ISLAM KULTURAL DAN INTERPRESTASI NORMATIF PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI MALUKU

Jurnal Fikratuna Volume 7, Nomor 2, Juli-Desember 2015 ISSN: 1829-8169

Islam Kultural dan Interprestasi - Ahmad Lonthor

ISLAM KULTURAL DAN INTERPRESTASI NORMATIF PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI MALUKU Ahmad Lonthor Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam LAIN Ambon Email: [email protected] ABSTRAK Hukum adat umumnya diterapkan pada aspek kepidanaan dan aspek keperdataan urusan dunia versi kultural dengan ciri hukum yang dikenal yakni sasi dan larvul ngabal, serta asas pembuktian dikenal dengan sumpah adat dan molo, hukum agama diterapkan pada aspek ibadah secara menyeluruh dalam hal shalat, puasa, zakat, dan haji dengan landasan pemikiran yang didasarkan atas madzhab tertentu, karena model ibadah orang Maluku memiliki kesamaan dengan beberapa aliran agama di timur tengah, sedangkan dalam hal hubungan adat dan agama umumnya diterapkan pada aspek perilaku manusia seperti larangan khamr, atau minuman keras, penghormatan terhadap wanita, etika berpakaian dan tata kramah dalam beradab, walupun tidak secara komperhensif didasarkan atas dalil - dalil agama, namun relevansinya terikat dengan substansi dan tujuan beragama. Hasil analisis interprestasi keberlakuan dan pemikiran hukum menyimpulkan bahwa hukum Islampada prinsipnya diterima secara komperhensif dalam tatanan adat orang Maluku, namun pemberlakuannya mengalami kendala integritas keseluruhan sistim hukum, hal ini dikarekanan akibat adanya rentang kendali penyiaran agama, letak geografis pribumi orang Maluku dipandang tidak strategis (daerah pegunungan dan tertutup), keberlakuan ideologi kultural sebagai sebagai sebuah keyakinan agama, kurangnya para ulama di berbagai bidang, terjadinya kolonialisme yang berkepanjangan, sehingga memetakan orang Maluku dalam dua komunitas agama. Kata Kunci: kultural, normative, masyarakat Pendahuluan Dalam konsep religi, umumnyamanusia dikenal dengan sebutan mahkluk beragama (homoreligius), karena ia merupakan satu -

ABSTRACT Customary law is generally applied to aspects of the penal law and aspects of civil affairs of the world version of the cultural with the characteristics of the law known as the SASI and larvul ngabal, as well as the principle of proof known as the oath customs and molo, religious law applied to aspects of worship as a whole in terms of prayer, fasting, zakat and pilgrimage to the premise is based on sects particular, as a model of worship of the Moluccas has similarities to some religious sects in the Middle East, while in terms of the relationship customs and religion are generally applied to aspects of human behaviour such as prohibition khamr,- or liquor, respect for women, ethics and governance kramah dressed in a civilized, even though not comprehensively based on the proposition. - the argument of religion, but its relevance is bound with :the substance and purpose of religion. Results of the analysis of the interpretation of the applicability and legal thinking conclude that the law Islam at principle accepted comprehensively in the traditional order of the Moluccas, but enforcement experiencing problems overall integrity of the legal system, it caused due to the span of control of broadcasting religion, geographical location of the indigenous people of Maluku deemed not strategic (regional mountains and closed), the enforceability of ideology as a cultural as religious beliefs, lack of the scholars in various fields, the occurrence of prolonged colonialism, so map out the Moluccas in two religious communities, Keywords: cultural, normative, society. agama sebagai pedoman hidupnya. dengan demikian manusia pun akan berusaha mencai sandaran feo/emwberdasarkan kemampuan berpikir manusia untuk menginterprestasikan

satunya mahkluk di muka bumi yang sanggup menerima atau bahkan sangat membutuhkan

1 Mahdi Malawat, Konsep Roh Menurut Animisme dan Islam, Suatu Telaah Perbandingan, dalam Jurnal Kapata, Vol 3 No.l, Ushluhudin STAIN Ambon, h. 52

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat IAIN Ambon



keyakinan dimaksud, dan dalam kondisi

abad + 13 M dan kemudian bertahan hingga

demikian biasanya akan timbul emosi

sekarang, hal tersebut juga menurut M.Saleh

keagamaan (religius emotion), yangmerupakan

Putuhenabahwa

suatu getaran jiwa yang ada,dan pada suatu saat

terbentuknya masyarakat Islam Maluku, nilai -

dapat menghinggapi seorang manusia, sehingga

nilai budayanya lebih didominasi oleh budaya -

dalam religius emotion telah menjadi stimulus

budaya tradisional kultural.4

bagi manusia dalam mengintrospeksikan dirinya,

untuk

menemukan jati

dii

keagamaan, Dalam

Sejalan

pada

dengan

awal

pertama

paradigma

dan

perkembangan masyarakat tersebut, aktualisasi hukum Islam dipandang secara normatif tidak

konteks

religiousemotion,

sesuai dengan apa yang menjadi landasan

Mariasusai Dhavamony menjelaskan bahwa

hukum

manusia dalam konteks ekspresi religius

memberikan penafsiran ; bahwa integritas

emotion, akan mengekpresikan kehidupannya

hukum Islam pada saat itu tidak diakomodir

dalam dua hal, yakni melalaui pendekatan

secara komperhensif, sehingga hanya pada

magidan melalui pendekatan religi, walaupun

aspek ibadah sajalaah yang menjadi sandaran,

terkadang berkembang menjadi tiga bagian,

serta identitas masyarakat Islam itu hidup di

yakni pendekatan magis secara murni, religi

Maluku, dengan kata lain sarana ■» penal

secara murni dan pendekatan magi - religi,

(jinayat), ekonomi

yakni pendekatan yang

(munakahat), pemeliharaan anak (hadanah),

menghubungkan

(Al-Qur'an dan Hadits), hal ini

(muamalat), pernikahan

sumber kekayakinan yang berpadu pada

pengaturan warisan (faraidh), dan lainnya yang

kekuatan magi dan religi sehingga melahirkan

berkenan dengan aspek "ikih", tidak

agama yang terintegrasi dengan budaya

diakomodir secara komperhensif sebagai

setempat3 dan konseptual kehidupan manusia

bagian dari identitas budaya masyarakat

sebagaimana digambarkan oleh Dhavamony

Maluku yang menyatu dengan ajaran - ajaran

hakekatnya telah membudaya dalam kehidupan

agama Islam, Olehnya itu untuk dapat

masyarakat, salah satunya adalah di Maluku,

menguraikan aspek hukum Islam yang mana

yang memiliki integritas budaya yang berjalan

yang terintegrasi dan yang tidak pada

sepadan dengan agama selanjutnya disebut

masyarakat Islam Kultural Maluku, maka perlu

dengan "Agama Kultural" atau "Islam

dilakukannya kajian historis normatif dan

Kultural", hal ini telah berkembang pada awal

interprestasi pemikiran yuridis hukum Islam pada

Koetjaningrat, Pengantar Antropologi, Pokok -Pokok Etnograi II, Cet. I, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), h.202 Mariasuay Davamony, Fenomenologi Agama, diterjemahkan oleh Kelompok Studi Agama, "Driyarkarya", cet. I, (Jogjakarta, Kanisius, 1995), h.51

masyarakat

Maluku

berdasarkan

M. Saleh Putuhena, Menguak Budaya Masyarakat Islam Maluku, Makalah disampaikan dalam Temu Kaji Ilmiah Budaya Islam Maluku, oleh Kajian Qalir HMI Cabang Ambon, Tgl 20 Januari 1994




kebiasaan dan adat istiadat yang dilakukannya

kemudian

sampai sekarang, dan keberadaan tulisan ini,

masyarakat, ethos kerja dan pandangan hidup8

terwujud

dalam

seni,

tatanan

kemudian dijadikan sebagai bahan analisis

Dengan demikian, dapatlah disimpulkan

Interprestasi Pemikiran Hukum Islam terhadap

bahwa budaya yang digerakkan agama

Masyarakat Islam Kultural di Maluku

hakekatnya timbul dari proses interaksi

A. Kerangka Teori

manusia dengan kitab yang diyakini sebagai

Secara teoritis, agama berasal dari

hasil daya kreatif pemeluk suatu agama tapi

bahasa sansekerta dari kata "a" berarti tidak

dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya,

dan "gama" berarti kacau.Kedua kata itu jika

yaitu faktor geografis, budaya dan beberapa

dihubungkan berarti sesuatu yang tidak kacau.

kondisi yang objektif.Jika ditelusuri mengenai

Jadi fungsi agama dalam pengertian ini

budaya Indonesia, maka dapat disimpulkan

bermakna memelihara integritas dari seorang

bahwa budaya di Indonesia secara struktural

atau sekelompok orang agar hubungannya

terdiri dari 5 lapisan, yakni lapisan yang

dengan Tuhan, sesamanya, dan alam sekitarnya

diwakili oleh budaya agama pribumi, agama

menjadi tidak kacau5Menurut Zainul Arifin

Hindu, agama Buddha, agama Islam dan agama

Abbas, bahwa Agama Islam disebut Din dan

Kristen

Ad-Din,

sebagai ! lembaga Ilahi

untuk

Agama, dalam kaitannya dengan

memimpin manusia untuk mendapatkan

masyarakat, mempunyai dampak positif berupa

keselamatan dunia dan akhirat.

daya penyatu (sentripetal), dan dampak negatif

Sedangkan

budaya,

menurut

berupa daya pemecah

(sentrifugal). Agama

Koentjaraningrat adalah suatu keseluruhan

mempunyai sistim kepercayaan yang dimulai

sistem, gagasan, tindakan dan hasil kerja

dengan penciptaan, pandangan terhadap dunia

manusia dalam rangka kehidupan masyarakat

dan pasca kehidupan.Meskipun ajaran pokok

yang dijadikan milik manusia dengan belajar

suatu agama bisa bersifat universal, namun

atau diperoleh melalui belajar,

mula-mula ditujukan kepada kelompok orang

dimana

tindakai-tindakan yang dipelajari antara lain

yang sedikit-banyak homogen.Hingga menjadi

seperti sikap, tingkah laku etika serta suatu

solidaritas kelompok dan berupaya membentuk

relasi dalam masyarakat, selain itu, kebudayaan

baru tertentu. Perpecahan pun timbul manakala

tidak saja terdapat dalam soal teknis tapi dalam

timbul

gagasan yang terdapat dalam fikiran yang

pandangan hidup suatu kelompok atau yang

5 Abuddin Nata, Metodelogi Studi Islam, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), h. 18 6 Mulyono Sumardi, Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran, (Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1982), h. 72 ''ibid, h. 71

Koentjaraningrat, Pokok-Pokok Antropologi Sosial, (Jakarta, Rineka Cipta, 1980), h.170 9 Andito, Atas Nama Agama, Wacana Agama Dalam Dialog Bebas Konflik, (Bandung Pustaka Hidayah, 1998), h.77-79


kontradiksi

pemikiran

terhadap

Jurnal Fikratuna Volume 7, Nomor 2, Juli-Desember 2015 ISSN: 1 829-8169


berbeda dengan agamanya. Perpecahan itu

hukum

timbul disebabkan oleh klaim agama akan

dengan konteks permasalahan yang dihadapi.14

kemutlakan

agamanya.

dan

sering

Islam

Dalam

secara berbeda-beda, sesuai

perkembangan

selanjutnya,

dieksperisikan dalam bentuk-bentuk sikap

hukum Islam di Indonesia itu15 kemudian

menolak terhadap keadaan golongan agama

dibagi menjadi dua:

lain'0

a. Hukum Islam yang bersifat normatif, yaitu Hukum Islam, secara garis besar

yang berkaitan dengan aspek ibadah murni,

merupakan hukum atau aturan yang bersumber

yang pelaksanaannya sangat tergantung

dari Al-Qur'an dan Hadits, dan dalam

kepada iman dan kepatuhan umat Islam

perspektif Islam, hukum akan senantiasa

Indonesia kepada agamanya.

berkemampuan

untuk

mendasari

dan

b. Hukum Islam yang bersifat yuridis formal,

mengarahkan berbagai perubahan sosial

yaitu yang berkaitan dengan aspek

masyarakat, Hal ini mengingat, bahwa hukum

muomalat

Islam" itu mengandung dua dimensi yaitu (1)

kekeluargaan dan perekonomian), yang

Hukum Islam dalam kaitannya dengan

telah menjadi bagian dari hukum positif di

syari'at12 yang berakar pada landasan hukum

Indonesia.1

yang telah ditetapkanberlaku universal dan

(khususnya bidang perdata

Tujuan dan Manfaat Penelitian

menjadi asas pemersatu serta mempolakan arus

Berdasarkan uraian permasalahaan

utama aktivitas umat Islam sedunia. (2) Hukum

tersebut diatas, maka tujuan penulisan ini dapat

Islam yang berakar pada pemikiran dan budaya

diuraikan sebagai berikut:

yang

1. Untuk mengetahui Integritas Hukum Islam

merupakan

wilayah

ijtihadi

(jurisprudence) yang produk produknya kemudian disebut dengan iqhi. dan dalam

dan Hukum Adat di Maluku 2. Untuk mengetahui Interprestai Normatif

pengertiannya yang kedua inilah, yang

Hukum Islam Terhadap Keberlakuan

kemudian

Integritas Hukum Islam dan Hukum Adat di

memberikan

kemungkinan

epistemologis hukum, bahwa setiap wilayah

Maluku

yang dihuni umat Islam dapat menerapkan

Sahiyadin, Hubungan Agama & Integrasi Sosial, Makalah Metode Studi Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Ambon, 2008, h.3 "Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988, cet III), h. 44 ' ~Juhaya S. Praja, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta; Pustaka Islam, 2008) h. vii 13Abd. Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqhi, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), h. 1 1

Amruullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta; Bulan Bintang, 2000) , h.iii 15Mohammad Daud Ali, Penerapan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia, Makalah Kuliah Umum Pada Pendidikan Kader Ulama di Jakarta, tanggal 17 Mei 1995. 16Ibid, h.12




Adapun manfaat dalam penelitian ini

mencari data sekunder, juga diperlukan untuk

dikategorikan menjadi 2 (Dua) hal yakni

mengetahui sampai dimana ilmu yang

manfaat praktis dan manfaat teoitis

bersangkutan dengan penelitian yang telah 1R

1. Manfaat Praktis

Pemerintah Desa/ Pemerintah Adat,

berkembang. Sedangkan studi lapangan atau ield research bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara

mengenai

langsung dengan menggunakan beberapa

a. Manfaat bagi Pemeintah Daerah/

eksistensi

keberlakuan

hukum adat di wilayah Maluku b. Manfaat

secara

teknik yaitu Interviw dan Dokumentasi

institusional,

Sedangkan metode analisa data

memberikan masukan positif bagi

dimaksudkan setelah data yang telah dihimpun

lembaga - lembaga terkait dengan

atau telah diperoleh dalam kegiatan penelitian,

sistim hukum adat

akan dianalisis secara deskriptif. Menganalisis

2. Manfaat Teoritis

data merupakan suatu bentuk usaha dalam

Menambah disiplin keilmuan tentang teori

mendapatkan jawaban terhadap permasalahan.

- teori sosiologi hukum, politik dan kultural

Langkah-langkah analisis data;

masyarakat Maluku

1.

Metode Penelitian

Mengelompokan data atau display data, yaitu mengumpulkan berjerapa

Tipe penelitian adalah penelitian doktinal (doctrinal research) yakni suatu penelitian

bahan yang saling berkaitan. 2. Reduksi data yaitu dengan menganalisis

yang menganalisis hukum baik yang tertulis

data

dalam peraturan perundang

- undangan,

memberikan penilaian sesuai dengan

maupun dalam bentuk yang nyata atau

tema, untuk mencari bagian-bagian yang

berbentuk hukum kebiasaan,

saling terkait agar lebih sederhana.

Sedangkan proses pengumpulan data,

secara

keseluruhan kemudian

3. Interpretasi data, yaitu menafsirkan dan

penelitian dilakukan dengan menggunakan

mengelompokan semua data agar tidak

studi kepustakaan (Library research) dan studi

terjadi tumpang tindih dan kerancuan

lapangan (ield research). Studi kepustakaan

karena perbedaan-perbedaan.19

adalah penelitian yang dilakukan dengan

Selain itu, instrument yang paling

mengutip beberapa sumber dan mempelajari

mendasar dalam penelitian ini adalah peneliti

teori-teori para ahli serta buku yang berkaitan

sebagai

subjek

yang

akan

melakukan

dengan objek yang diteliti. M. Natsir mengatakan bahwa literatur selain untuk Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h.32

M. Natsir, Metode Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Galia Indonesia, 1988) ,h .112 19 Lihat Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah (Cet. VIII; Bandung: Sinat Baru Aglesindo, 2004), h. 77




pengumpulan data terhadap masalah yang akan

berlaku pada tata pemerintahan adat Maluku

diteliti, sehingga peneliti sebagai instrument

Tenggara dengan nama ohoiatau negeri atau

juga harus divalidasi terhadap pemahaman

kampong,

metode penelitian kualtatif

70

karena peneliti

dimana

penyelenggaraan

pemerintahan suatu ohoi secara hierarki diatur

kualitatif sebagai human instrument berfungsi

oleh dewan adat atau badan yang berperan

menetapkan focus

sebagai fungsionaris pemeintahan yang

penelitian,

memilih

informan sebagai sumber data, melakukan

berperan sebagai badan' eksekutif, badan,

pengumpulan data, menilai kualitas data,

legislatif

menafsirkan data dan membuat kesimpulan

penyelenggara pemerintahan dalam suatu ohoi

atas temuannya"

terdiri dari Uun Rata, Viska, Orangkai, Soa,

Hasil Penelitian

Dewan Sanii dan Birin Wab Wab

1. Sistim

Pemerintahan

dan

Penerapan

Hukum Secara

Dalam

dan adapun struktur adat sebagai

perkembangannya,

secara

genealogis antropologis, karakterisik hukum genealogis,

tatanan

hidup

Maluku memiliki kesamaan unsur yang

masyarakat Maluku didasarkan atas landasan

bersumber dari ideologi alifuru walaupun dari

adat istiadat yang menjadi sandaran relasi

segi formilnya dan oubtansinyatercermin dalam

hubungan kemasyarakatan, baik secara

sistim Hukum AdatSasi dan Hukurrr* Adat

keperdataan maupun secara kepidanaan, baik

Larvul Ngabal, dimana pemberlakuan hukum

secara privat maupun secara publik, hal ini

sasi yang dilakukan secara kultural, juga

dapat ditelusuri hampir pada semua daratan

dipandang sebagai pranata adat sebagai

masyarakat adat Maluku dengan berbagai

kerangka pengaturan ketertiban sosial dengan

varian hukum adatnya, seperti Hukum Sasi,

memandang segala bentuk pelanggaran

Masohi, Pela, Gandong, Badati, dan Maano,

terhadap tata norma, etika dan adat istiadat

kesemuanya diatur dalam satu kesatuan

yang berlaku dianggap sebagai bentuk

pemeintahan adat yang disebut Saniri Raja

pelanggaraan sasi, sehingga kedudukan sasi

Patih atau Pemerintahan Negeri, dan hal

pada wilayah - wilayah tersebut, tidak hanya

tersebut berlaku dari dulu sampai sekarang

terbatas pada aspek perlindungan alam dan

dengan mengalami sedikit progresivisme

lingkungan akan pengelolaan sumber daya

berdasarkan integritas religi dan

alam, namun juga, diartikan sebagai bentuk

budaya timur dan eropa

99

kultural

hal yang sama juga

peraturan pidana dan peraturan publik terhadap aspek kehidupan

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung; Alfabeta, 2010), h.222 2Jbid ' Sakinah Safarina Putuhena, Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada masyarakat

masyarakat dalam suatu

hukum Adat Maluku Tengah, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2011, h. 2




negeri, hal ini sebagaimana diidentifikasi

dapat dikatakan bahwa mekanisme lebih lanjut

implementasi sasi pada beberapa wilayah

atau aturan pelaksanaan dari Hukum Adat

dataran lethitu dan pulau huruku terdapat

Larvul Ngabal seperti yang telah diuraikan di

aturan - aturan tata hubungan masyarakat

atas, dirumuskan lagi ke dalam 3 (tiga) bentuk

seperti larangan mencaci maki, larangan wanita

hukum adat Kei yakni Hukum Nevnev; Hukum

berpakaian yang tidak sopan, larangan

Hanilit, dan Hukum Hawear Balwarin, dan

membuat onar dan lainnya, dimana sanksi atas

masing-masing terdii atas

larangan - larangan tersebut (sasi negeri) pada

memiliki

umumnya dikenakan sanksi secara adat dan

masing 26

secara adat, sanksi larangan - larangan sasi,

2. Keberlakuan Hukum Lokal dan Asumsi

substansi

hukumnya

baik sasi darat, laut dan negeri secara umum

Dasar Syaiah

terdiri atas sanksi fisik, sanksi denda dan sanksi

a. Tata Pemerintahan Adat

kurungan yang pengaturannya diselenggarakan oleh pihak Raja dan Saniri Negeri

7 pasal yang masing

-

Sistim kepemimpinan adat Maluku sebagaimana dapat disandarkan pada pemikiran

Sedangkan hukum adat larvul ngabal

John Locke yang menyebutkan bahwa

adalah budaya hukum yang memiliki peranan

hubungan pemerintah dengan rakyat terikat

penting sebagi sumber' hukum adat masyarakat

dalam konsep yang disebut dengan kontrak

di kepulauan Kei, yang terdiri atas 7 (tujuh)

sosial (social contract), pemikiran ini menjadi

pasal utama yang dijabarkan dalam 21 ayat

landasan teoitis hubungan sosial masyarakat

mengenai aturan yang terdiri dari hukum

dalam wilayah kepemimpinan antara rakyat

kehidupan (navnev), hukum kesusilaan (hanilit)

dengan penguasa untuk melindungi hak - hak

dan hukum keadilan sosial (hawear balwirin),

rakyat ,

dimana ketiga konsep hukum tersebut (Navnev,

penyelenggaraan pemerintahan adat di Maluku

Hanilit dan Hawear Balwirin) masing-masing

dapat diidentifikasi secara konseptual yang

dilengkapi dengan tujuh pasal larangan hukum

didasarkan atas asas monarki komunal absolut

yang disebut Sa Sor Fit

yakni

kesalahan/pelanggaran)24

(tujuh lapis dan

selain

asas

itu

identitas

ciri

khas

kepemimpinan berdasar pada

secara

keseluruhan hukum adat tersebut terdiri dari 7 pasal,25Dari uraian 7 pasal tersebut di atas, 23 Reimon Supusepa, Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Maluku Tengah, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, 2012, h.48 2*Ibid, h.38 25J. A. Pattikayhatu ,Sejarah Pemerintahan Adat Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, Lembaga Kebudayaan

Daerah Maluku, Ambon, 1998, h, 51-58. Dalam http://rahanrejau.mysites.nl/mypages/rahanrejau/458929. html diunduh Juni 2013. dalam Jamal Rumagorong, Penyelesaian Perkara Pidana di Dusun Fair Menurut Hukum Adat Larvul Ngabal Perspektif Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ambon, 2013, h.37 26J. A. Pattikayhatu .Sejarah Pemerintahan Adat Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, (Ambon, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1998), h, 51-58. "Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, (Surabaya, Genta Publishing, 2006), h. 64



kekeluargaan

dan

kekerabatan

dan

Islam Kultural dan Interprestasi'- Ahmad Lonthor

didasarkan atas pemerintahan adat, dengan

kebersamaan yang menjadi suatu ikatan dalam

penyelenggaraan kepemimpinan yang berlaku

kontrak sosial dan berlaku secara turun

dalam sistim kepemimpinan Islam, terlihat

temurun dan secara kultural

perbedaan yang cukup jauh dimana konsep

Secara konseptual menurut para pemikir

monarki absolut yang berlaku pada sistim

dan filsafat Islam klasik seperti Al Mawardi, Al

pemerintahan adat dipandang tidak berlaku

Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dengan

dalam sistim kepemimpinan Islam, karena

konsepnya Zhil Allah il Ardh, atau pemikir

sepanjang sejarah kepemimpinan Islam tidak

Islam modern, seperti Mahmud Syaltut dengan

ditemukan kedudukan raja yang bersifat

konsep Wakil Tuhan, Hassan Al Banna dengan

absolut, kedudukan kekuasaan dalam Islam

konsep Manhaj, Sayid Quthb dengan konsep

sebagaimana dijelaskan oleh para pemikir -

Kedaulatan Ilahi, Ayatullah Khomaeni dengan

pemikir Islam tersebut di atas, hanya mengenai

konsep Wilayatul Faqih berdasarkan madzhab

konsep syura'

Imamiyah, bahwa peran kepemimpinan

kepemimpinan tidak berlaku secara monarki

merupakan

komunal absolut, yang hanya mementingkan

peran

kenabian

sehingga

dan keberlakuan atas

kedudukan seorang penguasa haruslah

kedudukan golongan tertentu saja sebagaimana

memiliki peran sebagai khalifah sekaligus

di Maluku, tetapi subjektifitas kepemimpinan

memiliki peran kenabian, dimana kedudukan

lebih didasarkan atas ketaatan pemimpin

pemimpin sebagai pelindung agama dan

terhadap

pengatur hubungan manusia berdasarkan

penyelenggaraan

agama, dalam hal ini penyelenggaraan sistim

didasarkan atas ketentuan Al-Quran dan Hadits

kepemimpinan tidak didasarkan atas pemikiran

Rasulullah SAW, sehingga penyelenggaraan

filosofis penguasa semata, tetapi didasarkan

kepemimpinan

atas

kepemimpinan harus didasarkan atas landasan

peran

agama yang

mendasari

agama,

sehingga

nantinya

kepemimpinan

berdasarkan

akan

sejarah

penyelenggaraan pemeintahan walaupun pada

agama, bukan landasan kekuasaaan, namun

aspek mekanismenya berbeda satu sama

sebaliknya

lainnya, namun para pemikir tersebut di atas

kepemimpinan adat di Maluku, dimana

memandang

kedudukan

sama

dalam

konsep

7R

sistim

dalam sistim

pemerintahan

adat

menempatkan agama dibawah kekuasaan adat

kepemimpinan "

Dengan

yang terjadi

demikian,

secara

komparatif

konsep penyelenggaraan kepemimpinan yang 28 Muhammad IqbafAmien Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, (Jakarta, Kencana Media Group, 2010), h.279

dimana penyelenggaraan kepemimpinan tidak didasarkan atas kedudukan agama secara mutlak, tetapi nilai - nilai agama sajalah yang diambil dan adapun relevansi normatif yang




didasarkan atas dalil Al-Qur'an tentang batasan

terhadap orang Kei dimana sanksi perzinahan

suatu kekuasaan dapat ditelusui dalam surat Al

ditebus dengan emas yang telah ditentukan

An'am ay at 165

kuantitas besarnya29

b.

Hukum Pidana atau Hukum Publik

Dalam tatanan huukum adat di Maluku, hukum pidana

Pada aspek pidana mateil lainnya seperti

penganiayaan

pembunuhan dan

mengalami

sedikit

pencurian, apabila korban memberikan maaf

ketentuan -

ketentuan

atau toleransi kepada pelaku maka secara

syariat, hal ini dapat dipahami dari aspek

musyawarah para pelaku diberikan hukuman

legalitas kekuasaan hukum yang berlaku secara

pengganti dan umumnya berupa denda serta

nasional, karena Maluku bukanlah Negara

pengurusan beban perawatan dan pengobatan

Islam,

menjadi tanggung jawab pelaku, bahkan jika

penyimpangan

dari

namun

nilai

filosofis

religis

terintegrasikan berdasarkan substansi hukum

deliknya berupa pembunuhan maka urusan

pidana Islam

harta benda yang menyangkut dengan

yang dapat ditelusuri pada

beberapa aspek seperti perkara perzinahan yang

pemakaman

menurut hukum hudud, pelaku zina harus di

penghormatan (tahlil) menjadi tanggungjawab

hukum cambuk, raj am dan diasingkan, seperti

pelaku, namun jika atas perbuatan pelaku,

dalam hukum adat sasi dan hukum adat larvul

korban tidak membeikan dispensasi," maka

ngabal di

dimana aspek substansi

hakim memberikan sanksi adat dengan cara

secara sosiologis dipandang sebagai perbuatan

qhishas hal ini berlaku pada hukum adat larvul

tercela, sehingga perbuatan tersebut menurut

ngabal, walaupun pada kenyataanya sudah

pandangan hukum sasi, harus dinikahkan baik

tidak diberlakukan lagi akibat kontradiksi

hamil

dengan peraturan pidana nasional, dan sebagai

Maluku,

maupun tidak hamil

serta

harus

sampai

pada

upacara

membayar biaya denda menurut ketentuan adat

penggantinya pelaku hanya diminta membayar

yang dipandang cukup memberatkan seperti

denda adat (diyatf0 Demikian pula dengan perbuatan

sejumlah tanaman perkebunan dan tidak bisa pada

pencurian, pelaku dituntut mengganti kerugian

masyarakat adat Tanimbar di Maluku Barat

akibat perbuatannya, serta sebagai hukuman

Daya, mensyaratkan denda adat terhadap kasus

tambahan pada beberapa daerah dilakukan

perzinahan adalah sebesar 9 ekor kepala kerbau

secara berbeda, di wilayah Seram Bagian

diganti

dengan

uang,

demikian

dan denda tersebut tidak dapat digantikan terkecuali yang bersangkutan

dihukum mati,

apabila bersetubuh dengan istri orang lain, hal yang serupa juga pada hukum Larvul Ngabal,

Abdul Rauf, Peran Hukum Adat Larvul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei, Disertasi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, h. 150 ™Ibid, h. 149




Timur pelaku dihukum dengan menyelam

kepemilikan

kedalam air untuk mengumpulkan batu

keberasamaan lebih diutamakan daipada unsur

sejumlah yang ditetapkan sebagai akibat sanksi

pivatisasi, walaupun dalam perkembangannya

hukum adat wowit eginsuwit watudawar rara

dalam aspek perdata ekonomi telah mengalami

dan dabura si di wilayah seram timur adapun

degradasi mainset sistim perekonomian adat,

di wilayah Leihitu dan Hatuhaha, pelaku diikat

yang diakibatkan oleh integritas budaya luar,

di tempat terbuka atau diarak keliling

asimilasi kependudukan, pendidikan pelaku

kampung, sedangkan pada pengaturan hukum

perkeonomian, namun sistim tersebut tidak

publik yang ketentuannya diatur secara

dapat dikatakan terintegrasi dalam sistim

musyawarah mengikuti peradaban dan

ekonomi Islam secara menyeluruh bahkan

perkembangan masyarakat, seperti kedudukan

pengaturan ekonomi adat lebih cenderung

narkotika dipandang sama dengan kedudukan

berkembang

minuman keras dan bahkan pada beberapa

perekonomian

wilayah seperti Negeri Hitu narkotika

diberlakukannya riba

mendapat sanksi yang lebih tegas dua kali lipat

Adapun

bersama,

sehingga

mengikuti

unsur

tatanan

asas

nasional

aspek

perdata

dengan

yang

masih

dari sanksi minuman keras yakni dicambuk di

dipandang

depan publik serta dikurung dalam tahanan raja

berdasarkan asas hukum Islam dan hukum adat,

selama batas waktu yang tidak ditentukan

adalah aspek perdata kekeluargaan yang terdii

berdasarkan

atas perkawinan, dimana aspek pernikahan

pertimbangan

raja

dan

terintegrasi

secara

elaborasi

musyawarah adat .

dalam pandangan adat membolehkan adanya

c. Hukum Perdata

poligami

bahkan

beberapa

diantaranya

Dalam tatanan hukum perdata ekonomi,

mempraktikan poligami melebihi yang telah

hukum adat tidak mengalami integritas hukum

ditetapkan dalam syariat seperti menikah lebih

Islam secara komperhensif, sistim yang ada

dari empat orang dalam waktu yang bersamaan,

hanyalah berasaskan pada asas kekeluargaan,

aspek lainnya dalam urusah pernikahan adalah

sifat gotong royong inilah yang menjadi

beberapa prasyarat adat yang mengharuskan

landasan asas perekonomian adat di wilayah

mengumpulkan bahan - bahan tertentu dari

Maluku, asas komunal yang menjadi landasan

unsur alam dan tanaman seperti sirih dan

• 'Muh. Din Kelkulat (Tokoh Adat Amarsekaru), Baniaga Keliobas, (Raja Negeri Amarsekaru) "Wawancara" dalam M. Mansur Keliobas, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Aborsi di Desa Amarsekaru, Tinjauan Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syaiah, IAIN Ambon, 2012, h.26 32 Ahmad Pelu, Sekretaris Desa/ Negei Hitu, "Wawancara" Rumah Kediaman di Desa Hitu, Tanggal 13 Agustus2014

pinang, dan beberapa hal lainnya, hal ini menjadi suatu prasyarat adat serta indikator keabsahan

seorang

lelaki

untuk

dapat

meminang seorang anak gadis



Menurut Aloahib Watloy hukum adat orang


dari

konsep

"rasa"

Maluku menganut asas "rasa" yakni suatu

disebutkan oleh Watloy

konsep yang dilatarbelakangi berdasarkan asas

d. Hukum Ibadah

sebagaimana

yang

kekeluargaan, kebersamaan, persamaan' hak

Realitas korelasi syariat dengan aspek

dan kedudukan, serta asas komunal atau

kehidupan adat di Maluku yang dipandang

kepemilikan bersama , sehingga dalam praktik

sejalan dengan tutunan agama, dapat dilihat

pembagian warisan asas tersebut dijadikan

pada aspek ibadah, dimana ketentuan

sebagai landasan dan berlaku pada umumnya

peribadatan dalam hal shalat, puasa, zakat dan

hampir di seluruh wilayah daratan Maluku,

haji, dipandang sejalan dan sesuai dengan

dimana pembagian harta warisan dilakukan

tuntutan agama, walaupun terdapat perbedaan -

terhadap para ahli waris dengan pembagian

perbedaan, namun hal tersebut dalam empat

secara merata, atau dikelola oleh anak lelaki

imam besar (Maliky, SyafiT, Hanafi, dan

tertua dan selanjutnya anak lelaki tersebut yang

Hambali)

akan melakukan pembagian harta pewaris

umumnya perbedaan tersebut hanya seputar urf

tersebut dengan kata lain kebijakan diserahkan

atau kebiasaan sebagai bentuk penghormatan

pada anak lelaki yang tertua, apakah harta

dan pensucian ibadah baik secara lahir maupun

tersebut akan dikelola dan dibagikan hasilnya

batin, seperti penggunaan beduk, terlarangnya

atau langsung harta tersebut langsung dibagi,

shalat

semuanya diatur secara muasyawarah dan

menggunakan

putusannya diatur kolektif, sedangkan cara

menggunakan penutup kepala, penggunaan

lainnya harta warisan dikelola secara bergilir

celana dalam dipandang tidak sah, pembersihan

oleh para ahli waris dan pembagiannya diatur

kuburan menjelang ibadah puasa, perbedaan

sedemikian

dalam penentuan awal ramadhan, dan lainnya

rupa

berdasarkan

asas

dapat

ditoleransikan

karena

pada beberapa daerah dengan celana

panjang,

tidak

kekeluargaan, hal ini juga berlaku pada

Namun dari beberapa aspek ibadah terdapat

pengangkatan anak dimana budaya orang

pula perilaku ibadah yang dipandang menurut

Maluku ketika mengasuh anak angkat, maka

madzhab suni dan beberapa madzhab lainnya

seluruh identitas anak tersebut dinisbatkan

adalah bertentangan dengan landasan syariat

kepada orang tua angkatnya bahkan kedudukan

dengan asumsi fiqhiyah, seperti praktiknya

anak angkat tersebut disamakan dengan anak

shalat dzuhur setelah dilakukannya shalat

kandungnya, hal ini merupakan representasi

jum'at, pembacaan naskah khutbah jum'at dengan bahasa arab yang secara tekstual pada masyarkat lokal yang semuanya tidak bisa

Aloahib Watloy sebagai pembicara dalam seminardan Bedah Buku "Beta Agama Naulu" di Hotel Amans, Lt. 2, Bulan Oktober 2013

mengerti bahasa arab, penggunaan adzan dalam



upacara

- upacara

mengantarkan

tertentu

seperti

haji,

upacara

jamaah

Islam Kultural dan Interprestasi - .Ahmad Lonthor

perayaan aroha,

menjadi kajian

yang

dimungkinkan terlarang karena terdapat unsur

pemasangan bang alif, (menara masjid/kubah

ideologi yang tidak terdapat dalam Al-Quran

masjid),

dan Sunnah, sementara upacara - upcara adat

perayaan aroha

(penghormatan

terhadap arwah leluhur) yang dilakuakn setiap

selama yang ditemukan di Maluku, jika

tahun sekali dan beberapa aspek budaya

didasarkan atas pendekatan sunni, maka hal

lainnya yang ketentuan hukumnya baik secara

tersebut dipandang bertentangan dalam asspek

fiqhiyah perlu dikaji ulang

fiqhiyah seperti aroha di beberapa negeri di

Interprestasi terhadap kebolehan hukum hukum Ibadah tersebut,

tidak

dapat

Maluku 3. Interprestasi Syariah Terhadap Integritas

digeneralisasikan terhadap semua aspek ibadah

Hukum Islam Kultural

termasuk kebudayaan, karena hal tersebut

Fakta hukum Islam dalam tatanan hukum

berlatar dari awal kebiasaan yang dipraktikan

adat yang diberlakukan secara aktual dari sudut

secara turun temurun, adapun ketentuan

pandang syariah, hanyalah terhadap aspek -

hukumnya harus dikaji berdasarkan dimensi

aspek ibadah dalam hubungan vertikal antara

itiadhzabi yang dilatarbelakangi oleh adanya

hamba dengan

interprestasi ijtihadiyah, sehingga pada ibadah

tersebut dalam rukun islam, sedangkan a*spek -

- ibadah dan budaya tertentu dapat

aspek

diperbolehkan, namun pada beberapa aspek

muamalah,

munakahat,

tertentu tidak dapat diperbolehkan, karena

ahwalu

syaksiyah,

ukuran boleh dengan tidaknya selama ini yang

falakiyah

dapat dikaji adalah berdasar pada asas

berdasarkan beberapa interprestasi paradigma

sosiologis (urf), bukan normatif, namun jika

berpikir tentang eksistensi keberlakuan hukum

aspek peribadatan dengan pendekatan normatif

Islam dalam tatanan adat di wilayah Maluku

(Qur'an dan Sunnah) sebagaimana madzhab

yakni

sunni, maka praktik shalat duhur setelah jum'at

antropologis, sosiologi dan kulturalisme orang

tidak diperbolehkan, ketentuan berpakaian

Maluku, sehingga dari sudut pandang ini suatu

tidak dipermasalahkan selama hal itu menutup

budaya untuk dilepaspisahkan dari

aurat, , subtansi ceramah atau kbutbah jum'at

kehidupannya dipandang cukup memberatkan,

adalah untuk memberi peringatan kepada para

karena berkenan dengan hukum Islam yang

jamaah, sehingga jika dengan menggunakan

secara kosmologis merupakan ajaran di luar

bahasa yang tidak dimengerti maka hal ini

budaya Maluku, dipandang terlalu sulit untuk

tidak boleh dilakukan,

diintegrasikan sebagai pengganti kedudukan

aspek tahlil

atau

sang khaliknya sebagaimana

lainnya

as

seperti

dapat

yang

siyasah, mawaris, ikih,

dianalisis

tafsir

jinayah, hadanah, hadits,

keberlakuannya

pertama berdasarkan dimensi

tatanan




hukum adat, olehnya itu hanya nilai - nilai

hukum adat terdiri atas tidak sepenuhnya

ajaran agama Islam sajalah yang diadposi dan

berlaku, tidak berlaku dan berlaku serta asumsi

diasimilasikan

penafsiran ini didasarkan atas realitas sifat

dengan tatanan

budaya,

sehingga dalam praktiknya bukan diberlakukan

keberlakuan hukum yang diterapakan dalam

syariat Islam tetapi aturan - aturan adat yang

kehidupan sehari

didasarkan atas nilai - nilai syaiat Islam, hal

keberlakuan tidak sepenuhnya penerapan

ini dapat dipahami bahwa kedudukan hukum

hukum Islam dapat ditelusur analisis pada

adat secara antropologis memiliki perbedaan

bidang hukum politik/ tata pemerintahan adat,

yang mendasar dengan kedudukan hukum

bidang hukum pidana, hukum perekonomian

Islam itu sendiri, dan adapun secara tabulatif,

dan

integritas kedudukan hukum Islam dengan

ketidakberlakuan hukum Islam dalam tatanan

realitas hukum adat yang dapat dikorelasikan

hukum adat dapat dilihat pada pratik bidang

secara syariat dapat dilihat pada tabulasi tabel

hukum kewarisan dan pengangkatan anak

berikut ini :

11

sedangkan

HUKUM

tidak sepenuhnya hukum Islam, dalam integritas hukum adat, apabila dikomparasikan

Terhadap Hukum Adat

10

peradilan,

Realitas ketidakberlakuan dan berlaku

Tabel 4.1 Korelasi Keberlakuan Hukum Islam

NO

sistim

- hari, dimana aspek

AN

menurut perbandingan hukum keduanya", maka

UAN

Politik/ Syariah Pemerintah Kultural

Tidak Sepenuhnya

Pidana

Kultural

Tidak Sepenuhnya

Ekonomi

Kultural

Tidak Sepenuhnya Berlaku

seperti hukum Islam membedakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, tetapi dalam hukum adat kedudukannya disamakan,

Tafsir Hadits Sistim Peradilan

Tidak Berlaku Tidak Sepenuhnya

warisan antara laki - laki dan perempuan

Tidak Berlaku Tidak Berlaku Berlaku

Kultural

ditelusuri secara komparatif yang berlaku,

Islam memberikan perbandingan bagian harta

Kekeluarga Syariah ail Kultural Harta Kultural Warisan Pengangka Kultural tan Anak Ibadah Syariah Kultural

pada pengangkatan anak dan kewarisan dapa

adalah 2: 1, sedangkan dalam hukum waris adat pembagiannya 1:1, atau bersifat komunal yakni harta bersama, Islam menetapkan hukuman potong tangan bagi pencuri, tapi hukum adat memperkenankan hukuman denda bagi pelaku, walaupun pada pelaku minuman

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, dapat digambarkan

secara

kualitatif

bahwa

keberlakuan hukum islam dalam tatanan

keras dapat diperkenanakn kesamaan materi hukumnya,

sedangkan

pada

hukuman

perzinahan Islam mengharuskan hukuman




cambuk, rajam dan pengasingan tetapi dalam

timur tengah yang pertama menziarahi Maluku

aturan adat pelaku zina diarak keliling

dan menyiarkan agamanya adalah dari

kampung untuk ditonton sambil teiak

golongan syiah, tepat pada saat dimana

kesalahan - kesalahan pelaku tersebut, adapun

kekuasaan Nawashib, sebagaimana disebutkan

pada sistim kepemimpinan Islam didasarkan

oleh Abu Salim Limbory, bahwa Nawashib

atas

adalah golongan yang memerangi ahlu bait,

sistim

monarki absolut,

monarki

parlementer dan parlementer berdasarkan asas

sehingga golongan ahlul bait melarikan dii di

normatif syaiat, sedangkan dalam tata

berbagai belantara penjuru dunia salah satunya

pemerintahan adat berlaku sistim monarki

adalah di Maluku yang jalur pelayaranya

komunal absolut yakni kepemimpinan yang

dimulai dari Yaman, India dan Maluku,

didasarkan atas garis keturunan marga tertentu

sehingga dari golongan ahlul baik yang

dan berlaku selamanya secara turun temurun

bermadzhab syiah ini mengalirkan aliran

atas kedudukan pemilik marga tersebut

tarekat sufi sebagai ideologi Islam awal,

berdasarkan asas kekeluargaan sehingga hanya

walaupun pada prinsipnya aliran sunni juga

klan marga tertentu

sajalah yang berhak

berkembang melalui perantaraan pedagang

menduduki jabatan tertentu dan hal ini berlaku

arab, namun syiah lebih mrmdominasi ideologi

untuk seluruh jabatan dalam tatanan strukur

agama di Maluku 34

kepengurusan pemerintahan dalam negeri Adapun

paradigma

Selain itu ekspansi bangsa eropa dan

terhadap

kroninya yang dimulai pada abad ke 14,

interprestasi pemikiran hukum Islam dapat

menarik perhatian masyarakat Maluku sebagai

didasarkan atas dimensi histrois politik yakni

bangsa yang perlu diwaspadai, karena

dalam hal ini eksistensi hukum dalam ranah

kehadiran bangsa eropa sejak zaman portugis,

tatanan adat di Maluku pada prinsipnya diakui

spanyol, belanda, inggris dan jepang, telah

secara komperhensif, namun mekanisme

menyita waktu, tenaga, fisik dan pikiran

penerimaannya tidak dapat diasimilasikan

masyarakat Maluku, bahkan ideologi orang -

secara •menyeluruh sehingga integritasnya

orang Maluku itu sendiri, sehingga penjajahan

sebagai kesatuan hukum yang lengkap, karena

bangsa eropa dengan ideologi kristiani, serta

diperhadapkan dengan kendala aksesibilitas

kehausan bangsa eropa atas harta benda orang

terhadap sumber - sumber ilmu pengetahuan di

- orang pibumi, sehingga pada masa - masa

bidang hukum Islam, keterbatasan para ulama

jajahannya, memberikan implikasinya jaingan

Maluku, serta dari dimensi keberagamaan,

ulama - ulama Maluku yang terputus secara

maka Islam di Maluku dipandang bermazhab syiah karena keterikatan sejarah dimana bangsa

34 Abu Ahmad bin Salim Al Limbory, Sejarah Kebudayaan Islam Maluku, dalam Jurnal Kebudayaan Islam, Pustaka Koleksi, Ambon, 2012, h. 3




regenerasi dan pengetahuan hukum Islam di

tidak strategis

berbagai bidang terbatas hanya pada aspek

tertutup), keberlakuan ideologi kultural sebagai

ibadah saja yang umumnya bermadzhab syiah

sebagai sebuah keyakinan agama, kurangnya

dengan aliran tarekat sufi, karena penyiaran

para ulama di berbagai bidang, terjadinya

agama Islam mendapat tantangan yang cukup

kolonialisme yang berkepanjangan, sehingga

berat terkhususnya madzhab sunni dengan

memetakan orang Maluku dalam dua

perspektif syaiat berdasarkan Al-Quran dan

komunitas agama, serta hak - hak politik orang

Hadits

Islam dibatasi sejak zaman kolonialisme hingga

(daerah . pegunungan dan

Sedangkan paradigma lainnya sistim

masa reformasi, dan pada saat ini keberlakuan

tata hukum indonesia pasca kemerdekaan

hukum Islam dipandang sudah cukup

Indonesia, dimana asas Negara pada saat itu

berkembang pada tataran adat, walaupun belum

yang berlaku adalah pancasila, maka dogma

sepenuhnya terealisasi dan terlegitimasi secara

pancasila pun meretas keseluruh wilayah

normatif, namun pemahaman akan hukum

kekuasaan republik Indonesia, dan dalam hal

Islam berkembang seiring dengan integritas

ini

Maluku sebagai bagian dari wilayah

budaya pendidikan, intelektual, media dan

kesatuan Republik Indonesia diberlakuan

dimanika budaya luar Maluku, menyatu,

aturan hukum yang didasarkan atas hukum

bersatu,

Negara Republik Indonesia yakni Pancasila

sepenuhnya direalisasikan

Dengan

demikian

dari

gambaran

dan diakui

walaupun

,_belum

Kesimpulan

interprestasi keberlakuan dan pemikiran hukum

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis

islam sebagaimana terurai di atas, maka dapat

terhadap Integritas Hukum Islam dan Hukum

dikatakan secara sederhana bahwa hukum

Adat serta Interprestasi Nomatif Keberlakuan

Islam pada prinsipnya diterima secara

Kedua Hukum Tersebut dalam tatanan Hukum

komperhensif dalam tatanan adat orang

Adat Maluku, maka dapat disimpulkan hasil

Maluku,

pemberlakuannya •

namun

membutuhkan proses yang cukup panjang

penelitian sebagai berikut: 1. Hasil penelusuran terhadap integrityas

dalam suatu integritas antara budaya dan

hukumislam dan hukum adat di Maluku,

agama,

dapat

sehingga

dalam

perkebangan

digambarkan

bahwa

penerapan

hukum Islam

hukum di wilayah Maluku secara kultural,

mengalami kendala integitas keseluruhan

dibagi atas hukum adat, hukum agama, dan

sistim hukum, hal ini dikarekanan akibat

integritas hukum adat dan agama. Hukum

adanya rentang kendali penyiaran agama, letak

adat

geografis pribumi orang Maluku dipandang

kepidanaan dan aspek keperdataan urusan

asimilasinya

keberlakuan


umumnya

diterapkan

pada

aspek



dunia versi kultural dengan cii hukum

berbagai bidang, terjadinya kolonialisme

yang dikenal yakni sasi dan larvul ngabal,

yang berkepanjangan, sehingga memetakan

serta

dengan

orang Maluku dalam dua komunitas agama,

sumpah adat dan molo,

hukum agama

serta hak - hak politik orang Islam dibatasi

diterapkan

ibadah

secara

sejak zaman kolonialisme hingga masa

menyeluruh dalam hal shalat, puasa, zakat,

reformasi, dan pada saat ini keberlakuan

dan haji dengan landasan pemikiran yang

hukum Islam dipandang sudah cukup

didasarkan atas madzhab tertentu, karena

berkembang pada tataran adat, walaupun

model

belum

asas

pembuktian

pada

ibadah

dikenal

aspek

orang Maluku

memiliki

sepenuhnya

tereabsasi

dan

kesamaan dengan beberapa aliran agama di

terlegitimasi

timur

pemahaman akan hukum Islam berkembang

tengah,

hubungan

adat

sedangkan dan

dalam

agama

hal

umumnya

seiring

secara normatif, namun

dengan

integitas

budaya

diterapkan pada aspek perilaku manusia

pendidikan,

seperti

dimanika budaya luar Maluku, menyatu,

larangan

khamr,

atau

minuman

intelektual,

media dan

keras, penghormatan terhadap wanita, etika

bersatu, dan diakui walaupun

berpakaian dan tata kramah dalam beradab,

sepenuhnya direabsasikan

walupun

tidak

secara

belum

komperhensif

didasarkan atas dalil - dalil agama, namun relevansinya terikat dengan substansi dan tuj uan beragama 2. Hasil analisis interprestasi keberlakuan dan pemikiran hukum menyimpiulkan bahwa hukum

Islampada

prinsipnya

secara komperhensif dalam orang

Maluku,

namun

diterima

tatanan adat

pemberlakuannya

mengalami kendala integritas keseluruhan sistim hukum, hal ini dikarekanan akibat adanya rentang kendali penyiaran agama, letak

geografis pribumi orang Maluku

dipandang

tidak

pegunungan

dan

ideologi kultural

strategis tertutup), sebagai

(daerah keberlakuan

sebagai sebuah

keyakinan agama, kurangnya para ulama di




Matdoan Mahmud, Sejarah Kei Maluku Tenggara, Tual, Tp, 2001 Daftar Pustaka Abuddin Nata, Metodelogi Studi Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004 Abdul Rauf, Peran Hukum Adat Larvul Ngabal dalam Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Kepulauan Kei, Disertasi Pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008 Abd. Khalik Latuconsina, Perkembangan Pemikiran Hukum Islam, Jurnal Tahkim Fakultas Syariah STAIN Ambon, 2006 Amzah, Andito, Atas Nama Agama, Wacana Agama Dalam Dialog Bebas Konflik, Bandung Pustaka Hidayah, 1998 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, Surabaya, Genta Publishing, 2006 Geertz Clifford, Kebudayaan dan Agama, Yogyakarta, Kanisius, 1980 Hendra

musaid, Penyelesaian Sengketa Secara Adat di Negeri Raja - Raja. Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah Analisis Pendekatan Prespektif Hukum Progresif dalam Tesis Ilmu Hukum Program Pasca Sarjan Universitas Bhayangkara, Surabaya, 2014

J. A. Pattikayhatu, Sejarah Pemerintahan Adat Di Kepulauan Kei Maluku Tenggara, Ambon, Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku, 1998


Mahdi Malawat, Konsep Roh Menurut Animisme dan Islam, Suatu Telaah Perbandingan, . dalam Jurnal Kapata, Vol 3 No.l, Ushluhudin STAIN Ambon M Aziz Tuny, Beta Agama Noaulu, Jogjakarta, Smart Witing, 2013 Mulyono Sumardi, Penelitian Agama, Masalah dan Pemikiran, Jakarta; Pustaka Sinar Harapan, 1982 Mariasuay Davamony, Fenomenologi Agama, diterjemahkan oleh Kelompok Studi Agama, "Driyarkarya", cet. I, Jogjakarta, Kanisius, 1995 M. Saleh Putuhena, ■ Menguak Budaya Masyarakat Islam Maluku, Makalah disampaikan dalam Temu- Kaji Ilmiah Budaya Islam Maluku, oleh Kajian Qalfir HMI Cabang Ambon, Tgl20Januari 1994 Reimon Supusepa, Eksistensi Hukum Delik Adat Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Maluku Tengah, dalam Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon, 2012 R.Z, Leirissa, Tiga Pengertian Istilah Maluku Dalam Sejarah, dalam Bunga Rampai Sejarah Maluku, Jakarta, LIPI, 1973 Sakinah Safarina Putuhena, Kewenangan Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pada masyarakat hukum Adat Maluku Tengah, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2011



Syamsul Amal, Perayaan Aroha Masyarakat Pelauw Dalam Perspektif Al-Qur'an, Jurnal Kapata, Fakultas Dakwah dan Ushluhudin, STAIN Ambon, 2006 Usman Thalib, Sejarah masuknya Islam di Maluku, Ambon, Balai Pelestaian Sejarah dan Nilai Tradisional Provinsi Maluku dan Maluku Utara, 2011


ISLAM KULTURAL DAN INTERPRESTASI NORMATIF PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI MALUKU

Recommend Documents