Informasi Teknik No. : 069 - 2016 25 Agustus 2016 Kepada
: Semua pihak yang berkepentingan
Perihal
: Prosedur pelaksanaan verifikasi pertengahan (Intermediate verification) ISPS Code terhadap kapal.
Ringkasan Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/48/4/DJPL-16 tanggal 24 Juni 2016 tentang Prosedur pelaksanaan verifikasi pertengahan (Intermediate verification) terhadap kapal dan verifikasi kedua (second verification) terhadap fasilitas pelabuhan; dan dengan memperhatikan Peraturan-peraturan sebagai beirkut : - Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor HK. 103/2/11/DJPL-16 tanggal 20 Juni 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Sesuai Ketentuan ISPS Code; - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.34 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama; dan - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 36 Tahun 2012 tanggal 01 Juni 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Disampaikan kepada seluruh pengguna jasa dan kantor cabang BKI terkait teknis pelaksanaan untuk verifikasi pertengahan (Intermediate verification) ISPS Code terhadap kapal. Informasi 1. Sebagai tindak lanjut diberlakukannya ketentuan tersebut diatas, diinformasikan bahwa para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertindak sebagai koordinator Komite Keamanan Pelabuhan (Port Security Committee/PSC) diberikan kewenangan unutk melaksanakan verifikasi pertengahan (Intermediate verification) terhadap kapal dengan teknis pelaksanaan yang diatur sebagai berikut : a. Verifikasi harus dilaksanakan oleh petugas/tim verifikasi yang memiliki kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi dari petugas/tim pelaksana verifikasi yang ditunjuk. b. Petugas/tim verifikasi harus memiliki pengetahuan dan keahlian ISPS Code yang dibuktikan dengan sertifikat atau pengetahuan sejenisnya. c. Bagi UPT yang belum memiliki petugas dengan kualifikasi sebagai auditor kapal, harus melibatkan pertugas verifikasi dari kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau auditor dari UPT terdekat. 2. Untuk menghindari ketidaksesuaian, disampaikan kepada seluruh pengguna jasa dan kantor cabang BKI untuk memperhatikan Peraturan-peraturan tersebut sesuai dokumen terlampir dan akses dokumen elektronik melalui link berikut : http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/timeline/Peraturan%20Menteri
Halaman 1 dari 2
Informasi lebih lanjut Pertanyaan sehubungan dengan Informasi Teknik ini dapat ditujukan ke: BKI Statutory Division Yos Sudarso 38-40 Jakarta, 14320 Indonesia Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904 Fax : +62 21 4390 1974 Email :
[email protected]
Direktur Klasifikasi
-TTDCapt. Iman Satria Utama, MM
Disclaimer Segala informasi maupun saran yang tersedia pada dokumen ini bukan merupakan tanggung jawab BKI dan BKI tidak dapat diperkarakan oleh siapapun dari kehilangan, kerusakan atau kerugian biaya akibat ketidakakuratan data yang disampaikan.
Halaman 2 dari 2
Technical Information No. : 069 - 2016 25 August 2016 To
: Whom it may concern
Subject
: Procedure for implementation of ISPS Code Intermediate verification on ship.
Summary In connection with the Circular letter of Director General of Sea Transportation Number UM.003/48/4/DJPL-16 on 24 June 2016 about Procedure for implementation of ISPS Code Intermediate verification on ship and second verification on port facility; moreover by considering following regulations : - Regulation of Director General of Sea Transportation Number HK. 103/2/11/DJPL-16 on 20 June 2016 about the Guidelines for implementation of verification on ship and port facility as per ISPS Code requirement. - Regulation of Minister of Transportation of Republic of Indonesia Number PM.34 year 2012 on 01 June 2012 about Organization and Administration of Harbour Master Office; and - Regulation of Minister of Transportation of Republic of Indonesia Number PM. 36 year 2012 on 01 June 2012 about Organization and Administration of Harbour Master Office and Port authority, Be informed to all BKI’s respected Customers and BKI branch offices about technical implementation for ISPS Code Intermediate verification on ships. Information 1. In accordance with above-mentioned regulations, be informed that all Head of Technical Implementation Unit (UPT) who acting as the Coordinator of Port Security Committee/PSC has been given authority to carry out ISPS Intermediate verification on ship with technical implementation as per required below : a. Verification shall conducted by officer/verification team who have correspondence between the principal duties and functions of the appointed officer/verification team. b. Officer/verification team shall have knowledge and skill about ISPS Code which proven by certificate or relevant knowledge. c. For UPT which do not yet have officers with a qualification as auditor for ship, shall involve verification officer from Head Office of Directorate General of Sea Transportation cq. Directorate of Coast Guard or Auditor from the nearest UPT. 2. To avoid discrepancy, therefore all BKI’s respected Customers and BKI branch offices are suggested to pay attention on attached documents and download said Regulations via following link : http://jdih.dephub.go.id/produk_hukum/timeline/Peraturan%20Menteri
Page 1 of 2
More info Inquiries concerning the subject of this Technical Information should be directed to: BKI Statutory Division Yos Sudarso 38-40 Jakarta, 14320 Indonesia Phone : +62 21 436 1899, 436 1901, 436 1903, 436 1904 Fax : +62 21 4390 1974 Email :
[email protected]
Classification Director
-SIGNED-
Capt. Iman Satria Utama, MM
Disclaimer Any miss-information or advice provided in this document shall be no responsibility of BKI and BKI shall not be liable to any person for any loss, damage or expense cause by its reliance.
Page 2 of 2
