Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang

0

BAB I PENDAHULUAN

Mahkamah

Agung sebagai Pengadilan tertinggi di Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang No. 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara Organisasi, Administrasi, dan Financial menganut dan membawahi 4 lingkungan peradilan yakni : 1. Peradilan Umum 2. Peradilan Agama 3. Peradilan Tata Usaha Negara 4. Peradilan Militer Sebagai Realisasi dari itu maka lahirlah Undang Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai penyempurnaan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penegakan Hukum yang dilaksanakan oleh peradilan agama di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak terlepas dari birokrasi yang merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan agama yang bersih dan bebas dari KKN sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance).

A.

Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan di hormati, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda selama

1

tahun 2014 telah melakukan upaya dengan meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yaitu : 

Pembangunan Tahap III (finishing) Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot



Pembangunan Tahap III (finishing) Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb



Pembangunan Tahap III (finishing) Kantor Pengadilan Agama Nunukan Dalam rangka melaksanakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.144

Tahun 2007 dalam rangka transparansi peradilan seluruh Peradilan Agama SeKalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah memiliki website yang dapat diakses oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan memperoleh informasi tentang peradilan agama, seperti prosedur berperkara, biaya perkara, transparansi anggaran dan lain-lain. Dalam hal menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dalam tahun 2014 hampir seluruh Pengadilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sudah memanfaatkan Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA Plus) serta SIADPTA Plus khusus pengadilan tingkat banding, untuk Pengelolaan Data Kepegawaian telah mengaplikasikan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMKEP Online) dari Badilag MA RI, serta Aplikasi KOMDANAS MA-RI untuk 1. Pengelolaan Data Keuangan (pagu DIPA dan revisi, laporan keuangan bulananm semester dan CALK, pengajuan remunerasi dll), 2. Pengelolaan data umum (rekonsiliasi internal satker, backup persediaan, laporan semester BMN, dll), 3. Pengelolaan Data Kepegawaian (Database pegawai meliputi kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun, serta pengisian absensi setiap bulan, uang makan dan remunerasi). Dengan hal ini telah membuktikan bahwa Peradilan Agama telah menjalankan tranparansi dan keterbukaan informasi.

2

B.

Visi dan Misi Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya untuk menyelenggarkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah bagian dari lingkungan Peradilan Agama sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung di mana visi mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Negara Indonesia, yaitu : “ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA YANG AGUNG”. Untuk mencapai visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

C.

1.

Menjaga kemandirian badan Peradilan Agama;

2.

Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan;

3.

Meningkatkan Kualitas kepemimpinan badan Peradilan Agama;

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan Peradilan Agama.

Rencana Strategis (Renstra) Rencana Strategis (renstra) merupakan rencana Strategis yang disusun dalam jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis perencanaan. Rencana Strategis dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya manusia dan pengawasan agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu akuntabilitas akan dapat diterima secara baik bilamana sumber daya manusia yang ada dipergunakan secara tepat guna dan sasaran.

3

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

sebagai

lembaga

peradilan

yang

melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya menandakan urgensinya penyusunan suatu rencana Strategis, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ini merupakan rumusan Strategis dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat, kondisi internal organisasi dengan memperhatikan kondisi perkembangan hukum dan masyarakat secara nasional. Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut disusun dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, kondisi internal Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya serta kondisi perkembangan hukum secara nasional. Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda ini juga tidak terlepas dari Blue Print Mahkamah Agung dan Hasil Rakernas Mahkamah Agung. Oleh karena itu, diharapkan agar Rencana Strategis

4

terdapat keselarasan dan keserasian dengan program program pembangunan di bidang hukum. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menetapkan kondisi jangka pendek atau tahunan yang harus diwujudkan dalam mencapai visi dan misi, rumusan

tujuan

mempertimbangkan

dan

sasaran.

kondisi

Tujuan

lingkungan

dan

sasaran

Strategis

dan

dirumuskan

dengan

faktor-faktor

penentu

keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan keselarasan (alignment) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.

5

BAB II STRUKTUR ORGANISASI

A.

Struktur Organisasi Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, sesuai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI “. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama yang baru sesuai UndangUndang tersebut di atas, sehingga Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa “dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera,beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa juru sita”.Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa”Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan”,hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah sebagai berikut: 6

Untuk mengetahui alur tugas pokok dan fungsi, terlebih dahulu harus diketahui dengan baik tentang struktur organisasi, karena tupoksi disusun mengikuti alur garis koordinasi dan garis instruksi pada struktur organisasi tersebut. Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI no 5 tahun 1996, terdiri dari unsur : unsur pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim. Selain itu ada unsur Kepaniteraan serta Kesekretariatan yang dipimpin oleh Panitera/Sekretaris yang membawahi : bidang Kepaniteraan, terdiri dari Wakil Panitera, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Banding, Kelompok Fungsional Panitera Pengganti; bidang kesekretariatan, terdiri dari Wakil Sekretaris, Kasubbag Umum, Kasubbag Kepegawaian, serta Kasubbag Keuangan. Susunan Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat di gambarkan sebagai berikut :

KETUA WAKIL KETUA

HAKIM

PANITERA/SEKRETARIS

WAKIL PANITERA

PANMUD BANDING

WAKIL SEKRETARIS

PANMUD HUKUM

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG KEPEGAWAIAN

KASUBAG UMUM

PANITERA PENGGANTI

Dari Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di atas, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut : 7

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memimpin dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Tinggi Agama Samarinda baik dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang Kesekretariatan secara baik dan lancar. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang – bidang tertentu agar terselenggaranya Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara baik dan lancar. 3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera/Sekretaris Memimpin dan mengatur serta bertanggung jawab atas tugas dalam bidang kesekretariatan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, dan membantu unsur pimpinan dalam menjalankan tugasnya. 4. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil panitera Wakil Panitera membantu Panitera dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas – tugas kepaniteraan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas – tugas Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Banding. 5. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris membantu Sekretaris dalam membina dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas Kesekretariatan serta mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Kasubag Umum, Kasubag Kepegawaian, dan Kasubag Keuangan. 6. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan Kepaniteraan Hukum.

8

7. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Banding Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan fungsi memimpin dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pada urusan Kepaniteraan Banding. 8. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Umum Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas Kesekretariatan dalam urusan umum. 9. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Kepegawaian Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas Kesekretariatan dalam urusan Kepegawaian, organisasi dan tata laksana. 10. Tugas Pokok dan Fungsi Kasubag Keuangan Memimpin dan bertanggung jawab terhadap tugas Kesekretariatan dalam urusan Keuangan. 11. Tugas pokok dan Fungsi Panitera Pengganti Membantu Hakim dalam proses persidangan dan bekerja sama dalam melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan serta membantu tugas – tugas yang diberikan oleh Panitera.

Adapun rincian struktur Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur & Kalimantan Utara terlampir.

A.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Untuk menjamin berjalannya tugas pokok dan fungsi masing – masing elemen

organisasi, mulai dari eselon II sampai staf serta pegawai fungsional atau mulai dari pimpinan sampai staf paling bawah untuk memberikan pelayanan terbaik/pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan, maka disusunlah pedoman pelayanan (Standar Operasional Prosedur Pengadilan Tinggi Agama yang meliputi seluruh bagian dalam struktur kerja, dengan harapan agar setiap tugas yang dikerjakan oleh masing – masing 9

aparatur Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dapat dilakukan secara tepat, jelas, terarah, serta tepat waktu penyelesaiannya. (SOP PTA.Samarinda dan SOP Pengadilan Agama

terlampir). Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pengadilan Agama Se Wilayah

Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda meliputi : A. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tingkat Banding meliputi dua bagian, yaitu bagian

kepaniteraan

dan

kesekretariatan.

Setiap

bagian

memiliki

Standar

Operasional Prosedur nya masing – masing, untuk Bagian Kepaniteraan (SOP) Standar Operasionalnya terdiri dari: a. SOP Penyelesaian Perkara b. SOP Penerimaan Perkara c. SOP Kekurangan Berkas Banding d. SOP Pencatatan Biaya Banding e. SOP Pemberitahuan Nomor Register Banding f.

SOP Penerimaan Banding

g. SOP Putusan Sela h. SOP Pengiriman Putusan Sela kepada Pengadilan Agama Pengaju i.

SOP Pemeriksaan Perkara dan Putusan Akhir

j.

SOP Minutasi Perkara

k. SOP Pengiriman Bundel A dan Salinan Putusan Akhir Kepada Pengadilan Agama Pengaju l.

SOP Pengarsipan Berkas Banding

m. SOP Pelayanan Arsip Perkara n. SOP Laporan Bulanan Rekap Keadaan Perkara Pengadilan Tingkat Pertama Di Pengadilan Tinggi Agama 10

o. SOP Laporan Semesteran Kegiatan Hakim Tinggi p. Laporan Keuangan Perkara Tingkat Banding q. SOP Laporan Bulanan Keadaan Perkara Tingkat Banding r. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat

Adapun untuk Bagian Kesekretariatan, Standar Operasional Prosedur nya terdiri dari: 1. SOP Sub Bagian Keuangan, meliputi : a. SOP Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak b. SOP Rekonsiliasi SAKPA ke KPPN c. SOP Komdanas Satuan Kerja PTA Samarinda Bagian Keuangan d. SOP Penyetoran dan LPJ Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 01 e. SOP Rekonsiliasi SAKPA UAKPA ke UAPPA-W f. SOP Rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran PTA dan PA Se-Kaltim g. SOP LRA manual dan Rekapitulasi Laporan Penyerapan Anggaran PTA Samarinda h. SOP Pelaporan E-Monev Bappenas PP 39 Tahun 2006 i. SOP Penyetoran dan LPJ Penerimaan Negara Bukan Pajak DIPA 04 j. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji – LS) k. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai ( Kekurangan Gaji – LS) l. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Lembur Pegawai – LS) m. SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (uang makan) n. SOP Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai o. SOP Penyusunan Anggaran (RKA-KL/DIPA) p. SOP Revisi DIPA (RKA-KL/DIPA) q. SOP Revisi Anggaran (POK) 11

r. SOP Administrasi Komdanas Online Pelaporan Keuangan-Barang Wilayah (UAPPA/B-W) s. SOP Rekonsiliasi Keuangan Wilayah (UAPPA-W) Triwulanan t. SOP Pelaporan Keuangan Wilayah (UAPPA-W) Tahunan u. SOP Pelaporan Keuangan Wilayah (UAPPA-W) Semesteran 2. SOP Sub Bagian Kepegawaian, meliputi : a. SOP Pelaporan Absen/ Daftar Hadir Pegawai b. SOP Pengusulan Kartu Taspen c. SOP Pengusulan Pemberhentian Dengan Hormat (Pensiun BUP/Janda/ Duda) d. SOP Pengusulan Promosi Jabatan Struktural dan teknis e. SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKEP Online) f.

SOP Pengelolaan Pembuatan Surat Dinas

g. SOP Pengelolaan kenaikan Pangkat Pegawai h. SOP Pembuat Surat Keputusan (S.K Mutasi Jabatan Struktural Es. V) i.

SOP Pengusulan Karpeg, Karis dan Karsu

j.

SOP Pengusulan kartu Asuransi Kesehatan (ASKES)

k. SOP Pembuatan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi PNS golongan I dan II l.

SOP Pengusulan Surat Keputusan Pengangkatan CPNS Menjadi PNS golongan III

m. SOP Cuti Pegawai Negeri Sipil n. SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) o. SOP Pembuatan Kenaikan gaji Berkala (KGB) p. SOP Pembuatan Impassing 12

3. SOP Sub Bagian Umum, meliputi : a. SOP Pelaporan Barang Milik Negara b. SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara c. SOP Penerimaan Bahan- Bahan Perpustakaan PTA Samarinda d. SOP Usulan Penghapusan Barang Milik Negara e. SOP Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN f. SOP Tenaga kebersihan PTA Samarinda g. SOP Tenaga Supir PTA Samarinda h. SOP Pembuatan Daftar Barang Ruangan i. SOP Peminjaman Buku – Buku Perpustakaan PTA Samarinda j. SOP Pengadaan Barang dan jasa k. SOP Pengelolaan Barang Milik Negara l. SoP Pelaporan Persediaan m. SOP Pengelolaan Barang Persediaan (ATK n. SOP Pengelolaan Surat masuk o. SOP Tenaga Satpam PTA Samarinda p. SOP Pengelolaan Surat keluar q. SOP Rekonsiliasi Barang Wilayah (UAPPB-W) Semesteran r. SOP Rekonsiliasi Barang Wilayah (UAPPB-W) Tahunan

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tingkat Pertama meliputi dua bagian, yaitu bagian

kepaniteraan

dan

kesekretariatan.

Setiap

bagian

memiliki

Standar

Operasional Prosedur nya masing – masing, untuk Bagian Kepaniteraan (SOP) Standar Operasionalnya terdiri dari : a. SOP Penerimaan Gugatan/Permohonan. b. SOP Penerimaan Gugatan disertai permohonan Prodeo. 13

c. SOP Pembuatan Penetapan Majelis Hakim. d. SOP Penunjukan Panitera Sidang. e. SOP Penunjukan Jurusita Pengganti. f.

SOP Penetapan Hari Sidang.

g. SOP Pelaksanaan Inzage. h. SOP Pemberitahuan Banding. i.

SOP Pemberitahuan Inzage.

j.

SOP Pendaftaran Perkara Banding.

k. SOP Penrimaan Kontra Memori Banding. l.

SOP Penerimaan Memori Banding.

m. SOP Penyampaian Kontra Memori Banding. n. SOP Penyampaian Memeori Banding. o. SOP Registrasi Berkas Perkara Banding. p. SOP Pendaftaran Perkara Kasasi. q. SOP Pendaftaran Perkara PK.

Adapun untuk Bagian Kesekretariatan, (SOP) Standar Operasional Prosedurnya terdiri dari : 1. SOP Sub Bagian Umum, meliputi : a.

SOP Pelaporan Barang Milik Negara

b.

SOP Pembuatan Daftar Barang Ruangan

c.

SOP Pemeliharaan Barang Milik Negara

d.

SOP Peminjaman Buku - Buku Perpustakaan

e.

SOP Penerimaan Bahan - Bahan Perpustakaan

f.

SOP Pengadaan Barang Dan Jasa

g.

SOP Pengelolaan Barang Persediaan (ATK) 14

h.

SOP Pengelolaan Barang Milik Negara

i.

SOP Penghapusan Barang Milik Negara

j.

SOP Pelaporan Persediaan

k.

SOP Pengelolaan Surat Keluar

l.

SOP Pengelolaan Surat Masuk

m. SOP Tenaga Kebersihan n. 2.

SOP Tenaga Satpam

SOP Sub Bagian Kepegawaian, Meliputi : a.

SOP Pengusulan Kartu Asuransi Kesehatan (ASKES)

b.

SOP Cuti Pegawai Negeri Sipil

c.

SOP Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)

d.

SOP Pembuatan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)

e.

SOP Pembuatan Impassing

f.

SOP Pengusulan Karpeg, Karis, Dan Karsu

g.

SOP Pelaporan Absen/Daftar Hadir Pegawai

h.

SOP Pengelolaan Pembuatan Surat Dinas

i.

SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKEP Online)

j.

SOP

Pengusulan

Pemberhentian

Dengan

Hormat

(Pensiun

BUP/Janda/Duda) k. 3.

SOP Pengusulan Kartu Taspen

SOP Sub Bagian Keuangan, Meliputi : a.

SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Gaji) - LS

b.

SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Kekurangan Gaji) – LS

c.

SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Lembur Pegawai) – LS

d.

SOP Pelaksanaan Anggaran Belanja Pegawai (Uang Makan) – LS 15

B.

e.

SOP Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai

f.

SOP Penyusunan Anggaran (RKA-KL / DIPA)

g.

SOP Revisi DIPA (RKA-KL / DIPA)

h.

SOP Revisi Anggaran (POK)

i.

SOP komdanas

j.

SOP Pelaporan PNBP

k.

SOP E-Monev Bappenas PP 39 Tahun 2006

l.

SOP Penyetoran Dan LPJ PNBP (DIPA 01)

m.

SOP Penyetoran Dan LPJ PNBP (DIPA 01)

n.

SOP Rekonsiliasi SAKPA UAKPA Ke UAPPA-W

o.

SOP Rekonsiliasi SAKPA Ke KPPN

KINERJA / SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP) Penilaian kerja adalah kesempatan periodik untuk melakukan komunikasi antara orang yang menugaskan pekerjaan dengan orang yang mengerjakannya untuk mendiskusikan apa yang saling mereka harapkan dan seberapa jauh harapan ini dipenuhi. Penilaian kinerja memungkinkan terjadinya komunikasi antara atasan dengan bawahan untuk meningkatkan produktifitas serta untuk mengevaluasi pengembangan apa saja yang dibutuhkan agar kinerja meningkat. Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penilaian Kinerja diatur dalam PP 10 tahun 1979 melalui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan atau DP3. Komponen Penilaian dalam DP3 antara lain adalah Kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama prakarsa, dan kepemimpinan bagi PNS yang menduduki jabatan. Namun seiring dengan derasnya arus reformasi birokrasi, system penilaian kinerja PNS melalui DP3 dinilai tidak lagi komprehensif untuk dijadikan sebagai alat pengukur kinerja. 16

DP3 yang lebih ditekankan kepada aspek perilaku PNS dan tidak dapat mengukur secara langsung produktifitas dan hasil akhir kerja PNS. Seringkali pemberi nilai DP3 acapkali memiliki bias dan subjektifitas tinggi. Seringkali pemberi nilai dalam DP3 akan memasukkan pendapat pribadinya dan nilai yang didapatkan akan bervariasi tergantung penilai. Berdasarkan itulah maka diadakan penyempurnaan DP3 dengan penilaian prestasi kerja PNS. Berbeda dengan DP3, penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu sasaran kerja pegawai (SKP dan perilaku kerja di mana bobot nilai unsur SKP sebesar 60% dan perilaku kerja sebesar 40%. Penilaian SKP meliputi aspek – aspek seperti kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya, sementara perilaku kerja meliputi orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Dalam penerapan penyusunan SKP di wilayah hokum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, setiap PNS wajib menyusun SKP sebagai rancangan pelaksanaan kegiatan tugas jabatan sesuai dengan rincian tugas, tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan struktur dan tata kerja organisasi. SKP disusun dan ditetapkan sebagai rencana operasional pelaksanaan tugas jabatan dengan mengacu pada Renstra dan Renja. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh pejabat penilai dan ditetapkan setiap tahun pada bulan januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja. Penilaian kinerja PNS menggunakan SKP adalah salah satu solusi untuk mengukur kinerja PNS secara objektif. Penilaian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 januari 2014. (SKP PTA.Samarinda dan Pengadilan Agama dari Eselon II hingga

staf terlampir).

17

BAB III PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A.

SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda terdiri dari dua bagian yaitu, bagian yang menangani teknis yudisial dan bagian yang menagani teknis non yudisial atau kesekretariatan. a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai berikut: a.1. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Jumlah personil sumber daya manusia teknis yudisial Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berjumlah 26 orang dengan rincian sebagai berikut : No.

Tenaga Teknis Yudisial

Jumlah

1.

Ketua

1 orang

2.

Wakil Ketua

1 orang

3.

Hakim Tinggi

14 orang

4.

Hakim Non Palu

1 orang

5.

Panitera Sekretaris

1 orang

6.

Wakil Panitera

1 orang

7.

Panitera Muda Banding

1 orang

8.

Panitera Muda Hukum

1 orang

9.

Panitera Pengganti

5 orang

a.2. Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Jumlah personil sumber daya manusia teknis yudisial Pengadilan Agama SeKaltim dan Kaltara berjumlah 178 orang dengan rincian sebagai berikut : 18

No.

Tenaga Teknis Yudisial

Jumlah

1.

Ketua

8 orang

2.

Wakil Ketua

9 orang

3.

Hakim

64 orang

4.

Panitera Sekretaris

10 orang

5.

Wakil Panitera

10 orang

6.

Panitera Muda Hukum

10 orang

7.

Panitera Muda Gugatan

10 orang

8.

Panitera Muda Permohonan

9 orang

9.

Panitera Pengganti

10 orang

10.

Jurusita

13 orang

11.

Jurusita Pengganti

25 orang

Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan kemampuan di bidang teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengikut sertakan beberapa pejabat fungsional dalam berbagai kegiatan yaitu : 1.

Mengikuti Rapat Koordinasi Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Ketua PTA. Seluruh Indonesia, tempat di Hotel Grand Cemara Jl. Cemara I Jakarta, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada tanggal 27 s/d 29 Maret 2014, dan diiukuti oleh H. Helmy Bakri, SH., M.H. (Wakil Ketua).

2.

Mengikuti Bimbingan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara di Lingkungan PTA.Samarinda Tahun Anggran 2014, yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, pada tanggal 24 s/d 26 Maret 2014, di Hotel Mesra Internasional Samarinda yang diikuti oleh : a.

Drs.H. Mahmud, SH., MH, (Hakim Tinggi).

b.

Drs.H. IskandarPaputungan, MH. ( Hakim Tinggi).

c.

Drs.H. Abdullah Berahim, M.H.I. (Hakim Tinggi).

d.

Drs.H.Endang Kusnadi, SH., M.H. (Hakim Tinggi ).

e.

Drs.Sutardi (Hakim Tinggi). 19

f.

Drs.H. Solihun, SH. (Hakim Tinggi).

g.

Drs.H.A. Afandi Zaini, SH., M.H. (Hakim Tinggi).

h.

Drs.H. Akhmad Syamhudi, SH., MH. (Hakim Tinggi).

i.

Drs.H. Amar Komaruddin, SH. (Hakim Tinggi).

j.

Drs.Mohammad Taufiq, MH. (Hakim Tinggi).

k.

Drs. Sukandar, SH. (Hakim Tinggi).

l.

Drs.H. Mashyudi HS, SH., MH. (Hakim Tinggi).

m. Drs.H. Noor Kholil, MH. (Hakim Tinggi).

3.

Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Perkara Ekonomi Syari’ah

di

Lingkungan

Peradilan

Agama

Seluruh

Indonesia,

yang

diselenggarakan oleh Litbang Kumdil Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, pada tanggal 20 s/d. 26 10 April 2014, bertempat Kampus Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung RI, Megamendung Bogor Jawa Barat, yang diikuti oleh Drs.Mohammad Taufiq MH (Hakim Tinggi). 4.

Mengikuti Peluncuran

Situs Web E.Learning dan Pertemuan Pembaruan

Layanan Bantuan Hukum Mahkamah Agung RI, yang diselenggarakan oleh Koordinasi Tim Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI, pada tanggal 8 s/d. 10 Mei 2014, bertempat Hotel Borobudur Jl.Lapangan Banteng Slatan No.1 Jakarta, yang diikuti oleh H. Helmy Bakri, SH.MH. (Wakil Ketua). 5.

Mengikuti Orientasi Hisab Rukyat, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada tanggal 11 s/d 13 Juni 2014, bertempat Hotel Grand Tiga Mustika Jl.ARS.Muhammad No.51 20

Balikpapan, yang diikuti oleh H.Helmy Bakri, SH,.MH. (Wakil Ketua) dan Drs.M.Darman Rasyid, SH., MH. (Panitera/Sekretaris) dan H.Murtaji, SE, SH., MH. (Wakil Sekretaris). 6.

Mengikuti Rapat Koordinasi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada tanggal 23 s/d. 26 September 2014, bertempat Hotel Garden Permata Jl.Lemahneundeut No.7 Bandung, Jawa Barat, yang diiukuti oleh Drs.H.M. Yamin Awie, S.H., MH (Ketua) dan Drs.H.Shofrowi, SH., MH. (Wakil Ketua).

7.

Peserta

Pendidikan

dan

Pelatihan

Teknis

Fungsional

Hakim

Tinggi

Pengawasan Seluruh Indonesia Gelombang I, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 19 s/d. 24 Oktober 2014, bertempat Pusdiklat Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, yang diikuti oleh Drs.H. Muhammad Darin, SH, M.S.I. (Hakim Tinggi). 8.

Peserta

Pendidikan

dan

Pelatihan

Teknis

Fungsional

Hakim

Tinggi

Pengawasan Seluruh Indonesia Gelombang II, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 27 Oktober s/d. 1 Nopember 2014, bertempat Pusdiklat Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, yang diikuti oleh Drs.H. Amar Komaruddin, SH. (Hakim Tinggi). 9.

Mengikuti/menghadiri Peluncuran Buku Sejarah Kerapatan Qodhi, yang diselenggarakan oleh PTA. Banjarmasin, pada tanggal 24 s/d. 25 Nopember 2014, bertempat Hotel Blue Atlantic Jl.P.Antasari No.18 Banjarmasin, yang diikuti oleh Drs.H.M. Yamin Awie, SH., MH. (Ketua).

10. Peserta Deseminasi Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D dan Penetapan Target Sertifikasi BMN berupa tanah diWilayah Prop.Kaltim dan Prop.Kaltara Tahun 2014, yang diselenggarakan 21

oleh Kantor Wilayah DJKN Kaltim Samarinda, pada tanggal 25 Nopember 2014, bertempat Aula Utama Rektorat Universitas Mulawarman Lantai IV Jl.Kuaro Samarinda, yang diikuti oleh Drs.H. Shofrowi, SH., MH. (Wakil Ketua) dan Suriyanaya, SH. (Kasubbag Umum).

b. Sumber Daya Manusia Teknis non yudisial b.1. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Jumlah personil tenaga teknis non yudisial Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berjumlah 21 orang dengan rincian sebagai berikut : No.

Tenaga Teknis Non Yudisial

Jumlah

1.

Wakil Sekretaris

1 orang

2.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

1 orang

3.

Kepala Sub Bagian Keuangan

1 orang

4.

Kepala Sub Bagian Umum

1 orang

5.

Staf

17 orang

b.2. Pengadilan Agama Se-Kaltim dan Kaltara Jumlah personil tenaga teknis non yudisial Pengadilan Agama Se-Kaltim berjumlah 85 orang dengan rincian sebagai berikut : No.

Tenaga Teknis Non Yudisial

Jumlah

1.

Wakil Sekretaris

10 orang

2.

Kasubbag/Kaur Kepegawaian

10 orang

3.

Kasubbag/Kaur Keuangan

10 orang

4.

Kasubbag/Kaur Umum

5.

Staf

9 orang 46 orang

Untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang teknis non yudisial, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah mengikut sertakan beberapa pejabat struktural maupun staf pada beberapa kegiatan dalam upaya menunjang 22

kemampuan sumber daya manusia di bidang tersebut. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut : 1.

Mengikuti Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semesteran dalam rangka persiapan penyusunan laporan Keuangan Mahkamah Agung RI, yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, pada tanggal 11 s/d. 14 Pebruari 2014, bertempat Hotel Gubeng J.Raya No.54 Surabaya, dan diikuti oleh : - Suriyanata, SH (Kasubbag Umum). - Ruliana, SH. (Kasubbag Keuangan). - Hernawan, A.Md. (Staf Keuangan). - Mulia Rahman (Staf Umum).

2.

Mengikuti Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No.PMK-7/PMK.02/2014 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014, yang di selenggarakan oleh Direktorat Jjenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Prop.Kaltom, pada tanggal 6 Maret 2014, bertempat Aula Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prop.Kaltim Jl.Ir.Juanda No.4 Samarinda, yang diikuti oleh: - H. Murtaji, SE., SH. MH. (Wakil Sekretaris). - Aufa Fitria, SH. (Staf Keuangan).

3.

Peserta Pemagangan Perpustakaan Khusus/Instansi di Lingkungan Pemerintah Prop.Kaltim,

yang diselenggarakan Kepala Bidang Pengembangan dan

Pembinaan Badan Perpustakaan Pemerintah Prop.Kaltim, pada tanggal 11 s/d. 13 Maret 2014,

bertempat di Badan Perpustakaan Prop,Kaltim

Samarinda Jl.Ir.H.Juanda No.4, dan di ikuti oleh Agusriansyah, S.Kom (Staf Umum). 4.

Mengikuti Sosialisasi dan Workshop Pengelolaan Rumah Negara Golongan II Desiminasi Penusunan HSBGN, Pelatihan Pendaftaran Pembangunan Gedung 23

Negara pada satuan kerja Penataan Bangunan dari Lingkungan Prop.Kaltim, yang diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Prop.Kaltim, pada tanggal 18 s/d. 19 Maret 2014, bertempat Hotel Grand Sawit Jl.Basuki Rahmat Samarinda, dan diikuti oleh Suriyanata, SH. (Kasubbag Umum). 5.

Mengikuti Diklat Bendahara Angkatan III, IV dan V Mahkamah Agung RI, yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, pada tanggal 9 s/d. 26 Maret 2014, bertempat di Kampus Badan Litbang Kumdil, Mega Mendung, Bogor Jawa Barat, diikuti oleh Aufa Fitria, SH., (Staf Keuangan).

6.

Mengikuti

Kegiatan

Sosialisasi/Workshop

Sistem

Akutansi,

yang

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Prop. Kaltim, pada tanggal 22 April 2014, bertempat di Hotel Horison Lt.3 Jl.Imam Bonjol No.9 Samarinda, dan diikuti oleh Hernawan, A.Md (Staf Keuangan) dan (Muhammad Zaim Noor, A.Md). 7.

Peserta Bimtek Aplikasi Sistem Laporan BendaharaInstansi (SILABI), yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbandaharaan Kantor Wilayah Prop.Kaltim Samarinda, pada tanggal 28 April 2014, bertempat Aula KPPN Jl.M.Yamin No.2 Samarinda, yang diikuti oleh Aufa Fitria, SH (Staf Keuangan).

8.

Perserta rapat Konsultasi Evaluasi Realisasi Angaran Triwulan I Tahun 2014 dan Penyusunan Renja 2015, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada tanggal 7 s/d. 9 Mei 2014, bertempat di Royal Amarossa Hotel Jl.Otto Iskandar Dinata No.84 Bogor, dan diikuti oleh H.Murtaji, SE, SH, MH. (Wakil Sekretaris) dan Agus Johan Rahmatullah (Staf Keuangan). 24

9.

Peserta Rapat dalam rangka koordinasi Verifikasi Daftar Indikatif dan Nominatif Target Sertifikasi BMN Beupa Tanah, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Kaltim Samarinda, pada tanggal 13 Mei 2014, bertempat Hotel Aston Samarinda Lantai 17 Jl.P.Hidayatullah Samarinda, dan diikuti oleh Suriyanata, SH (Kasubbag Umum) dan Mulia Rahman (Staf Umum).

10.

Mengikuti Bimtek Administrasi Peradilan Agama Angkatan III Tahun 2014, yang diselenggarakan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada tanggal 2 s/d. 6 Juni 2014, bertempat Ratu Hotel Bidakara Jl.KH.Abdul Hadi No.66 Serang Banten, dan diikuti oleh Risni Fitria, S.Kom (Staf Panmud Hukum).

11.

Peserta Rapat koordinasi Akuntansi dalam rangka penyerahan angka asersi final nilai laporan keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2013 (Auditet), yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, pada tanggal 18 s/d. 20 Juni 2014, bertempat Aston Marina Ancol Jl.Lodan Raya No.2A Jakarta Utara, dan dan diikuti oleh : - Hernawan, A.Md. (Staf Keuangan). - Mulia Rahman (Staf Umum).

12.

Peserta Sosialisasi Bimbingan Peningkatan Pemahaman Masyarakat dalam pemakaian dan pemanfaatan tenaga listrik, yang diselenggarakan oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, pada tanggal 9 Juni 2014, bertempat Aston Hotel Samarinda, dan diikuti oleh Suriyanata SH. (Kasubbag Umum).

13.

Peserta Dilat Sekretaris/Wakil Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Angkatan II Tahun Anggaran 2014, yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI pada tanggal 16 s/d. 25 Juni 2014, bertempat 25

di Kampus Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, dan diikuti oleh H.Murtaji, SE, SH., MH, (Wakil Sekretaris). 14.

Peserta Pendataan dan Arsip Rumah Negara Golongan III, Pengawasan Teknis Rumah Negara Golongan III, Bantuan Teknis Pembangunan dan Pendaftaran Bangunan Gedung Negara, yang diselenggaran oleh Dinas Pekerjaan Umum Prop.Kaltim Samarinda,pada tanggal 23 s/d. 25 Juni 2014, bertempat di Hotel Mega Lestari Jl.ARS Muhammad No.32 Balikpapan, dan diikuti oleh Suriyanata, SH. (Kasubbag Umum).

15. Perserta Workshop Implementasi Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Aplikasi SAIBA Angkatan I Tahun Anggaran 2014, yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda, pada tanggal 23 s/d. 26 Juni 2014, bertempat Aula KPPN Samarinda, dan diikuti oleh : Muhammad Zaim Noor, A.Md. (Staf Keuangan). 16. Peserta Kegiatan Training Of Trainer (TOT) sebagai persiapan penyusunan laporan barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahun 2014 untuk Semester I, yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, pada tanggal 24 s/d. 26 Juni 2014, bertempat di Hotel Karang Setra Jl.Bungur No.2 Sukajadi, Bandung Jawa Barat, dan diikuti oleh Hernawan, A.Md. (Stag Keuangan) dan Mulia Rahman (Staf Umum). 17.

Peserta Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester dalam Rangka persiapan penyusunan laporan keuangan Mahkamah Agung RI Semester I Tahun 2014, yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, pada tanggal 16 s/d. 19 Juli 2014, bertempat Hotel Novotel Gajah Mada No.188 Jakarta Barat, dan diikuti oleh Hernawan, A.Md (Staf Keuangan) dan Mulia Rahman (Staf Umum). 26

18.

Peserta Penelaahan RKA-KL Pagu Anggaran Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2015, yang diselenggarakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, pada tanggal 16 s/d. 19 Juli 2014, bertempat Ruang Rapat Mudjiono Lantai II Blok D Mahkamah Agung RI Jl.Medan Merdeka Utara No.9-13 Jakarta Pusat, yang diikuti oleh M.Darman Rasyid, SH., MH. (Panitera/Sekretaris) dan H.Murtaji, SE, SH.m MH (Wakil Sekretaris) dan Ruliana, SH, (Kasubbag Keuangan) danAgus Johan Rahmatullah (Staf Keuangan) .

19.

Peserta Rapat Koordinasi dan Penyempurnaan RKA Daerah DIPA 04 Pagu Semesteran Tahun 2015, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, pada tanggal 23 s/d. 26 September 2014, bertempat Hotel Garden Permata Jl.Lemah neundeut No.7 Setrasari Bandung Jawa Barat, dan diikuti oleh : - Drs. M. Darman Rasyid, SH.,MH (Panitera/Sekretaris). - Agus Johan Rahmatullah (Staf Keuangan).

20.

Perserta Sosialisasi/Workshop Sistem Akutansi dengan Tema Implementasi Akutansi Berbasis Akrual Tahun 2015, yang diselenggarakan oleh Direktoran Perbendaharaan Kantor Wilayah Prop.Kaltim Samarinda, pada tanggal 9 Oktober 2014, bertempat Hotel Horison Ruang Modang II Lt3 Jl.Imam Bonjol No.09 Samarinda, dan diikuti oleh Hernawan, A.Md (Staf Keuangan) dan Muhammad Zaim Noor, A.Md. (Staf Keuangan).

21.

Peserta Pendidikan dan Pelatihan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Angkatan III (LAKIP), yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 s/d. 31 Oktober 2014, bertempat di Pusdiklat Badan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, yang diikuti oleh H. Murtaji, SE, SH., MH. (Wakil Sekretaris). 27

22.

Peserta Sosialisasi dan Rapat Pengenalan dan Implementasi Aplikasi Aistem Informasi Menejemen Aset Negara (SIMAN), yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Wilayah Kaltim Samarinda, pada tanggal 22 Nopember 2014, bertempat di Ruang Rapat KPKNL Samarinda Jl.Yos Sudarso, yang diikuti oleh Suriyanata, SH. (Kasubbag Umum.

23.

Peserta

Sosialisasi

PER-37/PB/2014

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Penerimaan Dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014., yang diselenggarakan oleh KPPN Samarinda, pada tanggal 24 s/d. 26 Nopember 2014, bertempat Aula KPPN Samarinda, yang diikuti oleh Ruliana, SH (Kasubbag Keuangan) dan Aufa Fitria, SH. (Staf Keuangan). 24.

Peserta Sosialisasi Perpajakan Bagi Bendahara, yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Samarinda, pada tanggal 4 Desember 2014, bertempat di Aula KPP Pratama Jl.MT.Haryonon No.17 Samarinda, yang diikuti oleh Aufa Fitria, SH. (Staf Keuangan).



REKRUITMEN Rekruitmen untuk Tahun Anggaran 2014 yang pendaftarannya melaui On Line Mahkamah Agung RI, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang masuk Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berjumlah 5 orang yaitu atas nama : 1.

Endah Puspita Dewi, SH., Nip.19900725 201403 2 003, Pangkat Gol/ruang Penata Muda (III/a), Unit Kerja PA.Tanjung Redeb.

2.

Dewi Nurawati, SH,

Nip.19880120 201403 2 002, Pangkat Gol/ruang

Penata Muda (III/a) Unit Kerja PA.Tanjung Selor.

28

3.

Mardiyana, S.H.I, Nip.19870728 201403 2 001, Pangkat Gol/ruang Penata Muda (III/a), Unit Kerja PA.Sangatta.

4.

Ika Kurnia Fitriani, S.H.I, Nip.19880512 201403 2 007, Pangkat Gol/ruang Penata Muda (III/a), Unit Kerja PA.Nunukan.

5.

Dwi Nur Jatmiko, S.H.I, Nip.19880313 201403 1 003, Pangkat Gol/ruang Penata Muda (III/a), Unit Kerja PA.Nunukan.



MUTASI Selama kurun waktu tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah melakukan mutasi pegawai baik struktural, maupun fungsional. Mutasi tersebut dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2. Mutasi Fungsional dan Struktural No

No

Nama

Satuan Kerja Asal

Promosi Jabatan

Satuan Kerja Baru

1.

Drs.Abdul Samad, MH.

PA Polewali

Ketua

PA Tj. Redeb

2.

Baihaqi, SH.

PA Balikpapan

Panitera Pgt.

PA Samarinda

3.

Nasarudin.

PA Sangatta

Jurusita

PA Bontang

4.

Muhammad Arsyad, SH.

PA Sangatta

Jurusita

PA Balikpapan

5.

Hijerah, SH., S.H.I.

PA Nunukan

PA Bontang

6.

Drs.H.Shofrowi, SH, MH.

PTA Surabaya

Panmud Hukum Wakil Ketua

7.

Hj. Yusnidar, BA.

PA Lahat

Panitera Pgt.

PA Samarinda

8.

Dra.Hj. Rusinah, M.H.I.

PA Tanjung

Hakim

PA Balikpapan

9.

Drs. Sutejo, SH.

PA Brebes

Hakim

PA Balikpapan

10

Drs. Muh Yazid Yosa, SH, MH.

PA Brebes

Hakim

PA Balikpapan

PTA Samarinda

29

11.

Muhammad Iqbal, SHI,SH,MHI

PA Pare-Pare

Hakim

PA. Tj. Redeb

12.

Dr.Muh. Kastalani,SHI, MHI

PA Pare-Pare

Hakim

PA Tanah Grogot PTA.Samarinda

13.

Abdul Rahman Sidik

PA Sangatta

Staf

14.

Meini Yakob, SE

PA Tj.Selor

Staf

PA Tanah Grogot PA Bontang

15.

Nurqalbi, SHI.

PA Makassar

Hakim

PA Bontang

16.

Haerul Aslam, SH

PA. Tj. Selor

Panitera Pgt.

PA Tj. Redeb

17.

Imam Safi’i, S.H.I.

PA. Depok

Hakim

PA Bontang

18.

Amelia Fitri, A.Md.

PA. Tangerang

Staf

PA. Tj. Redeb

19.

Drs. H.Tubagus Masrur

PA. Kebumen

Wakil Ketua

PA Nunukan

20.

Drs. A. Fuadi

PA. Mempawah

Wakil Ketua PA Bontang

21.

Drs. H.M. Mursyid

PA. Kota Baru

Wakil Ketua

PA. Tarakan

22.

Elvin Nailana, SH. MH.

Wakil Ketua

PTA. Samarinda

23.

Dra. Hj. Masunah, MHI

Hakim Tinggi Hakim inggi

PTA Samarinda

24.

Drs. Nashrullah Syarqawi, SH Drs.H. Arifin, SH.,M.H

PA. Jakarta Selatan PTA.Palangkar aya. PTA.Palangkar aya. PA.Bengkayan g

25.

-

PA Bontang Ketua

Mutasi Kenaikan Pangkat Selama kurun waktu tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah melakukan mutasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda baik struktural maupun fungsional Periode 1 April 2014 dan Periode 1 Oktober 2014. Kenaikan pangkat tersebut dapat dilihat pada table berikut ini. 30

Tabel 3. Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2014 : No

Nama

Mutasi Golongan

Unit Kerja

IV/c IV/b IV/a III/c IV/b III/b IV/b IV/a III/b III/b IV/b III/b IV/b III/c III/b

PA Samarinda PA Samarinda PA Tenggarong PA Tanah Grogot PA Tanjung Redeb PA Tanjung Redeb PA Tanjung Selor PA Tanjung Selor PA Tanjung Selor PA Tarakan PA Bontang PA Bontang PA Sangatta PA Sangatta PA Nunukan

Hakim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Dra. ALYAH SALAM, M.H. Drs. H. MUHAMMAD SYAPRUDIN, M.H.I. Dra. ULFAH Dr. MUHAMMAD KASTALANI, S.H.I., M.HI. Drs. H. TUBAGUS MASRUR, S.H. HELMAN FAJRY, S.H.I. Drs. H. AHMAD FANANI, M.H. AHMAD ASY SYAFI'I, S.Ag. BASARUDIN, S.H.I. M. BUSYRA, S.H.I. Drs. H. M. MURSYID ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.H.I. Drs. AHMAD SYAUKANI KHAIRI ROSYADI, S.H.I. H. FITRIYADI, S.H.I.

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15

Kepaniteraan EKO RAJUNAN ABDUL GANIE, S.H. SAPRUDDIN, S.Kom. FASRY HELDHA DWISURYATI, S.HI. SISKA AGUSTINA LISTYANINGSIH NASMA AZIS, S.Ag. SARJANI, S.H. MASRANI BAHRUDIN, A.Md.,SH., M.H. NI'MAH MUHAMMAD IRWAN Dra. MARIANAH, SH SUHAIMI RAHMAN, S.HI. HAMRAN B. S.Ag, M.KHAIRUL ANWAR H. MUHAMMAD SAHIR S.Ag. SRI MARYANI SITI RAHMAH, S.H. SUDARJI Kesekretariatan AGUSRIANSYAH, S.Kom. RATNA MAYASARI, A.Md. RACHMAWATY FARIDAH FITRIYANI, S.HI. NITA PUJI ASTUTI, S.E. SRI SUSANTI H.MUHAMMAD RUSYDI, S.Ag. NUR WIJAYANTO, S.T. ABD. RASYID. S DIANA RULIANTI, S.Kom.,M.Eng. NURHASANAH, A.Md. SALAMUDDIN, S.Ag. HERAWATI, S.EI. SITI WAFIROH, S.H.I. ABDUL RAHMAN SIDIK ANA SYURYANINGRUM, S.HI.

III/b III/d III/b III/b II/c III/d III/c II/b IV/a III/b II/c III/d III/b III/d II/b III/d II/b III/d II/c

PA Samarinda PA Samarinda PA Samarinda PA Samarinda PA Samarinda PA Balikpapan PA Balikpapan PA Balikpapan PA Tenggarong PA Tanah Grogot PA Tanah Grogot PA Tanjung Redeb PA Tanjung Redeb PA Tanjung Selor PA Tanjung Selor PA Tarakan PA Tarakan PA Bontang PA Sangatta

III/b III/a II/c III/b III/b II/b III/d III/c III/b III/c II/d III/c III/b III/b II/b III/c

PTA Samarinda PTA Samarinda PTA Samarinda PA Balikpapan PA Tenggarong PA Tenggarong PA Tanah Grogot PA Tarakan PA Bontang PA Bontang PA Bontang PA Sangatta PA Sangatta PA Sangatta PA Sangatta PA Nunukan

32

Tabel 4. Mutasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Periode 1 Oktober 2014

No 1 2 3 4 5



Nama Hakim Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H. Drs. H. DARUNI, S.H.,M.Ag. Drs. SUTARDI Drs. H. ABDULLAH BERAHIM, M.HI Dra. Hj. RUSINAH, M.H.I.

Mutasi Golongan IV/e IV/e IV/d IV/d IV/c

Unit Kerja PTA Samarinda PTA Samarinda PTA Samarinda PTA Samarinda PA Balikpapan

PROMOSI Selama kurun waktu tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah melakukan promosi jabatan baik fungsional maupun struktural. Promosi jabatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1. Promosi Jabatan Fungsional dan Struktural

No

Nama

Satuan Kerja Asal

Promosi Jabatan PP

Satuan Kerja Baru

1.

Siti Rahmah, SH.

PA. Bontang

PA. Bontang

2.

Nasma Azis, S.Ag.

PA Balikpapan

Panmud Hukum

PA. Balikpapan

3.

Abdul Rifa’I, S.H.I.

PA Balikpapan

Wakil Sekretaris

PA Samarinda

4.

Mul Irawan,S.Ag, M.Ag.

PA Tenggarong

Kasubbag Umum

PA Samarinda

5.

Hj.Tuti Saidah, S.HI

PA Tenggarong

Kasubbag Kepeg

PA Tenggarong

6.

Arbain, S.H.,

PTA Samarinda

Kasubbag Umum

PA Tenggarong

7.

Siti Asmah, S.Ag.

PA. Tenggarong

Panmud Hukum

PA. Nunukan

8.

Muhammad Rizal, SH.

PA. Bontang

PP

PA. Samarinda

9.

Drs. H. M. Riduan, SH

PA. Tenggarong

10.

Hj. Muti’ah, SH

PA.Sangatta

Panmud Gugatan

PA. Sangatta

PP

PA.Samarinda

33



PENSIUN Selama kurun waktu tahun 2014 PNS di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang telah memasuki masa pensiun. Tabel 5. Data Pensiun :

NO

NAMA

TMT PENSIUN

SATKER

1

Drs. H. Syamsul Falah, SH., M.Hum

1 April 2014

PTA. Samarinda

2

M. Yahya

1 Desember 2014

PA. Tanah Grogot

B.

KEADAAN PERKARA 1.

Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Agama Se – Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Keadaan perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Se -Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, baik sisa perkara tahun 2013, maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2014, dapat dirinci sebagai berikut : Keadaan Perkara

No.

Pengadilan Agama

1

2

Sisa (%)

Sisa Akhir 2013

Pkr diterima 2014

Jumlah

Pkr Putus

Sisa

3

4

5

6

7

8

1

Samarinda

341

2346

2687

2408

279

20%

2

Balikpapan

266

2032

2298

2011

287

21%

3

Tenggarong

260

1614

1874

1663

211

15%

4

Tanah Grogot

192

1183

1375

1180

195

14%

5

Tanjung Redeb

51

493

544

504

40

3%

6

Tanjung Selor

41

531

572

530

42

3%

7

Tarakan

122

716

838

708

130

10%

8

Bontang

105

773

878

797

81

6%

9

Sangatta

46

497

543

475

68

5%

10

Nunukan

36

1219

1255

1210

45

3%

1460

11404

12864

11484

1378

JUMLAH

Sisa perkara tahun 2014 : 1378 perkara ( 12 %)

34

Penyelesaian Perkara Dari data di atas diketahui bahwa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama se – Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara selama tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut : No.

Keadaan Perkara

Jumlah

Ket

1

2

3

4

1.

Sisa Perkara Tahun 2013

2.

Perkara yang diterima tahun 2014 Total

1460 Perkara 11404 Perkara 12864 Perkara

1.

Perkara yang dicabut tahun 2014

810 Perkara

2.

Perkara yang diputus tahun 2014

10676 Perkara


1378 Perkara

Jenis perkara yang diterima Pengadilan Agama Se - Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2014 dapat dirinci sebagai berikut : No.

Jenis Perkara Yang Diterima

1

2

Jumlah

Ket

3

4

1.

Izin Poligami

28 Perkara

2.

Pencegahan Perkawinan

0 Perkara

3.

Penolakan Perk. Oleh PPN

0 Perkara

4.

Pembatalan Perkawinan

4 Perkara

5.

Kelalaian Kewajiban suami/isteri

0 Perkara

6.

Cerai Talak

2204 Perkara

7.

Cerai Gugat

5641 Perkara

8.

Harta Bersama

68 Perkara

9.

Penguasaan Anak

49 Perkara

10.

Nafkah anak oleh Ibu

0 Perkara

11.

Hak-hak Bekas Istri

0 Perkara

12.

Pengesahan Anak

6 Perkara

13.

Pencabutan Kekuasaan orang tua

0 Perkara

14.

Perwalian

15.

Pencabutan Kekuasaan wali

0 Perkara

16.

Penunjukan orang lain sebagai wali

0 Perkara

17.

Ganti Rugi terhadap wali

0 Perkara

18.

Asal Usul Anak

27 Perkara

221 Perkara

35

19.

Penolakan Kawin Campur

0 Perkara

20.

Isbat Nikah

21.

Izin Kawin

22.

Dispensasi Kawin

23.

Wali Adhol

0 Perkara

24.

Ekonomi Syariah

0 Perkara

25.

Kewarisan

26.

Wasiat

0 Perkara

27.

Hibah

0 Perkara

28.

Wakaf

0 Perkara

29.

Zakat/Infaq/Shadaqah

0 Perkara

30.

P3HP/Penetapan Ahli Waris

188 Perkara

31.

Lain – Lain

108 Perkara


62 Perkara

JUMLAH

11404 Perkara

*daftar perkara yang diterima menurut jenis perkaranya pada Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur pada tahun 2014 tercantum dalam lampiran 1 (Keadaan Perkara/RK-3).

Jenis perkara yang diputus Pengadilan Agama se - Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2014 sebagai berikut : No.

Jenis Perkara Yang Diputus

1

2

Jumlah

Ket

3

4

1.

Izin Poligami

19 Perkara

2.

Pencegahan Perkawinan

0 Perkara

3.

Penolakan Perk. Oleh PPN

0 Perkara

4.

Pembatalan Perkawinan

3 Perkara

5.

Kelalaian Kewajiban suami/isteri

0 Perkara

6.

Cerai Talak

1887 Perkara

7.

Cerai Gugat

4890 Perkara

8.

Harta Bersama

41 Perkara

9.

Penguasaan Anak

28 Perkara

10.

Nafkah anak oleh Ibu

2 Perkara

11.

Hak-hak Bekas Istri

1 Perkara

12.

Pengesahan Anak

4 Perkara

13.

Pencabutan Kekuasaan orang tua

0 Perkara

14.

Perwalian

15.

Pencabutan Kekuasaan wali

17 Perkara 0 Perkara

36

16.

Penunjukan orang lain sebagai wali

0 Perkara

17.

Ganti Rugi terhadap wali

0 Perkara

18.

Asal Usul Anak

19.

Penolakan Kawin Campur

20.

Isbat Nikah

21.

Izin Kawin

22.

Dispensasi Kawin

23.

Wali Adhol

9 Perkara

24.

Ekonomi Syariah

1 Perkara

25.

Kewarisan

26.

Wasiat

0 Perkara

27.

Hibah

0 Perkara

28.

Wakaf

0 Perkara

29.

Zakat/Infaq/Shadaqah

0 Perkara

30.

P3HP/Penetapan Ahli Waris

156 Perkara

31.

Lain – Lain

116 Perkara

Ditolak

314 Perkara

Tidak diterima

163 Perkara

Gugur

371 Perkara

204 Perkara 0 Perkara 1967 Perkara 4 Perkara 384 Perkara

27 Perkara

Dicoret dari register

68 Perkara

Dicabut

810 Perkara JUMLAH

11486 Perkara

*daftar perkara yang diputus menurut jenis perkaranya pada Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur pada tahun 2014 tercantum dalam lampiran 2 (Keadaan Perkara/RK-4).

Jumlah Hakim pada Pengadilan Agama se – Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebanyak 80 orang, telah memutus/menyelesaikan sebanyak 11.486 perkara. Adapun jumlah Hakim dan keadaan perkara pada masing-masing Pengadilan Agama, dihitung secara rata-rata berarti tiap Hakim dalam satu tahun dapat menyelesaikan perkara sejumlah sebagai berikut : NO

Pengadilan Agama

Jumlah Perkara Putus

Jumlah Hakim

Rata-rata Hakim menyelesaikan perkara

1

2

3

4

5

1

Samarinda

2408

10 orang

240 perkara

2

Balikpapan

2011

12 orang

166 perkara

3

Tenggarong

1663

7 orang

236 perkara

37

4

Tanah Grogot

1180

9 orang

131 perkara

5

Tanjung Redeb

504

9 orang

56 perkara

6

Tanjung Selor

530

6 orang

88 perkara

7

Tarakan

708

8 orang

89 perkara

8

Bontang

797

6 orang

132 perkara

9

Sangatta

475

7 orang

67 perkara

10

Nunukan

1210

6 orang

201 perkara

Jumlah

11486

80 orang

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dikelompokkan sebagai berikut : No

No. Faktor-faktor penyebab

1

2

Jumlah

Ket

3

4

1.

Poligami tidak sehat

37 Perkara

2.

Krisis Akhlak

164 Perkara

3.

Cemburu

204 Perkara

4.

Kawin Paksa

5.

Ekonomi

6.

Tidak ada tanggung jawab

7.

Kawin dibawah umur

8.

Kekejaman jasmani

176 Perkara

9.

Kekejaman mental

2 Perkara

10.

Dihukum

8 Perkara

11.

Cacat biologis

2 Perkara

12.

Politis

0 Perkara

13.

Gangguan pihak ketiga

14.

Tidak ada keharmonisan

15.

Lain-lain

15 Perkara 724 Perkara 1230 Perkara 2 Perkara


JUMLAH

6795 Perkara

*Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada Pengadilan Agama se-Kalimantan Timur pada tahun 2014 tercantum dalam lampiran 3 (Keadaan Perkara/RK-5)

38

Perkara Khusus yang Menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan izin poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang. Sisa perkara poligami pada tahun 2013 sejumlah 0 perkara, pada tahun 2014 perkara poligami diterima sejumlah 0 perkara. Perkara cerai talak sisa tahun 2013 sejumlah 270 perkara dan diterima tahun 2014 sejumlah 89 perkara. Perkara cerai gugat sisa tahun 2013 sejumlah 508 perkara, dan diterima tahun 2014 sejumlah 198 perkara. Jadi jumlah keseluruhan 1059 perkara. Keadaan pada tahun 2014, perkara poligami diputus sejumlah 0 perkara, cerai talak diputus sejumlah 102 perkara dan cerai gugat diputus sejumlah 191 perkara jadi jumlah keseluruhan perkara poligami, cerai talak dan cerai gugat yang diputus sejumlah 293 perkara, sehingga sisa perkara poligami tahun 2014 sejumlah 0 perkara, cerai talak sejumlah 257 perkara dan cerai gugat sejumlah 507 perkara, sehingga sisa keseluruhan perkara poligami, cerai talak, dan cerai gugat yang belum diputus sejumlah 764 perkara. * Laporan perkara khusus PP 10 tahun 1983 jo PP No.45 tahun 1990 pada Pengadilan Agama seKalimantan Timur pada tahun 2014 tercantum dalam lampiran 4 (Keadaan Perkara/Rk-6).

Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama seKalimantan Timur telah dilaksanakan dalam bentuk 4 (empat) pola yakni : 1) Pola Bindalmin, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan, yakni model L1-PA1 s.d L1-PA8. 2) Pola Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yakni : 39

a. Rk.1 s.d Rk.12; b. Laporan Rekapitulasi Biaya Perkara Peradilan; c. Laporan Data Perkara : Mediasi, Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum d. Laporan PNBP yang disetor ke negara dan Jumlah Minutasi e. Laporan Pelaksanaan (dana serapan) perkara prodeo, sidang keliling dan posbakum (tercantum dalam Lampiran 9/Keadaan Perkara); 3) Pola Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tentang perkara perdata yang diterima dan diputus (gugatan dan permohonan). 4) Semua jenis laporan tersebut dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali laporan model RK dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya yang dikirim melalui E-mail, sehingga pengiriman rekapitulasi laporan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kepada Ditjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dapat dikirim secepatnya melalui pos serta e-mail. Khusus untuk laporan perkara yang dimintakan banding telah berkekuatan hukum tetap, secepatnya dikirim oleh Pengadilan Agama kepada Pengadilan Tinggi Agama setelah perkara banding yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama tidak ada upaya hukum lagi. 2.

Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Keadaan Perkara Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014 adalah sebagai berikut : No.

Keadaan Perkara

Jumlah

Ket

1

2

3

4

1.


2.

Perkara yang diterima tahun 2014 Jumlah

3.

Perkara yang diputus tahun 2014

4 Perkara 62 Perkara 66 Perkara 65 Perkara

40

4.

Perkara yang dicabut tahun 2014

1 Perkara

Sisa Perkara

0 Perkara

Perkara banding sisa perkara tahun 2013 diputus tahun 2014 sebanyak 4 perkara dengan rincian sebagai berikut : No.

Keadaan Perkara

Jenis Perkara

Jumlah

Ket

1

2

3

4

5

1.

PA.Samarinda

Penguasaan Anak

1

Putus 29-01-2014

2.

PA.Samarinda

Cerai Gugat

1

Putus 23-01-2014

3.

PA.Balikpapan

Harta Bersama

1

Putus 07-01-2014

4.

PA.Tenggarong

Cerai Talak

1

Putus 26-02-2014

-

4

-

Jumlah

Perkara banding yang diterima dari Pengadilan Agama Se - Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Tahun 2014, berjumlah 62 perkara, dengan rincian sebagai berikut : No.

Satuan Kerja

Jumlah Perkara

Ket

1

2

3

4

1.

Pengadilan Agama Samarinda

20 Perkara

2.

Pengadilan Agama Balikpapan

18 Perkara

3.

Pengadilan Agama Tenggarong

6 Perkara

4.

Pengadilan Agama Tanah Grogot

3 Perkara

5.

Pengadilan Agama Tanjung Redeb

4 Perkara

6.

Pengadilan Agama Tanjung Selor

0 Perkara

7.

Pengadilan Agama Tarakan

3 Perkara

8.

Pengadilan Agama Bontang

5 Perkara

9.

Pengadilan Agama Sangatta

3 Perkara

10.

Pengadilan Agama Nunukan

0 Perkara

Total

62 Perkara

41

Jenis perkara banding yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Tahun 2014 adalah sebagai berikut : No.

Jenis Perkara

Jumlah Perkara

Ket

2

3

4

1

1. 2. 3. 4. 5.

Cerai Talak Cerai Gugat Harta Bersama Penguasaan Anak Gugat Waris

6.

Pembatalan Nikah

19 Perkara 29 Perkara 6 Perkara 5 Perkara 2 Perkara 1 Perkara

Jumlah 62 Perkara *daftar perkara banding yang diterima menurut jenis perkaranya pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tahun 2014 tercantum dalam lampiran 5 (Keadaan Perkara/Rk-1)

Perkara banding yang diputus Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2014 dan sisa tahun 2013 sebanyak 66 perkara dengan rincian sebagai berikut : No.

Jenis Perkara

1

2

Jumlah Perkara

Ket

3

4

1.

Cerai Talak

20 Perkara

2.

Cerai Gugat

30 Perkara

3.

Harta Bersama

7 Perkara

4.

Penguasaan Anak

6 Perkara

5.

Gugat Waris

2 Perkara

6.

Pembatalan Nikah

1 Perkara

Total 66 Perkara *daftar perkara banding yang diputus menurut jenis perkaranya pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tahun 2014 tercantum dalam lampiran 6 (Keadaan Perkara/Rk-2)

Penyelesaian Perkara Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa sisa perkara tahun 2013 sebanyak 4 perkara, sedangkan perkara yang diterima tahun 2014 sebanyak 62perkara, seluruhnya berjumlah 66 perkara. Dari jumlah tersebut, yang diputus sebanyak 66 perkara, sehingga sisa perkara akhir tahun 2014 sebanyak 0 perkara / Nihil. Dari 66 perkara yang diputus pada tahun 2014, yang merupakan perkara tahun 2013 diputus tahun 2014 sebanyak 4 perkara, sedangkan perkara yang

42

diterima tahun 2014 sebanyak 62 perkara dan diputus tahun 2014 sebanyak 62 perkara. Adapun waktu penyelesaian khusus perkara yang diterima dan diputus pada tahun 2014 adalah sebagai berikut : a. diselesaikan dalam waktu 1 bulan sebanyak 35% perkara b. diselesaikan dalam waktu 2 bulan sebanyak 63% perkara c. diselesaikan dalam waktu 3 bulan sebanyak 20% perkara d. diselesaikan dalam waktu 4 bulan sebanyak 9% perkara e. diselesaikan dalam waktu 5 bulan sebanyak 7% perkara f.

diselesaikan dalam waktu 6 bulan sebanyak 7% perkara

g. diselesaikan dalam waktu lebih dari 6 bulan sebanyak 2% perkara *data tingkat penyelesaian perkara yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2014 tercantum dalam lampiran 7 (Keadaan Perkara).

Dari segi produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara permohonan banding selama tahun 2014, dapat diuraikan sebagai berikut : NO 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ketua Majelis dan Anggota Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH a. Drs. H. Daruni, SH., M.Ag b. Drs, H. Iskandar Paputungan, MH Drs. H. Shofrowi, SH., MH a. Drs. H. Mahmud, SH., MH b. Drs. H. Abdullah Berahim, M.HI Drs. H. Daruni, SH., M.Ag a. Drs. H. Endang Kusnadi, SH., MH b. Drs. H. Solihun, SH Drs. H. Mahmud, SH., MH a. Drs. Sutardi b. Drs. Wiharno Drs, H. Iskandar Paputungan, MH a. Drs. H. A. Affandi Zaini, SH., MH b. Drs. M. Taufiq Drs, H. Iskandar Paputungan, MH a. Drs. H. Ahmad Syamhudi, SH. MH b. Drs. H. Mas’ud

Sisa Terima Sisa Di Tahun Tahun Jumlah Tahun putus Lalu 2014 2014 0 1 1 1 0 0

1

1

1

0

0

6

6

6

0

1

6

7

7

0

0

2

2

2

0

0

5

5

5

0

43

NO 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Ketua Majelis dan Anggota Drs. H. Abdullah Berahim, M.HI a. Drs. H. A. Affandi Zaini, SH., MH b. Drs. M. Taufiq Drs. H. Endang Kusnadi, SH., MH a. Drs. H. Amar Komaruddin b. Drs. H. M. Darin, SH., M.Si Drs. Sutardi a. Drs. H. Amar Komaruddin b. Drs. Sukandar, SH Drs. Sutardi a. Drs. Wiharno b. Drs. Sukandar, SH Drs. H. Solihun, SH a. Drs. Wiharno b. Drs. H. Masyhudi HS, SH., MH Drs. H. Solihun, SH a. Drs. H. Mas’ud b. Drs. H. Masyhudi HS, SH., MH Drs. H. A. Affandi Zaini, SH., MH a. Drs. H. Mas’ud b. Drs. H. M. Darin, SH., M.Si Drs. H. A. Affandi Zaini, SH., MH c. Drs. M. Taufik d. Drs. H. Noor Kholil, MH Drs. H. Ahmad Syamhudi, SH., MH a. Drs. H. M. Darin, SH., M.Si b. Drs. Sukandar, SH Drs. H. Amar Komaruddin, SH a. Drs. H. Mas’ud b. Drs. H. Masyhudi HS, SH., MH Drs. H. Amar Komaruddin, SH a. Drs. H. Masyhudi HS, SH., MH b. Drs. H. Noor Kholil, MH TOTAL

Sisa Terima Sisa Di Tahun Tahun Jumlah Tahun putus Lalu 2014 2014 0 5 5 5 0 0

5

5

5

0

1

2

3

3

0

0

5

5

5

0

1

1

2

2

0

0

6

6

6

0

0

1

1

1

0

0

5

5

5

0

0

5

5

5

0

1

1

2

2

0

0

5

5

5

0

4

62

66

66

0

disiapkan

oleh

Keuangan Perkara Buku-buku

keuangan

perkara

banding

telah

petugas/pemegang kas sesuai dengan petunjuk pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010. Pengelolaan keuangan biaya perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah dibukukan dalam buku jurnal keuangan perkara menurut 44

jenisnya (KII-PA1), kemudian dicatat dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KIIPA2) dan buku penerimaan uang hak-hak kepaniteraan (KII-PA3) untuk selanjutnya pemegang kas menyetor uang biaya HHK kepada Bendaharawan penerima dengan dilengkapi keterangan jumlah uang yang disetor serta tanda tangan dan nama bendaharawan penerima. Data Penerimaan dan Pengeluaran biaya perkara banding Tahun 2014 sebagai berikut : Penerimaan : 1) Sisa akhir tahun 2013

= Rp.

44.000,-

2) Penerimaan tahun 2014

= Rp.

9.300.000,-

Rp.

9.344.000,-

1) Biaya Proses

= Rp.

8.618.000,-

2) Redaksi

= Rp.

330.000,-

3) Materai

= Rp.

396.000,-

Jumlah

+

Pengeluaran :

Jumlah Pengeluaran

= Rp.

9.344.000,-

Saldo

= Rp.

0,-

+

*data keuangan perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tahun 2014 tercantum dalam lampiran 9 (Keadaan Perkara)

Minutasi Berkas Perkara Banding Dari perkara putus sebanyak 66 perkara, berkas perkara yang sudah diminutasi sebanyak 64 perkara (97%), sehingga yang belum diminutasi 2 perkara (3%). Berkas bundel A (asli) beserta salinan putusannya dan soft copy putusan dalam bentuk Compact Disk (CD) dikirim kembali kepada Pengadilan Agama pengaju yang bersangkutan.

45

C.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada tahun 2014 adalah berupa :

1) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor a. Selama tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ada pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor berupa: 

Pembangunan Tahap III (finishing) Kantor Pengadilan Agama Tanah Grogot



Pembangunan Tahap III (finishing) Kantor Pengadilan Agama Tanjung Redeb



Pembangunan Tahap III (finishing) Kantor Pengadilan Agama Nunukan

b. Selama tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah melakukan pemeliharaan sarana gedung kantor berupa : 

Pemeliharaan dan perawatan gedung kantor seluas 10.860 M2 ; dan pemeliharaan halaman gedung kantor seluas 20.318

M2; (rincian data

terdapat pada lampiran sarana & prasarana) c. Selama tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak ada mengusulkan dan melakukan penghapusan berupa sarana dan prasarana gedung kantor. d. Selama tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa sarana dan prasarana gedung kantor sebanyak 11 usulan yaitu : 46

1.

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda satu usulan Surat Nomor : W17-A/1146/PL.02/VIII/2014

2.

Pengadilan Agama Tenggarong dua usulan surat Nomor : W17A/804/PL.07/V/2014 dan Nomor : W17-A/805/PL.07/V/2014

3.

Pengadilan Agama Tanjung Selor dua usulan surat Nomor : W17A/635/PL.07/IV/2014 dan Nomor : W17-A/1637/PL.07/11/2014

4.

Pengadilan

Agama

Tarakan

dua

Usulan

surat

Nomor

:

W17-

A/955/PL.07/VI/2014 dan Nomor : W17-A/956/PL.07/VI/2014 5.

Pengadilan

Agama

Bontang

satu

Usulan

Nomor

:

W17-

Sangatta

tiga

usulan

Nomor

:

W17-

A/1532/PL.07/X/2014 6.

Pengadilan

Agama

A/1703/PL.07/XII/2014, Nomor W17-A/1301/PL.07/X/2014 dan W17A/1301/PL.07/IX/2014 Dan selama tahun 2014 yang terbit SK PSP (Penetapan Status Penggunaan) ada 4 yaitu : 1.

Pengadilan Agama Balikpapan satu SK Penetapan Status Penggunaan Nomor : KEP-014/KM.6/WKN.13/KNL.01/2014

2.

Pengadilan Agama Tenggarong satu SK Penetapan Status Penggunaan Nomor : KEP-36/KM.6/WKN.13/KNL.02/2014

3.

Pengadilan Agama Tarakan dua SK Penetapan Status Penggunaan Nomor :KEP-015/KM.6/WKN.13/KNL.04/2014 dan Nomor: 129/BUA/SK/IX/2014

2) Sarana dan prasarana fasilitas gedung a. Untuk Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tidak ada pengadaan prasarana fasilitas Gedung. 47

b. Untuk menunjang efektivitas kegiatan perkantoran, Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Sekalimantan Timur dan Kalimantan Utara selama tahun 2014 telah melakukan pembenahan berupa pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung sebagai berikut : 

Pemeliharaan inventaris 280 OT;



Perbaikan peralatan komputer / laptop 275 unit;



Pemeliharaan printer 191 unit;



Pemeliharaan AC 151 unit;



Pemeliharaan genset 11 unit;



Pemeliharaan kendaraan roda empat 28 unit;



Pemeliharaan kendaraan roda dua 66 unit.

(rincian data terdapat pada lampiran sarana & prasarana) c. Untuk Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah mengusulkan dan melaksanakan penghapusan sebanyak 6 usulan pada : 

Pengadilan Agama Balikpapan berupa Peralatan Kantor dengan usulan Surat Nomor : W17-A/400/PL.06/II/2014



Pengadilan Agama Tenggarong Peralatan Kantor dengan usulan Nomor : W17-A/932.a/PL.05/VI/2014



Pengadilan Agama Tanah Grogot Peralatan Kantor dengan usulan Nomor : W17-A/1701/PL.06/XII/2014



Pengadilan Agama Tanjung Redeb Peralatan Kantor dengan usulan Nomor : W17-A/1857/PL.05/XII/2014 dan Nomor : W17-A/1858/PL.06/XII/2014



Pengadilan Agama Sangatta Peralatan Kantor dengan usulan Nomor : W17-A/399/PL.06/II/2014 48



Pengadilan Agama Nunukan Peralatan Kantor dengan usulan Nomor : W17-A/1700/PL.06/XII/2014

Dan selama tahun 2014 Yang telah terbit SK Penghapusannya sebanyak 4 yaitu pada : 

Pengadilan Agama Balikpapan berupa Peralatan Kantor dengan SK Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor : 30.b/BUA/SK/02/2014



Pengadilan Agama Tenggarong Peralatan Kantor dengan SK Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor : 81.a/BUA/SK/06/2014



Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan SK Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor : 39.a/BUA/SK/02/2014 dan Nomor : 5.a/BUA/SK/01/2014



Pengadilan Agama Sangatta SK Kepala Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor :38.c/BUA/SK/02/2014

2. Selama

tahun 2014, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan

Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah mengusulkan Penetapan Status Penggunaan BMN berupa sarana dan prasarana fasilitas gedung kantor sebanyak 9 yaitu : 

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda satu usulan Surat Nomor : W17A/644/PL.07/IV/2014



Pengadilan Agama Tenggarong Satu usulan surat Nomor : W17A/634/PL.07/IV/2014



Pengadilan Agama Tanah Grogot dua usulan Surat Nomor : W17A/637/PL.07/IV/2014 dan Nomor : W17-A/1303/PL.07/IX/2014



Pengadilan Agama Tanjung Selor Satu Usulan Surat Nomor : W17A/635/PL.07/IV/2014

49



Pengadilan

Agama

Tarakan

dua

usulan

surat

Nomor

:

W17-

:

W17-

A/636/PL.07/IV/2014 dan Nomor : W17-A/635/PL.07/IV/2014 

Pengadilan

Agama

Sangatta

dua

usulan

Surat

Nomor

A/1300/PL.07/IX/2014 dan Nomor : W17-A/1301/PL.07/IX/2014 Dan selama tahun 2014 yang terbit SK PSP ( Penetapan Status Penggunaan ) sebanyak 9 yaitu : 

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

dua

SK

PSP

Nomor

:

126/BUA/SK/IX/2014 dan Nomor : KEP-11/MK.06/WKN.13/ KNL.02 /2014 

Pengadilan Agama Balikpapan dua SK PSP Nomor : 125/BUA/SK/IX/2014 dan Nomor : KEP-014/MK.06/WKN.13/KNL.01/ 2014



Pengadilan Agama Tenggarong Satu SK PSP Nomor : 128/BUA/SK/IX/2014



Pengadilan

Agama

Tanah

Grogot

satu

SK

PSP

Nomor

:

127/BUA/SK/IX/2014 

Pengadilan Agama Tarakan satu SK Penetapan Status Penggunaan Nomor : KEP-015/KM.06/WKN.13/KNL.04/2014



Pengadilan Agama Sangatta Satu SK Penetapan Status Penggunaan Nomor : KEP-07/KM.6/WKN.13/KNL.05/2014



Pengadilan Agama Nunukan Satu SK Penetapan Status Penggunaan Nomor : 27.b/BUA/SK/I/2014

3)

Pengelolaan BMN, Surat dan Perpustakaan Pengelolaan Barang Milik Negara Dalam rangka Penertiban Pengelolaan berupa Barang Milik Negara Pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terhadap aset yang di gunakan/pakai telah menerbitkan surat Penunjukan/Pemakaian/Penghunian terdiri atas : 50

- 233 surat Penunjukan/Pemakaian BMN yaitu : a. Roda 4 sebanyak 26 Surat Penunjukan b. Roda 2 sebanyak 65 surat Penunjukan c. Laptop sebanyak 128 Surat Penunjukan -

10 surat Penghunian Rumah Negara/Rumah Dinas

(rincian data terdapat pada lampiran sarana & prasarana) Pengelolaan Persuratan Pengelolaan Persuratan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se Kalimantan Timur dan Kalmantan Utara Meliputi pengelolaan surat masuk dan surat keluar terdiri dari : a)

Menerima, menyortir, membuka, mengarahkan, memberi nomor, mencatat dan mendistribusikan surat masuk yaitu : - Surat masuk Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebanyak 1.760 surat - Surat masuk Pengadilan Agama Samarinda sebanyak 1.404 surat - Surat masuk Pengadilan Agama Balikpapan sebanyak 1.623 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Tenggarong sebanyak 1.098 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak 934 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Tanjung Selor sebanyak 376 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 390 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Tarakan sebanyak 683 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Sangatta sebanyak 843 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Bontang sebanyak 930 Surat - Surat masuk Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 430 Surat b). Menyortir, mencatat dan mengirimkan surat keluar yaitu : - Surat keluar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebanyak 1.852 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Samarinda sebanyak 2.311 Surat 51

- Surat keluar Pengadilan Agama Balikpapan sebanyak 2.143 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Tenggarong sebanyak 1.720 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak 1.110 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Tanjung Selor sebanyak 519 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebanyak 718 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Tarakan sebanyak 954 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Sangatta sebanyak 747 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Bontang sebanyak 1.010 Surat - Surat keluar Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 850 Surat

Pengelolaan Perpustakaan Pengelolaan kegiatan Perpustakaan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara terdiri dari Pembuatan Buku Induk Buku-buku Perpustakaan dan buku peminjaman dengan jumlah buku-buku yang dikelola adalah : -

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda jumlah sebanyak 1.837 buku

-

Pengadilan Agama Samarinda Jumlah sebanyak 29 buku

-

Pengadilan Agama Balikpapan Jumlah sebanyak 1.530 buku

-

Pengadilan Agama Tenggarong Jumlah sebanyak 2.251 buku

-

Pengadilan Agama Tanah Grogot Jumlah sebanyak 1.271 buku

-

Pengadilan Agama Tanjung Redeb Jumlah sebanyak 486 buku

-

Pengadilan Agama Tanjung Selor Jumlah sebanyak 1.037 buku

-

Pengadilan Agama Tarakan Jumlah sebanyak 499 buku

-

Pengadilan Agama Bontang Jumlah sebanyak 762 buku

-

Pengadilan Agama Sangatta Jumlah sebanyak 1.062 buku

-

Pengadilan Agama Nunukan Jumlah sebanyak 62 buku 52

D.

Pengelolaan Keuangan Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan turut serta mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan Negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang tersebut di atas. Pengelolaan keuangan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda secara struktural diselenggarakan oleh Panitera/Sekretaris dibantu Wakil Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Keuangan selaku pelaksana teknis, namun secara fungsional telah dibentuk Pejabat Pengelola Keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran yang dijabat oleh Panitera/Sekretaris, Pejabat Pembuat Komitmen/Penanggung Jawab Kegiatan yang dijabat oleh Wakil Sekretaris atau pegawai yang ditunjuk, Pejabat Penanda Tangan SPM/Penguji SPP yang dijabat oleh Kasub Bagian/Kaur Keuangan atau pegawai yang ditunjuk, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima, serta Pembuat Daftar Gaji atau Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP). Pada tahun anggaran 2014 Satuan Kerja sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mendapatkan alokasi pagu anggaran dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yang tertuang didalam DIPA masing-masing satker sebagai berikut : 1. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda : DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) 53

-

Pagu Belanja Pegawai

Rp 12.626.685.000,00

-

Pagu Belanja Barang

Rp

1.541.262000,00

-

Pagu Belanja Modal

Rp

0,00

Rp 14.167.947.000,00 DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) -

Pagu Belanja Barang

Rp

201.060.000,00

Rp

201.060.000,00

2. Pengadilan Agama Samarinda : DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) -


Rp

2.142.325.000,00

-

Pagu Belanja Barang

Rp

554.556.000,00

-

Pagu Belanja Modal

Rp

0,00

Rp

2.696.881.000,00

DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) -

Pagu Belanja Barang

Rp

65.262.000,00

Rp

65.262.000,00

4.611.148.000,00

3. Pengadilan Agama Balikpapan DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) -


Rp

-

Pagu Belanja Barang

Rp

637.321.000,00

-

Pagu Belanja Modal

Rp

0,00

Rp

5.248.469.000,00

54


Pagu Belanja Barang

Rp

27.545.000,00

Rp

27.545.000,00

4. Pengadilan Agama Tenggarong DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) -


Rp

3.915.681.000,00

-

Pagu Belanja Barang

Rp

380.035.000,00

-

Pagu Belanja Modal

Rp

0,00

Rp 4.295.720.000,00 DIPA 04 ( Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ) -

Pagu Belanja Barang

Rp

63.820.000,00

Rp

63.820.000,00

5. Pengadilan Agama Tanah Grogot DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) -


Rp

3.331.723.000,00

-

Pagu Belanja Barang

Rp

410.961.000,00

-

Pagu Belanja Modal

Rp

5.308.900.000,00

Rp

9.051.584.000,00


Pagu Belanja Barang

Rp

58.110.000,00

Rp

58.110.000,00

6. Pengadilan Agama Tanjung Redeb DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) 55

-


Rp

2.275.451.000,00

-

Pagu Belanja Barang

Rp

456.479.000,00

-

Pagu Belanja Modal

Rp

5.266.560.000,00

Rp

7.998.490.000,00


Pagu Belanja Barang

Rp

60.365.000,00

Rp

60.365.000,00

7. Pengadilan Agama Tanjung Selor DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) -


Rp

2.521.846.000,00

-

Pagu Belanja Barang

Rp

453.500.000,00

-

Pagu Belanja Modal

Rp

0,00

Rp

2.975.346.000,00


Pagu Belanja Barang

Rp

32.440.000,00

Rp

32.440.000,00

8. Pengadilan Agama Tarakan DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) -


Rp

2.481.585.000,00

-

Pagu Belanja Barang

Rp

432.027.000,00

-

Pagu Belanja Modal

Rp

0,00

Rp

2.913.612.000,00

56


Pagu Belanja Barang

Rp

4.905.000,00

Rp

4.905.000,00

9. Pengadilan Agama Bontang DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) -


Rp

2.990.291.000,00

-

Pagu Belanja Barang

Rp

331.480.262,00

-

Pagu Belanja Modal

Rp

0,00

Rp

3.321.771.000,00


Pagu Belanja Barang

Rp

18.850.000,00

Rp

18.850.000,00

10. Pengadilan Agama Sangatta DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) -


Rp

2.997.877.000,00

-

Pagu Belanja Barang

Rp

374.067.000,00

-

Pagu Belanja Modal

Rp

0,00

Rp

3.371.944.000,00


Pagu Belanja Barang

Rp

50.780.000,00

Rp

50.780.000,00

Rp

2.201.382.000,00

11. Pengadilan Agama Nunukan DIPA 01 ( Badan Urusan Administrasi ) -


57

-

Pagu Belanja Barang

Rp

573.000.000,00

-

Pagu Belanja Modal

Rp

6.500.000.000,00

Rp

9.274.382.000,00


Pagu Belanja Barang

Rp

72.875.000,00

Rp

72.875.000,00

Pada tahun anggaran 2014 seluruh Satuan Kerja melaksanakan revisi DIPA ditingkat Eselon I, yakni penambahan pada pagu anggaran belanja Pegawai , diantaranya : 1.

2.

3.

4.

5.

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda : - Semula

Rp 12.626.685.000,00

- Menjadi

Rp 12.799.554.000,00

Pengadilan Agama Samarinda : - Semula

Rp 2.142.325.000,00

- Menjadi

Rp 5.699.665.000,00

Pengadilan Agama Balikpapan - Semula

Rp

4.611.148.000,00

- Menjadi

Rp

4.770.131.000,00

- Semula

Rp

3.915.681.000,00

- Menjadi

Rp 4.029.803.000,00


Pengadilan Agama Tanah Grogot - Semula

Rp 3.331.723.000,00

- Menjadi

Rp 2.946.076.000,00

58

6.

7.

8.

9.

Pengadilan Agama Tanjung Redeb - Semula

Rp 2.275.451.000,00

- Menjadi

Rp 2.316.627.000,00

Pengadilan Agama Tanjung Selor - Semula

Rp 2.521.846.000,00

- Menjadi

Rp 2.397.774.000,00

Pengadilan Agama Tarakan - Semula

Rp 2.481.585.000,00

- Menjadi

Rp 2.466.742.000,00

Pengadilan Agama Bontang - Semula

Rp 2.990.291.000,00

- Menjadi

Rp 2.274.140.000,00

10. Pengadilan Agama Sangatta - Semula

Rp 2.997.877.000,00

- Menjadi

Rp 2.981.907.000,00

11. Pengadilan Agama Nunukan - Semula

Rp 2.201.382.000,00

- Menjadi

Rp 1.752.558.000,00

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBN dapat diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) kategori jenis belanja, sebagaimana ketentuan pada bagan akun standar, namun yang digunakan hanya 3 (tiga) jenis belanja, yaitu : 1. Belanja Pegawai Belanja pegawai digolongkan menjadi dua bagian meliputi belanja mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk pembayaran gaji, tunjangan, vakasi dan lembur yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah 59

di dalam maupun di luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

a.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besaran total anggaran pada pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah sebagai berikut :  Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp 12.626.685.000,00

 Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

2.142.325.000,00

 Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

4.611.148.000,00

 Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

3.915.681.000,00

 Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

3.331.723.000,00

 Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

2.275.451.000,00

 Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

2.521.846.000,00

 Pagu DIPA PA Tarakan

Rp

2.481.585.000,00

 Pagu DIPA PA Bontang

Rp

2.990.291.000,00

 Pagu DIPA PA Sangatta

Rp

2.997.877.000,00

 Pagu DIPA PA Nunukan

Rp

2.201.382.000,00

Total

Rp 42.095.994.000,00

Setelah terjadi revisi anggaran terhadap pagu minus belanja pegawai pada DIPA Badan Urusan Administrasi diseluruh Satuan Kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, maka Besaran total anggaran pada pagu belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengalami perubahan yaitu sebagai berikut : 60

 Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp 12.799.554.000,00


Rp

5.699.665.000,00


Rp

4.770.131.000,00


Rp

4.029.803.000,00


Rp

2.946.076.000,00


Rp

2.316.627.000,00


Rp

2.397.774.000,00


Rp

2.466.742.000,00


Rp

2.274.140.000,00


Rp

2.981.907.000,00


Rp

1.752.558.000,00

Rp

44.434.977.000,00

Total

a. Pelaksanaan Anggaran Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2014, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut: Pengadilan Tinggi Agama Samarinda  Pagu

Rp 12.799.554.000,00

 Realisasi

Rp

12.678.999.891,00

 Sisa

Rp

120.554.109,00

 Pagu

Rp

5.699.665.000,00

 Realisasi

Rp

5.490.194.174,00

 Sisa

Rp

209.470.826,00


61

Pengadilan Agama Balikpapan  Pagu

Rp

4.770.131.000,00

 Realisasi

Rp

4.781.674.212,00

 Sisa

Rp

-11.543.212,00

 Pagu

Rp

4.029.803.000,00

 Realisasi

Rp

4.018.771.733,00

 Sisa

Rp

11.031.267,00

 Pagu

Rp

2.946.076.000,00

 Realisasi

Rp

2.942.730.585,00

 Sisa

Rp

3.345.415,00

 Pagu

Rp

2.316.627.000,00

 Realisasi

Rp

2.307.304.148,00

 Sisa

Rp

9.322.852,00

 Pagu

Rp

2.397.774.000,00

 Realisasi

Rp

2.389.940.308,00

 Sisa

Rp

7.833.692,00

 Pagu

Rp

2.466.742.000,00

 Realisasi

Rp

2.438.027.235,00

 Sisa

Rp

28.714.765,00






62

Pengadilan Agama Bontang  Pagu

Rp

2.274.140.000,00

 Realisasi

Rp

2.289.021.953,00

 Sisa

Rp

-14.881.953,00

 Realisasi

Rp

2.981.907.000,00

 Realisasi

Rp

2.966.088.128,00

 Sisa

Rp

15.818.872,00

 Pagu

Rp

1.752.558.000,00

 Realisasi

Rp

1.725.343.709,00

 Sisa

Rp

27.214.291,00



Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat di persentasikan pagu belanja pegawai telah terserap sebesar 100,32 %.

b. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah dialokasikan dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sebagai berikut :  Sisa Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

120.554.109,00

 Sisa Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

209.470.826,00

 Sisa Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

-11.543.212,00

 Sisa Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

11.031.267,00

 Sisa Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

3.345.415,00

 Sisa Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

9.322.852,00

 Sisa Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

7.833.692,00

 Sisa Pagu DIPA PA Tarakan

Rp

28.714.765,00 63

 Sisa Pagu DIPA PA Bontang

Rp

-14.881.953,00

 Sisa Pagu DIPA PA Sangatta

Rp

15.818.872,00

 Sisa Pagu DIPA PA Nunukan

Rp

27.214.291,00

Rp

. 406.880.924,00

Total sisa

Total sisa anggaran dari pagu belanja pegawai secara keseluruhan dapat dipersentasikan sebesar

-0.92 % dari total pagu anggaran yang tersedia,

kekurangan pagu tersebut berakibat minus terhadap pagu anggaran belanja pegawai yang sekarang ini masih menunggu hasil revisi pagu minus pada tingkat eselon I antara Mahkamah Agung dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan guna menutupi kekurangan pagu anggaran akibat berlebihnya realisasi .

2. Belanja Barang Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat dan belanja barang tidak mengikat.

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Pada tahun anggaran 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menerima pagu anggaran belanja barang di dalam DIPA awal sebagai berikut : DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI) 64

 Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

1.541.262.000,00


Rp

554.556.000,00


Rp

637.321.000,00


Rp

380.035.000,00


Rp

410.961.000,00


Rp

456.479.000,00


Rp

453.500.000,00


Rp

432.027.000,00


Rp

331.480.000,00


Rp

374.067.000,00


Rp

573.000.000,00

Rp

6.144.688.000,00

Total

DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA)  Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp


Rp

65.160.000,00


Rp

27.545.000,00


Rp

63.820.000,00


Rp

58.110.000,00


Rp

60.365.000,00


Rp

32.440.000,00


Rp

4.905.000,00


Rp

18.850.000,00


Rp

50.780.000,00


Rp

72.875.000,00

Total

201.060.000,00

Rp 655.910.000,00 65

Dari keseluruhan pagu anggaran yang dialokasikan tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional satuan kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Setelah terjadi revisi anggaran pada DIPA Badan Urusan Administrasi pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, maka Besaran total anggaran pada pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2014 yaitu sebagai berikut : 1. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda : -

Semula

Rp 1.541.262.000,00

-

Menjadi

Rp 1.457.710.000,00

b. Pelaksanaan Anggaran Sesuai dengan hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan satuan kerja setiap bulan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat dan rekonsiliasi tingkat Koordinator Wilayah setiap triwulan, diperoleh data anggaran yang telah terserap atau terealisasi sebagai berikut : DIPA 01 (Badan Urusan Adminstrasi) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda  Pagu

Rp

1.457.710.000,00

 Realisasi

Rp

1.444.148.000,00

 Sisa

Rp

13.562.000,00

Pengadilan Agama Samarinda  Pagu Rp

554.556.000,00

 Realisasi

Rp

549.990.250,00

 Sisa

Rp

4.565.750,00 66


Rp

637.321.000,00

 Realisasi

Rp

627.897.586,00

 Sisa

Rp

9.423.414,00

 Pagu

Rp

380.035.000,00

 Realisasi

Rp

377.247.510,00

 Sisa

Rp

2.787.490,00

 Pagu

Rp

410.961.000,00

 Realisasi

Rp

404.609.250,00

 Sisa

Rp

6.351.750,00

 Pagu

Rp

456.479.000,00

 Realisasi

Rp

439.112.650,00

 Sisa

Rp

17.366.350,00

 Pagu

Rp

453.500.000,00

 Realisasi

Rp

453.500.000,00

 Sisa

Rp

0,00

 Pagu

Rp

432.027.000,00

 Realisasi

Rp

430.964.571,00

 Sisa

Rp

1.062.429,00






67

Pengadilan Agama Bontang  Pagu

Rp

331.480.000,00

 Realisasi

Rp

322.740.909,00

 Sisa

Rp

8.739.091,00

 Pagu

Rp

374.067.000,00

 Realisasi

Rp

368.435.724,00

 Sisa

Rp

5.631.276,00

 Pagu

Rp

573.000.000,00

 Realisasi

Rp

525.106.000,00

 Sisa

Rp

47.894.000,00



Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat dipersentasikan pagu belanja barang pada DIPA 01 telah terserap sebesar 98,06 %.

DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA) Pengadilan Tinggi Agama Samarinda  Pagu

Rp

201.060.000,00

 Realisasi

Rp

200.920.000,00

 Sisa

Rp

140.000,00

 Pagu

Rp

65.262.000,00

 Realisasi

Rp

63.347.000,00

 Sisa

Rp

1.915.000,00

Rp

27.545.000,00



68

 Realisasi

Rp

25.551.000,00

 Sisa

Rp

1.994.000,00

 Pagu

Rp

63.820.000,00

 Realisasi

Rp

61.599.000,00

 Sisa

Rp

2.221.000,00

 Pagu

Rp

58.110.000,00

 Realisasi

Rp

56.105.000,00

 Sisa

Rp

2.005.000,00

 Pagu

Rp

60.365.000,00

 Realisasi

Rp

59.362.000,00

 Sisa

Rp

1.003.000,00

 Pagu

Rp

32.440.000,00

 Realisasi

Rp

32.440.000,00

 Sisa

Rp

0,00

 Pagu

Rp

4.905.000,00

 Realisasi

Rp

4.262.000,00

 Sisa

Rp

643.000,00

 Pagu

Rp

18.850.000,00

 Realisasi

Rp

17.410.000,00







69

 Sisa

Rp

1.440.000,00

 Pagu

Rp

50.780.000,00

 Realisasi

Rp

50.780.000,00

 Sisa

Rp

0,00

 Pagu

Rp

72.875.000,00

 Realisasi

Rp

72.558.000,00

 Sisa

Rp



317.000,00

Dari total anggaran yang telah terealisasi, dapat dipersentasikan pagu belanja barang DIPA 04 telah terserap sebesar 98,22 %

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan pagu anggaran yang telah dialokasikan dan anggaran yang telah terealisasi tercatat total sisa anggaran sebagai berikut : DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)  Sisa Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

13.561.636,00


Rp

4.565.750,00


Rp

9.423.414,00


Rp

2.791.490,00


Rp

6.6351.750,00


Rp

17.366.350,00


Rp

0,00


Rp

1.062.429,00


Rp

8.739.091,00


Rp

5.631.276,00 70

 Sisa Pagu DIPA PA Nunukan Total sisa

Rp

47.894.000,00

Rp 117.383.550,00

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang DIPA 01 dapat dipersentasikan sebesar 1,94 % dari total pagu yang tersedia.

DIPA 04 (DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA)  Sisa Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

140.000,00


Rp

1.813.000,00


Rp

1.874.000,00


Rp

2.221.000,00


Rp

2.005.000,00


Rp

1.003.000,00


Rp

0,00


Rp

338.000,00


Rp

1.350.000,00


Rp

0,00

 Sisa Pagu DIPA PA Nunukan

Rp

317.000,00

Rp

11.061.000,00

Total sisa

Total sisa anggaran dari pagu belanja barang DIPA 04 dapat dipersentasikan sebesar 1,78 % dari total pagu yang tersedia.

3. Belanja Modal Belanja modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal, antara lain untuk pembangunan, peningkatan dan pengadaan serta kegiatan non fisik yang mendukung pembentukan modal. 71

Pada tahun anggaran 2014, tidak semua satuan kerja sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mendapat alokasi pagu belanja modal. Adapun Satuan Kerja yang tidak mendapatkan alokasi belanja modal, diantaranya : 1.

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

2.

Pengadilan Agama Tenggarong;

3.

Pengadilan Agama Tanjung Selor;

4.

Pengadilan Agama Tarakan;

5.

Pengadilan Agama Bontang;

6.

Pengadilan Agama Sangatta. Sedangkan Satuan Kerja yang mendapatkan alokasi belanja modal gedung dan

bangunan, diantaranya : 1. Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan alokasi pagu anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp.5.308.900.000,00 (lima milyar tiga ratus delapan juta Sembilan ratus ribu rupiah), alokasi pagu anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung kantor lanjutan; 2. Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan alokasi pagu anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp.5.266.560.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), alokasi pagu anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung kantor lanjutan; 3. Pengadilan Agama Nunukan dengan alokasi pagu anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp.6.500.000.000,00 (enam milyar lima ratus juta rupiah), alokasi pagu anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung kantor lanjutan.

72

a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Besarnya anggaran atau pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2013 yang telah diterima di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda adalah sebagai berikut :  Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

0,00


Rp

0,00


Rp

0,00


Rp

0,00


Rp

5.308.900.000,00


Rp

5.266.560.000,00


Rp

0,00


Rp

0,00


Rp

0,00


Rp

0,00


Rp

6.500.000.000,00

Total

Rp

17.075.460.000,00

b. Pelaksanaan Anggaran Dari alokasi pagu anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2014, anggaran yang telah terserap atau terealisasi adalah sebagai berikut :  Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

0,00

 Realisasi Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

0,00

 Sisa

Rp

0,00


Rp

0,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Samarinda

Rp

0,00

 Sisa

Rp

0,00 73


Rp

0,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Balikpapan

Rp

0,00

 Sisa

Rp

0,00


Rp

0,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Tenggarong

Rp

0,00

 Sisa

Rp

0,00


Rp 5.308.900.000,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Tanah Grogot

Rp

5.152.630.000,00

 Sisa

Rp

156.270.000,00


Rp

5.266.560.000,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Tanjung Redeb

Rp

5.106.244.000,00

 Sisa

Rp

160.316.000,00


Rp

0,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Tanjung Selor

Rp

0,00

 Sisa

Rp

0,00


Rp

0,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Tarakan

Rp

0,00

 Sisa

Rp

0,00

74


Rp

0,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Bontang

Rp

0,00

 Sisa

Rp

0,00


Rp

0,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Sangatta

Rp

0,00

 Sisa

Rp

0,00


Rp 6.500.000.000,00

 Realisasi Pagu DIPA PA Nunukan

Rp

6.495.820.000,00

 Sisa

Rp

4.180.000,00

Dari total anggaran yang telah terealisasi dapat dipersentasikan pagu belanja modal telah terserap sebesar 98,12 % dari total pagu yang tersedia.

c. Sisa Anggaran Pelaksanaan Berdasarkan alokasi pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi/terserap oleh satuan kerja, dapat disimpulkan bahwa sisa alokasi pagu anggaran belanja Modal adalah sebagai berikut :  Sisa Pagu DIPA PTA Samarinda

Rp

0,00


Rp

0,00


Rp

0,00


Rp

0,00


Rp

156.270.000,00


Rp

160.316.000,00


Rp

0,00

 Sisa Pagu DIPA PTA Tarakan

Rp

0,00 75

 Sisa Pagu DIPA PTA Bontang

Rp

0,00

 Sisa Pagu DIPA PTA Sangatta

Rp

0,00

 Sisa Pagu DIPA PTA Nunukan

Rp

4.180.000,00

Rp

320.766.000,00

Total

Total sisa alokasi pagu anggaran dari alokasi pagu anggaran belanja modal dapat dipersentasikan sebesar 1,88 % dari total pagu yang tersedia.

E.

DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI Dukungan Teknologi Informasi meliputi pengelolan berupa perangkat keras dan perangkat lunak yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. 1. Adapun dukungan TI berupa perangkat keras yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara adalah sebagai berikut -

Personal Komputer sejumlah 122 unit

-

Laptop sejumlah 133 unit

-

Mesin ketik sejumlah 12 unit

-

Printer sejumlah 158 unit

-

Server sejumlah 10 unit

-

Touch screen/multi media box sejumlah 13 unit

-

TV/LED sejumlah 24 unit

-

UPS sejumlah 21 Unit

-

Scanner sejumlah 2 Unit

-

Proyektor sejumlah 7 unit

-

Kamera sejumlah 13 unit

-

CCTV sejumlah 43 unit 76

-

Sound system sejumlah 15 unit

(rincian data terdapat pada lampiran data dukung Teknologi Informasi) 2.

Adapun dukungan TI berupa perangkat lunak yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se Kalimantan Timur adalah sebagai berikut : -

Aplikasi Website Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

-

Aplikasi SIADPTA dan SIADPA PLUS

-

Aplikasi KOMDANAS ON LINE

-

Aplikasi SIMKEP ON LINE

-

Aplikasi SAPK-BKN

-

Aplikasi RKA-KL DIPA

-

Aplikasi GPP

-

Aplikasi SPM

-

Apliaksi INJECT PIN PPSPM

-

Aplikasi PP 39

-

Aplikasi MONEV ANGGARAN ON LINE

-

Aplikasi SAKPA

-

Aplikasi SIMAK-BMN

-

Aplikasi PERSEDIAAN

3. Adapun perangkat lunak yang digunakan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

77

F.

REGULASI TAHUN 2014 Dalam tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah mengeluarkan beberapa

regulasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) diantaranya : 1. Keputusan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

Nomor

:

W17-

A/297/PS.01/I/2014 tanggal 23 Januari 2014, tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang. 2. Keputusan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

Nomor

:

W17-

A/2/PS.01/I/2014 tanggal 2 Januari 2014, tentang Penunjukan Penanggungjawab dan Koordinator Pengawas. 3. Keputusan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

Nomor

:

W17-

A/934/KP.04.5/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014, tentang Tim Pertimbangan dan Kepangkatan. 78

4. Keputusan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

Nomor

:

W17-

A/4/OT.01/I/2014 tanggal 2 Januari 2014, tentang Pengangkatan Humas (Hubungan Masyarakat). 5. Keputusan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

Nomor

:

W17-

A/5/KP.01.2/I/2014 tanggal 2 Januari 2014, tentang Penunjukan Tim Pengawas Absensi. 6. Keputusan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

Nomor

:

W17-

A/6/KP.01.2//I/2014 tanggal 2 Januari 2014, tentang Penunjukan Tim Petugas Absensi. 7. Keputusan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

Nomor

:

W17-

A/22.b/HK.05/I/2014 tanggal 2 Januari 2014, tentang Penunjukan Petua Meja Pengaduan. 8. Keputusan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

Nomor

:

W17-

A/22.c/HK.05/I/2014 tanggal 2 Januari 2014, tentang Tim Pengelola Meja Informasi.

Dalam tahun 2014 Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yaitu pada Pengadilan Agama Tenggarong (sebagai sampel/contoh) sebagai berikut : 1)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Petugas Pengelola Buku Induk Keuangan Perkara dengan Nomor:

W17-A3/30/ KP.04.5/I/2014,

tanggal 2 Januari 2014. 2)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Bank Penerima

Pembayaran

Panjar

Biaya

Perkara

dengan

Nomor:

W17-

A3/31/HK.05/I/2014, tanggal 2 Januari 2014.

79

3)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Pengelolaan

Biaya

Proses

Penyelesaian

Perkara

dengan

Nomor:

W17-

A3/35/HK.05/I/2014, tanggal 2 Januari 2014. 4)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Pembentukan Majelis Hakim dengan Nomor: W17-A3/43/OT.01.3/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 dan direvisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang

Pembentukan

Majelis

Hakim

dengan

Nomor:

W17-

A3/2015/OT.01.3/XI/2014, tanggal 27 Nopember 2014 karena adanya hasil rapat tim promusi hakim pengadilan Agama tahap III tahun 2014. 5)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Hakim Mediasi dengan Nomor: W17-A3/45/KP.0.7.5/I/2014, tanggal 2 Januari 2014.

6)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi Dan Petugas Meja Penanganan Pengaduan dengan Nomor: W17-A3/52/HM.00/I/2014, tanggal 2 Januari 2014.

7)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Petugas Meja III dengan Nomor: W17-A3/55/KP.04.5/I/2014, tanggal 2 Januari 2014.

8)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Biaya Panggilan Dan Pemberitahuan

dengan Nomor: W17-A3/63/HK.05/I/2014, tanggal 2

Januari 2014. 9)

Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Komponen Dan Tata Cara

Perhitungan Panjar Biaya

Perkara

dengan

Nomor: W17-

A3/62/HK.05/I/2014, tanggal 2 Januari 2014. 10) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Pembentukan Tim Kerja Anonimisasi dan Publikasi Putusan Perkara dengan Nomor W17-A3/98 A/HM.02.3/I/2014, tanggal 2 Januari 2014. 80

11) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Pembentukan Tim Petugas

Pengelola

Portal

Tabayun

dengan

Nomor:

W17-

A3/1365/HM.02.3/X/2014, tanggal 1 Oktober 2014. 12) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu DI Pengadilan, tanggal 9 Januari 2014 13) Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali, tanggal 29 Januari 2014.

F.1.

Di Bidang Kesekretariatan 1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Tim Reformasi Birokrasi dengan Nomor: W17-A3/25/OT.00/I/2014, tanggal 2 Januari 2014. 2) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Tim Penilai Role Model dengan Nomor: W17-A3/ 26/ OT.00/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 yang direvisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Tim Penilai Role Model

dengan Nomor:

W17-A3/400A/OT.00/III/2014, tanggal 3

Maret 2014. 3) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penempatan Staf Di Lingkungan dengan Nomor: W17-A3/27/KP.04.1/I/2014, tanggal 2 Januari 2014. 4) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Dan Staf Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara dengan Nomor: W17-A3/28/HK.05/I/2014, tanggal 2 Januari 2014.

81

5) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Bendaharawan Pengelola Barang Alat Tulis Kantor dengan Nomor: W17A3/29/PL.03/I/2014, tanggal 2 Januari 2014. 6) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Petugas Pengelola Perpustakaan

Pengadilan

Agama

Tenggarong

dengan

Nomor:

W17-

A3/32/KP.04.5/2014, tanggal 2 Januari 2014. 7) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Pembentukan Tim Informasi Tekhnologi

dengan

Nomor:

W17-A3/36/KP.04.5/I/2014, tanggal 2

Januari 2014 yang direvisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Pembentukan Tim Informasi Tekhnologi dengan Nomor: W17A3/402 A/KP.04.5/III/2014, tanggal 3 Maret 2014. 8) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Pembentukan Pejabat

Pengelola

Informasi

Dan

Dokumentasi

dengan

Nomor:

W17-

A3/42/HM.00/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 yang direvisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi

dengan Nomor: W17-A3/403 A/HM.00/III/2014,

tanggal 3 Maret 2014. 9) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Uraian Tugas ( Job Description) dengan Nomor: W17-A3/44/OT.00/I/2014, tanggal 2 Januari 2014. 10) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang

dengan Nomor: W17-A3/46/PS.01/I/2014, tanggal 2 Januari

2014. 11) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Petugas Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Nomor: W17-A3/49/HM.00/I/2014, tanggal 2 Januari 2014.

82

12) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Pengangkatan Hubungan Masyarakat (Humas)

dengan Nomor: W17-A3/51/KP.04.5/I/2014,

tanggal 2 Januari 2014. 13) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Tim PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990

dengan Nomor: W17-

A3/46/PS.01/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 yang direvisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Tim PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dengan Nomor: W17-A3/401 A/PS.01/III/2014, tanggal 3 Maret 2014. 14) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penetapan Standard Operational Prosedur (SOP) Pelayanan Peradilan dan Pelayanan Publik

dengan

Nomor : W17-A3/46/OT.01.3/I/2014, tanggal 2 Januari 2014. 15) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Penangungjawab Absensi Pegawai

dengan Nomor: W17-A3/56/KP.04.5/I/2014,

tanggal 2 Januari 2014 direvisi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Penangungjawab Absensi Pegawai

dengan

Nomor: W17-A3/706 A/KP.04.5/VI/2014, tanggal 2 Juni 2014. 16) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat)

dengan Nomor: W17-

A3/64/KP..04.6/I/2014, tanggal 2 Januari 2014 yang direvisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat)

Pembentukan Badan dengan Nomor: W17-

A3/229/KP..04.6/II/2014, tanggal 5 Pebruari 2014 karena adanya Surat Keputusan Promusi Mutasi. 17) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Tim Pengawas Kinerja/ Remunerasi

dengan Nomor: W17-A3/65/PS.01/I/2014, tanggal 83

2 Januari 2014 yang direvisi dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Penunjukan Tim Pengawas Kinerja/ Remunerasi

dengan

Nomor W17-A3/404 A/PS.01/III/2014, tanggal 3 Maret 2014. 18) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Pembentukan Pengurus

Persatuan

Tenis

Warga

Pengadilan

dengan

Nomor:

W17-

A3/371/OT.00/III/2014, tanggal 6 Maret 2014. 19) Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong tentang Tim Evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan Nomor: W17-A3/1033/KP.02.1/VIII/2014, tanggal 4 Agustus 2014. 20) Regulasi tahun 2014 terkait bagian kepegawaian adalah penerapan Kinerja atau Sasaran Kinerja Pegawai sebagaimana yang dimanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 yang diberlakukan sejak Januari 2014.

84

BAB IV PENGAWASAN

A.

INTERNAL

P engawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas – tugas yang dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan dapat meminimalisir peluang pelanggaran ketentuan, sehingga lembaga peradilan dapat menjadi lembaga yang berwibawa dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dengan bermuara pada terwujudnya visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, melalui Keputusan

Ketua

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

Nomor

:

W17-

A/297/PS.01/I/2014, tanggal 23 Januari 2014 dibentuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah (HATIWASDA) dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (HATIWASBID) pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan pada Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang meliputi bidang kepaniteraan/perkara dan bidang kesekretariatan. Pengawasan dan pembinaan tersebut dilakukan per enam bulan sekali atau 2 kali dalam setahun. 1.

Wilayah Selatan meliputi : a.

Pengadilan Agama Balikpapan

b.

Pengadilan Agama Tanah Grogot 85

c. 2.

3.


Wilayah Tengah, meliputi : a.


b.


c.


Wilayah Utara, meliputi : a.


b.


c.


d.


Sehubungan dengan terjadinya mutasi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan beberapa Hakim Tinggi, maka dibuat kembali susunan SK Hatiwasda dan Hatiwasbid dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor : W17-A/297/PS.01/I/2014 tanggal 23 Januari 2014. Pengawasan Hatiwasda yang dilaksanakan pada tahun 2014 adalah : 1. Sesuai surat tugas Nomor : W17-A/810/PS.01/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, Wakil Ketua PTA. Samarinda menugaskan kepada 1). Drs. H. Solihun SH., 2). Drs. Wiharno, 3). Drs.H.Mas’ud, 4). Drs.H. Rusliani, 5). Agusriyansyah, S.Kom. dan 6). Zakiah Darajah Muis, SH, pada tanggal 09 s.d 11 Juni 2014 melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Samarinda. 2. Sesuai surat tugas Nomor : W17-A/811/PS.01/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, Wakil Ketua PTA. Samarinda menugaskan kepada 1). Drs. Mohammad Taufiq MH, 2). Drs. H.Masyhudi HS, SH, MH, 3). Drs.H. Aderi, SH, 4). Ruliana, SH dan Risni Fitria, S.Kom, pada tanggal 09 s.d 11 Juni 2014 melakukan pemeriksaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Balikpapan.

86

3. Sesuai surat tugas Nomor : W17-A/812/PS.01/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, Ketua PTA. Samarinda menugaskan kepada 1). Drs. H. Muhmmad Darin, SH, M.S.I 2). Drs.H. Noor Kholil, MH, 3). Hj.Siti Umi Habibah Maryam, S.H.I, 4). Ratna Mayasari, A.Md, dan 5). Muhammad Zaim Noor, A.Md, pada tanggal 09 s.d 11 Juni 2014 melakukan pemeriksaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Tenggarong. 4. Sesuai surat tugas Nomor : W17-A/813/PS.01/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, Wakil Ketua PTA. Samarinda menugaskan kepada 1). Drs.H. Abdullah Berahim, M.H.I, 2). Drs. Sukandar, SH, 3). Drs. Asie, SH, MH, 4). Yuri Adi Dharma, S.Kom, dan 5). Mulia Rahman pada tanggal 09 s.d 11 Juni 2014 melakukan pemeriksaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Tanah Grogot. 5. Sesuai surat tugas Nomor : W17-A/816/PS.01/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, Wakil Ketua PTA. Samarinda menugaskan kepada 1). Drs.H. Akhmad Syamhudi, SH., M.H., 2). Hj. Marlianah, SH, pada tanggal 02 s.d 04 Juni 2014 melakukan pemeriksaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Tanah Tanjung Redeb. 6. Sesuai surat tugas Nomor : W17-A/817/PS.01/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, Wakil Ketua PTA.Samarinda menugaskan kepada 1). Drs.H. Mahmud SH, MH, 2). Hernawan, A.Md. pada tanggal 02 s.d. 04 Juni 2014, melakukan pemeriksaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Tanjung Selor. 7. Sesuai surat tugas Nomor : W17-A/818/PS.01/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, Wakil Ketua PTA. Samarinda menugaskan kepada 1). Drs. H. Endang Kusnadi, SH, MH, 2). Aidillah, SH, pada tanggal 02 s.d 04 Juni 2014 melakukan pemeriksaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Tarakan. 8. Sesuai surat tugas Nomor : W17-A/814/PS.01/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, Wakil Ketua PTA. Samarinda menugaskan kepada 1). Drs.H. Amar Komaruddin, SH, 2). Drs.H. Daruni, SH., M.Ag, 3). H.Musthapa, SH, 4). Muthia Eka Sari dan 5). 87

Tachmawaty, pada tanggal 16 s.d 18 Juni 2014 melakukan pemeriksaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Bontang. 9. Sesuai surat tugas Nomor : W17-A/815/PS.01/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, Wakil Ketua PTA. Samarinda menugaskan kepada 1). Drs. Sutardi, 2). Drs.H.A. Afandi Zaini, SH., MM, 3). Suriyanata, SH, dan 4). Agus Johan Rahmatullah, pada tanggal 16 s.d 18 Juni 2014 melakukan pemeriksaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Sangatta. 10. Sesuai surat tugas Nomor : W17-A/819/PS.01/V/2014 tanggal 28 Mei 2014, Wakil Ketua PTA. Samarinda menugaskan kepada 1). Drs. H.Iskandar Paputungan, MH, 2). Drs. Kurthubi, MH, pada tanggal 09 s.d 11 Juni 2014 melakukan pemeriksaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Nunukan.

B.

EVALUASI Dari hasil pemeriksaan para Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Agama

Samarinda tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebahai berikut : 1. Belum

tercipta

motivasi

dan

etos

kerja

yang

sungguh-sungguh

dari

para

karyaawan/karyawati utamanya para Ketua/Anggota Majelis Hakim, Panitera Sidang dan Jurusita Pengganti, sehingga banyak ditemukan kekeliruan dalam BAP, Relass-relass, PMH, PHS., yang semestinya hal-hal tersebut tidak perlu terjadi; 2. Para pejabat/Hakim tidak menguasai sepenuhnya dan kurang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya; 3. Pengadministrasian perkara belum sepenuhnya dilakukan secara tertib, seperti masih adanya kekeliruan dan adanya kolom-kolom dalam register belum terisi; 4. Para Ketua Majelis Hakim yang bertanggung jawab atas minutasi perkara, belum melakukan tugasnya dengan baik, seperti : masih banyaknya terjadi perbedaan antara yang tertulis dalam BAS dengan yang tertulis dalam Putusan, dan di buku register induk 88

perkara adanya putusan dan berita acara yang belum ditandatangani serta adanya relass panggilan yang tidak ada dalam berkas. 5. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan belum dilakukan secara sempurna, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pokok pengadilan;

C.

LAPORAN PENGADUAN Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi baik perkara dan putusan, kepegawaian, pengawasan dan pendisiplinan, anggaran dan aset serta informasi

lainnya,

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

melalui

website

:

http://www.pta-samarinda.net telah menyediakan menu-menu informasi tersebut. Selain itu Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah menyediakan nomor hotline 0541-733337 ext. 102 atau email : [email protected] khusus untuk pengaduan dan informasi. Selama tahun 2014, jumlah pelapor pengaduan masyarakat berjumlah 3 (tiga) permasalahan yaitu tentang : 1. Adanya dugaan perilaku moral (perselingkuhan), sedangkan tindak lanjut dari masalah ini yang bersangkutan dipindahkan menjadi Hakim Madya Muda pada Pengadilan Agama Tanjung Klas II. 2. Adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, namun dari hasil Tim Pemeriksa tidak ditemukan adanya pelanggaran hukum acara maupun kode etik dan perilaku hakim. 3. Tentang

putusan

PA.Samarinda

No.9/Pdt.G/2014/PA.Smd,

Majelis

Hakim

PA.Samarinda tidak netral, berpihak, tidak objektif dan tidak mencerminkan keadilan. Hasil telaahan Hakim Tinggi tidak ada indikasi Majelis Hakim PA.Samarinda berperilaku tidak netral. 89

Laporan Penyelesaian Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Periode Januari s.d Desember 2014 Tanggal No

Terima Pengadua

Tanggal Pemeriksaan Pelapor

Terlapor

Perihal

Pelapor

Terlapor

Rekomendasi

Tindak Lanjuti

Ket

n Dugaan 1

6 Maret

Tanpa

Drs. H. M.

2014

Identitas

TMJ M.HI

Menjadi

perselingkuhan -

16 Apr 2014

Hakim Madya 20 Mei 2014

30 Sept 2014

Muda PA. Tanjung Kelas II

1. Erika 2

8 Mei 2014

Sumangi,

Majelis

Pelanggaran

SH

Hakim

Kode Etik dan

2. Sastiono

PA.Smd

PPH

Dalam proses 8 Okt

14 Okt

2014

201414

4 Nov 2014

-

Panitera MA RI

Kasek, SH Hasil telaahan Hakim Tinggi

3

10 Juni 2014

Anita Yuliana Syaiful, SH

Tentang putusan

tidak ada

PA.Samarind

PA.Smd

indikasi pada

a

No.9/Pdt.G/2014 /PA.Smd

-

-

-

4 Sept 2014

Majelis Hakim PA.Smd berperilaku tidak netral

Catatan : Khusus Masalah Drs. H. B. J, SH., M.Hum (Ketua PA.Tgt) tentang Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI No.1836/Dj.A/KP.02.1/SK/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, bahwa melihat dan memahami surat tersebut, maka masa hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan sudah berakhir tanggal 29 Agustus 2-14 (selama satu tahun), namun sampai sekarang belum ada Surat Keputusan untuk itu.

90

BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan 1. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah melakukan kegiatan secara maksimal dan optimal meskipun masih terdapat beberapa hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal; 2. Penyelesaian perkara tahun 2014 pada tingkat banding telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dari sisa tahun 2013 sebanyak 4 perkara, ditambah yang diterima tahun 2014 sebanyak 62 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak 66 perkara (100%), sisanya nihil (0%). Sedangkan pada tingkat pertama sisa tahun 2013 sebanyak 1460 perkara ditambah yang diterima tahun 2014 sebanyak 10.578 perkara, dengan jumlah 12.116 perkara, yang berhasil diputus/diselesaikan sebanyak 11.484 perkara (88%), sehingga sisa akhir tahun 2014 masih diatas sepuluh persen, yaitu sebanyak 1378 perkara (12%); 3. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda terhadap Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur baik dalam bidang administrasi maupun teknis yudisial, kode etik dan perilaku Hakim maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif; 4. Peningkatan teknis yudisial maupun nonyudisial Pengadilan Tinggi Agama Samarinda telah mengikutsertakan pejabat fungsional, struktural dan staf dalam berbagai kegiatan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, maupun yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. 5. Pelaksanaan anggaran DIPA di lingkungan PTA.Samarinda penyerapan anggarannya telah terserap yang berasal dari Belanja Pegawai 100.32% dengan sisa -0.92%,

91

Belanja Barang DIPA 01 : 98,06% dengan sisa 1,94%, sedangkan DIPA 04 : 98,22% dengan sisa 1,78%, dan Belanja Modal 98,12% dengan sisa 1,88%. 6. Pengelolaan sarana gedung dan sarana prasarana fasilitas gedung Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara telah melakukan pemeliharaan dan mengoptimalisasikan sarana dan prasarana yang ada serta melaksanakan pengadaan untuk sarana dan prasarana yang belum ada sesuai penyerapan anggaran DIPA tahun anggaran 2014. 7. Pengelolaan administrasi peradilan, maupun administrasi umum telah mengacu pada aturan yang telah ditentukan, seperti pelaksanaan pola bindalmin dan pola arsip dinamis dan statis pada penataan pola administrasi umum.

B. Rekomendasi 1. Diperlukan diklat atau pelatihan secara kontinu (berkelanjutan) baik bidang yudisial maupun non yudisial untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur peradilan. 2. Diperlukan adanya penambahan kualitas dan kuantitas SDM, dikarenakan selama ini hampir di seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur masih terdapat pejabat atau staf yang merangkap (overlooping) beberapa pekerjaan sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang optimal dan maksimal serta berpengaruh terhadap pelayanan publik yang prima. 3. Diperlukan penambahan anggaran DIPA pada semua mata anggaran terutama untuk kegiatan PTA Samarinda sebagai koordinator wilayah memerlukan mata anggaran khusus untuk kegiatan tersebut sehingga bisa melakukan sosialisasi atau pembinaan ke seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

92

4. Diperlukan penambahan pembangunan gedung kantor, terutama Pengadilan Agama yang kondisi bangunannya sudah kurang layak dalam upaya mewujudkan peningkatan kapabilitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 5. Perlu anggaran khusus untuk Pengelolaan IT, Pelayanan Meja Informasi dan Pengaduan, dan Pengelolaan SIADPTA Plus dan SIADPA Plus. 6. Perlu petugas khusus untuk pelayanan meja informasi yang tidak hanya menguasai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, akan tetapi juga menguasai teknis Pelayanan Meja Informasi dan diadakan pelatihan-pelatihan khusus petugas pelayanan meja informasi. 7. Perlu dibuatkan form pelayanan meja informasi yang baku dari permohonan sampai pelaporan, agar tidak terjadi perbedaan antara Mahkamah Agung R.I. dan Ditjen Badan Peradilan Agama MA RI yang dapat membingungkan pelaksana pelayanan meja informasi.

93

Indonesia sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang

Recommend Documents