INFORMASI PUBLIK WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA BAKORWIL BOJONEGORO TAHUN 2013 Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta adalah Suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum antara lain : 1) Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa. Dalam
rangka
antisipasi
terjadinya
bencana
alam
(banjir,angin
puyuh,tanah longsor dan kekeringan). Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya Fasilitasi dan Antisipasi terhadap korban bencana alam (banjir, tanah longsor dan kekeringan). Hasil capaian :
koordinasi dan fasilitasi di BAKORWIL Bojonegoro dilaksanakan dengan
maksud untuk melakukan kesiapsiagaan dan antisipasi bencana alam (banjir, angin puyuh, dan tanah longsor), dimana pada setiap musim hujan beberapa Kabupaten di Wilayah BAKORWIL Bojonegoro secara rutin sering mengalami kebanjiran, khususnya banjir diakibatkan oleh luapan air Sungai Bengawan Solo, serta banjir bandang karena luapan Kali Lamong, serta banjir lokal pada anak-anak Sungai Bengawan Solo dan Kali Brantas;
Meningkatkan hubungan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar
Badan/Dinas/Instansi Pemerintah
terkait
Kabupaten/Kota
Pemerintah
Provinsi
di
BAKORWIL
Wilker
Jawa
Timur,
dengan
Bojonegoro,
dalam
menangani/menanggulangi terjadinya bencana alam, dan menekan seminimal mungkin terjadinya korban bencana alam; Kendala yang dihadapi : Penambangan pasir sungai dengan mekanik berdampak bahaya banjir karena rusaknya tanggul yang ada sehinnga terbentuk terowongan air dari dasar sungai masuk ke darat dan ambruknya jembatan-jembatan serta terganggunya saluran irigasi pertanian karena air pada saluran sekunder rata atau lebih rendah dibandingkan dengan ketinggian drampel yang ada. Langkah antisipatif menanggulangi kendala : Tindakan
penertiban
terhadap
kegiatan
warga
masyarakat
yang
tidak
melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundangan pertambangan dengan pemberian sanksi administratib, penghentian sementara hingga penutupan lokasi tambang.
2) Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan. Monitoring Terhadap Rehabilitasi Bekas Lahan Galian C dan Sektor ESDM se-Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro. Sasaran yang akan dicapai : Terlaksananya Monitoring sektor ESDM khususnya pertambangan galian C. Hasil capaian : Usaha pertambangan pasir dengan memakai mekanik di sepanjang Kali Brantas dan Sungai Bengawan Solo, dapat berdampak dasar sungai turun, menimbulkan kesulitan bagi intake irigasi, jembatan menggantung, tanah ambles, kualitas air tercemar, tebing sungai longsor. Hal ini terbukti dengan jebolnya tanggul sungai brantas di desa Mlirip kecamatan gedek Kabupaten Mojokerto, serta adanya tanggul longsor disungai bengawan solo di desa tulungrejo kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro, beberapa saat lalu dan telah diperbaiki; Usaha pertambangan galian golongan C di daratan menimbulkan tanah longsor, bekas galian penambangan ditinggalkan tanpa memperhatikan faktor keamanan dan lingkungan sekitar lokasi penggalian. Semakin meluasnya pengalihan fungsi lahan rakyat dari pertanian ke pertambangan membawa konsekwensi semakin menurunnya luas lahan yang dapat diolah sebagai lahan pertanian; Kerusakan lingkungan disekitar wilayah sungai, bangunan infrastruktur sungai, jalan dan jembatan; Meningkatnya arus sungai semakin deras sehingga intensitas erosi tebing kelokan sungai bagian luar; Tebing sungai longsor dapat membahayakan penduduk di wilayah sungai sehingga menimbulkan gejolak kerawanan sosial. Kendala yang dihadapi : Kurangnya Koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan, pengawasan kegiatan pertambangan galian golongan C di darat maupun di sungai membuat tidak adanya alokasi dana untuk alih profesi bagi penambang, yang dilakukan oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan, bila penambangan dilarang, harusnya
diusahakan
alternatif
pekerjaan
lain.
Banyaknya
penambangan/penggalian bahan galian golongan C baik di darat maupun di sungai belum memiliki ijin, oleh karena itu lokasi bekas lahan penambangan ditinggal begitu saja oleh para penambang (tidak melakukan reklamasi), para pengusaha tambang belum memenuhi Peraturan Perundang-undangan mengenai kegiatan usaha tambang sesuai dengan perijinannya serta kurangnnya kesadaran
masyarakat terhadap kelestarian lingkungan yang berkelanjutan (partisifasi masyarakat). Langkah antisipatif menanggulangi kendala : Mengambil suatu kebijakan dalam memberdayakan masyarakat sekitar tambang untuk memberikan alternatif-alternatif ketrampilan lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. 3) Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan terror. Pelaksanaan
Kerjasama
Antar
Daerah
Wilayah
RATUBANGNEGORO
(Pembuatan Draft awal Perjanjian Kerjasama Bidang Pembangunan) di BAKORWIL Bojonegoro. Sasaran yang akan dicapai : Terwujudnya
fasilitasi
kerjasama
antar
daerah
Kabupaten
di
wilayah
RATUBANGNEGORO. Hasil capaian : Untuk mempertemukan 4 (empat) Kepala SKPD/Dinas Kabupaten wilayah RATUBANGNEGORO (Kabupaten Blora, Tuban, Rembang dan Bojonegoro) dengan Kepala SKPD/Dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, guna melakukan pembahasan Draft awal perjanjian kerjasama bidang
pendidikan
dan
pariwisata,
bidang
pekerjaan
umum,
bidang
sosial/ketenagakerjaan, dan bidang pariwisata; Dengan dilaksanakan perjanjian kerjasama bidang pembangunan Kabupaten wilayah
RATUBANGNEGORO,
maka
sinkronisasi
terhadap
program
pembangunan wilayah perbatasan Provinsi JATENG-JATIM dapat dilaksanakan dengan baik dan sinergi, dan akan dapat meberikan manfaat bagi warga masyarakat di wilayah perbatasan Provinsi JATIM-JATENG, serta sengketa masalah perbatasan dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana dalam koridor NKRI, sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; Dalam upaya penyelesaian sengketa perbatasan pada daerah penambangan pasir kwarsa di wilayah Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban dengan Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, penyelesaiannya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi JATIM-JATENG, serta berpedoman pada PERMENDAGRI Nomor 73 Tahun 2007 tentang penegasan batas daerah JATIM-JATENG. Kendala yang dihadapi : Pembentukan Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD) dan sekretariat BKAD Wilayah RATUBANGNEGORO, (Kabupaten Blora, Rembang Provinsi Jateng dan Kabupaten Bojonegoro, Tuban Provinsi Jatim) baru ditandatangani pada tanggal 21 September 2010 sedangkan Kabupaten Blora Tahun 2011-2012 sebagai Sekretariat
bersama
BKAD
Wilayah
RATUBANGNEGORO
pertama,
maka
koordinasi dan komunikasi terhadap Program-program pembangunan yang perlu di
kerjasamakan
dan
dioptimalkan,
perjanjian
Kerjasama
tentang
Tata
Pengaturan Air pada Daerah Pengaliran Sungai Bengawan Solo Tahun 2002, dan perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan Kesehatan, serta Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Penanaman Modal Tahun 2010, belum memberikan kontribusi atau manfaat kepada masyarakat perbatasan. Langkah antisipatif menanggulangi kendala : Meningkatkan koordinasi antara Biro Kerjasama Pemerintah Provinsi Jateng dan Sekber RATUBANGNEGORO, bersama BAKORWIL Bojonegoro dan BAKORWIL Pati Jawa Tengah dalam upaya untuk melakukan koordinasi dan komunikasi serta pembahasan draft program kerja kerjasama antar Daerah Wilayah RATUBANGNEGORO, sehingga Perjanjian Kerjasama bidang pembangunan yang lainnya dapat direalisasi, dan serta untuk menindaklanjuti terhadap perjanjian kerjasama tentang tata pengaturan air pada sungai Bengawan Solo, maka masing-masing Dinas Teknis supaya melakukan perjanjian kerjasama bidang irigasi, sedangkan untuk bidang kesehatan perlu adanya kesamaan dalam pelayanan kesehatan melalui JAMKESDA, bagi masyarakat perbatasan serta meningkatkan pengembangan penanaman modal melalui promosi bagi usaha Mikro dan UMKM, sehingga dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi masyarakat wilayah perbatasan. Penyelesaian
Permasalahan
Daerah
dan
Perbatasan
Daerah
Kabupaten/Kota se-Wilayah Kerja BAKORWIL Bojonegoro. Sasaran yang akan dicapai : Percepatan
penyelesaian
permasalahan
daerah
serta
konflik
di
daerah
perbatasan Kab/Kota. Hasil capaian : Rapat Koordinasi dan fasilitasi masalah permasalahan daerah di BAKORWIL Bojonegoro dilaksanakan dengan maksud untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa perbatasan, dan penyelsaian permasalahan daerah, dalam rangka menciptakan suasana yang aman, tentram dan kondusif di Kab/Kota di wilker BAKORWIL Bojonegorom, termasuk bertujuan memberikan perlindungan masyarakat terhadap gangguan kamtibmas, serta kejadian bencana alam di daerah; Mendorong pemerintah Kab/Kota di wilker BAKORWIL Bojonegoro yang belum mengusulkan penegasan batas daerah, supaya memprogramkan untuk menganggarkan penegasan batas daerah, agar meminta bantuan Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menegaskan batas daerah;
Menyarankan kepada Pemerintah Kab/Kota di Wilker BAKORWIL Bojonegoro, apabila terjadi sengketa atau konflik masalah penetapan batas daerah, supaya diselesaikan secara arif dan bijaksana serta aman dan kondusif, bersama tim teknis dari dinas Topografi Kodam V Brawijaya, serta tetap mengacu pada peta rupa bumi, dan tetap memperhatikan asal usul batas daerah secara historis; Untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin pada daerah lintas atau batas diharapkan pemerintah Kab/Kota wilayah perbatasan supaya memprioritaskan program pembangunan yang berbasis pedesaan; Menekankan
kepada
mengantisipasi
pemerintah
terjadinya
Kab
ketimpangan
Tuban atau
dan
Bojonegoro
kecemburuan
sosial
untuk bagi
masyarakat yang hidup di wilayah lintas batas Jatim-Jateng, maka perlu adanya sinkronisasi dan sinergi terhadap program-program pembangunan dibidang Insfrastruktur, sosial – ekonomi dengan mengoptimalkan perjanjian kerjasama antar daerah wilayah RATUBANGNEGORO; Terjadinya sengketa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kediri dengan Kota Kediri pada lokasi 7 (tujuh) titik, hal tersebut sudah dilakukan pembetulan dengan melibatkan instansi terkait kedua belah pihak yang bersengketa,
yang
ditandai
dengan
penandatanganan
berita
acara
kesepakatan besama pada tanggal 04 juli 2011, dan mengharapkan adanya pengesahan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur; Terjadinya sengketa perbatasan antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar pada kawasan gunung kelud, untuk penyelesaiannya sudah ditanami oleh tim penegasan batas daerah provinsi Jawa Timur dan Kementerian dalam negeri, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama keputusan penegasan batas daerah terselesaikan; Sedangkan untuk sengketa perbatasan antara Kabupaten Tuban dengan Kabupaten Rembang pada kawasan pertambangan pasir kwarsa untuk penyelsaiannya sudah ditangani oleh tim penegasan batas daerah Provinsi Jatim dan Jateng bersama tim teknis dari dinas topografi Kodam V/Brawijaya, dengan rekomedasi perapatan tugu/pilar batas daerah Jatim –Jateng yang disengketakan; Apabila Kabupaten/Kota akan melakukan penegasan batas daerah dengan Kabupaten yang bertetangga, maka dinas topografi Kodam V/ Brawijaya bersedia untuk memfasilitasi sebagai tim teknis/pemetaan; Dengan seringnya kejadian banjir pada kali lamong yang berakibat menggenangi lahan sawah dan tambak diwilayah perbatasan Kabupaten Gresik, lamongan dan Mojokerto maka mengharapkan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Timur untuk melakukan normalisasi/ pengerukan pada hulu kali lamongan yang mengalami penyempitan dan pendangkalan;
Dalam
meningkatakan
keamanan,
ketentraman
dan
ketertiban
serta
terjaganya situasi yang kondusif di daerah, diharapakan pemerintah Kab/Kota di wilker BAKORWIL Bojonegoro meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi/lembaga terkait yaitu dengan KOMINDA, FKUB dan FKDM serta dengan elemen toko agama dan tokoh masyarakat; Diharapkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pendataan dan pembinaan serta evaluasi terhadap ormas khususnya perguruan pencak silat yang sering melakukan tindakan anarkis dan perkelahian massal, atau menggangu ketertiban umum; Dalam menghadapi pemilih 2014 dan pemilihkada di Kabupaten/Kota di wilker BAKORWIL Bojonegoro di harapkan aparatur pemerintah daerah harus tetap bersipat netral, dan ikut menciptakan suasana yang kondusif; Potensi kerawanan IPOLEKSOSBUD yang perlu diwaspadai adalah a) Aksi radikal kanan : terorisme untuk penerapan negara islam; b) Aksi radikal kiri
: upaya hidupkan kembali paham komunis;
c) Kondisi menjelang pelaksanaan PEMILU dan PEMILUKADA; d) Rencana kenaikan BBM, perubahan iklim dan bencana alam; e) Konflik keagamaan antar kelompok masyarakat. Maka untuk mengantisipasi terjadi kerawanan tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dari semua Stakeholder. Untuk mengantisipasi dengan semakin maraknya penambangan pasir sungai dengan mekanik secara ilegal pada wilayah Kali Brantas dan Sungai Bengawan Solo, yang berdampak pada rusaknya tanggul, DAM dan turunnya pondasi jembatan diharapkan SATPOL PP Kab/Kota bersama TNI/POLRI dan Instansi terkait lainnya untuk melakukan operasi ketertiban; Karena sanksi hukum dari PERDA Provinsi Jawa Timur Nomor : 1 Tahun 2005 tentang pengendalian usaha Pertambangan bahan galian golongan C pada wilayah sungai di Jawa Timur, cukup ringan sehingga tidak membuat jera bagi yang melakukan pelanggaran, maka agar pelaksanaan operasi penertipan penambangan pasir sungai dengan mekanik, dapat berjalan optimal, maka aparat penegak hukum dapat menggunakan pasal 173 Undang-undang nomor : 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara, atau Undang-undang nomor : 23 Tahun 2007 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kendala yang dihadapi : Besarnya Jumlah masyarakat miskin cenderung pada daerah-daerah di wilayah perbatasan, karena penanganan masalah sosial- ekonomi dari masing-masing kepala
daerah
yang
berbatasan
kurang
mendapatkan
perhatian
dalam
menetapkan program pembangunan, ada sebagian pemerintah Kabupaten/Kota tidak memprioritaskan anggaran untuk mengusulkan penegasan batas daerah (bagi daerah yang belum melakukan penegasan batas daerah), dalam
pemasangan pilar/tugu di batas daerah oleh tim penegasan batas daerah Kabupaten/Kota Perbatasan masih ada yang tidak saling menyaksikan sehingga akan terjadi ketersinggungan. Langkah antisipatif menanggulangi kendala : Untuk mengurangi angka kemiskinan pada daerah lintas/batas, maka perlu adanya sinkronisasi program-program pembangunan lintas batas oleh masingmasing Kabupaten/Kota diwilayah perbatasan, Apabila Kabupaten/Kota yang tidak menganggarkan untuk biaya Penegasan Batas Daerah, maka dapat mengajukan bantuan dengan sharing dana ke Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi. 4) Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; 5) Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; atau 6) Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik. Rakor dan Fasilitasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Persiapan Pengamanan PEMILUKADA serta Obyek Vital). Sasaran yang akan dicapai : Terciptanya situasi yang kondusif dalam pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum (kewaspadaan dini) di wilayah. Hasil capaian : Perlu adanya ketaatan dan kepatuhan bagi seluruh unsur dan elemen penyelenggaraan
PEMILUKADA
terhadap
semua
ketentuan
Perundang-
undangan, surat edaran KPU Pusat, dan tahapan yang telah ditetapkan KPU, agar pelaksanaan PEMILUKADA berjalan lancar, aman, tertib dan demokratis, dihindari terjadinya gugatan ke Makhamah Konstitusi maupun gugatan PEMILUKADA ulang oleh pasangan calon Bupati yang di rugikan; Untuk mengantisipasi terjadinya gugatan ke Makhamah Konstitusi setelah PEMILUKADA, diharapkan para petugas PPK, PPS dan KPPS supaya dilatih atau
dilakukan
Bintek/Workshop
terhadap
proses
penyelenggaraan
PEMILUKADA, hal ini untuk menekan sekecil mungkin tingkat kesalahan dalam merekapitulasi perhitungan dan penentuan surat suara yang dianggap sah; Mengharapkan kepada PANWASLU bersama aparat keamanan setempat supaya meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan praktek monev politik, serta melakukan penertiban terhadap spanduk/baliho maupun tanda gambar Parpol dan pasangan calon Bupati, yang dipasang di tempat yang tidak di perbolehkan (misalkan di dekat Sekolah/Lembaga Pendidikan dan tempat Ibadah) maupun pada rambu-rambu lalulintas. Kendala yang dihadapi :
Kerawanan dalam Pemilukada seperti terjadinya money politik, pemalsuan identitas (KTP), kurang lengkapnya sarana Pemilukada, terjadinya manipulasi suara, terjadinya penghitungan ulang, dan kemungkinan lainnya. Langkah antisipatif menanggulangi kendala: Laksanakan deteksi dini terhadap kemungkinan yang dapat mengganggu kegiatan Pemilukada, melengkapi sarana dan prasarana Pemilukada, dan lainlain. Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta diumumkan ; Badan publik sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami, media yang tepat, dan disampaikan tanpa adanya penundaan. Standar pengumuman informasi serta merta sekurang-kurangnya meliputi : 1) Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan; 2) Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai badan publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari badan publik tersebut; 3) Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi; 4) Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; 5) Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan; 6) Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang; 7) Upaya-upaya yang dilakukan oleh badan publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
