaris juga telah memanfaatkan dan memberdayakan 3 (tiga) Komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi dituangkan dalam surat-surat Dewan Komisaris kepada Direksi dan Risalah Rapat yang selama tahun 2014 tercatat sebanyak 293 buah surat antara lain, tercermin dari : a. Pemantauan dan Evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan RBBU tahun 2014. Terangkum dalam 6 (enam) buah surat. b. Menyampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris setiap Semester kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah / Kepala Kantor OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Terangkum dalam 2 (dua) buah surat. c. Mengingatkan tentang Tata Kelola perusahaan yang baik (GCG) serta penerapan fungsi kepatuhan sesuai Peraturan Bank Indonesia terangkum dalam 2 (dua) surat. d. Memantau dan mengingatkan Direksi terkait dengan Aktiva Tetap dan Inventaris serta Pengembangan Teknologi Informasi. Terangkum dalam 3 (tiga) buah surat. e. Meneliti dan mempertimbangkan permohonan kredit dan Garansi Bank pihak terkait sesuai kewenangan Dewan Komisaris untuk disetujui atau ditolak dan ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan perkreditan. Terangkum dalam 39 (tiga puluh sembilan) buah surat. f. Meneliti, mempertimbangkan dan memberikan masukan/koreksi serta menyetujui penyusunan pedoman dan sistem kerja yang dibuat dan diusulkan oleh Direksi seperti KYC, Pengembangan Jaringan, Produk Baru, Tarif, CSR dan APU-PPT. Terangkum dalam 10 (sepuluh) buah surat. g. Memantau dan mengingatkan Direksi agar mengupayakan dipenuhinya komitmen Para Pemegang Saham untuk melakukan penyetoran tambahan penyertaan modal pada Bank dan ataupun hal-hal lainnya yang terkait Pemegang Saham. Terangkum dalam 2 (dua) buah surat. h. Memantau dan mengingatkan Direksi agar meningkatkan upaya penagihan kredit bermasalah (Kolek 3 s/d 5) dan hapus buku baik ditagih sendiri maupun melalui pihak Kejaksaan Negeri setempat. Terangkum dalam 30 (tiga puluh) buah surat. i. Hal-hal lain yang menyangkut pengendalian, pembinaan dan pengawasan termasuk KAP. Terangkum dalam 16 (enam belas) buah surat. j. Secara aktif menyurati dan mengingatkan Direksi dengan tembusan Divisi, Cabang dan Capem terkait untuk memberikan petunjuk dan arahan terhadap Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Denda Laporan serta pembuatan dan pengiriman laporan lainnya. Terangkum dalam 25 (dua puluh lima) buah surat.

88

k. Menanggapi dan mengapresiasi Notulen Rapat Rutin Cabang dan Cabang Pembantu. Terangkum dalam 25 (dua puluh lima) buah surat. l. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap aktivitas Cabang dan Cabang Pembantu, Pelayanan Bank, ATM, PT Sarana Kalteng Ventura, Peredaran Uang serta kegiatan Operasional lainnya. Terangkum dalam 10 (sepuluh) buah surat. m. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap hal-hal yang terkait dengan kepegawaian, Pengurus Bank, Remunerasi, Anggaran Dasar, Komite-komite, Pendidikan dan Latihan. Terangkum dalam 21 (dua puluh satu) buah surat. n. Pemantauan, klarifikasi dan evaluasi terhadap hasil audit intern (DPI & KIC) dan ekstern (BI & BPK-RI) Terangkum dalam 54 (lima puluh empat) buah surat. o. Melaksanakan Rapat Rutin Intern Dewan Komisaris dengan Komite-komite, Rapat Rutin Intern Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi beserta jajarannya atau rapat intern masing-masing Komite secara rutin tiap bulan dan ataupun secara insidentil jika dianggap perlu. Terangkum dalam 48 (empat puluh delapan) buah Notulen/Risalah Rapat. 5.

Hasil Pelaksanaan Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dalam Tahun Buku 2014. Hasil pelaksanaan daripada pengendalian, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris selama periode tahun 2014, antara lain sebagai berikut : 1. Kegiatan pengendalian, pembinaan dan pengawasan aktif yang dilakukan oleh Dewan Komisaris telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Peringkat self assesment GCG dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris selama tahun 2014 sesuai penilaian mendapat predikat Baik. 2. Dewan Komisaris telah membentuk Komite-Komite yang diwajibkan oleh Bank Indonesia yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, yang telah berfungsi sebagaimana mestinya yaitu mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. 3. Prinsip-prinsip GCG yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran juga telah dilaksanakan dan terus ditingkatkan dalam waktu yang akan datang. 4. Penerapan Manajemen Risiko juga telah mulai dilaksanakan disemua jenjang organisasi/unit kerja Bank dan perlu terus ditingkatkan. 5. Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku bagi Bank terus semakin ditingkatkan, dan secara periodik dievaluasi oleh Dewan Komisaris guna disarankan kepada Direksi.

89

VI. TUJUAN & SASARAN BANK KALTENG KEDEPAN A.

TUJUAN 1. 2. 3. 4. 5. 6.

B.

Menjadi Bank tumpuan harapan dan kebanggaan masyarakat Kalimantan Tengah dan Tuan Rumah di daerah sendiri sebagaimana dicanangkan dalam BPD Regional Champion. Unggul pada Layanan Perbankan; Berperan aktip mengembangkan UMKM / Usaha Retail, Kecil, Menengah dan Konsumer Banking; Memiliki Jaringan Kantor Pelayanan disemua Kecamatan yang Potensial dan Prasarana yang mendukung di Provinsi Kalimantan Tengah; Menjadi Bank yang memberikan Kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah; Dapat mensejahterakan Stakeholders (Pemegang Saham, Pegawai dan Nasabah);

ARAH KEBIJAKAN BANK KALTENG TAHUN 2015 1.

Meningkatkan Kuantitas , kualitas serta Kompetensi SDM. Strategi : Career Path Management;

-

Staffing Model;

-

Rekrutmen mengutamakan Pelayanan yang mengedepankan Penampilan, Postur dengan Performance baik melalui test standard seperti IQ, Perilaku dan TPA; Pendidikan dan Pelatihan; Sertifikasi Manajemen Risiko.

2.

Meningkatkan Pelayanan Unggul . Strategi : Membentuk dan menetapkan Standar Pelayanan Bank Kalteng (Standard Pelayanan Teller, Customer Service, Satpam dan Standard Pelayanan Fisik / Premises ) berdasarkan standar best practices bagi pelayanan Perbankan; Meng-Implementasikan Standard Pelayanan Bank Kalteng dalam bentuk Pelatihan kepada para Frontliner Kantor Cabang dan Cabang Pembantu; Pemerataan pelaksanaan kualitas pelayanan pada seluruh Kantor Cabang Bank Kalteng; Mengembangkan dan menetapkan Struktur Organisasi dan Job Description pengelola, monitoring dan evaluasi layanan secara formal pada seluruh jaringan unit kerja Bank Kalteng; Menumbuhkan Budaya melayani di Kantor Cabang dan Capem Bank Kalteng; Menambah Layanan bagi Pemerintah Daerah se Kalimantan Tengah.

3.

Meningkatkan Modal Inti secara bertahap. Strategi : Melakukan pendekatan dengan para Stakeholders (a.l. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan DPRD) guna percepatan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota terkait dengan Perubahan Modal Dasar Bank Kalteng dari Rp. 500 Milyar menjadi minimal Rp. 1 Triliun; Meningkatkan intensitas koordinasi dan sosialisasi kepada Stakeholders (a.l. Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan DPRD); Menjaga intensitas komunikasi dengan stakeholders, agar merealisasi komitment CF. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Kalteng yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2013, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Ellys Nathalina, SH, MH. Nomor 06 tanggal 17 Mei 2013 serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan

90

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-35100.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013, telah disepakati untuk meningkatkan besarnya Modal Dasar PT. Bank Kalteng dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) menjadi minimal Rp. 1.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dengan rincian :  Pemerintah Provinsi sebesar 40%, atau Rp. 400 Miliar rupiah;  Pemerintah Kabupaten / Kota sebesar 55% atau Rp. 550 Miliar rupiah;  Pihak Ketiga sebesar 5% atau Rp. 50 Miliar rupiah. 4.

Melakukan Konsolidasi dan Revitalisasi Teknologi Informasi yang dapat mendukung pengembangan produk, layanan, informasi keuangan dan laporan yang berorientasi pada

Excellence Operation, Excellence Busniess Solutions dan Excellence-Information. Strategi : Excellence Operation Meningkatkan Produktifitas, Reliabilitas, dan Service Delivery IT, guna mendukung percepatan penyediaan informasi keuangan dan akuntansi, pelaporan serta penyediaan dan pengelolaan jasa & produk; Excellence Business Solutions Meningkatkan penggunaan solusi-solusi TI yang adaptif terhadap kebutuhan bisnis serta dapat memberikan nilai bisnis yang tinggi; Excellence Information Memperluas kemampuan manajemen informasi melalui penyedaan informasi yang akurat dan tepat waktu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. 5.

Melakukan Inovasi Pengembangan produk, diversifikasi produk dengan dukungan TI Strategi : Mengembangkan fitur produk sesuai segmen; Melakukan Diversisifikasi produk; -

Melakukan fokus group;

6.

Meningkatkan Jaringan Kantor, ATM dan Mobil Kas Strategi : Memperluas jaringan layanan Kantor dan ATM di tempat-tempat strategis yang memiliki potensi pengembangan bisnis; Penambahan Unit Mobil Kas Keliling atau Mobile ATM.

7.

Meningkatkan share Kredit Produktif dan UMKM, dengan Prioritas pemberian kredit UMKM, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan standby loan Sektor Usaha Konstruksi Strategi : Menyusun pertumbuhan dan share Kredit Produktif secara bertahap hingga mencapai 60% pada tahun 2018 dari total kredit Bank Kalteng yang berperingkat dalam BUKU 2, share kredit Produktif kembali dilakukan penyesuaian yaitu tahun 2015 sebesar 19%, tahun 2016 sebesar 31% tahun 2017 sebesar 42%, dan tahun 2018 ke atas sebesar 60%; Melaksanakan langkah-langkah strategis peningkatan dan pemasaran kredit melalui action step peningkatan kredit produktif sebagai langkah mendukung pencapaian menjadi sebesar 60% di tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya; Pemberian kredit Sindikasi, UMKM, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan standby loan Sektor Usaha Konstruksi akan mendapat prioritas.

91

8.

Meningkatkan struktur Dana Pihak Ketiga (Giro, Deposito dan Tabungan) Strategi : Pada tahun 2015 direncanakan Komposisi (share) dan proporsi Dana Pemerintah dan Dana Non Pemerintah (Lainnya/Swasta) adalah :  Dana Pemerintah : Giro 69%, Tabungan 0% dan Deposito 31% dengan total DPK 49%  Dana Non Pemerintah : Giro 31%, Tabungan 8% dan Deposito 61% dengan total DPK 51% -

9.

Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami kenaikan sebesar 13%, dengan rincian yaitu Giro tumbuh 13%, Tabungan 8%, dan Deposito 25% dan dengan Komposisi Giro 64%, Tabungan 28% dan Deposito 8%

Memperkuat Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance (GCG) Strategi : Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen Risiko; Dilakukan pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi; Terdapat sistem pengendalian internal yang komprehensif; Setiap Kebijakan terdapat fungsi manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha; Penerapan Risk Based Bank Rating (RBBR)

10. Memperkuat Fungsi Kepatuhan. Strategi : Memastikan semua kebijakan, keputusan, strategi, tindakan dan aktivitas operasional yang dilakukan telah memenuhi ketentuan pedoman internal, Peraturan Bank Indonesia Nomor : 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011, Undang-undang Republik Indonesia dan Peraturan lainnya; Memonitoring program kerja audit terhadap Operasional Bank guna terlaksananya fungsi kepatuhan. 11. Memperkuat pelaksanaan Fungsi Satuan Pengawasan Intern : Strategi : -

Memperkuat fondasi Audit Internal sesuai dengan Standard Profesi Audit Internal dengan sistim ketuk tular yaitu memanfaatkan Knowledge Sharing para pegawai Divisi Pengawasan Intern yang sudah mendapatkan Sertifikasi Auditor Internal dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperbaharui Standar Praktik dan Impelementasi Audit sesuai dan menurut

Standard Profession Audit Internal (SPAI); -

Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan BPP/SOP dan Pelaporan Keuangan, melaporkan hasil pemeriksaan scara objektif.

92

C.

SASARAN BANK KALTENG MENJADI REGIONAL CHAMPION (BRC) 1.

Konsolidasi dan Revitalisasi TEKNOLOGI INFORMASI sepenuhnya dapat mendukung pengembangan Produk, Layanan dan informasi Keuangan & Laporan ; 2. Mengembangkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Proaktip; 3. Meningkatkan Inovasi dan pengembangan Produk sesuai Kebutuhan, keinginan dan harapan masyarakat; 4. Memperkuat Manajemen Risiko dan Good Corporate Governance (GCG); 5. Pelaksanaan Pemeriksaan yang efektif dan efisien; 6. Meningkatkan Brand Awareness melalui Komunikasi Intensif dan Pelayanan Unggul, Kecepatan Pelayanan Kredit dan Penampilan Corporate Image 7. Meningkatkan dan memperbaiki Struktur pedanaan masyarakat (Dana Pihak Ketiga) secara bertahap; 8. Meningkatkan Komposisi portfolio kredit produktif terhadap total pinjaman secara bertahap; 9. Optimalisasi Partnership dengan Lembaga maupun mitra kerja yang terkait yang memberikan fee base income, Dana, Kredit dan Perluasan layanan yang menguntungkan. 10. Meningkatkan Modal Inti sesuai Peningkatan ATMR; 11. Pengembangan jaringan berupa “kantor Layanan” dan “Jaringan Elektronik” secara bertahap dengan penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung operasi jaringan Bank.

93

VII. PENUTUP Demikianlah informasi dan kegiatan usaha Bank Kalteng dan apa yang telah dicapai dalam tahun 2014 adalah merupakan hasil kerja sama yang baik dan sungguhsungguh dari semua pihak baik jajaran Bank Kalteng maupun pihak lain. Kami berpendapat, bahwa tantangan dalam bisnis perbankan dimasa mendatang masih sangat berat, sehingga Perbankan dituntut untuk mengelola usahanya secara profesional. Laporan Tahunan Tahun Buku 2014 ini, beserta laporan keuangan dan informasi lainnya yang terkait merupakan tanggung jawab Manajemen Bank Kalteng dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing dibawah ini sebagai berikut : DEWAN KOMISARIS

Prof. DR. AHIM S. RUSAN

Komisaris Utama

H. MAS SAILY MOCHTAR , SE.MT

Drs. SALIAN DJALIN

Komisaris Independen

Komisaris Independen

DIREKSI

YOSAPATASI, SE

Dra. SAMSIAH NELLY, MM

Direktur Utama

Direktur Umum

Ir. RUKMO SUSEDYANTO, MBA

H. SARIFUDIN W. DARON, SE, MM

Direktur Pemasaran

Direktur Kepatuhan

94

STRUKTUR ORGANISASI

RUPS DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DEWAN KOMISARIS

KOMITE REMUNERASI & NOMINASI

DIREKTUR UTAMA

KOMISARIS

KOMITE PEMANTAUAN RISIKO

DIREKTUR PEMASARAN

DIREKTUR UMUM

DIREKTUR KEPATUHAN

KOMISARIS

KOMISARIS

KOMISARIS

DIVISI PERENCANAAN & PENGEMBANGAN

DIVISI TREASURY

DIVISI PERKREDITAN

KELOMPOK PERENCANAAN STRATEGIS & ORGANISASI

KELOMPOK PEMASARAN PRODUK & JASA

KELOMPOK PEMASARAN & ANALIS KREDIT

KELOMPOK PENGEMBANGAN BISNIS

KELOMPOK MANAJEMEN DANA

KELOMPOK PENGENDALIAN KREDIT

BAGIAN PENGELOLAAN BISNIS KARTU

BAGIAN ADMINISTRASI KREDIT

DESK USAHA SYARIAH

DIVISI TEKNOLOGI INFORMASI & AKUNTANSI

DIVISI SUMBER DAYA MANUSIA & UMUM

KELOMPOK PENGEMBANGAN

KELOMPOK PEMBERDAYAAN SDM

KELOMPOK KEPATUHAN

TEKNOLOGI INFORMASI

BAGIAN ADMINISTRASI SDM

KELOMPOK HUKUM

BAGIAN AKUNTANSI & ANALIS KEUANGAN

BAGIAN RUTANG, PENGAMANAN & HUMAS

TEKNOLOGI INFORMASI

BAGIAN PENGELOLAAN

95

BAGIAN PENYELAMATAN KREDIT

KOMITE AUDIT

DIVISI PENGAWASAN INTERN

DIVISI KEPATUHAN

KELOMPOK MANAJEMEN RISIKO

STAF DIREKSI

KELOMPOK PENGAWASAN KANTOR PUSAT KELOMPOK PENGAWASAN KANTOR CABANG

BAGIAN PENGELOLAAN AT & KESEKRETARIATAN CABANG-CABANG SYARIAH

CABANG-CABANG KONVENSIONAL

Keterangan :

Garis Komando Garis Koordinasi

Laporan Keuangan Beserta Laporan Auditor Independen Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 Dengan Angka Perbandingan 2013

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

E&R

Registered Public Accountant

Ellya Noorlisyati & Rekan Kantor Akuntan Publik Kantor Pusat : Jl. Cempaka Putih Tengah No. 41 B Telp. (021) 4203589, 4208408 Fax. (021) 4216371 JAKARTA 10510, INDONESIA E-mail : [email protected] Web. www.kap-ellya.com

Kantor Cabang: Jl. Perintis Kemerdekaan Blok B 7 No 1729 PALEMBANG 3011, INDONESIA Telp./Fax. (0711) 721625 E-mail : [email protected] Web. www.kap-ellya.com

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN DIREKSI LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN LAPORAN KEUANGAN DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013 Laporan Laporan Laporan Laporan

Posisi Keuangan Laba Rugi Komprehensif Perubahan Ekuitas Arus Kas

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1-2 3 4 5 6 -76

PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

----

t&R

Kantor Akuntan Publik

'E

[$a lr{oorfisyati

Kantor pusrt

$(,

Wfrgn"

Registered Public Accountanl

:

Jl. Cempaka PutihTengah No.41 B Telp. (62) (021) 4203589, 42084oa Fax. (62) (021) 4216371 JAKARTA 10510, INDONESI\ [email protected], [email protected] Web. wwli\r' kaP-ellya.com No. lzin Usaha : 98.2.0075

Kantor Cabang: Jl. Perinus KemerdelGan Blok B 7 No 1729 Palembang 3011 Telp,/Fax. (07 17) 721625 No, Izin Usaha : 189/KM.U2015

Laooran Auditor Indeoqnden

l-AI No. 15042

Pemegang Saham, Dewan Komisarls dan Direksi PT hnk Pembangunan Daenh Katlmantan Tengah

Kaml telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah terlamplr, yang terdiri dari laporan posisl keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba-rugl komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tangga! tersebut, dan suatu ikhtisar kebfialon akuntansl slgnifikan dan lnformasl penJelasan lalnnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan Manajemen bertanggung Jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesual dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungklnkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyaJlan materlal, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas lapomn keuangan tersebut berdasakan audit kami. lGmi melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetaplon oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan karnl untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melalaanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh buKi audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas resiko kesalahan penyaJian material dalam laporan keuangan, balk yang disebablon oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian resiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian lntemal yang relevan dengan penyusunan dan penyaJlan waJar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapl bukan untuk tuJuan menyatakan oplnl atas keefektivitasan pengendalian intemal enUtas. Suatu audit Juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebflalon akuntansi yang dlgunakan dan kewaJaran estimasl akuntansl yang dlbuat oleh manaJemen, sefta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa buKl audit yang telah bagi opini audit kaml.

loml peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyedlakan suatu

basls

a&R Odnl lGnuru oplnl kad, laporal le{langEn ErEmdr menyallon seora vuaJar, dalam senrua hd yryrg mffial, podd kgrmgan PI Bank Fernbaruwran Daerah lQsmanlan TerEah tanggal3f Deerffier ml4, seta kgEiF kararpan dan ans ttas unUk tahtnr nrg beraldlf parla Enggal brcehrt, sesral dengan Sbndar Ahrrtard KotaqSan

d Indoneda.

Kmbrtlasttm Ftsll*

LAPORAN KEUANGAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2014

2013

ASET Kas

2 e.

4.

288.710.742.286

274.987.543.250

Giro Pada Bank Indonesia

2 f.

5.

604.971.188.605

593.578.502.668

Giro Pada Bank Lain Dikurangi :Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Giro Pada Bank Lain - Bersih

2 g.

6.

2.618.726.104 2.618.726.104

102.868.136.335 102.868.136.335

Penempatan Pada Bank Lain dan Bank Indonesia Dikurangi :Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Penempatan Pada Bank Lain dan Bank Indonesia - Bersih

2 g.

7.

733.000.000.000 -

440.000.000.000 -

733.000.000.000

440.000.000.000

Kredit Yang Diberikan Dikurangi :Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Kredit Yang Diberikan - Bersih

2 i. 2 c.

8. 8.

2.854.413.092.813 (18.839.195.534) 2.835.573.897.279

2.473.277.071.705 (14.416.459.123) 2.458.860.612.582

Penyertaan Dikurangi :Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Penyertaan - Bersih

2 j.

9.

500.000.000 (5.000.000) 495.000.000

500.000.000 (5.000.000) 495.000.000

Aset Pajak Tangguhan

2 r. 19.e

7.261.172.894

6.855.457.877

Aset Tetap Setelah dikurangi akumulasi Penyusutan masing-masing sebesar Rp.77.850.243.957,- tahun 2014 dan Rp. 67.908.747.652,- tahun 2013

2 l.

Aset Lain-lain

2 m. 11.

JUMLAH ASET

10. 146.542.813.532 (77.850.243.957) 68.692.569.575

132.661.762.267 (67.908.747.652) 64.753.014.616

39.773.593.879

30.569.728.354

4.581.096.890.622

3.972.967.995.681

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

1

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

2014

2013

57.927.254.456

55.870.740.585

2.252.464.810.414 1.053.667.458.008 269.910.666.942 3.576.042.935.364

1.943.298.607.348 1.024.502.335.298 225.670.838.140 3.193.471.780.786

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITAS Liabilitas Segera

2 n. 13.

Simpanan Nasabah Giro Tabungan Deposito Jumlah Simpanan Nasabah

2 2 2 2

o. o. 14. o. 15. o. 16.

Simpanan Dari Bank Lain

2

o. 17.

6.287.932.513

11.825.720.208

18.

21.654.214.173

20.560.312.581

Utang Pajak

2 r. 19.a

15.188.990.078

16.323.672.820

Liabilitas Imbalan Paska Kerja

2 w. 20.

6.699.230.019

7.111.064.107

21.

93.616.571.463

48.218.811.332

3.777.417.128.067

3.353.382.102.420

Modal saham, Modal dasar sebanyak 100.000 lembar saham pada 31 Desember 2014 dan 2013, dengan nilai nominal Rp. 10.000.000 setiap saham, ditempatkan dan disetor penuh pada tahun 2014 sebanyak 43.486 lembar saham dan tahun 2013 sebanyak 32.352 lembar saham

434.863.016.832

323.521.059.064

Cadangan

199.794.352.020

167.704.191.295

169.022.393.702 803.679.762.555

128.360.642.903 619.585.893.262

4.581.096.890.622

3.972.967.995.681

Pinjaman Yang Diterima

Liabilitas Lain-lain Jumlah Liabilitas EKUITAS

22.

Laba (Rugi) Tahun Berjalan Jumlah Ekuitas JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS


2

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL Pendapatan Bunga Provisi dan Komisi Kredit Jumlah Pendapatan Beban Bunga Bunga Jumlah Beban Bunga

2014

2013

2 s. 23. 2 t. 24.

529.026.221.873 5.873.067.939 534.899.289.812

460.932.654.121 4.508.937.590 465.441.591.711

2 s. 25.

(117.637.956.821) (117.637.956.821)

(106.572.581.410) (106.572.581.410)

417.261.332.990

358.869.010.302

Pendapatan Bunga - Bersih Pendapatan Operasional Lainnya

2 s. 26.

28.206.229.508

24.752.147.083

Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

2 c. 27.

(19.392.142.775)

(2.044.056.242)

Pemulihan (Pembentukan) Penyisihan Kerugian

2 c. 28.

14.969.406.364

2.948.829.894

Beban Operasional Lainnya Beban Tenaga Kerja Beban Administrasi dan Umum Jumlah Beban Operasional Lainnya

2 s. 29. 2 s. 30.

Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya - Bersih Laba (Rugi) Operasional - Bersih PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASIONAL Pendapatan Non Operasional Beban Non Operasional Pendapatan (Beban) Non Operasional

2 s. 31. 2 s. 32.

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN PAJAK PENGHASILAN Kini Tangguhan

(112.214.671.981) (98.671.461.438) (210.886.133.419)

(106.881.133.228) (103.244.631.061) (210.125.764.288)

(215.308.869.830)

(209.220.990.636)

230.158.692.668

174.400.166.749

727.066.262 (1.203.697.244) (476.630.982)

229.682.061.685 2 r. 19. 2 r. 19.c 2 r. 19.e

LABA BERSIH

(61.065.383.000) 405.715.017

3.324.239.620 (1.112.650.224) 2.211.589.396

176.611.756.144

(49.059.567.250) 808.454.009

169.022.393.702

128.360.642.903

-

-

169.022.393.702

128.360.642.903

23.016 16.902

17.440 12.836

PENDAPATAN (BEBAN) KOMPREHENSIF LAIN, Pendapatan Komprehensif Lain LABA KOMPREHENSIF


3

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Catatan

Saldo Laba Telah ditentukan Penggunaannya Cadangan Umum Cadangan Tujuan

Modal Disetor

Belum Ditentukan Penggunaannya

Jumlah Ekuitas

Saldo per 1 Januari 2013

22.

273.490.059.064

-

-

-

273.490.059.064

Cadangan Umum Cadangan Tujuan Tambahan Modal Pembagian Laba tahun 2012 Cadangan Umum Cadangan Tujuan Laba bersih tahun berjalan

22. b. 22. b.

50.031.000.000

82.343.133.009 -

55.334.169.382 -

-

82.343.133.009 55.334.169.382 50.031.000.000

22. b. 22. b.

-

12.010.755.561

-

18.016.133.342 -

128.360.642.903

18.016.133.342 12.010.755.561 128.360.642.903

323.521.059.064

100.359.266.351

67.344.924.943

128.360.642.903

619.585.893.262

323.521.059.064 111.341.957.768

100.359.266.351 -

67.344.924.943 -

-

323.521.059.064 100.359.266.351 67.344.924.943 111.341.957.768

-

-

19.254.096.436 -

12.836.064.291

-

19.254.096.436 12.836.064.291

Laba (Rugi) bersih tahun berjalan

-

-

-

169.022.393.702

169.022.393.702

Saldo per 31 Desember 2014

434.863.016.832

119.613.362.787

80.180.989.234

169.022.393.702

803.679.762.555

Saldo per 31 Desember 2013 Modal disajikan Kembali Cadangan Umum Cadangan Tujuan Tambahan Modal Pembagian Laba tahun 2013 Cadangan Umum Cadangan Tujuan

22. a. 22. b. 22. b.

22. b. 22. b.


4

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2014 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Bunga Penerimaan Provisi dan Komisi Penerimaan Operasional Lainnya Pembayaran Beban Bunga Pembayaran Beban umum dan Administrasi /Operasional Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Penerimaan (Pembayaran) Non Operasional Lainnya Laba Operasi sebelum perubahan aktivitas operasi Laba tahun lalu Kenaikan (Penurunan) Laba Kenaikan (Penurunan) Aset Operasi Penempatan pada Bank Lain Kredit Yang Diberikan Pajak Tangguhan Aset Lain-lain Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

529.026.221.873 5.873.067.939 43.175.635.871 (117.637.956.821) (230.278.276.194) (61.065.383.000) (476.630.982) 168.616.678.685 128.360.642.903 40.256.035.782

460.932.654.121 4.508.937.590 27.700.976.977 (106.572.581.410) (212.169.820.530) (49.059.567.250) 2.211.589.396 127.552.188.894 120.107.555.613 7.444.633.281

440.480.684.511 (376.713.284.697) (405.715.017) (9.203.865.525)

(354.273.700.359) (197.276.799.081) (808.454.009) 6.356.268.750

54.157.819.271

Kenaikan (Penurunan) Liabilitas Operasi Simpanan Labilitas Segera Taksiran pajak penghasilan Labilitas imbalan paska kerja Liabilitas lain-lain

2013

377.033.366.883 2.056.513.871 (1.134.682.742) (411.834.088) 45.397.760.131

(546.002.684.699)

34.126.988.352 14.955.727.030 10.237.301.373 44.510.918 (26.166.931.072)

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi

477.098.943.326

(512.805.088.098)

Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk Aktivitas Operasi)

517.354.979.108

(505.360.454.817)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian Aset Tetap dan Investasi Penyusutan Aset Tetap Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk Aktivitas Investasi) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pinjaman Yang Diterima Setoran Modal Pembagian Laba Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan)

(13.881.051.265) 9.866.526.812

(12.114.556.994) 9.311.139.577

(4.014.524.453)

(2.803.417.417)

1.093.901.592 111.341.957.768 32.090.160.726

471.773.936 50.031.000.000 30.026.888.900

144.526.020.086

80.529.662.836

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Dan Setara Kas

657.866.474.742

Kas Dan Setara Kas Awal Tahun

971.434.182.252

1.399.068.391.650

KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

1.629.300.656.994

971.434.182.252

PENGUNGKAPAN TAMBAHAN Kas dan Setara Kas terdiri atas : Kas Giro pada Bank Indonesia Giro pada Bank lain KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN

288.710.742.286 604.971.188.605 735.618.726.104 1.629.300.656.994

274.987.543.250 593.578.502.668 102.868.136.335 971.434.182.253


5

(427.634.209.398)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1.

UMUM a. Pendirian Bank PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah semula berbentuk PD (Perusahaan Daerah) yang didirikan tanggal 28 Oktober 1961 dengan akte notaris Nyoo Sio Liep nomor 24 yang berkedudukan di Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya. Jumlah modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- dan modal disetor sebesar Rp. 2.660.000,- yang terdiri dari saham Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 2.500.000,- dan saham swasta sebesar Rp. 160.000,Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah nomor 5/DPRGR/04/64 jo, nomor 10 tahun 1972 dan berakhir dengan Peraturan Daerah no. 2 tahun 1976, Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah menjadi Perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dan saham yang dimiliki swasta dibeli oleh Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah. Modal dasar Bank telah dilakukan beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 1997 yang disahkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 584-42-1240 tanggal 21 Nopember 1999, menetapkan jumlah modal dasar Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah menjadi sebesar Rp.50.000.000.000,Bentuk badan hukum sebagai Perusahaan Daerah dinilai tidak sesuai lagi dengan kondisi perubahan saat ini, maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas. Perubahan bentuk badan hukum ini ditetapkan dengan Peraturan daerah no. 10 tahun 1999, dengan jumlah modal dasar sebesar Rp.60.000.000.000,- terdiri dari Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.25.000.000.000,- atau 41,67% dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.25.000.000.000,- atau 41,67% serta pihak ketiga sebesar Rp.10.000.000.000,- atau 16,66%. Perubahan bentuk badan hukum ini telah dikukuhkan dengan akta pendirian perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah oleh notaris Ellys Nathalina, SH nomor 110 tanggal 22 Mei 2000 di Palangka Raya. dan telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI nomor C-17902 HT.01.01 TH 2000 tanggal 15 Agustus 2000. Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia dengan Surat Keputusan Deputi Senior Bank Indonesia No. 2/3Kep-DGS/2000 tanggal 22 Nopember 2000 tentang perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah menjadi PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami perubahan terakhir yaitu sesuai keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa PT Bank Pembangunan Kalteng yang dibuat oleh Notaris dengan akta No. 06 tanggal 17 Mei 2013 dari Ellys Nathalina, SH.MH, Notaris di Palangka Raya mengenai modal dasar sebesar Rp.1.000.000.000.000,- ( Satu Triliun rupiah) terbagi atas 100.000 (Seratus ribu) lembar saham dengan Nilai Nominal Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per saham. Selanjutnya berdasarkan akta notaris Ellys Nathalina, SH.MH, notaris di Palangka Raya Nomor 30 tanggal 27 April 2010 tentang penegasan pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, telah mengubah sebutan/singkatan PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah pada pasal 1 ayat (1) anggaran dasar perseroan yang semula berbunyi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dengan sebutan PT Bank Pembangunan Kalteng menjadi berbunyi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disingkat PT Bank Kalteng.

6


1.

UMUM (Lanjutan) a. Pendirian Bank (Lanjutan ) Perubahan anggaran tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia RI dengan surat keputusan Nomor : AHU-35100.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013. b. Kegiatan Utama Bank PT Bank Kalteng merupakan Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang befungsi sebagai Bank Umum didirikan dengan maksud : - Membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan pembangunan daerah di segala bidang. - Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat. Usaha-usaha yang ditempuh untuk mencapai maksud perusahaan tersebut antara lain : - Menghimpun dana masyarakat - Menyalurkan kredit, baik kredit jangka pendek maupun kredit jangka panjang - melakukan usaha perbankan lainnya yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku. Selain itu PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berfungsi sebagai alat kelengkapan otonomi daerah di bidang keuangan / perbankan yang mempunyai tugas antara lain : - Pemegang kas daerah - Penggerak, pendorong laju pembangunan daerah - Salah satu sumber pendapatan daerah. Secara keseluruhan kegiatan usaha PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah mencakup kegiatan : -

Penghimpunan dana Penyaluran dana Pengelolaan kas Daerah Pengelolaan jasa bank

c. Struktur dan Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah mempunyai Kantor Pusat di Jln. RTA Milono No. 12 Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Bank mempunyai cabangcabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas sebagai berikut : 2014 14 14 7 8

Kantor Cabang Kantor Cabang Pembantu Kantor Kas Unit Pelayanan Kas

7

2013 14 14 6 8


1.

UMUM (Lanjutan) c. Struktur dan Manajemen (Lanjutan ) Nama kantor cabang utama/kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas sebagai berikut : Kantor Cabang

Kantor Cabang Pembantu Jumlah Nama KCP

Cabang Utama Palangka Raya

3 1. Pasar Baru 2. Pasar Kahayan 3. Pujon

Buntok Sampit

Puruk Cahu Sukamara Pulang Pisau Kuala Kurun

1 Patas 2 1. Parenggean 2. Simpang Sebabi 3 1. Pembuang Hulu 2. Karang Mulya 3. Kotawaringin Lama 1 1. Ampah 2 1. Tumbang Samba 2. Pegatan 1 1. Bahaur 1 1. Tumbang Jutuh

Nanga Bulik Kuala Pembuang

-

Pangkalan Bun

Muara Teweh Kuala Kapuas Tamiang Layang Kasongan

Jumlah

4 1. 2. 3. 4. - -

Kantor Kas Nama Kantor Kas

RSUD. Dr. Doris Sylvanus Walikota Palangka Raya Tangkiling Samsat

1 1. Kumai

2 1. Tewah 2. Sei Hanyo -

Kantor Unit Pelayanan Kas yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pasar Beringin Buntok Pasar Pendopo Muara Teweh Pasar Indra Kencana Pangkalan Bun Kantor Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Eks. Kantor PT BPD Kalimantan Tengah Lama Selat Kuala Kapuas Sangkurun, Kuala Kurun

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yaitu : a. b. c. d. e. f. g.

Cabang Utama Palangka Raya 12 unit Buntok 3 unit Sampit 4 unit Pangkalan Bun 4 unit Muara Teweh 2 unit Kuala Kapuas 3 unit Tamiang Layang 4 unit

h. i. j. k. l. m. n.

8

Kasongan 3 unit Puruk Cahu 1 unit Sukamara 2 unit Pulang Pisau 3 unit Kuala Kurun 2 unit Nanga Bulik 2 unit Kuala Pembuang 2 unit


1.

INFORMASI UMUM (Lanjutan) c. Struktur dan Manajemen (Lanjutan) Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham yang berita acaranya telah diaktakan dengan akta notaris Ellys Nathalina, SH. MH No. 02 pada tanggal 5 September 2009, dan akta notaris Nomor 22 tanggal 25 Juni 2014 tentang Berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), susunan Dewan Komisaris dan Direksi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut : 2014

2013

Dewan Komisaris Komisaris Utama Komisaris Komisaris

: : :

Prof. Dr. Ahim Sian Rusan H. Mas Saily Muchtar, SE, MT Drs. Salian Djalin

Drs. Andris Pieter Nandjan Drs. Noordimansyah Prof. Dr. Ahim Sian Rusan

Direksi Direktur Direktur Direktur Direktur

: : : :

Yosapatasi, SE Ir. Rukmo Susedyanto, MBA Dra. Samsiah Nelly, MM H. Sarifudin W. Daron, SE, MM

Drs. Arthemas E. Assan, MM Drs. Charli Taman Soepangat Ngaseri, SE Drs. Yesaya Itam Minun

: : :

Drs. Salian Djalin Drs. Usil Uda, Ak Khristiano

Drs. Noordimansyah Drs. Usil Uda, Ak Khristiano

Utama Pemasaran Umum Kepatuhan

Komite Audit *) Ketua Anggota Anggota

*) Pembentukan Komite Audit Bank telah dilakukan sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK No. IX.I.5 tanggal 24 September 2004. Susunan pengurus Dewan Komisaris dan Direksi telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK", dahulu Bank Indonesia). Jumlah karyawan PT Bank Kalteng pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah 600 orang dan 594 orang (tidak diaudit).

2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan termasuk Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008. Laporan keuangan telah disusun berdasarkan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) 2008. Berdasarkan PAPI tersebut, antara lain, laporan komitmen dan kontinjensi tidak lagi disajikan, namun transaksi komitmen dan kontinjensi yang signifikan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan harga perolehan kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

9


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (Lanjutan) Laporan keuangan juga telah disusun berdasarkan basis akrual. Laporan arus kas disusun dengan mengunakan metode langsung berdasarkan perubahan kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo tiga bulan atau kurang yang tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya. Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dalam pelaporan Bank. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan lain. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan-pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi penerapan kebijakan akuntansi dan jumlah aset, liabilitas, pendapatan dan beban yang dilaporkan. Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Taksiran-taksiran dan asumsi-asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas taksiran akuntansi diakui pada periode dimana taksiran tersebut direvisi dan periode-periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi taksiran tersebut. b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Yang Disesuaikan Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan baru dan yang disesuaikan yang baru-baru ini telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dipandang relevan terhadap pelaporan keuangan bank umum namun belum berlaku efektif untuk laporan keuangan tahun 2014 : Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015 : -

PSAK No. 1 (Revisi 2013)."penyajian Laporan Keuangan", yang diadopsi IAS 1, mengatur perubahan penyajian kelompok pos-pos dalam pendapatan komprehensif lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

-

PSAK No. 4 (Revisi 2013)."Laporan Keuangan Tersendiri", yang diadopsi IAS 4, mengatur persyaratan akuntansi ketika entitas induk menyajikan laporan keuangan tersendiri sebagai informasi tambahan. Pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian diatur dalam PSAK No. 65.

-

PSAK No. 24 (Revisi 2013)."Imbalan Kerja", yang diadopsi IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontijensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.

-

PSAK No. 65 "Laporan Keuangan Konsolidasi", yang diadopsi dari IFRS 10, menggantikan porsi PSAK No. 4 (Revisi 2009) mengenai pengaturan akuntansi untuk laporan keuangan konsolidasian, menetapkan prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian ketika entitas mengendalikan satu atau lebih entitas lain.

-

PSAK No. 68 "Pengukuran Nilai Wajar", yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diijinkan.

10


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) b. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Yang Disesuaikan (Lanjutan) -

PSAK 67 PSAK 46 PSAK 48 PSAK 50 PSAK 55 PSAK 60 ISAK 26

"Pengungkapan kepentingan dalam Entitas Lain". (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan". (Revisi 2014) "Penurunan Nilai Aset". (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan : Penyajian". (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan : Pengakuan dan pengukuran". (Revisi 2014) "Instrumen Keuangan : Pengungkapan". "Penilaian Ulang Derivatif Melekat".

Penerapan dini revisi dan standar baru diatas sebelum 1 Januari 2015 tidak diijinkan Bank sedang mengevaluasi dan belum menentukan dampak dari standar baru dan yang disesuaikan tersebut terhadap laporan keuangannya. c. Instrumen Keuangan A Aset Keuangan Bank mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan (d) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. (a)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short term profit-taking ) yang terkini. Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok diperdagangkan, kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai.

(b)

Pinjaman yang diberikan dan piutang, Pinjaman yang diberikan dan Piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali : 1.

Yang dimaksudkan oleh Bank untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2.

Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual, atau

3.

Dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

11


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) c. Instrumen Keuangan (Lanjutan) A Aset Keuangan (Lanjutan) (b)

Pinjaman yang diberikan dan piutang (lanjutan), Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai Pendapatan Bunga. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurangan dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai Cadangan Kerugian

(c)

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, Aset keuangan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta mempunyai internsi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali : 1)

aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2)

aset keuangan yang ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual, dan

3)

aset keuangan yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai Pendapatan Bunga. Dalam hal terjadi penurunan nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurangan dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. (d)

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang ditetapkan untuk dimiliki untuk periode tertentu dimana akan dijual dalam rangka pemenuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, valuta asing atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan atau piutang, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

12


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) c. Instrumen Keuangan (Lanjutan) A Aset Keuangan (Lanjutan) (d)

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual (Lanjutan). Pada saat pengakuan awalnya, aset keuangan tersedia untuk dijual diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya dimana keuntungan atau kerugian atas perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi komprehensif kecuali untuk kerugian penurunan nilai dan laba rugi selisih kurs untuk instrumen utang, untuk instrumen ekuitas, laba rugi selisih kurs diakui sebagai bagian dari ekuitas, hingga aset keuangan dihentikan pengakuannya. Jika aset keuangan tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, akumulasi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar, yang sebelumnya diakui di laporan perubahan laporan laba rugi komprehensif, diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dan keuntungan atau kerugian yang timbul akibat perubahan nilai tukar dari aset moneter yang diklasifikasikan sebagai kelompok tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi. Pengakuan Bank menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk mencatat transaksi efek-efek dan Obligasi Pemerintah, sedangkan untuk transaksi aset keuangan lainnya yang lazim (regular) menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian. Aset keuangan yang dialihkan kepada pihak ketiga tetapi tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan disajikan di dalam laporan posisi keuangan sebagai “Aset yang dijaminkan”, jika pihak penerima memiliki hak untuk menjual atau mentransfer kembali.

B Liabilitas Keuangan Bank mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan dikeluarkan dari laporan posisi keuangan ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. (a)

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Kategori ini terdiri dari dua sub-kategori: liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini. Derivatif diklasifikasikan sebagai liabilitas diperdagangkan kecuali ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat dalam laporan laba rugi sebagai keuntungan/(kerugian) yang belum direalisasi dari kenaikan/(penurunan) nilai wajar instrumen keuangan”. Beban bunga dari liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dicatat di dalam “Beban bunga”.

13


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) c. Instrumen Keuangan (Lanjutan) B Liabilitas Keuangan (Lanjutan) (a)

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (Lanjutan ) Jika pada pengakuan awal telah menetapkan instrumen utang tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar), maka selanjutnya, penetapan ini tidak dapat diubah. Berdasarkan PSAK 55 (Revisi 2011), instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai opsi nilai wajar, terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan. Perubahan nilai wajar terkait dengan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui di dalam “Keuntungan/(kerugian) dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan”.

(b)

liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui sebagai “Beban bunga”.

C Penghentian pengakuan Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Agunan yang diserahkan di dalam perjanjian dijual dengan janji untuk dibeli kembali dan transaksi securities lending dan borrowing tidak dihentikan pengakuannya karena secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas agunan tersebut, berdasarkan ketentuan bahwa harga pembelian kembali telah ditentukan di awal, sehingga kriteria penghentian pengakuan tidak terpenuhi. D Reklasifikasi aset keuangan Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi instrumen keuangan dari atau ke kategori instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selama instrumen keuangan tersebut dimiliki atau diterbitkan. Bank tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam periode berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh tempo (lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo), kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut:

14


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) c. Instrumen Keuangan (Lanjutan) D Reklasifikasi aset keuangan (Lanjutan) (a)

(b) (c)

dilakukan ketika aset keuangan sudah mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali di mana perubahan suku bunga pasar tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai wajar aset keuangan tersebut; terjadi setelah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo ke kelompok tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen laporan laba rugi komprehensif sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya, dan pada saat itu, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam laporan laba rugi komprehensif harus diakui pada laporan laba rugi. E Klasifikasi atas instrumen keuangan Bank mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi instrumen keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2011)

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Pinjaman yang diberikan dan piutang Aset Keuangan Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo Aset keuangan tersedia untuk dijual Derivatif Lindung Nilai

Golongan (ditentukan oleh Bank)

Aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan

Sub Golongan

Efek-efek Obligasi Pemerintah

Giro pada Bank Indonesia Giro pada bank lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain Efek-efek Tagihan lainnya Kredit yang diberikan Pendapatan yang masih Aset Lain-lain akan diterima Piutang transaksi nasabah Efek-efek Obligasi Pemerintah Efek-efek Obligasi Pemerintah Penyertaan saham Lindung nilai atas nilai arus kas Tagihan derivatif - terkit lindung nialai atas arus kas

15


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) c. Instrumen Keuangan (Lanjutan) E Klasifikasi atas instrumen keuangan (Lanjutan) Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55 (Revisi 2011)

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Golongan (ditentukan oleh Bank)

Liabilitas keuangan dalam kelompok diperdagangkan

Sub Golongan

Liabilitas derivatif bukan lindung nilai

Liabilitas segera

Beban bunga yang masih harus Giro dibayar Tabungan Simpanan Nasabah Deposito berjangka Giro dan Tabungan Inter-bank call Money Simpanan dari bank Lain Deposito berjangka Liabilitas atas efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali yang diterbitkan Efek-efek Pinjaman yang diterima Utang Transaksi nasabah Cadangan atas Bonus daninsentif, Pegawai

Liabilitas Lain-lain

Biaya yang masih harus dibayar (operasional) Labilitas Terkait dengan transaksi ATM dan Kartu Kredit

Pinjaman subordinasi Fasilitas kredit yang diberikan yang belum digunakan (committed ) Rekening Fasilitas kredit yang diberikan yang belum ditarik Administratif Garansi yang diberikan

F

Saling hapus instrumen keuangan Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus disajikan dalam laporan posisi keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

G Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (a)

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (“peristiwa yang merugikan”), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

16


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) c. Instrumen Keuangan (Lanjutan) G Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan) (a)

Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan) Kriteria yang digunakan untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut: 1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; 2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; 3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut; 4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; 5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau 6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi. Khusus untuk kredit yang diberikan, bank menggunakan kriteria tambahan untuk menentukan bukti obyektif penurunan nilai sebagai berikut: 1) Kredit yang diberikan dengan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet (kredit nonperforming) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan PBI No. 11/2/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009. 2) Semua kredit yang direstrukturisasi. Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai atas aset keuangan. Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang secara individual mengalami penurunan nilai yang signifikan, dengan menggunakan metode discounted cash flows . Aset keuangan yang tidak signifikan namun mengalami penurunan nilai dan aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai, dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko yang serupa dan dilakukan penilaian secara kolektif. Jika bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik yang jumlahnya signifikan maupun tidak signifikan, maka aset keuangan tersebut akan dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dan penurunan nilai kelompok aset keuangan tersebut dilakukan secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif. Dalam melakukan evaluasi penurunan nilai kredit, Bank menetapkan portofolio kredit menjadi 3 kategori, sebagai berikut: 1) 2) 3)

Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan jika terjadi penurunan nilai akan berdampak cukup material bagi laporan keuangan. Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan. Kredit yang direstrukturisasi.

17


2.


Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan) Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini: 1) Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau 2) Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan. Bank menetapkan kredit yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini: 1) Kredit yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai; atau 2) Kredit yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau 3) Kredit yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan. Perhitungan penurunan nilai secara individu Jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang (tanpa memperhitungkan kerugian penurunan nilai dimasa datang yang belum terjadi) yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi melalui akun cadangan kerugian penurunan nilai dan beban kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan atau aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Bank menggunakan metode fair value of collateral sebagai arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut: 1) Kredit bersifat collateral dependent , yaitu jika pelunasan kredit hanya bersumber dari agunan; atau 2) Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan aspek legal pengikatan agunan. Perhitungan penurunan nilai secara kolektif Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi kredit dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh liabilitas yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

18


2.


Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi (Lanjutan) Perhitungan penurunan nilai secara kolektif (Lanjutan) Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut di dalam Bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini. Bank menggunakan statistical model analysis method , yaitu roll rates analysis method dan migration analysis method untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif dengan menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun. Pada migration analysis method , manajemen menentukan estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian untuk setiap portofolio yang diidentifikasi, yaitu 12 bulan, kecuali untuk segmen mikro dimana estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian adalah 9 bulan. Ketika kredit yang diberikan tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan kredit yang diberikan dan efek-efek (di dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang) diklasifikasikan ke dalam “Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai”. Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun cadangan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi . Penerimaan kemudian atas kredit yang diberikan yang telah dihapuskan pada periode berjalan dicatat sebagai pemulihan dari cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kemudian atas kredit yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada periode sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional lainnya.

(b)

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Lihat Catatan 2c.(G).(a) untuk kriteria bukti obyektif adanya penurunan nilai.

19


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) c. Instrumen Keuangan (Lanjutan) G Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan (Lanjutan) (b)

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual Penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang atas nilai wajar dari investasi dalam instrumen utang di bawah biaya perolehannya merupakan bukti obyektif terjadinya penurunan nilai dan menyebabkan pengakuan kerugian penurunan nilai. Ketika terdapat bukti tersebut diatas untuk aset keuangan yang tersedia untuk dijual, kerugian kumulatif, yang merupakan selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui pada laporan laba rugi, dikeluarkan dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual meningkat dan peningkatan tersebut dapat secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

(c)

Kontrak jaminan keuangan dan komitmen Kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mengharuskan penerbit untuk melakukan pembayaran yang ditetapkan untuk mengganti uang pemegang kontrak atas kerugian yang terjadi karena debitur tertentu gagal untuk melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo, sesuai dengan ketentuan dari instrumen utang. Jaminan keuangan tersebut diberikan kepada bank-bank, lembaga keuangan dan badan-badan lainnya atas nama debitur untuk menjamin kredit dan fasilitas-fasilitas perbankan lainnya. Jaminan keuangan awalnya diakui dalam laporan keuangan sebesar nilai wajar pada tanggal jaminan diberikan. Nilai wajar dari jaminan keuangan pada saat dimulainya transaksi pada umumnya sama dengan provisi yang diterima untuk jaminan diberikan dengan syarat dan kondisi normal. Setelah pengakuan awal, liabilitas Bank atas jaminan tersebut diukur pada jumlah yang lebih tinggi antara jumlah awal, dikurangi amortisasi provisi, dan estimasi terbaik dari jumlah yang diharapkan akan terjadi untuk menyelesaikan jaminan tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan pengalaman transaksi yang sejenis dan kerugian historis masa lalu, dilengkapi dengan penilaian manajemen. Pendapatan provisi yang diperoleh diamortisasi selama jangka waktu jaminan dengan menggunakan metode garis lurus. Peningkatan jumlah liabilitas yang berkaitan dengan jaminan keuangan dilaporkan sebagai biaya operasi lain-lain pada laporan laba rugi.

H Penentuan nilai wajar Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif, seperti efek-efek dan Obligasi Pemerintah, ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti Bloomberg, Reuters atau harga yang diberikan oleh broker (quoted price ). Investasi dalam unit reksadana dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan.

20


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) c. Instrumen Keuangan (Lanjutan) H Penentuan nilai wajar (Lanjutan) Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (dealer ), perantara efek (broker ) dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini. Untuk efek-efek yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut. Untuk Obligasi Pemerintah yang tidak memiliki nilai pasar, estimasi nilai wajar ditentukan dengan menggunakan model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan (pendekatan next-repricing method ) dengan menggunakan faktor deflator. d. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi Bank Kalteng melakukan transaksi dengan pihak - pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010) tentang “Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi” yang didefinisikan antara lain: I II III IV V VI

perusahaan di bawah pengendalian Bank ; perusahaan asosiasi; investor yang memiliki hak suara, yang memberikan investor tersebut suatu pengaruh yang signifikan; perusahaan di bawah pengendalian investor yang dijelaskan dalam Catatan III di atas; karyawan kunci dan anggota keluarganya; dan entitas yang dikelola, dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Semua transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan pada Catatan 35

e. Kas dan Setara Kas Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas meliputi kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal perolehan, sepanjang tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima serta tidak dibatasi penggunaannya. f.

Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang. Giro pada Bank Indonesia dan Bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

21


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) f.

Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain (Lanjutan) Giro Wajib Minimum Pada tanggal 24 Desember 2013, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro wajib Minimum (GWM) Bank umum pada bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing. Berdasarkan peraturan tersebut. GWM dalam rupiah terdiri dari GWM primer, GWM Skunder dan GWM Loan to Deposit Ratio (LDR). GWM primer dalam rupiah ditetapkan sebesar 8 % dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam rupiah dan GWM skunder dalam rupiah ditetapkan 4 % dari DPK dalam rupiah. GWM LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter desinsentif atas dengan selisih antara LDR bank dan LDR target dengan memperhatikan selisih kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank dengan KPMM insetif. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8 % dari DPK dalam valuta asing. PBI tersebut mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013. Pada tanggal 9 Februari 2011, Banki Indonesia (PBI) No. 13/10/PBI/2011 tentang Giro Wajib Minimum (GWM) Bank Umum pada Bank Indonesia dalam rupiah dan valuta asing. GWM dalam rupiah terdiri dari GWM primer dan GWM skunder dan GWM Loan to Deposit Ratio (LDR). GWM primer dalam rupiah ditetapkan sebesar 8 % dari DPK dalam rupiah. GWM LDR dalam rupiah sebesar perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsetif atas dengan selisih antara Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dengan KPMM Insentif. GWM dalam valuta asing ditetapkan sebesar 8 % dari DPK dalam valuta asing.

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain merupakan penanaman dana dalam bentuk Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), call money, penempatan “fixed-term ”, deposito berjangka dan lain-lain. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain disajikan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas pinjaman yang diberikan dan piutang. h. Efek-efek Efek-efek yang dimiliki terdiri dari efek-efek yang diperdagangkan di pasar uang seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Negotiable Certificates of Deposits, medium-term notes,floating rate notes, promissory notes, Treasury Bills yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain dan Pemerintah Republik Indonesia, obligasi wajib konversi, wesel ekspor, efek-efek yang diperdagangkan di pasar modal seperti unit reksadana, serta efek-efek yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham dan obligasi, termasuk obligasi Syariah perusahaan. Efek–efek diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

22


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) h. Efek-efek (Lanjutan) Investasi dalam unit reksadana dinyatakan sebesar nilai pasar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal laporan posisi keuangan. Untuk efek-efek yang diperdagangkan di pasar keuangan yang terorganisasi, nilai wajar tersebut umumnya ditentukan dengan mengacu pada harga pasar yang terjadi di bursa efek pada tanggal yang terdekat dengan tanggal laporan posisi keuangan. Untuk efek-efek yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang diharapkan terhadap aset bersih efek-efek tersebut. Penurunan nilai wajar permanen atas efek-efek untuk dimiliki hingga jatuh tempo dan tersedia untuk dijual dibebankan pada laba rugi periode berjalan. Pemindahan efek ke klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo dari klasifikasi tersedia untuk dijual dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas dan diamortisasi dengan metode suku bunga efektif selama sisa umur efek tersebut ke laporan laba rugi komprehensif. Pemindahan efek ke klasifikasi dimiliki hingga jatuh tempo dari klasifikasi diperdagangkan dicatat sebesar nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dibebankan ke laporan laba rugi pada tanggal pemindahan. i.

Kredit yang diberikan Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disetarakan dengan kas, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dengan debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utang berikut bunganya setelah jangka waktu tertentu, dan tagihan yang berasal dari transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo yang belum diselesaikan dalam waktu 15 hari. a. Cerukan (overdraft ), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari. b. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang. c. Pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. Kredit sindikasi, kredit dalam rangka pembiayaan langsung dan pembiayaan bersama serta penerusan dinyatakan sebesar saldonya sesuai dengan porsi kredit yang risikonya ditanggung oleh PT Bank Kalteng. Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Restrukturisasi kredit yang diberikan Restrukturisasi kredit meliputi modifikasi persyaratan kredit , konversi kredit menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya dan atau kombinasi dari keduanya. Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

23


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) i.

Kredit yang diberikan (Lanjutan) Restrukturisasi kredit yang diberikan (Lanjutan) Untuk restrukturisasi kredit dengan cara konversi kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, kerugian dari restrukturisasi kredit diakui apabila nilai wajar penyertaan saham atau interumen keuangan lain yang diterima dikurangi estimasi biaya untuk menjualnya adalah lebih kecil dari nilai buku kredit yang diberikan. Pinjaman yang diberikan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif atau individual dan syarat serta ketentuan telah direstrukturisasi tidak lagi diklasifikasikan sebagai menunggak, tetapi diperlakukan sebagai pinjaman baru. Ditahun-tahun selanjutnya, aset diklasifikasikan dan disajikan sebagai menunggak jika direstrukturisasi kembali.

j.

Penyertaan Saham Penyertaan saham merupakan investasi jangka panjang pada perusahaan non-publik serta penyertaan sementara pada perusahaan debitur yang timbul akibat konversi kredit yang diberikan. Penyertaan saham di perusahaan asosiasi dengan persentase kepemilikan 20,00% sampai dengan 50,00% dicatat dengan metode ekuitas yaitu penyertaan dicatat sebesar biaya perolehan disesuaikan dengan bagian Bank atas ekuitas perusahaan asosiasi dan dikurangi dengan penerimaan dividen sejak tanggal perolehan, dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai. Sebelum 1 Januari 2011, penyisihan kerugian atas penyertaan sementara dalam rangka debt to equity swaps ditentukan berdasarkan ketentuan Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum”. Dalam peraturan tersebut klasifikasi penyertaan sementara dalam rangka debt to equity swaps ditetapkan sebagai berikut: Batas Waktu Lancar Sampai dengan 1 tahun Kurang lancar Lebih dari 1 tahun sampai dengan 4 tahun Diragukan Lebih dari 4 tahun sampai dengan 5 tahun Macet Lebih dari 5 tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan debitur telah memiliki laba kumulatif Penyertaan sementara dihapus buku dari laporan posisi keuangan apabila telah melampaui jangka waktu 5 tahun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum”. Penyertaan saham dengan kepemilikan kurang dari 20,00% dicatat dengan mengunakan metode biaya perolehan (cost method ), kecuali diketahui adanya indikasi penurunan nilai yang sifatnya permanen maka dilakukan penyisihan penurunan nilai penyertaan. Goodwill diakui apabila terdapat selisih lebih antara harga perolehan dan bagian Bank atas nilai wajar aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi pada tanggal akuisisi dan disajikan sebagai aset lain-lain. Dengan diberlakukannya PSAK No. 22 (Revisi 2010) “Kombinasi Bisnis”, sejak 1 Januari 2011, nilai tercatat goodwill per 31 Desember 2010 yang timbul dari akuisisi sebelum 1 Januari 2011 tidak diamortisasi lagi, namun dilakukan evaluasi penurunan nilainya secara berkala. Sebelum 1 Januari 2011, Goodwill diamortisasi sebagai beban selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus, kecuali terdapat metode lain yang dianggap lebih tepat pada keadaan tertentu. Periode amortisasi goodwill adalah lima tahun, namun periode amortisasi yang lebih panjang (maksimum 20 tahun) dapat digunakan apabila terdapat dasar yang tepat.

24


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) k. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Non-Produktif Aset non-produktif adalah aset Bank dan Anak Perusahaan, antara lain dalam bentuk agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan suspense account . Sejak tanggal 1 Januari 2011, Bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas agunan yang diambil-alih dan properti terbengkalai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual. Sedangkan untuk rekening antar kantor dan suspense account , pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai pemulihan. l.

Aset Tetap Aset Tetap Kepemilikan Langsung Aset tetap tertentu yang telah dinilai kembali dinyatakan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Semua aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method ), sebagai berikut: Aset Berwujud Bukan Bangunan: 1. Kelompok 1 2. Kelompok 2 3. Kelompok 3 4. Kelompok 4 Bangunan : 1. Permanen 2. Tidak Permanen

Masa Manfaat

Tarif

4 8 16 20

25% 12,50% 6,25% 5%

20 10

5% 10%

Pengelompokan aset tetap di atas mengacu pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Kalteng Nomor: DSLK.500/SK-30-0047/VI.04 tentang tata cara Perhitungan Penyusutan Aset Tetap dan Inventaris PT Bank Pembangunan Kalteng. Sesuai dengan PSAK 47 tentang akuntansi tanah, biaya-biaya sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak kepemilikan tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode hak atas tanah atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek. Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya, sedangkan pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat ekonomis atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dan jumlahnya minimal Rp. 5.000.000,- dikapitalisasi. Pembelian inventaris kantor dengan jumlah minimal Rp. 1.000.000,- per unit dikapitalisasi, sedangkan apabila kurang dari Rp. 1.000.000,- per unit dibebankan sebagai biaya pada tahun yang bersangkutan. m. Aset Lain-Lain Aset lain-lain antara lain terdiri dari pendapatan bunga, provisi dan komisi yang masih akan diterima, tagihan, uang muka pajak, biaya dibayar dimuka, agunan yang diambil alih, properti terbengkalai, rekening antar kantor dan lain-lain.

25


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) m. Aset Lain-Lain (Lanjutan) Agunan yang diambil alih (AYDA) adalah aset yang diperoleh PT Bank Kalteng baik melalui pelelangan maupun diluar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual diluar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi liabilitasnya kepada PT Bank Kalteng. AYDA merupakan jaminan kredit yang diberikan yang telah diambil alih sebagai bagian dari penyelesaian kredit yang diberikan dan disajikan pada “Aset Lain-lain“. Aset yang tidak digunakan (properti terbengkalai) adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki PT Bank Kalteng, dimana bagian properti tersebut secara mayoritas tidak digunakan untuk kegiatan usaha operasional PT Bank Kalteng. AYDA dan properti terbengkalai disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi (net realisable value ). Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual AYDA tersebut. Kelebihan saldo kredit yang diberikan yang belum dilunasi oleh debitur di atas nilai dari AYDA, dibebankan terhadap cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan. Selisih antara nilai bersih yang dapat direalisasi dengan hasil penjualan AYDA diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada periode berjalan pada saat dijual. Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan AYDA dan properti terbengkalai dibebankan ke laporan laba rugi periode berjalan pada saat terjadinya. Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laporan laba rugi periode berjalan. Lihat Catatan 2l untuk perubahan kebijakan akuntansi atas penyisihan kerugian AYDA dan properti terbengkalai.

n. Liabilitas Segera Liabilitas segera dicatat pada saat timbulnya liabilitas, baik dari masyarakat maupun dari bank lain. Liabilitas segera diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. o. Simpanan Nasabah Simpanan nasabah adalah dana yang ditempatkan oleh masyarakat kepada Bank Kalteng yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Termasuk dalam pos ini adalah giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk simpanan lain yang dipersamakan dengan itu. Giro merupakan simpanan nasabah yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat melalui cek,atau dengan cara pemindahbukuan dengan bilyet giro atau sarana perintah pembayaran lainnya. Tabungan merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui counter dan ATM atau dengan cara pemindahbukuan melalui persyaratan yang disepakati, tetapi penarikan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan cek atau instrumen setara lainnya. Deposito berjangka merupakan simpanan nasabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan Bank. Deposito berjangka dinyatakan sebesar nilai perolehan diamortisasi sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

26


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) o. Simpanan Nasabah (Lanjutan) Simpanan nasabah diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan nasabah diperhitungkan dalam jumlah simpanan yang diterima dan diamortisasi sepanjang estimasi umur simpanan tersebut. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. p. Simpanan dari Bank Lain Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik lokal maupun luar negeri, dalam bentuk giro, tabungan, inter-bank call money dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari dan deposito berjangka. Simpanan dari Bank lain dicatat sebagai liabilitas terhadap bank lain. Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan simpanan diperhitungkan dalam jumlah pinjaman yang diterima dan diamortisasi sepanjang estimasi umur simpanan tersebut. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. q. Pinjaman yang Diterima Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman. Pada pengukuran awal pinjaman yang diterima disajikan sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan/penerbitan pinjaman yang diterima. Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi untuk liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. r. Perpajakan Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui dalam laporan laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas. Manajemen mengevaluasi secara periodik atas posisi yang diambil dalam surat pemberitahuan pajak apabila terdapat situasi dimana peraturan perpajakan yang berlaku adalah subjek atas interpretasi. Perseroan membentuk cadangan, jika dianggap perlu berdasarkan jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak. Bank menerapkan metode liabilitas laporan posisi keuangan (balance sheet liability method ) untuk menentukan beban pajak penghasilan. Menurut metode liabilitas laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer antara nilai aset dan liabilitas yang tercatat di laporan posisi keuangan dengan dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas tersebut pada setiap tanggal pelaporan. Metode ini juga mensyaratkan adanya pengakuan manfaat pajak di masa datang yang belum digunakan apabila besar kemungkinan bahwa manfaat tersebut dapat direalisasikan di masa yang akan datang.

27


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) r. Perpajakan (Lanjutan) Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial diberlakukan pada periode dimana aset tersebut direalisasi atau liabilitas tersebut diselesaikan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas. Koreksi atas liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan/atau banding, maka koreksi diakui pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding tersebut diterima. Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak dimasa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan terdapat risiko pajak yang probable. Asumsi dan estimasi signifikan yang digunakan dalam perhitungan pembentukan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian. Taksiran pajak penghasilan Bank disajikan sebagai Utang Pajak Kini di Laporan Posisi Keuangan. Aset pajak tangguhan disajikan bersih setelah dikurangi dengan liabilitas pajak tangguhan di laporan posisi keuangan. s. Pengakuan Pendapatan dan Beban Pendapatan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan interest bearing dicatat dalam “pendapatan bunga” dan “beban bunga” di dalam laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif. Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi, dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya. Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui atas bagian aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai, berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai. t. Pendapatan Provisi dan Komisi Sejak diberlakukannya PSAK No. 55 (Revisi 2011) tanggal 1 Januari 2010, pendapatan provisi dan komisi dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung yang berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit dan piutang pembiayaan konsumen diakui sebagai bagian/(pengurang) dari nilai perolehan kredit dan piutang pembiayaan konsumen dan akan diakui sebagai pendapatan bunga dengan cara diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif.

28


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) t. Pendapatan Provisi dan Komisi (Lanjutan) Untuk kredit dan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan provisi dan/atau komisi dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung yang belum diamortisasi, diakui pada saat kredit dan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan dilunasi. Pendapatan provisi dan komisi lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan perkreditan atau jangka waktu tertentu diakui pada saat terjadinya transaksi. u. Penjabaran Mata Uang Asing Konversi transaksi perkiraan aset dan liabilitas dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal Laporan Posisi Keuangan. Keuntungan dan kerugian selisih kurs jika terjadi perbedaan yang ditimbulkan oleh penggunaan kurs, selisihnya dibukukan sebagai pendapatan atau beban pada laporan laba rugi periode berjalan. v. Pembagian Laba Sesuai dengan Perda Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 1 tahun 1999 tanggal 11 Februari 1999 tentang perubahan bentuk hukum Bank Pembangunan Daerah Pembangunan Kalteng menjadi PT. BPD Pembangunan Kalteng pada bab XI pasal 13 tentang laba bersih setelah dikurangi pajak penghasilan badan, dan telah diubah dan disahkan sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tertuang dalam Akta Notaris Ellys Nathalina, SH.MH, tanggal 27 Juni 2009 Nomor 25 dengan pembagian yang telah ditetapkan sebagai berikut: No. a. b. c. d. e.

Penempatan Pembagian Laba Cadangan Umum Cadangan Tujuan Dividen Dana Kesejahterahan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Jumlah

% 15 10 58 10 7 100

w. Imbalan Kerja PT Bank Kalteng menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti yang pesertanya adalah pegawai aktif PT Bank Kalteng sejak tanggal 1 Agustus 1992. Program ini didanai melalui pembayaran kepada pengelola dana pensiun sebagaimana ditentukan dalam perhitungan aktuaria yang dilakukan secara berkala. Liabilitas imbalan pensiun Bank Kalteng dihitung dengan membandingkan manfaat yang akan diterima oleh karyawan dari Program Pensiun pada usia pensiun normal dengan manfaat yang akan diterima berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 setelah dikurangi dengan akumulasi kontribusi karyawan dan hasil investasinya. Apabila manfaat pensiun lebih kecil dari pada manfaat menurut UU No. 13/2003, maka Bank harus membayar kekurangan tersebut.

29


2.

IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan) w. Imbalan Kerja (Lanjutan) Program pensiun berdasarkan UU Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti karena Ketenagakerjaan menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimum imbalan pensiun. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan, biasanya berdasarkan pada satu faktor atau lebih seperti usia, masa kerja atau kompensasi. Liabilitas program pensiun imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tanggal laporan posisi keuangan dikurangi nilai wajar aset program, serta disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian aktuarial dan biaya jasa lalu yang belum diakui. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen menggunakan metode projected unit credit secara regular untuk periode tidak lebih dari satu tahun. Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi perusahaan berkualitas tinggi dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo imbalan yang Keuntungan dan kerugian aktuarial dapat timbul dari penyesuaian yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perubahan asumsi-asumsi aktuarial. Apabila jumlah keuntungan atau kerugian aktuarial ini melebihi 10,00% dari imbalan pasti atau 10,00% dari nilai wajar aset program maka kelebihannya dibebankan atau dikreditkan pada pendapatan atau beban selama sisa masa kerja rata-rata para karyawan yang bersangkutan. Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja Lainnya Bank memberikan gaji masa bebas tugas yaitu imbalan kepada karyawan sebelum usia pensiun jabatan karyawan dimana karyawan dibebaskan dari tugas-tugas rutin dan tidak masuk kerja, tetapi memperoleh fasilitas kepegawaian yang ditentukan. Hak atas imbalan ini pada umumnya diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun dan memenuhi masa kerja tertentu. Prakiraan biaya imbalan ini dicadangkan sepanjang masa kerja karyawan, dengan menggunakan metodologi akuntansi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, namun disederhanakan. Liabilitas ini dinilai setiap tahun oleh aktuaris independen yang berkualifikasi. x. Standar dan interpretasi yang berlaku efektif pada tahun 2014 Berikut ini adalah interpretasi standar akuntansi yang berlaku efektif 1 Januari 2014 : -

ISAK 27 " Pengalihan aset dari pelanggan" ISAK 28 " Pengakiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas" ISAK 29 " Biaya pengupasan lapisan tanah dalam tahap produksi pada tambang terbuka"

Perubahan dan pencabutan standar akuntansi tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap pengungkapan di dalam laporan keuangan. 3.

PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

30


3.

PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan) Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia adalah estimasi terbaik yang didasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang. Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula. Sumber utama ketidakpastian estimasi a.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dievaluasi penurunan nilainya sesuai dengan Catatan 2c. Kondisi spesifik debitur atau counterparty yang mengalami penurunan nilai dipertimbangkan dalam pembentukan cadangan kerugian atas aset keuangan dan dievaluasi secara individu berdasarkan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini arus kas yang diharapkan akan diterima. Dalam mengestimasi arus kas tersebut, manajemen membuat pertimbangan tentang situasi keuangan debitur atau counterparty dan nilai realisasi bersih dari setiap agunan. Setiap aset keuangan yang mengalami penurunan nilai dinilai sesuai dengan manfaat yang ada, dan strategi penyelesaian serta estimasi arus kas yang diperkirakan dapat diterima dan disetujui secara independen oleh Credit Risk Management Unit. Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti objektif penurunan nilai terganggu, tetapi penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, manajemen membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini. Keakuratan penyisihan tergantung pada seberapa baik estimasi arus kas masa depan untuk cadangan counterparty tertentu dan asumsi model dan parameter yang digunakan dalam menentukan cadangan kolektif.

b.

Menentukan nilai wajar instrumen keuangan Dalam menentukan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajar yang kurang obyektif dan membutuhkan berbagai tingkat penilaian tergantung pada likuiditas, konsentrasi, faktor ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

c.

Imbalan pensiun Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain (lihat Catatan 2w dan 20). Perubahan asumsi ini akan mempengaruhi nilai liabilitas pensiun.

31


3.

PENGGUNAAN ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan) c.

Imbalan pensiun (Lanjutan) Bank menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada akhir periode pelaporan, yakni tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas pensiun. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Bank mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas pensiun yang terkait. Asumsi kunci liabilitas pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

4.

KAS Akun ini terdiri dari : 2014 Kas Besar Kas Pada ATM

280.507.892.286 8.202.850.000 288.710.742.286

Jumlah 5.

2013 269.054.993.250 5.932.550.000 274.987.543.250

GIRO PADA BANK INDONESIA 2014 Giro pada Bank Indonesia Jumlah

604.971.188.605 604.971.188.605

2013 593.578.502.668 593.578.502.668

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 12/19/PBI/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/25/PBI/2008 tanggal 23 Oktober 2008 sebagai Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 tanggal 14 Oktober 2008, Bank Indonesia mewajibkan bank umum untuk menjaga Giro Wajib Minimum sekurang-kurangnya 10,5% untuk rekening Rupiah dan 8 % untuk rekening mata uang asing. Pada tanggal 31 Desember 2014, prosentase giro wajib minimum dalam rupiah adalah sebesar 13,21 % dan 13,86 % pada tanggal 31 Desember 2013. 6.

GIRO PADA BANK LAIN Akun ini terdiri dari : 2014 Giro Bank Pemerintah Giro Bank Swasta Sub Jumlah Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah

2.414.401.200 204.324.904 2.618.726.104 2.618.726.104

2013 102.666.216.468 201.919.866 102.868.136.335 102.868.136.335

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat penempatan giro pada pihak yang berelasi.

32


6.

GIRO PADA BANK LAIN (Lanjutan) Giro pada bank lain berdasarkan Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga : 2014

Pihak Berelasi Pihak Ketiga

2.618.726.104 2.618.726.104 2.618.726.104

Sub Jumlah Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah Bank Pemerintah Pihak Berelasi Pihak Ketiga Sub Jumlah Bank Pemerintah Bank Swasta Pihak Berelasi Pihak Ketiga Sub Jumlah Bank Swasta Sub Jumlah Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah

2014

Bank Swasta Bank Danamon Bank BII Bank Mega Jumlah Bank Swasta Jumlah

102.868.136.335 102.868.136.335 102.868.136.335 2013

2.414.401.200 2.414.401.200

102.666.216.468 102.666.216.468

204.324.904 204.324.904 2.618.726.104 2.618.726.104

201.919.866 201.919.866 102.868.136.335 102.868.136.335

2014

Bank Pemerintah Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Bank DKI Bank Tabungan Negara Bank Negara Indonesia BPD Irian Jaya Jumlah Bank Pemerintah

2013

2013

287.167.377 410.698.751 11.210.800 335.819.545 1.346.316.264 23.188.462 2.414.401.200

358.144.422 874.979.890 11.470.800 331.092.652 101.066.950.242 23.578.462 102.666.216.468

192.896.672 10.486.554 941.678 204.324.904

193.600.912 8.172.276 146.678 201.919.866

2.618.726.104

102.868.136.335

Berdasarkan hasil penelaahan dan evaluasi manajemen bank, kolektibilitas atas giro pada bank lain sejumlah Rp.2.618.726.104,- dan Rp.102.868.136.335,- digolongkan lancar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Rp.0,- .

Giro Pada Bank Lain per 31 Desember 2014 dan 2013

sebesar

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penempatan giro pada bank lain yang dibentuk telah memadai.

33


7.

PENEMPATAN PADA BANK LAIN DAN BANK INDONESIA Penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia berdasarkan jenis dan mata uang terdiri dari : 2014 Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Interbank Call Money Deposito Call Money Giro Institusi Deposito Berjangka Jumlah Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah

233.000.000.000 430.000.000.000 70.000.000.000 733.000.000.000 733.000.000.000

2013

104.000.000.000 101.000.000.000 200.000.000.000 35.000.000.000 440.000.000.000 440.000.000.000

Rincian penempatan pada bank lain berdasarkan jenis penempatan dan sisa umur sampai saat jatuh tempo adalah sebagai berikut : 2014

Kurang dari 1 bulan 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan 6 - 12 bulan Lebih dari 12 Bulan Jumlah

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia 233.000.000.000 233.000.000.000

Interbank Call Money

Deposito Call Money

-

430.000.000.000 -

-

430.000.000.000

Deposito Berjangka 70.000.000.000 70.000.000.000

2013

Kurang dari 1 bulan 1 - 3 bulan 3 - 6 bulan 6 - 12 bulan Lebih dari 12 Bulan Jumlah

Giro Institusi

Interbank Call Money

Deposito Call Money

Deposito Berjangka

200.000.000.000 -

104.000.000.000 -

101.000.000.000 -

35.000.000.000 -

200.000.000.000

104.000.000.000

101.000.000.000

35.000.000.000

Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia yang mempunyai hubungan istimewa. Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk penempatan adalah sebesar 7,41 % pada tahun 2014 dan 6,26% pada tahun 2013. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penempatan pada bank lain dan Bank Indonesia yang dibentuk telah memadai. 8.

KREDIT YANG DIBERIKAN a. Berdasarkan hubungan :

2014

Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah Kredit Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Jumlah

34

6.895.060.376 2.847.518.032.437 2.854.413.092.813 (18.839.195.534) 2.835.573.897.279

2013 13.434.936.370 2.459.842.135.335 2.473.277.071.705 (14.416.459.123) 2.458.860.612.582


8.

KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan) b. Berdasarkan jenis : 2014 Tidak Mengalami Penurunan Nilai 71.791.993.763 164.066.960.165 2.595.155.125.261

Kredit Investasi Kredit Modal Kerja Kredit Konsumsi Jumlah

(3.509.572.331) 2.827.504.506.858

Mengalami Penurunan Nilai 2.446.190.899 14.153.124.990 6.799.697.735 23.399.013.624 (15.329.623.203) 8.069.390.421

Tidak Mengalami Penurunan Nilai 46.077.063.072 94.187.065.301 2.312.278.931.895 2.452.543.060.268 (634.671.522) 2.451.908.388.746

Mengalami Penurunan Nilai 1.159.716.596 12.774.597.106 6.799.697.735 20.734.011.437 (13.781.787.601) 6.952.223.836

2.831.014.079.189

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Jumlah 74.238.184.662 178.220.085.155 2.601.954.822.996 2.854.413.092.813 (18.839.195.534) 2.835.573.897.279

2013

Kredit Investasi Kredit Modal Kerja Kredit Konsumsi Jumlah Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Jumlah 47.236.779.668 106.961.662.407 2.319.078.629.630 2.473.277.071.705 (14.416.459.123) 2.458.860.612.582

Termasuk dalam kategori "mengalami penurunan" adalah kredit dengan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (Kredit Bermasalah) sesuai ketentuan Bank Indonesia. c. Berdasarkan jenis dan kolektibilitas Bank Indonesia : Lancar Investasi Modal Kerja Konsumsi Direksi dan Karyawan Jumlah

DPK

2014 Diragukan

Kurang Lancar

Macet

Jumlah

67.663.886.205

3.966.811.473

671.322.222

723.910.186

1.050.958.491

74.076.888.577

159.342.774.479

4.906.059.330

1.099.413.227

1.105.606.998

11.948.104.765

178.401.958.799

2.538.195.753.529

8.548.897.353

1.033.043.661

1.040.620.422

4.726.033.652

2.553.544.348.617

47.912.896.820

477.000.000

-

-

-

48.389.896.820

2.813.115.311.033

17.898.768.156

2.803.779.110

2.870.137.606

17.725.096.908

2.854.413.092.813

Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(3.017.987.312)

2.810.097.323.721

(491.585.019)

17.407.183.137

(276.228.325)

(608.498.799)

2.527.550.785

2.261.638.807

(14.444.896.079)

3.280.200.829

(18.839.195.534)

2.835.573.897.279

2013 Lancar

DPK

Diragukan

Kurang Lancar

Macet

Jumlah

Investasi

41.004.390.446

4.055.473.146

209.286.852

257.612.353

692.817.391

46.219.580.188

Modal Kerja

87.494.676.221

8.126.673.546

686.819.610

1.178.504.740

10.909.272.756

108.395.946.873

2.258.250.401.190

7.508.607.946

960.333.297

950.031.982

4.164.690.934

2.271.834.065.349

46.713.680.713

-

-

-

113.798.583

46.827.479.296

2.433.463.148.570

19.690.754.638

1.856.439.759

2.386.149.075

15.880.579.664

2.473.277.071.705

Konsumsi Direksi dan Karyawan

Jumlah Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

(478.823.744)

2.432.984.324.826

(155.847.778)

19.534.906.860

(63.936.677)

1.792.503.082

35

(303.200.407)

2.082.948.668

(13.414.650.517)

2.465.929.147

(14.416.459.123)

2.458.860.612.582


8.

KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan) d. Berdasarkan Sektor Ekonomi : 2014

Rumah tangga Pertanian, perburuan & kehutanan Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan besar dan eceran Penyediaan akomodasi & makan minum Transportasi, pergudangan dan komunikasi Real Estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan Administrasi Pemerintahan dan Pertanahan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan & Kegiatan sosial Jasa Kemasyarakatan,sosial,budaya, hiburan & perorangan lainnya Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga tangga rumah Bukan lapangan usaha lainnya Jumlah Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Tidak Mengalami Penurunan Nilai 2.595.295.913.341 33.307.370.039 4.923.929.842 31.031.107 2.623.815.887 7.192.788.904 41.769.778.113 94.057.212.031 7.994.192.714

Mengalami Penurunan Nilai 6.800.961.111 1.920.256.199 361.473.469 24.518.259 429.575.506 7.387.749.866 3.847.813.755 508.585.286

2.602.096.874.452 35.227.626.238 5.285.403.311 55.549.366 3.053.391.393 7.192.788.904 49.157.527.979 97.905.025.786 8.502.778.000

1.612.671.391

176.847.037

1.789.518.428

2.029.229.618

31.212.525

2.060.442.143

655.857.766 3.672.406.271

24.936.447 -

680.794.213 3.672.406.271

34.155.807.197

1.847.767.786

36.003.574.983

1.690.811.592 2.831.012.815.813

38.579.754 23.400.277.000

1.729.391.346 2.854.413.092.813

(15.329.623.203) 8.070.653.797

(18.839.195.534) 2.835.573.897.279

(3.509.572.331) 2.827.503.243.482

Jumlah

2013

Rumah tangga Pertanian, perburuan & kehutanan Perikanan Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan besar dan eceran Penyediaan akomodasi & makan minum Transportasi, pergudangan dan komunikasi Real Estate, usaha persewaan dan jasa perusahaan Administrasi Pemerintahan dan Pertanahan Dipindahkan

Tidak Mengalami Penurunan Nilai 2.309.366.475.478 23.322.280.597 2.974.115.075 107.968.273 3.880.697.626 6.633.858.180 18.821.837.585 56.504.173.103 10.158.158.444

Mengalami Penurunan Nilai 6.188.854.796 525.862.286 320.665.833 213.416.937 6.433.395.945 4.102.120.161 429.050.513

2.315.555.330.274 23.848.142.883 3.294.780.908 107.968.273 4.094.114.563 6.633.858.180 25.255.233.530 60.606.293.264 10.587.208.957

2.115.224.059

74.166.908

2.189.390.967

3.390.658.790

12.009.664

3.402.668.454

2.437.275.447.210

18.299.543.043

2.455.574.990.253

36

Jumlah


8.

KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan) d. Berdasarkan Sektor Ekonomi (Lanjutan) 2013 Tidak Mengalami Penurunan Nilai Pindahan Jasa Pendidikan Jasa Kesehatan & Kegiatan sosial Jasa Kemasyarakatan,sosial,budaya, hiburan & perorangan lainnya Jasa Perorangan yang melayani rumah tangga rumah tangga Bukan lapangan usaha lainnya Jumlah Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Mengalami Penurunan Nilai

Jumlah

2.437.275.447.210 799.000.354 1.450.547.690

18.299.543.043 29.933.157 -

2.455.574.990.253 828.933.511 1.450.547.690

12.730.745.591

1.696.742.159

14.427.487.750

898.162.363 2.453.153.903.208

96.950.139 20.123.168.498

995.112.502 2.473.277.071.705

(13.781.787.601) 6.341.380.897

(14.416.459.123) 2.458.860.612.582

(634.671.522) 2.452.519.231.686

Termasuk dalam kategori "mengalami penurunan" adalah kredit dengan kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet (Kredit Bermasalah) sesuai ketentuan Bank Indonesia. e. Berdasarkan jangka waktu :

2014

Kurang dari 1 tahun Lebih dari 1 - 2 tahun Lebih dari 2 - 5 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

f.

2013

16.737.719.201 39.553.077.412 424.528.819.295 2.373.593.476.905 2.854.413.092.813 (18.839.195.534) 2.835.573.897.279

744.307.868 29.057.715.659 323.579.866.456 2.119.895.181.722 2.473.277.071.705 (14.416.459.123) 2.458.860.612.582

Berdasarkan sisa jangka waktu : 2014 Kurang dari 1 tahun Lebih dari 1 - 2 tahun Lebih dari 2 - 5 tahun Lebih dari 5 tahun Jumlah Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

2013

52.788.933.628 103.447.307.932 610.811.397.930 2.087.365.453.323 2.854.413.092.813 (18.839.195.534) 2.835.573.897.279

29.292.720.552 198.872.166.938 557.492.964.617 1.687.619.219.598 2.473.277.071.705 (14.416.459.123) 2.458.860.612.582

g. Tingkat suku bunga per tahun 2014 Suku bunga kredit

10 - 21 %

37

2013 10 - 21 %


8.

KREDIT YANG DIBERIKAN (Lanjutan) h. Kredit sindikasi Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan kepada debitur berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain Keikutsertaan Bank Kalteng dalam kredit sindikasi dengan bank-bank lain adalah sebesar Rp 41.037.388.517,- dan Rp 16.662.727.726,- Masing-masing tanggal 31 Desember 2014 dan 2013. Presentasi bagian Bank Kalteng dalam kredit sidikasi, dimana Bank Kalteng sebagai anggota sindikasi adalah sebagai berikut : 2014 0,57 % 0,32 %

Jalan Tol Cikampek - Palimanan PLN Merah Putih i.

Cadangan kerugian penurunan nilai : 2014 14.416.459.123 4.422.736.411 18.839.195.534

Saldo Awal Periode Penambahan ( Pengurangan) Saldo Akhir Periode j.

2013 0,57 % 0,32 %

2013 16.159.828.142 (1.743.369.019) 14.416.459.123

Kredit dihapusbukukan Kredit yang telah dihapusbukukan oleh Bank Kalteng dicatat sebagai ekstra-komtabel didalam rekening administratif.

k. Informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan Tidak terdapat Deposito berjangka yang digunakan sebagai jaminan atas kredit atau deposito yang diblokir oleh pihak bank. (lihat catatan 16). Kredit yang diberikan kepada Direksi dan karyawan bank terdiri atas kredit kendaraan bermotor, kredit pemilikan rumah dan keperluan lainnya dengan suku bunga rata-rata 10 % per tahun dangan jangka waktu berkisar antara 1 - 15 tahun, dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Kredit yang diberikan kepada pihak-pihak yang berelasi, kecuali kredit yang diberikan kepada Direksi dan karyawan bank dengan tingkat suku bunga lebih rendah 1 - 2%, dilakukan dengan persyaratan dan kondisi yang sama seperti yang diberikan kepada pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada pihak ketiga dan pihak berelasi sesuai peraturan yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Kredit Program pemerintah yang disalurkan dengan sistem penerusan kredit, terdiri dari Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan kredit Pengusaha kecil dan Mikro (KPKM).

38


9.

PENYERTAAN Rincian Penyertaan Saham adalah sebagai berikut :

2014 Akumulasi bagian atas

Nama Perusahaan

Jenis Usaha

Metode Biaya PT. Sarana Kalteng Ventura Modal Ventura Jumlah Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Prosentase

Biaya

Laba (rugi) bersih

Kepemilikan

Perolehan

perusahaan Asosiasi

8,13%

500.000.000 500.000.000

Nilai Tercatat

-

500.000.000 500.000.000 (5.000.000) 495.000.000

2013 Akumulasi bagian atas Nama Perusahaan

Jenis Usaha

Metode Biaya PT. Sarana Kalteng Ventura Modal Ventura Jumlah Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Prosentase

Biaya

Laba (rugi) bersih

Kepemilikan

Perolehan

perusahaan Asosiasi

8,13%

500.000.000 500.000.000

Nilai Tercatat

-

500.000.000 500.000.000 (5.000.000) 495.000.000

Jumlah Penyertaan tersebut adalah penyertaan saham pada PT. Sarana Kalteng Ventura sebanyak 500.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,00 per lembar saham. PT Sarana Kalteng Ventura merupakan Lembaga Pembiayaan yang bergerak di bidang Modal Ventura yang mulai beroperasi sebagai lembaga pembiayaan sejak tahun 1997 dengan surat izin dari menteri keuangan RI Nomer: 207/KMK. 017/1997 tanggal 6 Mai 1997. Jumlah penyertaan termasuk penerimaan Deviden Saham (pembagian stock Deviden) per 31 Desember 2014 dan 2013 sebesar Rp 822.842.000,- atau 822.842 lembar saham yang masing-masing Rp.1.000,- per lembar saham dengan persentase kepemilikan saham 8,13%. Sesuai ketentuan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), deviden saham tidak diakui sebagai pendapatan (tidak dibukukan). Atas pernyataan tersebut PT Bank Kalteng tahun 2014 dan tahun 2013 membukukan pendapatan deviden tunai masing-masing sebesar Rp. 122.230.976,- dan Rp. 87.978.395,-. Klasifikasi penyertaan saham berdasarkan kolektibilitas Bank Indonesia : 2014 Kolektibilitas 500.000.000 Lancar Macet 500.000.000 Jumlah (5.000.000) Dikurangi : Cadangan Kerugian Penurunan Nilai 495.000.000

2013 500.000.000 500.000.000 (5.000.000) 495.000.000

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut : 2014 5.000.000 5.000.000

Saldo Awal Periode Penyisihan yang dibentuk Saldo Akhir Tahun

2013 5.000.000 5.000.000

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai penyertaan saham telah memadai.

39


10. ASET TETAP Saldo Awal Biaya Perolehan Kepemilikan Langsung Tanah Gedung Kantor Rumah Instansi Kendaraan Inventaris dan Perlengkapan kantor Jumlah Nilai Tercatat Akm Penyusutan Kepemilikan Langsung Gedung Kantor Rumah Instansi Kendaraan Inventaris dan Perlengkapan kantor Jumlah Akum. Penyusutan Nilai Buku

Akm Penyusutan Kepemilikan Langsung Gedung Kantor Rumah Instansi Kendaraan Inventaris dan Perlengkapan kantor Jumlah Akum. Penyusutan Nilai Buku

Pengurangan

Saldo Akhir

6.129.670.478 45.315.656.022 10.167.193.830 11.776.958.057

749.468.600 7.777.899.080 298.379.500 248.291.000

-

6.879.139.078 53.093.555.102 10.465.573.330 12.025.249.057

59.272.283.880 132.661.762.267

4.807.013.085 13.881.051.265

-

64.079.296.965 146.542.813.532

16.627.032.074 3.840.933.335 8.065.227.653

2.874.975.310 593.687.285 1.275.910.573

-

19.502.007.383 4.434.620.620 9.341.138.226

39.375.554.590 67.908.747.652 64.753.014.616

5.196.923.138 9.941.496.306

-

44.572.477.728 77.850.243.957 68.692.569.575

Saldo Awal Biaya Perolehan Kepemilikan Langsung Tanah Gedung Kantor Rumah Instansi Kendaraan Inventaris dan Perlengkapan kantor Jumlah Nilai Tercatat

2014 Penambahan

2013 Penambahan

Pengurangan

Saldo Akhir

4.698.164.078 42.257.464.699 10.117.293.830 8.069.172.785

1.431.506.400 3.058.191.323 49.900.000 3.707.785.272

-

6.129.670.478 45.315.656.022 10.167.193.830 11.776.958.057

55.405.109.881 120.547.205.273

3.867.173.999 12.114.556.994

-

59.272.283.880 132.661.762.267

14.005.576.912 3.281.003.047 6.847.165.995

2.621.455.161 559.930.288 1.218.016.658

-

16.627.032.074 3.840.933.335 8.065.227.653

34.431.671.220 58.565.417.174 61.981.788.099

4.943.883.370 9.343.285.477

-

39.375.554.590 67.908.747.652 64.753.014.616

-

Pada tanggal 31 Desember 2014, Aset tetap yang diasuransikan adalah Gedung Kantor Pusat dan Perabotan Kantor yang ada di dalam bangunan tersebut di Jln. RTA Milono No. 12 Palangka Raya dengan jumlah pertanggungan masing sebesar Rp. 30.877.751.995,- Manajemen Bank berpendapat bahwa jumlah pertanggungan cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

40


11. ASET LAIN-LAIN Rincian aset lain-lain adalah sebagai berikut : 2014 Pendapatan yang masih akan diterima Bunga kredit yang masih akan diterima Bunga dari Penempatan Bunga Deposito Persedian Barang Cetakan Uang Muka Pajak Beban Dibayar Dimuka Beban Yang Ditangguhkan Rekening Perantara Lain-lain Jumlah

Beban Dibayar Dimuka terdiri dari : Premi Asuransi Sewa Premi Penjamin pada Pemerintah Premi Asuransi Lainnya

Lain-lain terdiri dari : Aset tetap tak berwujud Amortisasi Aset tetap tak berwujud Aset Tetap dalam Proses Uang Muka Lainnya Aset Lainnya

2013

20.378.754.110 1.457.442.570 462.663.903 211.744.291 9.662.244 17.253.326.760 39.773.593.879

18.175.471.793 35.258.142 954.752.013 593.807.667 251.434.831 64.768.219 10.494.235.688 30.569.728.354

2014 42.379.173 418.874.481 1.410.250 462.663.903

2013 32.020.825 491.110.343 67.284.333 3.392.167 593.807.667

2014 16.258.458.871 (15.424.281.038) 14.923.246.400 1.391.452.527 104.450.000 17.253.326.760

2013 15.456.488.121 (14.120.464.810) 8.032.437.000 999.825.377 125.950.000 10.494.235.688

2014 26.455.285.426 31.353.277.754 61.048.181 57.643.095 57.927.254.456

2013 7.953.861.217 47.570.866.600 218.102.559 30.407.174 97.503.036 55.870.740.585

13. LIABILITAS SEGERA Rincian liabilitas segera adalah sebagai berikut : Kiriman Uang Liabilitas Lainnya Liabilitas Kepada Pihak Ketiga Lainnya Liabilitas Jatuh Tempo Titipan Kelebihan Bayar Pinjaman

Labilitas lainnya merupakan titipan setoran jaminan, kewajiban pada pihak ketiga dan kewajiban lainnya.

41


14. SIMPANAN NASABAH - GIRO Saldo giro per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp.2.252.464.810.414,- dan Rp.1.943.298.607.348,- . Rincian giro berdasarkan Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga : 2014

Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah Giro

75.241.798.409 2.177.223.012.005 2.252.464.810.414

2013 92.227.162.957 1.851.071.444.391 1.943.298.607.348

Suku bunga rata-rata tahunan untuk giro pada tahun 2014 dan 2013 adalah sebesar 1,75 % dan 2,50 %. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak ada giro yang diblokir baik sebagai jaminan kredit maupun untuk tujuan yang lain. 15. SIMPANAN NASABAH - TABUNGAN Saldo tabungan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp. 1.053.667.458.008,Rp. 1.024.502.335.298,-.

dan

Rincian tabungan berdasarkan Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga :

Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah Tabungan

2014 12.796.554.035 1.040.870.903.973

2013 7.210.463.280 1.017.291.872.018

1.053.667.458.008

1.024.502.335.298

2014 488.235.108.982 542.521.611.791 22.910.737.235

2013 458.049.773.673 543.531.490.053 22.921.071.571

1.053.667.458.008

1.024.502.335.298

Rincian tabungan berdasarkan Jenis :

Simpeda Taheta Tabunganku

Suku bunga rata - rata tahunan adalah sebesar 1,50 % pada tahun 2014 dan 1,71 % pada tahun 2013. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak ada tabungan yang diblokir baik sebagai jaminan kredit maupun untuk tujuan yang lain. 16. SIMPANAN NASABAH - DEPOSITO Saldo deposito per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp. 269.910.666.942,Rp.225.670.838.140,-.

42

dan


16. SIMPANAN NASABAH - DEPOSITO (Lanjutan) Rincian Deposito berdasarkan Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga : 2014 Deposito on Call Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah Deposito on Call Deposito Berjangka Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah Deposito Berjangka Jumlah Deposito

2013 -

-

9.745.000.000 260.165.666.942 269.910.666.942 269.910.666.942

3.569.000.000 222.101.838.140 225.670.838.140 225.670.838.140

Rincian Deposito Berjangka berdasarkan jangka waktunya adalah sebagai berikut :

1 3 6 12 12

2014 210.006.362.621 30.381.757.551 23.429.077.500 6.003.469.270 90.000.000 269.910.666.942

Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan keatas Jatuh tempo

2013 169.082.363.490 26.003.850.000 24.100.300.000 5.874.324.650 475.000.000 135.000.000 225.670.838.140

Suku bunga rata - rata tahunan adalah sebesar 7,10 % pada tahun 2014 dan 5,75 % pada tahun 2013. Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, tidak terdapat deposito berjangka yang diblokir untuk dijadikan atas fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. 17. SIMPANAN DARI BANK LAIN Rincian simpanan dari bank lain berdasarkan Pihak Berelasi dan Pihak Ketiga : 2014 Pihak Berelasi Pihak Ketiga Jumlah Simpanan dari Bank Lain Rincian simpanan dari bank lain : Bank Mandiri Bank BRI Bank DKI Bank BII Bank BNI Bank BPD Irian Jaya Bank Danamon Bank Mega Bank Syariah Mandiri Bank PD BPR Marunting Sejahtera Jumlah Simpanan dari Bank Lain

43

2013

6.287.932.513 6.287.932.513

11.825.720.208 11.825.720.208

2014 5.918.129.385 9.342.345 6.530.241 981.919 312.496.278 32.110.148 649.157 6.814.185 878.855 6.287.932.513

2013 9.667.522.201 2.114.207 6.650.241 618.964.500 8.175.775 32.230.148 6.168.941 7.087.500 1.476.806.696 11.825.720.208


18. PINJAMAN YANG DITERIMA 2014 Pihak Berelasi Pihak Ketiga Bank Indonesia - Kredit Likuiditas – KPKM Pemerintah Republik Indonesia

-

85.635.145 21.568.579.028 21.654.214.173

2013

-

86.635.145 20.473.677.436 20.560.312.581

a. Bank Indonesia Kredit Likuiditas – KPKM Akun ini merupakan fasilitas kredit yang diperoleh dari Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Kredit Likuiditas dalam rangka pembiayaan kepada Pengusaha kecil dan Mikro. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/20/UK tanggal 12 Pebruari 1999, Plafond induk pinjaman sebesar Rp. 2.000.000.000,-, suku bunga yang dikenakan kepada bank sebesar 13% yang dihitung dari saldo terutang bank kepada Bank Indonesia sedangkan Bank akan mendapat bunga sebesar 16% pertahun atas kredit likuiditas – KPKM yang diberikan. Pada tanggal 15 Desember 1999 kredit likuiditas – KPKM dialihkan pengelolaannya dari Bank Indonesia ke PT Permodalan Nasional Madani sesuai dengan Surat Bank Indonesia Palangka Raya No.1/1/DKr/PPkr/Plk tentang pelaksanaan pengalihan KLBI kepada PT PNM. Pengalihan tersebut hanya berupa pengelolaan pinjaman sedangkan setiap pencairan pinjaman tetap harus mendapat persetujuan dari BI dan pelunasannya tetap ke Bank Indonesia. b. Pemerintah Republik Indonesia Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. KP - 031 /DP3/2004 tanggal 12 Agustus 2004, Bank ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Pelaksana dalam rangka penyaluran Kredit Usaha Mikro dan Kecil dan untuk mendapatkan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP) nomor SU-005/MK/ 1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan Plafon sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah). Pinjaman ini dikenakan bunga yang besarnya sama dengan tingkat bunga SUP yang dikenakan oleh Bank Indonesia kepada Departemen Keuangan yaitu sebesar suku bunga Sertifikat Bank Indonesia berjangka 3 (tiga) bulan yang ditetapkan setiap 3 bulan sekali pada tanggal 10 maret sampai dengan 9 Juni, 10 Juni sampai dengan 9 September, 10 September sampai dengan 9 Desember, dan 10 Desember sampai dengan 9 Maret atas dasar lelang Sertifikat Bank Indonesia. Jangka waktu pinjaman ini sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 10 Desember 2019.

19. PERPAJAKAN a. Utang pajak terdiri dari:

2014 2.717.032.532 19.625.558 344.385.111 330.062.490 252.582.980 11.525.301.407 15.188.990.078

Pajak penghasilan pasal 21 PPh 23 Giro PPh 23 Tabungan PPh 23 Deposito Lainnya Pajak Penghasilan pasal 29

44

2013 584.307.548 19.596.297 464.408.465 162.722.594 4.135.576.260 10.957.061.656 16.323.672.820


19. PERPAJAKAN (Lanjutan) b. Rekonsiliasi antara taksiran beban pajak, yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dari laba komersial sebelum beban pajak, dengan taksiran beban pajak penghasilan pada laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: Laba (Rugi) Komersial

2014 229.682.061.685

2013 176.611.756.144

Koreksi Fiskal Beda Tetap Beda Temporer Jumlah Laba Menurut Pajak

12.291.495.191 2.287.975.684 14.579.470.875 244.261.532.560

14.802.459.820 4.824.053.943 19.626.513.763 196.238.269.907

244.261.532.000

196.238.269.000

61.065.383.000

49.059.567.250

2014 61.065.383.000

2013 49.059.567.250

54.807.759.630 6.257.623.370

41.995.124.676 7.064.442.574

Pembulatan Laba kena pajak dikalikan dengan tarif Ps 17 25% x 244.261.532.000

PPh pasal 29 terutang Kredit Pajak Uang muka Pajak PPh 25 PPh pasal 29 Kurang (lebih) bayar c. Pendapatan (Beban) Pajak :

2014 (61.065.383.000) 405.715.017 (60.659.667.983)

Pajak kini Pendapatan (Beban) pajak tangguhan Jumlah

2013 (49.059.567.250) 808.454.009 (48.251.113.241)

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Bank Kalteng menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan ke kantor pajak atas dasar self assessment . Kantor pajak berhak memeriksa atau mengoreksi pajak dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah tanggal pajak terhutang. Sejak tahun 2009, Bank Kalteng mengakui kredit yang dihapusbuku sebagai pengurang laba bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan dengan memenuhi tiga ketentuan yang disyaratkan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009 yang telah diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.03/2010 tanggal 9 Maret 2010. d. Banding Pajak Tahun 2007 Pada Agustus 2012 Bank mengajukan banding kepengadilan pajak berkaitan dengan hasil pemeriksaan pajak tahun fiskal 2007 (berkaitan dengan pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai) dengan jumlah sebesar Rp. 8.239.549.980,- yang terdiri dari pajak yang kurang bayar sebesar Rp. 5.267.263.300,- dan sanksi administrasi bunga pasal 13 ayat (2) KUP sebesar Rp. 2.672.286.480,Pada September 2013 Pengadilan pajak menolak banding pemohon mengenai keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) pajak penghasilan badan tahun pajak 2007. Berdasarkan putusan pengadilan pajak No. Put. 47466/PP/M.XIV/15/2013 tanggal 25 September 2013 bank diwajibkan membayar pajak sebesar Rp. 8.239.549.980,- dan sanksi administrasi bunga pasal 19 (1) KUP sebesar Rp. 4.135.576.260,- sesuai dengan tagihan pajak bunga tagihan nomor : 00001/109/07/711/13.

45


19. PERPAJAKAN (Lanjutan) Pengadilan pajak mengabulkan sebagian banding pemohon mengenai keberatan atas surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) final masa pajak Maret dan Oktober 2007. Berdasarkan putusan pengadilan pajak No. Put. 47467/PP/M.XIV/25/2013 tanggal 25 September 2013 bank diwajibkan membayar pajak PPh pasal 4 ayat (2) bulan Oktober 2007 sebesar Rp.20.228.601,- dan sanksi administrasi bunga pasal 13 (2) KUP sebesar Rp. 9.709.728,- serta No. Put. 47468/PP/M.XIV/25/2013 tanggal 25 September 2013 bank diwajibkan membayar pajak PPh pasal 4 ayat (2) bulan Maret 2007 sebesar Rp.12.383.541,- dan sanksi administrasi bunga pasal 13 (2) KUP sebesar Rp. 5.944.099,-. e. Ikhtisar perubahan aset pajak tangguhan : 2014 6.855.457.877 405.715.017 7.261.172.894

Saldo Awal Tahun Penambahan (pengurangan) Jumlah

2013 6.030.808.280 824.649.597 6.855.457.877

Aset pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Manajemen berpendapat bahwa terdapat kemungkinan besar jumlah laba fiskal pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan tersebut.

20. LIABILITAS IMBALAN PASKA KERJA Perhitungan Manfaat Imbalan Paska Kerja berdasarkan Undang - undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 dan PSAK 24 (Revisi 2010). Berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilaksanakan oleh aktuaris PT. Gemma Mulia Inditama Jakarta sesuai perhitungan Aktuaria No. 428/PSAK-GMI/XII/14 tanggal 31 Desember 2014, liabilitas diestimasi atas imbalan kerja per 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut : 2014 7.111.064.107 2.458.140.912 (2.869.975.000) 6.699.230.019

Labilitas awal periode Beban Periode berjalan Imbalan yang dibayarkan Jumlah Liabilitas akhir periode

2013 7.066.553.189 2.310.080.918 (2.265.570.000) 7.111.064.107

21. LIABILITAS LAIN-LAIN Liabilitas lain-lain terdiri dari :

2014 31.532.679.086 1.053.993.096 205.270.168 27.978.510.107 32.846.119.006 93.616.571.463

Setoran Jaminan Bunga Yang Masih Harus Dibayar Pendapatan Ditangguhkan Lainnya Rekening Perantara Jumlah

46

2013 26.198.532.317 616.745.518 31.385.790 18.248.299.180 3.123.848.528 48.218.811.332


22. EKUITAS Ekuitas Bank Kalteng masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut : 2014 434.863.016.832 199.794.352.020 169.022.393.702 803.679.762.555

Modal dasar, ditempatkan dan disetor Cadangan Saldo Laba (Rugi)

2013 323.521.059.064 167.704.191.295 128.360.642.903 619.585.893.262

a. Modal dasar, ditempatkan dan disetor Berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Kalteng yang minuta aktanya dibuat oleh Ellys Nathalina, SH, notaris di Palangka Raya, dalam akta No. 110 tanggal 22 Mei 2000, Jumlah Modal saham yang ditempatkan sebesar Rp.26.000.000.000,- (Dua Puluh Enam Milyar Rupiah) dimana Rp.8.224.190.083,07 telah disetor penuh kedalam perseroan dengan inbreng sedangkan sisanya sebesar Rp.7.775.809.916,93 akan disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan selambatnya pada tanggal akta pendirian ini memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau tanggal 15 Agustus 2000, namun sampai dengan tahun 2002 jumlah tersebut belum disetor penuh oleh pihak pendiri. Berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Kalteng No. 18 tanggal 14 Juni 2003 yang dibuat di hadapan notaris Ellys Nathalina, SH., para pemegang saham telah memutuskan dan menyetujui untuk diambil oleh para pemegang saham yang baru masingmasing sebesar satu milyar rupiah (Rp.1.000.000.000,-), sehingga modal yang ditempatkan menjadi 42.000 lembar saham seri A dengan demikian Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 mengalami perubahan. Perubahan terakhir berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Notaris Ellys Nathalia , SH.MH, Notaris di Palangka Raya , Nomor 06 tanggal 17 Mei 2013 mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Kalteng. Pasal 4 butir (1) Anggaran Dasar tersebut menyatakan bahwa Modal Dasar sejumlah Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Trilyun Rupiah) terbagi atas 100.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah), dengan pembagian : 2014 2013 %

Pemerintah Prop. Kalimantan Tengah Pemerintah Kota Palangkaraya Pemerintah Kabupaten : Barito Selatan Kotawaringin Timur Kotawaringin Barat Barito Utara Kapuas Barito Timur Pulang Pisau Katingan Murung Raya Seruyan Gunung Mas Lamandau Sukamara Pihak Swasta Jumlah

%

Nilai (Rp) 400.000.000.000 27.000.000.000

Kepemilikan

43.000.000.000 43.000.000.000 47.000.000.000 43.000.000.000 43.000.000.000 39.000.000.000 31.000.000.000 39.000.000.000 39.000.000.000 39.000.000.000 39.000.000.000 39.000.000.000 39.000.000.000 50.000.000.000

4,30

1.000.000.000.000

100,00

47

40,00 2,70

4,30 4,70 4,30 4,30 3,90 3,10 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 5,00

Nilai (Rp) 400.000.000.000 27.000.000.000 43.000.000.000 43.000.000.000 47.000.000.000 43.000.000.000 43.000.000.000 39.000.000.000 31.000.000.000 39.000.000.000 39.000.000.000 39.000.000.000 39.000.000.000 39.000.000.000 39.000.000.000 50.000.000.000 1.000.000.000.000

Kepemilikan

40,00 2,70 4,30 4,30 4,70 4,30 4,30 3,90 3,10 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 3,90 5,00 100,00


22. EKUITAS (Lanjutan) a. Modal dasar, ditempatkan dan disetor (Lanjutan) Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut : Jumlah Saham ( Lembar ) 2014 2013 18.000 12.400 608 458

Pemerintah Prop. Kalimantan Tengah Pemerintah Kota Palangkaraya Pemerintah Kabupaten : Barito Selatan Kotawaringin Timur Kotawaringin Barat Barito Utara Kapuas Barito Timur Pulang Pisau Katingan Murung Raya Seruyan Gunung Mas Lamandau Sukamara Pihak Swasta Jumlah

2.069 2.152 2.269 2.201 1.533 1.660 990 1.625 1.800 2.200 2.080 1.950 2.350 43.486

1.511 1.615 1.919 1.677 1.233 1.100 690 1.275 1.275 1.950 1.625 1.675 1.950 32.352

Prosentase Kepemilikan (%) 2014 2013 41,39 38,33 1,40 1,41 4,76 4,95 5,22 5,06 3,52 3,82 2,28 3,74 4,14 5,06 4,78 4,48 5,40 100,00

4,67 4,99 5,93 5,18 3,81 3,40 2,13 3,94 3,94 6,03 5,02 5,18 6,03 -

100,00

-

Jumlah Modal disetor adalah sebagai berikut : 2014 Pemerintah Prop. Kalimantan Tengah Pemerintah Kota Palangkaraya Pemerintah Kabupaten : Barito Selatan Kotawaringin Timur Kotawaringin Barat Barito Utara Kapuas Barito Timur Pulang Pisau Katingan Murung Raya Seruyan Gunung Mas Lamandau Sukamara Pihak Swasta Jumlah

48

2013

180.000.010.134 6.075.606.690

124.000.010.134 4.575.606.690

20.688.000.000 21.520.000.000 22.688.000.000 22.014.400.008 15.327.000.000 16.600.000.000 9.900.000.000 16.250.000.000 18.000.000.000 22.000.000.000 20.800.000.000 19.500.000.000 23.500.000.000 434.863.016.832

15.110.000.000 16.152.000.000 19.188.442.232 16.768.000.008 12.327.000.000 11.000.000.000 6.900.000.000 12.750.000.000 12.750.000.000 19.500.000.000 16.250.000.000 16.750.000.000 19.500.000.000 323.521.059.064


22. EKUITAS (Lanjutan) b. CADANGAN Cadangan Bank Kalteng masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut : 2014 119.613.362.787 80.180.989.234

Cadangan Umum Cadangan Tujuan

2013 100.359.266.351 67.344.924.943

199.794.352.020

167.704.191.295

2014 45.856.140.560 58.445.428.118 122.230.976 424.602.422.219 529.026.221.873

2013 57.373.272.551 17.917.075.657 87.978.395 385.554.327.518 460.932.654.121

2014 359.582.747 5.513.485.192 5.873.067.939

2013 410.437.999 4.098.499.592 4.508.937.590

2014 51.673.000 1.557.535 117.584.726.286 117.637.956.821

2013 45.053.000 3.055.894 106.524.472.516 106.572.581.410

2014 143.096.500 25.648.660.804 895.129.513 997.464.975 521.877.716 28.206.229.508

2013 164.931.000 22.864.215.530 432.390.509 973.035.355 317.574.689 24.752.147.083

23. PENDAPATAN BUNGA Pendapatan bunga meliputi bunga yang diperoleh dari : Bank Indonesia Bank Lain Dari Pihak Ketiga Pendapatan Atas Bunga Kredit Jumlah 24. PENDAPATAN PROVISI DAN KOMISI Pendapatan provisi dan komisi meliputi : Komisi dan Provisi Kredit Provisi, Komisi dan Jasa Lainnya Jumlah 25. BEBAN BUNGA Beban bunga meliputi bunga atas : Provisi dan Komisi Antar Bank Pihak Ketiga Bukan Bank Jumlah

26. PENDAPATAN LAIN-LAIN Pendapatan lain-lain terdiri atas : Pengantian Barang Cetakan Hasil Jasa Administrasi Penerimaan dari Piutang Ekstra Kredit Denda Lainnya Lain-lain Jumlah

49


27. BEBAN PEMBENTUKAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI Beban CKPN terdiri atas : Beban Beban Beban Beban

CKPN CKPN CKPN CKPN

2014

19.392.142.775 19.392.142.775

Antar Bank Aktiva Kredit Yang Diberikan Transaksi Rek. Administratif Lainnya Jumlah

2013

2.044.056.242 2.044.056.242

28. PEMULIHAN (PEMBENTUKAN) PENYISIHAN KERUGIAN Pemulihan (Pembentukan) penyisihan kerugian terdiri atas : 2014

Koreksi Cad.Penyisihan Penempatan Antar Bank Koreksi Cad.Penyisihan Kredit Yang Diberikan Jumlah

2013

14.969.406.364 14.969.406.364

2.948.829.894 2.948.829.894

2014 10.876.902.304 47.993.749.110 6.351.953.952 3.513.188.000 4.909.807.286 723.762.875 2.440.858.900 4.285.884.500 3.176.059.166 22.968.206.169 257.163.500 4.717.136.219 112.214.671.981

2013 11.211.342.013 49.048.251.686 5.091.581.986 6.002.770.074 4.407.431.000 505.167.150 2.295.784.378 4.792.257.416 3.204.111.273 77.690.860 17.661.145.684 281.484.500 2.302.115.209 106.881.133.228

2014 11.233.804.873 1.916.456.440 12.626.537.532 4.353.789.977 10.100.801.004 4.173.260.061 11.319.766.040 35.580.682.385 558.873.213 91.863.971.524

2013 10.831.125.962 2.450.380.710 9.759.553.478 3.557.516.481 12.649.844.168 4.429.023.123 11.248.010.005 32.262.082.577 373.870.765 87.561.407.270

29. BEBAN TENAGA KERJA Beban Tenaga Kerja terdiri atas : Gaji dan Upah Tunjangan Pendidikan Dan Pelatihan Honorarium Dewan Komisaris Tenaga Honorer dan Kontrak Uang Lembur Perawatan Kesehatan Uang Cuti Insentif Uang Pengabdian Direksi/dekom Jasa Produksi Uang Pesangon Tenaga kerja Lainnya Jumlah

30. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM Beban Administrasi dan Umum terdiri atas : Premi Asuransi Penelitian dan Pengembangan Sewa Promosi Pajak Lainnya Pemeliharaan dan Perbaikan Penyusutan Aset Tetap Barang dan Jasa Tamu / Protokoler Dipindahkan

50


30. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM (Lanjutan) Beban Administrasi dan Umum (Lanjutan) terdiri atas : 2014 Pindahan Pembinaan Pegawai Humas / Instansi Pelayanan Hukum Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Lainnya Jumlah

2013

91.863.971.524 3.550.883.806 2.149.976.588 1.053.545.978 53.083.542 98.671.461.438

87.561.407.270 4.482.569.861 1.992.874.838 6.786.000 9.200.993.092 103.244.631.061

2014 2.873.072.551 588.822.350 1.280.921.545 5.123.710.366 1.453.239.228 11.319.766.040

2013 2.638.589.589 559.586.535 1.230.788.936 4.882.174.516 1.936.870.428 11.248.010.005

2014 4.500.000 1.821.826 720.744.436 727.066.262

2013 4.500.000 137.898.547 1.094.755.077 1.076.775.996 1.010.310.000 3.324.239.620

Beban penyusutan aset tetap terdiri atas : Bangunan Rumah Instansi Kendaraan Inventaris Beban Amortisasi

Jumlah

31. PENDAPATAN NON OPERASIONAL Pendapatan non operasional terdiri dari : Pendapatan Sewa Selisih Kas Pendapatan Non Operasional Lainnya Koreksi PPAP Keuntungan Penjualan Aset Tetap dan Inventaris Jumlah

32. BEBAN NON OPERASIONAL Beban non operasional terdiri dari : 2014 35.000.000 621.305.001 52.000.000 29.700.000 358.750.000 106.942.244 1.203.697.244

Transfer Payment Divisi Treasury Divisi Kepatuhan & Man Risk Divisi Kelompok manajenen Denda-denda Non Operasional Lainnya Jumlah

51

2013

441.951.439 168.737.000 166.687.700 263.587.964 71.686.121 1.112.650.224


33. KOMITMEN DAN KONTIJENSI Komitmen dan kontijensi terdiri dari : KOMITMEN Liabilitas Fasilitas kredit nasabah yang belum digunakan Fasilitas kredit nasabah yang belum ditarik Jumlah Liabilitas JUMLAH KOMITMEN BERSIH KONTINJENSI Tagihan kontijensi Pendapatan Bunga dalam penyelesaian Kredit dan bunga yang telah dihapusbukukan Jumlah Tagihan

2014

(18.887.957.147) (18.887.957.147) (18.887.957.147)

6.164.760.677 33.560.771.367 39.725.532.044

Liabilitas Bank Garansi Lainnya Jumlah Liabilitas JUMLAH KONTIJENSI BERSIH

65.535.380.375 65.535.380.375 (25.809.848.331)

2013

(45.414.055.757) (45.414.055.757) (45.414.055.757)

5.520.655.759 34.456.701.349 39.977.357.108

61.307.586.157 61.307.586.157 (21.330.229.049)

34. PROGRAM DANA PENSIUN Bank menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang didanai melalui iuran bulanan ke dana pensiun terpisah. Manfaat dari program pensiun ini adalah menutup Liabiltas tunjangan masa kerja pegawai sehubungan dengan penetapan Undang-undang No.13 /2003 tentang "Ketenagakerjaan" tanggal 25 Maret 2003. Tambahan Kesejahteraan karyawan berdasarkan undang-undang ini adalah tidak didanai. Usia pensiun normal yang digunakan adalah 55 Tahun. Dalam program ini, manfaat pensiun dibayarkan berdasarkan penghasilan dasar tertinggi dan masa kerja karyawan. Program ini dikelola oleh Dana Pensiun PT Bank Kalteng yang diatur dengan keputusan direksi PT Bank Kalteng No: DSLK.500/SK-30-0043/V.02 tentang peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Kalteng yang memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan No. KEP-282/KM.6/2002 tanggal 18 Nopember 2002 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT Bank Kalteng yang dibentuk berdasarkan Akta Notaris Melyo Unan Sawan, SH, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan No. KEP.179/KM.17/1996 tanggal 21 Mei 1996. Pendanaan Dana Pensiun PT Bank Kalteng terutama berasal dari kontribusi pemberi kerja dan karyawan. Kontribusi karyawan dari gaji pokok dan kontribusi Perusahaan adalah masing-masing sebesar 14,65% dan 6%. Perhitungan aktuaria atas biaya manfaat pensiun pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 didasarkan atas laporan aktuaria terakhir tanggal 10 September 2012 dari konsultan Aktuaria PT Sienco Aktuarindo Utama dengan metode Projected Benefit Cost Method (attained age normal). Asumsi aktuaria yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat pensiun diambil berdasarkan laporan aktuaria sebagai berikut: Hasil Investasi Bersih Kenaikan Skala Gaji

: :

8,5 % per tahun 7 % Per tahun untuk penghasilan dasar pensiun per tahun 2 % per tahun untuk kenaikan manfaat pensiun per tahun

52


34. PROGRAM DANA PENSIUN (Lanjutan) Usia Pensiun Normal Tingkat Mortalita Tingkat Cacat Biaya Cadangan Bagi Anak Biaya Pengelolaan Selisih usia suami - istri

: : : : : :

55 Tahun The 1999 Annuity Mortality Table (Modified) 1% dari kemungkinan orang meninggal dunia pada usia itu 1% dari Cadangan manfaat pensiun peserta 25% dari total hasil investasi per tahun 5 tahun

35. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI Bank melakukan transaksi keuangan dengan pihak berelasi, dilaksanakan berdasarkan syarat dan kondisi serupa seperti yang dilakukan dengan pihak ketiga (kecuali pinjaman kepada karyawan dan pengurus yang diberikan dengan jangka waktu berkisar antara 1 sampai dengan 15 tahun dengan suku bunga 10 % dan pembayaran melalui pemotongan gaji setiap bulan). PT Bank Kalteng memberikan pinjaman / kredit konsumsi kepada karyawan dan pengurus dengan suku bunga khusus sebesar 10 % dibawah bunga untuk pinjaman serupa bagi umum sebesar 16%, namun atas transaksi tersebut belum diterapkan PSAK 55 yang mengharuskan perbedaan suku bunga yang terjadi diakui pada laporan laba rugi menggunakan suku bunga efektif. Perincian transaksi dan saldo signifikan dengan pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

Kredit Yang diberikan Debitur

Jumlah Debitur 2014 2013

Perorangan Komisaris Direksi Pejabat Bank

3 3 20 26

36 36

2014

Baki Debet

922.235.538 750.984.564 3.192.371.836 4.865.591.938

2013

5.110.330.121 5.110.330.121

Pinjaman kepada pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 diklasifikasikan sebagai kolektibiltas lancar.

36. RASIO KECUKUPAN MODAL Pengelolaan Risiko Melalui Modal Kebijakan permodalan Bank Kalteng adalah secara prudent melakukan diversifikasi sumber permodalan untuk mengantisipasi rencana strategis jangka panjang dan mengalokasikan modal secara efisien pada segmen bisnis yang memiliki potensi untuk memberikan profil risk-return yang optimal, termasuk penempatan pada perusahaan anak dalam rangka memenuhi ekspektasi stakeholder termasuk investor dan regulator. Bank Kalteng memastikan memiliki kecukupan modal untuk dapat memenuhi risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, baik dalam kondisi normal maupun kondisi stress yang sekaligus menjadi dasar bagi Bank dalam mengimplementasikan VBM (Value Based Management) melalui pengukuran RORAC (Return On Risk Adjusted Capital) . Dengan VBM, Bank dapat mengidentifikasi unit bisnis, segmen, produk, wilayah yang memberikan nilai tambah bagi Bank. Dengan demikian Bank dapat fokus mengembangkan bisnis yang paling memberikan nilai tambah bagi Bank.

53


36. RASIO KECUKUPAN MODAL (Lanjutan) Bank mengacu kepada regulasi Bank Indonesia dalam melakukan perhitungan kecukupan modal untuk risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Untuk risiko kredit, Bank menggunakan pendekatan Standar Basel II (Standardized Approach) . Untuk risiko pasar, Bank menggunakan Model Standar, sedangkan secara internal Bank telah menggunakan Value at Risk sebagai Model Internal. Untuk risiko operasional, Bank mengacu kepada Pendekatan Indikator Dasar Basel II (Basic Indicator Approach) dan sudah mensimulasikan Pendekatan Standar (Standardized Approach) . Dalam penerapan SE BI No.13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal perhitungan ATMR risiko kredit menggunakan pendekatan standar, hasil perhitungan ATMR Bank menunjukkan ATMR risiko kredit untuk posisi 31 Desember 2014 sebesar Rp1,825 Miliar dengan posisi ATMR risiko pasar dengan pendekatan standar dan ATMR risiko operasional dengan pendekatan standar menunjukan angka Rp 574 Miliar. Saat ini Bank sedang melakukan pengembangan perhitungan kebutuhan permodalan untuk risiko kredit dengan pendekatan advance baik regulatory (IRBA) maupun pendekatan ekonomis. Pendekatan ekonomis (economic capital ) dikembangkan untuk risiko kredit dan risiko operasional. Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio [CAR] ) adalah rasio modal terhadap aset tertimbang menurut risiko (Risk-Weighted Assets [RWA]) . Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, jumlah modal untuk risiko kredit terdiri dari Modal Inti (“Tier I”) dan Modal Pelengkap (“Tier II”) dikurangi penyertaan pada Anak Perusahaan. Dalam rangka perhitungan Risiko Pasar, Bank dapat memasukkan komponen Modal Pelengkap Tambahan (“Tier III”) yaitu Pinjaman Subordinasi berjangka pendek yang memenuhi kriteria tertentu sebagai komponen Modal. Rasio Kecukupan Modal (Bank Kalteng saja) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut: 2014

Komponen Modal terdiri dari : Modal Inti Modal Disetor Faktor Penambah Cadangan Umum Cadangan Tujuan Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%)

Laba tahun berjalan setelah pajak (50%) Dana Setoran Modal Faktor Pengurang Selisih kurang antara PPA dan Cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) atas aset non produktif yang wajib diperhitungkan Faktor Pengurang modal inti Aset tidak berwujud lainnya Jumlah Modal Inti Modal Pelengkap Cadangan Umum PPAP (maksimum 1,25% dari ATMR)

Jumlah Modal Pelengkap Jumlah Modal Aset Tertimbang Menurut Risiko - untuk Risiko Kredit Aset Tertimbang Menurut Risiko - untuk Risiko Operasional Rasio Kecukupan Modal

54

2013

365.680.000.000

184.396.059.064

119.613.362.787 80.180.989.234 (6.855.457.878) 84.511.196.852 69.183.016.832 346.633.107.827

100.359.266.351 67.344.924.943 (6.062.228.500) 64.180.321.452 139.125.000.000 364.947.284.246

34.794.304.285

33.683.511.623

844.233.375

1.094.016.420

676.674.570.167

514.565.815.267

22.818.137.032 22.818.137.032 699.492.707.199 1.825.450.330.875 574.168.251.404 29,15%

27.646.927.789 27.646.927.789 542.212.743.056 1.571.573.043.311 640.181.179.819 24,52%


37. RASIO KEUANGAN Rasio aset produktif bermasalah terhadap jumlah aset produktif pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar 0,64% dan 0,67%. Untuk rasio kredit bermasalah lihat Catatan 8.h. Rasio jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibentuk oleh Bank Kalteng pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 terhadap jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 0,48 % dan 0,66 %. Rasio kredit usaha mikro dan kecil terhadap jumlah kredit yang diberikan Bank Kalteng pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 3,85% dan 3,85%. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 tidak melampaui ketentuan BMPK untuk pihak terkait dan pihak tidak terkait. BMPK dihitung sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia - PBI No. 7/3/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Batas Maksimun Pemberian Kredit Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006. 38. JAMINAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN TERHADAP LIABILITAS PEMBAYARAN BANK UMUM Sejak tahun 1998, Pemerintah menjamin liabilitas bank umum meliputi giro, tabubungan, deposito berjangka dan deposito on call, obligasi, surat berharga, pinjaman antar bank, pinjaman yang diteima letter of credit, akseptasi, swap mata uang dan liabilitas kontijensi lainnya seperti bank garansi, standby letters of credit, perfomance bonds dan liabilitas sejenis selain yang dikecualikan dalam keputusan ini seperti obligasi subordinasi dan liabilitas kepada direktur, komisaris dan pihak berelasi dengan Bank. Pada tanggal 13 Oktober 2008 Presiden Rebublik Indonesia menetapkan Peraran Pemerintah No. 66 tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yang semula berdasarkan Undangundang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp. 100.000.000,- diubah menjadi maksimum Rp. 2.000.000.000,-. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 7 tahun 2009, Peraturan Pemerintah Penganti Undangundang tentang Lembaga Penjaminan Simpanan telah ditetapkan menjadi Undang-undang sejak tanggal 13 Januari 2009. 39. MANAJEMEN RISIKO Kerangka pengelolaan risiko Bank mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Kerangka ini tercantum dalam Buku Pedoman Perusahaan Pedoman Standar Manajemen Risiko Bank Kalteng agar sejalan dengan rencana penerapan Basel II Accord secara bertahap di Indonesia. Dalam kerangka pengelolaan risiko tersebut diatur dalam suatu kebijakan manajemen risiko sehingga bisnis bank dapat tetap tumbuh dalam koridor prudential principle dengan menerapkan proses manajemen risiko yang ideal (identifikasi - pengukuran - pemantauan - pengendalian risiko) pada semua level organisasi.

55


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) Pengawasan aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris terhadap aktivitas manajemen risiko Bank diimplementasikan melalui pembentukan Komite Pemantau Risiko (KPR), Komite Audit, Komite Remunerasi Nominasi, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Asset & Liability Committee (ALCO), Komite Manajemen Risiko (KMR). Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kajian dan evaluasi atas kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka melaksanaan fungsi pengawasan. Kelompok Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang Pemimpin kelompok yang bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan selaku ketua Komite Manajemen Risiko (KMR). Kelompok Manajemen Risiko bersama-sama unit kerja terkait bertanggung jawab dalam mengelola/mengkoordinasikan seluruh risiko yang dihadapi Bank, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan termasuk membahas dan mengusulkan kebijakan dan pedoman pengelolaan risiko. Profil Risiko

Secara berkala Bank membuat profil risiko yang mencerminkan tingkat risiko yang dimiliki bank berdasarkan 8 (delapan) jenis risiko yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan,risiko reputasi, dan risiko stratejik. Seluruh risiko tersebut dilaporkan Bank melalui penyusunan laporan Profil Risiko secara triwulanan untuk menggambarkan seluruh risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis Bank. a. Risiko Kredit Risiko kredit adalah risiko yang menjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty ) dalam memenuhi liabilitasnya. Risiko kredit dikelola baik pada tingkat transaksi maupun portofolio. Pengelola risiko kredit dirancang untuk menjaga independensi dan integritas proses penilaian risiko serta diversifikasi risiko kredit. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inhern komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. Sesuai Core Business Bank masih bertumpu pada aktifitas Perkreditan dan Treasury , dimana komposisi portofolio Penyediaan Dana didominasi oleh eksposur pada Pinjaman yang diberikan (Kredit), Penempatan pada Bank Indonesia dan Penempatan pada Bank lain sebesar 70,16%. Eksposur Penyediaan Dana terkonsentrasi pada portofolio Pegawai/Pensiunan (91,17%). Meskipun Risiko Kredit terkonsentrasi pada kredit konsumtif namun risikonya rendah karena gaji PNS/Pensiunan dibayarkan melalui Bank Kalteng dan pinjaman dijamin oleh asuransi sehingga potensi kerugian akibat gagal bayar tersebut masih bisa dieliminir. Disamping itu, kualitas penyediaan dana pada Bank Kalteng sangat baik yang dibuktikan dengan rendahnya Rasio Aset Produktif dan TRA bermasalah (0,50%) serta Rasio Kredit Aset Produktif dan TRA Kualitas Rendah (0,81%). Kualitas pemberian kredit sangat baik dimana NPL gross (0,82%) dan NPL nett (0,28%) masih dibawah risk tolerance NPL Bank Kalteng yaitu 1,25% dan batas maksimal ketentuan BI sebesar 5%. Konsentrasi kredit kepada Debitur Inti rendah (2,21%) diikuti dengan rendahnya Rasio Kredit yang Berkualitas Rendah (0,50%) serta Rasio Aset Produktif dan TRA yang Berkualitas Rendah (0,81%).

56


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) a. Risiko Kredit (Lanjutan) Kualitas agunan yang diserahkan nasabah kepada Bank marketable dan cukup mengcover risiko apabila terjadi kredit yang macet (gagal bayar). Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite ) dan toleransi risiko (risk tolerance ) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. Kualitas penerapan manajemen risiko kredit secara komposit cukup memadai, meskipun terdapat kelemahan minor bersifat administratif misalnya dalam beberapa hasil temuan auditor masih terdapat administrasi kredit yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan portofolio kredit produktif minimal 55% dari total kredit pada tahun 2018 sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012, Bank Kalteng belum optimal dalam menerapkan manajemen risiko kredit seperti belum tercukupinya kuantitas petugas kredit dan belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dalam membantu meminimalisir potensi risiko kredit yang terjadi. Manajemen Bank dituntut untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko pada aktifitas perkreditan mengingat kualitas kredit yang disalurkan selama Triwulan IV tahun 2014 ini cenderung membaik dibandingkan posisi Triwulan II 2014 dan Triwulan III tahun 2014 (sebagaimana tabel dibawah ini):

No. 1. 2. 3. 4. 5. No.

1. 2.

Data NPL NPL NPL NPL NPL

KUR Kredit Kredit Kredit Kredit

Produktif Konsumtif (Gross) (Net) Rasio

Aset & TRA Non Lancar Kredit Non Lancar

Triwulan II 2014 5,44% 6,18% 0,26% 0,80% 0,25%

Triwulan III 2014

Triwulan IV 2014

5,77% 5,56% 0,33% 0,85% 0,41%

6,98% 6,58% 0,24% 0,82% 0,28%

Maret 2014

Juni 2014

0,96% 1,99%

0,82% 1,85%

September 2014 Desember 2014

0,43% 0,85%

0,35% 0,82%

Tata Kelola Risiko Kredit, termasuk kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi yang secara umum telah memadai meskipun masih terdapat kelemahan minor. Hal ini mengacu pada hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan maupun Divisi Pengawasan Intern yang masih menemukan adanya kelemahan dalam melakukan kontrol terhadap penyimpangan kebijakan perkreditan. Namun demikian, beberapa kelemahan ini sudah ditindaklanjuti, diantaranya dilakukan dengan cara menyempurnakan kebijakan perkreditan atau melengkapi administrasi kredit yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi manajemen Risiko Kredit telah berjalan cukup baik, tetapi terdapat beberapa kelemahan cukup signifikan yang perlu segera diselesaikan oleh manajemen terutama terkait kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia. Sumber Daya Manusia pada aktifitas perkreditan sudah cukup memadai dari segi kompetensi namun dari segi kuantitas masih kurang memadai. Hal tersebut tercermin dengan masih adanya Analis Kredit yang merangkap jabatan sebagai pemasar produk, penilai agunan (appraisal) atau pembuat laporan sehingga berakibat dapat melemahkan fungsi pengawasan melekat. Selain hal itu, perlunya pelatihan dan pendidikan perkreditan yang berkesinambungan bagi petugas kredit guna meningkatkan kompetensi petugas di lapangan.

57


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) a. Risiko Kredit (Lanjutan) Budaya sadar risiko cukup namun pada aktivitas perkreditan masih belum selalu dilaksanakan dengan konsisten, hal ini tercermin dengan masih adanya temuan auditor bahwa administrasi kredit yang belum sepenuhnya berpedoman dengan ketentuan yang berlaku. Untuk meminimalisir tingkat risiko kerugian pada aktivitas perkreditan, disamping adanya jaminan tambahan yang cukup, seluruh kredit yang ada di Bank Kalteng juga telah dijamin dengan asuransi. Limit risiko untuk kewenangan pemutusan pemberian kredit guna memitigasi risiko sudah memadai dan dipahami dengan baik oleh satuan kerja yang membidangi bagian kredit sehingga pendelegasian kewenangan bisa dipantau dan dikendalikan secara berkala oleh pimpinan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki awareness serta pemahaman yang baik terhadap pengendalian risiko kredit terbukti dengan telah dibuat mitigasi risiko seperti BPP Kebijakan Perkreditan serta batas-batas kewenangan pemberian kredit untuk mengeliminir risiko-risiko yang mungkin terjadi kedepan terhadap pemberian kredit.

Guna mencapai Bank Kalteng sebagai BPD Regional Champion (BRC) serta dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah, Bank Kalteng harus mempersiapkan strategi nyata dalam meningkatkan portofolio kredit produktif minimal 55% dari total kredit sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012. Masih terdapat kurangnya akurasi analisa dalam pemberian kredit di mana kurangnya pemantauan usaha debitur yang masih belum maksimal dan juga disebabkan analis kurang memantau aktivitas rekening nasabah yang merupakan pencerminan dari aktivitas keuangan debitur. Pencatatan Nomor SPK dengan Surat Kuasa lainnya yang terkait dengan dokumentasi kredit masih ditemukan ketidakakuratan, apabila kredit bermasalah akan merugikan bank karena pengikatan aspek jaminan yang telah dilakukan tidak memberikan perlindungan yang memadai. Pemberian kredit tidak didasarkan semata-mata pada data yang disampaikan nasabah melainkan harus diyakini bahwa objek kredit yang dibiayai harus benar-benar ada, karenanya perlu dilakukan peninjauan lapangan, yang tujuannya untuk meyakini keberadaan usaha nasabah serta membandingkan data yang diberikan dengan data yang diperoleh di lapangan. b. Risiko Pasar Risiko pasar adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas dimasa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berflluktuasi akibat perubahan variabel pasar, seperti : suku bunga, nilai tukar, harga ekuitas, dan harga komoditas. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inhern komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang. Bank Kalteng merupakan Bank Umum yang belum berorientasi Bank Devisa sehingga eksposur risiko pasar dari trading tidak ada. Bank juga tidak memiliki Transaksi Derivatif dan PDN.

58


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) b. Risiko Pasar (Lanjutan) Rasio Aset Keuangan dengan sisa jatuh tempo diatas 1 tahun dibandingkan Kewajiban dengan sisa jatuh tempo diatas 1 tahun menunjukkan bahwa Aset Keuangan Bank Kalteng dengan sisa jatuh tempo diatas 1 tahun untuk setahun kedepan sangat besar dibandingkan dengan jumlah kewajibannya. Hal ini dapat diartikan bahwa aset Bank untuk jangka waktu diatas 1 tahun masih mampu mengcover kewajiban Bank kepada pihak ketiga. Namun hal tersebut juga mengakibatkan Bank berpotensi besar terkena eksposur Risiko Pasar karena Bank berpotensi kehilangan pendapatan bunga yang lebih besar mengingat mayoritas penyaluran kredit Bank Kalteng adalah kredit konsumtif jangka panjang dengan karakteristik tingkat suku bunga fix (tetap) sementara sumber pendanaan Bank relatif lebih responsif terhadap perubahan suku bunga.

Karakteristik aktivitas bisnis Bank terkait suku bunga pada banking book masih sederhana sehingga modal Bank saat ini masih mampu mengakomodir eksposur perubahan suku bunga yang ekstrim. Kualitas penerapan manajemen risiko pasar secara komposit memadai, meskipun demikian tetap perlu mendapatkan perhatian manajemen mengingat perkembangan pasar yang selalu berubah. Walaupun Bank Kalteng belum berorientasi pada Bank Devisa dan Bisnis Trading, namun Manajemen memiliki awareness dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko pasar. Risiko Suku Bunga Risiko pasar banking book disebabkan perubahan suku bunga dan nilai tukar atas aktivitas banking book . Risiko pasar banking book dikelola dengan mengoptimalkan struktur laporan posisi keuangan Bank untuk mendapatkan imbal hasil yang maksimal sesuai tingkat risiko yang dapat diterima Bank. Pengendalian risiko pasar banking book dilakukan dengan menetapkan limit yang mengacu pada ketentuan regulator dan internal yang dimonitor secara mingguan maupun bulanan oleh Divisi Treasuri.

Tabel berikut ini merangkum tingkat suku bunga rata-rata efektif 2014 Persen (%) ASET Penempatan pada Bank lain Efek - efek Pinjaman Yang Diberikan LIABILITAS Simpanan Nasabah - Giro - Tabungan - Deposito Berjangka - Pinjaman Yang diterima

2013 Persen (%)

3,50

3,50 -

-

10 - 21

10 - 21

1,75 1,50 7,10 13,00

2,50 1,71 5,75 13,00

Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko Pasar cukup memadai. Hal ini tercermin dari adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja bisnis dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Namun demikian, cakupan pelaksanaan audit terhadap aktivitas fungsional yang memiliki eksposur Risiko Pasar masih perlu ditingkatkan efektifitasnya. Tabel berikut merangkum aset Bank yang memperoleh pendapatan bunga dan yang memperoleh beban bunga (tidak dengan tujuan diperdagangkan) pada nilai tercatat, dikategorikan berdasarkan tanggal kontraktual perubahan suku bunga atau tanggal jatuh tempo, mana yang lebih dulu :

59


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) b. Risiko Pasar (Lanjutan)

2014 1 - 3 bulan

3 - 6 bulan

Lebih dari

6 - 12 bulan

Jumlah

12 bulan

Giro pada Bank Indonesia

604.971.188.605

-

-

-

Penempatan Pada Bank Lain dan Bank Indonesia

733.000.000.000

-

-

2.618.726.104

735.618.726.104

8.952.806.370

9.239.978.513

27.563.013.354

2.808.659.557.952

2.854.415.356.189

1.346.923.994.975

9.239.978.513

27.563.013.354

2.811.278.284.056

4.195.005.270.898

Kredit yang diberikan

604.971.188.605

Dana Pihak Ketiga Giro Tabungan Deposito

2.027.297.733.292

90.102.121.480

90.102.121.480

45.051.060.740

2.252.553.036.992

52.683.372.900

105.366.745.801

210.733.491.602

684.883.847.706

1.053.667.458.009

258.434.972.322

8.900.300.000

2.495.394.620

80.000.000

269.910.666.942

-

-

-

85.635.145

85.635.145

6.287.932.513

-

-

-

6.287.932.513

Liabilitas Pada Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain

-

-

-

21.568.579.028

21.568.579.028

2.344.704.011.027

204.369.167.281

303.331.007.702

751.669.122.619

3.604.073.308.629

Pinjaman Yang Diterima

2013 1 - 3 bulan

3 - 6 bulan

Lebih dari

6 - 12 bulan

Jumlah

12 bulan

Bank Indonesia

593.578.502.668

-

-

-

Penempatan Pada Bank Lain

540.000.000.000

-

-

-

540.000.000.000

7.839.835.804

8.783.729.276

24.936.475.572

2.431.718.171.054

2.473.278.211.706

1.141.418.338.472

8.783.729.276

24.936.475.572

2.431.718.171.054

3.606.856.714.374

51.225.116.765

153.675.350.294

204.900.467.059

614.701.401.178

1.024.502.335.296

211.769.288.140

9.871.300.000

3.895.250.000

135.000.000

225.670.838.140

11.825.720.208

-

-

-

11.825.720.208

Bank Indonesia

-

-

-

86.635.145

86.635.145

Pinjaman yang diterima

-

-

-

20.473.677.436

20.473.677.436

2.218.118.732.461

163.546.650.294

208.795.717.059

635.396.713.759

3.225.857.813.573

Kredit yang diberikan

593.578.502.668

Dana Pihak Ketiga Giro Tabungan Deposito Liabilitas Kepada Bank Lain

1.943.298.607.348

1.943.298.607.348

c. Risiko Likuiditas Risiko likuiditas dapat terjadi ketika sebuah bank tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya kepada nasabah atau pihak lawan secara tepat waktu dengan biaya yang wajar. Manajemen risiko likuiditas merupakan hal yang sangat penting karena berdampak signifikan terhadap keberlangsungan bisnis. Bank senantiasa berupaya memastikan bahwa setiap kebutuhan likuiditas dan pendanaan saat ini dan masa mendatang dapat terpenuhi baik dalam kondisi pasar normal maupun kondisi kritis. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inhern komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang. Komposisi aset Bank yang ada menunjukkan bahwa Aset Bank cukup memadai untuk menutupi kewajiban jatuh tempo, hal ini terlihat dari persentase rasio aset likuid yang cukup besar terhadap total aset yang ada (24,36%) dan rasio aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek (39,64%).

60


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) c. Risiko Likuiditas (Lanjutan) Deposan Inti dimana mayoritas dananya milik Pemerintah memiliki nominal yang cukup signifikan menunjukan konsentrasi pada sumber pendanaan berisiko rendah karena merupakan dana murah, namun jika sewaktu-waktu Pemerintah menarik dananya secara bersamaan dalam jumlah yang besar maka akan berisiko tinggi (high risk ). Perlu komitmen yang tinggi bersama dengan Pemerintah Daerah serta usaha pendekatan yang nyata dari Pengurus/Manajemen agar Pemerintah Daerah tetap menempatkan dananya pada Bank Kalteng.

Komposisi dana pihak ketiga pada Bank Kalteng masih didominasi oleh dana Pemerintah Daerah, sehingga perlu perhatian khusus dari manajemen terkait strategi dan upaya penghimpunan Dana Pihak Ketiga kedepannya khususnya dana yang berasal dari luar pemerintah daerah (swasta). Ke depan perlu dilakukan upaya keras dalam menghimpun dana pihak ketiga yang berasal dari luar pemerintah daerah (swasta) dikarenakan menurut persyaratan BPD Regional Champion (BRC) minimal Dana Pihak Ketiga dari luar pemerintah daerah (swasta) adalah 70%, sementara berdasarkan posisi per 30 Desember 2014 bahwa Dana Pihak Ketiga dari luar pemerintah daerah (swasta) baru mencapai ± 47,12%. Persentase pendanaan non inti Bank terhadap total pendanaan masih tinggi (74,62%), mengingat dana non inti Bank Kalteng didominasi giro Pemda yang nilainya diatas 2 miliar. Berdasarkan data posisi 31 Desember 2014, persentase Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah Daerah mencapai ± 75% dari total Dana Pihak Ketiga yang ada pada Bank Kalteng. Hal tersebut sangat berisiko Bank, karena likuiditas Bank tergantung pada dana non inti dan sewaktu-waktu dapat ditarik atau dipindahkan ke Bank lain oleh pihak pemerintah daerah seperti halnya yang terjadi pada Pemerintah Kota Palangka Raya pada tahun 2012, Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2013 serta Pemerintah Kabupaten Katingan pada 2014.

Dana Pihak Ketiga Bank Kalteng posisi 31 Desember 2014 turun dari target Rencana Bisnis Bank Triwulan IV tahun 2014 atau realisasinya sebesar Rp. 3.576,131 juta atau baru 98% dari target sebesar Rp. Rp. 3.646.416 juta.

Berdasarkan Laporan Proyeksi Arus Kas posisi tanggal 31 Desember 2014, posisi kas akhir Bank Kalteng seminggu ke depan masih dalam posisi aman (positif) dimana posisi awal kas dan arus kas masuk lebih besar dari arus kas keluar. Volume Transaksi Rekening Administratif (TRA) pada posisi 31 Desember 2014 masih rendah sebesar 1,82% dari total Aset, dimana sebagian besar TRA berupa Garansi Bank dan Fasilitas Kredit yang Belum Ditarik yang memiliki kualitas Lancar (97,43%). Pelaporan jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan adalah sebagai berikut:

2014 1 - 3 bulan

3 - 6 bulan

Lebih dari

6 - 12 bulan

Jumlah

12 bulan

Aset Kas

288.710.742.286

-

-

-

288.710.742.286

Giro pada Bank Indonesia

604.971.188.605

-

-

-

604.971.188.605

Penempatan Pada Bank Lain dan Bank Indonesia

733.000.000.000

-

-

2.618.726.104

735.618.726.104

8.952.806.370

9.239.978.513

27.563.013.354

2.808.659.557.952

2.854.415.356.189

Kredit yang diberikan Aset Lain-lain Jumlah

51.887.455.151

509.342.847

184.224.654

20.110.495.027

72.691.517.679

1.687.522.192.412

9.749.321.360

27.747.238.008

2.831.388.779.083

4.556.407.530.863

61


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) c. Risiko Likuiditas (Lanjutan)

2014 1 - 3 bulan

3 - 6 bulan

Lebih dari

6 - 12 bulan

Jumlah

12 bulan

Liabitas Dana Pihak Ketiga Giro Tabungan Deposito

2.027.297.733.292

90.102.121.480

90.102.121.480

45.051.060.740

2.252.553.036.992

52.683.372.900

105.366.745.801

210.733.491.602

684.883.847.706

1.053.667.458.009

258.434.972.322

8.900.300.000

2.495.394.620

80.000.000

269.910.666.942

-

-

-

85.635.145

85.635.145

6.287.932.513

-

-

-

6.287.932.513 21.568.579.028

Liabilitas Pada Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain

-

-

-

21.568.579.028

58.774.576.734

31.532.679.086

1.053.909.762

31.704.964.947

123.066.130.529

2.403.478.587.761

235.901.846.367

304.384.917.464

783.374.087.566

3.727.139.439.158

(715.956.395.349)

(226.152.525.007)

(276.637.679.456)

2.048.014.691.517

829.268.091.705

Pinjaman Yang Diterima Liabilitas Lain-lain

Perbedaan Jatuh tempo

2013 1 - 3 bulan

3 - 6 bulan

Lebih dari

6 - 12 bulan

Jumlah

12 bulan

Aset Kas

274.987.543.250

-

-

-

274.987.543.250

Bank Indonesia

593.578.502.668

-

-

-

593.578.502.668

Penempatan Pada Bank Lain

540.000.000.000

-

-

2.868.136.335

542.868.136.335

7.839.835.804

8.783.729.276

24.936.475.572

2.431.718.171.054

2.473.278.211.706

Kredit yang diberikan Aset Lain-lain Jumlah

35.022.291.059

646.596.544

169.148.873

17.920.160.217

53.758.196.693

1.451.428.172.781

9.430.325.820

25.105.624.445

2.452.506.467.606

3.938.470.590.652

51.225.116.765

153.675.350.294

204.900.467.059

614.701.401.178

1.024.502.335.296

211.769.288.140

9.871.300.000

3.895.250.000

135.000.000

225.670.838.140

-

-

-

86.635.145

86.635.145

11.825.720.208

-

-

-

11.825.720.208

Liabitas Dana Pihak Ketiga Giro Tabungan Deposito Bank Indonesia Liabilitas Kepada Bank Lain Pinjaman yang diterima Liabilitas Lain-lain

Perbedaan Jatuh tempo

1.943.298.607.348

1.943.298.607.348

-

-

-

20.473.677.436

20.473.677.436

57.122.350.633

26.198.532.317

616.745.518

20.112.555.325

104.050.183.793

2.275.241.083.094

189.745.182.611

209.412.462.577

655.509.269.084

3.329.907.997.366

(823.812.910.313)

(180.314.856.791)

(184.306.838.132)

1.796.997.198.522

608.562.593.286

Kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas secara komposit cukup memadai, meskipun demikian pemantauan terhadap likuiditas Bank harus tetap menjadi skala prioritas. Tata Kelola Risiko Likuiditas sudah memadai meskipun masih terdapat kelemahan minor. Hal ini tercermin pada kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengelola Risiko Likuiditas telah memadai dan fungsi Manajemen Risiko Likuiditas (ALCO) telah dilaksanakan dengan cukup memadai. Fungsi Manajemen Risiko Likuiditas termasuk ALCO memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan telah berjalan cukup baik sehingga bisa menganalisa perubahan likuiditas akibat perubahan kondisi eksternal maupun internal.

62


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) c. Risiko Likuiditas (Lanjutan) Komponen modal disetor dalam menambah modal cukup signifikan, oleh sebab itu perlu usaha yang nyata dari Pengurus sehingga menjadi komitmen Pemegang saham dalam memenuhi setoran modal. Sebagian besar Pemda sudah membuat Perda terkait Setoran Modal dan diharapkan para Pemda selaku Pemegang Saham telah berkomitmen untuk meningkatkan setoran modal sebesar 1 triliun rupiah sejak tahun 2013 sampai tahun 2018 sebagaimana hasil RUPS tahun 2013. Strategi pengelolaan likuiditas cukup memadai namun dalam hal ini juga belum terlihat strategi nyata dari Manajemen dalam upaya memenuhi persyaratan Dana Pihak Ketiga sesuai target BPD Regional Champion (BRC) minimal dana pihak ketiga dari luar pemerintah daerah (swasta) adalah 70%. Direksi memiliki awareness serta pemahaman yang cukup baik terhadap Risiko Likuiditas yang tergambar dalam strategi pengelolaan likuiditas yang mencakup strategi pendanaan serta pengaturan manajemen dana yang tertuang dalam kebijakan dan prosedur serta penetapan limit risiko bidang likuiditas. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas cukup memadai namun Bank belum memiliki perencanaan dan komitmen yang jelas dalam memenuhi sumber pendanaan Bank khususnya yang bersumber selain dari Dana Pemerintah Daerah. Perencanaan dan komitmen yang jelas tentunya akan menjadi alternatif solusi pendanaan dan untuk meminimalisir dampak berpindahnya dana-dana Pemerintah Daerah ke Bank lain. Selama rentang waktu bulan Agustus 2013 sd. Triwulan IV tahun 2014 terjadi pemindahan dana Kas Daerah Kabupaten Katingan dari Bank Kalteng ke bank lain yang nilainya ratusan miliar rupiah. Perpindahan dana Pemda tersebut diatas memang belum terlalu mempengaruhi pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Kalteng, namun ke depannya Bank perlu memiliki perencanaan dan komitmen yang jelas untuk memenuhi sumber pendanaan Bank khususnya yang bersumber selain dari Dana Pemerintah Daerah. Pemindahan Dana tersebut terkait dengan tingkat suku bunga pada bank lainnya menawarkan bunga dan spesial rate khusus dan lebih tinggi. Selama rentang waktu bulan Agustus 2013 sd. Desember 2014 telah terjadi pemindahan dana Kas Daerah Kabupaten Katingan dari Bank Kalteng ke bank lain yang tercatat pada Kelompok Manajemen Risiko adalah sebesar total Rp. 575.000.000.000,(lima ratus tujuh puluh lima miliar rupiah)

Strategi pengelolaan likuiditas cukup memadai. Sebagai bentuk pengelolaan Risiko Likuiditas dan untuk menjaga stabilitas likuiditas Bank, maka Bank wajib memantau terpenuhinya kecukupan Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia.

d. Risiko Operasional Risiko operasional adalah risiko kerugian akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, manusia dan sistem atau yang disebabkan oleh faktor eksternal. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inhern komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu dimasa datang. Karakteristik produk dan jasa pada Bank Kalteng memiliki karakteristik yang sederhana sehingga risiko yang dihadapi relatif masih rendah. Produk dan jasa relatif kurang bervariasi, namun pengembangan produk dan jasa baru belum diikuti oleh pengembangan sistem TI dan peningkatan kualitas SDM yang berkesinambungan. Bisnis bank memiliki karakteristik yang sederhana dan kurang bervariasi. Mekanisme bisnisnya masih sederhana dengan volume transaksi masih relatif rendah. Struktur Organisasi yang tidak kompleks dan tidak terdapat aksi korporasi yang signifikan.

63


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) d. Risiko Operasional (Lanjutan) Penggunaan jasa alih daya yang sangat minimal dan hanya untuk pekerjaan pendukung seperti cleaning service sehingga potensi risikonya rendah. Selama Triwulan IV tahun 2014, bahwa berdasarkan temuan Auditor masih ditemukan banyak kelemahan dalam pelaksanaan monitoring terhadap proses maker, checker, approval dan watcher yang berpotensi menimbulkan fraud dan kerugian bagi bank. Oleh sebab itu, satuan kerja operasional (risk taking unit) dituntut untuk lebih meningkatkan pengawasan melekat terkait tugas dan pekerjaan pada satuan kerjanya masing-masing.

Terdapat kerusakan server RTGS pada Divisi Treasury Bank Kalteng pada tanggal 24 Desember 2014 sejak pagi hari, sehingga tidak dapat melakukan transaksi RTGS sebagaimana mestinya, menyebabkan proses pelimpahan Penerimaan Negara sebesar Rp. 12.292.412.517,- (dua belas milyar dua ratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua belas ribu lima ratus tujuh belas rupiah) tidak dapat dilakukan, namun hal tersebut telah dilaporkan kepada pihak Bank Indonesia dan KPPN Palangka Raya. Pelaksanaan pelimpahan selanjutnya dilakukan kembali pada hari Senin 29 Desember 2014. Bank kedepan semakin kompetitif untuk merebut pangsa pasar, hal ini menjadi perhatian yang serius bagi Pengurus Bank supaya dapat bersaing dengan baik salah satunya dengan cara memperkuat sistem TI serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM. Beberapa kejadian eksternal selama Tahun 2014 yang masih terjadi selama Triwulan IV tahun 2014 yang berpotensi menimbulkan Risiko Operasional antara lain : a. Masih terjadinya pemadaman listrik PLN sehingga dituntut agar mesin genset milik sendiri dalam keadaan baik dan siap dipergunakan apabila listrik padam. Kerusakan mesin genset akan berdampak pada terganggunya operasional bank. b. Masih terjadinya gangguan jaringan VBS seperti pada Kantor Cabang Sukamara akibat sambaran petir pada tower Telkom Sukamara dan Capem Kolam. Bank kedepan semakin kompetitif untuk merebut pangsa pasar, hal ini menjadi perhatian yang serius bagi Pengurus Bank supaya dapat bersaing dengan baik salah satunya dengan cara memperkuat sistem TI serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM. Belum terpenuhinya komitmen Bank akan kecukupan infrastruktur TI dan kebutuhan SDM berpotensi menghambat operasional Bank dan dalam jangka waktu yang lama akan berpotensi menyebabkan seluruh rencana pengembangan jaringan kantor, ATM, produk dan aktivitas baru yang berkaitan dengan fungsi TI terhambat pelaksanaannya. Bank sudah memiliki sistem pengamanan TI (anti virus) yang global dan terupdate secara berkesinambungan pada seluruh sarana komputer yang terintegrasi dengan sistem TI namun baru 60% di cabang-cabang.

Bank juga perlu meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan masalah perpajakan. Hal ini perlu dilakukan dan menjadi perhatian dari Manajemen mengingat selama tahun 2013 dan Triwulan IV Tahun 2014, Bank beberapa kali bermasalah dalam pengelolaan pajak antara lain : masalah pajak kurang bayar PPh Badan Tahun Pajak 2007 dan masalah kesalahan pengenaan pajak atas bunga untuk jasa giro/deposito milik Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan pada Kantor Cabang Kasongan tahun 2007/2008. Bank perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Divisi SDM yang memiliki target yang terukur, melaksanakan kebijakan staffing model dan Career Path Management (CPM) sebagaimana tertuang di dalam kebijakan bank untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap kondisi Sumber Daya Manusia dari sisi kualitas dan kuantitas.

64


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) d. Risiko Operasional (Lanjutan) Kualitas penerapan manajemen risiko operasional secara komposit cukup memadai, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen misalnya berdasarkan hasil audit ekstern maupun Divisi Pengawasan Intern bahwa pengawasan melekat pada satuan kerja operasional belum optimal dilaksanakan sehingga masih terdapat pelanggaran ketentuan yang berpotensi merugikan Bank. Disamping itu, terdapat permasalahan terkait infrastruktur TI dan kebutuhan SDM yang belum seluruhnya ditindaklanjuti sebagaimana komitmen dengan pihak auditor, sehingga selain menimbulkan Risiko Operasional, dalam jangka waktu lama juga akan berpotensi menimbulkan Risiko Stratejik bagi Bank dikarenakan akan menghambat pengembangan bisnis bank ke depan.

Tata Kelola Risiko Operasional sudah memadai meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Hal ini tercermin pada kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengelola Risiko Operasional secara umum telah memadai. Namun demikian, pemantauan terhadap progress program penyempurnaan manajemen SDM dan infrastruktur Teknologi Informasi masih perlu dilakukan secara intensif.

Manajemen memiliki awareness yang cukup baik mengenai manajemen risiko, namun Manajemen Bank tetap dituntut untuk lebih meningkatkan kualitas fungsi pengendalian intern dan pengawasan aktif guna memastikan operasional Bank dan pengembangan bisnis bank kedepan berjalan sesuai dengan Rencana Bisnis yang ditetapkan.

Fungsi Manajemen Risiko Operasional khususnya yang terkait Sumber Daya Manusia cukup baik, namun terdapat kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen terutama kuantitas SDM. Hal tersebut tercermin dengan masih adanya pegawai yang merangkap jabatan pada satuan kerja operasional. Pejabat dan Pegawai Bank Kalteng yang memasuki masa pensiun pada tahun 2013 sebanyak 12 (dua belas) orang, pada tahun 2014 sebanyak 11 (sebelas) orang dan pada tahun 2015 sebanyak 14 (empat belas) orang sehingga berpotensi menyebabkan Bank kekurangan Sumber Daya Manusia terutama untuk Pejabat di level middle. Disamping itu sampai dengan posisi Desember 2014 terdapat posisi jabatan Pemimpin Kelompok pada Divisi Kantor Pusat masih belum terisi seperti Pemimpin Kelompok Pengembangan Bisnis, dan Pemimpin Kelompok Pengembangan TI. Beberapa SDM masih belum memenuhi persyaratan sebagai Auditor di Divisi Pengawasan Intern. Meskipun terdapat jabatan di tingkat middle yang belum diisi pejabatnya, operasional Bank tetap dapat berjalan secara normal dan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada, Bank secara rutin melakukan sosialisasi/pelatihan bagi pejabat serta pegawai. Fungsi Manajemen Risiko Operasional khususnya yang terkait Teknologi Informasi cukup baik, hal tersebut tercermin dalam banyaknya permasalahan terkait Teknologi Informasi yang penyelesaiannya sudah sesuai komitmen antara lain kebutuhan kecukupan Server DRC Kuala Kapuas, kecukupan Server ATM, kecukupan Citrix MetaFrame/GO Global serta memastikan power supply (genset) bank terkelola dengan baik.

Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko Operasional sudah memadai. Hal ini tercermin dari adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja bisnis dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Disamping itu, pelaksanaan audit untuk menilai pelaksanaan proses dan sistem manajemen Risiko Operasional pada semua aktivitas fungsional telah dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank.

65


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) d. Risiko Operasional (Lanjutan) Guna mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya fraud pada Bank Kalteng yang pada akhirnya juga berpotensi merugikan lembaga, Divisi Kepatuhan agar melakukan sosialisasi ke Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kas Bank Kalteng khususnya yang terkait BPP Penanganan Litigasi Masalah Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum. Disamping itu, sebagai perpanjangan fungsi pengawasan Direksi di Kantor Cabang, Kontrol Intern Cabang dihimbau meningkatkan pengawasan aktifnya terhadap kegiatan operasional pada Kantor Cabang masing-masing. Business Continuity Management cukup andal khususnya terkait permasalahan TI khususnya server DRC dan genset yang telah ditindaklanjuti dengan baik sehingga operasional Bank berjalan dengan baik. Masih rendahnya budaya sadar risiko pada aktivitas operasional Bank. Pada Divisi Pemasaran target kinerja kredit ditetapkan berdasarkan kantor cabang dan target tersebut tidak diterjemahkan ke dalam target individu per analis sehingga belum dilakukan evaluasi per analis per bulan secara sistematis berdasarkan capaiannya. Divisi Treasury belum diberikan target pendapatan Divisi dan target pendapatan Individu. Bank belum optimal dalam mengimplementasikan SK Direksi Nomor DSDM.17/SK-0129/VII-13 BAB XI pada poin 2.1.5 tentang proses kegiatan pelatihan, yang menyatakan bahwa pelatihan meliputi 4 (Pokok) kegiatan yaitu perencanaan pelatihan, implementasi, pemantauan, evaluasi. Akibat tidak dilaksanakannya keempat tahapan di atas maka bank tidak memiliki peta kelemahan dan ketentuan intern khususnya faktor SDM, serta belum terbentuk sepenuhnya pegawai dengan kualifikasi yang mendukung rencana bisnis bank.

Petugas SDM belum pernah dibekali teknik analisis kebutuhan pelatihan pegawai (training need analysis ) sehingga penetapan pelaksanaan tugas pegawai kurang efektif sesuai dengan kebutuhan organisasi (SOP). Berhubungan dengan data dan dokumen berkas pegawai, manajemen dokumen oleh divisi SDM masih dilakukan secara manual dalam arsip sehingga manajemen kesulitan jika memerlukan data yang cepat, lengkap dan terkini perihal informasi pegawai untuk kebutuhan mutasi/rotasi maupun promosi. Belum optimalnya kebijakan dan pelaksanaan kebijakan bank di bidang SDM, membuat bank sulit mengembangkan kualitas manajemen yang baik sehingga berdampak kepada terbatasnya realisasi rencana bisnis bank secara keseluruhan dan ancaman persaingan perbankan saat ini dan ke depan. Pembebanan tugas tambahan pada Divisi SDM berakibat pada meningkatnya beban kerja Divisi SDM yang berdampak pada pekerjaan inti Divisi SDM menjadi kurang efektif. Hingga saat ini Divisi SDM belum memiliki data pegawai terbaru, kebutuhan valid SDM berdasarkan angka real dan perkiraan beberapa tahun mendatang yang disesuaikan dengan RBB, data kompetensi dan kebutuhan kompetensi pegawai dan lain-lain. Dampak dari Divisi yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya tidak hanya terbatas Divisi SDM saja, akan tetapi juga berdampak pada kelancaran pekerjaan Divisi lainnya yang selalu mengeluhkan kekurangan kekurangan SDM sehingga mereka harus melakukan peran ganda yang seharusnya peran tersebut menjadi mekanisme check and balances. Pengenaan pajak 20% atas Giro milik pemerintah kabupaten yaitu penempatan giro atas nama Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kapuas. Seharusnya dana tersebut tidak dikenakan pajak mengingat bukan merupakan subyek pajak. Hal ini dapat berdampak kerugian bagi bank apabila Pemkab tidak berkenan atas kesalahan pungut.

66


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) d. Risiko Operasional (Lanjutan) Sebagian besar kebutuhan jumlah SDM di kantor cabang masih belum dapat dipenuhi sesuai struktur organisasi , oleh karena kompleksitas proses bisnis dalam bank yang menyebabkan mekanismen pekerjaan menjadi rumit dan umumnya menggunakan kualitas SDM yang berkualitas yang apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan kegagalan transaksi bisnis dan gangguan operasional.

e. Risiko Hukum Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis tersebut antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan dokumen yang tidak sempurna.

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inhern komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan selama Triwulan IV tahun 2014, tidak terdapat gugatan yang diajukan pihak intern maupun ekstern kepada Bank, walaupun masih ada permasalahan hukum yang melibatkan Bank masih dalam proses penyelesaian oleh penegak hukum. Seluruh perjanjian/perikatan dengan pihak ketiga dibuat cukup memadai, meskipun masih ditemukan beberapa kelemahan klausula perjanjian dan tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, misalnya dalam beberapa hasil temuan auditor yang berpotensi hukum dimana terdapat administrasi kredit yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seluruh aktivitas dan produk Bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diupayakan setiap ketentuan peraturan intern Bank yang berlaku selalu dikinikan sesuai perkembangan perbankan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru. Sumber Daya Manusia yang tidak cukup secara kuantitas dan tidak memadai secara kualitas akan mengakibatkan kesalahan/kerugian yang sangat signifikan bagi bank khususnya dalam hal menganalisa hukum. Hal ini agar menjadi perhatian manajemen. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, misalnya berdasarkan temuan auditor masih terdapat dokumen perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga berisiko hukum dikemudian hari apabila tidak segera diperbaiki.

Tata Kelola Risiko Hukum sudah memadai meskipun masih terdapat kelemahan minor. Hal ini tercermin pada kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk awareness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi mengenai manajemen Risiko Hukum cukup baik. Fungsi manajemen Risiko Hukum juga didukung oleh adanya Staf Direksi Bidang Hukum dalam Struktur Organisasi Kantor Pusat yang ditempatkan langsung di bawah Direksi yang merupakan bagian independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas.

67


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) e. Risiko Hukum (Lanjutan) Fungsi manajemen Risiko Hukum cukup baik, namun pengelolaan risiko hukum belum didukung oleh Sumber Daya Manusia yang cukup. Meskipun demikian pemantauan dan pengelolaan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Kalteng tetap mendapat perhatian manajemen dengan menugaskan Tenaga Ahli Direksi Bidang Hukum untuk membantu Direksi terkait permasalahan hukum. Disamping itu, Bank telah memberlakukan ketentuan intern mengenai litigasi hukum dan bantuan perlindungan hukum baik bagi Pejabat maupun Pegawai Bank Kalteng guna memitigasi Risiko Hukum yang mungkin terjadi akibat kegiatan operasional Bank.

Strategi hukum dalam penyelesaian masalah/fraud yang terjadi di Bank Kalteng sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlalu, karena pihak manajemen memiliki awareness dan pemahaman yang baik terhadap risiko hukum. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional Bank Kalteng saat ini adalah belum memadainya ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi pejabat dan pegawai Bank Kalteng dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

f.

Risiko Stratejik Risiko stratejik adalah risiko akibat pengambilan keputusan stratejik yang tidak tepat, kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis, ketidak mampuan untuk melaksanakan suatu keputusan stratejik, atau gabungan dari hal-hal tersebut. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inhern komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang. Produk/kegiatan usaha Bank guna menghimpun dana masih terkonsentrasi pada tabungan, giro dan deposito berjangka yang sebagian besar bersumber dari Pemerintah Daerah. Sedangkan guna menyalurkan dana tersebut masih terkonsentrasi pada perkreditan namun risikonya rendah karena sebagian besar penyaluran kredit kepada PNS/Pensiunan yang gajinya disalurkan melalui Bank. Namun demikian Risiko Stratejik semakin meningkat eksposurnya seiring dengan semakin kompetitifnya persaingan bisnis perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah dan Bank Kalteng dituntut untuk lebih berperan serta dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui produk/kegiatan usaha Bank yang sinergi dengan visi misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pencapaian rencana bisnis Bank sampai dengan Triwulan IV tahun 2014 belum optimal di mana terdapat targettarget bisnis yang belum tercapai sesuai target antara lain :

No. Indikator Kinerja 1. Kredit UMKM 2. Kredit Produktif 3. Dana Pihak Ketiga

Realisasi 211.050 178.401 3.576.131

Target 299.261 435.000 3.646.416

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Belum Memenuhi Belum Memenuhi Belum Memenuhi

Rasio No. Indikator Kinerja 1. NPL Netto

Realisasi 0,28%

68

Target Maks. 0,27 %

Keterangan Belum Memenuhi


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) f.

Risiko Stratejik (Lanjutan) Selain indikator kinerja diatas, hampir keseluruhan rencana pengembangan bisnis bank seperti rencana penerbitan produk/pelaksanaan aktivitas baru dan rencana pengembangan jaringan kantor, terhambat pelaksanaannya disebabkan belum terlaksananya kecukupan pemenuhan infrastruktur TI dan kecukupan pemenuhan SDM sebagimana komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun disamping target-target bisnis yang belum terpenuhi diatas, ada beberapa pencapaian rencana bisnis yang sesuai dengan target bahkan melampaui target Triwulan IV tahun 2014 antara lain :

No. 1. 2. 3. 4.

(dalam jutaan rupiah) Keterangan Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi

Indikator Kinerja Laba Sebelum Pajak Aset (Gross) Penyaluran Kredit Modal Disetor

Realisasi 229.682 6.081.799 2.854.413 365.680

Indikator Kinerja CAR/KPMM LDR ROA BOPO NPL Gross

Realisasi 29,15% 79,82% 4,09% 61,07% 0,82%

Target 24,57% Min. 78,00% Min. 3,66% Maks. 64,69% Maks. 1,25%

Keterangan Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi Memenuhi

Realisasi

Target

Keterangan

5,51%

Min 5 %

Memenuhi

Target 212.933 435.000 2.844.204 336.020

Rasio No. 1. 2. 3. 4. 5.

Rasio biaya pendidikan No. Indikator Kinerja 1. Rasio biaya pendidikan/pelatiahan terhadap biaya tenaga kerja

Strategi bank kedepan khususnya dalam meningkatkan penyaluran kredit tergolong berisiko tinggi, karena ekspansi kredit produktif akan ditingkatkan padahal kredit produktif bukan sektor kredit yang dikuasai oleh Bank Kalteng. Tidak tercapainya target penyaluran kredit produktif sampai dengan Triwulan IV tahun 2014, lebih dikarenakan kuantitas SDM yang menangani kredit belum cukup terpenuhi dan infrastruktur TI yang ada belum optimal membantu petugas kredit dalam menganalisa kredit yang akan disalurkan. Oleh sebab itu, kedepannya Bank perlu lebih meningkatkan kecukupan pemenuhan infrastruktur TI dan kecukupan pemenuhan SDM.

Bank Kalteng agar tetap eksis berkompetitif dalam rangka pengembangan usahanya yang berkelanjutan harus selalu membuat terobosan di bidang pelayanan antara lain : mendirikan kantor baru, membuka jaringan ATM di pusat perbelanjaan dan didaerah perkantoran yang aksesnya mudah dijangkau oleh masyarakat umum.

Agar semua satuan kerja memahami pelayanan yang baik dan prima (Prime Service Quality ) kepada para stakeholder, sehingga tercipta suasana yang ramah dan cukup berkesan dengan nasabah. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai, meskipun demikian pemantauan terhadap realisasi rencana bisnis Bank tetap perlu mendapatkan perhatian manajemen.

69



Risiko Stratejik (Lanjutan) Dewan Komisaris dan Direksi memiliki awareness dan pemahaman yang cukup baik mengenai manajemen risiko stratejik. Direksi selalu berkoordinasi dengan Dewan Komisaris dalam penyusunan rencana bisnis Bank.

Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite ) dan toleransi risiko (risk tolerance ) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis Bank secara keseluruhan. Fungsi manajemen risiko stratejik cukup baik, namun perlu meningkatkan strategi nyata dari Manajemen dalam upaya memenuhi persyaratan BPD Regional Champion (BRC) antara lain strategi dalam peningkatan modal inti minimal Rp. 1 triliyun, pemenuhan DPK 70% dari dana non pemerintah daerah (swasta), rasio Net Interest Margin (NIM) maksimal 5,5% dan persyaratan lainnya. Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia cukup memadai namun masih perlu dilakukannya peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia guna meminimalisir risiko yang terjadi dan mendukung rencana bisnis Bank. Kurangnya Sumber Daya Manusia akan berpengaruh terhadap rencana bisnis Bank antara lain terhambatkan pelaksanaan pembukaan jaringan kantor baru maupun peningkatan status jaringan kantor sehingga sangat diperlukan adanya penambahan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan LHP Bank Indonesia bahwa kesalahan dalam melakukan staffing model dan dalam melakukan perhitungan kebutuhan SDM mengakibatkan pemenuhan SDM tidak tercapai sehingga pencapaian rencana bisnis dan visi-misi Bank Kalteng tidak tercapai. Kerangka Manajemen Risiko Stratejik cukup memadai. Hal ini tercermin dari kecukupan dari Kebijakan dan penetapan limit Risiko Stratejik yang telah jelas dan memadai berdasarkan Business Plan Bank . Kecukupan strategi terkait permodalan dan strategi dalam rencana pembukaan jaringan kantor kedepan dalam menyesuaikan dengan kegiatan usaha Bank (BUKU) perlu dipersiapkan. Perlunya mengkaji ulang kelayakan penerapan SK Direksi No. DSDM.17/SK-0130/VII-13 tanggal 22 Juli 2013 yang masih menggunakan tarif tahun 2004 dan 2006 khususnya terhadap tarif lembur, tarif hotel, dan tarif perjalanan dinas moda transportasi dan melaporkan hasilnya kepada OJK. Mengkaji ulang kebijakan penilaian kinerja dengan menggunakan parameter yang dapat diukur secara objektif untuk meminimalisirr kemungkinan adanya unsur penilaian yang saat ini masih dinilai kurang memadai (subjektifitas) dan mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai secara rutin sebagai wujud kepedulian manajemen dalam mencapai visi dan misi bank bersama pegawai. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebijakan internal maupun eksternal yang menjadi kebutuhan organisasi. Meningkatkan budaya perusahaan khususnya terkait dengan manajemen risiko dan penilaian kualitas berdasarkan kinerja pegawai. Mengkinikan data pegawai secara sistem untuk menciptakan data based kepegawaian yang akuntable. Hal ini juga merupakan temuan berulang yang wajib menjadi concern senior manajemen. Menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan terukur antar pegawai dalam merumuskan faktor-faktor penilaian kinerja pegawai. Memperhatikan unsur conflict of interest hak akses admin kredit dan pimpinan cabang ke dalam sytem admin yang dapat melakukan perubahan kolektibilitas, kepada bank diminta untuk segera melakukan langkah-langkah mitigasi dan fungsi pengendalian risiko yang lebih memadai.

70



Risiko Stratejik (Lanjutan) Manajemen diminta untuk segera memperbaiki keterbatasan sistem pinjaman yang belum dapat mengenerate tipe angsuran (pokok dan bunga) yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah angsuran secara otomatis dan menyampaikan kepada OJK action plan penyelesaiannya paling lambat November 2014, dengan target perbaikan loan system secara keseluruhan Juni 2015. Direksi diminta untuk memperhatikan kapabilitas infrastruktur bank dalam menetapkan rencana bisnis ke depan agar rencana kerja Bank Kalteng menjadi lebih efektif dan terukur. Kelemahan terletak pada tata kelola Manajemen Sumberdaya Manusia menjadi permasalahan utama yang berdampak significant terhadap kinerja dan keberlangsungan usaha bank, dengan demikian Direksi dan Komisaris diminta untuk segera melaksanakan sebijakan staffing model sebagaimana tertuang dala kebijakan bank untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap kondisi Sumber Daya Manusia dari sisi kualitas dan kuantitas.

Manajemen diharapkan segera memenuhi formasi struktur organisasi efektif SDM Bank Kalteng. Program rekrutmen berdasarkan kebutuhan struktur memperhatikan revisi atau peninjauan BPP MSDM.

organisasi

sesuai

concern

pengawasan

dengan

g. Risiko Kepatuhan Risiko kepatuhan merupakan risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam kegiatan usaha industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia, selain itu bank juga diwajibkan tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya, seperti peraturan yang mengatur Penjaminan Simpanan, Perseroan Terbatas, Perpajakan dan Otoritas Jasa Keuangan "OJK".

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inhern komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang. Berdasarkan pemantauan terhadap hasil temuan auditor intern maupun ekstern dan pemantauan terhadap tindaklanjutnya bahwa track record kepatuhan Bank selama Triwulan IV tahun 2014 ini cukup baik, walaupun masih dijumpai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan ketidakpatuhan terhadap komitmen Bank.

Masih ditemukan transaski yang tidak sesuai dengan profil, namun tidak dilaporkan. Berdasarkan BPP dan PBI tentang APU dan PPT Bank Wajib melaporkan adanya transaksi mencurigakan tersebut agar tidak dikenakan sanksi kewajiban membayar denda. Berdasarkan monitoring komitmen LHP BI maupun komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan 31 Desember 2014, terdapat beberapa komitmen Bank yang belum selesai ditindaklanjuti terutama yang terkait dengan pemenuhan kecukupan Manajemen Sumber Daya Manusia dan Kecukupan Infrastruktur TI yang masih dalam proses antara lain : - Belum terintegrasi SID, RTGS, GB, Penempatan Antar Bank, Kredit Hapus Buku, Aktiva Tetap Inventaris (ATI), PBYAD dengan VBS. - Pemenuhan Kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan efektif organisasi bank.

71


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) g. Risiko Kepatuhan (Lanjutan) Berdasarkan hasil audit Divisi Pengawasan Intern maupun Bank Indonesia, masih terjadi pelanggaran/temuan yang sama dan selalu terjadi berulang-ulang yang secara langsung berpengaruh meningkatkan risiko kepatuhan Bank, contohnya masih ditemukannya kelemahan administrasi kredit yang berpotensi risiko hukum dan masih ditemukannya human error pada bidang pelayanan yang berpotensi merugikan Bank.

Selama Selama Triwulan IV tahun 2014 terjadi 3 (tiga) kali pengenaan sanksi denda di mana Bank dikenakan sanksi pengenaan sanksi denda di mana Bank dikenakan sanksi administrasi yaitu pembukaan Kantor Samsat sebesar Rp. 100.000.000,-, Denda keterlambatan penyampaian Laporan SID pada beberapa kantor cabang, antara lain Kantor Cabang Utama sebesar Rp. 100.000.000,- Kantor Cabang Pangkalan Bun sebesar Rp.150.000.000, Kantor Cabang Buntok sebesar Rp. 3.750.000,-, dan denda administratif bunga pajak Rp.4.135.576.260,-.

Pelanggaran PBI No: 12/7/2010 perihal Perubahan atas PBI No: II/19/PBI/2009 Tentang Sertfikasi Manajemen Risiko yaitu SK Direksi No : DSDM.17/SK-0202/XI-14 tanggal 6 September 2014. Perlunya meningkatkan kemampuan SDM agar berkualitas dengan cara mengikuti kursus-kursus, seminar, pelatihan dan lain-lain sehingga pelanggaran/kesalahan yang sama tidak terjadi lagi dikemudian hari. Kualitas penerapan manajemen Risiko Kepatuhan secara komposit cukup memadai, namun terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen misalnya masih terjadi pelanggaran/temuan yang sama berdasarkan hasil temuan auditor. Tata Kelola Risiko Kepatuhan sudah memadai meskipun masih terdapat kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Hal ini tercermin pada kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk awareness dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi yang baik mengenai manajemen Risiko Kepatuhan.

Kerangka Manajemen Risiko Kepatuhan memadai. Hal ini tercermin dari kecukupan dari Cakupan Kebijakan dan Prosedur Risiko Kepatuhan yang telah memadai sebagaimana tercantum dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Penerapan Fungsi Kepatuhan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Budaya manajemen risiko kepatuhan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten oleh satuan kerja Bank, mengingat masih dijumpainya beberapa pelanggaran peraturan dan komitmen yang berpotensi merugikan Bank. Untuk itu, setiap Pejabat maupun Pegawai Bank Kalteng dituntut untuk lebih meningkatkan pengawasan melekat yang berkesinambungan untuk memastikan agar semua peraturan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dipatuhi oleh semua satuan kerja. Dalam penerapan manajemen risiko kepatuhan, Divisi Kepatuhan selalu menyampaikan Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia terkini kepada satuan kerja terkait sebagai pedoman bagi satuan kerja tersebut.

Kebijakan dan prosedur dalam pendelegasi wewenang telah diatur dan dalam pelaksanaannya terus dipantau oleh manajemen untuk menimbulkan budaya risiko. Fungsi kepatuhan dalam pelaksanaannya secara independen yang dituangkan dalam job deskripsi dan dipahami oleh manajemen.

72


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) g. Risiko Kepatuhan (Lanjutan) Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko Kepatuhan sudah memadai. Hal ini tercermin dari adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja bisnis dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Disamping itu, pelaksanaan audit untuk menilai pelaksanaan dan pengendalian Risiko Kepatuhan pada semua aktivitas fungsional telah dilaksanakan secara efektif. Fungsi Manajemen Risiko Kepatuhan cukup baik, namun terdapat kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen. Hal tersebut tercermin dalam masih terdapat komitmen kepada Bank Indonesia yang belum ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

h. Risiko Reputasi Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bank. Kegagalan Bank dalam menjaga reputasi dimata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap bank, maka dalam waktu singkat dapat terjadi penurunan atau hilangnya kepercayaan nasabah terhadap Bank yang akhirnya akan memberikan dampak negatif terhadap pendapatan dan volume aktivitas Bank.

Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inhern komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang. Pemberitaan negatif dari Pemegang Saham masih skala kecil dan pengaruhnya tidak signifikan. Bank tidak pernah melakukan pelanggaran etika bisnis. Produk bank sederhana sehingga relatif tidak memerlukan pemahaman khusus dari nasabah. Berdasarkan Nomor Surat DTS.07/LB-1699/X2014 perihal Laporan Penanganan Dan Penyampaian Pengaduan Nasabah, maka pemantauan yang dilakukan selama Triwulan IV 2014, frekuensi penyampaian keluhan/pengaduan nasabah yang diterima pada periode Triwulan IV pelaporan adalah terdapat 110 pengaduan dengan rincian keluhan/pengaduan yang didominasi oleh pengaduan terkait gangguan/kerusakan ATM (34 pengaduan), kelalaian nasabah (57 pengaduan) dan sisanya gangguan/kerusakan perangkat dan informasi produk yang kurang memadai (13 pengaduan), gangguan sistem Tehnologi Informasi dan Tehnologi (6 pengaduan). Namun demikian tidak ditemukan keluhan/pengaduan Nasabah yang sifatnya material dan keluhan/pengaduan yang disampaikan dapat segera diselesaikan dan sisanya sedang dalam proses penyelesaian.

Kualitas penerapan manajemen risiko reputasi secara komposit cukup memadai, meskipun terdapat kelemahan misalnya : belum adanya satuan kerja khusus yang menangani pemberitaan/publikasi negatif media terhadap Bank dan belum adanya unit khusus yang menangani pengaduan nasabah 24 jam. Proses manajemen risiko reputasi sudah cukup memadai namun potensi risiko reputasi Bank ke depan diperkirakan meningkat seiring dengan seringnya publikasi dan pemberitaan negatif terkait Bank Kalteng. Oleh sebab itu, ke depan Bank Kalteng perlu membentuk suatu unit kerja atau penunjukan Pejabat yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah termasuk dalam menangani seluruh pengaduan publikasi maupun pemberitaan negatif yang dihadapi oleh Bank, sehingga Bank secara cepat dan tepat dalam mengantisipasi potensi risiko reputasi yang mungkin dihadapi Bank.

73


39. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan) h. Risiko Reputasi (Lanjutan) Budaya manajemen risiko reputasi cukup baik dimana seluruh pegawai dibina melalui surat-surat pembinaan dari Direksi untuk selalu menjaga nama baik dan reputasi lembaga. Disamping itu, dihimbau kepada seluruh Pejabat dan Pegawai Bank untuk wajib turut mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Bank sebagai bentuk mitigasi risiko reputasi dikemudian hari. Reputasi Bank yang bersifat pemberitaan negatif selama ini hanya berdampak sesaat saja, mengingat dalam bulan berikutnya tidak terlihat dampaknya yang signifikan terhadap kepercayaan nasabah. Bank Kalteng tetap melakukan langkah-langkah guna mengantisipasi terjadinya penurunan tingkat kepercayaan nasabah dan pemegang saham lalu antara lain : dengan meningkatkan pelayanan prima (Prime Service Quality ), pembinaan melalui surat-surat Direksi terkait pelayanan kepada nasabah dan pemberitaan negatif pada media cetak serta telah dilakukan konsolidasi kepada beberapa pemegang saham oleh Pengurus Bank Kalteng.

Kedepan perkembangan dan pemeliharaan sistem TI menjadi fokus perhatian, mengingat sistem TI berhubungan langsung dengan proses layanan dengan para nasabah.

40. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PENTING a. Perjanjian Virtual Banking System dengan Vendor Pada tanggal 16 Agustus 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah mengadakan perjanjian dengan PT Mantra Global Konsultan tentang Pemeliharaan Aplikasi Virtual Banking System (VBS), yang meliputi pemeliharaan aplikasi core banking system , aplikasi laporan kantor pusat bank umum (LKPBU), aplikasi LBU Basel II dan aplikasi VBS PSAK 50 & 55. Jangka waktu perjanjian dimulai 16 Agustus 2012 sampai dengan 16 Agustus 2014 dan dapat diperpanjang dengan suatu addendum. addendum Perjanjian Kerjasama No.DSDM.20/PKS-0195/XI.14 dan No. 240/PKS-MGK/XI.14 tgl 05 Nopember 2014 jangka waktu mulai 17 Agustus 2014 s.d 16 Agustus 2016. b. Perjanjian Sewa Beli Server Sparc T 5- 2 untuk Disaster Recovery Center (DRC) Bank menandatangani perjanjian Nomor DSDM.20/PKS-0158/VII.14 Nomor : LC001/BKLTG-ASINDO/VII/14 pada tanggal 25 Juli 2014 antara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah mengadakan perjanjian dengan PT Asia Sinergi Solusindo dengan nilai kontrak Rp. 5.712.000.000,- tentang Penyewa belian Server Sparc T5-2 untuk DRC sebanyak 1 (satu) unit dengan masa sewa beli 4 (empat) tahun yang kemudian digunakan oleh PT Bank Kalteng sebagai alat operasional dalam menunjang kegiatan bisnis PT Bank Kalteng, termasuk dalam perjanjian ini adalah fasilitas sebagai Berikut : a. Pengadaan software dan hardware SERVER SPARC T5-2 untuk DRC dari PT Asia Sinergi Solusindo sudah termasuk masa sewa beli belum berakhir. b. Pengiriman, pemasangan, aktivasi SERVER SPARC T5-2 untuk DRC dengan hak pakai selama oleh PT Bank Kalteng. c. Jaminan asuransi atas resiko unit SERVER SPARC T5-2 untuk DRC selama masa sewa beli. d. Maintenance dan penggantian spare part yang rusak selama masa sewa beli. e. Stand by Teknisi PT Asia Sinergi Solusindo pada setiap hari kerja.

74


40. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PENTING (Lanjutan) c. Perjanjian Sewa Beli Server HP ProliantDL380p Gen 8 untuk server ATM Bank menandatangani perjanjian Nomor DSDM.20/SB-0000/VI.14 Nomor : LC001/BKLTG-ASINDO/VI/14 pada tanggal 17 Juni 2014 antara PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah mengadakan perjanjian dengan PT Asia Sinergi Solusindo dengan nilai kontrak Rp. 496.000.000,- tentang Penyewa belian Server HP Proliant DL380p Gen 8 untuk dijadikan server ATM serta aplikasi yang ada didalamnya sebanyak 2 (dua) unit yang kemudian digunakan oleh PT Bank Kalteng sebagai alat operasional dalam menunjang kegiatan bisnis PT Bank Kalteng, termasuk dalam perjanjian ini adalah fasilitas sebagai Berikut : a. Pengadaan 2 (dua) unit SERVER HP Proliant D380p Gen 8, Software SQL Anywhere Standard Edition b. Pengiriman, pemasangan, aktivasi SERVER HP Proliant D380p Gen 8 dilokasi yang telah ditentukan oleh PT Bank Kalteng. c. Garansi selama 2 (Dua) tahun, termasuk tenaga kerja dan spare part. d. Stand by Teknisi PT Asia Sinergi Solusindo pada setiap hari kerja. d. Penjaminan Kredit Bank menandatangani perjanjian kerjasama Nomor 014/Jamkrindo/III/2014 / DPT.11/PKS-0251/III-14 tanggal 07 Maret 2014 dengan Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Berdasarkan perjanjian tersebut maka Bank menunjuk Perum Jaminan Kredit Indonesia sebagai penjamin atas kredit umum (komersial) yang diberikan oleh Bank. Perjanjian kerjasama ini dengan jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan. Bank menandatangani perjanjian kerjasama Nomor 41/PKS/ASK/DIR/IV/2013 / DPT.11/PKS-0017/IV-2014 tanggal 26 April 2013 dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo). Berdasarkan perjanjian tersebut maka Bank menunjuk PT Asuransi Kredit Indonesia sebagai penjamin atas kredit pemilikan rumah (KPR) sejahtera yang diberikan oleh Bank. Perjanjian kerjasama ini dengan jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan. Bank menandatangani perjanjian kerjasama Nomor DPT.11/PKS-0140/V-2014 / 126/BP-BK/PKS/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 dengan PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputrera 1912. Berdasarkan perjanjian tersebut maka Bank menunjuk PT Asuransi Jiwa Bersama Bumiputrera 1912 sebagai penjamin kredit program asuransi jiwa kredit kumpulan plus akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi debitur Bank Kalteng. Perjanjian kerjasama ini dengan jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan. Bank menandatangani perjanjian kerjasama Nomor 003/Jamkrida/VIII/2014 / DPT.11/PKS-064/VIII-14 tanggal 25 Agustus 2014 dengan PT Jamkrida Kalteng. Berdasarkan perjanjian tersebut maka Bank menunjuk PT Jamkrida Kalteng sebagai penjamin kredit mikro dan kecil bagi debitur Bank Kalteng. Perjanjian kerjasama ini dengan jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan. Bank menandatangani perjanjian kerjasama Nomor DPT.11/PKS-0008/III-2013 / 007/PERJ/ABA/2013 tanggal 11 Maret 2013 dengan PT Asuransi Bangun Askrida. Berdasarkan perjanjian tersebut maka Bank menunjuk PT Asuransi Bangun Askrida sebagai program penjaminan kredit dalam hal klaim risiko Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi anggota DPR/DPRD dan Asuransi Kebakaran, Kendaraan dan Jenis Auransi Lainnya bagi debitur Bank Kalteng. Perjanjian kerjasama ini dengan jangka waktu 2 (Dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai kesepakatan. e. Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Persepsi/Devisa Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan Bank menandatangani perjanjian kerjasama Nomor PRJ-49/PB/2013; DTI.14/PKS-0026/VI-13 tanggal 28 Juni 2013 dengan Direktorat Jendral Perbendaharaan.

75


40. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PENTING (Lanjutan) e. Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan sebagai Persepsi/Devisa Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single Account (TSA) Penerimaan (Lanjutan) Berdasarkan Perjanjian kerjasama tersebut Bank menyelenggarakan Penyediaan layanan Penerimaan Negara secara terpusat melalui surat setoran elektronik (billing system ) dan pemeliharaan sistem teknologi informasi yang terhubung dengan MPN dalam rangka kelancaran Penerimaan Negara. f.

Pengelolaan BPD Net Online Bank menandatangani perjanjian kerjasama Nomor 006/PKS.BPDKTE/AJ/000/2009 dan No.DTS.07/PKS003/IV.09 tanggal 24 April 2009 dengan PT Artajasa Pembayaran Elektroniks. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut Bank mendapatkan fasilitas dari PT Artajasa Pembayaran Elektroniks untuk menggunakan layanan BPD Net Online. Perjanjian kerjasama ini berakhir dimulai 3 (tiga ) terhitung sejak tanggal ditanda tanganinya PKS tersebut diatas

g. Pemanfaatan ATM Bersama untuk Principle Member Bank menandatangani perjanjian kerjasama Nomor DTS.09/SB-1933/XI-14 tanggal, 03 Nopember 2014 dengan PT Artajasa Pembayaran Elektroniks. Berdasarkan perjanjian kerjasama tersebut Bank mendapatkan fasilitas dari PT Artajasa Pembayaran Elektronis untuk menggunakan layanan Pemanfaatan ATM Bersama untuk Principle Member. 41 PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN Manajemen Bank bertanggung jawab terhadap penyajian laporan keuangan sebagaimana diuraikan dimuka yang diselesaikan pada tanggal 8 April 2015.

76

LAMPIRAN 3 PENGUNGKAPAN PERMODALAN DAN PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO SERTA PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BANK (SESUAI SE BI NOMOR : 14/35/DPNP TANGGAL 10 DESEMBER 2012) A.

PENGUNGKAPAN PERMODALAN 1.

Struktur Permodalan Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa yang dituangkan dalam Akta Notaris Ellys Nathalia, SH.MH, Notaris di Palangka Raya, Nomor 06 Tanggal 17 Mei 2013 mengenai Perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah. Pasal 4 butir (1) Anggaran Dasar tersebut menyatakan bahwa Modal Dasar Bank Kalteng sejumlah Rp 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) terbagi atas 100.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Setoran modal sampai 31 Desember 2014 berjumlah Rp. 365.680.000.000,- (tiga ratus enam puluh lima miliar enam ratus delapan puluh juta rupiah) yang dibagi dalam 36.568 lembar saham.

2.

Penilaian Kecukupan Modal Perhitungan penilaian kecukupan modal Bank Kalteng mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang dipergunakan dalam perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) hanya melingkupi ATMR Risiko Kredit dan ATMR Risiko Operasional. Dalam melakukan perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Kalteng menggunakan metode sebagai berikut: a.

Risiko Kredit dengan Metode Standar (Standardised Approach) berdasar SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 perihal Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar.

b.

Risiko Operasional dengan Pendekatan Indikator Dasar (Basic Indicator Approach) berdasarkan SE BI No. 11/3/DPNP tanggal 27 Januari 2009 perihal Perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Indikator Dasar (PID).

Tahun 2014, Bank Kalteng belum memperhitungkan Risiko Pasar dalam menghitung rasio KPMM sesuai dengan PBI No. 9/13/PBI/2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar, dikarenakan Bank Kalteng dikategorikan sebagai Bank bukan Bank Devisa memiliki posisi penempatan dana dalam bentuk surat berharga untuk Trading Book masih dibawah ketentuan sebesar Rp.25 miliar, dengan total aktiva dibawah Rp.10 triliun. Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/37/DPNP tanggal 27 Desember 2012 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil Risiko dan Pemenuhan Capital Equivalency Maintained Assets (CEMA), mulai tahun 2014 Bank Kalteng melakukan penilaian kecukupan modal yang berdasarkan penilaian profil risiko. Perhitungan Rasio KPMM sesuai Profil Risiko (ICAAP) posisi 31 Desember 2014 sebesar 10,74% dari ATMR sejalan dengan perhitungan Penilaian Profil Risiko Bank Kalteng posisi 31 Desember 2014 yaitu Peringkat 3. Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 14/18/PBI/2012 khususnya Pasal 2, untuk Bank dengan profil risiko Peringkat 3, maka penyediaan modal minimumnya antara 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR. Sementara perhitungan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)

1

posisi 31 Desember 2014 sebesar 10,74% dari ATMR, lebih tinggi daripada penyediaan modal minimum yang dipersyaratkan dalam ICAAP yaitu antara 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR. Struktur Permodalan Bank Kalteng per 31 Desember 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tabel 1.a. B.

PENGUNGKAPAN EKSPOSUR RISIKO DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO Manajemen risiko adalah suatu aktivitas untuk mengendalikan risiko dengan melalui suatu proses identifikasi, pengukuran, evaluasi dan monitoring terhadap seluruh aktivitas kegiatan Bank untuk memperkirakan kerugian potensial yang mungkin terjadi. Sehingga dengan manajemen risiko, kerugian yang mungkin terjadi diharapkan dapat dimitigasi dengan baik dan dapat diminimalisir. Berdasarkan PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 dan SE BI Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Bank Kalteng telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pedoman Standar Manajemen Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DKR.22/SK-063/III-12 tanggal 22 Maret 2012. Penerapan manajemen risiko di Bank Kalteng mencakup 4 (empat) pilar sesuai dengan SE BI dimaksud, yaitu : 1.

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Penerapan manajemen risiko yang efektif hendaknya didukung oleh kecukupan kualitas dan kuantitas yang memadai. Pengawasan yang aktif secara berkesinambungan akan mendukung terciptanya budaya risiko yang kuat. Seluruh jajaran unit kerja mempunyai tanggung jawab terhadap penerapan manajemen risiko yang terkait dengan setiap produk/aktivitas Bank, serta memastikan risiko yang dihadapi Bank telah termitigasi dengan baik. Dalam rangka penerapan manajemen risiko, Bank Kalteng telah menetapkan struktur organisasi manajemen risiko dengan membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) yang beranggotakan mayoritas Direksi terkecuali Direktur Utama dan seluruh pejabat eksekutif setingkat Pemimpin Divisi, serta Bank telah membentuk Satuan Kerja/Kelompok Manajemen Risiko yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Selain itu, sebagai alat pengawasan penerapan manajemen risiko bagi Dewan Komisaris, Bank juga telah membentuk Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di Bank. Untuk itu Dewan Komisaris dan Direksi memahami RisikoRisiko yang dihadapi Bank dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Bank. Selain itu Dewan Komisaris dan Direksi juga memastikan struktur organisasi yang memadai, menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing unit, memastikan kecukupan Teknologi Informasi (TI) serta memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif.

2

2.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit. Penerapan Manajemen Risiko yang efektif didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank. Penyusunan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko dan tingkat Risiko yang akan diambil serta peraturan yang ditetapkan otoritas dan/atau praktek perbankan yang sehat. Selain itu, penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki didukung oleh kecukupan permodalan, kecukupan Teknologi Informasi (TI) dan kecukupan SDM. Sebagai bentuk penerapan manajemen risiko yang baik, maka Bank senantiasa melakukan penyempurnaan terhadap kebijakan, prosedur, limit, dan sistem informasi manajemen risiko sehingga dapat sejalan dengan visi, misi, dan strategi bisnis Bank. Penetapan limit toleransi risiko Bank Kalteng didasarkan pada rencana bisnis bank (risk appetite), dengan mempertimbangkan segala aspek termasuk pencapaian realisasi rencana bisnis tahun sebelumnya dan pertumbuhan kondisi sektor ekonomi regional.

3.

Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko. Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Selanjutnya, Bank melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Selain itu, efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, Bank mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank. Sepanjang tahun 2014, Bank telah melakukan kajian terhadap produk dan aktivitas Bank dalam rangka memastikan bahwa Bank telah melakukan mitigasi risiko sebelum produk atau aktivitas Bank dimaksud diperkenalkan atau di implementasikan.

4.

Sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang baik. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus Bank menjaga aset Bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang -undangan yang berlaku, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehatihatian. Terselenggaranya sistem pengendalian intern Bank yang baik dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh satuan kerja operasional, satuan kerja pendukung serta satuan kerja independen seperti Divisi Pengawasan Intern, Divisi Kepatuhan dan Kelompok Manajemen Risiko

3



Organisasi Manajemen Risiko

STRUKTUR KEPEGAWAIAN

DIREKTUR KEPATUHAN

PEMIMPIN DIVISI KEPATUHAN

PEMIMPIN KELOMPOK MANAJEMEN RISIKO  Analis Manajemen Risiko Kredit;  Analis Manajemen Risiko Non Kredit;  Asisten Manajemen Risiko.

Organisasi dalam pengelolaan manajemen risiko di Bank Kalteng dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko, yaitu Direktur Kepatuhan. Untuk membantu Direktur Kepatuhan tersebut, Bank Kalteng telah membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yaitu Kelompok Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : DPP.03/SK-0140/VIII-11 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Kalteng Nomor : DPAI.400/SK-3-0073/VII-04 tanggal 22 Juli 2004 tentang Susunan Organisasi Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang Kelas 1, Kantor Cabang Kelas 2, Kantor Cabang Kelas 3, Kantor Cabang Syariah, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas. Kelompok Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan, untuk melakukan fungsi evaluasi penerapan manajemen risiko secara independen. Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya terutama yang terkait dengan pengelolaan risiko, Direksi Bank Kalteng juga membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) yang dipimpin oleh Direktur Kepatuhan, beranggotakan Direksi (kecuali Direktur Utama), seluruh Pemimpin Divisi dan Pemimpin Kantor Cabang Utama. Komite Manajemen Risiko (KMR) dalam tugasnya membahas hal terkait kebijakan, strategi dan upaya untuk mengendalikan risiko yang terjadi pada Bank Kalteng. Bank Kalteng memiliki struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas batas wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja yang menangani manajemen risiko. Di dalam organisasi yang dimiliki, terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara Satuan Kerja Operasional (bussines unit) sebagai Risk Taking Unit dengan Satuan Kerja Non Operasional yang melaksanakan pengendalian dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

4



Budaya Risiko Dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha perbankan saat ini, secara otomatis potensi risiko yang dihadapi Bank semakin besar, sehingga Manajemen Bank Kalteng berupaya menanamkan budaya sadar risiko pada seluruh pegawai di setiap tingkatan. Sebagaimana diamanatkan dalam SE BI Nomor 5/21/DPNP, tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang telah diubah dengan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, maka dalam upaya menanamkan budaya risiko tersebut, Manajemen melalui surat-surat pembinaan, telah melakukan sosialisasi budaya risiko kepada seluruh jajaran risk taking unit untuk memastikan bahwa pegawai memiliki pemahaman yang memadai mengenai praktik manajemen risiko. Selain melakukan sosialisasi, Bank Kalteng juga menyertakan para pegawai yang menduduki suatu jabatan dalam Program Sertifikasi Manajemen Risiko hingga Tingkat 3 dan khusus untuk Direksi Tingkat 4. Dengan mengikuti program sertifikasi tersebut, pegawai memperoleh peningkatan kemampuan terkait dengan pemahaman risiko, pengendalian risiko serta berbagai kompetensi pengelolaan risiko lainnya.



Pengungkapan Eksposur Risiko Guna menumbuhkan budaya risiko di setiap jenjang, Dewan Komisaris dan Direksi Bank Kalteng melalui organisasi dan komite yang dibentuk (SKMR, Komite Manajemen Risiko (KMR), Komite Pemantau Risiko (KPR)) diharapkan mampu menangkap kondisi minor yang berpotensi merugikan Bank sedini mungkin di satuan kerja terkecil pada risk taking unit dan sedini mungkin dapat dilakukan langkah-langkah korektif dan mitigasi. Dalam memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 dan Surat Edaran Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, Kelompok Manajemen Risiko menyusun Laporan Penilaian Profil Risiko secara periodik yaitu triwulanan, serta menyampaikan laporan tersebut ke berbagai jenjang Manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris dan kepada pihak eksternal terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Laporan Penilaian Profil Risiko merupakan bagian dari penilaian Tingkat Kesehatan Bank sesuai Surat Edaran Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Profil Risiko Bank Kalteng mengukur 8 jenis risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi. Penilaian profil risiko dilakukan terhadap risiko inheren dari masing-masing risiko dan kualitas penerapan manajemen risiko selama periode penilaian. Hasil penilaian Profil Risiko Bank Kalteng periode 31 Desember 2014, secara komposit adalah Peringkat 3 (Moderate) yang berarti dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, kemungkinan kerugian bank yang dihadapi Bank dari risiko inhern komposit tergolong cukup tinggi selama periode waktu tertentu di masa datang dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit cukup memadai dimana meskipun persyaratan minimum terpenuhi, terdapat beberapa kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen dan perbaikan. 1.

Risiko Kredit a.

Pengungkapan Umum. 1)

Pengungkapan Kualitatif a)

Penerapan manajemen risiko kredit Dalam penerapan manajemen risiko kredit, unit kerja atau fungsi yang terkait meliputi: (i)

Dewan Komisaris

(ii) Direksi (iii) Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko

5

(iv) Divisi Kepatuhan dan Kelompok Manajemen Risiko (v) Divisi Pengawasan Intern (vi) Divisi Perkreditan (vii) Divisi Treasury b)

Strategi manajemen risiko kredit untuk aktivitas yang memiliki eksposur kredit yang signifikan Bank memiliki eksposur risiko kredit yang signifikan yaitu kredit kepada pegawai. Untuk mengatasi eskposur kredit yang signifikan tersebut Bank Kalteng menggunakan strategi dengan memberikan kredit kepada pegawai yang pembayaran gaji melalui Bank Kalteng dengan back up asuransi. Namun untuk ke depan, potensi eksposur risiko kredit cenderung meningkat khususnya di sektor kredit produktif, mengingat Bank wajib meningkatkan portofolio kredit produktif minimal 55% dari total kredit sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012.

c)

Kebijakan pengelolaan risiko konsentrasi kredit Dalam mengelola risiko konsentrasi kredit, Bank melakukan beberapa hal, yaitu: (i)

Menetapkan eksposur kredit (penyediaan dana) dengan mempertimbangkan sifat bisnis, kompleksitas produk dan komposisi eksposur kredit.

(ii) Menetapkan penyediaan dana besar, limit per debitur, sekelompok debitur pihak terkait maupun tidak terkait. (iii) Limit penyediaan dana untuk kelompok yang memiliki karakteristik risiko yang serupa, seperti limit untuk sektor ekonomi, industri, dan daerah geografi. (iv) Transaksi yang dilakukan dengan pihak terkait dilakukan secara wajar (at arms length). d)

Definisi tagihan yang mengalami penurunan nilai/impairment dan tagihan yang telah jatuh tempo Definisi tagihan yang telah jatuh tempo adalah tagihan pokok dan bunga yang jatuh tempo sesuai jangka waktu dalam perjanjian kredit. Sedangkan tagihan yang mengalami penurunan nilai/impairment jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit (peristiwa yang merugikan). Bukti objektif tersebut merupakan bukti yang menunjukkan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya.

e)

Mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko kredit Pengukuran risiko kredit dengan memperhatikan kondisi keuangan, jangka waktu kredit, aspek jaminan perorangan/ perusahaan/pemerintah, aspek agunan kebendaan, dan/atau garansi. Sedangkan dalam mengukur kemampuan Bank menutup risiko kerugian, Bank telah menerapkan ketentuan PSAK No. 50 (Revisi2006) dan PSAK 55 (Revisi 2006) yaitu dengan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

6

Pengendalian risiko kredit dilakukan dengan memantau eksposur kredit dengan limit eksposur kredit, baik per sektor ekonomi maupun total portofolio. Review terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit secara periodik, dan memantau perubahan Non Performing Loan menurut segmen atau kolektibilitas konsumen serta peringatan dini terhadap penurunan kualitas kredit.

Review terhadap pengelolaan risiko kredit dilakukan oleh unit independen yang didukung dengan sistem informasi manajemen, dan hasil review dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. f)

Pendekatan yang digunakan dalam pembentukan CKPN (i)

Pembentukan CKPN secara Individu. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Individu dibentuk dari kredit-kredit yang dikelompokkan ke dalam kredit yang dievaluasi secara Individual untuk kredit individu dengan plafond tertentu. Untuk kredit individu yang mengalami penurunan nilai akan dibuat arus kas masa datang. Besarnya CKPN adalah sebesar selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai kini dari arus kas masa datang yangdidiskonto menggunakan suku bunga efektif. Sedangkan untuk kredit individu yang mengalami penurunan nilai dan tidak dibuat arus kas masa datang, maka besarnya CKPN adalah sebesar 100%. Selain kredit dengan plafond tertentu, yang termasuk dalam kredit individual adalah kredit yang direstrukturisasi. Ketentuan kredit yang direstrukturisasi sama dengan ketentuan dalam kredit dengan plafon tertentu dimana besarnya CKPN adalah selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini dari arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif.

(ii) Pembentukan CKPN secara Kolektif Kriteria evaluasi penurunan nilai secara kolektif mencakup seluruh kredit yang tidak dievaluasi secara individu, namun tidak terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai dan sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia mengenai Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dengan surat Edaran Bank Indonesia No.11/33/DPNP tanggal 8 Desember 2009 perihal perubahan atas Surat Edaran No.11/4/DPNP tanggal 27 Januari 2009 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia dan dalam menetukan besarnya penurunan nilai atas kredit secara kolektif, maka pembentukan CKPN menggunakan perhitungan berdasarkan metode Roll Rate melalui perhitungan Probability of default (PD), carrying amount (CA), dan loss given default (LGD) atau CKPN= PD x LGD x Outstanding (carrying amount).

Probability of Default (PD) dihitung dengan metode roll rate berdasarkan asumsi tunggakan kredit periode bulan tertentu berasal dari periode bulan sebelumnya dan perhitungan collective impairment menggunakan data 3 tahun terakhir.

Loss Given Default (LGD) diperoleh dengan menggunakan recovery rate berdasarkan data historis Bank Kalteng selama 5 tahun terakhir dan selanjutnya recovery rate tersebut digunakan sebagai pengurang untuk memperoleh nilai LGD. Nilai recovery rate adalah nilai bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul dalam merealisasikan agunan dan/atau biaya yang timbul atas usaha yang dilakukan oleh Bank Kalteng untuk mendapatkan kembali aset yang tidak dibayar dengan perhitungan time of money atau menggunakan

7

metode diskonto terhadap pengembalian pinjaman mengunakan suku bunga pada saat terjadinya default.

dengan

Carrying Amount (CA) merupakan outstanding terakhir dari debitur pada saat penilaian dilakukan, tidak termasuk undisbursed loan yang dikonversi menjadi kredit dengan menggunakan credit conversion factor. Untuk transaksi off-balance seperti L/C dab B/G tidak termasuk, namun apabila L/C atau B/G tersebut berubah menjadi on balance dikarenakan debitur tidak membayar pada saat jatuh tempo dan/atau terdapat klaim dari pihak ketiga, maka CA transaksi L/C atau B/G adalah outstanding yang tertunggak. 2)

Pengungkapan Kuantitatif Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Kredit pada Bank Kalteng diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pedoman Standar Manajemen Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DKR.22/SK-063/III-12 tanggal 22 Maret 2012. Pengukuran risiko kredit maupun risiko lainnya pada Bank Kalteng menggunakan tools/aplikasi perhitungan yang sesuai dengan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Hasil pengukuran risiko kredit tercantum dalam laporan penilaian profil risiko bank setiap triwulanan. Upaya mitigasi risiko kredit pada Bank Kalteng dilakukan dengan membangun sistem pengendalian risiko kredit yang kuat, salah satunya mencakup pengawasan manajemen terhadap eksposur risiko kredit, penetapan limit toleransi risiko kredit, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan memastikan kecukupan kebijakan internal dalam aktivitas perkreditan. Guna pengendalian risiko kredit, Bank Kalteng telah menetapkan limit toleransi risiko kredit dan Bank secara berkala melakukan pemantauan terhadap limit toleransi risiko kredit tersebut. Pengukuran ATMR untuk Risiko Kredit Bank Kalteng dengan menggunakan metode Pendekatan Standar sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/6/DPNP tanggap 18 Februari 2014. Dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit pada Bank Kalteng masih belum menggunakan peringkat (tanpa peringkat) untuk menentukan bobot risiko masing-masing kategori portofolio. Sementara eksposur Risiko Kredit yang diakibatkan kegagalan pihak lawan (counterparty credit risk) Bank Kalteng selama tahun 2014 adalah NIHIL. Salah satu mitigasi risiko kredit adalah dengan agunan/jaminan. Sesuai SE Bank Indonesia Nomor 33/6/UKU tanggal 28 Februari 1991, jaminan pokok dari suatu pemberian kredit adalah keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi pinjamannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kebijakan Bank Kalteng untuk jenis agunan utama yang diterima serta kebijakan, prosedur dan proses untuk menilai dan mengelola agunan Bank Kalteng diatur dalam Buku 1 Pedoman Umum Kebijaksanaan Perkreditan Bank Kalteng sebagaimana Surat Keputusan Direksi Nomor : DPT.12/SK-0060/VI-07 tanggal 1 Juni 2007. Agunan yang diterima telah ditaksasi sebagaimana kebijakan internal Bank Kalteng dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan setiap pemberian kredit pada Bank kalteng juga dijamin oleh asuransi. Pihak-pihak pemberi jaminan pada Bank Kalteng adalah perusahaan asuransi berstatus BUMN dan swasta terkemuka seperti Jamkrindo, Askrindo, Himalaya Pelindung, AJB Bumi Putra, Jasa Raharja, Jasa Raharja Putra, Jiwasraya dan PT. Asuransi Bangun Askrida. Aturan kerjasama dengan pihak-pihak tersebut dituangkan dalam perjanjian kerjasama (PKS) dan dievaluasi secara periodik.

8

3)

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Cadangan berdasarkan wilayah Pedoman Umum Kebijakan Perkreditan Bank Kalteng diatur dengan Keputusan Direksi Nomor : DPT.12/SK-0060/VI-07 tanggal 1 Juni 2007 dan Pedoman Penyediaan Dana sebagaimana Keputusan Direksi Nomor : DTS.08/SK-0073/IV12 tanggal 17 April 2012 bahwa dalam pengelolaan Tagihan Bersih dan Cadangan berdasarkan Wilayah belum diatur dan sebagaimana pengungkapannya pada tabel 2.1.a dan 2.4.a seluruhnya termasuk Wilayah 1.

b.

Pengungkapan Risiko Kredit dengan Pendekatan Standar 1)

Pengungkapan Kualitatif Bank telah mengatur penggunaan peringkat dalam perhitungan ATMR untuk risiko kredit dalam Buku Pedoman Perusahaan Manajemen Risiko Kredit dan Pembiayaan. Dalam mengukur risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar model sesuai ketentuan PBI No. 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dan SE BI No. 13/6/DPNP tanggal 18 Februari 2011 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar, untuk instrumen kredit atau pinjaman Bank memberikan bobot risiko berdasarkan kelompok-kelompok counterparty untuk setiap jenis instrumen kredit.

2)

Pengungkapan Kuantitaif Jenis-jenis agunan sesuai kebijakan internal Bank berupa agunan kebendaan dan agunan atau jaminan perorangan, perusahaan, dan pemerintah. Agunan kebendaan terdiri dari barang bergerak, seperti mesin, peralatan, kendaraan, barang persediaan atau barang dagangan, deposito, tabungan, tagihan/piutang/termyn proyek dan sebagainya yang sifatnya mudah dialihkan atau diperjualbelikan. Agunan kebendaan lain yang dapat digunakan agunan berupa barang tidak bergerak, seperti tanah sawah, tanah tegal, tanah pekarangan kosong, tanah dan bangunan, pesawat udara, helikopter atau kapal dengan ukuran tertentu. Kebijakan, prosedur, dan proses untuk menilai dan mengelola agunan didasarkan pada nilai pasar dan nilai likuidasi dengan tambahan safety margin sebagai upaya untuk mengurangi risiko kerugian.

9

Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Kredit : No. 1.

Kode Lampiran Tabel 2.1.a

Nama Tabel

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah (Bank Kalteng hanya menggunakan 1 wilayah karena seluruh kantor Bank Kalteng berada di wilayah Kalimantan Tengah dan belum memiliki kantor pada wilayah di luar Kalimantan Tengah). 2. Tabel 2.2.a Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak. 3. Tabel 2.3.a Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi. 4. Tabel 2.4.a Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah. 5. Tabel 2.5.a Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Sektor Ekonomi. Lanjutan Tabel Pengungkapan Kuantitatif Risiko Kredit :

6. 7.

Kode Lampiran Tabel 2.6.a Tabel 3.1.a

8.

Tabel 4.1.a

9.

Tabel 4.2.a

10. 11.

Tabel 6.1.1 Tabel 6.1.2

12.

Tabel 6.1.7

No.

2.

Nama Tabel Tabel Pengungkapan Rincian Mutasi CKPN. Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat. Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan MRK. Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit. Tabel Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca. Tabel Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontijensi pada Transaksi Rekening Administrasi. Tabel Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit.

Risiko Pasar Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pasar pada Bank Kalteng diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pedoman Standar Manajemen Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor DKR.22/SK-063/III-12 tanggal 22 Maret 2012. Pengukuran risiko pasar maupun risiko lainnya pada Bank Kalteng menggunakan tools/aplikasi yang sesuai dengan SE BI Nomor 13/23/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Hasil pengukuran risiko pasar tercantum dalam laporan penilaian profil risiko bank setiap triwulanan. Bank Kalteng merupakan Bank Umum yang belum berorientasi Bank Devisa sehingga eksposur risiko pasar dari trading tidak signifikan.Walaupun masih belum terlalu dipengaruhi oleh perubahan kondisi pasar baik regional maupun nasional, namun Bank Kalteng tetap mewaspadai perubahan kondisi pasar terutama perubahan suku bunga. Bank belum memperhitungkan beban modal dan ATMR risiko pasar karena Bank Kalteng belum memenuhi kriteria untuk memperhitungkan beban modal dan ATMR risiko pasar sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/18/PBI/2012 tanggal 28 November 2012 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

10

3.

Risiko Likuiditas Pengukuran risiko likuiditas maupun risiko lainnya pada Bank Kalteng dihitung dengan tools/aplikasi dengan hasil pengukuran dilihat dalam laporan penilaian profil risiko bank setiap triwulanan. Bank Kalteng selama tahun 2014 tidak mempunyai permasalahan likuiditas. Indikator peringatan dini permasalahan likuiditas dilakukan antara lain dengan pemantauan Giro Wajib Minimum, pemantauan saldo Giro Bank Indonesia serta melakukan stress test likuiditas pada saat terjadi kejadian eksternal yang mungkin berpengaruh terhadap likuiditas bank. Guna pengendalian risiko likuiditas, Bank Kalteng telah menetapkan limit toleransi risiko likuiditas dan Bank secara berkala melakukan pemantauan terhadap limit toleransi risiko likuiditas tersebut. Profil Maturitas Bank Kalteng posisi 31 Desember 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tabel 9.1.a.

4.

Risiko Operasional Mekanisme yang digunakan Bank dalam mengidentifikasi risiko operasional adalah dengan melakukan pemantauan terhadap laporan hasil pengawasan audit intern maupun ekstern termasuk pemantauan terhadap tindaklanjut komitmen auditee khususnya terkait masalah TI dan SDM. Identifikasi risiko operasional juga dilakukan dengan cara pemantauan terhadap kejadian-kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan risiko operasional dan merugikan bank. Pengukuran risiko operasional maupun risiko lainnya pada Bank Kalteng dibantu dengan tools/aplikasidan dengan hasil pengukuran risiko operasional tercantum dalam laporan penilaian profil risiko bank setiap triwulanan. Sedangkan pengukuran ATMR Risiko Operasional dengan metode Pendekatan Indikator Dasar. Upaya mitigasi risiko operasional antara lain dengan melakukan pembinaan terhadap risk taking unit agar melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan kualitas dan proses kontrol internal, meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai pelatihan, sertifikasi dan seminar serta peningkatan layanan perbankan melalui perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan termasuk Sistem Informasi Teknologi. Di samping itu, dalam rangka upaya mitigasi bencana dan untuk memastikan berjalannya bisnis usaha bank, ujicoba Bussiness Continuity Plan (BCP) dilaksanakan sekali dalam setahun. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Operasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Tabel 8.1.a.

5.

Risiko Hukum Risiko Hukum selain bersumber dari tuntutan hukum dapat juga bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga. Upaya mitigasi risiko hukum antara lain dengan memberikan sosialisasi kepada seluruh Pejabat dan Pegawai terkait masalah Anti Fraud dan penerapan Anti Pencucian Uang – Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), melakukan kajian hukum dan risiko terhadap produk/aktivitas baru, draf Keputusan/Edaran Direksi dan draf Perjanjian Kerjasama dengan pihak ekstern, serta melakukan pembinaan kepada satuan kerja terkait hasil temuan auditor yang berpotensi menimbulkan risiko hukum.

11

6.

Risiko Stratejik Manajemen Risiko untuk Risiko Stratejik adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Rencana stratejik bank dalam bentuk Rencana Bisnis Bank akan memperhatikan perubahan lingkungan bisnis baik eksternal maupun internal. Mekanisme pengukuran kemajuan yang dicapai dari Rencana Bisnis Bank adalah dengan membandingkan hasil realisasi Rencana Bisnis dengan target yang telah disepakati dalam Rencana Bisnis Bank.

7.

Risiko Kepatuhan Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Kelompok Manajemen Risiko melakukan pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan antara lain dengan cara :

8.



memastikan setiap draf kebijakan, prosedur maupun perjanjian kerjasama harus dikaji terlebih dahulu oleh Divisi Kepatuhan dalam hal ini oleh Kelompok Hukum atau Staf Ahli Direksi Bidang Hukum agar sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.



melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut komitmen-komitmen bank terhadap temuan auditor.



melakukan pembinaan terhadap satuan kerja yang melakukan pelanggaran ketentuan yang mengakibatkan bank dikenakan sanksi oleh pihak ekstern.



meningkatkan kemampuan SDM dengan cara mengikutkan pejabat dan pegawai dalam kursus-kursus, seminar, pelatihan maupun pendidikan sehingga potensi human eror dapat diminimalisir dan pelanggaran/kesalahan yang sama tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Risiko Reputasi Penyelesaian pengaduan nasabah pada Bank Kalteng masih dikelola oleh Divisi Treasury dan bekerjasama dengan satuan kerja terkait seperti unit pelayanan nasabah pada Kantor Cabang/Cabang Pembantu/Kas. Mekanisme pengendalian risiko reputasi bank antara lain melalui surat-surat pembinaan meminta/mewajibkan risk taking unit untuk selalu menjaga kredibilitas Bank dan tanggap dalam merespon segala keluhan dan pemberitaan negatif tentang Bank Kalteng. Disamping itu, guna memastikan kualitas pelayanan kepada nasabah tetap terjaga, Bank Kalteng telah memiliki Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Standar Layanan. Pada tahun 2014, Bank Kalteng bekerjasama dengan Marketing Research Indonesia dan Asbanda untuk melakukan survey terhadap kepuasan nasabah dan standar pelayanan bank, sehingga Bank dapat mengetahui harapan nasabah terhadap pelayanan Bank. Pelaksanaan manajemen risiko reputasi pada Bank Kalteng antara lain dengan segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi. Keluhan nasabah dan gugatan hukum tersebut ditangani dan ditindaklanjuti oleh bagian Humas atau satuan kerja terkait lain. Mekanisme pengelolaan risiko reputasi baik pada saat krisis maupun saat normal diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Pedoman Standar Manajemen Risiko, dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme yaitu :

12



Pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi, antara lain dengan bentuk kegiatan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) yang diharapkan dapat membangun reputasi positif dari pemangku kepentingan terhadap Bank atau dengan komunikasi/edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan dalam rangka membentuk reputasi positif dari pemangku kepentingan.



Pemulihan reputasi Bank setelah terjadi kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi, yaitu segala respons Bank untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburukan reputasi Bank.

Berikut ini disampaikan rekapitulasi tabel sebagaimana SE BI Nomor 14/35/DPNP tanggal 10 Desember 2012 yang tidak sesuai dengan kondisi dan kompleksitas Bank Kalteng : No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kode Tabel Tabel 1.b Tabel 2.1.b Tabel 2.2.b Tabel 2.3.b Tabel 2.4.b Tabel 2.5.b Tabel 2.6.b Tabel 3.1.b

9.

Tabel 3.2

10. 11. 12.

Tabel 4.1.b Tabel 4.2.b Tabel 5.1, Tabel 5.2

13.

Tabel 6.1.3

14. 15. 16.

Tabel 6.1.4 Tabel 6.1.5 Tabel 6.1.6

17.

Tabel 6.2

18. 19. 20. 21.

Tabel 7.1, Tabel 7.2 Tabel 8.1.b Tabel 9.1.b Tabel 9.2

Keterangan Ketidaksesuaian Khusus Bank Asing. Khusus Bank dengan Perusahaan Anak. Khusus Bank dengan Perusahaan Anak. Khusus Bank dengan Perusahaan Anak. Khusus Bank dengan Perusahaan Anak. Khusus Bank dengan Perusahaan Anak. Khusus Bank dengan Perusahaan Anak. Khusus Bank dengan Perusahaan Anak. Khusus Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk). Khusus Bank dengan Perusahaan Anak. Khusus Bank dengan Perusahaan Anak. Khusus Transaksi Sekuritisasi. Khusus Eksposur Risiko Kredit akibat kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk). Khusus Eksposur Risiko Kredit akibat kegagalan Setelmen. Khusus Eksposur Transaksi Sekuritisasi. Khusus Eksposur di Unit Usaha Syariah. Khusus Perhitungan ATMR Kredit bagi Bank dengan Perusahaan Anak. Khusus Perhitungan Risiko Pasar Khusus Bank dengan Perusahaan Anak. Khusus Bank dengan Perusahaan Anak. Khusus perhitungan valas.

13

Tabel 1.a.

Pengungkapan Kuantitatif Struktur Permodalan Bank Umum

KOMPONEN MODAL (2)

(1)

Posisi 31 Desember 2014 Posisi 31 Desember 2013 Bank

Konsolidasi

Bank

Konsolidasi

(3)

(4)

(3)

(4)

I KOMPONEN MODAL A Modal Inti

682.921

514.566

1 Modal disetor

365.680

184.396

2 Cadangan Tambahan Modal

317.241

330.170

3 Modal Inovatif

-

-

4 Faktor Pengurang Modal Inti

-

-

5 Kepentingan Non Pengendali

-

-

22.818

27.647

22.818

27.647

2 Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti

-

-

3 Faktor Pengurang Modal Pelengkap

-

-

-

-

-

-

D Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3)

-

-

E MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR

-

-

B Modal Pelengkap 1 Level Atas (Upper Tier 2)

C Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap Eksposur Sekuritisasi

II TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A + B - C) III

TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP,DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A + B - C + E)

IV ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT V ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL VI ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR A Metode Standar B Metode internal VIII RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III : (IV + V + VI)]

705.739

542.213

705.739

542.213

1.825.451

1.571.573

574.168

640.181

-

-

-

-

-

-

29,41%

24,52%

14

Tabel 2.1.a.

No. 1 2 3 4 5 6 7

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Wilayah – Bank Secara Individual

Ka te gori P ortofolio Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Kepada Korporasi Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Kredit Pegawai atau Pensiun Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial T OT AL

Ka te gori P ortofolio Tagihan kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai atau Pensiun Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Total Tagihan Kepada Korporasi Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Aset Lainnya TOTAL

( dalam rupiah ) 31/ 12/ 2014 T a giha n Be rsih Be rda sa rk a n Wila ya h Wila ya h 1 Wila ya h 2 T ota l 20.123.168.498 20.123.168.498 123.208.075.667 123.208.075.667 10.283.869.546 10.283.869.546 6.633.858.180 6.633.858.180 2.271.507.487.192 2.271.507.487.192 41.396.963.377 41.396.963.377 123.649.245 123.649.245 2.473.277.071.705 2.473.277.071.705 ( dalam rupiah ) 31/ 12/ 2013 T a giha n Be rsih Be rda sa rk a n Wila ya h Wila ya h 1 Wila ya h 2 T ota l 593.578.502.668 593.578.502.668 6.594.718.417 6.594.718.417 542.866.236.336 542.866.236.336 41.396.237.113 41.396.237.113 123.981.348 123.981.348 2.287.400.097.377 2.287.400.097.377 123.053.633.073 123.053.633.073 10.222.970.716 10.222.970.716 8.244.446.333 8.244.446.333 370.745.518.002 370.745.518.002 3.984.226.341.383 3.984.226.341.383

15

Tabel 2.2.a.

Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak – Bank Secara Individual (dalam rupiah)

Kategori Portofolio Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Kepada Korporasi Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Kredit Pegawai atau Pensiun Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial TOTAL

≤1 tahun 7.124.924.532 183.275.226.120 34.182.349.613 1.631.488.797.047 35.461.856.853 1.891.533.154.165

31/12/2014 Tagihan bersih berdasarkan jangka waktu kontrak  1 thn sd 3 thn > 3 thn sd 5 thn > 5 thn Non-Kontraktual 4.699.078.464 3.065.414.306 8.510.859.698 8.680.602.603 123.735.779 6.855.038.904 591.361.178.820 264.806.688.671 57.742.048.959 16.891.472.493 59.353.716 85.729.611 621.718.061.991

274.910.231.376

66.252.908.657

-

Total 23.400.277.000 192.079.564.502 34.182.349.613 6.855.038.904 2.545.398.713.497 52.412.683.062 85.729.611 2.854.414.356.189 (dalam rupiah)

Kategori Portofolio ≤1 tahun Tagihan kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga International Tagihan kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai atau Pensiun Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Kepada Korporasi Tagihan yang Telah Jatuh Tempo Aset Lainnya TOTAL

50.370.426.739 14.720.844.348 255.000.000 331.633.116 90.390.519.566 52.230.801 156.120.654.570

31/12/2013 Tagihan bersih berdasarkan jangka waktu kontrak ³ 1 thn sd 3 thn > 3 thn sd 5 thn > 5 thn 6.633.858.180 48.316.558.599 1.781.004.370 1.923.795.959 263.691.641.973 315.713.000.901

6.807.641.231 1.172.226.219 3.044.143.311 397.835.751.476 415.493.620.417

-

Non-Kontraktual -

17.713.449.098 2.449.093.561 10.028.869.546 36.097.390.991 1.519.589.574.177 71.418.444 1.585.949.795.817

-

Total 6.633.858.180 123.208.075.667 20.123.168.498 10.283.869.546 41.396.963.377 2.271.507.487.192 123.649.245 2.473.277.071.705

16

Tabel 2.3.a.

Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Sektor Ekonomi – Bank Secara Individual ( dalam rupiah ) Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

Sektor Ekonomi 31/12/2014 Industri Pengolahan Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lain Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial Jasa Pendidikan Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Konstruksi Listrik Gas & Air Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum Perdagangan Besar & Eceran Perikanan Pertambangan & Penggalian Pertanian, Perburuan & Kehutanan Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan Rumah Tangga Transportasi, Pergudangan & Komunikasi

Sektor Ekonomi Posisi 31/12/2013 Industri Pengolahan Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lain Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial Jasa Pendidikan Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Konstruksi Listrik Gas & Air Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum Perdagangan Besar & Eceran Perikanan Pertambangan & Penggalian Pertanian, Perburuan & Kehutanan Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan Rumah Tangga Transportasi, Pergudangan & Komunikasi Total

6.855.038.904 -

Tagihan Kepada Pemerintah

Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik

(1)

(2)

-

6.633.858.180 6.633.858.180

Tagihan Kepada Korporasi

34.182.349.613 -

Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel

Kredit Beragun Rumah Tinggal

2.623.815.887 31.453.002.557 3.672.406.271 655.857.766 1.692.074.968 161.365.639 7.587.428.500 337.750.000 7.977.557.047 94.014.073.870 4.923.929.842 31.031.107 33.307.370.039 2.029.229.618 1.612.671.391

52.412.683.062 -

Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Rumah Pembangunan Tagihan Kepada Bank Tinggal Mutilateral (3)

(4)

(5)

-

-

Kredit Pegawai atau Pensiun

421.673.920 40.975.289.457 41.396.963.377

Kredit Beragun Tagihan yang Properti Komersial Telah Jatuh Tempo

2.702.804.640 43.138.161 2.542.652.770.696 -

Kredit Beragun Properti Komersial (6)

49.737.757 2.493.044 71.418.444 123.649.245

16.635.667 69.093.944 -

Tagihan Kepada Kredit Pegawai atau Usaha Mikro, Usaha Pensiun Kecil dan Portofolio Ritel (7)

82.645.245 2.271.424.841.947 2.271.507.487.192

(8)

3.881.837.626 12.730.745.591 1.450.547.690 799.000.354 898.162.363 8.537.968.039 6.794.680.191 59.732.775.310 2.974.115.075 107.968.273 19.794.392.306 3.390.658.790 2.115.224.059 123.208.075.667

429.575.506 1.847.767.786 24.936.447 38.579.754 7.387.749.866 508.585.286 3.847.813.755 361.473.469 24.518.259 1.920.256.199 31.212.525 6.800.961.111 176.847.037

Tagihan Kepada Korporasi (9)

10.283.869.546 10.283.869.546

17

Tabel 2.4.a.

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan berdasarkan Wilayah – Bank Secara Individual 31/12/2014

No.

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah Wilayah 1

Wilayah 2

Total

1 Tagihan

-

-

2 Tagihan yang mengalami penurunan nilai (impaired)

-

-

a. Belum jatuh tempo

-

-

b. Telah jatuh tempo

-

-

-

-

18.839.195.533

18.839.195.533

-

-

3 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Individual 4 Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) - Kolektif 5 Tagihan yang dihapus buku

CATATAN : - Angka CKPN Kolektif disajikan secara global mengikuti Laporan Keuangan 2014 audited

18

Tabel 2.5.a. Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual P osisi 31/ 12/ 2014 (dalam rupiah) No.

Sektor Ekonomi

1

Industri Pengolahan Total Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lain Total Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial Total Jasa Pendidikan Total Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Total Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya Total Konstruksi Total Listrik Gas & Air Total Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum Total Perdagangan Besar & Eceran Total Perikanan Total Pertambangan & Penggalian Total Pertanian, Perburuan & Kehutanan Total Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan Total Rumah Tangga Total Transportasi, Pergudangan & Komunikasi Total TOTAL

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Tagihan

Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Belum Jatuh Tempo Telah Jatuh Tempo

CKPN Individual

CKPN Kolektif

3.053.391.393

223.445.976

36.003.574.983

1.423.757.656

3.672.406.271

11.933.286

680.794.213

34.280.154

1.730.654.722

29.517.889

161.365.639

790.692

49.157.527.979 7.192.788.904

6.048.839.983 18.107.068

8.502.778.000

258.206.684

97.905.025.786 5.285.403.311 55.549.366

2.725.903.113 286.881.828 11.847.262

35.227.626.238

1.213.339.873

2.060.442.143

21.614.490

2.601.935.508.813

6.431.178.458

1.789.518.428

99.551.121

2.854.414.356.189

18.839.195.533

Tagihan Hapus Buku

CATATAN : - Angka CKPN Kolektif disajikan secara global mengikuti Laporan Keuangan 2014 audited

19

Posisi 31/12/2013 (dalam rupiah) No.

Sektor Ekonomi

1

Industri Pengolahan Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan & Perorangan Lain Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial Jasa Pendidikan Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga Konstruksi Listrik Gas & Air Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum Perdagangan Besar & Eceran Perikanan Pertambangan & Penggalian Pertanian, Perburuan & Kehutanan Real Estate, Usaha Persewaan & Jasa Perusahaan Rumah Tangga Transportasi, Pergudangan & Komunikasi TOTAL

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Tagihan

Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai Belum Jatuh Tempo Telah Jatuh Tempo

CKPN Individual

CKPN Kolektif

Tagihan Hapus Buku

4.095.254.563 14.427.487.750 1.450.547.690 828.933.511 995.112.502 25.255.233.530 6.633.858.180 7.273.468.461 63.920.033.760 3.294.780.908 107.968.273 20.741.928.512 3.402.668.454 2.318.660.404.644 2.189.390.967 2.473.277.071.705

14.416.459.123

20

Tabel 2.6.a.

Pengungkapan Rincian Mutasi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai - Bank secara Individual

No (1)

1 2

Keterangan (2) Saldo Awal CKPN Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode

16.160 (1.744) -

2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode

-

-

Saldo akhir CKPN

-

Keterangan

(1)

(2)

3 4

(4)

-

No

1 2

(3)

Pembentukan CKPN pada periode berjalan

2.a

3 4

Posisi 31/12/2013 CKPN Individual CKPN Kolektif

14.416

(dlm jutaan rupiah) Posisi 31/12/2014 CKPN Individual

CKPN Kolektif

(3)

(4)

Saldo Awal CKPN Pembentukan (pemulihan) CKPN pada periode 2.a Pembentukan CKPN pada periode berjalan

-

14.416 (2.684) -

2.b Pemulihan CKPN pada periode berjalan CKPN yang digunakan untuk melakukan hapus Pembentukan (pemulihan) lainnya pada periode

-

2.684 -

Saldo akhir CKPN

-

11.732

21

Tabel 3.1.a.

Pengungkapan Tagihan Bersih berdasarkan Kategori Portofolio dan Skala Peringkat – Bank Secara Individual (dalam jutaan) Posisi 31/12/2014

No.

Kategori Portofolio

(1)

(2)

Tanpa Peringkat

TOTAL

Peringkat

Dengan (3)

(4)

(5)

A

Eksposur Neraca

1


-

839.971

839.971

2


-

6.837

6.837

3

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional

-

-

4

Tagihan Kepada Bank

-

502.676

502.676

5


-

52.586

52.586

6

Kredit Beragun Properti Komersial

-

86

86

7

Kredit Pegawai/Pensiunan

-

2.562.213

2.562.213

8


-

192.040

192.040

9


-

34.100

34.100

10

Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

-

8.071

8.071

11

Aset Lainnya

-

448.280

448.280

Total Eksposur Neraca

-

4.646.860

4.646.860

2.277

2.277

-

B

Eksposur Rekening Administratif

1


-

2


-

-

-

3


-

-

-

4

Tagihan Kepada Bank

-

-

-

5


-

-

-

6


-

-

-

7


-

-

8


-

44.854

44.854

9


-

20.682

20.682

10


-

Total Eksposur Rekening Administratif

-

67.813

67.813

Total (A+B)

-

4.714.673

4.714.673

-

-

-

(dalam jutaan) Posisi 31/12/2013 No.

Kategori Portofolio

(1)

(2)

Tanpa Peringkat

TOTAL

Peringkat

Dengan (3)

(4)

(5)

A

Eksposur Neraca

1


-

1.062.692

1.062.692

2


-

17.717

17.717

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Kepada Korporasi Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Aset Lainnya Total Eksposur Neraca Eksposur Rekening Administratif Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Kepada Korporasi Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Total Eksposur Rekening Administratif Total (A+B)

-

188.323 23.851 332 2.144.251 87.415 2.424 5.124 385.044 3.917.173

188.323 23.851 332 2.144.251 87.415 2.424 5.124 385.044 3.917.173

-

6.757 52.805 21.395 80.957 3.998.130

6.757 52.805 21.395 80.957 3.998.130

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

22

Tabel 3.2

Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan: Transaksi Derivatif, Transaksi Repo dan Transaksi Reverse Repo Bank Kalteng tidak memiliki Pengungkapan Risiko Kredit Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk), yaitu Transaksi Derivatif, Transaksi Repo dan Transaksi Reverse Repo

23

Tabel 4.1.a.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Bobot Risiko Setelah Memperhitungkan DampakMitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual (dalam jutaan) Posisi 31/12/2014

No.

Kategori Portofolio

(1)

(2)

Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit

ATMR

0%

20%

35%

40%

45%

50%

75%

100%

150%

Lainnya

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

A

Eksposur Neraca

1


-

-

-

-

-

2


-

-

-

-

-

3


-

-

-

-

-

4

Tagihan Kepada Bank

-

-

-

-

5


-

-

6


-

-

-

-

-

7


-

-

-

-

-

8


-

-

-

-

-

-

9


-

-

-

-

-

-

-

34.100

10


-

-

-

-

-

-

-

1.007

11

Aset Lainnya

-

-

-

-

-

-

-

Total Eksposur Neraca

-

502.676

502.676

19.957

19.957

28.089

28.089

4.539

4.539

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

502.676

-

-

-

-

-

52.585

-

-

86

-

-

86

-

-

-

-

2.562

-

-

-

192.041

-

-

34.100

6.837

2.562

9.399

192.041

192.041

35.193

7.063 7.063

-

6.837 -

8.070

159.816

159.816

159.816

958.773

B

Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)

1


-

-

-

-

-

-

-

-

-

2


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Tagihan Kepada Bank

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8


-

-

-

-

-

-

-

-

-

44.958

9


-

-

-

-

-

-

-

-

-

36.772

10


-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total Eksposur TRA

-

-

-

-

-

-

-

-

Total (A+B)

-

502.676

19.957

28.089

4.539

9.399

44.958

2.277

36.772 -

44.958

39.049

236.999

74.242

7.063

159.816

2.277

-

84.007 1.042.780

24

(dalam jutaan) No. (1)

0%

20%

Posisi 31/12/2013 Tagihan Bersih Setelah Memperhitungkan Dampak Mitigasi Risiko Kredit 35% 40% 45% 50% 75% 100%

(3)

(4)

(5)

Kategori Portofolio (2)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ATMR 150%

Lainnya

(11)

(12)

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Eksposur Neraca Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Kepada Korporasi Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Aset Lainnya Total Eksposur Neraca

-

108.573 108.573

3.993 3.993

11.629 11.629

412 412

3.297 1.143.700 1.146.997

92.290 92.290

124 10.223 722 11.069

11.284 11.284

96.008 96.008

3.297 108.573 16.034 124 1.143.700 92.290 10.223 12.006 96.008 1.482.255

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Kepada Korporasi Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Total Eksposur TRA Total (A+B)

-

108.573

3.993

11.629

412

1.146.997

36.578 36.578 128.868

52.740 52.740 63.809

11.284

96.008

36.578 52.740 89.318 1.571.573

25

Tabel 4.2.a.

Pengungkapan Tagihan Bersih dan Teknik Mitigasi Risiko Kredit - Bank secara Individual (dalam jutaan) Posisi 31/12/2014

No.

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih

Bagian Yang Dijamin Dengan Garansi Asuransi Kredit

Agunan (1)

(2)

A

Eksposur Neraca

1


2


3


4

Tagihan Kepada Bank

5


6


7


8


9


10


11

Aset Lainnya Total Eksposur Neraca

(3)

(4)

(5)

(7)

Bagian Yg Lainnya

Tidak Dijamin

(8)

(9)

839.971

-

-

-

-

839.971

6.837

-

-

-

-

6.837

-

-

-

-

-

502.676

-

-

-

-

502.676

52.586

-

-

-

-

52.586

86

-

-

-

-

86

2.562.213

-

-

-

-

2.562.213

192.040

-

-

-

-

192.040

34.100

-

-

-

-

34.100

-

8.071

-

-

-

-

8.071

448.280

-

-

-

-

448.280

4.646.860

-

-

-

-

4.646.860

2.277

2.277

B 1

Eksposur Rekening Administratif -

-

-

-

2


-

-

-

-

-

-

3


-

-

-

-

-

-

4

Tagihan Kepada Bank

-

-

-

-

-

-

5


-

-

-

-

-

-

6


-

-

-

-

-

-

7


-

-

-

-

-

8


44.854

-

-

-

-

44.854

9


20.682

-

-

-

-

20.682

-

-

-

-

67.813

-

-

-

-

67.813

4.714.673

-

-

-

-

4.714.673

10


Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Total Eksposur Rekening Administratif Total (A+B)

-

-

-

26

(dalam jutaan) No.

Kategori Portofolio

Posisi 31/12/2013 Bagian Yang Dijamin Dengan Garansi Asuransi Kredit (5) (7)

Tagihan Bersih (3)

Agunan (4)

Bagian Yg Tidak Dijamin (9)

Lainnya (8)

(1) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(2) Eksposur Neraca Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Kepada Korporasi Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Aset Lainnya Total Eksposur Neraca

1.062.692 17.717 188.323 23.851 332 2.144.251 87.415 2.424 5.124 385.044 3.917.173

-

-

-

-

1.062.692 17.717 188.323 23.851 332 2.144.251 87.415 2.424 5.124 385.044 3.917.173

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eksposur Rekening Administratif Tagihan Kepada Pemerintah Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional Tagihan Kepada Bank Kredit Beragun Rumah Tinggal Kredit Beragun Properti Komersial Kredit Pegawai/Pensiunan Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel Tagihan Kepada Korporasi Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Total Eksposur Rekening Administratif Total (A+B)

6.757 52.805 21.395 80.957 3.998.130

-

-

-

-

6.757 52.805 21.395 80.957 3.998.130

27

Tabel 5.

Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi dan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur Asal Bank Kalteng tidak memiliki Pengungkapan Transaksi Sekuritisasi dan Ringkasan Aktivitas Transaksi Sekuritisasi Bank Bertindak Sebagai Kreditur Asal

28

Tabel 6.1.1.

Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca

Tabel 6.1.1 Pengungkapan Eksposur Aset di Neraca (dalam jutaan) Posisi 31/12/2014 No.

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

(1)

(2)

1


2


3


4

Tagihan Kepada Bank

5


6


7


8


9


10


11

Aset Lainnya

(3)

(4)

(5)

839.971

-

6.837

-

3.418

-

3.418

-

-

502.676

100.535

100.535

52.586

20.263

20.263

86

86

86

2.562.213

1.281.107

1.281.107

192.040

144.031

144.031

34.100

34.100

34.100

8.071

10.594

10.594

448.280

Total

ATMR Setelah MRK

4.646.860

1.594.134

1.594.134

(dalam jutaan) Posisi 31/12/2013 No.

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

(1)

(2)

1


2


3


4

Tagihan Kepada Bank

5


6


7


8


9


10


11

Aset Lainnya Total

(3)

(4) 593.579 6.595 -

ATMR Setelah MRK (5)

3.297 -

3.297 -

542.866

108.573

108.573

41.396

16.034

16.034

124

124

124

2.287.400

1.143.700

1.143.700

123.054

92.290

92.290

10.223

10.223

10.223

8.244

12.006

12.006

370.745 3.984.226

1.386.247

96.008 1.482.255

29

Tabel 6.1.2.

Pengungkapan Eksposur Kewajiban Komitmen/Kontinjensi pada Transaksi RekeningAdministratif (dalam jutaan) Posisi 31/12/2014

No.

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

(1)

(2)

1


2


3

(3)

(4)

ATMR Setelah MRK (5)

2.277

-

-

-

-

-


-

-

-

4

Tagihan Kepada Bank

-

-

-

5


-

-

-

6


-

-

-

7


-

-

8


44.854

33.718

33.718

9


20.682

36.772

36.772

10


-

Total

-

-

67.813

-

70.490

70.490 (dalam jutaan)

Posisi 31/12/2013 No.

Kategori Portofolio

Tagihan Bersih

ATMR Sebelum MRK

(1)

(2)

1


2


3

(3)

(4)

(5) -

-

-

-

-


-

-

-

4

Tagihan Kepada Bank

-

-

-

5


-

-

-

6


-

-

-

7


-

-

8


48.771

36.578

36.578

9


52.740

52.740

52.740

10

Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo Total

4.643

ATMR Setelah MRK

106.154

89.318

-

89.318

30

Tabel 6.1.3.

Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk) Bank Kalteng tidak memiliki Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Pihak Lawan (Counterparty Credit Risk)

31

Tabel 6.1.4.

Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk) Bank Kalteng tidak memiliki Pengungkapan Eksposur yang Menimbulkan Risiko Kredit akibat Kegagalan Setelmen (settlement risk)

32

Tabel 6.1.5. Pengungkapan Eksposur Sekuritisasi Bank Kalteng tidak memiliki PengungkapanEksposur Sekuritisasi

33

Tabel 6.1.7.

Total ATMR Risiko Kredit Total Faktor Pengurang Modal

Pengungkapan Total Pengukuran Risiko Kredit

Posisi 31/12/2013 Posisi 31/12/2012 1.664.624 1.571.573 -

34

Tabel 6.2.

Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak Bank Kalteng tidak memiliki Perhitungan ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

35

Tabel 7.

Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar dan Model Internal (Value at Risk/VaR) Bank Kalteng tidak memiliki Pengungkapan Risiko Pasar Dengan Menggunakan Metode Standar dan Model Internal (Value at Risk/VaR)

36

Tabel 8.1.a.

Pengungkapan Kuantitatif Risiko Operasional - Bank secara Individual ( dalam jutaan rupiah ) Posisi 31/12/2014

No. (1) 1

Pendekatan Yang Digunakan (2) Pendekatan Indikator Dasar

No.

Pendekatan Yang Digunakan

(1)

(2)

1

Pendekatan Indikator Dasar

Pendapatan Bruto (RataRata 3 Tahun Terakhir) (3) 306.223

Beban Modal

ATMR

(4)

(5) 45.933

574.168

( dalam jutaan rupiah ) Posisi 31/12/2013 Pendapatan Bruto (RataBeban Modal ATMR Rata 3 Tahun Terakhir) (3) (4) (5) 341.430

51.214

640.181

37

Tabel 9.1.a.

Pengungkapan Profil Maturitas Rupiah - Bank secara Individual (Dalam Jutaan Rupiah)

No.

Pos-Pos

(1)

(2)

I A

B

B.

Saldo (3)

≤ 1 bulan

>1 s.d 3 bln

>3 s.d 6 bln

>6 s.d 12 bln

>12 bulan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

NERACA ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Surat Berharga 5. Kredit yang diberikan 6. Tagihan lainnya 7. Lain-lain TOTAL ASET

288.713 839.971 502.540 2.854.414 72.692 4.558.330

288.713 839.971 500.000 4.660 144 1.633.488

4.292 51.744 56.036

KEWAJIBAN 1. Dana Pihak Ketiga 2. Kewajiban pada Bank Indonesia 3. Kewajiban kepada Bank lain 4. Surat Berharga yg diterbitkan 5. Pinjaman yang diterima 6. Kewajiban lainnya 7. Lain-lain TOTAL KEWAJIBAN

3.576.131 86 6.288 21.569 123.067 3.727.141

2.142.764 6.288 58.775 2.207.827

Selisih Aset dgn Kewajiban dlm Neraca ( A - B ) II A.

Posisi 31/12/2014 JATUH TEMPO

REKENING ADMINISTRATIF Tagihan Rekening Administratif 1. Komitmen 2. Kontijensi Total Tagihan Rekening Administratif Kewajiban Rekening Administratif 1. Komitmen 2. Kontijensi Total Kewajiban Rekening Adm. Selisih Tagihan & Kewajiban dlm Rek.Adm. SELISIH [(IA-IB) + (IIA-IIB)] SELISIH KUMULATIF

831.189

6.165 6.165

(574.339)

-

9.240 510 9.750

27.563 184 27.747

2.540 2.808.659 20.110 2.831.309

195.653 195.653

204.369 31.533 235.902

303.330 1.054 304.384

730.015 86 21.569 31.705 783.375

(139.617)

(226.152)

(276.637)

-

-

-

-

6.165 6.165

2.047.934

-

18.888 65.535 84.423

320 12.732 13.052

200 15.372 15.572

1 20.177 20.178

3.055 3.055

18.367 14.199 32.566

(78.258)

(13.052)

(15.572)

(20.178)

3.110

(32.566)

(587.391)

(155.189)

(246.330)

(273.527)

2.015.368

(587.391)

(742.580)

(988.910)

(1.262.437)

752.931

752.931

38

(Dalam Jutaan Rupiah) No.

Pos-Pos

(1)

(2)

I A

B

B.

Saldo (3)

≤ 1 bulan

>1 s.d 3 bln

>3 s.d 6 bln

>6 s.d 12 bln

>12 bulan

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

NERACA ASET 1. Kas 2. Penempatan pada Bank Indonesia 3. Penempatan pada bank lain 4. Surat Berharga 5. Kredit yang diberikan 6. Tagihan lainnya 7. Lain-lain TOTAL ASET

274.988 593.578 542.868 2.473.278 54.358 3.939.070

274.988 593.578 540.000 4.094 2 1.412.662

KEWAJIBAN 1. Dana Pihak Ketiga 2. Kewajiban pada Bank Indonesia 3. Kewajiban kepada Bank lain 4. Surat Berharga yg diterbitkan 5. Pinjaman yang diterima 6. Kewajiban lainnya 7. Lain-lain TOTAL KEWAJIBAN

3.193.472 87 11.826 20.474 104.049 3.329.908

2.035.067 11.826 57.122 2.104.015

Selisih Aset dgn Kewajiban dlm Neraca ( A - B ) II A.

Posisi 31/12/2013 JATUH TEMPO

REKENING ADMINISTRATIF Tagihan Rekening Administratif 1. Komitmen 2. Kontijensi Total Tagihan Rekening Administratif Kewajiban Rekening Administratif 1. Komitmen 2. Kontijensi Total Kewajiban Rekening Adm. Selisih Tagihan & Kewajiban dlm Rek.Adm. SELISIH [(IA-IB) + (IIA-IIB)] SELISIH KUMULATIF

609.162

5.521 5.521

(691.353)

3.746 35.620 39.366

8.784 647 9.431

24.936 169 25.105

2.868 2.431.718 17.920 2.452.506

171.226 171.226

163.547 26.198 189.745

208.796 617 209.413

614.836 87 20.474 20.112 655.509

(131.860)

(180.314)

(184.308)

-

-

-

5.521 5.521

1.796.997

-

45.414 61.308 106.722

600 12.703 13.303

110 18.081 18.191

21.613 21.613

3.480 3.480

44.704 5.431 50.135

(101.201)

(13.303)

(18.191)

(21.613)

2.041

(50.135)

(704.656)

(150.051)

(201.927)

(182.267)

1.746.862

(704.656)

(854.707)

(1.056.634)

(1.238.901)

507.961

507.961

39

Tabel 9.2.

Pengungkapan Profil Maturitas Valas Bank Kalteng tidak memiliki Pengungkapan Profil Maturitas Valas.

40

IV. HAL HAL YANG MEMERLUKAN PERHATIAN

Recommend Documents