INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 196 TAHUN 2015 TENTANG

·

.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 196 TAHUN 2015 TENTANG RENCANAAKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DALAM LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI OKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2014 .GU.BERNUR PROVINS! DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan HasH Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menujuOpini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemeriritah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015, dengan ini menginstruksika·n : Kepada

: 1. ·2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15,.

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta Para Walikota Provinsi .DKI Jakarta . Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta Sekretaris DPRD Provinsi DK! Jakarta Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta Para Kepala Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta Para Kepala KantorProvinsi DKI Jakarta Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Provinsi DKI Jakarta Para Camat Provinsi DKI Jakarta Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk KESATU

: Menyusun dari, melaksanakan rencana aksi tindak lanjut rekomendasi Badan PemeriKsa Keuangan Republik Indonesia, dalam Laporan Hasil Fiemeriksaan' Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI'Jakarta Tahun 2013 tanggal 17 Juni2015 Nomor 13:C/LHP/XVIII.JKT.2/06/2015 dan tanggal 17 Juni 2015 Nomor 13.B/LHP/XVIII.JKT.2/06/2015, dengan mengacu pada 'Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Instruksi Gubernur ini.

2 KEOUA

: Pelaksanaan Rencana Aksi Tindak. Lanjut Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, paling lambat 60 (en
KETIGA

Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan: 1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta' 2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta

Lampiran I ; Instr.uksi Gubernur provinsi Daerah Khusus Ibukota Jaka'r1a Nomor Tanggal.

196 TAHUN 2015 25 September 2015

RENCANA AKSI TINOAK LANJUT REKOMENOASI LAPORAN PEMERIKSMN aPK RI KEPATUHAN TERHAOAP PERATURAN PERUNOANG - UNOANGAN

J.LHP \NGGAL JDITAMAIPERWAKILANBPK RI

o. I)

Temuan Pemerlksaan (2) Hasil penagihan piutang eks BPPN oleh PT Bank OKI Tahun 2014 senilai Rp 1.743.176.410:00 belum disetorkan ke kas daerah.

: 13.C/LHPIXVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2015 : 17 JUNI 2015 : PROVINSI OKI JAKARTA

Rekomendasi

Rencana Aksi

(3) BPK RI merekomendasikan kepada Gubemur agar memerintahkan Kepala BPKAO menagih Eks .BPPN kepada FT Bank OKI Jakarta senitai Rp 1.743.176.410 dan menyetorkannya ke Kas Oaerah selta menyampaikan copy bukti setor kepada BPK

Terdapat kelebihan pembayaran BPK R' merekomendasikan kepada Gubernur agar tunjangan kinerja daerah (TKO) memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan pembayaran gaji pokok untuk: sen~ai Rp 2.496.447.151.00. a. Berk'oordinasi dengan SKPD t~ri<.a1t untuk menyetoikan kelebfhan pefTlbayaran gaji dan tunjangan kinerja daerah senilai Rp 2.496.447.151 dengan memperhitungkan pengembalian yang telah dflakukan sesuai dengan . ketentuan yang berlaku;

Waktu- PeJaksanaan

(4)

(S)

Gubernur akan memerintahkan Ka. BPKAD untuk menagih piutang kepada Eks BPPN kepada PT Bank OKI Jakarta senUai Rp·1.743.176.410 dan menyelorkannya ke Kas Oaerah dan menyampaikan copy bukti pembayaran kepada BPK

Gubernur akan

memerintahk~n Ka.

Agustus s.d Desember 2015

b. Membuat konsep instruksi dinas kepada seluruh b. Menyusun konsep instruksf dlnas kepada seluruh SKPD untuk memutakhirkan data pegawai secara SKPO untuk memutakhirkan data pegawai secara tepat waktu dan akurat agar dapat mencegah tepat waktu dan akurat agar dapat mencegah adanya pembayaran kepada pegawai yang tidak adanya pembayaran kepada pegawai yang tidak berhak yang dilandatangani oleh Sekretaris Oaerah; berhak yang ditandatangani oreh Sekretaris Daerah;

(6) Kepala Badan Pengelo1a Keuangan dan Aset Daerah Provinsi OKI Jakarta

Kepala Badan K~pegawaian Daerah Provinsi OKI Jakarta

BKD agar:

a. Mengundi,mg SKPO teri<.ait untuk menyetorkan kelebihan pembayaian gaji dan tunjangan kinerja daerah senilai Rp 2.496.447.151 dengan memperhitungkan pengembalian yang telah dflakukan sesuai dengan ketentuan yang bertaku;

Keterangan

Agustus·s.d September 2015

September 2015

2

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu PeJaksanaan

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pengelolaan

Sirategis

Penerimaan

Reklame' dan

l..elang . Titik memadai

Reklame

Gubernur

NilailBPKmerekomendasika.n kepada Gubernur agar:

menginstruksikan·K~padaKa.

BPKAD agar:

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asel Daerah Provinsi OKl Jakarta

Hasil a. MengeJoJa pendapatan titik reklame sesuai Kepg_ub No. 3? Th 2000 jo Kepgub· No. 133 Th 2000 ttg Titik reklame di dalam sarana prasarana Kota Pemerintah Pro.vinsi OKI Jakarta, dengan memerintahkan kepada Ka.-Bdg Aset untuk :

belunJl a. Memerintahkan Kepalq BPKAD unluk mengelola pendapalan titik reklame sesuai ketent~an yang berlaku

dengan:

1) Melakukan invenlarisasi titik-titik "reklame yang !elah kadaluarsa; 2) Melakukan pelela~gan atas titik reklame yang dapa! di intensifkan; s~wa

. '1) Melakukan inventarisasi titik-titi~ reklame yang telah kadaluarsa; .

~)

Mei-akukan· pelelarig~n atas titik reklame yang dapal di intensifkan;

September 2015 Ag~srus s.d Desember 2015

Ijtik

3) Menertibkan pembuatan perjanjianlkontrak sewa titik reklame;

.Aguslus s.d September 2015

4} Menerapkan sanksi keterlambatan pe)unasan biaya

4)· Menerapkan sanksi keterlambatan pelunasan "biaya sewa titik reklame pada masa yang akan

.Agustus s ..d Des~mber 2015

3) Menertibkan pembuatan perjanjianlkontrak reklame; .

sewa litik re~lame pada masa yang akan datarig. b. Memerintahkan pejabal yang memiliki kewenangan menerbitkan persetujuan prinsip penyelenggaraan reklame

b. Biro Penat~n Kota· dan LH agar:

Kepala SKPO terkait

untuk ;.

Pencatalan belanja barang dan jasa papa 1.5 SKPD senilai Rp 268.873.358.408,00 tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan

1)

Menyusun SOP yang mengatur batas waktu penyerahan dokufflen asli persetujuan prinsip reklame t.erl<.ait nilai strategi rekJame pada pengusaha rekll;1me;

1)

Menyusun SOP yang mengatur batas waktu penyerahan dokumen asli persetujuan prinsip reklame: terkait nilai strategi reklame pada pengusaha reklame;

2)

Melaksanakan koordinasi dengan BPKAD. terkait penerimaan, peniJaian dan perselujuan permohonan penyelenggaraan reklame atas nilai strategi reklar:ne;

2)

Melaksanakan koor"dinasi dengan BPKAO terkait. penerimaan, penilaian dan perse~ujuan . permohonan penyelenggaraar:l reklame -atas nilai str.ategi r.eklame; . .

3)

Mendokumentasikan bukti·penyerahan dokumen asH perselujuan prinsip rekJame terkait nilai strategi reklame kepada pengu·saha re~!ame secara tertib.

3)

Mendokumenlasikan bukti penyerahan dokumen asH persetujuan prinsip reklame terkait nilai ·strategi rektame kepada pengusaha r~klame secara tertib.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur untuk segera menerapkan mekanisme impresfundlrevolfing fund atas belanja melatui SP2D UP sebagaimana telah di rekomendasikan pada LHP BPK atas taporan keuangan tahun lalu.

Gubernur menginstruksikan agar·Ka BPKAO menerapkan mekanisme impresfund/revolfing fund atas beJanja melalui SP2D UP untuk Tahun Anggaran 2015 sesua) dengan Pergub 151 Th 2013 ttg Mek_anisme pelaksanaan pembayaran belanja daerah meJalui UP, GU dan TV.

Aguslus s.a September 2015

September 2015

Agustus s.d

Des~mber 2015

Agustus s.d Oesember 2015

IKepala Badan PengeloJa Keuangan dan Aset Oaerah Provinsi OKl Jakarta

3

. T emuan Pemeriksaan

(2)

.

Peinbayaran insentif pungutan pajak kepada pihak lain diluar

Dinas Pelayanan Pajak b!'llum . sepenuhnya melalui transfer ke

rekening

.

.

.

RE;lkomendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(3)

(4)

(5)

(6)

a. Menerapkan Instruksi Gubernur Provinsi OKI Jakarta

Dinas Pelayanan P.ajak Provi.nsi OKI Jakarta"

GubernlJf akan menginstruksik~n Ka. Din.as Pe,layanan Pajak, agar:

BPK merekomeildasikan kepada Gubernuf unluk memerfntahkan Kepala Dinas Pelayanari Pajak agar:

No.4

Tahun 2014.tenta~g Transaksi Online (Transak~j Non Cash);

b. MenginstrukSikan aend9 hara Pengeluaran.OPP untuk mentransfer"langsung.ke masing-masing rekening pegawai berdasarkan _daftar nominatif yang diajukan oleh Kepala SKPD penerima insentif pungutan pajak; dan

a.' Menerapkan Instruksi Gubernur Provinsi pKI Jakarta NO.4 Tahun 201.4 tentanQ Transaksi Online (Transaksi


Non C:ash); b. Membuat surat perintah kepada S'endahara Pengeluaran DPP untuk melakukan transaksi non cash melalui eMS mentransfer langsung kepada penerima inselOlif pungutan pajak daerah kepada Pegawai, BPN dan .SKPD di luar DPP; dan

c. Menginstrl:lksikan Bendahara Pengeluaran DPP untuk mentransfer 1angsung ke rekening instansi diluar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. .

Agustus s.d De.sem.ber 2015

Agustus s.d De.sember 2015

.

Bantuan Pemerlihar'aan .Berkala dan Rutin Jalan Kepada Instansi Vertikal Melalui Belanja Barang Tidak Melalui Mekanisme Hibah Sesu~i Ketentuan Yang Berlaku

BPK merekomendasikan _kepada Gubemur untuk memerintahkan Kepala Dinas PekerjC!an Umum untuk :

Gubernur akan menginstruksil
a. Mempedomani peraturan terkait mekanisme hibah barang dan jasa dalam memberikan bafltuan kepada instansi vertikal, dan

a. Melakukan sosialisasi kepada SKPD/UKPD koordinator penerima hibah ~ent~ng pedoman pemberian hibah yang bersumber dari APBD. dan

b. Membuat dokumentasi hibah (NPHD) kepada ins~ansi. vertikal sesuai ketentuan yang berlaku atas hibah kepada Kopassus senilai .Rp2.659.496.620,pO Polda Metro Jaya senilai Rp2.526.450.162.00 padaKejaksaan Agung senilai'

b. Membuat dokumentasi hibah berupa Naskah Perjanjian Hibah Daerah kegiatan Pemerliharaan Berkala dan Rutin Jalan yang lelah diberikan kepada in.stansi vertikal sesuai Permendagri No. 32 Th 2011 sebagaimana- telah diubah "dengan Permendagri Th 2012 ttg Pedoman pernberian huibah dan bantuan sosial yang bersumber dan APBDyang berlaku atas hibah kepada K~passus.

Rp1.24B:OB1.000,OO.

Belanja Barang Yang Diserahkan BPK merekomendasikan kepada Guberr;ur agar:

Kepala- Dinas Bina Marga Provinsi OKI Jakarta Agustus s.d Desember 2015

. Agustus.s.d Desember 2015

Gubernur akan menginstruksikan Kadis Damkar dan PB. agar:

Menginstruksikan Kepala' Dinas dan Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana untuk lebih optimal dalam melakukan pengawasan ata~ penerbitan BA~T barang yang diserahkan kepada masyarakat dan lebih cermat dalam menyusun rencana kebutuhan; dan

Membuat BAST barang kepada masyarakat dan memerint<:lhkan kepada Sekretaris dan Kasubag TU menyusun RKBU sesuai Pergub 103 Th 2014 ttg analisa kebutuhan barang, .serta.Kadis membuat mekanismelSOP penyaluran barang; dan

Menginstruksikan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana supaya memberikan teguran kepada penyimpan barang Dinas dan Suku Dinas Pemadam Kebakaran. dan Penanggulangan Bencana atas tidak dibuatnya BAST sebagai bukti barang telah diserahkan kepada masyarakat.

Memberlkan teguran kepada penyimpan barang Dinas dan Sudin Damkar dan PB atas tidak dibuatnya BAST sebagai bukti barang telah diserahkan kepada masyarakat.

Kepa!a Dinas dan Kepala SukU Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

September 2015

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DK1 Jakarta

4

Temuan Peme~~saan

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pengelofaan 88M dan Jasa Service Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Pen~nggulangan Bencana Serta Dinas Perindus!rlan dan Energi Provinsi. OK! Jakarta Belum Memadai

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar

Gubernur

~kan

menginstruksikan :

. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provlnsi OKI Jakarta

memerintahkan -; .. . . a. Kepal~ Dines Pemadam Kebaka.r?f1 dan Pen~nggulangan

Bencana untuk menyusun prosedur pengelolaan B8M yang ba~u di Dinas, Sudin Damkar p.e dan UPT.

b. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi untuk menginstruksikan PPK dim PPTK 5upaya pet:lgelolaan biaya B8M dan jasa service dilak.ukan sesuai I<elentuan yang berlaku.

a. Kadis Damkar d~m PB Uf!tuk menyusun prosedur. pengelolaan B8M yang baku di DInas, Sud!n DaiTIkar PB dan UPT.

Agusfus s.d Septe.mber 2015

b. Ka. Dinas Perindustrian dan Energi untuk Il)enginstruksikan PPK dan PPTk supaya pengelolaan . biaya B8M dl~ln jasa service dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 55 Th 2008 ttg Tala Cara Penatausahaan dan PenyusutJan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta PenvampaiannYa.


Perubahan Penayangan rklan BPK merekomdasikan kepada Gubemur untuk memerintahkan Gubernura.ka"n memerintahkan Ka. Dinas .5osial agar: layanan Masyarakal Dinas Sosial Kepala Dinas Sosial agar: Provinsi OK) Jakarta Pada 3 a. Menginslruksikan PP~ sekaligus KPA unt~k lebih optimal a. Menginstruksikan PPK kegia~an penayangan iklim . Slasiun Televisi Tidak Didukung layanan masyarakal unluk melaksanakan dalam melakukan pengel)dalian atas pelaksanaan kegiatan Adendum Kontrak pengawasan, pemantauan dan evaluasi terhadap penayangan ikJan layanan masyan3kat; dan "deviasi/keterlambatan atas pelaksanaan kegjatan; dan

b. Menginstruksikan PFTK urltuk lebih cermat dalam' melaksanakan lugas yang menjadi tanggungjawabnya.

b. Menginstruksikan PPTK kegialan penayanga.n iklan layanan masyarakal untuk lebih cermal da)am melaksanakan tugas yang rnenjadi tanggungjawabnya 'da~ melapork~n kepada KPA secara berkala.

Kepala Dinas Perindustrian dan

Kepala Dinas Sosial Provlnsi DKI Jakarta September 2015

I·

September 2015

.

Pencatatan Realisasi Belanja BOP BPK .merekomendasikan kepada Gubernur agar Gubemur menginstruksikan Ka. Dinas Pendidikan agar: Sekolah/Madrasah Negeri TA. memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan agar: 2014 Berupa Belanja Pegawai a. Menerapkan batas jumtah penetapan besaran SPP-UP dan a. Membual me~anisme dan SOP yang mengatur lenlang Senilai Rp294.100.207.814,OO dan tata cara pertanggungjawaban verifikasi belanja BOP mengisi kembali (revolting) SPP-GU sesuai mekanisme; dan Belanja Sara-ng dan Jasa senilai ketenluan yang berlaku; secara berjenjang oleh sekolah, bendahara, dan PPK Rp1.273.871.402.443,OO Hanya dan batas jumlah penetapan b.esaran SPP-UP/GUfTU; Berdasarkan Data Jumlah Dana Yang Ditransfer Ke Sekolah b. Memerinlahkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan b. Memerlntahkan Kepala Suku Dinas Pendidikan untuk memberlkan sanksi sesuai dengan UU No.5 Th 2014 untuk memberikan sanksl sesuai kelentuan yang berlaku kepada pejabat penalausahaan keuangan Tahun 2014 ttg ASN jo PP No 53 Tn 2010 ttg Disiptin PNS kepada karena lalai tidak melakukan verifikasi atas laporan pejabat penatausahaan keuangan Tahun 2014 karena pertanggungjawaban belanja BOP yang disusun oleh lalai tidak melakukan verifikasi alas laporan Sendahara; pert.anggungjawaban belanja BOP yang disusun oleh Bendahara;

Agustus s.d Desember 2015 .

September 2015

..

Kepa.la Dinas Pendidikan Provinsi

Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kola Administrasl Jakarta Ulara Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Adminislrasi Jakarta Barat

5

Temuan Pemeriksa~l.O

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Kelerangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) Kepala Suku Dinas Pendi.dikan Dasar dan Kepala Suku Dinas . Pendidikan Menengah Kola

Administrasi Jakarta Selatan

..

Penggunaan Dana BOP T A. 2014 Pada 10 Sekolah Negeri Senilai Rp203.733.784.00 Tidak Se~uai Peruntukan

c. Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK .atas temuan SPI c. "Menindaklanjuti rek?meh<:!asi BPK" alas temuan SPI pada LHP No. 18.B/LHPIXVIII.JKT.2/0612014 lan99al19 pada LHP No. 18.BILHP/XVIII.JKT.2/06/201~ ta09gal Juni 2014 lerulama terkait dengan menyusun dan 19 Ju,:,i 201 ~ terutama terkait dengan menyusyn dan menerapkan juknis tata cara pertanggungjawaban dan menerapkan juknis tata cara pertanggungjawaban dan ·verifikasi belanja BOP serta b~rjenjang oleh sekolah, verifikasi belanja BOP serta berjenjang oleh sekolah. Bendahara dan Pejabai Penatausahaan Keuangan. Bendahara. dan Pejabat ·Penatausahaan·Ke~angan.

Agustus s.d 'September 2015

BPK merekomendasikan kepada Gubemur Provinsi DKI Jakarta untuk memerintahkan Kepala Su.di(1 Pendidikan terkait agar:

Gubernur aKan memerintahkan Ka. Suku Dinas Pend)dikan ~gar':

a. MemberiKan sanksi sesuai dengan kelentuan yang berlaku kepada tim monitoring BOP yang kurang optimal dalam. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan BOP; dan

a. Memberikan sanksi sesuai dengan dengan UU No.5 Th 2014ltg ASN jo PP No 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada tim monitoring BOP yang kurang optimal dalam melakukan Pengawasan dan pengendalian penggunaan" BOP; dan

September 2015

b. Menginstruksikan kepada Kepala Sekolah terkait agar dalam menggunakan dana BOP mem~ani ketentuan yang berlaku.

b. Menginstruksikan kepada Kepala Sekolah terkait agar dalam menggunakan dana BOP mempedornani Pergub No 3 Th 2014.

September 2015

Pengusulan Dan Penganggaran BPK merekomendasikan kepada Gubemur ProVinsi DKI Gubernur menginslruksikan Tim Anggar~m Pemerintah Belanja Hibah dan Santuan Sosial Jakarta.untuk memerintahkan : Oaerah (TAPO) agar : Dalam APBo-P TA. 2014 senilai a. TAPD supaya dalam menyusun a09garan belanja hibah dan a. Menyusun anggaran belanja hibah dan bantuan sosial. Rp41.012.000.000.00 Tidak mempedomani Permendagri No 32 Th 2011 ttg bantuan sosial mempedomani ketentuan yang berlaku; dan Melalui Mekanisme Sesuai Pedoman Pem~erian Hibah dan Bansos sebagaimana Ketentuan 'Yang Berlaku telah diubah dengan Pennendagri No 39 Th 2012; dan

b. Kepala BPKAO selaku TAPD supaya lebih cermat dan teliti dalam mengangg8fkan belanja hibah dan bantuan sosial dengan mempertimbangkan kelengkapan proposal usulan hibah dari perninla bantuan sesuai mekanisme yang berlaku.

b. Merevisi No. 55 ThXXX pedoman peniberian hibah..

.Kepala Dinas Pendidikan Proyinsi

Kepala Suku Dinas Pendidikan DasarlSuku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasf Jakarta Barat

Agustus s.d September 2015

Agustus s.d S-eptember 2015

Kep~la'Sadan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi OKI Jakarta selaku TAPO

6

_Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BPK merekomenpasikan kepada Gubernur Provinsi DK! . IGUbernUr akan menginstruksikan agar: Elektronik dan Unit Layanan "Jakarta untuk: . Pengadaan SaTang/Jasa Daerah a. Memerintahkan Kepala BPPBJ dan. LPSE untuk a. ·Ka. BPPBJ d~n Kadis Kominfomas untuk menyediakan Belum Didukung Oengan Sumber menyediakan sumher days' yang secara memadai mela/ui Daya Yi!lng Memadai mekanisme yang'berJaku antara lain:

Unit Layanan Pengadaan Secara

Agustus.s.d September ~15

IKa.aKD.

Membual peta rencana diklat untuk meningkatkan kopetensr SDM secara berkelanjut!3n bagi para pegawai BPPBJ dan 'LPSE;


Ka.BPPBJ/lPSE

Menyusun. !:itandarisasi sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan Biro ORB dan mengusulkan dalam rencana kerja anggaran.


Ka.BPPBJ/lPSE

b. Melakukan analis,a jabatan 'dan beban kerja sesuailb. Menyusun Anjab .dan ABK serta mengkoordinasikan hasil analisis lersebut dengan Biro O~B. kebutuhan serta mengkoordinasikan hasil analisis tersebul dengan Biro Ortala..


Ka.BIRO ORTALA

1) Menginstruksikan Kepal BKO untuk membuat kajian

1)

Menyusun beietti,"!g berkoordinasi gengan BKD:

2)

3)

kecukupan jumlah SDM pa?8 BPPBJ dan LPSE; -2) Mimgin'struksikan Kepala BKD untuk membuat kajian kecukupan jurnlah SDM pada. ~PPBJ dan LPSE;

3) Meng1nstruksikan Kepala BPPBJ dan Kepala lPSE agar meningkatkan kopetens.i SDM secara berkala.njuta.n bagi para pegawai BPPBJ dan lPSE;

Pengamanan Data Sislem Peogadaan Secara Elektronik (SPSE) Be/um Memadai

Ka.BPPBJ/lPSE

.

BPK merekomendasikan kepada Gubemur Provinsi OKI!GUbernUr menginstruksikan Ka. JakarJ,a agar memerintahkan Kepala Dinas Komunikasi, lnformasi dan Kehumasan agar: Informasi dan Kehumasan untuk:

pegawai

Dinas

denganl

Komunikasi,

Memberikan sanksi sesuSli UU No.5 Th 2014 tlg ASN jo PP No-53Th 2010 ttg Oisiplin PNS kepada Ka.LPSE melakukan Tahun 2014 yang lemah dalam pengawasan atas backup data LPSI':: dan terfambat berkoordinasi dengan ULPD untuk menindaklanjuti rekomendasi LKPP; b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang be~aku kepadalb. Memberikan sanksi sesuai VU NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP No 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada Ka. Seks;; Kepala Seksi Layanan dan Dukungan Tahun 2014 yang Layanan dan Oukungan Tahun 2014 yang lalai lalai melaksanakan backup data LPSE; , melaksanakan backup d.ata LPSE; a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepadala. Kepala lPSE Tahun 2014 yang lemah dalam melakukan pengawasan atas backLlI:'- data LPSE dan terlambat berkoordinasi deng'an ULPD untuk menindaklanjuti; rekomendasi LKPP;

c. Menginstruksikan Kepala LPSE supaya satuan pelaksanalc. Menginstruksikan Ka. LPSE supaya saluan pelaksana! layanan dan dukungan senantiasa nielakukan backup data; layanan dan dukungan senantiasa melakukan backup! data: . I d. Menginstruksikan Kepa!a LPSE supaya berkoordinasild. Menginstruksikan Ka. lPSE agar- berkoordinasi dengan Kepala BPPBJ dalam menyelesaikan inventarisasi dala dengan Kepala BPPBJ dalam menyelesaikan inventarisasi yang tidak dapat di dowload dari SPSE. data yang tidak dapat di dow1o~d dari SPSE.

Ka. DISKOMINFOMAS

Sept~ber

2015

September 2015

September 2015 .


7

Temuan Pemeriksaan (2)

Rekomendasi

(3)

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

K~terangan

(4)

(5)

(6)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsj DKI Jakarta

BPK merekomendasikan kepada Gubemur Provins! Jakarta agar :

Dalam Rangka

a. Meoelapkan dan menerapkan kebijakan etan prosedur a. Menetapkan dan menerapkan kebljakan dan prosedur (Ialacara) untuk mencegah terjadinya kemahalan harga dan (Ialaeara) untuk mencegah terjadinya kemahalan harga'

MencegahiMengurangi terjadinya pematlalan harga barang (mar~

up) dan kecurangan Pada Pelaksanaqn Anggaran Kegiatan B~lanja Modal-Pengadaan Barang Masih Lemah Dan Belum Bejalan Efektif

DKIIGubemur akan:

kecurangan dalam perencanaan, pengangg8ran dan pelaksanaan kegiatan 'pengadaan barang dilingkungan Pemerinlah Provinsi OKI Jakarta antaia lain terkait dengan prosedur: -

dan kecurangan" dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dilingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta antara lain terkait dengan prosed.ur:

1)-Analisa kebutuhan barang. (rencana kebuluhan b~rang unit) r;:Iisetiap ·SKPO/UKPD berdasarkan kebutuhan nyata di tapangan dan mempertimbangkan skala prioritas/urgensinya;

1) Analisa kebutuhan barang (rencana kebutuhan barang unit) _disetiap SKPD/UKPD berdasarkan kebutuhan' nyata dilapangan d~n mempe~imbangkan skala priorilasl urgensinya;

2) Penyampaian bahan pembahasan rancangan APBD/APBD-P da/am rangka penyusunan Perda tentang APBD/APB[).P dan ,eksekutif kepada DPRD khususnya komisi·komisi DPRD dan mekanisme penerimaan hasH pembahasan bersama antara DPRD dan Eksekutif;

2) Penyampaian bahan pembahasan rancangan APBD/AP8()..P· dalam rangka penyusunan Perda tentang APBD/APB·[).P dan eksekutif kepada OPRD khususnya komisi-komisi DPRP dan mekanisme penerimaan hasil pembahasar bersama anlara DPRD dan Eksekutif;

3) Pembahasan rancangan APBOJAPBD-P anlara DPRD dan Eksekutif, khususnya di komisi·komisi DPRD yang didalamnya termasuk mengatur perekeman secara resmi selama pembahasan RAPBD/APBD-P berlangsung dan pembuatan risalah rapaVsidang yang disepakati dan ditandatangi oleh kedua belah pihak;

3) Pembahasan rancangan APBD/APBD-P antara DPRD dan Eksekutif, khususnya di komisi-komisi DPRD yaog didalamnya termasuk mengatur perekeman secara resmi selama pembahasan RAPBD/APBD-P berlangsung. dan pembuatan [isaIah rapaVsidang yang disepakati dan dilandatangi oleh kedue belah pihak;

4) Penerrmaan pokok-pokok pikiran OPRD dalam menginspirasikan rancangan APBD dan sinkr.onisasi'· antara pokok·pokok pikiran DPRD dengan perencanaan kebutuhan barang di SKPD/UKPD;

4) Penerimaan pokok-pokok pikiran DPRD dalam .menginspirasikan rancangan APBD dan sinkronisasi antara pokok-pokok pikiran DPRD dengan perencanaan kebutuhan barang di SKPD/UKPD; 5) Penginputan data' hasil pembahasan rancangan APBD/APBD-P anlara DPRD dan Eksekutif dan' hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri. kedalam sistem anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta . oleh Bappeda; 6) Penginputan komponen l;Ielanja dan harga barang ke dalam sistem anggaran Pemerintah Provinsi OKI Jakarta (E bugeting) oleh BPKAD (dh. Bidang PAD) untuk mencegah usulan anggaran SKPOIUKPD yang mencanlumkan sp~jfikasi barang sudah mengarah pada merek lertentu dan harga sudah di mark up langsung diinput ke sistem anggaran tanpa diverifikasi;

5) Penginputan data hasil pembahasan rancangan APBD/APB[).P antara DPRD dan Eksekutif dan hasi! evaluasi Menteri Delam Negeri kedalam sistem anggaran Pemerintah Provins; DKI Jakarta oleh Bappeda; 6) Penginputan komponen belanja dan harga barang ke dalam sistem anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (E bugeting) oleh BPKAD (dh. Bidang PAD) unluk mencegah usulan anggaran SKPOJUKPD yang mencantumkan spesifikasi barang sudah mengarah pada merek tertentu dan harga sudah di mark up langsung diinput ke sistem anggaran lanpa diverifikasi;

~


SEKDA

8

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7) Penyediaan satu database di LPSE yang berisi nama-

nama perusahaan yang mas~k dalam daftar blacklist lKPPIKPPU, pernah wanprestasifter1ibat kasus tindak

pidana korupsi dalam. pengadaM barangljasa di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pernah memalsukan

dokumen pengadaan· dan pernah menjadi temuan pemeriksaan BPK atas permasalahan indikasi k~ru9ian

daerah dalam jumlah siknifikan;

. 8) Pengendalian

bagi

Pokja

pada' unit

pelayanim

pengadaan barangljasa (UPPBJ) dillngkungan BPPBJ untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehal dan

kecurangan selama proses pelelangan' antara lain dengan mengatur Pokja pengadaan barangljasa untuk:

a) Melakukan cek fisik ke alamat 3 perusahaan urutan teratas yang leIah dinyatakan lulus dan

mendokumentasil<.an daJam bentuk foto;

7) Penyediaan satu database di LPSE yang berisi nama-nama peiusahaan yang masuk daJam daftar blacklist LKPP/KPPU. pernah wanprestasifterlibat kasus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barangljasa di p'emerinlah Provinsi DKI Jakarta, pemah memalsukan dokumen pengadaan dan pemah menjadi temuan' pemeriksaan BPK atas perinasaJahan indikasi kerugian daerah dalam jumlah siknifikan;

.8) Pengendalian bagi Pokja pada unit pelayanan pengadaan baranglj"asa (UPPBJ) dilingkungan BPPBJ untuk mencegah terjadinya persaingan lidak sehat dan kecurangah selama proses pelelangan ant8l'a. lain dengan mengatur Pokja ~daan barangfJB.Sa untuk ; a) Melakukan cek fisik ke alamat 3 perusahaan urutan teralas yang telah dinyatakan lulus dan mendokumentasikan dalam bentuk (010;

b) Melakukan penilaian kondisi fisik kantor dan kelayakan perusahaan tersebut menjadi pemenang lelang/penyedia barang berdasarkan pertimbangan dimilikinya keahlian. pengalaman. kemampuan teknis dan manajerial uhtuk menyediakan barang, SDM, modal, peralatan dan rasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang;

b) Melakukan penilaian kondisi fisik kantor dan kelayakan perusahaan tersebut manjacli pemenang lelanglpenyedia barang dimilikinya berdasarkan pertimbangan keahlian, pengaJaman. kemampuan teknis dan manaj.erial untuk menyediakan barang, SDM, modal. peralatan dan fasllitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang;

c) Menerbitkan BA hasil cek fisik dan pEmilaian kelaya,kan perusahaan seb~gai bentuk pertanggungjawaban Pokja ULPBJ dilingkungan BPPBJ turut menjamin lidak'memilih pemenang -lelang yang hanya perusahaan perantara atau sekedar dipinjam oJeh pihak lertenlu;

c) Menerbitkan SA hasil cek fisik dan penilaian kelayakan perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pokja ULPBJ dilingkungan BJ:'PBJ turut· menjamin tid"ak memilih pemenang lelang yang hanya perusahaan perantara atau sekedar dipinjam oleh pihak tertenlu; d) Menetapkan persyaratan peserta lelang yang tidak disl¢minatif dan memberi kesempatan seluas-Iuasnya kepada para distributor. agenlagen pemegang merk atau pabrikan dapal ikul langsung tender pengadaan barang yang ditujukan unluk usaha non kecil (bemitai diatas Rp2.500.000.000,OO) dan apabil diperiukan dapat diunclang langsung' ikut ! tender; .

d) Menetapkan persyaratan peserta lelang yang tidak di~kriminalif dan memberi kesempatan seluasluasnya kepada para distributor, agen/agen pemegang merk atau pabrikan dapat ikut Jangsung tender pengadaan barang yang ditujukan untuk usaha non kedl (bemllai diatas Rp2.500.000.000,OO) dan apabila diperlukan dapat diundang langsung ikut fender;

9

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

. Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Kelerangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

e) Mempertimbangkan .

adanya

persyaratan

bagi

penyedia bar.ang kategori usaha non ked) (berniJai

?i alas Rp2.500..000.000) memiliki show room;

f) Melakukan prosedur klarifik8si sesuai ketentuan yang berlaku kepada peserta lelang yang memberikan penawaran harga rendah dibanding peserta lain, apabila terdapat hal·hal yang kurang jelas; . g) Mempertimbangkan untuk t.i.dak mengikl:ltsertakan peserta lelang yang masuk dalam. block list U{PP/KPPU, pernah. wimpre'slasi/terlibat kqsus tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi OKI "Jakarta, pernah memalsukan dokumen. pengadaan dan . pernan menjadi temuan BPK atas keterlibatannya pro~es petelangan yang terindikasi dalam p'ersaingan tidak sehat dengan unsur kecurangan: yang berakil;lat pada indikasi kerugian daerah! dalam jumla~ signifikan.

9) Peningkatan kompetensi auditor di lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dalam pemeriksaan kegiatan pengadaan bar~ng secara komprehensif;

10) Evaluasi 'terhadap rincian' HPS, spesifikasi teknis barang d.a~ RUP-sebelum melaksan.akan pelelangan; . . 11) Pengendalian bagi PPK dalam penyusunan' HPS dan penetapan spesifikasi teknis barang untuk mencegah terjadinya mark up dan kecurangan' antara lain dengan; a) Melakukan pendokumentasikan seluruh riwayat HPS termasuk diantaranya hasil survei harga, dokumen pendukung survei harga (antara lain perminta;:ln harga dan surat berupa:surat penawaran harga, brosur dan price list resmi dari distributor/agen tunggaJ,. print out hasH browsing harga barang melalui internet, hasil korespondensi denqan taka, distributor, aqen tunqqal maupun b) Melakukan survei harga produk impor tidak hanya; pada distributor/agenJpemegang merklpabrikan i yang menjual produklmerk dari ChinafTaiWan,1 melainkan harus ada minimal ·2 merk dari negara lain yang terkenal berkualitas, misalnya Jepang,1 Eropa, Amerika, dU.

e) Mempertimbangkan adanya persyaratan bagi penyedia barang kategori usaha non kecil (bernilai di' atas Rp2.500.000.000) memiliki show room; . f) Melakukan·· prosedur klarifikasi se.suai ketentuan yang berlaku kepada peserta 'Ielang yang memberikan penawaran harga rendah dfbaridiog peserta lain; apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas; g) Mempertimbangka'n untuk' .tidakl mengikutsertakan ~serta lel1:109 yang mas;uk dalam block' list LKPP/KPPU. pernah wanprestasi/terlibat kasus tindak pidana korups.J dalam pengadaan. barang/jasa di Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, pernah memalsukan ·dokumen pengadaan dan pernah menjadi' temuan BPK atas keterlibatannxa dalam 'proses pelelangan yang terindikasi persaingan tidak sehat dengan unsur kecurang<;ln yang berakibat pada indikasi kerugian daerah ~alam jumlah signifikan. 9) Peningkatan kompetensi auditor .di lingkungan DK1 Jakarta dalam lnspektorat Provinsi pemeriksaan kegiatan pi:mgada.an barang secarf.i komprehensif; 10) Evaluasi terhadap rincian HPS, spesifrkasi teknis barang dan RUP - sebelum melaks~nakan pe1elangan; . . 11) Pengendalian bagi PPK dalam penyusunan HPS" dan penetapan spesifikasi teknis barang untuk mencegah terjadinya mark up dan keCurangan antara lain dengan; 'a) MeJakukan pendokumentasikan .seluruh riwayat HPS termasuk diantaranya hasH survei harga, dokumen pendukung survei harga (antara lain berupa:surat permintaan harga.dan surat penawaran harga, brosur dan price list resmi dari distributor/agen tunggal, print out hasil browsing harga barang melalui internet,: hasH korespondensi denqan toko, distributor, b) Melakukan survei harga produk impor tidaki hanya pada distributor/agent pemegangl merk/pabrikan yang menjual produklmerk d~ril ChinafTaiwan, melainkan harus a~a minimal 2 merk dari negara lain yang terkenal berkualitas, misalnya Jepang, Eropa, Amerika,i dll. -

10

Temuan Pemeriksaan -

Rekomendasi

(2)

(3) c) Melakukan

survei

harga

pada

minimal

3

distribulor/agen penjuat barang berkualitas d~ngan ~erk berbeda untuk digunakan sebagai bC!han menyusun HPS barang lokal yang ban"yak- dijua\ di

pasaran;

d) Melakukan korespondensi' ata!J bro'NSing harga barang impor tertentu ~e principal/distributor re5mi di luar negeri sebagai. pembanding kewajaran harga barang inipor yang dijual distributor/agen di Indon~sia;

e) Menetapkan spesifikasi teknis barang yang tidak mengarah pada merkldistributor tertentu. 12) Evalui:lsi Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh pokja

ULPBJ

di

BPPBJ

termasuk

sistem

pemaketan

pekerjaan;

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

(4)

(5)

(6)

c) Malakukan sUTVei harga pada minimal 3 distributor/agan panjual barang berku:alitas dengan, marl<. berbeda untuk digunakan sebagai hahan mEmyusun HPS barang lokal yang lianyak dijual di pasaran; . d) Melakukan korespondensi alau broWsing harga barang imPer tertentu ke prtncipal/distributor resmi di luar negeri sebagai pembanding' kewajaran harga.· barang lmpor ya'ng dijual 'distribut~r/agen di .Indonesia; e) Menetapkan spesifikasi leknis barang, yang tidak mengarah pada merk/distributor tertentu. 12) Evaluasi Reneana Umum Pengadaan (RUP) oleh pokja ULPBJ 'di BPPBJ termasuk si~teml pemaketan peke~aan; .

13) Penerimaan barang oleh pengguna (user) untuk mencegah ~yedia barang/distributor/agen menyerahkan barang di luar sepengetahuan perigguna barang atau menyu[itkan pengguna barang melakukan pengecekan kesesuaian jumlah dan spesifikasi leknis barang yang dilerima dibandingkan dengan konlrak;

13) Penerimaan barang oleh pengguna (user) untuk mencegah' penyedia barang/distributor/agen m~nyerahkan barang. di luar sepengetahuan pengguna barang atau menyulitkan pengguna barang malakukan pengecekan kesesuaian jumlah dan spesifikasi teknis barang yang diteri,ma dibandingkan del"!gan kontrak:

14) Evaluasi secara teratur kegiatan pengendalian yang talah dilakukan untuk mamastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

14) Evaluasi s8G3ra, teratur kegiatan pengendallan yang lelah dilak,ukan untuk memastikan bahwa kegiatari tersebut masih sesuai dan berfungsi s~perti yang diharapkan.

"b. Menginslruksikan:'

Keteranga~ .

I

b. Gubernur akan memerintahkan:

1)' Sekretaris Daerah, melalui Asisten dan Biro supaya meningkalkan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran SKPD/UKPD untuk lingkup tugas masingmasing; .

1) Sekretaris Daerah, melalui Asisten dan Birol supaya meningkatkan pengendalian peJaksanaan kegiatan dan anggaran SKPD/UKPD untuk lingkup tugas masing-masing;


ISEKoA

2) Inspektur, supaya meningkatkan pembinaan Sistem Pengendalian . Intern Pemerinlah terhadap dan meningkalkan pengawasan SKPD/UKPD pelaksanaan kegiatan pada SKPD/UKPD khususnya Suku Dinas Pendidikan;

2) Inspektur, supaya meningkatk.an pembinaan! Sistem Pengendalian.lnlern Pemerintah terhadap SKPD/UKPD dan meningkatkan pengawasan pada SKPD/UKPD pelaksanaan kegiatan khususnya Suku Dinas Pendidikan;


IINSPEKTUR

11

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan·

Kele~angan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

3) Ka. Bappeda, supaya meningkatkan pernbinaan! perencanaan terhadap . SKPOfUKPO dan meningkatkan pengujian dar) evaluasi program, kegiatan 'dan rindan kegiatan yang diajukan SKPOJU"KPD,.khususnya Suku Dinas Pendidikan;

Agustus s.d Oesember 2015 .1Ka.BAPPEOA

4) Kepala BPKAD, supaya melaksanakan pengujian dan'· evaluasi ternadap usulan harga dan komponen· yangj diusulkan ol~h SKPD/UKPD;

4) Ka. BPKAO, sup<:,ya melaksanakan pengujian danl evaluasi terhadap usulan harga dan komponen yang diusulkan oleh. SKPD/UKPD;

AguSlus s.d Desef!lber 2015

IKa.BPKAD

5) Kepala BPPBJ, supaya meningkatkan pembinaan Pengendalian dan e~aluasi terhadap kompetensi dan kinerja Pokja pengadaan barang/jasa; meningkatkan

5) Ka. BPpBJ, sLipaya meningkatkan pembinaanl pengendalian dan evaluasi lerhadap kompetensi dan kine~a ~okja pengadaan barang/jasa\ meningkatkan pembinaan pengadaan barang/jasa kepada SKPD/UKPD; dan menyusun SOP pengendalian proses pengadaan barangfjasa oleh Pokja pengadaan barangfJasa;

AguSlus s.d Desember 201-5

IKa.BPPBJ

6) Pokja pengadaan barangfjasa,. supayal. Agu~tus s.d Desember 2015 meningkatkan kompelensi dalam pengadaan Ilarangfjasa; tidak melakukan diskriminasi dalam penga,daan barangfjasa; dan ridClk membuat persyaralan dalam proses pengadaan barangfjasa yang mengarah ke persaingan tidal< s~hat;

IKa.BPPBJ

3) KepalC! Bappeda, supaya meningkatkan pembinaan pereneanaan terhadap SKPD/UKPD dan meningkatkan pengujian dan evaluasi program, kegiatan."dan rincian kegiatan yang diajukan SK"PD/UKPD, khususnya Suku

Dinas Fendidikan;

pembinaan

pengadaan

barang/jasa

kepada

SKPD/UKPD; dan menyusun ·SOP pe~gendalian

6) Pokja pengadaan barang/jasa, supaya men1ngkatkan

kompetensi dalam pengadaan baraOgljasa; tidak melakuki,1ln diskriminasi dalam pengadaan barang/jasa; dan ridak membuat persyaratan dalam proses pengadaan barang/jasa yang mengarah ke persaingan tidak sehat;

Aguslus s.d Desem~er2015

7) Seluruh PA, KPA, PPK, PPTK, ·Pokja pengadaan barang/jasa unluk tidak melakukan mark up harga dalam pengadaan ~arangfjasa; . .

7).Seluruh PA, KPA, PPK, PPTK, Pokja pengadaanl barangfjasa IJntuk tidak melakukan mark up harga dalam pengadaan' barangfjasa;

B) Kepala S.KPOfUKPO selaku PA!PB atau ~PAlKPB, supaya meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap lrugas PPK; meningkalkan pelaksanaan sistem pengendalian intern; dan menyusun RKBU masing-masing SKPO/UKPD sebagai rujukan perencanaan dan pengajuan barang SKPOfUKPO sesuai kebutuhan nyata.

seJaku PAlPB atau KPAlKPB,I 8) Ka. supaya meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap trugas PPK; meningkatkan pelaksanaan sistem penge'noalian intern; dan menyusun RKBU masing-masing SKPDfUKPO sebagai rujukan perencanaan dan pengajuan barang SKPOfUKPD sesuai kebutuhan nyata.


IS~luruh·Ka.SKPDfUKPD

Belanja Operasional TA. 2014

BPK merekomendasikan kepada Gubernur untuklGUbernUr akan memerintahkan Ka. BPKAD agar memerintahkan Kepala BPKAD agar menerbitkan SPM menerbitkan SPM Pengesahan sesuai dengan Pergub No 106 Th 2008 ttq Pola Penqelolaan BLUO. Penaesahan sesuai ketentuan vana berlaku.


Ka.BPKAO

Penalausahaan Rekening Kas

BPK Merekomendasikan kepada memerinlahkan kepala BPKAO agar:

Gubernur

~KPDfUK~D

untuklGubernur akanmenginsfruksikan Ka. BPKAD agar:

Ka.BPKAD

12

T emuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Rencana. Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

a. Mengintruksikan Bendahara PelJgeluaran supaya memintala. Membuat Kepgub tt9 pembukaan rekening bendahara pengeluaran pada 5 SKPO, : . izin pembukaah rekening dan melaporkan rekening tersebut 1. RSUD Cengkareng .kepada BPKAO;

September 2015

2. PKM Kec. Mampang prapatan; 3. PKM Kec. Johar Baru; 4 .. PKM Kec. Kebayoran Baru; 5. PKM Kec. Teb~l

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada b." Memberikan sanksl UU NO.. 5 Th 2014"ttg ASN jo PP Bendahara Pengeluaran" BPKAD yang mengir'irnkan No. 53 th .. 2010 ttg Displin PNS kepada Bendahara lampiran atas pembayaran belanja kepada Bank OKI tidaR pengeluaran .BPKAD yang mengirimkan lampiran atas lengkap dan ti'di3k tep-at waktu; . pembayaran belarija kepada Bank OKI tidak lengkap . dan tidak tepat waktu; . Kepala Bidang Pembinaan pengelotaan k~uangan" Daerah BPKAO Provinsi OKI. Jakarta sup?ya menginventarisasi. semu<;l rekenirig yang digunakan oleh SKPO unluk·keperluan pelaksanaan penerimaan . dan pengeluaran S.KPO; .


d. Sebagai Pengguna Anggaran supaya menfngkatkanld-. Tidak menggunakan rekening penampungan unluk pengendalian dan pengawasan penatausahaan keuangan belanja yang belum dilengkapi dokumen pendukung; dengan tidak menggunakan rek~ning penampungan untuk dan belanja yang belum dilengkapi dokumen pendukung; dan

Aguslus s-.d Oesember 2015

Berkoordinasi dengan PT Bank OKI' dalam rangka l memaslikan penggunaan 101 'rekening sementara yang meliputi. pembukaan penggunaan dan penutupan: rekenin,g·rekening dimaksud .

AguS.tus s.d September 2015

c. Menginstruksikan Kepala Bi.dang Pembinaan pengelolaanlc. keuangan Oaerah BPKAO Provinsi DKI Jakarta supaya menginventarisaSi _semua rekening yang digunakan oleh SKPO. untuk keperluan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran SKPD;

e. Menginstruksikan BUD .supaya melakukan koordinasile. dengan' PT Bank OKI dalam rangka memastikan -. penggunaan 101 rekening semenlara yang meliputi. pembukaan penggunaaJ:l dan penutupan rekening-rekening .dimaksud: Pengendalian atas pelaksanaan .

ke~epakatan Pe~anjian'Kerja sarna penerimaan pembayaran PBB-P2 antara BPKD dan Bank Peserta belum memadaj

Seplember 2015'

BPK· Merekomendasikan kepada Gubernur agar:

Gub~rnur akan-:

a. Memberikan sural peringatan .kepada Bank peserta a. Memberikan surat peringatan kepada Bank peserta penerima PBB·P2 yang lalai betum sepenuhnya penerima PBB-?2 yang lalai belum sepenuhnya melaksanakan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama melaksanakan kesepakalan dalam perjanjian yaitu tidak menyampaikan surat yaitu tidak menyampaikan sural pemberitahuan pembukuan kerjasama pemberilahuan pembukuan rakening penampungan PBB-P2 lidak melimpahkan seturuh penerimaan pada . akhir han, dan tidak menyediakan fasilitas eMS;

Agustus s.d September 2015 'IKa,BPKO

b. Menginstruksikan kepada Bendahara Umum Daerah agarlb. Menginstruksikan kepada Bendahara Umum Oaerah mengenakan sanksi denda atas keterlambatan pelimpahan agar mengenakan sanksi denda alas kelerlambatan penerimaan PBB-P2 rekenlng, BUD dan pelimpahan penerimaan PBB-P2 kereking, BUD dan menarik denda keterlambatan dengan menyetorkan ke Kas Oaerah; dan c. Melakukan perbaikan mekanisme rekonsiliasi untuklc. Menyusun p"e.rbaikan mekanisme rekonsiliasi untuk memastikan saldo harian penenmaan PBB·P2. memastikan saldo harian penerimaan PBB·P2.

Agustus s.d Seplember 2015

Ka.BPKAO


Ka.BpKAD

13

T ernuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pengelolaan Kas Oikonsinyasikan BPK Merekomendasikan kepada Gubemur agar: Gubernur akan menginstruksikan : pada Difl8s Pekerjaan Umum a. Menyurati Pengadilan Negeri untuk meminla informasila. Dinas Bina Marga membuat perbal Sural ~ubemur Pemerintah Provinsi OKI Jakarta perk~bangan penyelesaian Kas Dikonsinyasi; k~pada Pengadilan Negeri untuk meminta informasi be!um-memadai perkembangan penyelesaian Kas Dikonsinyasi;

b. Memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum supaya: lb. Kepala Bina Marga supaya: 1) Menatausahakan dokumen pendukung Kas ·1) Menatausahakan dokumen Dikonsinyasikan; Dikonsinyasikan;

2) Berkoordinasi derigan Kepala Biro. Hukum untuk mendapatkan surat-sural kepemilikan tanah atas per1<.ara yang teJah diputuskan PengadHan dan uang penitipannya ·telah dibayarka'n yang berhak senilai

Rp11.069.824.878;

3) Mendapatkan akses untuk memantau perkembangan kasus sengketa di Pengadilan Negeri pembayaran uang titipan kepada yang berhak menerima dan memperoleh surat kepemilikan tanah yang talah dibayar oleh pengadilan menggunakan Kas Oikonsinyasi.

Penatausahaan Kas Non Anggar.an 'yang berasal dari Jarninan BongkC!' dan titipan BP3W Sunler belum mer:nadai

Pertanggung jawaban keuangan dalam ran'gka penutupan UP Transjakarta Busway belum' Dilaksanakan

September 2015

Ka.DPU Kas

Agustus s.d Desember 20!5

2) Bersama den9~m Kepala Biro Hukuml berkoordinasi dengan 'Pengadiian Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara untuk meminta surat·surat kepemilikan tanah atas perkara yang lelah dipl,Ituskan Pengadilan dan uang penitipannya telah dibayarkan yang berhak senilai Rp11.069.B24.B78,OO;


3) Bersama dengan Kepala Biro Hukum agar lebihl intensif untuk memanlau perkembangan kasus sengketa di PengadHan' Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Utara pembayaran uang titipan kepada' yang berllak menerima dan memperoleh surat kepemilikan tanah yang telah dibayar oleh pengadilan menggunakan Kas Oikonsinvasi.


BPKMerekomendasikan kepada Gubemur agar:

Gubernur akafl menginstruksikan agar:

a, Menginstruksikan kepada BPKAO untuk berkoordinasi dengan Oinas Pelayanan Pajak dan SKPO/Bidang terkait dalam rangka mengidentifikasi kas non anggaran (jaminan bongkar reklame dan BP3W Sunter) yang sudah bisa diakui sebagai peodapatan; dan

8.

Ka.DPU

pendukung

BPKAO meminta data jaminan bongkar reklame dan BP3W Sunter .kepada DPP yang sudah bisa diakui sebagai pendapatan:

Ka.BPKAO bersama Ka. OPP

b. Segera mengeksekusi jaminan bongkar dan memindahkanlb. BPKAO mengeksekusi jaminan bongkar dan ke Kas Oaerah sehingga dapat diakui sebagai pendapatan memindahkan ke Kas Oaerah sehingga dapal diakui daerah dan mengurangi utang; sebagai pendapatan daerah dan mengurangi ulang;

Ka.BPKD bersama Ka.OPP

c. Memerintahkan KepaJa OPP menghitung jaminan bongkarlc. OPP Menghitung jaminan bongkar yang telah beralih yang telah beralih menjadi hak Pemerinlah Provinsi OKI menjadi hak Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. Jakarta.

Ka.OPP

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Agar: Gubernur akan menginstruksikan : a. Memerintahkan KepaJa UP Transjakarta Busway/Oinas a. Kepala UP Transjakarta periode TA 2014 segera! Perhubungan supaya menyusun Laporan Keuangn Penutup menyusun Laporan Keuangan Penutup sesuai PP No. sesuai ketentuan yang berlaku yang selanjutnya diaudit oleh 71 Th 2010 t1g SAP dan diaudit oleh Kantor Akuntan instansj vanQ berwenaOQ; Publik'


Iup TRANSJAKARTA

14

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waklu Pelaksanaan

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

b. Memerintahkan Bendahara Pengelua~an dan Kepala SUblb. Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sub Bagianl. Agustus s.d September 2015 Bagian Keuangan' UP Transjakarta Busway ·untuk Keuangan UP Transjakarta untuk ; mempertanggungja~bkan : . 1) Pengeluaran belanja yang be/urn .ada pertanggungjawabannya senilat Rp14.B26;985.463';

1) Mempertangungjawabkan

2) Pajak

2) S,egera menyetor p~jak senilai Rp5.669.941.793

yang

belum

Rp5..669.941.793 Rp4.569.805.298);

disetor. oleh

BLUD

"Senilai

(Rp10.239.747.091

outsta~ding

belanjalo

senilai Rpt4.826.985.463;

(Rp10.239.747.091 . Rp4.569.805.298);

.3) Perbedaan Kas senUat ~p303.774.304; dan

4) Perbedaan

pengeluaran

3) Mempeitanggungjawabkan- perbedaan Kas senilai . Rp30,3.774.304; dan 4) Mempertanggungjawabkan perbedaan outstanding check. -. .

check.

C. Memberikan sanksi kepada Bendahara Penerimaan danlc. Memberikan sanksi - kepada Bendahara Penerimaan

Penge/olaan persediaan pada enam SKPO beJum Memadai

UP TRANSJAKARTA


UP TRANSJAKARTA

Sekretaris Daerah seraku koordinator pengeloraan keuangan daerah supaya /ebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan daerah UP Transjakarta sarta Likuidasj UP Transjakarta: dan


SEKDA

e. Memerintahkan Kepala UP Direktur PT Transjakartale. Kepa/a UP Transjakarta untuk meminta Bank Mega ~usway untuk meminta Bank Mega segera menyelesaikan segera· menyelesaikan kcewajibannya sesuai dengan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan terkait Joining kesepakatan terkait Joining fee. fee.


UP TRANSJAKARTA

Pengeluaran UP Transjakarta Busway Bagian Akunlasi yang tidak meraklJkan penatausahaan dan pengelolaan rekening belanja daerah serta pelaporan keuangan UP Transjakarta Busway secara memadai;

dan Pengeruaran UP Transjakarta Bagian Akuntasi yang tidak melakukan:penalausahaan dan pengeloJaan rekening belanja daerah serta pe/aporan keuangan UP Transjakarta secara memadai:

d. Mengistruksikan kepada Sekretaris Daerah selakuld. koordinator pengelolaan keuangan daerah supaya /ebih optimal da/am melakukan· pengawasan dan pengendalian alas pengelolaan keuangan daerah UP Transjakarta Busway serta ~ikujda5i UP .Transjakarta Busway; dan

BPK merekamendasikan . kepada Gubemur mengistruksikan enam Kepala SKPD terkait agar:

untuklGubemur menginstruksikan Ka. -Dinas PariY.(isata dan Kebudayaan, Ka. Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Ka. Dinas Kesehatan. Ka. Dinas Sosiar. Ka. Dinas Olah Raga dan Pemuda, serta Ka. Dinas Kelautan dan. Pertanian agar:

a. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian alasla. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian berupa penge/alaan pecsediaan yang menjadi tanggung jawabnya BA Stock Opname atas penge/alaan persediaan yang sesuai ketentuan yang bertaku; ·menjadi tanggung jawabnya sesuai Permendagri No. 17 Th 2007 ttg Pedoman Tek.nis pengeralaan BMD;

Ka. DINAS PARIWISATA dan


15

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pengurus/Penyimpan barang b. Memerinlahkan PenguruslPenyimpan ba(sng SKPDfUKPOlb. Memerintahkan SKPD/UKPD Jebih tertib dalam meJaksanakan lebih tertib dalam melaksanakan administrasi" penerimaanj administrasi penerimaan penyimpanan. penyaluran dan penyimpanan. penyaluran dan pelaporan barang persediaanl pelaporan barang persediaan serta melakukan serta melakukan inventarisasi fisik barang (Stock Opname)1 inventarisasi . fisik bar~:mglStock Qpname secara -secara periodik. periOdik.

Pengelolaan dan penatausahaan BPK ~erekomendasjkan kepada Gubernur agar: .• Gubemur aka.n menginstruksikan': pengelolaan Piutang pada RSUD Tara~an dan unit pangelola R;umah 1a. Meme~ntahkan eoam direktur RSUO T.8rakan, RSUDla: Direktur RSUO Tarakan. RSUD Cengkareng, RSUD Cengkareng, R$UD Koja, RSUD Pasar Rebo. RSUD Sudhi . Koja, ·RSUD Pasar Reba, RSUD Budhi Asih dan RSKD Susun (UPRS)WiJayah I serta Duren Sawit agar: . , Asih dan RSKO Duren Sawit supaya : pencatatan piutang kerjasama 1) Mengatur mekanisme rekonsiliasi data klaim R$UD 1) Membual SOP rekonsiliasi data klaim RSUO! lpemanfaatan aset dan piutang kepada BPJS untuk mengetahui nilai piutang RSUO kepada BPJS terkai! klaim yang dapat dibayarkan"1 Denda Kerjasama pemanfaatan kJaim tidak layak bayar, klaim pendingan dan dan data klaim yang belum layak dibayarkan oleh sewa aset belum memadaL BPJS: . . kJaim susulan; . 2) Mengjnslruksikan kepada Medis, Kepala Rekam 2) Meflginslruksikan kepada MOOis. KepaJa Rekam Medik. Kepala Satuan Mobilisasi Dana - Medik. Kepala Satuan Mobilisasi Dana befkoordinasi berkoordinasi dengan BPJS untuk melakukan d~ngan BPJS untuk segera meyelesaikan kJaim tahun pendalaan alas k1aim yang tahun 2014 (klaim 1, 2014. klaim ·susuJan dan klaim pendingan) dan selanjutnya menyesuaikan tanggal klaim sesuai dengan PKS antara BPJS Kesehatan Cabang Jakarta Pusat dengan RSUD Tarakim b. Menetapkan kebijakan akuntansi terkait piutailg kepadalb. Menerbitkan kebijakan akuntansi piutang RSUD di!' Lingku.ngan Pemprov, OKI Jakarta; dan BPJS untuk seluruh RSUOIRSKD di lingkungan pemerinli3h provinsi OKI; dan c. Memerintahkan kepada l5epala Dinas Perumahan danle. Kadis Perumahan dan Gedung 'pemda memperbaiki manajemen peligelolaan piutang di rusunawa dan GOOung Pemerintah Daerah untuk memperbaiki manajemen menginslruksikan kepada: . pengelolaan piutang di rusunawa dan menginstr.uksikan kepada: . . 1) Kepala UPRS wilayah I untuk menelusuri nilai ?iutang 1) Ka. UPRS wilayah I mandala penyewa yang dapal dengan menelapkan jumlah penghuni yang dapat dilagih dan yang tidak dapal dilagih. membual dilagih dan memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan Kepala Dinas perihal kebijakan piutang sewa dan memberikan sanksi sesuai perjanjian kepada penghuni rusun yang tidak bersedla membayarl' penghunian rusun kepada penghuni rusun yang sewa rusunawa; tidak bers~ia membayar sewa rusunawa; 2) Memberikan sanksi sesuai ketenluan kepada Kasubag TU dan Kasie Pelayanan UPRS WlIayah I yang tidak menyelenggarakan catatan penerimaan sewa alas satuan unit rumah susun untuk menghasilkan laporan yang valid.

2) Memberikan sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 ttgl ASN jo PP 53 Th 2010 ltg Oisiplin PNS kepada Kasubag TU dan Kasie Pelayanan UPRS Wilayah I yang tidak menyelenggarakan eatatan penerimaan sewa atas satuan unit rumah susun; sehingga laporan yang valid.


Agustus s.d Seplember2015

DIREKTUR RSUD TARAKAN, DIREKTUR RSUOi CENGKARENG, DIREKTURI RSUD KDJA, DIREKTUR RSUD'I PASAR REBD, DIREKTUR RC;lln RlIHnr

A~IH

nAP\!

AguSltls s,d September 2015

AguSlUS s.d September 2015

Ka. BPKAD


Ka. DINAS PE;RUMAHAN DAN

Agustus s..d September 2015


16

·remuan Pemeriksaan (2)

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(3)

(4)

(5)

(6)

d. Kepala BPK,AD menginstruksikan Kepala Bidangld. Ka. Bidang Pemanfaatan Aset dan Ka. Bidang Pemanfaatan Asel dan Kepala Bidang Akuntansi dan Akunta,nsi dan Pelaporan BPKAD agar melakukan Pelaporan untuk melakukan inventarisasi kewajibaninvenlarisasi kewajiban-kewajiban yang timbol atas kewajiban yang timbul atas pe~anjian ke~asama .perjanjian ic.erjasama pemanfaalan asel 80TIBTO dan pemanfaatan aset BOT/BTC dan sewa yang telah jatuh sewa yang lelah jatuh tempo telapi belum dipenuhi . tempo tetapi .belum dipenuhi oleh pihak ketiga. \intuk oleh pihak ketiga untuk disajikan dalam Laporan disajikan dalam Laporan Keuangan sesuai SAP serta . Keuangan sesuai SAP secta melakukan el,laluasi atas melakukan evaluasl atas PKS pemanfaatan aset yang tidak PKS pemanfaatan asel yang' tidak mem~erikan memberikan kontribusi optimal dan' menguntungkan kontribusi optimal dan menguntungkan Pemerintah Prnvinsi"OKl Jakarta: . Pemerinlah Provin.s.iDKLJakart;:l Pengelolaan piutang PBB-P2 dan PKB belum memadai serta terdapat piutang pajak yang tidak dilengkapi bukti fisik yang memadai

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agarIGuber~ur' akan menginstruksikan Ka. DPP agar :. memerintahkan Kepala Dinas Pelayanan Pajak supaya ; a. Menyelesaikan proses validasi saldo piutang PBBla. Mendata dengan berkoordinasi dengan Oirjen Pajak Kemenkeu RI atas validasi saldo piutang _ PBB pelimpahan dari pemerintah puset secara memadai dan hasil validasinya didokumenlasikan secara tertib sehingga pelimpah8;n secara memadai dan mendokumentasikan secara tertib sehingga kondisilstatus piutang per tahun kondisilstatus piutang pef tahun pajak, per NOPO d~pal pajak. per NOPD dapat diketahui·secara rind; cfiketahui secara rinGi;

Agus,tus s.d September 2015

Ka.DPP Agustus s.d September 201 5

Merekonsiliasi data piutang PBB-P2 antar OPP danl BPKAO serta UPPD berupa data penerimaan kas danl data tagihan yang ada di OPP dan BPKAO serta UPRO: sebagai dasar Piutang PBB-P2; I

Agustl,ls s.d September 2015

c. Melakukan verifikasi dan inventarisasi dala piutang PBB-P2;lc. Berkoordinasi dengan BPKAD melakukan verifikasi dan inventarisasi data piutang PBB·P2;· '

Agustus s.d September2015

d. Menyusun penyisihan piutang sebagai dasar koreksi dan d.' perhitungim' Net Realizable Vlue dengan berdasarkan data rekonsjliasi da.n inventarisasi Piulang PBB-P2'; dan . . e. Menghitung piutang bunQa PBB-P2 berdasarkan saldole. piutang secara valid; f. Mengevaluasi perbaikan peraturan gUbernur sehingga melt. ngatur tentang piutang PKB sesuai peraturan dialasnya;


b. Merekonsiliasl data piutang PBB-P2 anlar DPP dan BPKAOlb. serta UPPD benJpa data penerimaan kas dan data tagihani yang ada di OPP dan BPKAD serta UPPD sebagai dasar' Piutang·PBB-P2;

Menyusun penyisihan piutang sebagai ·dasar koreksi dan perh.itungan Net Realizable Vlue dengan berdasarkan data rekonsiliasi dan inventarisasi Piutang PBB·P2; dan' . Menghitung piutang bunga PBB-P2 berdasarkan saldo piutang secara :valid; mereVisi pergub 168 dan 169 Th 2012 sehlngga mengatur tentang piutang· PKB sesuai peraturan diatasnya; g. Bersama dengan Kepala Oiskominfomas, Kepala BPKAO.lg. Bersama dengan. Kepala DiskomiMfomas. Kepala BPKAD, serta Kepala Samsat berkoordinasi untuk serta Kepala ·Samsat berkoordinasi untuk mengembangkan mengembangkan sistem informasi PKB yang lebih sistem informasi PKB yang lebih mampu menghasilkan data dan informasi Piutang Pokok dan Oenda PKB yang akurat; mampu menghasilkan data dan informasi Piutang Pokok dan Denda PKB yang akurat dan terintegrasi;

h. Membuat dan menetapkan mekanisme rekonsiliasi datalh. Membual dan menetapkan SOPfmekanisme piutang PKB antara BPKAO, DPP. dan Samsal; dan rekonsiliasi data piutang PKB antara BPKAD. DPP. dan Samsat; dan

Ka.BP'KAD

Agustus s.d September 2015 Agustus s.d September 2015


Agustus s.d

Septem~ 2015

17

Temuan Pemeriksaan

R~omendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

i. Meny~lenggarakan

pendokumentasikan y~ng baik.li. Mendokuffiet:\tasikan yang baik, menginvenlarisasi dan ·mengevaruasi atas validitas .data piutang pajak yang menginventarisasi dan mengevalu8si alas vatiditas data tidak didukung dengan. dokumen pendukung yang piutang pajak ·yang tidak didukung dengan dokumen pendukung yang memadai 'sebagai bahan penagihan, memadai sebagai bahan penagihan. pengnapusan dan penghapusan dan penealatan piutang serta pel1y1sihan peneatatan piutang serta penyisihan piutang pajak.

Agustus. s.d Oesember 2015

niutano oajak. Pengelolaan investasi permanen Pemerintah Provllisi OKI Jakarta belurn memadai

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar:

Gu'Qernur akan menginstruksikan agar:

Ka. SP SUMO dan PM

a. Menyusun Sistem Operasi dan Prosedur pelaksClnaan PMPla. di lingkungan Pemerlntah Provinsi OKI Jakarta yang antara l.ain mengatur tata eara' serah lerima bukli kepemllikan saham/sertifikat saharn', dokumen sumber peneatatan nilai investasi permanen dan hasil pengelolaan kekayaan "daerah yang dipisahkan, lalaeara pemanlauan ataS pelaporan pengelolaan BMD yang dipisahkan dan lataeara penyertaan modal pemerintah (berupa modal diselor dan inbreng aset) antara BPKO, PO dan SUMO 'serta BPMP;

Ka. SPKAD menyusun .SOP pelaksanaan PMP di Iingkungan 'Pemerintah Provinsi OKI Jakarta yang' anters "lain mengatur' tata eara serah terima" bukti kepemilikan sahamlsertifikat saham, dokumen sumber pencatatan ni!ai investasi pemianen dan hasH pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, tataeara pemantauan alas pelaporan pengelolaan BMO yang dipisahkan dan tatacara penyertaan modal,. pemerintah (beNpa modal disetor dan inbrerig .aset) antara BPKO. PO dan SUMO serta BPMP;

Agustus s.d Septembe:r 2015

b. Memerlntahkan Kepala Badan. Pembinaan Badan Usahalb. Milik Oaerah dan Penanaman Modal (BP BUMO dan PM) untuk meningkatkan pembinaan dan monitoring pelaksanaan RKAP .dan setoran PAD perusahaan daerahfBUMD antara lain dengan menginlerventarisasi;

Ka. BP BUMO dan PM untuk.meningkatkan pembinaani dan moniloring pelaksanaan RKAP dan setoran PAD! perusahaan "daerahlBUMO' anlara lain denganl menginterventarisasi; I


1)-Bukti sertifikat kepemilikan atas nama Pemerintah Provinsi OKI Jaka"rta kepada BUMOlPerusahaan Patungan;

1) Bukti sertifikat kepemilikari atas nama Pemerintah . Provinsi OKI Jakarta kepada BUMO/Perusahaan Patungan; .

2) Laporan keuangan. Tahun Buku 2014 bila belum' diaudit) (Unaudited SUMOIperusahaan patungan;

Audited kepada

2) laporan keuangan T ahun .euku 2014 Audited (Unaudite:i bila belum diaudit) kepada BUMD/perusahaan patungan:

3) Akla No:taris atas Rapat Umum Pemegang Saham BUMOIperusahaan palungan untuk kinerja perusahaan Tahun Suku 2013.

3) Aida Notaris atas Rapat U'!Ium Pemegang Saham SUMO/perusahaan patungan unluk kinerja perusahaan Tahun Buku 2013.

c. Memerintahkan kepaJa BPKAD befkoordinasi denganlc. Bappeda untuk mengkaji bentuk pemanfaatan asel tidak berwujud berupa jasa konsultasi manajemen proyek sistem Jakarta MRT yang telah digunakan secara komersil oleh PT MRT.

Ka BPKAO berkoordinasi dengan Bappeda membual kajian bentuk pemanfaatan asel tidak berwujud berupa jasa konsultasi manajemen proyek sistem Jakarta MRT yang telah digunakan secara komersil oleh PT MRT.


Ka.BPKAD

" T emuan Pemeriksaan

RekolTlendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Sistem Informasi dan

BPK merekomendasikan

penatusahaan 8sset Barang Milik Daerah guna Mendukung penyusunan lapriran keuangan Pemerintah Pravinsi OKI Jakarta

a. Membentuk tim aset berdasarkan'SK Gubernur yang

belum memadai

kepad~

Gubemur agar:

Gubernur akan menginstruksikan.agar: a. Menerbilkan SK Gubernur pembentukan tim aset melibatkan seluruh SKPD/UPKD terkait ~ntuk melakukan melibalkan seluruh SKPD/UPKD terkait unluk penertiban peng"elolaan aset provinsi OKI Jakarta'secara melakukan penertiban pengelolaan aset provins! OKI komprehensif dan menyeluruh meliputi kegiatari antara lain, Jakarta seCcira komprehensif dan menyeluruh meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, kegi"atan antara lain, perencanaan kebutuhan, pengamanan, pemeliharaan penilaian, penghapusan dan pengadaan, 'pemanfaatan. pengamanan, pemeliharaan penaiausahaan asel s"esuai ketentuan berlaku; penil~ian, penghap"usan dan penatausahaan aset sesuai Permendagri NO.1? Th 2007 ttg Pedoman leknis p.engelolaan BMD;

b. Memerintahkan Kepala. BPKAD untuk mengevah.isi secara menyeluruh tenlang sistem akuntansi dan pelaporan aset barang milik daerah dengan me,mbangun grand design sistem informasi dan penatausahaan .aset barang milik daeral:1 yang ~erintegrasi dengan SIPKD; dan

.

Ka. BPKAD Agustus

s.d September 2015

b.' Ka, BP~D untuk mengevaluS!i secara menyeluruh A'guslus s..d Seplember 2015 tentang sistem akuntansi dan pelaporan asel barang milik daerah dengan membangun grand design sistem informasi dan penatausahaan aset barang milik daerah yang terinlegrasi de0Qari SIPKD; dan

c. Menginstruksikan kepala BPKAD untuk membuat kebijakan c. Ka. BPKAD untuk membuat kebijakan akuntansi akuntansi dan/alau tataeata peneatatan, pengakuan, dan/atau tata 'cara pencatatan, pengakuan, penilaian, peniJaian, dan pengukuran serta pengungkapan alas Tanah dan pengukuran serta_pengungkapan atas Tanah Hasif Hasil Reklamasi; Reklamasi; d. Menginstruksikan kepada ; d. Mengir)struksikan kepada : 1) kepala BPKAO untuk me'!lbuat database kepemilikan 1) Ka. BPKAO untuk membuat database kepemilikan tanah berupa dokumen dan obyeklfisik tanahnya tanah berupa dokumen dan obyek/fLsik tanahnya secara digital untuk seluruh aset tanah Pemerintah secara digital untuk seluruh asel tanah Provinsi OKI Jak'arta; Pemerinlah. Provinsi DKI Jakarta; 2) Kepala BPKAD untuk membua! monitoring atas bukti 2) Ka. BPKAD untuk membuat monitoring atas bukti fisik sertifLkat lanah yang digunakan oleh masing· fLsik serti~kat tanah yang digunakan oleh masingmasing SKPQlUKPO; masing SKPDIUKPD; 3) Kepala BPKAD untuk mencatat dalam neraca atas 3) Ka. BPKAD untuk mencatat dalam neraca atas tanah hasi! rekJamasi oleh PT PJA pada 'HPL 12 seJuas tanah hasifrekl.amasi oleh'PT PJA pada HPL 12 ± 26.800 m2 (minimal sE7nitai Rp1 apabila BAST belu~ seluas ± 26.800 m2 (minimal sE7nilai Rp1 apabila BAST belum .ada);. ada); . 4) Kepala BPKAD untuk membuat copy/back up seluruh 4) Ka. BPKAD untuk membuat copy/back up seluruh dokumen kepemilikan tanah milik'Pemerintah Provinsi dokumen kepemilikan tanah milik Pemerintah DKI Jakarta; Provinsi OKI Jakarta; 5) foSepala Dinas Pendidikan untuk menginventarisasi dan 5) Ka. Oin<;lS Pendidikan untuk menginventarisasi mencatat aset-aset yang dimiliki oleh seko[ah hasil dan mencalat aset-aset yang dimiliki o[eh sekolah pengadaan barangJj~a tahun 2014 kedalam Kartu hasi! pengadaan barangljasa tahun 2014 kedalam Inventaris Barang (KIB); Kartu Inventaris Sarang (KfB); 6) Kepala Sudin Pertamanan Jakarta Pusa!. Kepala 6) Ka. Sudin Pertamanan Jakarta Pusal, Ka. Sudin Sudin pertamanan Jakarta Vtara, Kepala Sudin Pertamanan Jakarta Utara, Ka. Sudin Pekerjaan Pekerjaan Umum. Kepala Oinas kebersihan untuk Umum. Ka. Dinas kebersihan untuk mengidentifLkasi, menginventarisasi. dan mencatal .mengidentifikasi, menginventarisasi. dan mencatat atas tiga bidang tanah, satu waduk, dua bangunan. alas tiga bidang tanah. satu waduk, dua satu saluran air yang tidak tercatal dalam KIB; bangunan. satu saluran air yang tidak lercatat dalam KIB;

Aguslus s.d September 2015

Agustus s,d September 2015


Agustu~ s.d September 2015


Agustus s.d September: 201.5

KepaJa Dinas Pendidikan Provinsi

Agustus s:d September 2015

Ka. Sudin Pertamanan Jakarta

19

Temuan Pemeriksaan

Rekomend.8Si

Rencana Aksi

Waktu PeIaksanaan

Keterangsn

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

7)

Para Kepara SKPDIUKPD pada sembi tan SKPD/U.KPO

7)

{Suku Dinas Perhubungan Ja~arta Selatan. Suku Dinas Pertamanan Jakarta Pusat, Suku Dinas Pertamanan Jakarta Utara, SukiJ Dinas Pemakaman Jakarta Timur,'$uku Qinas Pertamanan Jakarta Selatan, Suku Dinas Pemakaman Jakarta Pusat, Dinas

Pemadam Kebakaran dan

~enanggulangan

Para Ka. SKPO/UKPD pada sembitan

Agustus s.d

Sept~mber

2015

Ka. Sudin Pemubungan Jakarta

SKPD/UKPD (Suku Dinas Perhubungan Jakarta

Selatan, Suku Dinas Pertamanan Jakarta Pusal, Suku Dinas Pertamanan Jakarta Ulara, Suku

..

Dinas Pemakaman Jakarta Timur. Suku Dinas Pertamanan Jakarta Selatan. Suku Dinas Pemakaman Jakarta Pusat. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangi:ln bencana. Dinas Peke~aan Umum, Suku Oinas PU Tata Air JaKarta Barat) untuk mencatat informasi aset dalam KIB seeara rinci berdasarkan nama,. jen'is, dan harga satiJan barang;

bencana,

.·Oinas Pekerjaan Umum, Suku Dinas PU Tata Air Jakarta Barat) untuk mencatat informasi aset dalam KIB ~.ecara rinci berdasarkan nama, jenis, danharga satuan barang;

8)

Para Kepala SKPD/UKPD paqa delapan SKPO/UKPD (Dinas Perhubungan, UPT. Bus Se.kolah Dinas Perhubungan. Dinas Pemadam· Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Sudin Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Adm. Jakarta nmur, BLUO Transjakarta Busway, UPT Terpadu Pula Gebang, Planetartum dan Observatortum, dan Sudin Pemakaman Jakarta Pusat) untuk mencatat informasi aset dalam KIB secara lengkap berupa kondisi barang dan kode barang, jenis konlruksi, ukutran. merkltype, nomar rangka. nomor mesin, nomar polisi,. asal usul, alamat. dan tahun perolehan;

8)

9)

KepaJa Dinas Perhubungafl untuk mengatril?Usikan penambahan aset .yang berasaJ dari kapitalisasi dan hasil sensus ke dalam aset tetap yang sudah a~a sebelumnya;

9)

Para Kepala SKPD/UKPD pada delapan AgiJstus s.d September 2015 SKPD/UKPD (Dinas Perhubungan, UPT Bus. Sekolah D;nas Pemubungan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, Sudin . Pemadam Kebakar.m dan Penanggulangan Bencana Kota Adm. Jakarta Timur, BLUD Transjakarta Busway", UPT Terpadu Pula Gebang, Planetarium dan Observatorium, dan Sudin Pemakaman Jakarta Pusat) untuk mencatat informasi aset dalam KIB secara lengkap berupa kondisi barang dan kode barang, jenis kontruksi, ukutran, met1
Ka. Dinas Perhubungan Ka. UPT

Agustus s.d September ~015

Kepala Dinas Perhubungan dan

Agustus s.d September 201?

Kepala Dinas Perhubungan d.an

10) Kepala Dinas ~erhubungan untuk meOgidentifikasi nilaj perolehan atas 511 unit barang milik daerah yang dicatat senilai Rp1;

10) Ka. Dinas Perhubungan untuk m~jdentifikasi nilai perolehan atas 511 unit barang milik daerah yang dicatat senilai Rp1;

11) Kepala Dinas Pertamanan, Dinas Kebersihan. Dinas Olahraga, dan BPKAD agar berkoordinasi dan mengiaentifikasi pencatatan Taman BMW yang saling tumpang tindih; dan

11) Ka. Dinas Pertamanan. Ka. Oinas Kebersihan, Ka. Agustus s.d September 2015 Oinas Olahraga. dan Ka. BPKAD agar berkoordinasi dan mengidentifikasi pencatatan Taman BMW yang saling tumpang Iindih; dan

Ka. Dinas Pertamanan dan

12) Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Pusat untuk merinci biaya-biaya pemeliharaan yang dapat dikapitalisasi dan melakukan koreksi pencalatan.

12) Ka. Suku Oinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Agustus s.d September 2015 Pusat untuk merinei biaya-biaya pemeliharaan yang dapat dikapilalisasi dan melakukan koreksi pencatatan.

.Kepala Suku Droas Pekerjaan

20

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Kelerangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Tanah dengan sertifikat Hak

BPK merekomendasikan kepada Gubemur agar:

Gubemur akan menginstruksikan Ka. BPKAD agar:

PengeJolaan L'ahan·(HPL) minimal a. Menginstruksikan Kepala BPKAD melakukan penertiban a.' Menertibkan dan pengamanan serla inventarisasi atas seluas 1.453.465M2 Iidak tefca!a! aset lanah milik Perne.rinlah Provinsi OKI Jak~rta yang dan pengaman~m serta inventarisasi a~as aset tanah milik dalam Daftar Invenlaris bersertifikasi HPL. di:'In HGB di atas HPl yang Pemerintah Provinsi OKI Jakarta yang bersertifikasi HPl. diantaranya selua.s 1.169.464M2 dike~asamakan dengan pihak ketiga serta membuat dan HGB di atas HPL yang dike~asamakan dengan pihak dengan Sertipikal Hak. Guna ketlga serta membuat program penyelesaian sertifikasi progri'lffi penyeJesaian sertifikasi tanah yang jelas dan Bangunan (HGB) diatas HPL lanah yang jelas dan terukur; dan terukur; dan didokumentas.ikan secara tida.k . b. Menerbitkan petunjuk teknis pengelolaan arsip vilal terkait b. Merancang petunjuk teknis pengeloJaan arsip vital dengan pengelolaan aset tanah. . terkait dengan pengelotaan aset tanah.

. Agustus s.d Oesember 2015

Agustus s.. d Oesember 2015

.,F>engawa·san dan Pengendalian Gubemur akan memerintahkan Ka: BPKAD agar: BPK merekomendasikao kepada Gubemur agar: Ke~asama Pemanfaatan Aset a. Menginstruksi.kan kepada Kepala· BPKAD .Agus'tus s.d untukla. Ber~oordinasi dengao. PT DP dan BPN : Tanah seluas 30.88 Ha di Mangga berkoordinasi clengan PT OP dan BPN supaya: 1) L')1enelusuri keberadaan tanah seluas 34.095 m2 yang Dua dengan PT OP Lemah dan 1) Mendata keberadaan tanah seluas 34.095 m2 beJum bersertifikat HPL atas na[T1a Pemerintah tidak menjamin keamanan aset yang belum bersertifikat HPL atas nama Provinsi OKI Ja~arta untuk seJaniutnya ditertibkan Pemerintah ProVinsi OKI Jakarta untuk selanjulnya Pemerintah Provinsi OKI Jakarta. sesuai ketentuan yang berlaku; ditertibkan sesuai ketentuan PP No.6 Th 2006 ~g PengeJolaan BMNlO; 2) Mendata keberada~n sertifikat HGB di alas HPL 2) menelusuri keberadaan sertifikat HGB di atas HPl atas setisih perhitungan tanah seluas 182.368 m2; atas selisih perhitungan tanah seluas 182.368 m2,. yang telah di PKSkan dengan PT DP; 3) menelusuri keberadaan sertifikat HPL atas nama Pemetintah Provinsi OKI Jakarta seluas 274.761 m2 melakukc!m pengamanan sertifikat sesuai dan ketentuan yang bertalru; b. menginstruksikan kepada kepala BPKAD untuk memintalb. pertanggungjawaban PT OP supaya menyerahkan tanah pengganti seluas 659.430 m2 di kelurahan Pegadungan yang masih berupa rawa menjadi tanah pengganti TPU da/am kondisi siap pakai sesuai pe~anJlan; dan

·3) mendata keberadaan sertifikat HPl atas nama Pemerintah Provinsi OKI Jakarta· seJuas 274.761 m2 dan meJakukan pengamanan sertifikal sesuai ketentuan yang ~i1aku; Meminta PT OP menyerahkan tanah pengganti seluas 659.43O m2 .eli kelurahan Pegadungan yang masih berupa rtJ'Na menjadi tanah pengganti TPU dalam kondisi siap pakai sesuai perjanjian; dan

c. mehginstruksikan

kepada kepata BPKAD unluktc. Menagih PT DP untuk membayar kewajiban dalam berkoordinasi dengan PT DP supaya membayar kewajiban bentuk bagi hasiVroyaltilkompensasi kerpada dalam bentuk bagi hasil/royaltilkompensasi kerpada pemerintah Provinsi OKI Jakarta atas aset di Jalan pemerintah Provinsi OKI Jakarta atas aset di Jalan Mangga Mangga Dua yang digunakan, sesuai dengan PKS No. Dua vana diQunaka"n. sesuai denc:lan ketentvan vana

Kepala Badan PengeJola Keuangan dan Aset Oaerah

Sep~ember 2015

KepaJa Badan Pengelola K~uangan dan Aset Daerah


Agustus s.d

Sep~ember

2015

6 Th 1984.

Pengawasan dan Pengendalian IGUbemur akan menginslruksikan : BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar: atas Kerjasama Pemanfaatan aset a.' memerintahkan Sekretaris Daerah selaku pengelola aset a. Sekrelaris Oaerah selaku pengelola aset daerah untuk: Pemerintah Provinsi OKI Jakarta di daerah untuk: 1) meningkatkan pengawasan dan pengendalian 1) meningkatkan pengawasan dan pengendaJian jl. HR Rasuna Said Kuningan terhadap aset daerah yang dikerjasamakan dan terhadap aset daerah yang dikerjasamakan dan dengan PT BIN/PT BSU lemah mengenakan sanksi tegas sesuai ketentuan kepada mengenakan sanksi tegas sesuai ketentuan dan tidak menjamin kepentingan PT BINIPT BSU yang melakukan pelanggaran dalam kepada. PT BJNlPT BSU yang melakukan Oaerah. proses kerjasama pemanfaatan asel; pelanggaran dalam proses kerjasama pemanfaatan asel;

Sekretaris Daerah Provinsi OKI Agustus s.d Oesember 2015

21

T emuan Pemerlksaan

Rekomendasi

Rencana Aksi.

(2)

(3)

(4)

kepala BPKAO" dan 2) menginstruksiki:m kepada jajarannya serta SKPD terkait untuk meningkatkan pemgetahuan dan pemahaman 'pengelolaan asel tertitarna dalam hal kerjasama pemanfaatan dan pengamanan asel d~rah dengan pihak ketiga.

kepada ~epala. BPKAD dan jajarannya serta SKPO lerkait unluk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pengelolaan asel terutama dalam hal. kerjasama pemanfaatan dan pengamanan aset daerah dengan pihak'ketiga:

2) memerintahkan

Waktu Pelaksanaan .

(5)

I

alih areal IIA ~ar selanjutnya secara langsung. antara Pemerintah Provinsi . OK! Jakarta dan pihak investor (PT WN) dengan memperhitungkan besaran kompensasi/royalWbagi hasil yang menguntungkan' Pemerintah Provinsi OKI Jakarta,dan keterjaminim' keamananlkepemilikan . aset daerah. dalam jangka: panjang _sert~ sistem pola. kerja yang menguntungkanl para pihak d.alam jangka panjan~ sesuai kete·ntuan. I

2) mengambil

dike~asamai<.an

Pencatatan dan Penatausahaan penghapusan as~t tetap l;lerum

tnemadai.

1) meneliti dan mengevaJuasi konlra~ kerjasama asetl dengan PT BIN/PT BSU agar. selanjutnya mengambi . langkah-Iangkah strategis, seperti peninjauan alas jangka waktu kerjasama, pembagian kompensasi/royalWbagi hasil yang menguntungkan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dan .melakukan pengamanan aset kerjasama sesua! ketentuan; 2) mengambil . allh areal JlA agar selanjulnya[ dikerjasamakan secara langsung antara Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dan pihak investor (PT WN) dengan memperhitungkan besaran komperisasi/royalti/bagi . hasil yang' Pemerintah Provinsi OKII menguntungkan Jakarta,dan kete~aminan keamanan./kepeminkanl aset daerah dalam jangka panjang s~rta sistem pola kerja yang mengunlungkan para pihak dalam i~n"k~ n",ni~nn ~P<:.IIa.i ketentuan

BPK merekomendasikal'1 . kepada Gl,lbernur unluklGubemur akan menginstruksikan Ka. BPKAO ag~r : menginstrusikan Kepala BPKAD agar: a. Memantau penyelesaian revisi Peraturan Daerah Nomor 171 a. menyelesaian revisi F"eraturan "Oaerah Nomar 17 Tahun 2004 tentang pengelolaan Badan Mmk" Oaerah dan Tahun 2004 lenlang pengelolaa~ Badan MlIik Daeranj dan Keputusan Gubernur, Nomor 1351 Tahun 1995 Keputusan Gubernur Nomor 1351 Tahun 1995 tentang l Pedoman Pelaksanaan Penghapusan Ba~ang M.ilikIDikuasail tentang P"edoman Pelaksanaan Penghapusan Barang MiliklOikuasai Pemerintah Daerah Khusus Ibukotal Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Jakarta; b. Me.mbuat SOP yang mengatur lentang mekanismel b. Membuat. SOP yang mengatur tenten'g mekanisme rekonsiliasi secara periodik antara SKPD, Subbidang rekonsiliasi secara periodik antara SKPD, Subbidang Perubahan Status Aset, SUbbidang Inventarisasi dan Perubahan Status Aset. Subbidang Inventarisasi dan Dokumentasi dan Bidimg Akuntansi dalam menyajikan nilai Ookumentasi dan Bidang Aklmlansi dalam menyajikan buku aset telap yang dalam' proses penghapusan maupun nilai buku aset tetap yang dalam proses penghapusan; yang sudah dihapuskan; dan I maupun yang sudah dihapuskan; dan c. Mengevaluasi data rincian aset tetap yang datam prosesl c. Mengevaluasi. data rindan aset tetap yang dalam penghapusan maupun yang sudah dihapuskan sampai proses penghapusan maupun yang sudah dihapuskan dengan Tahun 2014 untok setiap SKPD/UKF"O. samP?li dengan Tahun 2014 untuk seliap SKPD/UKPD.:

(6)

.Agustus s.d Septem~er 2015

b.. mengi~struksjkan kepala BPKAD .selaku Kuasa pengelolal b. Ka. BPKAD selaku Kuasa Pengelola ,Asel Daer,ah Asel Daerah !Jntuk: .:. untuk:

1) menellti dan mengevaluasi kontrak kerjasama aset dengan PT BINIPT 'BSU agar selanjutnya mengambi langkah-langkah strategis, seperti peninJauan alas jangka waklu ke~asama, pembagian .kompensasilroyalti/bagi. hasil yang menguntungkan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dan melakuk'an pengamanan aset kerjasama sesuai ketentua.n;

Keterangan

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerati ·'ProvihSi OKI Jakarta Agustus s.d $eplember 2015



Agustus s.d SeptembE!r 2015


Kepala Bad~n Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov"jnsi OKI Jakarta

22

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BPK merekomendasikan Gubernur untuk menginstruksikan GUQernur

akan

menginstruksikan Ka.

BPKAD agar

Agustus s.d September .2015

Kepala Badan Pengelola


Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah Provinsi OKr Jakarta

Kepala BPKAD agar meneliti dan mengevaluasi kontrak meneliti dan mengevaluasi kontrak kerjasama asel dengan

Pen

d

P '.

d r

kerjasama aseL dengan PT. DAS supaya selanjulnya mengambil larlgkah-Iangkah strategis. 'seperti peninjauan atas Ijan9ka waktu kerjas'ama, pembagian kompensasilroyallilbagi t hasil yang rnenguntungkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

alas9~w~sa~ a~ eng~ t81.an en1~ashapma . e~Oa"KlaJa a " rtased' dan melakukan pengamanan aset kerjasama sesuai kelentuan. Pemen a . . . . rovlnsl ak a a I . jl. HR Rasuna Said Kuningan dengan PT OAS lemah dan'tidak menjamin keamaQan Aset Oaerah.

BPK Merekomendasikan kepada menginslruksikan kepala BPKAO agar;

Gubernur

PT. DAS supaya selanjutnya mengambil langkah-Iangkah

strategis, seperti peninjauan atas' jangka waktu kerjasama, pembagian kompensasi/royaltilbagi· hasH . yang menguntungkan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dan melakukan pengamanan aset kerjasama sesuai kelenluan.

unluklGubernur akan menginstruksikan Ka. SPKAO·:

a. Menyusun standar operaslonal Prosedur terkait pengelolaan a.. Menyusun SOP pengelolaan aset kemitraan dengan asel kemitraan dengan pihak ketiga mengenai meka.nisme pihak keliga mengenai mekanisme penilaian alas BMD penilaian atas SMO yang .dimanfaatkan proses yang dimanfaalkan proses pemanfaatan prose.s Sistim pencatalan akun kemitraan pemanfaatan proses penagihan, proses pengamanan dan penagihan,. pro'ses pengamanan dan penalausahaan dengan Pihak Ketiga belum penalausahaan aset 'kemilraan denghan pihak ketiga; aset kemitraan denghan pih'ak keliga; , memadai

Bidang Pemanfaatan dan b. Memerinlahkan Kepala Bidang Pemanfaatan dan b. Memerintahkan Ka. Pernbinaan aset dan kepala Subbidang Pemanfaatan Pembinaan asel dan kepa'la Subbidang Pemanfaalan aset aset unluk melakukan pengelolaan aset kemitraan untuk melakukan pengelolaan aset kemilraan dengan pihak: dengan pihak ketiga dan menginvenlasrisasi dokumen keliga dan menginventasrisasi dokumen sumber pencatatan sumber perlcatatan aset kemitraan pihak ketiga sampai' aset kemitraan pihak. ketiga sampai taht,JO 2014 deogan melakukan pencalatan yang memadai dalam laporan lahu~ 2014 dengan melakukan pencatatan yang keuangan sesuai dengan standa~ akuntasi pemerintah; memadai dalam lapoI"an keuangan Jiesuai dengan'l standar akuntasi pemerintah;

Agustus, s.d September 2015 .

c. Memerinlahkan Kepala Bid~ Pemanfaatan danle. . Pembinaan Aset unluk mernbuat perjanjian pinjam pakai atas Kendaraan Oinas Operasional yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga dan menyampaikan copy bukli pe~anjian pinjam pakai tersebut kepada BPK; dan

Memerinlahkan Ka. Bidang Pemanfaatan dan Pembinaan Aset untuk membiJat perjanjian pinjam paksi atas KOO yang dimanfaatkan oIeh Pihak Ketiga" dan menyampaikan copy bukli pe~arijian pinjam pakai tersebu1 kepada BPK; dan

Aguslus s.d September 2015

d. Mengevaluasi PKS yang sUdah habis masa berlakunyald. namun masih dikuasasi pihak ketiga dan selanjutnya mengambil langkah-Iangkah strategis seperti rnelakukan peninjauan atas jangka waktu kerjasama, besaran nilai sews yang mengunlungkan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dan rnelakukan pengamanan aset kerjasama sesuai~ kelentuan serta mengenakan sanksi tegas sesuai ketentuanl kepada pihak ketiga yang merakukan pelanggaran . kerjasama pemanfaatan aset.

Mendata dan Mengevaluasi PKS yang sudah habis masa berlakunya namun masih dikuasasi pihak keliga dan mengambil langkah-Iangkah dengan melak.ukan~ peninjauan alas jangka waktu kerjasama, besaran nilai sewa yang mengunlungkan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dan melakukan pengamanan aset kerjasama sesuai kelentuan serta mengenakan sanksi tegas sesuai kelentuan kepada pihak ketiga yang melakukan pelanggaran.ke~asama pemanfaatan asel.


23

Tem,uan Pemeriksaan

. Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu PeJaksanaan

Keterangan

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

GUber~ur akan menginstruksikan agar: a. Menyediakan anggaran yang memadal untuk nienyiapkan 8. Menyedrakan anggaran yang memadai menyiapkan penerapan SA~ Be~basjs AkruaJ penerapan SAP Ber~asis Akrual

untuk

AgUS1~S' s".d Desember 2015


b.' Segera melaksan.akan Pendidikan dan PeJatihan yang b.' Me!aksanakan

yang


Ka. BADIKLAT

Agustus s.d Oesember 201~


Aguslus s.d Desel1lber 2015

Kepala Badan 'Pe.ngalola

BPK Merekomendasikan kepada Gubernur agar:

Pemerintah Provinsi okl Jakarta belum menyiapkan penerapan

laporan Keuangan Berbasis Akrual dengan memadai.

rnemadai tentang SAP berbasis Akrual c. Segera rtlengembalikan aplikasi pengelolaan keuangan daerah yang.terintegrasi-dalam proses penyu'sunan lapora~ k,euangan dan

'Pendidikan dan Pelatihan memadai tEintang SAP berbasis Akrual

.

c. Mengembalikan apiikasi pengeiolaan keuangan daerah yang terintegrasi dalam p'ros~s penyusunan laporan ' keuangan dan

d. Segera mengembangkan , program pengembangan d. Mengemb~ngkan program pengembangan aplikasi/sistem pengelolaankeuangan yang sesuai 'dengan 'aplikasi/sistem pengelolaan keuangan yang ·sesu'ai ' ,dengan 1<.ebutuhan pengelotaan keuangan berb~sis kebutuhan pengelolaan keuangan berbasis a~rual akrual

.

Lampiran II : Instruksi Gubemur provinsi Daerah Khusus I.bukota Jakarta Nomor Tan99al

196 TAHUN 2015 25 Se·ptember 2015

RENCANAAKSI TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN PEMERIKSAAN BPK.RI SISTEM PENGENDALIAN INTERN LHP

: 13.B/LHPIXVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2015 : 17 JUNI 2015 : PROVINSI OKI JAKARTA

'GGAL IITAMNPERWAKILAN BPK RI Temuan' Pemeriksaan

.

Rencana

Rekomendasi

(2) (3) Pengelolaan PAD dari PKB dan BPK merekomendasikan kep,ada Gubernur untuk BBNKB alat.berat dan besar, PBS· memerintahkan Kepala Dinas Pelayanan Pajak agar:' KB dan SPHTB belum memadai a. Mengenakan PKB dan BBNK~ kepada pihak-pihak.Yang rnemiliki alat b.erat dan alat besar dan memperbaiki sislem informasi database PKB agar memenuhi kebutuhan pengelolaan piutang PKB atas atat berat dan alat besar yang memadai;

A~sj

Waktu Pelaksanaan (5)

(4) Gubernur menginstruksikan Kadis D.PP agar:

a. Memperbaiki sistem informasi database PKB dan BBNKS dan menaQih. piulang PKB dan BBNPKB kepada pihak-pihak yang memiliki alat berat dan alat bes.i't";

Agustus s..d September 2015

b. Meminta delivery order kepada penyedia bahan bakar alas b. Mengundang penyedia bahan bakar dan membuat kesepakatan untuk meminta 00 atas penjuaJan.BBM penjualan BBM baik untuk kendaraan di~rat maupun laut sebagai dasar pengujian perhitungan PBB-KB yang menjadi kendaraan darat maup.un laut hak Pemerintah Frovinsi OKJ Jakarta;


c. Melakukan upaya-upaya strategis untuk berkoor:dinasi dengan penyedia bahan bakar kendaraan bermotor untuk memperoleh keyakinan perhitungan yang menjadi hak pemerintah Provinsi OKI Jakarta;


c. Mengundang dan buat kesepakatan bersama dengan penyedia bahan baker kendaraan bermotor untuk 'memperoleh fOrmula j>erhitungan yang jelas;

d. Mengevaluasi perbaikan sistem informasi BPHTB .yang d. Memperbaiki sistem informasi BPHTB yang mampu

Agustus s.d Septf7mber 2015

e. Menginstruksikan kepada Kepala UPPO supaya melakukan e.

Mengi~struksikan

f. Mensosialisasikan

Memerintahkan kepada l!lasing-masing Sudin untuk . Agustus s.d September 2015 mensosialisasikan surat edaran bersama Menteri Keuangan, Menteo Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional SE-12JMK.07. No. No. 593/22781SJ/N04/SENI20 14 tanggal 6 Mei 20'4 kepada Camal, lurah, UPPD , Pengembang dan Notaris.

Menteri f. surat edaran' bersama Keuangan. Menten Oaram Negeri dan Kepala Badan SE-12IMK.07. No. Pertanahan Nasional No. 59312278/SJIN04ISENI2014 tanggal6 Mei 2014.

dan mensupervisi seluruh

Kepara

Agustus s.d Septen:tber 2015

Keterangan (6) Dinas Pelay~nan Pajak Provinsi OKI Jakc::rta

2

o.

Temuan Pemeriksaan

1)

(2)

Rencana Aksl

Rekomendasi

(3)

c. Mengembangkan SIMPEG (Sistem Informasi

(4)

Manajemen. Pegawai) sebagai berikut ;

Mengembangk'an SLMPEG (Sistem Info~masi rvtanajemen Pegawai) dengan :

1) Membuai ,menu Status Keaktifan Pegawai yang

1)

Membuat menu St~t.us Keaktifan Pegawai yang terintegrasi dengan sistem pembayaran TKO, supaya pegawai yang non aktif dhi. Pegawai lugas belajar, meninggal. mengundurkan diri. dan diberhentikan dengan hormat disertai bukti/dokumen sah dapat dikunci/locked pada sistem e-TKD untuk tidak dlproses pembayaran 'TKO nya, dan peg-awai tugas belajar dapat ~fiaktifkan kembali TKO nya apabita pegawai yang bersangkutan sudah menyelesaikan tugas belajar/aktif bekerja kembali;

2)

mengupdate program apljkasS dalam hal pembayaran gaji sehing.ga pegawai yang meninggal berdasarkan bukti-buktiJdokumen yang sah mendapat tambahan penghasilanJgaji terusan yang dibayarkan kepada ahli waris senitai gaji terakhir selama empat bulan berturuHurut, dan dibayarkan pada bulan berikutnya sejak pegawai tersebiJt meninggal dunia dapat diprose~ seca"ra otomatis oleh sistem.

0".

terintegrasi dengan slstem pembayaran TKO, supaya pegawai yang non aktif dhL Pegawai tugas belajar, nieninggal, mengundurkan diri, dan diberhentikan dengan hormat disertai bukti/dokumen sah dapat dikunciltocked pada sistem e- TKO "untuk tidak diproses pemb"ayaran TKO nya, dan pegawai tugas beiajar dapat diaktifkan kembali TKO nya apabila pegawai yang bersangkutan sudah menyelesaikan tugas "belajarJaktif bekerja kembali;

2) mengupdate program aplikasi dalam hal pembayaran gaji sehingga pegawai yang meninggal berdasarkan bukti-buktildokumen yang sah mendapat tam"bahan penghasilanJ gaji terusan yang dibayarkan kepada ahli waris senilai gaji terakhir selama empat bulan berturut turut, dan dibayarkan pada bulan berikutnya sejak pegawai tersebut meninggal dunia dapat diproses secara" otomatis oleh sistem.

Pelaksanaan kegiatan BPK RI merekomendasikan kepada Gubernur agar: penanggutangan segera kerusakan jalan serta a. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kelengkapannyaltidak kepada Kepala Suku Dinas dan Kepala Seksi terprediksi di Sl,ldin PU Jalan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Suku Pemerintah Kota Adm. Jakarta Dinas PU Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Timur dan Jak~rta Utara; Jakarta Utara berindikasi merugikan daerah senilai b. Memerintahkan Kepala Suku Dinas PU pada Suku Rp 1.845.726.158.00. Dinas PU Jalan Kota Administrasl Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara untuk mengembalikan keJebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah dan menyampaikan copy bukti setor kepada BPK masing masing sebagai berikut:

Keterangan

Waktu Pelak"sanaa" .

(5)

(6)


...

Gubernur akan: a. Memberi sanksi diplin pe9awai kepada Kasudin dan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jerylbatan pada Suku Dinas PU Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara sesuai dengan UU ~o. 5 Th 2014 IIg ASN jo PP 53 Th 2010 tfg Disiplin PNS;

Agustus s.d September 2015 " Inspektur dan Kepala Badan . Kepegawaian Daen3h

b. Memerintahkan Kasudin PU pada Suku Oinas PU Jalan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta TImur dan Jakarta Utara untuk mengembalikan kelebihan pembayaran dengan menyetorkan ke kas daerah dan menyampaikan copy bukti setor kepada BPK masing masing sebagai berikut:


3

10.

T e"muan Pemeriksaan

1)

(2)

.'

Kelebihan pembayaran atas kegiatan perbaikan sewaktu· waktu saranalprasarana taman dan kebun bibit pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman senilai Rp

151.020.100.00.

Rekomendasi (3)

Rencana Aksi.

Waktu Pelaksanaan

(4)

(5)

Keterangan (6)

1) Suku Dinas PU Jalan Kota Administrasi Jakarta Sela~n senilai Rp 966.300.000;

1)

Suku Dinas PU Jalan Kota Administrasi Jakarta Selalan.~enilai Rp 966.300.000;

Kepala S'uku Dinas Pemeliharaan Ja!an dan Jembatan Kota Administrasi Jakarta Selatan

2) Suku Dinas PU Jalan Kota Administrasi Jakarta Tirhur senilai Rp 512.?33.908;

2)

Suku Dinas PU Jalgn Kola Administrasi Jakarta Timur senilai Rp 512.533.908;

Kepala Suku Dirias Pemeliharaan . Jalan dan Jembatan Kota Administrasi Jakarta Timur

3) Suku Dinas PU Jalan.Kota Admjnj~trasj Jakarta Utara senilai Rp 366.892.250.

3)

Suku Dinas PU Jalan Kola Admjnistrasi Jakarta Utara s~nllai 366.892.250.

Kepata Suku Dinas PemeJiharaan Jalan dan Jembatan Kola Administrasi Jakarta Utara

Rp

c. Memerintahkan Kepala Inspektorat untuk melakukan pemeriksaary khusus atas bukti pertanggungjawaban kegiatan penanggulangan segera kerusakan jalan dan jembatan serta kerengkapannya (Swakelola) pada Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan Kota A~ministras[Jakarta Utara TA 2014 untuk membuktikan kebenaran. materiil bukti pertanggungjawaban periggunaan d~na senilai Rp 23.819.208.309 dan apabila ditemukan adanya bukti yang tidak benar agar disetorkan ke kas daer~h serta menyampaikan _taporan audit tersebut kepada BPK.

c. Memerihtahkan Inspektorat untuk meJakukan

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar menginstruksikan kep~da Oin\3;s Perta'manan dan Pem'akaman untuk :

Gube;rnur akan. menginsthJksikan kepada Kepala Dinas Pertamanari dan Pemakaman agar:

a. Memerintahkan PPK agar menyetorkan sisa kelebihan pembayaran senilai Rp 102.676.100 (Rp 27.508.000 + Rp 75.168.100) ke Kas Daerah serta menyampaikan copy bukti setor ke BPK;

a. Memerintahkan PPK agar menyetorkan sisa kelebihan pembayaran senilai Rp 102.676.100 (Rp 27.508.000 + Rp 75.168.100) ke Kas Daerah serta menyampaikan copy bukti setor k~ BPK;

September 2015

Inspektur

pe'meriksaan khusus atas bukti pertanggungjawal:5an kegiatan penanggulangan s~era kerusakan jalan dan jembatan serta kelengkapannya (Swakelola) pada Suku Oinas Pekerjaan Umum Jalan Kota Adminfstrasi Jakarta Utara TA 2014 untuk membuktikan kebenaran materiil bukti pertanggungjawaban penggunaan dana senilai Rp 23.819.208.309 dan apabila ditemukan adanya bukti yang Udak benar agar disetorkan ke kas daerah serta menyampaikan laporan audit tersebut. kepada BPK.

b. Memberikan teguran kepada PPK dan PPTK b. Memberikan teguran kepada PPK dan PPTK masing-masing kegiatan yang kurang cermat dalam masing·masing kegiatan yang kurang cermat melakukan pengawasan dan pengendalian atas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pekerja-an yang menjadi tanggungjawabnya. atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi OKI Jakarta

September 2015

September 2015

4

o.

Tem.u'a"n Pemerik"saan

Rencana Aksi

Rekomendasi

1)

(2)

Rp 166.026.000,00.

.

(4)

(3)

Proses pengadaan 13 jenis BPK merekomel')dasikan kepada Gube(nur agar: . pohan di Dinas Pertamanan a. Memeri('ltahkan kepada Di~as Pertamar:'an dan dan Pemakaman tidak sesuai Pemakaman untuk: ketentuan dan berindikasi merugikan daerah senilai 1) Memberikan sanks! sesuai ketentuan yang

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(5)

(6)

.

.

Gubernur akan: 8." Memerintahkan Kepala Dinas Pertamanan dan Perhakaman agar:

Kepala Dinas Pertamanan dan. Pemakaman Provinsi DKI Jakarta

1}

Merpberikan sanksi sesuai ketentuan yang . trerlaku kepada Ka. Bidang Taman' Kota selaku PPK yang kurang m~mahami aturan dalam pelaksanaan kontrak dan tidak tegas mel~kukan pemutusan kontrak dan pencairan jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan·yang berlaku kepada rekanan yang !alai denan tidak profesional melaksanakan pekerjaan sesuai target kontrak dan tidak cermat dalam niengendalikan-pekerjaan .dan menerima .babot penyele~aian pekerjaan serta tidak maksimal dalam melakukan pengendalian atas pemeliharaan pohon selama masa pemeliharaan serta memerintahkan untuk .lTienyetorkan- kelebihan pembayaran yang . berindikasi merugikan da.erah senilai Rp1SB.02B.OOO ke kas daerah serta menyampaikan bukti setor ke BPK;

September 2015

2) . Memberikan sanksi sesuai k~tentuan yang berlaku kepada Kepala Seksi Taman Bangunan dan Pembibitan selaku PPTK yang tidak rnaksimal dalam melakukan pengaw~~an a~as pemeliharaan pohan selama masa pemellharaan;

2)

Memberikan sanksi ·sesuai ketentuan 'tang berlaku kepada Ka. Seksi Taman Bangunan dan Pembibitan selaku PF='TK yang tidak maksimal dalarn nielaKukan pengawa"san atas.pemeliharaan pohon selama masa pemel1haraan;

September 2015

3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Penerima HasiJ Pekerjaan (PPHP) yang tidak cermat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan dan menerirna hasil pekerjaan;

3)

Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Panitia Penerima HasH Pekerjaan (PPHP) yang tidak cermat dan teliti dala·m melakukan pemeriksaan dan menerima hasH pekerjaan;

September 2015

4) Memberikan· sanksi sesuai ketentuan yang

4)

Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Konsuttan Pengawas pekerjaan pengadaan pahon palem merah dan pohon yang liu yang tidak teriti mefakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan .sesuai kontrak dan meJaporkan sesuai fakta dilapangan;

September 2015

berlaku kepada Kepala Bidang Taman Kota selaku PPK yang. kurang" memahami aturan dalam pelaksanaan kontrak dan tidak tegas melakukan pemutusan kontrak dan pencal~~n jaminan pelaksanaan sesuai ketenluan yang berlaku kepada rekanan yang lalai dengan tidak profesional melaksanakan pekerjaan sesuai target kontrak dan tidak cermat dalam mengendalikan pekerjaan dan men~rima bobQt penyelesaian pekerjaan selta tidak maksimal dalam .melakukanpengendalian atas pemeliharaan pohon selama masa pemeliharaan serta memerintahkan untuk menyetorkan kelebih.an pembayaran yang berindikasi merugikan daerah senUai . Rp1BB.028.000 ke kas daerah sarta menyampaikan bukti setor ke BP!<:

berlaku kepada Konsultan Pengawas pekerjaan pengadaan pohon palem merah dan pohon yang liu yang tidak teliti melakukan pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan sesuai kontrak dan melapbrkan se;suai fakta dilapangan;

5

10.

T emuan Pemeriksaan

1)

(2)

..

Rencana Aksi

Rekomendasi

(4)

(3) 5) Menyusun perencanaan pengadaan pohon yang memadai sehingga peruntukan hasil pengadaan sudah ditentukan sejak awal.apakah akan digunakan sendiri oleh Dinas Pertama.nan dan Pemakaman sebagai asel atau akan diserahkan kepada pihak ketigalmasyarakat.

b. Inspektorat Pr~lJinsi OKI Jakarta untu~ m~mantau hasit pemetiharaan dan p,enggantian pohon dan metaporkan hasi.lnya ke BPK.

5)

Menyusun perencanaan pengadaan pohon yang memadaLsehingga peruntukan hasi! pengadaan sudah ditentukan sejak awat apakah akan digunakan sendiri oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman sebagai asel atau akan diserahkan kepada pihak ketigalmasyarakat.

b. Inspektur akan memantau -has'il pemeliharaan dan penggantia~' pohon dan metaporkan hasUnya ke BPK.

Ketebihan pembayaran atas Gubemur akan menginstruksikan Ka. Dinas BPK Rt merekomendasikan kepada Gubernur agar kegiatan sistem Kesehatan agar; menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan u.ntuk ; penanggulangan gawat darurat terpadu (SPGOT) a. Memberikan teguran kepada PPK setaku KPA yang a. Memberikan teguran kepada PPK selaku KPA pada Dinas Kesehatan senitai lemah dalam pengawasan dan pengendarian yang lemah dalam pengawasan'dan pengendalian Rp 216.600.000.00. kegiatan maintenance pekerjaan SPGOT; kegiatan;

Sisa dana BOP TA 2014 pada 12 sek6tah belum dikembatikan ke kas daerah senilai Rp 469.507.016,00.

b. Memerintahkan PPK mempertanggungja.wabkan kelebihan pembayaran atas biaya maintenance pekerjaan SPGDT senilai Rp216.600.000 dengan menyetorkan ke kas daerah serta rrtenyampaikan copy bukti setor ke BPK.

b. Memerintahkan PPK untu.k mEmyetor kelebihan pembayaran kegiatan maintenance pekerjaan S~GDT senilai Rp216.600.000 serta menyampafkan copy bukti setor ke BPK.

BPK merekomendasilsan kepada GubemLK agar menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Provins! OKI Jakarta supaya memerintahkan. Kepala Supin Pendidikan terkait untuk ;

Gubemur akan menginstruksikan Ka. Dina5Pendidikan agar memerintahkan Kasudin'Pendidikan untuk;

a. Menyetorkan sisa dana BOP senilai .

Rp45 a. Menyetorkan sisa dana BOP senilai . Rp 459.634.276 ke Kas Oaerah serta menyampaikan copy bukti s-etor ke BPK.

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(5)

(6)

Agustus s.d September ?015 .


tnsJ?ektur Provi~si OKt Jakarta

kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta September 2015

Agustus s.d· September 2015

Kepala Oinas Pendidlkan Provinsi OKl Jakarta

Agustus s.d September 201~

Kepala Suku Oinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat I dan Kota Adminstrasi Jakarta Barat II, Bersama Kepala Sekolah - SMPN 206 - SMPN 215 - SMPN 205 - SMPN63 - SMPN 83 - SDN TAMBORA 01 PAGr - SMPN 224 - SPMN 63 - SDN SUKABUMI UT.04 PAGI

6

o.

T emuan Pemeriksaan

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Keterangan (6) ··SMAN 19 Kepala.Suku Dinas Pendidikan Menengah Kola Administrasi Jakarta Timur I, Bersama Kepala

...

Sekolah: • SMAN 14 Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kola Adminis.trasi Jakarta SeJatan I, Bersama Kepala

Sekolah: • SMAN 47 b. Memberikan teguran tertulis kepada Kepala sekolah b. Memberikan teguran tertulis kepada Kepsek. dan dan juru bayar 'periode tahun 2014 yang tidak "juru bayar periode tahun 2014 yang tidak rnenyetorkan sisa dana BOP TA 2014 tepat waktu menyetorkan sisa dana BOP TA 2014 tepat waktu sasuai ketentuan; sesuai ketentuan; c.

Administrasi pengelolaan dana BOP tidak tertib dan teraapat pengeluaran dana BOP yang tidak dapat diPertanggungjawabkan dan lidak sesuai ketentuan senilai Rp 3.051.378.810,00.

M~merintahkan kepada Kepala Seksi Oinas Pendidlkan Kecamatan periode tahun 2014 unt':lk meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan dana BOP lebih optimal dengan dituangkan dalam program yang jelas dan terukur;

c. Memerintahkan kepada Ka.Seksi Dinas. Pendidikan


Kecamatan agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan dana BOP lebih optimal dengan dituangkan dalam program yang jelas dan terukur,

BPK merekomenclasikaf'} kepada Gubemur agar menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakart~ untuk :

Gubernur akan menginstruksikan Ka.Dinas Pendidlkan aga-r me~erintahkan Kepala Sudin Pendidikan ~ntuk :

3.· Memerintahkan'masing-masing Kepala Sekolah

a. Memerintahkan seluruh Kepala Sekolah periode tahun 2014 m~nyetorkan sisa kelebihan dana BOP total Rp2.683.917.2BO(Rp3.051.378.810· Rp367 .461.530) ke kas daerah dan menyampaikan copy bukti sator ke BPK;

periode tahun 2014 men"yetorkan sisa kelebihan dana BOP total Rp 2.683.917.280 (Rp 3.051.378.810· Rp 367.461.530) ke Kas Oaerah dan menyampaikan copy bukti setor ke BPK;

Kepala binas Pendidikan Provtnsi DKI Jakarta

September 2015

. Agustus s.d

Septem~f

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta

2015 . Kepala Suku Dinas Pendidlkan Menengah Kota Administrasi Jakarta TImur I, Bersama Kepala Sekoiah: • SMAN 14 • SMAN 39 · SMAN 104

b. Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada kepala sekolah tahun 2014 karena lalai dalam mengelola dana BOP;

b. Memberikan sanksi kepada Kepala Sekolah periode Tahun 2014 yang menyalahgunakan dana BOP, sesuai dengan UU NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 U9 Oisplin PNS,

September 2015

Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur II, Bersama Kepala Sekolah: • SMPN 103 • SMPN 174

7

10.

Temuan Pemeriksaan

1)

(2)

Rekome"ndasi

. Rencana Aksi

(3)

(4)

c. Memberikansanksi kepada Seksi Dinas Pendidikan c. Memberikari sanksi kepada Ka. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dan pengawas sekolah K~camatan dan pengawas sekolah tahun 2014 tahun 2014 yang tidak,melaksanakan tugas sesuai ketentuan .berlaku karena tidak menjalankan pengawasan dan pengendali.an pelJggunaan sOP kewajibanny? da~.am mengawasi penggunaa.n dana TA 2014 sesuai dengan UU NO.5 Th'2014 ttg ASN BOP. j,? pp 53 Th 2010 ttg Displin PNS;.

Keterangan

Waktu Pelaksanaan

(6)

(5) September 2015

Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi. Jakarta Pusat :

- SMAN 1 - SMKN 1 Kepala Suku Dinas Perididikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat :

- SPMN 216 Kepala Suku Oinas Pend.idikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Sarat : - SMAN 16 - SMKN 45 Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Adminjstr~si Jakarta Sarat : - SMPN 134 - SMPN 189 - SMPN 75 Kepafa Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administra'si Jakarta Sefatan ; - SMAN 8 - SMKN 8 - SMAN 47 Kepafa Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Selatan : - SMPN 73 Kepafa Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara : - SMAN 13 - SMAN 73 Kepafa Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara : • SDN 04·Tanjung Priok

I

8

o. 1)

Temuan Pemeriksaan

(2) Kelebihan pembayaran alas' pelaksanaan ampat kegiatan pada Dinas Olahraga dan Pemuda Prav. OKI Jakarta senilai Rp 71.717.100.00.

Rekomendasi (3)

BPK RI merekomendasikan kepada Gubemur agar: a. Memerintahkan Pemuda" untuk:

1.

2.

~epala

Dinas Olahraga dan

Menegur Kepala Bidang terl<.ait yang kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan;

Menegur PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu terkait untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

b. Memerintahkan Kepala Suku Dinas 01ahraga dan Pemuda Kola Administrasi Jak'arta Barat untuk menegl;Jr PPTK dan Bendahara Pengeluaran yang kurang dalam m.elaksanakan tugas dan tang9ung jawabnya. ) . Kelebihan pembayaran atas BPt< merekomendasikan kepada Gubernur agar pelaksanaan perjalanan dinas memerintahkan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda dalam dan luar daerah senilai untuk:

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

.Keterangan

(4)

(5)

(6)

Gubernur akan: a. Memerintahkan Ka. Dinas O!ahraga dan Pemuda untuk:

L

2.

SeptelT)ber 2015

Memberikan teguran kepada Ka. Bidang terkait yang kurang .optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian -kegiatan;

Kepala D.inas Olahraga· dan Pemuda Provinsi OKI Jakarta

.

Mernberikan teguran kepada PPTK dan Bendahara Pengeluaran Pembantu terkait untuk lebih cerma.t dalam melaksanakan ,ugas dan tanggungjawabnya.

b. Memerintahkah Kasudin Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Barat untuk menegur PPTK dan Bendahara Pengeluaran yang kurang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

September 2015

Kepala Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kota Administrasi Jakarta Barat

Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Gubemur akan memerintahkan Ka. Dinas Olahraga dan Pemuda untuk:

Rp 309.999.924.00. a. Menegur Sekretaris Dinas, Kepala Bidang terkait yang kurang optimal dalam melaksanakan pengaw~san dan pengendatian kegiatan; .

a.. Menegur Sekretaris Dinas, Kepala Bidang terkait yang kurang optimal dalam melaksanakan' pengawasan dan ~ngendalian kegiatan perjalanan 'dinas dalam dan luar daerah;

S.eptember 2015

b. Menegur PPTK, dan Bendahara Pengetuaran Pembantu terkait. untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

b..Menegur PPTK, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu terkait untuk Iebih. cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, berkenaan dengan pembayaran perjalan dinas datam dan luar daerah.

September 2015·

9

o.

Temuan Pemeriksaan

I)

(2)

1 Proses pengadaan alat

pemadam api ma.nua! bergerak untuk masyarakat tida~ sesuai ketentuan senitai Rp 372.061.355,00 dan denda ke~erjambatan kurang dipungut senilai. Rp . 283.691.252,00.

Rekomendasi (3) BPK merekomen'dasikan kepad.a Gubernur agar

Rencana Aksi

Waldu Pelaksanaan

Keterangan

(4)

'(5)

(6)

Gubemur akan menginstruksikan :

menginstruksikan : 3. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggufangan Bencana untuk:

3. Ka. -Dinas PeiTladam Kebakaran dan Pen;:tnggulangan Bencana agar:

1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada .KPA yang kurang optimal daram pengendalian dan pengawasan terhadap proses perencanaan;

1)

Membe.rikan sanksi kepada KPA yang kurang optimal dalam pengendaJian dan .pengawasan terhadap proses perencanaan kegiatan pengadaan alat pemadam api . manual bergerak sesuai dengan UU· no. 5 Th 2014 ttg ASN jo PP No. 53 Th. 2010 Tlg Disiplin PNS;

September 2015

.2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang

2)

Memberikan·sanksi sesuai dengan UU no. 5 Th 2014 ttg ASN jo PP No. 53 Th. 2010 Tlg Disiplin 'PNS kepada PPK yang tjdak cermat dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan akhir atas kegiatan pengadaan atas pemadam api manual berge~k untuk masyarakat ~

September 2015

Menginstruksikan kepada KPA kegiatan alat pemadam api manual bergerak TA 2014 untuk menetapkan sanksi daftar hitam kepada para penyedjal~sertalela0g pengadaan pemadam api manual bergerak untuk masyarakat (CV OD, PT BBU, dan PT BP);

September 2015

ber1aku kepada PPK yang lidak cermat dalam metaksanakan perencanaan, pelaksanaal1 dan pelaporan akhir atas kegiatan pengadaan atas pemadam api manual bergerak untuk masyar:akat;

3)

Mengusulkan kepada KPA untuk menetapkan sanksi dattar hitam kepada para penyedialpes~rtatelang pengadaan pemadam api manual bergerak untuk masyarakat (CV DD, PT BBU, dan PT BP);

3)

4)

Memerintahkan PPK agar berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan untuk penyetoran kerugian daerah senilai Rp372.061.355 dan denda keterlambatan penyelesaian peke~aan senilai Rp283.691.252 ke kas daerah serta menyerahkan copy bukti setor ke BPK.

. 4)

b. Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi OKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada Pokja 11-0 ULPD yang tidak cermat melakukan evaluasi penawaran untuk mengidentifikasikan adanya indikasi persaingan tidak sehat ya'ng diajukan oleh peserta lelang.

Memerintahkan PPK k"egiatan pengadaan alat . pemadam api manual bergerak agar berkoordinasi dengan p.elaksana kegiatan untuk penyetdran kerugian daerah senilai Rp372.061.355 dan denda keterlambatan penyelesaian peke~aan senilai Rp283.691.252 ke kas daerah serta -menyerahkan copy bukti setor ke BPK.

b. Ka. BPPBJ Provinsi OKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai UU No.5 Th 2014 rig ASN Jo PP 53 Th 2010 ttg Oisiplin PNS kepada Pokja 11-0 ULPO yang lidak cennat melakukan evaluasi penawaran untuk mengklenlifikasikan adanya indikasi pefsaingan lidak sehat yang diajukan oleh peserta lelang kegiatan pengadaan ala~ pemadam api manual bergerak.

Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi OKI Jakarta

Agustus s.d.Septem~er2015 .

September 2015

Ka. BLPBJ

10

10.

Temuan Pemeriksaan

1) (2) 1 Proses pengadaan perlengkapan pelind.ung diri balakar/masyarakat pada

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

Bencana tidak sepenuhnya dHaksanakan sesuai ketentuan.

Rekomendasi (3)

'.

(4)

(5)

Gubernur Provinsi OKI Jakarta akan:

a. Menginstruksikan Kepala Dinas Pemadam

a. Menginstruksikan Ka. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana memberikan sanksi sesuai UU No.5 Th 2014 ttg ASN ~o PP 53 Th 2010 ttg Disipl.in PNS kepada KPA yang kurang .optimal dalam pengendalian dan pengawasan terhadap proses perencanaan pengadaan per.tengkapan. pelindung din balakar/masyarakat;

S.eptember 2015

b. Menginstruksikan Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi oKI Jakarta agar memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada Pokja II- 0 ULPD yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi penawaran untuk mengidentifikasi adanya indikasi persaingan Hdak sehatlpersekongkolan dalam dokumen - dokumen penawaran dan tidak cermat dalam melakukan evaluasi , administrasi, teknis dan kualifikasi yang diajukan oleh peserta lelang;

b. Menginstruksikan Ka. BPPBJ Provinsi oKI Jakarta agar memberikan sanksi ses.uai UU NO.5 Th 2014 ttg ASN Jo PP 53 Th' 2010 ttg Disiptin PNS kepada Pokja 11- 0 ULPo yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi 'penawaran untuk mengidentifikasi adanya indikasi persaiogan tidak sehatlpersekongkolan dalam dokumen - dokumen penawaran dan tidak cennat dalam melakukan . evaluasi, administrasi. teknrs dan kualifikasi yang diajukan oleh peserta telang pengadaan perlengkapan pelindung din balakar/masyarakat;

Septe!'!'ber 2015

c. Menginstruksikan P~ agar memasukk.an para penyedialpeserta le1ang pengadaan Perlengkapan Pelindung Diri Balakar/masyarakat (PT CME, PT

e. Menginstruksikan Kadis Damkar dan PB/PA agar memasukkan para penyedialpeserta lelang pengac;taan Perlengkapan Pelindung Din Balakar/masyarak.at (PT CME, PT AJT) PT AI, PT EMI dan.PT SSP) kedalam'daftar hit<':lm penyedia barang dan jasa.

September 2015

Kebakaran dan 'Penanggulangan Bencana memberikan sanksi se!?uai ketentuan berlaku kepada KPA yang kurang optimal.dalam pengendalian dan penga~asan terhadap proses perencanaan;

hitam penyedia barang dan jasa.

Kelebihan pembayaran kegiatan jasa operator bus sedang dan kecil pada UPT Angkutan Sekolah senilai Rp380.402.863,OO.

Waktu Pelaksanaan


AJT, PT AI, PT EMI dan PT SSP) kedalam daftar

I

Rencana Aksi

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar mengiristruksikan Dinas Perhubungan:

Gubernur akan menginstruksikan Ka. oinas Perhubungan untuk :

a. Menegur Kepala UPT Angkutan Sekolah selaku PPK yang tidak cermat daJam perencanaa!1 kegiatan;

a. Menegur Kepala UPT Angkutan Sekolah selaku PPK kegiatan jasa operator bus sedang dan keeil yang tid~k cermat dalam perencanaan kegiatan;

b. Memerintahkan PPK untuk menentukan hari·operasi b. Memerintahkan PPK kegiatan jasa operator bus dalam dattar kuantitas dan harga sebagai salah sedang dan kecil untuk menentukan hari operasi satu dokumen pengajuan pennohonan lelang pada dalam daftar kuantitas dan harga sebagai salah kegiatan serupa di tahun berikutl'!ya; satu dokumen pengajuan permohonan lelang pada kegiatan serupa di tahun berikutnya;

Keterangan (6)

Ka. DINAS DAMKAR

Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi OK! Jakarta September 2015

September 2015

11

o.

Temuan Pemeriksaan

1)

(2)

Rekomendasi

Keterangan

(4)

(5)

(6)

c. Memerintahkan kepada Perum PPD untul< mengembalikan kelebihan pembayaran dengan -menyetor ke kas daerah senilai Rp380.402.863,OO dan menyerahkan 'copy bukti setor kepada BPK;


(3) c. Memerintahkan kepada Perum PRO untuk mengembatikan kelebihan pembayaran dengan .

menyetor ke kas daerah senilai Rp380.402.B63."OO dan menyerahkan copy bukti setor kepada BPK;

I

Waktu Pelaksanaan

Rencana Aksi

Seral) lerima hasil peng~daan BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar

Guber':lur akan menginstruksikan Ka. Oinas Pariwisata

cetakan khusus buku pada . menginstruksikan Kepala Dinas Pariwisata dan Pusat Pengembangan dan Kebudayaan Provinsi OKI Jakarta agar: Pelayanan Informasi Dinas a. M.emberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku Pariwisata & Kebudayaan kepada'PPK yang lalai dalam' menyetujui bukti terindikasi dilakukan secara pembayaran dari penyedia barangfjasa yang tidak . formalitas&belum dikenakan sesuai dengan ketentuan; denda keterlambatan senilai Rp 665.904.920,00, kekurangan penerimaan senilai Rp 23.147.626,00 serta b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku belum didistribusikan senilai kepada PPTK. dan panitia Pemeriksal Serah Rp 35.096.400,00. Terima Pekerjaa~ masing-masing kegiatan terkait

dan Kebudayaan agar:

atas kekurangcermatannya dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

a.· Memberikan sanksi sesuai UW' No.5 Th 2014 tt9 ASN jo PP 53 Th 2010 tig Disiplin PNS kepada PPK pengadaan cetakan khusus buku yang lalai dalam menyetujui bukti pemba~ran dan penyedia barangfJasa;

September 2015

b. Memberikan sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada PPTK peng~daan ~takan khusus buku~ dan panitia PemeoksaJ Serah Teoma Pekerjaan masing.masing kegiatan terkait atas kekurangcermatannya dalam melaksanakan tugas . yang menjadi tanggung jawabnya;

September 2015

c. Memerintahkan PPK pengadaan cetak.an khusus c. Memerintahkan PPK terkait untuk buku terkait untuk memper1anggungjawabkan mempertanggul1gjawabkan kekurangan penerima kas derah atas belum dikenakannya .denda kekurangan penerimas kas derah atas belum dikenakannya denda keterlambatan penyelesaian keterlambatan penyelesaian pekerjaan pengadaan pekerjaan p.engadaan cetaka:n khusus buku cetakan khusus buku panduan bisnis dan buku panduan bisnis dan buku image of Jakarta selta image of Jakarta serta penerimaan jasa giro dengan total senilai RpS89.052.546 untuk dis'etor ke Kas penerimaan 'jasa giro dengan total senilai Rp689.052.546 untuk disetor ke Kas Daerah dan Daerah dan mEmyerahkan copy bukti setor ke BPK; menyerahkan copy bukti setor.ke BPK;

d Memerintahkan PPK terkait u.ntuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pendistribusJan yang belum dilaksanakan pada pengadaan cetakan khusus buku panduan bisnis senilai Rp35.096.400 dengan menyetor ke Kas Daerah serta menyerahkan copy bukti setor ke BPK;

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

d Memerintahkan PPK pengadaan cetakan khusus buku terkait untuk menarik kembali kelebihan pembayaran atas pelaksanaan pendistribusian yang belum dilaksanakan senilai Rp35.096.400 dan menyetor ke Kas Daerah serta menyerahkan copy bukti setor ke BPK:


Agustus s.d September 2015'

..

.

12

10.

T emuan Pemeriksaan

1)

(2)

Rekomendasi

Reneana Aksi .

(3)

(4)

e. Mengusulkan kepada LKPP agar PT JJP dan'PT Al e. Mengusulkan kepada LKPP. untuk tidak mengikutsertakan PT JIP dan PT AI dalam proses dimasukan kedafam daftar hitam penyedia barang ." . dan jasa. pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov OKI sesuai ketentuan yang ber1aku._

;

Pelaksanaan kegiatan

BPK merekomendasikan kepada Gubernur"agar :

Gubernur mengin~truksikan,kepada Kadis Pariwisata dan Kebudayaan agar:

8. Mengjnst~uksikankepada

a. Memberi~an sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 tt9

promosi'Dina"s Pariwisata .dan

. Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(5)

(6)


..

Kebudayaan senilai

Rp13.342.380.000,OO lida' didukung dehgan .bukti pertanggungjawaban yang valid sesua; ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran yang berindikasi kerugian daerah senilai

Rp297.400.000,OO.

Kepala· Dinas

Para~isata

d';ln Kebudayaan agar memberikan sanksi sesuai ketentuan berlaku kepada PPK yang lalai dalam menyetujui bukti pembayar~n dad penyedia barangljasa yang tidak sesuai dengan ketentuan;

September 2015

Kepata Dinas Pariwisata'dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

September 2015

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi OKl Jakarta

Agustus s.d Sept~mber 2015

Kepala Dinas Pariwisala dan Kebudayaan Provinsi OKI Jakarta

ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada PPK kegiatan promasi yang talai dalam menyetujui bukti pembayar~n dari penyedia barang!jasa yang tidak s.esuai dengan ketentuan;

b. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pariwisata b. Memberikan sanksi sesuai UU No.5 Th 2014 ttg dan Kebudayaan agar memberikan sanksi sesuai ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada ketentuan berlaku kepada PPTK yang lalai dalam PPTK kegiatan promosi yang Ialai dalam melakukan pengawasan terf:!adap pemenuhan bukij. melakukan pengawasan terhadap 'pemenuhan bukti pelaksanaan pekerjaan; bukti-bukti pelaksanaan pekerjaan;

c. Memerintahkan PPK untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayarari kegiatan promosi golf, penayangan iklan enjoy Jakarta di TV dalam negeri untuk menyetar total senitai Rp297.400.000 ke Kas Daerah serta menyampaikan copy bukti set~r ke BPK;

c. PPK kegiatan promosi untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kegiatan promosi golt: penaY,angan iklan enjoy Jakarta di TV: dalam negeri untuk menyetor totat senilai Rp297.400.000 ke Kas Daerah serta menyanipai~an copy bukti setor ke BPK;

d. Menginstruksikan kepada Kepata Inspektorat Pemprov OKI supaya memedksa kegialan promosi yang tidak dapat diyakini pelaksana.anya senilai Rp13.342.380.000 guna memperoleh bukli pertanggungjawaban yang valid sesuai ketentuan unluk diproses sesuai ketenluan serla menyampaikan hasitnya kepada BPK.

d. Inspektorat agar·memeriksa keQ.iatan promasi yang tidak dapat diyakini pelaksahaanya senilai Rp13.342.380.000 guna memperoleh bukti pertanggungjawaban yang v~ljd sesuai ketentuan unluk diprose$ sesuai ketenluan serta menyampaikan hasilnya kepada BPK.

September 2015

Inspeklur Provinsi DKI Jakarta

13

10.

Temuan Pemeriksaan

1)1

(2)

6 IPembayaran biaya personil dan biaya non personij pada. Dinas Pendidikan, Dinas PU dan Dinas Perindustrial) dan Energi senilai Rp 1.529.769.700,00 tidak sesuai ketentuan..

Rekomendasi (3)

BPK merekomendasikan Gubernur agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas pekerjaan Umum dan Kepala Dinas . Perindustrian d.an Energi untuk: la. Memberi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan PPTK pekerjaan tarkait yang kura"ng cermat merakukan pengawasan temadap pelak~anaan; . .

b

Memberi sanksi sesuai ketentuan yang bef1aku kepada PPHP yang tidak cermat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan dan menerima hasil pekerjaan;

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(4)

(5)

(6) Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi OKI Jakarta

Gubernur akan menginstruksikanXa. Dinas Pendidikan, Ka. Dinas Pekerjaan Umum dan Ka. Dinas Perindustrian dan Energi agar:

a. Memberi sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg ASN . jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada PPK dan PPTK pekerjaan terkait yang kurang cermat melakukan pengawasan terhadap pelaksan~an;

b

Memberi sanksi sesuai UU No.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada PPHP yang tidak cermat dan te}iti dalam melakukan pemerikSaan dan menerima hasil pekerjaan;

September 2015

c. Memerintahkan PPK agar berkoordinasi dengan c. Memerintahkan PPK agar menarik keJebihan· pelaksana pekerjaan untuk mengembalikan sisa pembaya-rao senilai Rp 523.056.650 (Rp kefebihan pembayaran yang belum disetor ke Kas 1.529.789.700 - (Rp 153.180.050 + Rp (Rp Daerah senilai Rp 523.056.650 853.553.000» dan menyetorkan ke Kas Daerah 1.529.789.700 - (Rp 153.180:050 + Rp dan menyerahkan copy bukti setor ke BPK, masing masing pada: 853.553.000» dengan menyetor ke Kas Daerah dan menyerahkan copy bukti setor ke BPK, masingmasing pada: 1) Dinas Pendidikan senilai Rp 63.325."450; 2) Dinas Pekerjaan Umum senilai

459.731:200 (Rp 1.313.284.200 853.553.000). 7

IKelebihan pembayaran pada 30 keglatan kontrak pada Pemprov. OKI Jakarta senilai

Rp 2.419.965.898.00.

Rp

Rp

Dinas Pendidikan senilai Rp

2)

Dinas Pekerjaan Umum senil"ai

459.731.200 (Rp 1'.313.284.200 853.553.000).

Rp

a. Berkoore;tinasi dengan masing-masing pelaksana pekerjaan mempertanggungjawabkan sisa kelebihan pembayaran senilai Rp

a. meminta masing~m~sing pelaksana dari 30 kegiatan (terlampir 1) untuk mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor sisa kelebihan pembayaran senilai

Rp

Kepala Dinas Pendidikan Provinl?i OKI Jakarta Kepala Oin<=ls Bina Marga Provjn~l DKI Jakarta

Rp

Gubemur akan menginslruksikan SKPD/UKPD terkait agar.:

1.314.266.834) dan menyetorkannya ke Kas Daerah serta menyampaikan copy bukti setor(lya kepada BPK;


6a.325.~50;

1)

BPK merekomendasikan Gubemur agar memerintahkan Kepala SKPD terkail untuk :

1.105.699.064 (Rp 2.419.965.898 -

September 201'~

Rp1.105.699.064 (Rp2.419.965.898 Rp1.314.266.834) ke kas daerah serta menyampaik<:,-n copy bukti setornya kepada BPK;


I

I:<epata Dinas Tata Air Provinsi OK]

Jakarta (2 Keg) Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (5 Keg) Kepala Dinas Pendidikan Provinsl

DKI Jakarta (SMAN 99) 1 Keg

14

'p.

Temuan Pemeriksaan

1)

(2)

.

.

Rekomendasi

Rencana Aksi

(3) b. Mengenakan sanksi kepada "konsuJtan pengawas dan PPK terkait yang tidak optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan;

c. Menginstruksikan kepada PPK dan PPTK 'untuk Jebih cermat dalam melaksanakan.tugas dan' tanggungjawabnya.

Waktu Pelaksanaan

(4)

(5)

b. Menjatuhkan sanksi kepada konsultan pengawas dan PPK 30 kegiatan terkait yang tidak optimal melakukan pengawasan dan pengendalian pekerjaan sesuai dengan Perpres dan Perka .lKPP ttg pengadaan barangljasa;

September 2015

·c. Menginstruksikan kepada PPK dan PPTK 30' kegiatan untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Septe~ber 2015

(6)

pembayaran biaya premi asuransi kesehatan seni!ai Rp3.767.792.400.00.

KepaJa Dinas Sosial Provinsi OK!

Kelebihan pembayaran pada 48 kegiatan kontrak pada Pemprov. OKI Jakarta senitai Rp13.931.170.640.00 dan denda keterlambatan belum dikenakan senilai Rp370.485.970.00.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi OK! Jakarta (2 Keg) Kepala Dinas KebersihaJ') Provinsi DKI Jakarta (5 Keg)

BPK merekomendasikan kepada Gubemur agar:

Gubernur akan :

a. Memerintahkan BPJS untuk mengembalikan ke!ebihan pembay~ran ke Kas Oaerah minimal senilai Rp3.·767.792.400 atau mengkom·pe.nsasikannya dengan pembayaran premi berikutnya serta menyampaikan bukti - bukti tersebut ~epada BPK;

a. Memerintahkan BPJS untuk mengembaHkan kelebihan biaya premi asuransl kesehatan senilai Rp3.767.792.400,OO ke Kas Dae.rah atau mengkompensCisikannya dengan pembayaran premi berikutnya dan menyampaikan bukti - buktl kepada BpK;

b. Menginstruksikan Inspektorat Provinsi OKI Jakarta b. Memerintahkan Inspektorat untuk metakukan pemeriksaan khusus atas potensi duplikasi nama untuk melakukan pemeriksaan khusus atas potensi duplikasi nama peserta pada database yang peserta pada database yang diberikan oleh BPJS diberikan oleh BPJS dan menyerahkan hasi! dan menyerahkan hasil pemeriksaan kepada BPK; pemeriksaan kepada BPK;

l

Dinas Orahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta (9 Keg) Jakarta (9 Keg)

.

3 Terdapat kelebihan

Keterangan

c. Menginstruksikan Repala Dinas Kesehatan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang .berlaku kepada Kepala UP Jamkesda.

c.

BPK merekom~ndasikanGubernur agar memerintahkan SKPO terkait untuk :

Gubemur akan memerinlahkan SKPD terkait untuk :

Menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk memberikan sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Oisiplin PNS kepada Kepata UP Jamkesda.

8. Menyetorkan siga' kelebihan pembayaran ke Kas a. Berkoordinasi dengan masing-masing pelaksana Daerah atas kekurangan volume dan kekurangan pekerjaan mempertanggungjawabkan ,sisa kelebihan pembayaran alas kekurangan volume dan penerimaan atas denda keterfambatan pada 48 kekurangan penerimaan atas denda keterJambatan kegiatan kontrak senilai Rp11.693.512.B10 (Rp13.931.170.638 + Rp370A85.970)senilai Rp11.693.512.810 «(Rp13.931.170.638 + Rp370AB5.970) - Rp2.608.143.798) dan Rp2.608.143.798) dan menyampaikan copy bukti menyetorkannya ke Kas Daerah serta setor kepada BPK; menyampaikannya copy bukti setomya kepada BPK;

September 2015

Kepala UP Jaminan Kesehatan Daerah

September 2015

lnspektur Provinsi OKI Jakarta

Septe'flber 2015

Kepata Dinas Kesehatan Provinsi OKI Jakarta


Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI·Jakarta

..

Kepara Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah O'aerah Provinsi OKI Jakarta Kepata UP Terminal Angkutan Kepala Suku Dinas Kesehatan Kotamadya Jakarta Timur Oirektur RSUD Sudhi Asih (kurang Volume+denda) Oirektur RSUD Koja

15

10.

Temuan Pemeriksaan

1)

(2)

Hencana Aksr ..

Rekomendasi

(4)

(3)

b. Memberikan sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg b. Memberikan sanksi Kepada Kohsultan Pengawas, ASN jo p~ 53 Th 201 O. tt9 Oisiplin.PNS Kepada PPK dan PPTK yang tidak optimal melakukan tugas PPK dan PPTK dan Konsultan Pengawas dan tanggung jawabnya; dimasukkan kedalam dattar hitam penyedia barang

(5)

(6)

September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Ptovi':!si

OKI Jakarta • SON Serdang

. dan jasa. c. Menginstruksikan kepada PPK, PPTK dan PPHP di c. Menginstruksikan kepada PPK, PPTK dan PPHP di masing. - masing SKPD terkait pada 4a kegiatan masing • masing SKPD terk
Keterangan

Waktu Pelaksanaan

- SON Kramat Jati 27 Septem~r 2015

- SON R. badak -Selatan 07-08 - SON R.badak Selatan 09-10

- :;iMPN 108 - SMPN 197 Jakbar - SMPN 125 Jakbar - SON Pejaga~n 09-10 Jakut Kepala Oinas Olahraga dan Pemuda Provinsi "OKI Jakarta' Kepa'ta Dinas Perindustrial) dan Energi Provinsi OKI·Jakarta Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi OKI Jakarta (kurang volume+denda) Walikota .Jakarta Barat Walikota Jakarta Selatan

)

Realisasi kegiatan perencanaan yang tidak diikuti dengan pelaksanaan fisiklkonstruksi memboroskan keuangan daerah senilai

BPK merekomendasikan kepad.a Gubernur agar rnemerintahkan -seluruh SKPD/UKPO untuk membuat perencanaan. anggaran dan kegiatan yang matang dan cermat untuk dapat direafisasikan secara ko~sisten sesu~i target yang telah ditetapkan.

Gubernur akan menginstruksikan seluruh SKPO/UKPO untuk membuat p~rencanaan anggaran dan kegiatan yang matang, cermat, dan konsisten sesuai target.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar memerintahkan Kepada Kepala Oinas Kebersihan Pemda Provinsi OKI Jakarta agar:

Gubernur akan menginstruksikan Kepala Oinas Kebersihan agar:

September 2015

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi OKI Jakarta

Rp3.039.937.543,OO.

I

Denda keterlambatan pada pekerjaan pengadaan Kendaraan Oinas Operasional dan Pengadaan Road Sweeper keeil dan .pengadaan Road Sweeper di Oinas Kebersihan Provo OKl Jakarta senilai Rp145.840.862,OO.

a. Memberikan teguran kepada panitia pemeriksa a. Memberikan teguran sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg barang karena kurang cermat dalam menerbitkan ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Oisiplin PNS kepada Berita Acara Penieriksaan Barang dan Berita Acara panitia pemeriksa barang karena menerbitkan Serah Terima 100% atas pekerjaan yang belum Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita selesai; Acara Serah Terima 100% atas peke~aan yang belum selesai:

Kepala Oinas Kebersihan Provinsi OKI Jakarta St:ptember 2015

16

10.

.T emuan Pemeriksaan

1)

(2)

Rekomendasi

(4)

(3) b. Memberikan teguran kepada PPK: PPTK dan Pal1itia PemeriksalSe:rah terima Pekerjaan yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

2 Kelebihan pembayaran pada

B?K merekomendasikan kepada Gubernur agar 15 kegiatan belanja modal memerintahkan Kepala Di(las Kesehatan dan Kepala jasa konsultasi pada Pemprov. Oinas Kelautan dan pertanian, agar: . OKI Jakarta senilai a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku Rp93'.877.4'1.00. kepada PPK dan PPTK pada Suku Oirias Kesehatan Jakarta Timur TA 2014, PPKdan PPTK pada Bidang Perikanan di OKP TA 2014 serta PPK dan PPTK pada UPT PKPP dan PP TA 2014 yang kurang cermat dalam melaksanakan tuga's yang menjadi langgung jawabnya;

b

.

Rencana Aksi

b. Memberikan teguran sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Djsipli~ PNS kepada PPK, PPTK dan Panitia PemeriksaiSeral1 terima Peke~aan yang kura.ng cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya.

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(5)

(6)

September 2015

Gubern.ur akan menginstruksikan Ka. Dinas Kesehatan dan Ka. Dinas Kelautan dan Pertanian untuk:

a. Memberikan sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010.ttg Oisiplin PNS kepada PPK dan PPTK pada Suku Oinas Kesehatan . Jakarat Timur TA 2014, PPK dan PPTK pada Bklang Perikanan di OK? TA"2014 serta PPK dan PPTK pada UPT PKPP dan PP TA 2014 yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

Memerintahkan PPK ti9a kegiatan di Suku Oinas b Kesehatan Jakarta Timur untuk bel1
Memerintahkan PPK ti9a kegiatan di Suku Dinas Kesehatan jakarta Timur untuk menarik kembali kelebihan pembayaran senilai Rp212.420.000 dengan rincian PT IMKS sen~ai Rp62.000.000, PT BM s'enilai Rp41. 100.000 dan PT BN senilai Rp109.320.000 untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah dan menyerahkan copy bukti setornya kepada BPK;

c. Memerintahkan PPK empat keglatan di UPT PKPP c. Memerintahkan PPK empat kegiatan di UPT PKPP dan PPI Oinas Kelautan dan Pertanian untuk dan PPI Oinas Kelautan dan Pertanian untuk . untuk menarik kembali kelebihan pembayaran berkoordinasi dengan masing-masing Pelak~ana senilai Rp349.175.000 dengan rincian PT MDN . Kegiatan untuk menyetorkan sisa.kelebihan senilai Rp15.000.000. PT eBM senilai penibayaran yang belum disetor ke Kas Oaerah senilai Rp349.175.000 dengan rincian PT MDN Rp9.375.000, PT BN senilal Rp170.300.000 dan senilai Rp15.000.000, PT BBM senilai Rp9.375.000, PT GCS seniali Rp154.500.000 untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah dan menyerahkan copy PT BN senital Rp170.300.000 dan PT GCS seniali bukti setornya kepada BPK. Rp154.500.000 untuk selanjutnya disetor ke Kas Daerah dan menyerahkan copy bukti setomya . .kepada BPK.

September ?015

Kepala Dinas Kesehstan Provinsi OKI Jakarta dan Oinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi OKI Jakarta


Kepala Suku Dinas Kesehatan Kotamadya Jakarta Timur


Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi nKI.J~k~rt~

17

10.

T e:muan Pemefiksaan

1)

(2)

.

3. PeJelangan atas dua kegiatan pengada~n barang pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana tidak sesuai prosedur.

'.

Rekomendasi

(3) BPK merekomendasikan kepada Gubern"ur agar:

Rencana Aksi

.

'

(4)

Keterangan

(5)

(6)

Gubernur akan menginstruksikan :

a. Menginstruksikan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Proving; OKI Jakarta . untuk memberikan sanksi sesuai ketimtuan yang berlaku kepada KeJompok Kerja II • 0 l!LP y3ng tidak cermat me1akukan evaluasi mendalam dan menyeluruh terutama terkail per.syaratan administrasi yang diajukan olerh pes~rta le1,;mg;

a. Ka.Badan Pelayanan Pengadaan Sarang/Jasa Provinsi OKI Jakarta untuk memberikan sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 tt9 Disiplin PNS kepada Kelompok Ke~a II • o ULP yang tidak cermat melakukan evaluasi mendalam dan menyeluruh terutama terkait persyaratan administrasi yang diajukan oJerh peserta lelang; .

September 2015

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Sarang/Jasa Provinsi OKI Jakarta

b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana untuk memberlkan sanksi sesoai ketentuan yang t>erlaku kepada PPK yang tidak cermat menyusun dan menetapkan harga satuan yang menguntungkan pemenntah daerah;

b. Ka.Oinas Pemadam Kebakaran dan Pena~ggulangan Bencana untuk memberikan sanksi sesuaiUU NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Oisiplin PNS kepada PPK yang tipak .cermat menyusun dan menelapkan harga satuan yang menguntungkan pemerintah daerah;

September 2015


c. Menginstruksikan Kepala Badan Pelayan c. Ka. Badan.Pelay~n Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan 8arang/Jasa Provinsi OKI Jakarta untuk Provinsi OKI Jakarta untuk memerintahkan memerintahkan ketompok kerja II • 0 ULP supaya kelompok kerja 1/ • 0 ULP supaya cermat dalam c~rmat dalam mengidentifikasi adanya indikasi mengidentifikasi adanya. indikasi pengaturan pengaturan terencana antara para peserta lelang terencana antara para peserta le1ang sejak dan sejak dan awal dan memberikan sanksi kepada awe1 dan memberikan sanksi kepada para rekanan para rekanan yang melakukan persaingan. tidak yang melakukan persaingan tidak sehat sesuai -Perpres dan Perka LKPP tentang Pengadaan sehat sesuai ketentu~n yang berlaku. Barang dan Jasa.

I

Waktu Pelaksanaan

lndikasi pemahalan harga atas BP~ mere~omendaSikankepada Gubernur agar: Gubernur akan menginstru.ksikan .. ~egiatan pengadaan heavy duty dydraulik platform yang a. Menginstruksikan Kepala Badan Pelayanan a. Ka. Badan Pe1ayanan Pengadaan BaranglJasa dilaksanakan pada Oinas Pengadaan BarangJJasa Provinsi OKI Jakarta untuk . Provinsi OKI Jakarta untuk memberikan sanksi Pemadam Kebakaran dan memberikan sanksi sesuaj ketentuan yang berlaku sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th Penanggulangan Bencana kepada KeJompok Kerja II • 0 ULP yang tidak 2010 ttg Oisiplin PNS kepada Ke1ompok Kerja II • seniJai Rp2.951.750.000,OO. cermat melakukan evaluasi mendalam dan o ULP yang tidak cermat melakukan evaluasi menyeluruh terutama terkait persyaratan mendalam dan menyeluruh terutama terkait . persyaratan administrasi yang diajukan.ofeh administrasi yang diajukan ~eh perserta letang; perserta telang; b. Menginstruksikan KepaJa Oinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK yang tidak cermat menyusun dan menetapkan harga satuan yang menguntungkan pemenntah daerah;

b. Ka. Oinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana untuk memberikan sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Oisiplin PNS kepada PPK yang tidak cermat menyusun dan menetapkan harga satuan yang menguntungkan pemerintah daerah;

September 20.15

.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Ba.rang/Jasa Provinsi DKI Jakarta

September 2015

KepaJa Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi OKI Jakarta

September 2015


" 10.

T eml,lan Pemeriksaan

1)

(2)

Rekomendasi

Rencana Aksi

(3)

(4)

c. Menginstruksikan Kepara Badan Pelayarian Ch Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa Provinsi OKl Jakarta untuk Provinsi.OKI Jakarta untuk memerintahkan Kelompok Kerja II - 0 ULP supaya cermat dalam memerintahkan Kelompok Kerja II - 0 ULP supaya cermat dalam mengidentifika~i adanya indikasi mengidentifikasi adanya indikasi pengaturan "pengaturpn terencana antara para peserta lela09 terencana antara para peserta lelang sejak awal sejak awal dan memberikan sanks! kepada para dan memberikan sanksi kepada para rekanal"l yang melakukan persai"ngan tidak sel}at sesuai rekanan yang melakukan persaingan tidak se.hat sesuai ketentuan yang berlaku; Perpres dan Perka LKPP .tentang Pengadaan . Barang dan Jasa.

d. MenginstruksikcilO kepa'da K;epala Dinas Pemadam . Kebakaran dan Penanggulangan Bencana untuk memerintahkan PPK berkoordinasi dengan Pelaksana supaya mengembaiikan kelebihan pembayaran 'dengan menyetorkan uang senilai Rp2.951.750.000 ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti setor kepada BPK.

Keterangan

Waktu Pelaksanaan .

(6)

(5) September 2015

Kepala Badan PeJayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi

DKi Jakarta

.

d. Kepala -Dinas Pemadam Kebakaran dan Agustus s.d September 2015 Penanggl!langan Bencana; untuk memerintahkan PPK untuk menarik kembali kelebihan pembayaran . senila; Rp2.951.750.000 dan meny~torkan ke Kas Daerah serla menyampajkan bukti setor kepada BPK.

Kepala Dinas Penanggurangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarti3

5 Kekur<;lngan kas pada

Gubernur akan : BPK m~rekomendasikan kepada Gubemur.agar:· Bendahara Pengeluaran a. Memerintahkan KepaJa BPKAD berkoordjnasi BlUO Puskesmas Kecamatan a. Memerintahkan Kepata BPKAD berkoordinasi dengan TPKN untuk melakukan upaya penyelesaian dengan TPKN untuk melakukan upaya Pancc;>ran Jakarta Selatan yang berindikasi kerugian ganti kerugian daerah; penyelesaian ganU kerugian daerah atas daerah. kekurangan kas pada Bendahara Pengeluaran BLUO Puskesmas Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. b. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Kesehatan b. Menegur secara tertulis Kepala Dinas Kesehatan atas ketidakcermatannya melakukan prosedur agar mematuhi ketentuan yang. berlaku atas indikasi kerugian keuangan daerah. penyelesaian indikasi kerugian keuangan daerah yang tidak .berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

3 Perolehan aset tanah BMW tidak

~esuai

ketentuan.

September 2015

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi OKI Jakarta

September 2015

Kepala Dinas Ke$ehatan Provlnsi OKI Jakarta

BPK Rl merekomendasikan kepada Gubernur agar memerintahkan Kepala BPKAD agar:

Gubernur akan menginstruk~ikan Ka. BPKAO untuk:

a. Mengevaluasi ketidakjelasan penyerahan tanah Taman BMW kepada Pemprov OKI Jakarta;

a. Mengevaluasi ketidakjelasan penyerahan tanah Taman BMW kepada Pe":lprov OKI Jakarta;

Agust.us s.d September 2015

b. Meminta PT AP menyelesaikan proses pensertifikatan tanah Taman BMW;

b. Meminta PT AP menyeresaikan proses pensertifikatan tanah Taman BMW;


c. Menginventarisir kewajiban para pengembang c. Menginventarisir kewajiban para pengembang berdasarkan SK Gubernur Nomor 223 Tahun 1991;. berdasarkan SK Gubernur Nomor 223 Tahun

Agustus s.d

Septe~ber 2015

1991; d. Menelusuri' pertanggungjawaban keuangan BP31 Sunter termasuk sisa uang sesuai ketentuan yang berlaku;

d. Menelusuri pertanggungjawaban keuangan BP31 Sunter termasuk sisa uang sesuai ketentuan yang berlaku;

AguSlus s.d September 2015

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah P.rovinsi OKI Jakarta

19

10.

Temuan.Pemeriksaan

1)

(2)

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu PeJaksanaan

Keterangan

(3)

(4)

(5) Agustus s.d Desember 2015

(6)

e. Memantau penyelesaiiiln revisi Peraturan Gubernur e. Memantau penyelesaian revisi Peraturan Gubernur Nomar 41 Tl1Ihun 2001 tentan Tata Cara Nomar 41 Tahun 2001 tentan Tata.Cara Penerimaan Kewajiban dan Para Pemegang SIP?T Penerimaan Kewajiban dan Para Peniegang SI?PT kepada Pemprov OKI Jakarta, yang antara kepada Pemprov OKI Jakarta, yang antara·lain mengalur bahwa butki kepemilikan tanah yang lain mengatur bahwa butki kepemilikan tanah yang diserahkan harus berupa sertefikat alas nama .diserahkan harus berupa sertefikat atas nama pemegang SIPPT Van dibaliknamakah kepada pemegang SIPPT van dibaliknamakan kepada . Pemprov OKI Jakarta. Pemprov OKI Jakarta.

,

I

.

Pengelolaan keuangan dan aset eks Badan Pelaksana Pantai Utara Jakarta'tidak sesuai ketentuan.

BPK.merekomendasikan kepada Gubernur agar menginstruksikan Kepala BPKAD untuk berkoordin~si dengan Tim Sementara 'Care Taker supaya:

.

Gubemur akan menginstruksikan Ka. BPKAO untuk' berkoordinasi dengan Tim Sementara Care Taker agar:

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI'Jakarta

a. Menelusuri pertanggungjawaban keuangan BP a. Menelusuri pertanggungjawaban keuangan BP _Pantura termasuk uang sisa sesuai ketentuan Pantura termasuk uang sisa sesuai keten~uan yang berlaku; yang bertaku;

Ag~tus s.d

b. Menginventarisir dokumen dan keberada~n asel eks BP Pantura dan menca~atnya dalam data asel Pemprov OKI Jakarta;

b. Menginventarisir dokumen dan keberadaan aset eks ~P PantlJra dan mencatat.nya dalam data aset Pemprov OKI Jakarta;

Ago-stus,s.d September 2015

c. Melaporkan hasil penel~suran keuangan dan .inventarisasi aset eks ~P Pantura kepada BPK.

c. Metaporkan hasil penelusuran keuangan dan inventarisasi aset eks BP Pantura kepada BPK.

Penetapan nitai penyertaan BPK merekomendasi~ankepada Gubemur agar ~ Gubernur akan: modal dan penyerahan aset a. MEmgusulkan merevisi Perda Nomor 17 Tahun 2014 a. Membuat perubahan Perda Nomor 17 Tahun 2014 Pemprov. OKI Jakarta kepada tentang Perubahan Perda Nomer 4 Tahun 2014 tentang P,erubahan Perda Nomer 4 Tahun 2014 PT TJ (SUMO) melalUi lnbieng tanggal10 Maret 2014 tentang PembEmtukan Badan tanggal10 Maret 2014 tentang Pembentukan dilakukan rnelatui proses yang Sadan Usaha Milik O'aerah Perseroan Tematas Usaha Milik Oaerah Perseroan Tematas tidak sesuai ketentuan. Transjakarta (PT TJ) khusus pada pasal6 .ayat (3) Transjakarta (PT TJ) khusus p~da p~sal6 ayat (3) tentang Inbreng aset'senilai Rp1.191.000.000.000; tentang /nbreng asel. b. Membentuk tim yang bertugas melakukan due b. Memerintahkan Ka.. BKPAO membentuk tim untuk diligence atas seluruh aset Pemerintah Provinsi OKI . melakukan due diligence atas seluruh aset Ja~arta yang·di - inbreng-kan kepada PT TJ; Pemerintah Provinsi OKI Jakarta yang di - inbrengkan kepada pt TJ; c. Meninjau kembali proses penetapan dan melakukan c. Memerintahkan Ka. BKPAO untuk melakukan penghitungan ulang nilai aset Pemprov OKI Jakarta penghitungan ulang nHai aset Pemprov OKI yang menjadi PMP kepada PT TJ secara Jakarta yang menjadi PMP kepada PT TJ secara menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan . menyeluruh dan komprehensif. ketentua~ yang berlaku dan menguntungkan Pemprov OKI;

September

2~15

September 2015

September s.d Oesember 2015

Agustus

~.d Septem~r 2015

September 2015

Kepala Badan Pengelola Keuangan'dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala . Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi QKI Ja~arta

20

~o.

Temuan.P~meriksaan

1)

(2)

Rekomendasi

Rencana Aksi

(3) d

Memperhitungkan aset~aset kendaraan dan aset-

aset lainnya yaQQ seeara langsung digu!1akan oleh PT T J sebagai PM? .Pemprov OKI Jakarta kepada PT TJ sesua] dengan ketent.uan yang berraku;'

d

. Waktu PeJaksanaan

(4)

(5)

Memerintahkan Ka. BKPAD untuk melakukan perhitungan asel-ase! kendaraan dan·aset-aset lainnya yang digu'nakan oJeh PT TJ sebagai PM?

September 2015

Keterangan . (6)

9 Penyerahan aset inbreng

t;iPK nierekomendasikan kepada Gubernur agar; Gubernur akan: Pemprov. OKI Jakarta berupa taoah seluas 794.830,05 m 2 , a. Mengusulkan merivisi Peraturan Daerah .Nomor 5 a. Membuat perubahan Peraturan Daerah Nomar 5 . banguni:ln selu~s 234 rn 2 , dan Tahun 2004 lentang PMP pada P.T JT atas satu Tahun 2004 tentang PMP pada'PT ·JT atas satu Tiga Blok Apartemen tidak bidan9 tanahdi Rawa Kebo'dan P~rda No. 12 bidang tanahdi Rawa Kebo dan Perda No. 12 nlhun diperhitungkan sebagai 2004 tentang PM? pada PT JP atas satu bidang Tahun 2004 tentang PMP pada PT JP atas satu penyertaan modal pemeirntah bidang tanah di kawasan Pantai Mutiara. tanah di kawasan Pantai Mutiara dengan pada SUMO. menambahkan nilai Inbreng atas tanah bersengketa yang t~'ah sel.esai proses hukumnya;

•.

September s.d Desember 2,015

Kepala Badan Pengelota Keuangan dan Aset Daerah Provinsi OKI Jakarta

b. Memerintahkan Direktur PT JT dan PT JP untuk b. Menginstruksikan Oirektur PT JT dan PT JP untuk menyelesaikan proses sengketa hukum atas ~enyelesaikan proses sengketa hukum atas delapan bidang tanah yang di Inbreng·kan ke PT delapan bidang tanah yang di Inbreng-kan ke PT JP dan me.lakukan penilaian ulang atas tanah-tanah JP dan mel~kukan penilaian ulang atas tanahyang telah memiliki kekuatan hukum tetap sesuai tanah yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. dengan ketentuan yang berlakUi


c. Sersama dengan OPRO Provinsi OKI Jakarta untuk c. bersama dengan DPRO menyusun peraturan menyusun peraturan daerah tentang penambahan . daerah tentang penambahan modal kepada PT JT modal kepada PT JT atas Inbreng tiga blok atas Inbreng tiga blok apartemen yang terletak di apartemen yang terlelak di Perumahan Sunter Perumahan Sunter Paradise. Paradise ~esuai ~etentuan yang berlaku;·

September-s.d Des.ember 20"15

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah Provinsi OKI Jakarta

September 2015

Kepala Badan ?engelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi OKl Jakarta

d. Melakukan penataan urang secara menyeruruh keglatan penyertaan modal pemerintah daerah Pemerintah Provinsi OKI Jakarta kepada pihak BUMO dan Pihak 1II1ainnya untuk selanjutnya dilakukan penertiban dan pengeloraan sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Memerintahkan Ka.BPKAO untuk melakukan pendataan ulang PMP kepada pihak BUMO dan Pihak III lainnya untuk selanjutnya dilakukan penertiban dan pengelolaan.

Dlrektur PT Jakarta Tourisindo PT Jakarta Propertindo

1 Pengadaan tanah RS SW

BPK merekomendasikan kepada Gubemur pada : Pemprov OKI Jakarta akan : tidak melalui proses yang memadai sehingga berindikasi a. melakukan upaya pembatalan pembelian tanah RS a. Mencari formulasi penyelesaian yang tepat merugikan daerah senilai SW seluas 36.410 m2 dengan pihak YKSW, dan jika melalui: Rp191.334.550.000.00. upaya pembataJan tersebu~ tidak dapat 1) 'mengajukan permohonan dan koordinasi dilaksanakan, supaya melakukan langkah-Iangkah dengan BPK RI c.q. Majelis Kehormatan Kode sebagai berikut: Etik;

AgustU5 s.d Desember 2015

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi OKI Jakarta

21

10.

Temuan Pemeriksaan

Rekomendasi

1)

(2)

(3) 1) memulihkan indikasi kerugian daerah minimai senHai Rp191.334.550.000,OO atas selisih harga tanah dengan PT. CKU;

?>

meminta pertanggungjawaban piha.k YKSW untuk menyerahkan lokasi fisik tanah di JI. Kyai Tapa sesuai dengan yang ditawarkan kepada Pemprov. DKI,'bukan fisik tanah yang ber~da di JJ. Tomang Utara; dan

3} menagih ~unggakan pas .sejak Tahun 1994 s.d. 2014 yang be/um dibayar oIeh YKSW senilai Rp

3.085.864.488,00;

1 Indikasi pemahalan harga pengadaan uninterruptible power suply pada Badan Perpustakaan ~an Arsip Daerah, Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat dan Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Pusat senilai

Rp163.600.080.348,00.

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(4)

(5)

(6)

2) menging3t pembatalan pembelian tidak bisa dibatalkan secara sepihak oteh Pemrov DKl Jakarta karena berte"ntangan dengan hukum pe~anjian, maka akan dilakukan kajian secara hukum; dan 3) menunggu hasil au"it investigasi dan BPK Rl

'.

Menagih tunggakan PBB_sejak Tahun 1994 s.d.

2014 yang belum dibayar oleh YKSW senilai Rp

3.085.864.488,00;

b. Memerintahkan kepada seluruh SKPDIUKPO supaya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan proses pengadaan lahan/tanah serta meningkatkan koordinasi.antar SKPD terkait d~lam kegiatan pembebasan lahan/tanah dengan berpedoman .pada ketentuan yang berlaku;

b. Menginstruksi kepada seluruh SKPDIUKPD da:n Aparatur terkait dengan pengadaanl pel11belian tanah agar meningkatkan kompetensi peraturan perundang-undanagn di bldang pert~nahan seperti UU NO.2 Tahun 2012 tentang Pengadan tanah untuk kepentingan umum dan seluruh peraturan pelaksanaannya, sehingga setiap pengadaan dan pembelian tanah sesuai ketentuan dan prosedur dengan dokumen yang lengkap dan sah;

Agustus.s.d September 2015

Seluruh SKPDIUKPD

c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada'Tim Pembelian Tan.ah yang tidak cermat dan tidak teliti melakukan pengecekan loki3~i tanah b~rdasarkan' Zona Nilai Tanah (ZNT) dilapangan.

c. Penjatuhan sanksi kepada Tir:n Pembelian Tanah


Kepala Dinas Keseh'?ltan Provinsi OKI Jakarta


Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah Provinsi OK! Jakarta dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

BPK merekomendasikan kepada

GUber~ur

agar:

a. Membuat kebijakan dan prosedur yang mengatur antara Jain: 1) Semua hasil pembahasan RAPBD wajib dibuat risalah yang disetujui dan ditandatangani o!eh wakil d~ri pihak eksekutif dan legislatif serta selanjutnya mendokumentasikan hasil risalah tersebut;

Dinas l:<esehatan menunggu hasil investigasi BPK ~I terhadap pembelian tanah RS SW;

Gubernur akan: a, Membuat peraturan gubernur tentang kebijakan dan prosedur yang mengatur antara lain:

1)

Semua hasi! pembahasan RAPBD wajib dibuat risalati yang disetujui dan ditandatangani ol~h wakil dari pihak eksekutif dan legislatif serta selanjutnya mendokumentasikan hasil risalah tersebut;

22

10.

T emuan Pemeriksaan

1)

(2)

Rekomendasi (3) 2) Usulan kegiatan dan legislalif yang tidak disepakati ?t8u tidak diterima oteh eksekutif

2)

harus ada analisisn"ya termasuk menyelaraskan .dengan kebutuhah nil kegiatan; 3)

Input data ke e-budgeting harus berdasarkan

"r:isalah pembahasan tersebut.

3)

.

b Memberikan san~si ~esuai ketentuan yang berlaku kepada Kepara Bappeda dan WakU· Kepala Bappeda TA 2014 yang telah memerintahkan untuk melakukan input Penambahan dan pengurangan kegiatan dalam RAPBD-P TA .2014 be[dasarkan hasil pembahasan komisi E;

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(4)

(5)

(6)

Usulan kegiatan dan legislatff yang tidak disepakati atau tidak !=literima oteh eksekutif . harus ada analisisriya termasuk menyelaraskan dengan kebiJtuhan nil kegiatan;

Input data ke e-bui::lg.eting harus berdaS8(kan risalah pembahasan tersebut.

b Memberikan sanksi sesuai UU N.o: 5 Th 2014 tt9

c. Memerintahkan Kepala BPKAO untuk c. Memerinlahkan Ka. BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang PAD BPKAD menginstruksikan Kepala Bida.ng PAD BPKAD supaya· melakukan verifikasi surat usulan komponen supaya melakukan verifikasi surat usulan dari SKPD dalam penginputan perincian dan harga komponen dan SKPD. komponen dalam sistem e-budgeting; ~.

.

Memerintahkan kepala BPPBJ untuk:

1) Menyusun kebijakanlSOP yang dapat

p~ngawasan

3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan· yang berlaku kepada kelompok Kerja I-C. V-A. dan VI E yang telah meluluskan peserta leJang dan menetapkan peml?nang Jelang yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat pada pelelangan UPS.

e. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala BPAD TA 2014 (Sdr Srk) yang belum· maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kinerja bawahannya;

September 2015

1)

Menyusun kebijakanlSOP yang dapat mendeteksi adanya persaingan tidak sehat dala~ proses pelelangan; .


2)

Lebih optimal dalam melakukan penga"'Vasan terhadap peJaksanaan proses se1uruh peJelangan yang ·dilaksanakan oleh Pokja;


Memberikan sanksi sesuai UU No.5 Th 2014

September 2015

terhadap pelaksanaan proses seluruh pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja; 3)

Inspektur Provinsi OKI Jakarta danKepala ·Badan Kepegawaian Daerah Provinsi OKI Jakarta

d. Mengin~truksikan Ka. BPPBJ untuk:

mendeleksi adanya persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan;

2) Lebih optimal dalam melakukan

SeptembE;!f 2015

ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Oisiplin PNS kepada Ka. Bappeda dan Wakil Ka. Bappeda TA 2014 yang ·telah memerintahkan untuk rrieJakukan input penambahan dan pengur~ngan kegiatan dalam RAPBD-P TA 2014 berdasarkan hasil pembahasan komisi E;

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Kepata Badan Pelayanan Pengadaan BaranglJasa Provinsi DKI Jakarta

ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disipliri PNS kepada kelompok Kerja I-C. V-A. dan VI-E yang teJah meluluskan peserta lelang d.an menetapkan pemenang telang yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat pada pelelangan UPS. e. Memberikan sanksi sesuai UU No.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th ~010 ttg Disiplin PNS kepada Ka. BPAD TA 201-4 (Sdr Srk) yang belum makslmal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas kinerja bawahannya;

September 2015

InsP.8ktur Provinsi OKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi OKI Jakarta

23

~p.

Temuan Pemeriks3a:"

Rekomendasi

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

1)

(2)

(3)

(4)

(5)

f.

Memerintahkan Kepala BPAD untuk memberikan f. sanksi sesuai ketentuan .yang berlaku kepada PPK BPAD TA 2014 (sdr Jrd) yang terindikasi melakukan ~ngaturan dalam proses pengadaan UPS dan menginstruksikan untuk menyetorkan indikasi kerugia:" daerah senilai Rp3.129.212.200 ke Kas . Daerah sarta menyampaikan bukti setor ke I;3PK;

g. Memerintahk-an Kepala Dinas Pendidikan untuk:

Memerintahkan Ka. BPAD untuk memberikan sanksi sesuai UU No.5 Th 2014 ttg ASN jo PP.5~ Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada PPK BPAD TA

. September 2015

Keterangan ..

(6)


2014 (·sdr Jrd) yang terindikasi malak,ukan pengaturan dalam proses pengadaan UPS dan menyetorkan ihdikasi kerugian daerah senilai Rp3.129.:412.200 ke Kas.Daerah serta menyampaikan bukti setor ke'BPK; . Kepala Dina.s Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

g. Memerintahkan Ka. Dinas Pendidikan untuk:

1) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sudin Dikmen Jakbar TA 201.4 (sdr SW) selaku KPA yang belum maksimaf metakukan pengawasan dan pengendalian atas kinerja bawahannya;

1)

Penyelesaian akan mengikuti hasiL proses hukum pada Lembaga Penegak Hukum

September 2015

2)

2)

Penyelesaian akan mengikuti hasil proses 'hukum pada lembaga Penegak Hukum

September 2015

. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada.Kasudin Dikmen Jakpus TA 2014 (sdr ZS) selaku KPA dan PPK yang terindikasi melakukan pengaturan dala.m proses pengadaan LPS da menginstruksikan untuk menyetorkan indikasi kerugian daerah senilai Rp78.656.839.124 ke Kas Daerah serta menyampaikan bukti Mtor ke BPK;

.

3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK sudin Dikmen Jakbar TA 2014 (sdr AU) yang terindikasi mengkoordinir proses pengadaan UPS dan melakukan pengaturan datam proses pengadaan UPS dan manginstruksikan untuk menyetorkan indikasi . kerugian daerah sEmilai Rp62.014.029.024 ke 'Kas Daerah serta menyampaikan copy bukti setor ke BPK;

3)

Penyelesaian akan mengikuti hasil proses hukum pada lembaga Penegak Hl:Jkum

4) Memproses penetapan sanksi daftar hitam

4)

Menyampaikan kepada lKPP untuk memasukkan ke datam daftar hitam terhadap PT.OA, PT. DCA dan CV. IMG.

kepada PT.OA. PT. DCA dan CV.IMC dan menyampaikannya kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional; dan

Ka. SUDIN DIKMEN JAKPUS

September. 2015


Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Adrryinistrasi Jakarta Barat

24

la.

Temuan Pemeriksaan

1)

(2)

Rekomendasi

Rencana Aksi

(3)

5) Memproses penetapan sanksi dattar hitam

5)

(4; Menyampaikan kepada LKPP untuk

kepada para pemenang lelan9 yang terindikasi bekerjasama dengan para koordinator serta PT OA, PT DCA dan CV IMe untuk melakukan pengaturan pelelangan dan menyampaikan"nya

memasukkan ke dalam daftar hitam terhadap para'pemenang lelang yang terindikasi bekerjasama dengan para koordinator serta

kepada lKPP untuk dimasukkan dalam Dattar

melakukan pengaturan pelelangan.

Waktu Pelaksanaan . (5)

Keterangan

(6)

September 2015

PT OA, PT DCA dan CV IMC untuk

Hitam Nasiona1.

2

ln~,ikasi pemahalan "harga pengadaan enam buku pada Sudin Pendidikan Menengah

BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar: .

Jakarta Barat senilai

a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku a. Memberikan sanksi sesuai UU No.5 Th 2014 ttg kepada Kepala Bappeda dan Wakil Kepata ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada Ka. Bappeda TA 2014 yang telah memerintahkan untuk Bappeda dan Wakil Kepala Bappeda .TA 2014 melakukan input penam~han dan pengurangan yang telah memerintahkan untuk melakukati input kegiatan dalam RAPBD TA 2014 berdasar1<.an hasil penambahan dan pengurangan kegiatan dalam RAPBD TA 2014 berdasarkan hasil pembahasan pembahasan internat komisi E; internal komisi E;

September 2015

Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi DKI Jakarta

b. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang PAD BPKAD untuk melakukan venfikasi serta usulan komponen dan SKPD dalam penginputan peiincian harga dan komPonen dalam sistem e-budgeting;

b. Memerintahkan Kepala BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang PAD BPKAD untuk melakukan verifikasi serta usulan komponen dan SKPO dalam penginputan perindan harga dan komiX?nen dalam sistem e-bul1geting;

September 2015

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provlnsi DKI Jakarta

c. Memerintahkan Kepala BPPBJ untuk:

c. Memerintahkan Ka. BPPBJ untuk:

Rp1.281.348.712.00.

1) Menyu~un kebjjakanlSOP yang dapat

Gubernur akan :

1)

Men~sun peraturan

gubernur tentang kebijakanlSOP yang dapat mendeteksi adanya p~rsai~an tidak sehat dalam proses pelelangan


2)

Lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses seluruh pelelanga~ yang dilaksanakan oleh Pokja


3)

Memberikan sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada pokja VI-E TA 2014 yang telah meluluskan peserta telang dan menetapkan pemenarig lelang yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat pada pelelalangan' pengadaan buku.

September 2015

mendeteksi adanya persaingan tidak sehat . dalam proses pelelangan .

2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaal'l proses seluruh .pelelangan yang dilaksanakan oIeh Pokja 3) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada pokja Vl-E TA 2014 yang telah meluluskan peserta lelang dan menetapkan pemenang lelang yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat pada pelelalangan pengadaan buku.

Kepala 'Badan Petayanan Pengadaan Barang/Jasa Provins; OKI Jakarta

25

10.

.Temuan Pemeriksaan

1)

(2)

I

lndikasi pemahalan harga pengadaan alat digital education classroom pada Sudin Pendidikan Menengah Jakarta Barat senilai Rp21.672.418.862,OO.

Rekomendasi

(3) (,1. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk:

Waktu Pelaksanaan

(4)

(5)

d. Menierintahkan Ka. Dinas Pendidikan untuk:

.Keterangan (6) Ka. DINAS PENDIDIKAN

1) Memberikan sariksi sesuai ketenluan yang berlaku kepada Kepala Sudin Dikmen Jakbar TA 2014 (sdr SW) selaku KPA yang belum maksimal melakukan pengawasan dan . pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan buku;

1)

.Memberikan·sanksisesuai' Uu NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada Kepala Sudin Dikmen Jakbar TA 2014 (sdr SW) selaku KPA yang belum .maksim~r melakukan pengawasan' dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan buku;

September 2015

2) Memberikan sanksi sesuai ketentu3n yang berlaku kepada PPK sudin Dikmen Jakbar TA 2014 (sclr AU) yang terindikasi melakukan pengaturan melalui penetapan spesifikasi barang yang mengara~ ke judul tertentu dan melakukan proses peJelangan serta memerintahkan untuk menyetorkan indikasi kerugian daerah senilai Rp1.281.348.712 ke Kas Daerah serta menyampai,kan copy bukti setor ke BPK;

2)

Memberikan sanksi sesuai UU No.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disipr.n PNS kepada PPK sudin Oikmen Jakbar TA 2014 (sdr AU) yang terindikasi melakukan pengaturan melalui penetapan spesifikasi barang yang mengarah ke judul tertentu'dan mefakukan proses perelangan serta memerintahkan untuk menyetorkan indikasi kerugian daerah senilai Rp1.281,348,712 ke Kas Daerah serta menyampaikan copy bu~j setor ke BPK;

September 20,15

Ka. DINAS PENDIDIKANI SUDIN DIKMEN JAKBAR

3) Memproses p~netapan sanksi daftar hitam kepada PT FS dan menyampaikannya keapda LKPP ,untuk dimasukkan, dalam Oaftar Hitam Nasional;

3)

Menyampaikan kepada LKPP untuk rnemasukka,n ke dalam daftar hitam terhadap PTFS.

September 2015

Ka. DINAS PENDIDIKAN

·4) Memproses penetapan sanksi. daftar hitam kepada para pemenang lelang yang'terindikasi berkerjasama def)gan sdr Wyd dan Sdr, Srj serta PT FS untuk melakukan pengaturan pelelangan dan menyampai.kannya kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Oattar Hitam Nasional.

4)

Menyempaikan kepada LKPP untuk ' memasukkan.ke dalam daftar hitam terhadap para pemenang lelang yang terindikasi berkerjasama dengan sdr Wyd dan Sdr. Srj serta PT FS untuk melakukan pengatl,lran pelelangan.

September 2015

Ka. DINAS PENDIDIKAN

September 2015

Inspeklur Provinsi OKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi OKI Jakarta


a,

Rencana Aksi

Gubemur akan:

Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku a, Memberikan sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg kepada Kepala Bappeda dan Wakil Kepala ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada Bappeda TA 2014 yang telah memerintahkan untuk Kepala Bappeda dan Wakil Kepala Bappeda TA melakukan input penambahan dan pengurangan 2014 yang telah memerintahkan untuk melakukan ,kegiatan dalam RAPBD-P TA 2014 berdasarkan input penambahan dan pengurangan kegiatan hasil pembahasan komisi E; daJam RAPBO-P'TA 2014 berdasarkan hasij pembahasan komisi E;

26

10.

Temuan Pemeriksaan

1)

(2)

Rekomendasi

(3) b. rvlemerinlahkan kepala BPPBJ untuk :

2) Lebih optimal dalam melakukan pengawasan

(5)

Menyusun peraturan gubernur tentang -kebijakanlSOP yang dapat mendeteksi adanya persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan;

Agustus s,d September 2015

2)

Lebih optimal dalam melakuk~ln pengawasan terhadap pelaksanaan proses seluruh pelelangan yang dilaksanakan olen ULPD;


Memberikan sanksi sesuai UU No.5 Th 2014 tlg ASN]o PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS . kepada Kelompok ke~a Vl·E yang telah meluluskan peserta lelang dan menetapkan pemenang lelang yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat pada peleJangan pengada.an alat Digital Education Classroom.

September 2015

terhadap pe1aksanaan proses seluruh pelelangan yang dilaksanakan oleh UlPD;

3) Memberikan sanksi sesuai kelentuan yang

3)

berlaku kepada Kelompok ke~a Vi-E yang lelah meluluskan peserta lelang dan menetapkan pemenang Ielang yang terindikasi melakuka~ persaingan tidak" sehat pada pelelangan pengadaan alat Digital Education Classroom.

(6) Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Sarang/Jasa Provinsi OKI Jakarta

KepaJa Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta

1)

Memberikan sanksi sesuai UU No.5 Th 2014 tlg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada' Kepala Sudin Dikmen Jakbar TA 2014 (sdr SW) selaku KPA yang beium maksimal melakukan pengawasan dan penge.ndelian alas kinerja bawahannya;

September 201~

2

Memberikan sanksi sesuai UU No.' 5 Th '2014 ttg AS~ jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada PPK sudin Dikmen Jakbar TA 2014 (sdr AU) yang terindikasi melakukan pengaturan dalam proses pelelangan alat Digital EduC&tion Classroom serta memerintahkan untuk menyetorkan indikasi kerugian daerah senilai Rp21.672.418.862 ke Kas Daerah serta menyampaikan copy bukti setor ke BPK;

September 2015

Kepala Suku Di_na's Pendidikan Menengah Kola Administrasi Jakarta Barat

3)

Menyampaikan kepada LKPP untuk memasukkan ke dalam daftar hitam terhadap

September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta

berlaku kepada Kepala Sudin Dikmen Jakba'r TA 2014 (sdr SW) selaku KPA yang belum . maksimal melakukan pengawasan dan pengendaJian alas kinerja bawahannya; Memberikan Sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK sudin Dikmen Jakbar TA 2014 (sdr AU) yang terindikasi melakukan pengaturan dalam proses pelelangan alat Digital· Education Classroom serta memerintahkan untuk menyetorkan indikasi kerugian daerah senilai Rp21.672.418.862 ke Kas Daerah serta menyampaikan_copy bukti setor ke BPK;

K-eterangan

..

c. Memerintahkan Ka.Dinas Pendidikan untuk :

1) Memberikan sanksi sesuai ketenluan yang

3). Memproses penetapan sanksi daftar hitam kepada PT 'SRB dan menyampaikannya keapda LKPP untuk dimasukkan dalam Dafta~ Hitam Nasional;

(4)

1)

mendeteksi adanya persaingan tidak sehal dalam proses pelelangan;

2

Waktu Pelaksanaan

b. Memerintahkan Ka. BP.PBJ untuk :

1) Menyusun .kebijakanlSOP yang dapat .

c. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk :

Rencana Aksi

PT SRB.

27

10.

Temuan Pemeriksaan

1)

(2)

Rekomendasi

...

(4)

(3) 4) .Memproses penetapan sanksi dattar hitam kepada.para pemenang lelang yi[lng terindikasi berkerjasama dengan sclr 55 dan Sdr. Rsd serta PT SRB untuk melakukan pengatl.!ran pelelangan dan menyampaikannya kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Dattar Hitam Nasional.

I

Rencana Aksi

4) . Menyampaikan kepada LKPP

untu~

Keterangan

(5)

(6) Kepala Dinas Pendidikan Pro'linsi

September"2015

memasukkan ke dalam daftar hilam terhadap para pemenang lelang yang terindikasi berkerjasama dengan sclr 55 dan Sdr. Rsd serta PT SRB untuk melaku.kan pengaturan

OKI Jakarta

pelela.ngan.

Gubernur akan ": Proses pengadaan sarMa BPK merekomendasikan kepada Gubernur agar. : . pembelajaran digital visualizer system 8M? pada Delapan a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku a. Memberlkan sanksl sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg Kecamatan di Sudin ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada Ka. kepada Kepala Bappeda dan Wakil Kepala Pendidikan Oasar Kala Adm. Bappeda dan Wakil Kepala Bappeda TA 2014 Bappeda TA 2014 yang telah memerintahkan untuk Jakarta Selatan tidak sesuai melakukan input penambahan dan pengurangan yang telah memerinlahkan untuk melakukan input ketentuan dan berindikasi penambahan -dan pengurangan k~iatan dalam kegiatan dalam RAPBD-P TA 2014 berdasarkan RAPBD-P TA 2014 berdasarkan hasH pembahasan merugikan daerah senilai hasH pemba,hasan komisi E; Rp4.206.570.068.00. komisi E; b. Memerintahkar:t Kepala BPKAD unluk menginstruksikan Kepala Bidang PAD BPKf'.D untuk melakukan verifikasi serta usulan komponen dan SKPD dalam penginputan perincian harga dan komponen dalam sistem e-budgeting;.

b. Memerintahkan Ka. BPKAD untuk menginstruksikan Kepala Bidang PAD BPKAD untuk melakukan verifikasi serta usulan komponen dari SKPD dalam penginputan perincian harga dan komponen dalam sistem e-budgeting;

c. Memerihtahkan Kepala BPBJ untuk :

c. Memerintahkan Ka: BPBJ untuk :

1).· Menyusun kebijakanlSOP yang dapat mendeteksi adanya persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan;

Waktu Pelaksanaan

September 2015

Inspektur Provinsi OKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta

September 2015

Kepala E?adan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah Provinsi OKI Jakarta

1).

Menyusun peraturan gubernur tentang 'kebijakan/SOP yang dapat mendeteksi adanya persaingan tidak sehat dalam proses

.2).

Lebih optimal dalam melakukan pengawasan temadap pelaksanaan proses seluruh pelelangan yang dilaksanakafi oleh Pokja;

Agustus s.d Desember.2015

3).

Memberikan sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada Pokja III C dan III 0 yang telah meluluskan peserta lelang dan menetapkan pemenang lelang yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehal·pada pelelangan pengadaan Sarana Pembelajaran Digital Visualizer System;

September 2015

Agustus. s.d September 2015.

petelan~an;

2). Lebih optimal dalam melakukan pengawasan temadap pelaksanaan proses .seluruh pelelangan yang di~aksanakan oleh Pokja;

3). Memberikan sanksi sesuai ketentuan·yang berlaku kepada Pokja III C dan III D yang telah meluluskan peserta lelang dan menetapkan pemenang lelang yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat pada pelelangan pEmgadaan Sarana Pembelajaran Digital Visualizer System;

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan BaranglJasa Provinsi OKI Jakarta

26

10.

Temuan Pemeriksaan

1)

(2)

. Rekomendasi

(3) 11. Mengil}struksilc;an Ka. Dinas Pendidikan agar:

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(4)

(5)

(6) Kepaia Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta

d. Menginstruksikan Ka. Oioas Pendidikan agar:

1). Memberika'"! sanksl sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Sudin Dikdas Jaksel TA 2014 (Sdr OS) yang terindikasi lelah melaksanakan persiapan pengadaan sarana pembelajaran Digital Visualizer System 8M? meskipun DPA belum disahkan dianlaranya yaitu rrienyusun RAB dan KAK dengan spesifikasi teknis barang yang sudah mengarah ke merk tertentu serta belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksana pekerjaan;

1).

2). Memberikan sanksi sesuai ketenluan yang berlaku kepada PPK Sudin Dikdas Jaksel TA 2014 (stir TS) yang terindikasi melakukan pengaturan dalam proses Pengadaan Sarana PembeJajaran Digital Visualizer System serta memerintahkan untuk· mengembatlkan software interactive education platform dan DVS software kepada PT JTI serta menyetorkan indikasi kerugian daerah senilai Rp4.208.570.068 ke Kas Daerah dan menyampaikan copy bukti setor ~e BPKAD;

..

Memberikan sanksi se.suai UU No.5 Th 2014 ltg ASN Jo PP 53 Th 2010 ltg DisipHn PNS kepada Kepala Sudin Dikdas Jaksel TA 2014 (Sdr OS) yang terindikasi telah melaks'!Inakan persiapan pengadaan sarana pembelajaran Digital Visualizer System 8M? meskipun DPA belu~ disahkan diantaranya yai~u menyusun RAB dan KAK dengan spesifikasi teknis . barang yang sudah mengarah ke merk tertentu serta belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas.pelaksana pekerjaan;

September 2015

2).

Memberikan sanksi sesuai liU No.5 Th 2014 ttg ASNjo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS· kepada PPK S~din Dikdas Jaksel TA 2014 (sdr TS) yang terindikasi melakukan pengaturan dalam proses Pengadaan Sarana Pembefajaran Digital Visualizer System serta memerintahkan untu~ mengembalikan software interactive education platform dan DVS software kepada -PT JTI serta menyetor1
September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI JakartaiSuku Dinas Pendidikan. Dasar Kota Adminislrasi Jakarta Selatan

3). Memproses penetapan sanksi daftar hitam kepada PT JTI dan menyampaikannya kepada lKPP untuk dimasukkan kedalam Daftar Hitam Nasional;

3)

Menyampaikan kep~da lKPP untuk memasukkan ke dalam daftar hitam terhadap PT JTI.

September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

4). Memproses penetapan sanksi daftar hitam kepada para pemenang.lelang yang terindikasi berkerjasama dengan PT JTI untuk melakukan pengaturan pelelangan dan menyampaikannya kepada lKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.

4).

Menyampaikan kepada LKPP untuk memasukkan ke dalam daftar hitam terhadap para pemenang lelang yang terindikasi berkerjasama dengan PT JTI untuk melakukan pengaturan pelelangan.

September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

,

29

10.

Temuan Pe!Tleriksaan

Rekomendasi

(2)

(3)

1) j

Rencana Aksi.

(4) .

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

(5)

(6)

September 2015

lnspektur Provinsi OKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

September 2015


In~ikasi

pel1)8halan harga BP!< merekomendasikan kepada Gubernur agar: Gubernur Provinsi OK! Jakarta eka(l : pengadaan alat fitness SMA dan SMK pada Sudin 8. Memberikan sanksl sesuai ketentuan yang berlaku a. Memberikan sanksi sesuai UU·No. 5 Th 2014·ttg. Pendidikan Menengah Jakarta ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada. kepada Kepala Bappeda dan Wakil Kepala Selatan, Jakarta Barat, dan Kepala Bappeda dan Wakil'Kepala Bappeda TA Bappeda TA 2014 yang lelah memerintahkan untuk Jakarta Pusat senilai 2014 yang telah memerintahkan untuk melaku~an melakukan input penambahan dan pengurangan Rp15.622.049.693,OO. kegiatan daJam RAPBD-P TA 2014 berdasarkan input penambahan dan pengurangan kegiatan hasH pembahasan komisi; dalam RAPBD-P TA 2014 berdasarkan hasil pemb~hasan komisi; b. Memerintahkan KepaJa BPKAO untuk menginstruksikan Kepala Bidang PAD BPKAD untuk melakukan verifikasi serta usulan komponen dad SKPD dalam penginputan perindan harga dan komponen dalam sistem e-budgeting;

b. Memerintahkan Ka. BPKAD untuk menginstruksikan Ka. Bidang PAD BPKAD un'tuk melakukan verifikasi serta usulan komponen dar; SKPD dalam penginputan perincian harga dan komponen dalam slstem e-budgeting;

c. Memerintahkan Kepala BPBJ untuk :

c. MemerintahkaC] Ka. BPBJ untuk :

1). Menyusun kebljakanlSOP yang dapat

1).

Menyusun pergub tentang kebijakaniSOP yang dapat mendeteksi adanya persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan;


2)

lebih optimal dafam melakukan peng~san terhadap pelaksanaan proses seluruh pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja;


3)

Memberikan sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 t1g Disiplin PN~ ~epada Pokja III-D, IV-E dan Pokja I-A fA 2014 yang telah meluluskan peserta lelang dan· .menetapkan pemenang lelang yang terindikasi melakukan'persaingan tidak sehat pada pelelangan pengC'!daan Alat fitness SMA dan Pengadaan Alat Fitness SMK.

September 2015

mendeteksi adanya persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan;

.2). Lebih optimal dalam melakukan pengawasan temadap pelaksanaan pros~s seluruh pelelljlngan yang dilaksanakan oleh Pokja;

3). Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Pokja 111-0, IV·E dan Pokja I-A TA 2014 yang telah meluluskan peserta lelang dan menetapkan pemenang le1ang yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat pada pelelangan pengadaan Alat fitness SMA dan Pengad,,:,an Alat FJtness SMK.


Kepala Badan Pelayanan Pengadaan BaranglJasa Provinsi OKI Jakarta

30

10.

Temuan Pemeriksaan

1)

(2)

Rekomendasi (3)

d. Memerintahf<,an Kepala Dinas Pendidikan untuk :

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

(4)

(5)

Keterangan

(6) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

d. Memerintahkan Ka.Dinas Pendidikan untuk :

OKI Jakarta 1). Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang

1).

berlaku kepada Kepala Sudin Dikmen .Jakset TA 2014 (Sdr Shy), Sudin Dikmen Jakbar (Sdr. SW) da Sudin Olkmen Jakpu5 TA 2014 {Sdr ZS) selaku.KPA yang belurn fDaksimal. dalam .melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan A1at fitness' SMA dan Pengadaan Alat fitne.ss SMK;

2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK Sudin Oikmen JakseJ (Sdr HH), Sudin Dikmen Jakbar (Sdr. AU) dan Sudin Dikmen Jakpus TA 2014 (Sdr ZS) yang terindikasi ~elak~kan pengaturan dafam proses Pe.ngadaan Alat Fitness SMA dan SMK serta memerintahkan untuk me;nyetorkan indikasi kerugian daerah senilai Rp15.622.049.693 ke Kas Oaerah dengan rincian sebagai Berikut :

2)

a). P?K Sudfn Dikmen Jaksel seniJai Rp5.9~2.217.44B.OO

b). PPK Sudin Dikmen Jakbar senitai Rp5.912.121.2BO c). PPK Sudin Dikmen J~kpus senitai Rp3.797.710.955;

3)

Memproses penetapan sanksi daftar hitam kep.ada PT DLL dan menyampaikannya kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hit~m Nasional;

Memberikan sanksi sesu~j UU No.5 Th 20'14 tt9 ASN jo PP'53 ~ 2010 ttg Disiplin PNS kepada Kepara Sudin Dikmen Jaksel TA 2014 (Sdr Shy). Sudin Dikmen Jakbar (Sdr. SW) d.s Sudin Dlkmen Jakpus TA 2014 (Sdr ZS) selaku KpA yang belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian ter~adap pelaksanaan kegiatan A1at fitness SMA dan Pengadaan Alat fitness SMK;

Memberikan sanksi sesuai UU NO.5 Th 2014 .ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Disiplin PNS kepada PPK Sudln Dikmen Jaksel (Sdr HH), Sud!n Dikmen Jakbar (Sdr. AU) dan Sudin Dikmen Jakpus TA 2014 (S~r ZS) yang terindikasi Illl3lakukan pengaturan datam proses Pengadaan Alat Fitness SMA dan SMK serta memerintahkan untuk menyetorkan indikasi kerugian daerah senilai Rp15.622.049.693 ke Kas Daerah .dengan rincian sebagai Berikut.: b). PPK Sudin Dikrt:len Jakbar senia~ Rp5.912.121.2BO a). PPK Sudin Dikmen Jaksel senital Rp5.912.217.44B,OO

September 2015

September 2015

Kepala Suku Dinas Menengah Kola Administrasi Jakarta Selatan

Kepala Suku Dinas.Menengah Kola Adrryinistrasi Jakarta Barat Kepala Suku Dinas Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat

b). PPK Sudin Dikmen Jakbar seniaU Rp5.912.121.2BO c). PPK S~din Dikmen Jakpus senila-i Rp3.797.710.955; 3)

Menyampaikan kepada LKPP untuk memasukkan ke dalam daftar hitam terhadap

PT DLL:

September 2015

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta'

31

Jo.

Temuan Pemeriksaan

1)

(2)

Rekomendasi

(3) 4)

5 Indikasi pemahalan harga pengadaan alat fitness pada Dinas Olahraga dan Pemuda serta Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Pusat senilai

Rencana Aksi

Memproses penetapan sanksi daftar hitam kep~da para pemenang lelang yang terindikasi beke~asama dengan para koordinator serta Sdr Wud, Sdr. Srj, Sdr. JHS dan Sdr, Mkr"serta PT DLL urituk melakukan pengaturan pelelangan dan rnenyampaikannya kepada LKPP unwk dimasukkan dalam Dattar Hitam Nasiona1.

(4) 4)

Menyampaikan kepada lKPP untuk memasukkal1 ke dala.m dattar hitam terhadap. para pemenang lelang yang. terindikasi ~kerjasama dengan para koordinator serta Sdr-Wud, Sdr. Srj, Sdr. JHS dal1 Sdr. Mkr serta PT DLL untuk melakukan pengaturan pe!elangan.


Gubernur akan :

a. Memerintahkan Kepala BPPBJ untuk :

a. Memerinlahkan Ka. BPPBJ untuk :

Waktu Pelaksanaan

(5)

(6)

September 2015

Menyusun pergub tentang kebijakanlSOP yang dapat mendeteksi ada.nya persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan;


2} Lebih optimal dalam melakukan pengawasan. terhadap pelaksariaan proses seluruh . pelelangan yang dilaksanakan oleh Pokja;

2)

Lebih optimal dalam melakukan pengawasan terhactap pelaksanaan prose"s seluruh pe,lelangan yang dilaksanakan oleh Pokja:


3) Memberikan sanksi sesuaj ketEmtuan yang berlaku kepada Pokja JV-A dan Pokja V-B TA· 2014 yang telah meluluskan pesel1a leJang dan menetapkan pemenang lelang yang terindikasi melakukan persaingan tidak sehat pada peleJangan.pe·ngadaan Alat fitness di Oinas . Olahraga dan Pemuda serta Gelangga~g Remaja Jakarta Pusat.

3)

Memberikan sanksi sesuai UU No.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg Oisiplin PNS kepada Pokja IV-A dan Pokja V-B TA 2014 yang telah meluluskan- peserta lelang dan menetapkan pemenang !elang yang terindikasi meJakukan persaingan tidak -sehat pacta peJelangan pengadaan Alal fitness di Dina1i Olahraga dan Pemuda serta Gelanggang Remaja Jakarta Pusat.

September 2015

b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang ber!aku kepada Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda TA 2014 yang.belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Pengadaan fitness Oinas Olahraga dan Pemuda; .

b. Memberikan sanksi kepada Ka. Oinas Olahraga dan Pemuda TA 2014 yang belum maksimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan .pengadaan fitness Oinas Olahraga dan Pemuda;

September 2015

c. Memerintahkan Kepala Oinas Olahraga dan Pemuda untuk :

c. Memerintahkan Ka. Dinas Olahraga dan Pemuda untuk:

mendeteksi adanya persaingan tidak sehat dalam proses pelelangan;

Kepala Dinas Pendldikan Provinsi OKI Jakarta

,

1)

1) Menyusun kebijakan/SOP yang dapat

Keterangan

Kepala Badan Pelayanan f'engadaan Barang/Jasa Provinsi OKI Jakarta

Rp4.754.769.729,00.

-

Inspektur Provinsi OKI Jakal1a dan Kepala Badan Kepegawaian Oaerah Provinsi OKI Jakarta

32

10.

Temuan Pemeriksaan

1)

(2)

·Rekomendasi

Rencana Aksi

(3)

(4)

1) "Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala UP Gelanggang Remaja Jakarta Pusat TA 2014 beh.im maksimal dalam melakt,Jakan pengawasan dan pengendalian temadap pelaksana kegiatan pengadaan alat Fitness UP Gelanggang

1)

yang

Remaja

Jaka~a

Pusat;

Meinberikan sanksi sesuai UU No. -5 Th 2014 tt9 ASN jo PP 53 Th 2010 tt9 Disiplin PNS kepada Ka. UP Gelanggang Remaja Jakarta Pusat TA 2014 yang beJum maksimal dalam melakuakan pengawasan· dan pengendalian . terhadap pelaksana kegiatan pengadaan alat Fitness UP Gela.nggang ~emaja Jakarta

Waktu Pelaksanaan

(5)

Keterangan

(6)

September 2015

"Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi OKl Jakarta

September 2015

PPK Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi OKI Jakarta

Pusat; 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada PPK dan PPTK Dinas Olahraga dan Pemuda serta PPK dan PPTK UP Gelanggang Remaja Jakarta Pusat TA 2014 yang terindikasi melakukan pengaturan dalam proses pengadaan Alal Fitness Dinas Olahraga dan Pemuda serta UP Gelanggang Remaja Jakarta Pusat dan memerintahkan untuk menyetorkan indikasi kerugian daerah senilai Rp4.~54.769.729 ke Kas Daerah serta menyampaikan copy bukti setornya ke BPK, . dengan rincian sebagai berikut :

2)

.a) PPK Dinas Olahragadan Pemuda senilai Rp2.403.982.947 b) PpK UP Gelanggang Remaja Jakarta Pusat seniali Rp2.350.786.782;

-

Memberikan sanksi sesuai UU No.5 Th 2014 ttg ASN jo PP 53 Th 2010 ttg DisipJin PNS kepada PPK dan PPTK Dinas Olahraga dan Pemuda serta PPK dan PPTK UP Gelanggang Remaja Jakarta Pusat TA 2014 yang terindikasi melakukan pengaturan dalam proses pengadaan A1at Fitness Dinas Olahraga dan Pemuda serta UP Gelanggang Remaja Jakarta Pusat dan memerintahkan untuk menyetorkari indikasi kerugian daerah senital Rp4.754.769.729 ke Kas Daerah serta menyampaikan copy bukti setornya ke BPK, dengan rincian sebagai berikut :

PPK GR. Kota Administrasi

a) PPK Dinas Olahragadan Pemuda senUai Rp2.403.982.947 'b) PPK UP Gelanggang Remaja JaJ<arta Pusat seniali Rp2.350.786.182;

3) Memproses penetapan sanksi daftar hilam kepada PT Dll dan menyampaikannya kepada lKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional;

3)

Menyampaikan kepada lKPP untuk memasukkan ke dalam daftar hitam terhadap PT Dll yang terindikasi pengaturan da/am proses pengadaan Alat Fitness.

September 2015

PPK Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

4)

4)

Menyampaikan kepada lKPP untuk memasukkan ke dalam daftar hilam terhadap para pemenang lelang yang terindikasi beke~asama dengan para koordinator serta Sdr. RY serta PT DLl melakukan pel"!gaturan pelelangan.

September 2015

PPK Ginas Olahraga dan Pemuda Provinsi OKI Jakarta

Memproses penetapan sanksi daftar hitam kepada para pemenang /elang yang terindikasi bekerjasama dengan para koordinator serta Sdr. RY serta PT OLl untuk melakukan pengaturan pelelangan dan menyampaikannya kepada lKP.P urituk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.·

33

10. 1) 7

Temuan Pemeriksa'an

Rekomendasi

(2) Dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) TA 2014 terindikasi disalurkan ganda pada 1.848 rekening senilai Rp2.257.200.000,OO.

(3)

BPK Rr merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi

OKI Jakarta agar memerintahkan

Ke~la

Dinas

Rencana Aksi

Waktu Pelaksanaan

(4)

(5)

Keterangan (6) Kepala Dinas PendidikanProvinsi . OKI Jakarta

Gubernur aka'; memerintahkan Kepala Dinas . Pendidikan untuk :

Pendidikan untuk : 3. Mengembatikan kelebihan pembayaran yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp2.257.200.000 ke Kas Daerah serta menyerahkan copy bukti setor ke BPK; .

a. Menyetorkan· kerugian daerah senital Rp2.257.200.000 ke Kas Daerah atas pembayaran ganda dana KJP serta r:nenyerahkan copy bukti setor ke BPK.


Indikasi rekening Gaoda (laporan Bank OKI) sebanyak 1.341

lndikasl penyalur~n Ganda (uji petik) sebanyak 507 b. Melakukan verifikasi data penerima KJP sesuai ketentuan.·

l

Pelaporan dan pertanggungjawaban dana belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan TA 2014 tidak sesuai ketentuan dan sisa penggunaannya belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp2.672.513.711,OO.

b. Melakukan verifikasi data penerima KJP sesuai ketentuan.


Gubernur akan menginstruksikan kepa~a ;

a. Menginstruksikan kepada Kepala SKPDJUKPD koorclinator untuk:

a. Kepala SKPDJUKPD koOrdinator untuk ;

1). Merakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi.atas pelaksanaan belanja hibah bantuan sosla! dan bantuan keuangan dengan lebih optimal;

1).

Melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan be.lanja hibah bantuan.sosial dan bantuan keuangan dengan lebih optimal;


Aguslus s.d Desember 2015

.

2). Memerintahkan penerima dana untuk segera melaporkan penggunaan dana yang telah diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkan sisa dana kegiatan senilai Rp2.672.513.711 ke Kas Oaerah serta menyerahkan copy bukti setomya ke BPK.

2).

Memerintahkan penerima dana untuk segera menyetorkan sisa dana kegiatan senilal Rp2.672.513.711 ke Kas Daerah serta menyerahkan copy bukti setornya ke BPK:


Kepala Kesatuan Ba09sa, Kepala BPMPkB, Kepala'Bappeda , Kepala Biro Dikmental Kepala Biro tata Pemerintahan, Kepara Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Koperasi, UMKM "dan Perdagangan, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perindustraian dan Energt Kepala Dinas Soslal, Kepala DPP, Kepala.KORPRI, Kepala Satpol PP, Kepala. Biro . Kesos

Kepala Biro Tala Pemerintahan Setda Provinsi OKI Jakarta (Bantuan Keuangan ke Kot~ Bekasi) Kepala Dinas Kesehalan Provinsi OKI Jakarta • Bantuan Sosial (ke IAKMI) - H;bah (KPA)

34

lo.

Temuan PemeriKsaan

1)

(2)

.. Rekomendasi

Rencana Aksi

(3)

(4)

b. Menginsti'uksikan kepada Kepala BPKAD selaku b, Ka. BPKAO nielakukan revisi Pergub Nomar 55 PPKD supaya meJakukan evaJuasi terhadap Pergub Tahun 2013 dengan memasukkan klausul sanksi Nomar 55 Tahun 2013 dengan memasukkan dalam penyempurnaan Pergub tentang Tata Cara klausut sanksi dalam penyempumaan Pergub Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksana, tentang Tata Cara PengusuJan, Evaluasi, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, "Pelaporan Penganggaran, Pelaksana. Penatausahaan, dan Monitorihg Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Pertanggungjawaban. Pelaporan dan Monitoring Keu~ngan Yang Bersumber Dari Anggaran Hibah. Bantuan Sosial.dan Bantuan Keuangan Yang Pendapatan dan Belanja Daerah.. Berstlmber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Komentar Umum: Dalam rangka merevitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan laporan hasil'pemefiksaan LKPD sebagai salah salu instrumen utama perwujudan pengelolaan keuangan negara/daerah yang taat azas efektif, efisien. ekonomis, transparan dan akuntable, hendaknya terjadi dialektika antara auditor dan auditi pada saat pemeriksaan. penyusunan konsep lapor~n hasil pemeriksaan dan penyerahan hasiJ pemeriksaan. sehingga . terwujud langgung jawab bersama dalam tata kelola keuangan negaraldaerah yang baik dan benar

Waktu Pelaksanaan

(5) Agustus s.d September 2015

Keterangan

(6) - Hibah (RS. Sibroh Malisi) . Kepata Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi OKI Ja_~arta (Puspomad) Kepala Biro Pendidikan dan .Mental Spiritual Setda Provinsi OKI Jakarta (Hibah ke JIC)

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 196 TAHUN 2015 TENTANG

Recommend Documents