INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 360 / 009205 TENTANG PENANGANAN DARURAT BENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH
Diperbanyak Oleh : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH JALAN IMAM BONJOL 1 F SEMARANG
GUBERNUR JAWA TENGAH INSTRUKSI GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 360 / 009205 TENTANG PENANGANAN DARURAT BENCANA DI PROVINSI JAWA TENGAH GUBERNUR JAWA TENGAH, Dalam rangka penanggulangan bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, erupsi gas beracun, kebakaran (lahan,
hutan,
permukiman, aset negara dan fasilitas publik), angin (topan dan puting beliung), kekeringan, dampak kegagalan teknologi dan lain-lain yang perlu ditangani segera di seluruh wilayah Jawa Tengah dengan ini menginstruksikan : Kepada
: 1.
Panglima Kodam IV/Diponegoro Jawa Tengah;
2.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3.
Bupati/Walikota se Jawa Tengah;
4.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5.
Asisten Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7.
Kepala Bakorwil I Provinsi Jawa Tengah;
8.
Kepala Bakorwil II Provinsi Jawa Tengah;
9.
Kepala Bakorwil III Provinsi Jawa Tengah;
10.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
11.
Kepala Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12.
Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah;
14.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
15.
Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah;
16.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
17.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;
18.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
19.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah;
20.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
21.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
22.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
23.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
24.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
25.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
26.
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jawa Tengah;
27.
Kepala Badan SAR Nasional Jawa Tengah;
28.
Ketua Palang Merah Indonesia Jawa Tengah;
29.
Ketua Kwartir Daerah XI Jawa Tengah;
30.
Direktur Utama Perbankan;
31.
Ketua Divisi Regional PT. TELKOM;
32.
Direktur PT. PERTAMINA.
Untuk
:
KESATU
: melakukan penanggulangan bencana di seluruh wilayah Jawa Tengah terhadap seluruh ancaman bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, erupsi gas beracun, kebakaran (lahan, hutan, permukiman, aset negara dan fasilitas publik), angin (topan dan puting beliung), kekeringan, dampak kegagalan teknologi dan lain-lain yang mengancam dan menyebabkan kehilangan jiwa dan harta benda serta kerusakan infrastruktur vital mulai dari status
siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat ke pemulihan dini melalui kegiatan : a.
mengaktifkan
rencana
kontinjensi
penanggulangan
bencana
menjadi rencana operasi; b.
pencegahan dan siaga bencana;
c.
mengaktifkan
pos
komando
kedaruratan
dimulai
sejak
ditetapkannya status keadaan darurat bencana; d.
kaji cepat dan tepat terhadap korban dan kerusakan;
e.
pertolongan, penyelamatan dan evakuasi;
f.
pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi (sandang, pangan, hunian sementara, air bersih, sanitasi dan pelayanan kesehatan);
g.
perlindungan kelompok rentan;
h. perbaikan sarana dan infrastruktur vital; i.
KEDUA
: a.
penanggulangan pemulihan dini (early recovery).
melakukan
kolaborasi,
koordinasi
dan
kerjasama
untuk
melaksanakan penanganan darurat bencana; b.
meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk kegiatan penanganan darurat bencana.
KETIGA
: Khusus Kepada : 1.
Panglima Kodam IV/Diponegoro Jawa Tengah : Menyiapkan dan mengerahkan kekuatan Tentara Nasional Indonesia untuk : a.
memberikan bantuan evakuasi penduduk yang terkena bencana;
b. memberikan bantuan terhadap tugas-tugas pemerintah di daerah
dalam
penanggulangan
bencana,
termasuk
pengerahan sarana peralatan darat, laut dan udara sesuai dengan kebutuhan; c.
mendirikan posko dan dapur umum;
d. membantu membangun jaringan komunikasi; e.
memerintahkan
seluruh
Danrem
dan
Dandim
untuk
berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat dalam penanganan bencana.
2.
Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah : Menyiapkan dan mengerahkan personil untuk : a.
memberikan bantuan evakuasi penduduk yang terkena bencana;
b.
memberikan bantuan terhadap tugas-tugas pemerintah di daerah dalam penanganan darurat bencana;
c.
menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat pada lokasi bencana bersama instansi terkait;
d.
mendirikan posko bencana;
e.
membantu jaringan komunikasi;
f.
mengatur jalur transportasi yang terdampak bencana;
g.
memerintahkan seluruh Kapolres untuk berkoordinasi dengan
Bupati/Walikota
setempat
dalam
penanganan
bencana. 3.
Bupati/Walikota se Jawa Tengah : a.
menyebarluaskan
nomor
posko
kepada
seluruh
masyarakat di wilayahnya melalui media cetak, elektronik dan sosial; b.
mengerahkan sumber daya (logistik dan peralatan) di wilayahnya masing-masing;
c.
membuat keputusan penetapan siaga darurat bencana apabila menurut data/informasi dari Instansi/SKPD terkait yang mengindikasikan adanya potensi terjadinya bencana;
d.
menetapkan status tanggap darurat dan transisi keadaan darurat ke pemulihan;
e.
mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai koordinator dalam penanganan darurat bencana di daerah dengan didukung seluruh SKPD;
f.
untuk
kabupaten/kota
yang
belum
memiliki
Badan
Penanggulangan Bencana Daerah agar mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD yang membidangi penanggulangan bencana sebagai koordinator dalam penanganan darurat bencana;
g.
mengalokasikan
biaya
pelaksanaan
penanggulangan
bencana dalam APBD kabupaten/kota yang memadai; h.
melaporkan
pelaksanaan
penanggulangan
bencana
di
wilayahnya kepada Gubernur dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi; i.
dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain yang terdekat, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain.
4.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah : a.
mengkoordinasikan seluruh instansi terkait sebagaimana dimaksud dengan Instruksi Gubernur ini dalam rangka penanganan darurat bencana;
b.
melaporkan
kepada
Gubernur
atas
pelaksanaan
penanganan darurat bencana secara periodik dan sewaktuwaktu apabila diperlukan; c.
mengusulkan
kepada
Gubernur
tentang
penunjukan
komando darurat bencana pada skala nasional. 5.
Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah : a.
membantu Sekda dalam penanganan bencana;
b.
mengkoordinir SKPD rumpun sosial kemasyarakatan dalam penanganan bencana.
6.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah : a.
menghitung dan mengkoordinasikan kebutuhan pasca bencana bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
b.
menyiapkan
rencana
tata
ruang
wilayah
dengan
mempertimbangkan tingkat ancaman bencana; c.
mengkoordinasikan pemotretan udara untuk memetakan kerusakan semua sektor dalam rangka pendataan secara cepat untuk perencanaan.
7.
Kepala Bakorwil I, II dan III Provinsi Jawa Tengah : Membantu Gubernur dalam penanganan darurat bencana di wilayahnya.
8.
Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah : a.
inventarisasi ketersediaan sumber daya pangan;
b.
memberikan dukungan secara cepat terhadap kebutuhan dasar pengungsi (beras).
9.
Kepala Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah : Mengerahkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta dana dalam penanganan darurat bencana.
10.
Kalakhar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah : a.
melaksanakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam kegiatan penanganan darurat bencana (status siaga darurat,
tanggap
darurat
dan
transisi
darurat
ke
pemulihan) secara terpadu antara Instansi/SKPD terkait dan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; b.
memberikan dukungan pendampingan operasi penanganan darurat
bencana
provinsi
sesuai
pada
tingkat
dengan
kabupaten/kota
kondisi
atau
atau
kebutuhan
penanganan darurat bencana yang dimulai sejak Gubernur menetapkan status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan; c.
melaksanakan fungsi komando untuk pengerahan sumber daya dan pengkoordinasian penanganan darurat bencana dimulai dari ditetapkannya status siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d.
mengelola dana siap pakai pada masa siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan;
e.
menyalurkan dana siap pakai bagi Instansi/SKPD terkait dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten/kota sesuai kebutuhan dan kewenangan dalam penanganan darurat bencana;
f.
mengkoordinasi penghitungan dampak kerusakan dan kerugian serta kebutuhan pasca bencana;
g.
memobilisasi sumber daya manusia, logistik dan peralatan kepada
daerah
terdampak
bencana
sesuai
dengan
kebutuhan. 11.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah : a.
terlibat aktif dalam struktur komando penanganan darurat bencana terutama dalam kebakaran hutan dan lahan serta air bersih;
b.
memberikan informasi terhadap perkembangan pencemaran udara (indeks standar pencemaran udara);
c.
melakukan pengawasan dan pembinaan serta penindakan bagi perusahaan yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.
12.
Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah : a.
menyiapkan peta kawasan rawan bencana gunung api, gempa bumi, tsunami dan peta zona kerentanan gerakan tanah dan mensosialisasikan kepada instansi terkait dan masyarakat;
b.
memantau aktivitas gunung api dan memberikan peringatan dini terhadap ancaman erupsi gunung api dan gerakan tanah;
c.
bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan kaji cepat terhadap kerusakan sarana dan prasarana akibat bencana sesuai kewenangan;
d.
percepatan pengerahan dan distribusi bahan bakar;
e.
percepatan perbaikan darurat jaringan utilitas sesuai kewenangan;
f.
pemasangan
dan
pemantauan
Early
Warning
System
bencana. 13.
Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah : a.
perbaikan infrastruktur vital terhadap adanya potensi/ ancaman bencana dalam status siaga darurat bencana;
b.
pemulihan jalur transportasi terdampak bencana secara cepat;
c. 14.
pengerahan alat berat.
Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah : a.
menginventarisasi dan mengidentifikasi tanggul yang kritis bersama Balai Besar Wilayah Sungai;
b.
menyediakan bahan banjiran;
c.
pengerahan alat berat;
d.
pengaturan distribusi air;
e.
pemasangan
dan
pemantauan
Early
Warning
System
bencana khusus banjir. 15.
Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah : a.
menginventarisasi dan mengidentifikasi kebutuhan MCK dan air bersih;
b.
pembangunan huntara;
c.
perencanaan relokasi;
d.
melakukan penilaian kerusakan dan kerugian dampak bencana.
16.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah : a.
memberikan
bantuan
sosial
dan
logistik
kepada
masyarakat yang menjadi korban bencana; b.
bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan kaji cepat terhadap korban dan assessment terhadap kebutuhan logistik dan bantuan sosial sesuai kewenangan;
c.
menyediakan pemenuhan kebutuhan jaminan hidup;
d.
mendirikan dapur umum;
e.
memberikan pelayanan kepada kelompok rentan akibat bencana yang memerlukan penanganan khusus.
17.
Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Tengah : a.
bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan kaji cepat terhadap kerusakan lahan pertanian, usaha pertanian, perkebunan, masyarakat akibat bencana alam;
b.
memulihkan
keberlanjutan
usaha
pertanian
dan
perkebunan akibat bencana dalam program pemulihan dini. 18.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah : a.
kaji cepat jumlah sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik, siswa yang terdampak bencana;
b.
menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar daerah terdampak bencana;
c.
memberikan kemudahan pelayanan kepengurusan arsip dibidang pendidikan berupa ijazah dan sertifikat yang rusak maupun hilang bagi penduduk yang terdampak bencana.
19.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah : a.
bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan kaji cepat terhadap korban, fungsi pelayanan kesehatan, potensi masalah
kesehatan,
kebutuhan
obat-obatan
dan
pelayanan kesehatan; b.
memberikan
pertolongan
serta
bantuan
pelayanan
kesehatan kepada masyarakat korban bencana sesuai standar; c.
mendorong
tenaga
medis,
fasilitas
kesehatan
dan
mendirikan posko kesehatan; d. 20.
menunjuk rumah sakit rujukan.
Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah : a.
mengidentifikasi aset daerah yang rusak di wilayah terdampak bencana;
b.
menghitung tingkat kerugian pendapatan akibat dampak bencana.
21.
Kepala
Dinas
Perhubungan,
Komunikasi
dan
Informatika
Provinsi Jawa Tengah : a.
menyebarluaskan informasi terkait dengan bencana;
b.
memberikan informasi;
dukungan
media
center
sebagai
pusat
c.
pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu daerah rawan bencana;
d.
pengaturan jalur transportasi terdampak bencana;
e.
mengkoordinir dan memobilisasi sarana dan fasilitas telekomunikasi.
22.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah : a.
mengidentifikasi daerah terdampak dan merencanakan rehabilitasi lahan;
b.
menyiapkan peta rawan kebakaran hutan dan lahan dan menyebarkannya kepada pemerintah daerah;
c. 23.
mengisolasi wilayah kebakaran agar tidak meluas.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah : a.
bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan kaji cepat terhadap kerusakan sarana dan prasarana perikanan;
b.
memulihkan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan akibat bencana dalam program pemulihan dini;
c.
memulihkan keberlanjutan budidaya perikanan akibat dari bencana;
d.
identifikasi masyarakat yang kehilangan penghasilan dari sektor kelautan dan perikanan akibat bencana.
24.
Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Jawa Tengah: a.
menyediakan
informasi
iklim
dan
cuaca,
serta
mensosialisasikannya kepada masyarakat dan instansi terkait; b.
memberikan
peringatan
dini
tentang
cuaca
ekstrim,
informasi kegempaan dan potensi tsunami. 25.
Kepala Badan SAR Nasional Jawa Tengah : a.
mengkoordinasikan tugas pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
b.
bersama Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan kaji cepat kebutuhan penyelamatan dan evakuasi korban.
26.
27.
Ketua Palang Merah Indonesia Jawa Tengah : a.
mengerahkan personilnya untuk membantu evakuasi;
b.
mendirikan dapur umum;
c.
mendorong kebutuhan dasar pengungsi;
d.
mendirikan posko kesehatan.
Ketua Kwartir Daerah XI Jawa Tengah : a.
mengerahkan personilnya untuk membantu evakuasi;
b.
mengerahkan personil dalam pendistribusian kebutuhan dasar pengungsi;
c. 28.
membantu tim trauma healing.
Direktur Utama Perbankan : a.
memberikan kemudahan akses transaksi perbankan di wilayah terdampak bencana termasuk hari libur;
b.
menjadwal ulang proses pembayaran angsuran bagi masyarakat terdampak bencana.
29.
Ketua Divisi Regional PT. Telkom : a.
membantu penyebaran nomor posko;
b.
memastikan
komunikasi
berjalan
lancar
di
wilayah
terdampak bencana; c.
memfasilitasi jaringan komunikasi yang terputus/blank spot.
30.
Direktur Pertamina : Menjamin ketersediaan bahan bakar di wilayah terdampak bencana. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 30 Juni 2015
