Indonesia Raya. Gerindra BerKomitmen Bangun Desa. Hak Konstitusional Rakyat Dikebiri. Gelora. patuk...!

Pemilu 2014

Partai Gerindra: KPU Agar Cermat Menyusun DPT

Gema Utama>>

04

G e m a

Diklat Caleg Partai Gerindra

Vania Larissa

Mengubah Hidup

Prabowo Subianto: Jadilah Pejuang Politik

06

13

INdonesia >>

Figur >>

Indonesia Raya

Terbit 16 Halaman/Edisi 31/Tahun IiI/November 2013

www.partaigerindra.or.id

Gelora

Hak Konstitusional Rakyat Dikebiri Oleh Fadli Zon

patuk...! Habibie mengajak Prabowo Subianto duduk di bangku merah di rumahnya di Jerman, seperti dilakukannya terhadap SBY pada 2003. Semoga itu pertanda baik…… SBY marah besar ketika dituduh dekat dengan Bunda Putri. “….. 2000 persen bohong,” jelasnya dengan nada tinggi. Sabar, sabar…….

foto facebook.com/gerindra

Dalam Badan Legislasi DPR, Fraksi Partai Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PAN, dan PKB sepakat RUU Pilpres tak dibahas lagi. Fraksi lainnya, termasuk Gerindra, tetap menginginkan revisi UU Pilpres. Sidang paripurna DPR akhirnya memutuskan menghentikan pembahasan. Sehingga ambang presidential threshold (PT) tetap 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 perolehan suara nasional. Angka PT 20 persen, patut dipertanyakan. Dalam UUD 1945 pasal 6, tak diamanatkan penetapan ambang batas. Konstitusi hanya menyebutkan pasangan presiden – wapres diajukan oleh partai politik atau gabungan parpol. Sehingga penetapan PT 20 persen jelas berlawanan dengan konstitusi. Partai Gerindra tak khawatir angka PT 20 persen. Namun ini merupakan cermin permainan oligarki partai yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Ada kepentingan subyektif jangka pendek partai tertentu. Keputusan ini juga bertentangan dengan hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Oligarki partai mengebiri hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wapres. Ini membatasi potensi munculnya pasangan capres-cawapres terbaik bagi bangsa. Partai Gerindra menginginkan PT sesuai parliamentary threshold sehingga semakin banyak sajian alternatif pasangan capres – cawapres. Biarlah rakyat yang memilih. Selain UU Pilpres, hak konstitusional rakyat juga dicederai persoalan daftar pemilih tetap (DPT). Di era globalisasi yang penuh kemajuan teknologi, seharusnya masalah DPT tak mungkin ada. Namun ironi ini adalah kenyataan demokrasi kita sekarang. Partai Gerindra menolak penetapan DPT yang dilakukan KPU pada Senin (4/11/2013). Ada 4 permasalahan yang harus diselesaikan, yaitu: Pertama, sekitar 10,4 juta pemilih tak memilik NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam DPT. Sesuai amanat UU Nomor 8 Tahun 2012, penyertaan NIK merupakan syarat penting penentuan DPT. Kedua, belum jelasnya tindak lanjut temuan Kementerian Dalam Negeri terkait 20,3 juta pemilih di DPT yang tak ada di DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu). Ketiga, adanya temuan 30 juta orang yang ada di DP4 tapi tak masuk dalam DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan). Padahal setelah dicek secara acak oleh Tim Gerindra dengan mengambil beberapa sampel ke lapangan, ternyata sebagian besar orangnya masih ada. Keempat, masih banyak DPT ganda di sejumlah daerah. DPT adalah instrumen dasar hak konstitusional rakyat dalam memilih wakil rakyat dan presiden – wapres melalui pemilu. Akurasi dan keabsahan DPT merupakan salah satu indikator menilai kinerja penyelenggara Pemilu. DPT yang benar dan tepat menentukan kualitas dan keberhasilan Pemilu. Partai Gerindra tak ingin ada kecurangan masif dan sistematis dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Buruknya kualitas DPT membuat warga bisa kehilangan hak pilih, meningkatkan potensi kecurangan pemilu, dan membuka peluang bagi pihak tertentu meraup suara dengan cara kotor. Sehingga mempengaruhi kejujuran pelaksanaan pemilu, legitimasi hasil pemilu, dan kualitas demokrasi. DPT buruk akan menjadi catatan gelap pelaksanaan pemilu. Kekacauan DPT Pemilu 2009 jangan terulang lagi. Suara rakyat tak boleh disulap suara-suara siluman melalui DPT yang buruk dan amburadul. t

Prabowo Subianto

Gerindra BerKomitmen Bangun Desa Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mendeklarasikan komitmen Partai Gerindra untuk membangun desa. “Kami sudah putuskan dan ini menjadi komitmen Partai Gerindra. Manakala Partai Gerindra diberi kepercayaan untuk memimpin pemerintahan Indonesia pada tahun 2014, Partai Gerindra berkomitmen untuk mengalokasikan dana langsung minimal sebesar Rp 1 miliar setiap desa dalam satu tahun,” katanya. Komitmen Partai Gerindra untuk membangun desa itu dideklarasikan di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Jalan Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu 26 Oktober 2013. Hadir pada acara deklarasi itu ketua umum dan sekretaris dari berbagai organisasi seperti Apdesi (Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia), PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), AKD (Asosiasi Kepala Desa), Parade Nusantara (Persatuan Rakyat Desa Nusantara), HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan), APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), INKUD (Induk Koperasi Unit Desa), serta Ketua Umum Partai Gerindra, Prof. Dr. Suhardi, Wakil Ketua Umum Fadli Zon, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani, dan jajaran pengurus DPP Partai Gerindra lainnya. Menurut Prabowo Subianto, Dewan Pakar Partai Gerindra sudah mengkaji kapasitas ekonomi nasional dan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir dan menyimpulkan bahwa Indonesia mempunyai kapasitas untuk mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan dengan menyalurkan secara langsung dana APBN ke desa dan organisasiorganisasi yang menggerakkan ekonomi rakyat seperti koperasi unit desa, koperasi tani dan nelayan, dan koperasi

pasar. “Kami berkomitmen dana itu akan langsung ke desa. Penggunaan dana itu kita serahkan kepada masyarakat desa melalui musyawarah desa,” katanya. Prabowo menambahkan, komitmen ini merupakan satu keputusan yang strategis dan mengikat Partai Gerindra. “Kami tidak meminta apa-apa. Pada saatnya nanti, masyarakat desa bisa menuntut kepada Partai Gerindra seandainya kami yang mendapat mandat dari rakyat untuk memimpin negeri ini. Deklarasi ini menjadi pegangan dan kita akan sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia,” ucap putra Begawan Ekonomi Sumitro Djojohadikusumo itu. Prabowo menilai, struktur ekonomi Indonesia saat ini tidak seimbang dan tidak adil. Sebagian besar rakyat Indonesia tinggal di pedesaan, tetapi 60% uang seluruh Indonesia beredar di ibu kota. “Kita harus berani mengubah struktur ekonomi ini. Sumber daya ekonomi bangsa Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, tidak hanya dinikmati segelintir orang Indonesia saja,” tegasnya. Komitmen Partai Gerindra membangun desa, lanjut Prabowo Subianto, merupakan wujud nyata dari komitmen pada UUD 1945. Yaitu, seluruh rakyat Indonesia merasakan pertumbuhan ekonomi. “Kalau rakyat di pedesaan mempunyai daya beli, maka dengan daya beli yang meningkat akan ada kenaikan permintaan. Jika permintaan naik berarti pertumbuhan (ekonomi) meningkat. Ini berarti seluruh ekonomi di pedesaan akan tumbuh dengan pesat,” katanya. “Ini adalah strategi Partai Gerindra untuk mempercepat pembangunan desa dan untuk mengalirkan kembali sumber ekonomi kepada sebagian besar rakyat kita yang berada di pedesaan,” tutupnya. t Budi Sucahyo

02 : Suara Rakyat Bantu Pengawasan Dana Pendidikan Mohon kiranya bantuan dari rekan-rekan Partai Gerindra untuk mengawasi pelaksanaan Program Pendidikan Gratis, khususnya di Sekolah Dasar Wilayah Tangerang Selatan. Jangan sampai ada penyelewengan dana pendidikan, di mana kata Gratis hampir tidak murni. Ada saja biaya yang timbul, mulai dari LKS, beberapa judul mata pelajaran. Tolong pengawasan lebih seksama, mengingat kesejahteraan guru sudah meningkat berkat perjuangan rekan-rekan Anggota Partai Gerindra di DPR. Jangan sampai rakyat kecil yang sudah susah dibuat lebih sengsara. Tolong usahakan gratis yang betulbetul murni gratis. Yakinlah, rakyat selalu mendukung semua program yang jelas untuk menuju kesejahteraan. PRIYATNA, Tangerang Banten

Ingin Jadi Tim Sukses Prabowo Dengan ini saya selaku masyarakat dariLeuweungkolot Cibungbungbulang, Bogor, berharap pimpinan pusat untuk bisa menerima kami sebagai anggota dan tim pemenangan Bapak Prabowo sebagai Presiden RI. Saya sangat mengharapkan supaya kader-kader yang ada di daerah kami untuk lebih giat lagi, supaya masyarakat kami lebih mengenal Bapak Prabowo. Di desa kami sudah terbentuknya organisasi dari GRIB (Gerakan Rakyat

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

KArikatur

Indonesia Baru) dan saya sangat mengharapkan agar kami sebagai organisasi GRIB untuk disertakan di dalam tim pemenangan Bapak Prabowo sebagai Presiden RI. Begitu juga akan mendukung caleg Partai Gerindra mendapatkan suara terbanyak. Kami tidak ingin didukung oleh partai lain selain Partai Gerindra. Untuk lebih maksimal bekerja, kami harap Bapak/ Ibu membantu kami untuk pengenalan lebih jauh lagi kepada calon legislatif, supaya calon legislatif bisa menjadi anggota DPR RI dan memuluskan Bapak Prabowo untuk menjadi presiden RI periode 2014 2019 RIYAN SUMARYANTO, Bogor Jawa Barat

:

Perkuat Struktur Gerindra Saya simpatisan Partai Gerindra dan karena pekerjaan, saya sering berkeliling Indonesia. Setiap singgah ke suatu daerah, selalu saya sempatkan untuk melihat langsung atau berkunjung ke DPC maupun DPD Partai Gerindra. Kepengurusan Partai Gerindra di daerahdaerah yang saya singgahi semangatnya tidak sama. Ada yang aktif dan giat mengembangkan Partai Gerindra di daerahnya dan banyak pula yang santai atau malahan tidak ada kegiatan sama sekali. Saran saya kepada Partai Gerindra supaya ini cepat dibenahi, karena Pemilu 2014 tinggal beberapa bulan lagi. Sebaiknya

Ilustrasi Susthanto

Partai Gerindra mencari pengurusnya adalah orang yang mau berkorban untuk kemajuan Partai Gerindra. Jangan cari orang yang dapat penghasilan karena jadi pengurus Partai Gerindra. Saya yakin kalau pengurus daerahnya dibenahi maka Partai Gerindra akan bisa jadi partai besar, terima kasih. YOHANES SETIAWAN, Bandung, Jawa Barat

Selamatkan Indonesia Bagaimana mungkin saat ini kita melihat Indonesia masih sebagai negara

besar kalau setiap hari kita dipertontonkan kelakuan kriminal oleh pemimpinpemimpin kita? Hutang negara kita saat ini terbesar dalam sejarah Negara Republik Indonesia. Korupsi merajalela, orang pintar dan pejabat negara tidak malumalu lagi untuk korupsi. Mulai dari eksekutif, legislatif bahkan di tingkat yudikatif pun melakukan korupsi. Seperti baru-baru ini, seorang Ketua Mahkamah Konstitusi terlibat suap. MK merupakan Lembaga Peradilan tertinggi di Indonesia dan di sana pun ada koruptor. Jadi jelas

sudah Indonesia dalam keadaan sakit parah. Apalagi pengelolaan negara tidak jelas dan tidak tegas, maka semakin meranalah Negara Indonesia. Melalui surat ini saya berharap kepada segenap bangsa Indonesia supaya kita semakin berhati-hati mencari pemimpin. Pemilu 2014 sudah di depan mata, maka kita carilah pemimpin yang benar-benar bisa memimpin. Pilihlah pemimpin yang cinta Indonesia dan mau berkorban demi rakyatnya. Jangan cari pemimpin yang lebih hormat terhadap bangsa asing dari pada

rakyatnya sendiri. Marilah kita selamatkan Indonesia. Faisal Budiman, Jakarta

Pemimpin Sejati Selamat berjuang Jenderal...! Selamatkan anak negeri dari ancaman hukuman mati di Malaysia, doa kami selalu menyertaimu. Juga kami ucapkan terima kasih atas perhatian, waktu dan tenaga yang sudah dicurahkan selama ini terhadap kasus Wilfrida Soik.  DIKA, Bogor, Jawa Barat

Mengucapkan Selamat Tahun Baru Hijriah

1 Muharam 1435 H

Sekretariat: Jl. Danau Jempang B II No. 13, Jakarta Pusat 10210 Indonesia, Telepon: +6221 5790 6574, Fax: +6221 5731 689

www.partaigerindra.or.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12160 Telp: 62-21-789 2377, 780 1396 Fax : 62-21-781 9712 Email: [email protected]

[email protected]

Gerindra

@Gerindra

Pembina: Prabowo Subianto Pemimpin Umum: Hashim Djojohadikusumo Pemimpin Redaksi: Fadli Zon Wakil Pemimpin Redaksi: M. Asrian Mirza Dewan Redaksi: Suhardi, Widjono Hardjanto, Ahmad Muzani, Martin Hutabarat, Amran Nasution, Kobalen, Redaktur Pelaksana: Syahril Chilli Redaktur: Budi Sucahyo, Helvi Moraza, Subuh Prabowo, Yong W Pati (Artistik), Mustafa Kemal (foto) Staf Redaksi: Agustaman, Iman Firdaus, M. Budiono, Wahyu Mahardhika Sekretaris Redaksi: Wendra Wizar Riset: Hasby M Zamri, Website: Fadlun Ramadhany, Andi Nur Hamdi Sirkulasi dan Distribusi: Juanda Nurhakim Umum: Agung Budiarto, Ari Sobari Penerbit: Badan Komunikasi Partai Gerindra Alamat Redaksi dan Usaha: Jl. Danau Jempang B II No 13, Bendungan Hilir, Jakarta 10210 Telp.: 62-21 5785 3480 Fax.: 62-21 5785 2552 [email protected] atau [email protected]

Gerindra

@Gerindra

Redaksi menerima artikel, berupa berita ataupun kolom serta foto dari anggota, pengurus pusat dan daerah serta simpatisan Partai Gerindra. Khusus untuk kalangan simpatisan diharap menyertakan identitas diri. Tulisan bisa dikirim via email ataupun pos.

Kolom : 03

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

Kalau SBY Turun Jabatan 1000% itu fitnah...! Oleh Amran Nasution

(Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra, Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra)

salah satu tokoh muda kebanggaan SBY, telah ditahan KPK karena korupsi. Nama Partai Demokrat – dan tentu juga nama SBY – terseret-seret dengan isu korupsi, terutama setelah Bendahara Partai Demokrat Naza­ ruddin ditangkap KPK. Nazaruddin buka mulut maka sejumlah nama terseret, termasuk putra  kandung Presiden SBY, Edhie Bhaskoro alias Ibas, Sekjen Partai Demokrat. Tapi walau pun nama Ibas sudah disebut, KPK belum sekali pun memanggilnya. KPK memang tebang-pilih dalam memberantas korupsi. Institusi ini tampaknya hanya berani menindak pelaku korupsi yang tak punya beking politik kuat. Contoh kongkret kasus Bank Century yang merugikan negara Rp 6,7 trilyun. Sampai sekarang penyelesaiannya terkatungkatung karena perkara ini melibatkan bekas Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Presiden Budiono, bahkan menyeret nama Presiden SBY. Tapi SBY menganggap berbagai tuduhan korupsi itu sebagai serangan politik terhadap partainya. Ketika membuka temu kader dan peringatan HUT Partai Demokrat di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, 26 Oktober lalu, SBY selaku Ketua Majelis Tinggi dan Ketua Umum Partai Demokrat tak bisa terima partainya dituduh partai korup.

Ilustrasi Yong W Pati

Masa jabatan Presiden SBY tinggal setahun lagi. Dia akan berhenti dan Undang-Undang Dasar melarang SBY mencalonkan diri lagi sebagai presiden karena telah dua periode memegang jabatan tertinggi di republik ini. Banyak orang berharap Presiden SBY mengakhiri masa jabatannya dengan sejumlah kenangan manis. Selama hampir 10 tahun jadi presiden, harus diakui SBY berhasil mengurangi angka kemiskinan di negeri ini. Walau pun tak bisa pula dibantah di pengujung kepemimpinannya ternyata jurang si kaya dengan si miskin di Indonesia tambah menganga saja. Selain itu Indonesia jadi negara korup. Sudah lebih 10 tahun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap para pejabat ko­ rup, nyatanya korupsi kian merajalela. Di awal pemeritahannya dulu dengan bersema­ ngat SBY berjanji akan membasmi korupsi. Para pengikutnya pun seperti bekas Ketua Umum HMI Anas Urbaningrum dan bekas Puteri Indonesia Angelina Sondakh, tampil dalam iklan anti-korupsi di berbagai televisi. Ternyata sekarang Angelina Sondakh, bekas anggota DPR dan Wakil Sekjen Partai Demokrat, berada di bui karena korupsi. Anas yang bekas Ketua Umum Partai Demokrat dinyatakan KPK jadi tersangka korupsi Pro­ yek Hambalang. Andi Mallarangeng, bekas Menpora dan

SBY menuduh media memojokkan Partai Demokrat dengan tuduhan korupsi. Padahal diduga bila sudah turun, SBY akan menghadapi perkara Bank Century dan kasus lainnya.... SBY mengatakan, awalnya Partai Demokrat ingin negara ini bebas korupsi. Karena itu Demokrat mendukung penuh pemberantasan korupsi, menindak dan membersihkan semua kadernya yang terlibat korupsi. Namun, kata SBY, akibat langkah tersebut Demokrat malah dianggap partai korup. “Camkan baik-baik. Yang berbenah diri, membantu penegak hukum malah dianggap partai salah, yang jelek, yang korup. Selama dua setengah tahun partai kita diserang dan dihabisi lawan politik dan sejumlah media massa,” kata SBY. “Pertanyaan saya tolong dijawab dengan jujur. Benarkah hanya Partai Demokrat yang kadernya korupsi? Apakah pihak lain semua­

nya bersih dan tak ada yang korupsi? Mengapa jika kader Demokrat yang salah lalu dihabisi tak kepalang, sementara yang lain aman-aman saja,” tanya SBY. Jelas SBY salah dan agak emosional. Yang ditangkap karena korupsi bukan cuma kader Partai Demokrat, juga kader partai lain. Memang yang terbanyak dari Partai Demokrat sebagai partai yang berkuasa. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq saja sekarang ada di dalam bui. Diramalkan, kalau kelak SBY sudah turun dari jabatannya akan semakin banyak kader Partai Demokrat yang berurusan de­ ngan KPK. Boleh jadi ketika itu KPK berani memanggil SBY, Budiono, dan Sri Mulyani, guna menuntaskan kasus Bank Century. t

Mewujudkan

Ilustrasi Yong W Pati

Perda Anak Berkualitas stop Kekerasan Terhadap anak

Inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Jawa Tengah perlu diapresiasi. Karena salah satu tujuan Raperda adalah ikhtiar yuridis untuk mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak. Namun demikian, publik perlu mencermati eksistensi Raperda tersebut, jangan sampai nantinya justru kontra produktif terhadap berbagai upaya membangun pendidikan anak yang berkarakter serta benar-benar efektif. Penulis melihat ada sejumlah persoalan substansial yang sangat perlu untuk dicermati. Pertama, salah satu tujuan Raperda tersebut adalah mencegah kekerasan terhadap anak. Sekilas tujuan tersebut baik, namun demikian definisi dari kekerasan perlu dijabarkan secara detail sesuai dengan norma dan adat yang berkembang di masyarakat ataupun nilai-nilai keagamaan.

Dwi Yasmanto

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Ketua Tim Komunikasi DPD Partai Gerindra Jawa Tengah

Tanpa adanya definisi yang jelas tentang konsep kekerasan terhadap anak, maka Raperda itu justru dapat bersifat kontra produktif terhadap upaya orang tua mendidik anak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama. Sebagai ilustrasi sederhana, ketika anak sudah memasuki usia 9 tahun dan sang anak tidak mau melaksanakan ibadah sholat misalnya, kemudian orang tua “memukul” anak tersebut. Apakah itu masuk dalam kekerasan terhadap anak? Kedua, penyelenggaraan perlindungan anak harus seimbang antara hak dan kewajiban yang dimiliki anak dengan hak dan kewajiban yang dimiliki orang tua. Kebebasan anak sebagai salah satu semangat dari Raperda tersebut harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap orang tua, terlebih terhadap nilai-nilai budaya dan agama yang diyakini. Campur tangan negara terhadap urusan privat antara anak dan orang tua tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang diyakini. Kearifan lokal yang selama ini telah terbukti berhasil mendidik anak menjadi anak yang disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan tidak boleh dihilangkan atas nama kebebasan anak

dan absurditas konsep kekerasan terhadap anak. Ketiga, Perda penyelenggaran perlin­ dungan anak harus efektif dalam mengatur kelembagaan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Sangat diperlukan evaluasi atas kinerja lembaga yang telah ada sebelum membentuk lembaga baru. Mengingat konsekuensi dari pembiayaan dan sumber daya manusia diharapkan nantinya tidak semakin membebani belanja daerah (APBD). Pada saat yang sama Perda itu tentu harus mampu meningkatkan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Mengingat faktor koordinasi inilah selama ini menjadi titik lemah. Faktanya tampak dari seringnya terjadi lempar tanggung jawab ketika muncul sebuah persoalan terkait dengan perlindungan anak; Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BP3AKB, dan SKPD-SKPD terkait lainnya. Keempat, Perda penyelenggaraan per­ lindungan anak tidak saja berorientasi pada anak sebagai korban, namun juga memerhatikan anak sebagai pelaku.

Mengingat banyaknya kekerasan terhadap anak dilakukan oleh anak. Oleh karenanya, semangat yang perlu dikembangkan adalah bagaimana tindakan pemulihan terhadap anak sebagai pelaku sehingga bisa kembali tumbuh dewasa menjadi anak yang baik. Kelima, Perda tersebut harus dapat diimplementasikan secara efektif. Jangan sampai impelementasi Perda itu nantinya tersandera oleh pendelegasian pada Peraturan Gubernur (Pergub). Semakin banyak Pergub yang menjadi amanat dari Perda tersebut, maka Perda itu akan bergantung pada Pergub. Akibatnya Perda tersebut tidak lebih dari macan kertas yang nampak berkuasa di atas kertas, namun sejatinya tidak memiliki efek apapun dilapangan. Keenam, Perda tersebut harus disusun secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan anak. Termasuk diantaranya eksistensi anak jalanan, anak korban narkoba dan berbagai fenomena persoalan anak lainnya. Alangkah lebih baik jika Perda tersebut juga mengatur kewajiban Pemda dalam menyelesaikan fenomena anak jalanan, sehingga tidak harus diatur dalam Perda tersendiri. t

04 : Gema Utama

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

Pemilu 2014

Gerindra: KPU Harus Cermat Menyusun DPT Partai Gerindra mendesak KPU agar cermat dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) guna menghindari kecurangan masif dan sistematis dalam pelaksanaan Pemilu 2014. Oleh Budi Sucahyo

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kami menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2014,” kata Ketua KPU, Husni Kamil Manik, di ruang sidang pleno KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 4 November. Rapat pleno yang dimulai pukul 15.00 WIB atau molor satu jam dari jadwal pukul 14.00 WIB juga dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan perwakilan partai politik peserta Pemilu 2014. Sebelumnya, dalam rapat pleno terbuka pada Rabu, 23 Oktober 2013, yang juga diikuti perwakilan partai politik peserta Pemilu 2014, KPU gagal menyepakati DPT. Pada rapat pleno yang berlangsung selama enam jam pada Senin 4 November, KPU akhirnya resmi menetapkan DPT untuk Pemilu 2014 mendatang. KPU menetapkan 186,6 juta pemilih menjadi DPT untuk Pemilu 2014. Namun, masih ada masalah, yaitu sebanyak 10,4 juta pemilih tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Lebih rinci, KPU menetapkan DPT sebanyak 186.612.225 pemilih untuk dalam negeri yang terdiri dari 93.439.610 pemilih laki-laki dan 93.172.645 pemilih perempuan. Jumlah itu terdapat di 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.980 kecamatan, 81.034 desa/kelurahan, dan 545.778 tempat pe-

mungutan suara (TPS). Sedangkan DPT untuk pemilih di luar negeri sebanyak 2.010.280 pemilih di 130 negara dengan 873 TPS. Terkait 10,4 juta pemilih tanpa NIK dalam DPT, KPU menyatakan siap menerima konsekuensi, termasuk untuk melakukan perbaikan dan pembersihan terhadap 10,4 juta pemilih tersebut. KPU beralasan ­ingin melindungi hak konstitusional pemilih. Menurut KPU, 10,4 juta pemilih tidak memiliki NIK namun memenuhi syarat sebagai pemilih. KPU yakin bahwa data 10,4 juta pemilih yang masih bermasalah, terutama dalam NIK, bukanlah fiktif. Pertama, pemilih tanpa NIK itu ada di banyak tempat khususnya di lapas-lapas dan beberapa pesan­ tren. Kedua, pemilih tanpa NIK itu telah memiliki identitas tetapi tidak memiliki NIK, KK, dan sebagainya. Ketiga, keberadaan pemilih tanpa NIK itu melalui pembuktian dan kesaksian berbagai pihak. Belakangan keberadaan 10,4 juta pemilih tanpa NIK telah memicu kontroversi. Partai Gerindra sendiri menolak penetapan DPT hasil rapat pleno Senin 4 November 2013. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra bidang Advokasi, Habiburokhman mengatakan, masih banyak persoalan besar yang belum diselesaikan dalam DPT. “Ada 10,4 juta pemilih yang

foto-foto istimewa

tidak memiliki NIK. Padahal, UU Nomor 8/2012 menyatakan pencantuman NIK merupakan salah satu syarat penting DPT. Tanpa NIK menjadi tidak jelas identitas orang yang didaftar tersebut, dan bahkan bisa jadi orang tersebut tidak ada secara fisik,” katanya di Kantor KPU. Masalah lain, lanjut Habiburokhman, adalah masih banyaknya pemilih ganda di berbagai daerah. Ini ditemukan tim TI Partai Gerindra. “Untuk menemukan daftar ganda secara sistematis kami memerlukan data draf DPT secara nasional. Kami baru dapatkan draf itu pada 29 Oktober 2013. Nyaris mustahil untuk menyisir pemilih ganda hanya dalam waktu lima hari, karena data yang diteliti mencapai 181 juta pemilih,” jelasnya. Karena itu, tidak ada alasan bagi KPU untuk terburu-buru menetapkan DPT. Bersihkan nama ganda

Proses pemilihan umum di TPS.

Menanggapi masih belum beres­ nya DPT Pemilu 2014, Ketua Dewan Pembina Partai Gerinda Prabowo Subianto meminta KPU untuk membersihkan data ganda. “Tidak ada pemilihan yang sah dan bersih kalau DPT-nya tidak benar, penuh dengan nama-nama yang tidak benar. Ini sesuatu yang sangat berbahaya bagi bangsa kita,” katanya. Prabowo menyebut, paling tidak ada 136.000 pemilih ganda dalam rekapitulasi terakhir DPT per 23 Oktober 2013. Karena itu, Prabowo berharap, KPU menuntaskan semua masalah dalam DPT. “Partai Gerindra akan terus memantau perkembangan pemutakhiran DPT. Harapan rakyat Indonesia adalah KPU

membersihkan (data ganda) dan memberi DPT yang bersih, yang benar, dan yang sah,” tegasnya. “Semua warga negara yang berhak memilih harus dicantumkan, diberi kesempatan, dan semua nama ganda, tidak jelas, harus dikeluarkan dari DPT. Ini sangat kritis, demi kelangsungan demokrasi Indonesia. Jadi kami mohon KPU benar-benar bekerja menjalankan tugas negara yang sangat berat di pundak mereka,” lanjutnya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga mengungkapkan keheranannya dengan masih adanya kontroversi dalam penetapan DPT Pemilu 2014. “Mestinya KPU menjelaskan dimana masalahnya, dan bagaimana terjadi selisih data pemilih dan kenapa?” katanya kepada Gema Indonesia Raya. De­ngan memberi penjelasan seperti itu, maka KPU bisa langsung mengambil keputusan. Dalam proses tahapan Pemilu 2014, KPU seharusnya sudah mengesahkan DPT. Melihat selisih yang masih besar seperti temuan Bawaslu serta data antara KPU dan Kemendagri, Ahmad Muzani menilai, masih besarnya ketidaksinkronan itu akan berpengaruh cukup besar pada Pemilu 2014. “Kita khawatirkan akan terjadi kisruh DPT seperti pada Pemilu 2009,” katanya. Partai Gerindra tidak meng­ inginkan kisruh DPT kembali terulang pada Pemilu 2014. Dalam hal ini, menurut Muzani, sikap Partai Gerindra sudah jelas. Yaitu, tidak setuju dengan DPT yang ada saat ini. “Partai Gerindra sudah menyam­paikan pandangan dan pikirannya tentang DPT,” katanya lagi.

Manajemen buruk Sementara itu Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, penundaan penetapan DPT menjadi bukti nyata buruk­nya manajemen data KPU. Kinerja KPU dalam melakukan pemutakhir­an data pemilih tidak memuaskan dan cenderung lamban. “KPU belum memaksimalkan peran masyarakat melalui Pantarlih dan perangkat penyelenggara Pemilu lainnya seperti PPS dan PPK,” katanya. Dalam Pasal 34 UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif Anggota DPR, DPD, dan DPRD disebutkan bahwa dalam hal melaksanakan pemutakhiran data pemilu, KPU kabupaten/kota dibantu Pantarlih, PPS dan PPK. Sedangkan dalam pasal 35 ayat 1 UU No. 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa Pantarlih terdiri atas perangkat desa/ kelurahan, rukun warga, rukun tetangga atau nama lain, dan/atau warga masyarakat. “Partai Gerindra mendesak KPU agar cermat dalam menyusun DPT. Kami tidak ingin ada kecurangan masif dan sistematis dalam pelaksanaan Pemilu 2014,” katanya. Buruknya kualitas DPT, me­ nurut Fadli Zon, membuat warga bisa kehilangan hak pilih, meningkatkan potensi kecurangan pemilu dan membuka peluang bagi pihak tertentu meraup suara dengan cara kotor, sehingga memengaruhi kua­ litas pelaksanaan pemilu, kualitas legitimasi hasil pemilu, dan kualitas demokrasi. “Hal ini akan menjadi catatan gelap pelaksanaan pemilu. Kejadian kekacauan DPT Pemilu 2009 jangan terulang lagi,” katanya. t

: 05

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

Kisruh DPT

Belajar dari Pemilu 2009 dan Pemilukada DKI Jakarta Kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah terjadi pada Pemilu 2009 dan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2012. Kisruh DPT masih menjadi trauma politik masyarakat sampai saat ini. Oleh Budi Sucahyo

yang diusung Partai Gerindra ber­ sama PDI Perjuangan. Ada banyak kejanggalan pada DPT. Indikasinya adalah adanya nama calon pemilih dengan alamat dan domisili yang sama, duplikasi tanggal lahir dan domisili tempat dari pemilih yang tidak jelas. Bahkan, ada beberapa nama yang sudah meninggal namun masih tercantum

sebagai pemilih. Dengan kata lain, masih banyak pemilih fiktif atau ghost voters (pemilih hantu) yang ikut mencoblos di beberapa TPS. Memang keberadaan DPT sa­ ngat krusial untuk menciptakan Pemilu yang jujur dan adil. Jangan sampai kisruh DPT Pemilu 2009 terulang kembali. Ini menjadi tanggung jawab KPU. t

foto-foto istimewa

Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden tahun 2009 masih menyisakan banyak masalah, khususnya masalah daftar pemilih tetap (DPT). DPT menjadi masalah terbesar pada Pemilu 2009. Padahal, DPT menjadi kunci bagi demokratis atau tidak demokratisnya sebuah Pemilu. Bukan tidak mungkin soal DPT ini kembali ter­ ulang pada Pemilu 2014. Pada Pemilu 2009, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sudah mensinyalir kisruh DPT terjadi sejak penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS). JPPR yang memiliki jaringan luas hingga ke pelosok Nusantara mengaku, menemukan banyak nama ganda dan sejumlah warga yang tidak tercantum dalam DPS. Kekacauan DPS yang kemudian menjadi DPT disebabkan kinerja aparatur KPU di daerah yang tidak becus. Temuan JPPR, banyak Petuagas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang tidak serius bekerja lantaran anggaran atau honor yang belum turun. Kisruh DPT terbukti pada hari pelaksanaan Pemilu legislatif. Kasus yang marak terjadi adalah hilangnya hak pilih warga negara karena tidak terdaftar dalam DPT. UU No. 10 Tahun 2008 memang menyatakan bahwa warga negara yang bisa menggunakan hak pilihnya adalah warga negara yang namanya tercantum dalam DPT. Kisruh DPT kembali terjadi pada Pemilu presiden meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah me­ ngeluarkan keputusan bahwa warga negara yang tidak terdaftar di DPT bisa tetap memilih cukup dengan menunjukkan kartu identitas pribadi. KPU menindaklanjuti putusan MK dengan peraturan teknis. Toh, kekisruhan DPT masih tetap terjadi. Menjelang dua hari (H -2) Pemilu Pilpres masalah DPT belum lagi tuntas. Dalam sebuah wawan-

cara, Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Calon Presiden Megawati Soekarnoputri, menduga masih ada pemilih ganda yang mencapai 20 juta orang di seluruh Indonesia. Belum lagi masalah pemilih yang tidak tercantum dalam DPT jumlahnya juga mencapai jutaan orang. Ambil contoh DPT bermasalah di Jawa Timur. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jawa Timur menemukan DPT bermasalah dihampir seluruh kabupaten kota di provinsi itu. Panwas menemukan sedikitnya 40 ribu kasus, mulai dari nama dan nomor induk kependudukan ganda, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal, dan warga di bawah umur. Di tempat lain, Panwaslu Provinsi Jawa Tengah (Jateng) kala itu menemukan 66.917 pemilih yang terdaftar pada DPT bermasalah, antara lain karena tidak ada nomor induk kependudukan (NIK), nama ganda dan pemilih yang telah meninggal dunia. Selain itu, terdaftar sebagai anggota TNI/Polri, di bawah umur, terdaftar di DPS tetapi tidak terdaftar di DPT, pindah alamat, alamat fiktif, tidak dikenal dan sakit jiwa. Puluhan ribu DPT bermasalah itu ditemukan di tingkat kabupaten/kota. Tim sukses Capres Megawati – Prabowo di Solo juga menemukan ribuan nama dalam DPT yang dikeluarkan KPU Solo, Jawa Tengah, diduga fiktif. Di Kabupaten Blora juga ditemukan 11 ribu pemilih belum terdaftar dalam DPT Pilpres. Dua pasangan Capres dan Cawapres, yaitu Megawati – Prabowo dan Jusuf Kalla – Wiranto kemudian mempersoalkan hasil Pemilu presiden itu karena ditengarai ba­ nyak konstituen mereka yang belum terdaftar sehingga tidak bisa memilih ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, MK menyatakan hasil perhitungan Pemilu presiden itu sah.

Ghost voters Kisruh DPT juga terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) DKI Jakarta tahun 2012. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkhawatirkan adanya pemilih fiktif atau hantu (ghost voters) dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 11 Juli 2012. Pernyataan Pusat Pergerakan Pemuda Indonesia (P3I) menyebutkan, sedikitnya ada 1,4 juta pemilih fiktif dalam Pemilu­ kada DKI Jakarta. “(Pemilih hantu) ini sangat keji dan jahat. Ini harus kita lawan dan perbaiki,” kata Prabowo Subianto saat itu dalam kampanye pasangan Jokowi - Basuki Tjahaja Purnama

Demo menuntut pemilukada transparan dan netral.

Kerjasama yang Mencurigakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta bantuan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) untuk menjaga penyampaian hasil pemungutan suara Pemilu 2014. Kedua lembaga itu kemudian menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada Selasa, 24 September 2013. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, alasan menggandeng Lemsaneg dalam mengamankan data Pemilu 2014 karena KPU kekurangan sumber daya manusia dan infrastruktur terkait teknologi informasi. Kerjasama itu menuai kontroversi. Rapat gabungan Komisi I dan Komisi II DPR akhirnya merekomendasikan KPU meninjau ulang kerjasama dengan Lemsaneg. Seluruh fraksi menolak kerjasama KPU – Lemsaneg itu. Rapat kemudian meminta KPU membentuk kerjasama baru berupa konsorsium yang melibatkan banyak pihak yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi dan informasi (TI). Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengaku heran dengan adanya kerjasama KPU dan Lemsaneg. “KPU itu lembaga independen. Lemsaneg adalah organ pemerintah di bidang intelijen. Sebenarnya, kerjasama ini tidak terkait. Jadi kerjasama ini tidak pas,” katanya kepada Gema Indonesia Raya (GIR). KPU adalah lembaga

yang pada dasarnya bekerja secara independen. Sementara Lemsaneg adalah salah satu lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah. Karena tidak berkaitan, lanjut Muzani, maka kerjasama dua lembaga ini justru bisa menimbulkan kecurigaan. “Kalau dengan lembaga pemerintah yang bergerak di bidang persandian dan intelijen, ini menimbulkan kecurigaan,” ujarnya. Kerjasama ini hanya menimbulkan kecurigaan di ranah publik. Pasalnya, Lemsaneg bekerja di bidang persandian dan intelijen yang sifatnya sangat rahasia. “KPU bisa bekerjasama dengan lembaga manapun. Tapi, ketika yang dipilih Lemsaneg, timbul masalah karena muncul kecurigaan. Apa yang ingin dicapai dari kerjasama ini?” katanya. Menanggapi hasil rapat gabungan Komisi I dan II DPR RI ini, Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, KPU akan membahasnya secara internal. Sementara, Kepala Lemsaneg, Mayjen TNI Djoko Setiadi, menyerahkan kepada KPU untuk mengambil keputusan. “Apapun keputusan KPU, Lemsaneg siap menerima termasuk siap menarik diri untuk memastikan pesta demokrasi berjalan lancar, netral dan tanpa syak wasangka,” katanya. t

06 : Indonesia

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

Tindak pidana perdagangan orang terus memakan korban. Gerindra usul pembentukan badan khusus. Oleh Iman Firdaus

Perdagangan Orang Makin Serius

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) Wilfrida Soik kini menanti vonis di Malaysia. Wilfrida adalah gambaran TKI yang menghadapi kasus serupa di berbagai negara akibat kelalaian pemerintah di dalam negeri. Wilfrida datang dengan data pribadi yang dipalsukan, khususnya menyangkut usia. Agar bisa bekerja ke luar negeri, usia TKI bisa disulap menjadi lebih dewasa. Namun, akar masalahnya adalah kemiskinan. Ayahnya hanya petani miskin. “Kemiskinan yang membuat TKI berangkat ke luar negeri,” kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan sambutan dalam diskusi publik Partai Gerindra dengan tema “Membangun dan Memperkuat Kolaborasi Stakeholders dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang” di Nusantara V, Kompleks Parlemen, pertengahan Oktober lalu. Berdasarkan pengalaman Prabowo, hampir semua TKI yang saat ini ada di luar negeri, salah satu penyebabnya adalah kemiskinan. Padahal, semestinya pemerintah bisa menyediakan lapangan kerja di dalam negeri sehingga tidak perlu pergi menyabung nyawa ke luar negeri. “Semestinya kita bisa me­ nyediakan lapangan kerja yang dekat dengan keluarga,” katanya. Janji itu sudah menjadi komitmen sebagai seorang calon presiden dan juga Partai Gerindra. Dalam acara yang bertepatan dengan ulang tahun Prabowo ke62 yang jatuh pada 17 Oktober itu, dan dirayakan dengan menya­ nyikan lagu “Selamat Ulang Tahun”, Gerindra akan melangsungkan seri diskusi publik dengan menghadirkan banyak­ narasumber yang kompeten. Hal ini karena persoalan

foto Mustafa Kemal

perdagangan orang belum banyak didiskusikan oleh partai politik, ter­ utama di parlemen. Padahal, kasuskasusnya terus bermunculan, baik yang muncul ke permukaan melalui pemberitaan ataupun yang luput dari pemberitaan. Ketua Yayasan Parinama Astha Saraswati Djojohadikusumo, yang berkiprah di bidang advokasi dan bantuan korban perdagangan orang, berkisah tentang banyaknya kasus tersebut di Sukabumi, Jawa Barat. Tak jauh dari Jakarta. “Ada perempuan yang masih berusia 15 tahun tapi sudah menjanda lima kali. Tapi tokoh agama setempat mengatakan bahwa bila sudah ditinggalkan oleh suami selama enam bulan maka boleh menikah lagi,” katanya. Kasus-kasus serupa juga terjadi di Singkawang, Kalimantan Barat. Di sana perempuan-perempuan dari keluarga miskin dinikahkan dengan paksaan. Sebab, motivasi sebenar­ nya adalah karena uang dan eksploitasi seks. Menurut Rosita dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peka, Pontianak, Kalimantan Barat, pernikahan yang dipaksakan itu, bisa digelar di sebuah rumah makan. Namun, ujungnya seringkali berakhir dengan kekerasan. “Banyak kasus anak-anak yang lahir tanpa diinginkan,” kata Rosita. Kasus-kasus kekerasan fisik juga tak terhitung jumlahnya. Kisah dari Direktur Perlindu­ ngan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerjaan Migran Kementerian Sosial Akifah Elansary lebih miris lagi. Beberapa kali pihak­nya menemukan kasuskasus korban perdagangan orang yang kembali ke Indonesia dalam keadaan cacat hingga meninggal dunia. “Ada perempun umur 35 tahun, dipulangkan menderita HIV/

AIDS stadium 4. Saat meninggal, masyarakat sekitar tidak mau menerima kehadirannya,”ujar Akifah. Karena itu, memandang kasus perdagangan orang bukan lagi sekadar tenaga kerja. Tapi juga yang pura-pura dikawinkan namun ber­ ujung pada tindakan perdagangan orang. Kasus-kasus perdagangan orang dimulai dari kemiskinan disertai kebodohan. Menurut data dari Kementerian Sosial, sebagian besar para tenaga kerja dan korban perdagangan orang tidak tamat sekolah dasar. “Karena itu, kalau mau mendata dan melihat orangorang yang diperdagangkan jangan di kota. Tapi lihat yang tinggal di balik-balik gunung,” kata Akifah. Selain itu, seringkali pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mengeluarkan data kemiskinan apa adanya. Padahal me­ ngungkapkan data ini dengan jujur akan membantu mengungkap kondisi masyarakat. Sayangnya, datadata soal kemiskinan lebih banyak yang digunakan untuk kepentingan politik dan pencitraan. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo pun melontarkan ide. Yak­ ni pembentukan satgas atau badan yang khusus menangani tindakan perdagangan orang. “Semacam Badan Narkotika Nasional,” ujarnya. Bila memang ide ini mendapat sambutan positif, kata Hashim, Gerindra siap memberikan dukungan. Masalahnya, persoalan ini seringkali hanya dianggap angin lalu oleh pemerintah. Soal perdagangan orang seringkali luput dari perhatian masyarakat pula. Apalagi menjelang pemilu tahun 2014 diyakni isu ini akan tenggelam oleh hiruk pikuk kampanye. Partai Gerindra tak henti untuk mengingatkan. t

Aturan KPU Soal Alat Kampanye Aturan soal alat peraga kampanye tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 17: (1) Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut: a. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan; b. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan: 1. Baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/ kelurahan atau nama lainnya memuat

informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD; 2. Calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya; 3. Bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah. 4. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 berlaku 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini diundangkan. c. KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu; d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan oleh KPU, KPU/ KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota; e. Pemasangan alat peraga oleh Peserta Pemilu baik partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan

dalam media pemasangan alat peraga yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d. (2) Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. (3) KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota berwenang memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2) untuk mencabut atau memindahkan alat peraga tersebut. (4) Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut. t IF

: 07

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

Pelatihan Caleg Gerindra

Caleg Gerindra Mesti Militan

foto facebook.com/gerindra

Berada di area yang seakan tersembunyi di kaki Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango yang berhawa sejuk, sekitar 300 calon anggota legislatif (Caleg) Partai Gerindra mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) selama seminggu, yang dimulai sejak 23 September 2013 di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam pidatonya pada acara pembukaan diklat berpesan, agar para caleg Gerindra jangan menjadi politikus, tetapi jadilah pejuang politik. Jika ada caleg yang tidak setia dan mengkhianati rakyat Indonesia, begitu Prabowo mengingatkan, par-

tai Gerindra tidak akan ragu-ragu untuk memecatnya. Secara lebih gamblang lagi, mantan Pangkostrad ini menegaskan: “Jika masih ada caleg Gerindra ragu akan kemampuan dirinya untuk tidak korupsi, ragu untuk selalu setia kepada rakyat, maka lebih baik mengundurkan diri mulai dari sekarang. Karena, kalau nanti ada diantara saudara kedapatan korupsi maka saya tidak akan ragu memberikan hukuman terberat yang membuat saudara akan sesali seumur hidup,” katanya. Diklat Gerindra yang diselenggarakan oleh panitiaan yang diketuai Edhy Prabowo ini merupakan salah satu bentuk persiapan partai

berlambang kepala burung Garuda ini dalam menghadapi pemilihan umum legislatif (Pileg) 2014 agar hasilnya maksimal. “Diklat ini untuk menanamkan semangat juang, kedisiplinan, kerjasama dan kekompakan seluruh calon anggota DPR Partai Gerindra,” papar Edhy yang juga Sekretaris Fraksi Gerindra di DPR ini. Lebih lanjut Edhy menjelaskan, dalam diklat kali ini para caleg diberi pemahaman tentang tujuan, sasaran, dan strategi pemenangan Partai Gerindra pada Pileg 2014. “Diklat ini juga memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan calon anggota DPR dalam rangka

Selama satu minggu, Partai Gerindra menggelar pendidikan dan latihan para calon anggota legislatif di kaki Gunung Salak. Tujuannya? Oleh Agustaman

pemenangan Partai Gerindra di Pemilu 2014,” ujar Edhy. Sementara Ketua Umum DPP Gerindra Suhardi menambahkan bahwa diklat ini bertujuan untuk melatih para caleg sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2014. “Pelatihan itu berupa pemantapan, kedisiplinan, pembekalan leadership, dan strategi pemenangan pemilu,” papar Suhardi, seraya menjelaskan bahwa penggemblengan untuk para caleg dilakukan secara semi militer, la­ yaknya Taruna di Akademi Militer. Maksudnya, agar para caleg memiliki militansi. “Gerindra butuh caleg yang memiliki fisik yang kuat dan baik,” jelas Suhardi. Bondan Winarno – seorang presenter acara Wisata Kuliner di sebuah teve swasta yang terkenal dengan ungkapan “pokoe maknyus”—termasuk salah seorang peserta diklat tersebut. Mengomentari pelaksanaan diklat itu, caleg Gerindra untuk daerah pemilihan (dapil) DKI 2 ini menyatakan, bila salah satu tujuan diklat tersebut adalah untuk kedisiplinan, nampaknya belum seratus persen berhasil. Sebab, “Selama lima hari mengikuti diklat, kedisiplinan sebagian besar para caleg terbilang parah, serba lamban,” ujar Bondan memberi alasan. Bondan agaknya tidak hanya memberi penilaian, tapi juga menunjuk contoh kecil yang menun-

jukkan betapa parahnya disiplin para caleg peserta diklat tersebut. Ia menyebut ketika para peserta diminta diam dan mematikan handphone tatkala pembicaraan atau diskusi sedang berlangsung di kelas, nyatanya banyak yang tidak mengindahkannya. Contoh lain, kata Bondan, ketika mau baris berbaris atau mengikuti upacara susahnya minta ampun. Tapi, pria yang terkenal dengan ungkapannya “maknyus” dan “top markotop” ini bisa memaklumi kenapa disiplin itu agak susah diterapkan kepada para peserta ini. “Mungkin selama ini sebagian dari kita sudah tidak terlalu disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Atau, mungkin juga karena para pelatihnya kebanyakan lebih muda ketimbang yang dilatihnya, sehingga memberi kesan ewuh pakewuh (tidak enak hati),” katanya. Bondan lalu bercerita sewaktu masih menekuni profesi wartawan, ia pernah ikut pelatihan kedisplinan ala militer. Tapi kalau melihat kedisiplinan peserta diklat Gerindra ini memang agak parah. Ia me­ nyatakan, sudah menyampaikan hal itu ke panitia dan lewat kuesioner yang diedarkan. Bondan melakukan itu dengan maksud baik. “Jika kelak mereka jadi anggota dewan, bisa lebih disiplin,” harap Bondan meng­akhiri pembicaraan. t

Seminar Fraksi Gerindra di MPR RI

Makna Pluralisme di Indonesia Keberagaman di Indonesia harus tetap dipertahankan dan dijaga. Jangan sampai keberagaman dibumihanguskan dari bumi Indonesia. Oleh M. Budiono

Sejak bergulirnya reformasi, hukum merupakan sektor yang paling terbelakang dalam melakukan perubahan. Kondisi seperti itu tidak selayaknya dibiarkan. Terbukti semakin banyak masalah yang timbul di sektor hukum, salah satunya adalah skandal suap melibatkan Ketua MK Akil Muchtar. Karena itu, reformasi di bidang hukum terasa semakin mendesak. Mengingat sistem demokrasi yang dikembangkan di Indonesia sudah semestinya diikuti juga oleh reformasi di bidang hukum. Sebab, bagaimanapun baiknya sistem demokrasi tetap saja tidak akan memberikan manfaat bagi masyarakat, jika tidak diikuti oleh perkembangan sektor hukum yang semakin sehat. Pernyataan itu disampaikan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie SH, saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Fraksi Partai Gerindra MPR RI bekerjasama dengan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) serta Setjen MPR RI. Acara

foto istimewa

tersebut berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (24/10). Selain ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), seminar tersebut juga menghadirkan pengamat politik Yudi Latif, Ph.D dan Asep Kambali, Ketua Komunitas Histori Indonesia. Seminar ini membahas tema: ‘Konstruksi Pluralisme Indonesia Ditinjau dari

Perspektif Kebangsaan dan Ketatanegaraan di Era Reformasi.’ Di masa akan datang, menurut Jimly, hukum harus berfungsi dan tumbuh di atas lautan etika. Ini penting agar hukum tidak berjalan sendiri meninggalkan etika. Kalau hukum dan etika tidak bisa berjalan dengan baik, kata Jimly, maka kehidupan bernegara yang lebih baik akan sulit tercapai. Dengan begitu,

demokrasinya pun tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Jimly mengakui, hukum memang tidak ada yang sempurna karena dibikin oleh manusia. Namun, hukum juga tidak bisa dibuat seenaknya. Dalam kehidupan bernegara, hukum berfungsi sesuai kesepakatan. “Karena itu sempurna tidaknya sebuah produk hukum tidak perlu menjadi perdebatan, selama obyek hukumnya saling bersepakat,” tutur Jimly. Lebih lanjut, Jimly mengingatkan, keragaman yang dimiliki Indonesia tidak boleh diseragamkan. Yang penting setiap warga negara memiliki kesamaan dalam hak dan kewajiban bernegara, dan tidak dibeda-bedakan. Seperti kebijakan otonomi daerah yang membuat satu daerah bisa dianggap istimewa, dan tidak sama dengan daerah lainnya. Sementara Yudi Latif berpendapat, pluralisme di Indonesia harus dijaga dan dipertahankan. Bukan malah dirusak atau dibumihanguskan. Karena keberagaman yang ada di Indonesia merupakan kenisca­ yaan. Dan, keragaman sudah ada jauh sebelum negara Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945. Menariknya, ketika negara Indonesia lahir, tidak membuat keragaman menjadi sirna. Tapi, sebaliknya, keragaman Indo-

nesia masih dipertahankan. Tapi, Ketua Fraksi Partai Gerindra MPR RI Martin Hutabarat sesaat sebelum membuka seminar mengatakan, pasca reformasi, Indonesia masih memiliki berbagai persoalan di bidang ketatanegaraan. Antara lain, siapakah yang berhak mengawasi MK, KPK dan DPR. Selain itu, katanya, ada juga persoalan menyangkut fungsi dan wewenang DPD. Khusus menyakut DPD, Martin menambahkan, lembaga tersebut masih terus mencari format terbaiknya. Karena terbukti, lemahnya kewenangan dan fungsi DPD membuat lembaga tersebut tidak memiliki kekuatan. Bahkan untuk sekedar bertemu dengan kepala daerah, DPD acapkali kurang mendapat perhatian. Maka ke depan, menurut Martin, dibutuhkan format yang lebih ideal agar DPD bisa berkontribusi lebih besar dalam pembangunan. Mengenai kebhinekaan, Martin menilai, Indonesia ini sangat besar. Meski tidak sebesar kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, namun kondisi itu tidak boleh membuat Indonesia terlena untuk selalu menjaga keutuhan NKRI. Ini penting, karena keragaman akan berbuah petaka jika tidak dikelola secara benar. t

08 : Indonesia

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

Peresmian PSB Prof. Sumitro Djojohadikusumo FEUI

Hashim Djojohadikusumo: “Sumitro Banggakan Aceh” Prof. Sumitro Djojohadikusumo bukan hanya membidani lahirnya Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), tapi juga membesarkan dan memberi kebanggaan pada salah satu universitas tertua di Indonesia itu. Oleh M. Budiono

Ada rona kebahagiaan dan rasa bangga terpancar dari wajah anak, menantu dan cucu Begawan Ekonomi Indonesia Prof. Sumitro Djojohadikusumo, medio Oktober silam. Ketika itu mereka berkumpul untuk menyaksikan peresmian pemakaian nama Pusat Sumber Belajar (PSB) Prof. Sumitro Djojohadikusumo FEUI di Kampus UI Depok. Acara tersebut berlangsung di gedung Prof. Sumitro Djojohadikusumo FEUI pada Kamis (10/10). Putra-putri Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang terlihat hadir dalam acara tersebut antara lain, Hashim Djojohadikusumo (putra bungsu), dan Biantiningsih (putri sulung). Selain itu tampak pula menantu Prof. Sumitro, yakni mantan Gubernur Bank Indonesia Soedrajat Djiwandono, serta orang beberapa cucu, yaitu: Aryo Puspito

foto Mustafa Kemal

Setiako Djojohadikusumo, Thomas Acquinas Muliatna Djiwandono, dan G Budi Satrio Djiwandono. Sebelum memakai nama PSB Prof. Sumitro Djojohadikusumo, gedung tersebut menggunakan istilah Resource and Learning Centre. Karena kondisinya sudah mulai rusak, pihak FEUI meminta Yayasan Arsari Djojohadikusumo (YAD) untuk turut memperbaiki. Gayung pun bersambut, YAD pun me­nyanggupinya, karena sejalan dengan misi yayasan, mendukung dunia pendidikan di Indonesia. Hanya saja pihak YAD memberi persyaratan. “Syaratnya pihak universitas harus mau menggunakan istilah baku dalam bahasa In-

donesia. Dan, itu harus dicarikan gantinya, bukan lagi Resource and Learning Centre. Ternyata pihak FEUI setuju, sehingga kami pun membantu sesuai kebutuhan,” kata Hashim Djojohadikusumo, ketua dan pendiri YAD, sesaat sebelum peresmian. Perubahan nama dari Resource and Learning Centre menjadi PBS, menurut Hashim, sangat sesuai dengan kebiasaan Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Sumitro, menurut Hashim sangat bangga dan menyukai bahasa Indonesia. Karena itu, pihaknya meminta kalau ada bahasa Indonesia baku hendaklah dipakai bahasa Indonesia, bukan menggunakan bahasa asing.

“Beliau, Pak Sumitro, pasti marah kalau ada blasteran dalam bahasa Indonesia. Karena itu kita pakai saja bahasa Indonesia baku,” kata Hashim lebih lanjut, “Selain bangga pada bahasa Indonesia, Sumitro juga sangat bangga pada Aceh.” Sumitro punya alasan untuk itu, karena Aceh merupakan pendiri NKRI yang sesungguhnya. “Mereka tidak hanya menyumbang waktu, tenaga, dan pemikiran, tapi juga harta dan nyawanya tanpa perhitungan,” katanya. “Seperti juga terhadap Aceh, Pak Sumitro mencintai Universitas Syahkuala. Beliau juga sangat mencintai Universitas Indonesia, khususnya FEUI,” kata Hashim lagi.

Untuk membuktikan rasa cintanya terhadap Aceh, kata Hashim lebih lanjut, Sumitro pernah berkunjung ke sana. Ketika itu ia memakai pesawat Dakota, dan untuk tiba di situ membutuhkan waktu selama sepuluh jam, karena harus berhenti hingga tiga sampai empat kali. Padahal dengan menumpang jet pribadi, bisa sampai di Aceh hanya dalam waktu dua jam saja. Dalam perjalanan hidupnya, pemikiran Sumitro banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Beliau sempat menjadi Marxisme dan Leninisme, namun kemudian berubah. Menurut Sumitro, Marxisme dan Leninisme adalah teori yang bagus, tapi tidak bisa serta merta diterapkan di Indonesia. Agar bisa diterapkan di Indonesia, Marxisme dan Leninisme harus disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Prosesi penggunaan nama PSB Prof. Sumitro Djojohadikusumo FEUI hari itu berlangsung secara sederhana. Dengan didampingi pejabat Dekan FEUI, Jossy Pranata Moeis, Ph.D., pendiri dan ketua YAD Hashim Djojohadikusumo membuka tudung patung Sumitro sebagai tanda digunakannya istilah PSB untuk nama gedung tersebut. Menariknya, di salah satu bagian gedung itu dijadikan sebagai ruang Prof. Sumitro Djojohadikusumo. Di ruang itu tersimpan berbagai koleksi Sumitro, yaitu: 250 buku peninggalan Sumitro, foto, dan beberapa koleksi lainnya. Ruang tersebut diharapkan dapat memberi motivasi dan inspirasi bagi keluarga besar UI umumnya dan FEUI pada khususnya. t

Deklarasi Komitmen Partai Gerindra

Aparatur Desa Sambut Gembira Komitmen Partai Gerindra merupakan langkah nyata untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Apalagi, masyarakat miskin di Indonesia, seperti petani dan nelayan, sebagian besar tinggal di desa-desa. Oleh Budi Sucahyo

Di sebuah meja panjang, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani menandatangani komitmen Partai Gerindra untuk pembangunan desa. Satu per satu Prabowo menandata­

ngani komitmen itu untuk kemudian diserahkan kepada masing-masing perwakilan dari delapan lembaga terkait dengan desa dalam sebuah acara deklarasi yang berlangsung sederhana di Kantor DPP Partai Gerindra, Jl. Harsono RM, Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu 26 Oktober 2013. Delapan lembaga itu adalah Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), PPDI (Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia), AKD (Asosiasi Kepala Desa), Parade (Persatuan Rakyat Desa) Nusantara, HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia), KTNA (Kontak Tani Nelayan Andalan), APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia), dan Inkud (Induk Koperasi Unit Desa). “Partai Gerindra menyadari sepenuhnya bahwa peningkatan ekonomi masyarakat, terutama di daerah pedesaan, merupakan upaya penting yang mendasari tercapainya tujuan nasional. Untuk itu Partai Gerindra mendeklarasikan komit-

mennya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pedesaan, untuk mengalokasikan dana minimal Rp 250 juta setiap tahun dari APBN yang akan disampaikan secara langsung kepada setiap koperasi unit desa di seluruh Indonesia,” begitu bunyi naskah komitmen Partai Gerindra dibacakan Prabowo Subianto sebelum membubuhkan tanda tangan. Naskah itu kemudian diserahkan kepada Ketua Inkud, Herman YL Wutun. Setiap lembaga desa memperoleh alokasi dana bervariasi. Koperasi pasar, misalnya, mendapat alokasi Rp 500 juta setiap tahun untuk modal bergulir. Inkoptan (Induk Koperasi Tani dan Nelayan) mendapat Rp 500 juta setiap tahun. Sementara itu, Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara memperoleh Rp 1 miliar. Selain Herman YL Wutun, hadir dalam deklarasi itu antara lain: Samari (perwakilan AKD), Ubaidi Rosidi (Ketua PPDI), Sindawa Ta-

rang (Ketua Umum Apdesi), Winarno Tohir (Ketua KTNA), Rachmat Pambudy (Wakil Ketua Umum HKTI) dan Fadli Zon (Sekretaris Jenderal HKTI), Supriyatno (Wakil Ketua APPSI) dan Ngadiran (Sekretaris Jenderal APPSI), serta jajaran pengurus DPP Partai Gerindra. Ketua Umum Apdesi, Sindawa Tarang, mengungkapkan, komitmen Prabowo Subianto adalah langkah nyata untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Apalagi, masyarakat miskin sebagian besar tinggal di desa-desa. “Kita menyambut baik langkah Partai Gerindra dan Prabowo Subianto yang berjanji memberikan Rp 1 miliar ke setiap desa bila menang Pemilu 2014 nanti. Karena hal itu bisa lebih menyejahterakan masyarakat di desa,” katanya. Menurut Sindawa, meskipun dalam RUU Desa yang masih diba­ has di DPR disebutkan setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan alokasi khusus dari APBN,

tetapi besarnya tidak mencapai Rp 1 miliar. Karena itu, Apdesi mendukung komitmen Prabowo untuk bisa mengalokasikan Rp 1 miliar per tahun ke setiap desa. “Dan kami tidak meragukan komitmen Prabowo itu. Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud,” harapnya. Harapan yang sama disampaikan Samari, perwakilan dari AKD. “Asosiasi Kepala Desa 100% mendukung apa yang dicanangkan oleh Partai Gerindra. Sedikit pun tidak ada keraguan bagi kami,” katanya. Menurut Samari, hingga saat ini kesejahteraan masyarakat desa jauh dari makmur, infrastruktur juga kurang layak. Desa cenderung tak terjangkau pemerintah pusat, padahal di Indonesia ini tercatat sekitar 80.000 desa. “Karena desa itu besar maka tidak cukup kalau hanya diurusi Kementerian Dalam Negeri. Mengurus e-KTP saja tidak beres,” katanya. Dia mengusulkan agar dibentuk kementerian negara yang secara khusus mengurusi desa.t

Wawancara : 09

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

Irawan Ronodipuro

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerindra

Stop Ekspor Pembantu Rumah Tangga Sebelum bergabung di Partai Gerindra, Irawan Ronodipuro yang akrab dipanggil Iro tidak mengerti apapun soal politik. Bahkan ia sama sekali tidak ingin berkenalan dengan dunia politik. Ia melihat politikus itu hanya mikirin duit. Di matanya, semua politisi korup. Politisi itu hanya mementingkan diri sendiri, mau mendekati masyarakat hanya jelang dan selama kampanye. Dengan alasan itu ia memilih untuk mengambil jarak dengan dunia politik. Namun, setelah bertemu dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo ceritanya menjadi lain. Ketika bertemu Hashim pada 2009 itu rencana agendanya membahas sebuah proposal penambangan. Tapi, yang terjadi, mereka berdua bukan membicarakan soal tambang, melainkan ia mendapat tawaran dari Hashim untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Karena yang meminta Hashim, Iro pun tak bisa mengelak selain mengiyakan tawaran itu. Nah, tahun pertama bergabung dengan Gerindra, Iro mendapat tugas mendampingi Tim Kampanye Capres 2009 Mega-Pro. Tugas itu ia jalankan dengan baik, meski hasilnya berkata lain. Dan, inilah pengalaman pertama Iro berkecimpung dalam dunia politik. Dan, sejak itu pula, benih cintanya terhadap dunia politik bersemi, tumbuh laksana cinta sepasang muda-mudi. Kini, selain menjabat Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Partai Gerinda, putra Moehammad Joesoef Ronodipoero –seorang pejuang dan salah seorang pendiri RRI – ini juga anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra, serta staf pribadi Prabowo Subianto untuk urusan luar negeri. Maka, tak heran kalau ia sering menyertai Prabowo ke luar negeri untuk berbagai urusan, termasuk memberikan advokasi kepada TKI yang bermasalah. Dan, Iro yang kini tercatat sebagai Caleg DPR RI dapil Jakarta II meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri ini menceritakan tentang kisahnya terjun di dunia politik dan bidang tugasnya di Partai Gerindera kepada M. Budiono dari Gema Indonesia Raya. Berikut petikannya: Sebagai ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP Gerindra, apa saja yang jadi tugas Anda?

Tentu saja berkaitan dengan hubungan luar negeri secara luas. Diantaranya, hubu­ ngan dengan partai-partai lain, terutama dalam hal tukar-menukar pengalaman. Terus hubungan partai dengan WNI yang ada di luar negeri. Kalau saya banyak mengurusi dan mengadvokasi TKI yang bermasalah, ini tentu saja menjadi bagian dari tugas yang harus saya hadapi serta selesaikan. Karena saat saya datang, mereka -- para TKI itu -- banyak berkeluh kesah mengenai kehidupan mereka selama di sana. Apalagi, persoalan-persoalan yang menghinggapi TKI merupakan salah satu problema terbesar. Kasus apa saja yang pernah ditangani?

Selama medio Januari hingga saat ini kita sudah terlibat dalam berbagai advokasi terhadap peristiwa memilukan yang menimpa para TKI. Antara lain, kasus Wilfrida, TKW yang terancam hukuman mati di Malaysia. Selain itu, kasus Zainuri, TKI di Taiwan yang tangan dan kakinya putus terkena mesin pemotong di perusahaan spare part. Juga kasus Kartika, seorang PRT di Hongkong yang punggungnya disetrika dan perlakuan kejam lainya yang dilakukan oleh tuannya.

Seberapa besar sih perhatian partai terhadap pemilih luar negeri?

Sejauh yang saya rasakan memang perhatian terhadap pemilih luar negeri boleh dibilang masih kurang, meski sebenarnya respon mereka terhadap Gerindra cukup besar. Ada berbagai persoalan yang menyebabkan perhatian terhadap pemilih luar negeri perlu ditingkatkan. Antara lain, untuk mendirikan perwakilan Gerindra di luar negeri tidaklah mudah. Karena, ada berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain masalah domisili kantor dan kepengurusan. Selain itu ada persoalan lain yang tidak gampang diatasi, yaitu masalah perizinan. Kebanyakan negara tidak mengizinkan ada partai dari luar melaksanakan kegiatan di negara mereka. Kondisi seperti ini akhirnya diatasi dengan membuat funs club atau organisasi informal.

Bagaimana elektabilitas Gerindra di luar negeri?

Baru-baru ini di Tokyo, Jepang, saya disambut 300 jemaah gereja. Mereka itu adalah

orang-orang Manado, sangat antusias terhadap Gerindra dan Prabowo. Di Hongkong saya juga bertemu komunitas masyarakat yang mengelu-elukan Gerindra. Namun banyak juga masyarakat yang menanyakan, apa yang akan mereka dapat kalau pilih Gerindra. Dan, ada juga yang menanyakan bakal dibayar berapa jika pilih Gerindra, dan sebagainya. Itulah kondisi yang ditemukan di luar negeri. Umumnya mereka menanyakan apa yang didapat, karena selama ini sudah terlanjur begitu. Ada juga yang kritis bertanya apakah Gerindra benar-benar akan mewakili mereka. Kalau pemilu itu diadakan besok, apakah Gerindra bisa menang di luar negeri?

Saya kira kita punya kemungkinan besar untuk menang, selama pelaksanaannya benar. Tidak ada suara menguap, dan tidak ada kecurangan.

Bagaimana Anda melihat kondisi tenaga kerja Indonesia di luar negeri?

Kondisi TKI di luar negeri memiliki nasib yang berbeda-beda. Di Korea, mereka lebih aman karena para TKI pergi melalui program G to G. Sehingga jumlah tenaga kerja yang dikirim sesuai permintaan dari pemerintah Korea. Dengan begitu, pekerja dan jenis lapangan kerjanya relatif baik. Mereka juga lebih aman dan nyaman, termasuk soal penghasilan. Di Jepang, kondisinya juga sangat baik. Kita banyak mengirim perawat, meski tenaga profesional lain juga ada. Di Qatar TKI kita biasanya untuk jenis pekerjaan di sektor minyak, dan jaminannya lebih baik. Bahkan kadang keluarganya juga diikutsertakan. Artinya, selain memikirkan kehidupan para TKI, mereka juga memerhatikan sekolah anak-anaknya. Kalau di Arab, kebanyakan PRT memiliki risiko yang tidak kecil. Ini mungkin karena ada kaitannya dengan budaya Arab yang me­ nganggap PRT seperti budak, dan cenderung berisiko. Di Hongkong, PRT kita berangkat atas kemauan sendiri, jadi melalui agen. Kondisi di sana relatif kondusif. Jadi memang nasib TKI itu bermacammacam, tergantung kebijakan dan aturan di negara tujuan. Namun, melihat nasib dan persoalan yang acap kali menimpa para TKI, saya tidak setuju mereka disebut pahlawan de-

foto Mustafa Kemal

visa. Ada istilah lain yang lebih tepat. Mereka itu adalah korban salah urus ekonomi dalam negeri. Kalau ekonomi kita baik, mereka tidak punya alasan untuk pergi ke luar negeri, apalagi untuk bekerja sebagai PRT. Kalau benar mereka pahlawan devisa tentu tidak ada perlakuan kurang baik pada mereka. Perlakuan yang bagaimana?

Di airport misalnya, mereka kerap diperas oleh petugas di sana. Kalau tidak punya Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN), terutama mereka yang lagi cuti untuk pulang, pasti dibilang tidak bisa diberangkatkan lagi. Ini, tentu saja, membuat mereka takut, sehingga daripada kehilangan pekerjaan karena melebihi waktu cuti, mereka memilih bayar. Bukan main, para oknum itu meminta bayaran Rp 2,5 juta sampai Rp 5 juta. Bagaimana mendudukkan persoalan TKI ini?

Ke depan, sebelum mengirim TKI ke luar negeri harus ada perjanjian antarpemerintah. Pemerintah Indonesia harus mendapatkan kepastian bahwa tenaga kerja yang dikirim memperoleh kepastian hukum. Baik di bidang keamanan dan keselamatan maupun penghasilannya. Akan lebih baik lagi jika kesepakatan seperti itu bisa tertuang dalam bentuk undang-undang di negara setempat. Kalau itu belum tersedia sebaiknya kita tidak usah kirim, karena akan lebih berisiko.

Kalau begitu, apakah pengiriman TKI ke Arab dan Malaysia yang sering bermasalah itu lebih baik dihentikan saja?

Saya rasa itu perlu dilakukan sampai ada jaminan dari pemerintah kita dan pemerintah di negara tujuan. Sayangnya, diplomasi kita kelihatannya masih kalah. Atau barangkali tidak diperjuangkan secara maksimal.

Meski akibatnya akan menambah jumlah pengangguran?

Ya, itulah kenyataannya. Jadi masalah TKI ini memang ibarat telur dan ayam. Karena itu, saya sering katakan bahwa TKI kita di luar negeri itu adalah korban ekonomi dalam negeri. Kalau ekonomi kita baik, tentu tidak ada alasan bagi mereka untuk bekerja di luar negeri. Jadi, kita harus menyediakan lapangan kerja sendiri. Jadi, kuncinya di situ. t

10 : Gema Daerah

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

PP. Tidar

Menyoal Kriteria Pahlawan Masa Depan Dua hari jelang peringatan 68 tahun pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, Pimpinan Pusat (PP) Tunas Indonesia Raya (Tidar) melaksanakan Diskusi Politik Tidar menyambut Hari Pahlawan. Acara tersebut berlangsung di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (8/11) malam. Dua orang narasumber dihadirkan untuk membedah tema: “Kriteria Gelar Pahlawan Nasional di Era Masa Kini.” Kedua pembicara itu adalah Budiarto Shambazy (redaktur senior Kompas) dan Asvi Warman Adam (peneliti utama LIPI dan ahli sejarah Indonesia). Acara tersebut dihadiri jajaran

nasional ini pantas untuk dihargai sebagai Pahlawan Nasional. Catatan tersebut perlu disampaikan, menurut Budiarto, karena sejumlah gelar kepahlawanan tidak diberikan sebagaimana mestinya. Banyak dipengaruhi oleh aspek politis. Ia memberi contoh pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Ibu Tien Soeharto yang terbilang sangat cepat. Belakangan muncul pula usulan agar Soeharto dan Gus Dur diberikan gelar Pahlawan Nasional. Ke depan, Budiarto berharap, gelar kepahlawanan tidak melulu hanya diberikan kepada pejuang dan tentara. Tapi juga

Aryo Djojohadikusumo dalam Diskusi Politik Tidar itu. pengurus PP Tidar, dan sejumlah pengurus diberikan kepada tokoh-tokoh yang tidak organisasi pergerakan dan mahasiswa tingkat secara langsung melakukan perjuangan nasional. Juga tampak beberapa awak media, secara fisik. Baik itu tokoh-tokoh seni baik media cetak mapun online. budaya, perfilman, maupun olahragawan. Budiarto Shambazy yang tampil sebagai Asalkan, jasa, pengorbanan, dan prestasi yang pembicara pertama menyatakan, mengapresiasi ditorehkan oleh mereka memiliki dampak langkah pemerintah memberikan gelar yang luas bagi bangsa dan negara Indonesia. Pahlawan Nasional kepada Dr. KRT. Rajiman Di bidang sastra, menurut Budiarto, Wediodiningrat, LN Palar, dan Letjen (Purn.) ada nama WS. Rendra juga layak mendapat TB. Simatupang. Budiarto memberi alasan, penghargaan gelar pahlawan. Lalu ada pula karena jasa dan pengorbanan ketiga tokoh Benyamin Syueib dan Bing Slamet. Tapi

foto-foto dok. Tidar

rupanya profesi di bidang film dan seni masih belum terlalu dihargai dan belum mendapat tempat untuk bisa dianggap jadi pahlawan”, kata Budiarto. Ke depan, Budiarto berharap, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bisa menginisiasi pemberian gelar dan penghargaan kepada tokoh yang layak mendapatkannya. Dan, tidak harus menunggu atau terpengaruh dengan pemberian gelar pahlawan yang diberikan pemerintah. Sementara Asvi Warman Adam menilai, Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah Pahlawan Nasional yang sangat banyak. Mungkin terbanyak di dunia, mencapai 159 orang. Jumlah itu masih lebih besar dibanding Perancis yang Pahlawan Nasionalnya tidak mencapai 100 orang. Apalagi Thailand, kesulitan mendapatkan pahlawan karena tak pernah dijajah. Seperti halnya Budiarto, Asvi juga berpendapat, pemberian gelar kepahlawanan makin sering dipengaruhi oleh faktor politik. Ironisnya, gelar yang sudah diberikan tidak bisa dicabut lagi. “Jadi sebenarnya berapa banyak sesungguhnya pahlawan yang diinginkan?

Apalagi, pemekaran daerah, acapkali juga diikuti tuntutan dan usulan pemberian gelar pahlawan kepada tokoh-tokoh lokal,” kata Asvi menegaskan. Sebelumnya, Ketua Umum Tidar, Aryo Djojohadikusumo, dalam sambutannya mengatakan, zaman sekarang tentu berbeda pada zaman-zaman sebelumnya. Demikian pula generasi sekarang memiliki perbedaan dengan generasi pendahulunya. Karena itu, Aryo menanyakan, apakah kriteria Pahlawan Nasional yang dipakai selama ini—yakni mereka yang berjuang untuk kemerdekaan -masih relevankah untuk zaman sekarang? Lebih lanjut Aryo menyatakan, kita hidup dengan tantangan baru, situasinya berbeda. Untuk itu, menurut Aryo, perlu dipertimbangkan adanya kriteria baru pemberian gelar Pahlawan Nasional. Misalnya, bagi mereka yang bergerak di bidang lain, yang juga berjuang atas nama Negara dan Bangsa. “Yang berkiprah di bidang lain, misalnya budayawan dan olahragawan, saya rasa perlu juga dipertimbangkan jadi Pahlawan Nasional”, harap Aryo. t MBO

Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Fadli Zon

Tasyakuran Rumah Kreatif Fadli Zon

foto Andi Nur hamdi

Beberapa tokoh legendaris di bidang seni budaya dan penikmat seni budaya terlihat hadir dalam acara syukuran dan peresmian Rumah Kreatif Fadli Zon yang terletak di Depok, Jawa Barat, Selasa (5/11). Diantara seniman dan budayawan itu tampak violinist kenamaan Idris Sardi, sastrawan terkemuka Taufiq Ismail, dan budayawan Betawi Ridwan Saidi. Juga tampak hadir Bambang Win, Linda Djalil, penulis novel Sang Pencerah Akmal Nasery Basral, penyanyi era 1990-an Yayuk Suseno dan para pelawak yang tergabung dalam PASKI. Rumah Kreatif Fadli Zon adalah salah satu pusat kegiatan milik Fadli Zon, selain yang telah lebih dahulu ada, yaitu: Fadli Zon Library (FZL) di Jl. Danau Limboto, Benhil, dan Rumah Budaya Fadli Zon di Sumatera Barat. Rumah Kreatif Fadli Zon yang terletak di Kompleks Bumi Cimanggis Indah, Blok B1 No.9, Jl. Pekapuran, Cimanggis, Depok, itu diresmikan bertepatan Tahun Baru Islam 1435 Hijriyah atau bertepatan dengan 5 November 2013, dan sekaligus pula menandai 60 tahun kiprah Maestro Biola Indonesia Idris Sardi. Rumah kreatif ini berupa sebuah bangunan tiga lantai, didominasi warna putih, disertai ornamen merah di beberapa bagiannya. Bangunan ini menghadap kearah selatan, dan berhadapan dengan kolam renang. Suasana itu digambarkan secara apik wartawan Gema Indonesia Raya, ketika berada di lantai dua bangunan tersebut. “Saat berada di lantai atas Rumah Kreatif Fadli Zon, seolah-olah hendak menelanjangi orang-orang yang tengah berenang di dalam kolam renang tersebut,” begitu katanya berimajinasi. Fadli Zon, politisi muda Partai Gerindra dan Caleg DPR RI untuk dapil Kabupaten Bogor memang punya kreatifitas yang tinggi, terutama berkaitan dengan seni budaya. Rumah kreatif ini juga dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia. “Semoga rumah ini bisa menghasilkan kreatifitas di berbagai bidang. Dan, rumah ini hendaknya menjadi stimulan kreatifitas bagi masyarakat Indonesia,” begitu kata pengantar yang disampaikan oleh Fadli Zon pada saat peresmian Rumah Kreatif tersebut.

Fadli Zon dan Idris Sardi saat peresmian itu. Wakil Ketua DPP Partai Gerindra ini juga berharap, Rumah Kreatif ini juga dapat membantu Idris Sardi dalam menelurkan generasi penerus violinist Indonesia. Mendengar harapan yang disampaikan Fadli Zon itu, Idris Sardi menyatakan sangat gembira. Bagaimana tidak, sudah sejak lama Idris Sardi merindukan tempat untuk berkarya dengan tenang dan menetap. Ini penting, karena selama puluhan tahun berkarya, Idris Sardi mengaku, selalu menggembara. Mulai dari night club, restoran, hingga hotel dan sebagainya. “Mudah-mudahan rumah kreatif ini bisa memenuhi segala keinginan saya, termasuk untuk mengajar,” ungkap Idris Sardi. Dan, ia juga berharap, rumah ini dapat membantu anak-anak

Indonesia untuk berprestasi hingga ke manca negara. Dan, dari sini pula kita dapat memamerkan berbagai jenis musik Indonesia, agar lebih dikenal luas di dunia internasional. Seperti musik keroncong, serta jenis musik lain, termasuk jenis musik dari Ranah Minang. Presmian Rumah Kreatif Fadli Zon ini ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Idris Sardi. Seperti juga FZL dan Rumah Budaya Fadli Zon, Rumah Kreatif Fadli Zon di Depok ini nantinya juga bakal dipenuhi oleh berbagai jenis keris, serta koleksi berbagai jenis media, seperti majalah, koran, piringan hitam. Selain memajang lukisan karya para pelukis kondang. t MBO

: 11

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

foto dok. DPD Partai Gerindra NTT

DPC Gerindra Kota Padang

Gerindra Peduli Korban Banjir

DPD Partai Gerindra NTT

Turnamen Garuda Cup Kabupaten Lembata Provinsi NTT Drs. Kasintus Proklamasi Ebu Tho mewakili Ketua DPD mengacungkan jempol dan apresiasinya pada DPC Gerindra Lembata. Menurut Kasintus, turnamen sepakbola dengan skala sebesar ini baru pertama kali dise­lengga­ rakan di NTT. Dan itu dilakukan oleh DPC Lembata. Untuk itu, Wakil Ketua DPRD NTT menyatakan, akan menjadikan Turnemen Garuda Cup di Lembata ini menjadi contoh bagi DPC-DPC Gerindra lainnya di seluruh NTT. Dalam kesempatan itu, mantan pegiat LSM ini juga menjelaskan Enam Program Aksi Partai Gerindra sebagai program pro rakyat. Program aksi yang disebut oleh Kasintus sebagai program reformasi itu meliputi: Membangun ekonomi yang kuat, berdaulat, adil dan makmur; Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan; Membangun kedaulatan pangan dan energy serta pengamanan sumber daya air; Meningkatkan kualitas pembangunan manusia Indonesia melalui program pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya; Membangun infrastruktur dan menjaga kelesatrian alam serta lingkungan hidup; Dan, membangun pemerintahan yang bebas korupsi, kuat, tegas dan efektif. Pembukaan turnamen sepak bola di Lembata ini dimeriahkan oleh pawai kendaraan roda dua dan roda empat oleh para peserta. Pawai menempuh rute mulai dari depan Kantor DPC Gerindra menuju lapangan Polres. Dan saat memasuki lapangan Polres disambut oleh drum band SMPK Don Bosco. Masyarakat yang memenuhi lapangan upacara tampak antusias menyaksikan peristiwa ini. Turnamen ini diawali pertandingan sepak bola pembuka antara kesebelasan Boca Junior melawan Kodak Fc., yang berakir imbang 2-2. t MBO

DPC Gerindra Kab. Hulu Sungai Tengah

Mobil Operasional Partai Pemilu 2014 semakin dekat. Aktivitas sosialisasi yang dilakukan para caleg intensitasnya juga terus meningkat. Salah satunya ditunjukkan para caleg DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Provinsi Kalimantan Selatan. Karena simpati dengan kegiatan para caleg, Ketua DPC Gerindra Kabupaten HST H. Rachmadi Jingga membantu pengadaan mobil operasional sosialisai. Acara penyerahan dan penggunaan mobil operasional Partai Gerindra itu berlangsung Jumat (27/9). H. Rachmadi dalam kesempatan itu, secara langsung menyerahkan empat mobil operasional bagi 4 dapil di Kabupaten HST. Yaitu, dapil I meliputi Kecamatan Barabai, Batu Benawa dan Hantakan. Lalu, dapil II Kecamatan Labuan Amas Selatan dan Haruyan. Dapil III Kecamatan Labuan Amas Utara dan Pandawan. Dan, dapil IV Kecamatan Batang Alai Selatan,

Batang Alai Utara, Batang Alai Timur dan Limpasu. Acara serah terima mobil operasional tersebut diselenggarakan di halaman Sekretariat DPC Gerindra Kabupaten HST, Jl. Keramat Manjang RT. 08 Kelurahan Barabai Barat. Hadir pada acara tersebut 30 orang caleg Gerindra Kabupaten HST, para ketua PAC se Kabupaten HST, kader dan simpatisan Partai Gerindra, serta jajaran pengurus DPC Gerindra Kabupaten HST. Dalam sambutannya, H. Rachmadi ber­ harap, para caleg bisa memanfaatkan mobil operasional itu dengan baik. Ini semata-mata demi memperlancar aktivitas sosialisasi dan penggalangan suara bagi para caleg. Dengan adanya mobil operasional tersebut diharapkan kerja-kerja sosialisasi para caleg dapat berjalan lancar. Sehingga target perolehan suarapun dapat tercapai. t MBO

Lebih lanjut, Afrizal menyampaikan bahwa Gerindra turut merasakan penderitaan warga yang terkena bencana. Apalagi kerugian yang diderita oleh sebagian warga cukup besar. Mulai dari rusaknya peralatan dapur, peralatan elektronik, dan berbagai perlengkapan lainnya. Termasuk rusaknya peralatan belajar anak-anak. Afrizal berharap, bencana tidak menimbulkan kesedihan panjang dan ia mengajak warga masyarakat untuk segera bangkit. Bantuan yang disampaikan itu meliputi lebih 400 paket, disebar di tiga titik dibantu Ketua RT dan para caleg Gerindra. Bantuan itu diangkut menggunakan tiga kendaraan mobil pick up, diringi 17 kendaraan pengantar yang berisi para pengurus dan caleg Gerindra DPRD Kota Padang. Bencana banjir yang terjadi di wilayah Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, terjadi akibat hujan deras mengguyur Kota Padang sepanjang Sabtu (19/10), dari pukul 16.30 hingga 19.15 WIB. Banjir ini mengakibatkan ratusan rumah terendam air, membuat aktivitas warga terganggu. t MBO

DPC Gerindra Jakarta Timur

Silaturrahim Politik untuk Kebersamaan

foto dok. DPC Gerindra Jakarta Timur

Untuk lebih mendekatkan partai dengan konsituennya, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan pertandingan sepakbola tingkat kabupaten bertajuk “Turnamen Garuda Cup.” Turnamen itu memperebutkan piala Ketua DPD Gerindra Provinsi NTT Ir. Esthon L. Funay, M.Si. Turnamen yang akan berlangsung 52 hari itu dibuka secara resmi pada Minggu, 29 Oktober 2013, di Lapangan Sepakbola Polres Lembata. Sebanyak 40 klub sepakbola berasal dari Flores, Lembata, dan Alor ikut ambil bagian dalam turnamen memperebutkan hadiah total Rp 25.000.000. Dengan rincian: Juara I mendapat hadiah pembinaan Rp 10.000.000; juara II Rp 7.500.000; juara III Rp 5.000.000; dan juara IV Rp 2.500.000. Selain itu, para juara juga mendapatkan pila bergilir, piala tetap, dan piagam penghargaan. Turnamen Garuda Cup menggunakan menggunakan sistem setengah kompetisi di putaran pertama babak penyisian. Pada putaran selanjutnya sampai ke semi final dan grand final menggunakan sistem gugur. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lembata Yohanes Viany K. Burin, SH., dalam sambutannya mengatakan, Turnamen Garuda Cup merupakan bagian dari pelaksanaan program kerja partai. Sekaligus sebagai wahana konsolidasi dan sosialisasi partai di tengah masyarakat. Selain itu, ini merupakan bentuk partisipasi Partai Gerindra dalam membangun sumber daya manusia di bidang olahraga dan meningkatkan minat dan bakat kaum muda di bidang sepakbola. Sementara Wakil Ketua DPD Partai Gerindra

Kepedulian Partai Gerindra kepada masyarakat bukan hanya janji. Di sepanjang wilayah Indonesia, Gerindra tak henti-hentinya melakukan berbagai kegiatan dan kepedulian pada masyarakat. Salah satunya seperti yang dilaksanakan DPC Partai Gerindra Kota Padang. Pada Senin (21/10) sore DPC Gerindra Kota Padang yang tergabung dalam Kesatuan Gerindra Peduli Bencana mengantarkan bantuan kepada korban banjir, yang berada di wilayah Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Pada kesempatan tersebut rombongan menyampaikan ratusan paket mie instan, roti kaleng, susu dan air mineral. Gerakan peduli bencana ini dipimpin H. Afrizal dan Eko Muhardi, ketua dan sekretaris DPC Gerindra Kota Padang. Ikut serta Ketua Tim Komunikasi DPD Gerindra Sumbar, Hidayat, S.S., dan para caleg DPRD Kota Padang. Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Gerindra terhadap para korban musibah banjir di kawasan Bungus. “Mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terkena musibah”, kata Afrizal di hadapan masyarakat.

Di tengah rintik hujan yang membasahi hampir seluruh kawasan Jakarta pada Minggu (10/11) sore, kader dan simpatisan Gerindra Jakarta berkumpul melakukan silaturrahim, sekaligus peresmian Posko Pemenangan Gerindra. Acara tersebut berlangsung di Posko Pemenangan Gerindra Jl. Kenanga Rt 012/002 No. 13 Kalisari, Jakarta Timur. Pada kesempatan itu, selain kader dan simpatisan Gerindra, juga tampak hadir caleg DPRD dan DPR RI dapil Jakarta Timur. Selain itu, hadir pula pengurus PAC serta pengurus ranting di wilayah Kalisari. Caleg DPR RI yang terlihat hadir adalah Asril Tanjung, Louse Tampubolon, Nana Wiyanti, serta caleg DPRD DKI Jakarta, yaitu Mohamad Sanusi dan Dwiratna. Oleh para celeg, partemuan tersebut dimanfaatkan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Mohamad Sanusi misalnya, pada pertemuan itu memperkenalkan Mohamad Sanusi Center

(MSC). Selama ini, menurut Sanusi, MSC sudah sering melaksanakan kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Antara lain advokasi penguburan gratis, pelayanan kesehatan secara cuma-cuma, bantuan hukum, dan juga asuransi MSC. Sementara Asril Tanjung memanfaatkan kesempatan itu memperkenalkan dirinya sebagai caleg DPR RI Dapil Jakarta Timur. Sedangkan Louse Tampubolon menyampaikan keinginannya bersinergi, baik dengan caleg lain maupun masyarakat secara luas, dalam upaya pemenangan pada pileg 2014. Menurut Pis, sekretaris panitia silaturrahim, acara tersebut digagas untuk menya­ tukan langkah dalam upaya pemenangan Gerindra. Sekaligus juga perkenalan bagi para caleg terhadap kader dan simpatisan. Ini dilakukan agar ke depan, ketika para caleg melakukan sosialisasi, bisa saling bekerjasama dan juga dengan para kader serta simpatisan. t MBO

12 : EKonomi Kerakyatan

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

Siti Aisah Farida rela meninggalkan pekerjaan sebagai dosen Universitas Terbuka untuk melanjutkan usaha yang dirintis orangtuanya, menjadi pengusaha alat permainan edukatif (APE). Kini ia memproduksi 300 item mainan anak-anak prasekolah dan TK. Oleh Agustaman

(UT), Pondok Cabe, Tangerang. Namun, perempuan yang mewarisi jiwa bisnis dari sang nenek – sebagai pengusaha batik -- rupanya tergoda untuk berdagang. Sembari bekerja, Ida mencoba menawarkan produkproduk buatan orang tuanya ke beberapa sekolah-sekolah TK yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Dari situ, produk Mataram Indah mulai dikenal. Setelah menikah dengan Yudiono, koleganya di UT pada 1989, Ida rela melepaskan status dosen di UT dengan tekad membuka usaha pembuatan alat peraga TK sendiri. Bermodal pinjaman dari seseorang dan tantenya sebesar Rp 200 ribu,

mudian memilih sebidang tanah di kawasan Sawangan sebagai rumah baru sekaligus tempat usahanya. Seiring waktu, produk Hanimo pun mulai dikenal pasar. Kini, pasarnya tak hanya sebatas lembaga pendidikan prasekolah (Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD dan Bina Keluarga Balita/BKB) dan TK di Jabodetabek saja, tapi meluas sampai luar Jawa, bahkan sampai Papua. “Belum lama ini kami kirim tiga peti alat-alat drumband dan APE lainnya ke Papua,” jelas Ida. Sekarang ini Hanimo memproduksi 300 item, terbagi dalam beberapa kategori, yakni: perlengkapan kelas, alat peraga dalam kelas, APE, alat permainan luar kelas, buku dan administrasi, drumband, marawis dan rebana serta perlengkapan lain yang tak terbatas bagi pra TK dan TK, seperti meja-kursi untuk SD dan SMP, kerangka manusia dari fiberglass. Harga setiap produknya bervariasi. Alat perlengkapan kelas misalnya, dari harga terendah Rp10.000 (papan tulisan “kelompok”) sampai Rp 1.250.000 (loker isi 32). Alat peraga dalam kelas harga terendah (untuk aneka produk puzzle) Rp 10.000 sampai Rp 2.500.000 (balok bangunan 502 pcs); APE (puzzle angka) Rp 10.000 sampai paket APE 20 jenis Rp 870.000); alat permainan luar kelas, mulai Rp 40 ribu

Ida mulai membuat 20 set meja dan kursi yang sekaligus menjadi produk pertama CV Hanimo. Awal mulanya, ia membuka bisnisnya di kawasan Cirendeu, perbatasan Jakarta-Tangerang. Tapi, setahun kemudian tempat usahanya harus pindah, karena lahan tempat usahanya itu dipakai si pemilik tanah. Ida ke-

untuk tongkat estafet 4 pcs sampai Rp 5 juta untuk permainan bola indoor. “Tapi, dari semua item tadi, produk mainan dan APE untuk pra TK dan TK yang paling laku. Alhamdulillah, omset Hanimo bisa di atas Rp 900 juta per tahun,” papar Ida yang aktif di Asosiasi UKM Depok ini. t

Mainan Edukatif

foto-foto agustaman

Made in Sawangan Suara mesin pemotong kayu terdengar nyaring memekakkan telinga. Seorang pekerja dengan sigap memotong lembaran-lembaran tripleks berukuran lebar menjadi beberapa potongan. Potongan-potongan tripleks yang sudah terpola itu ditumpuk teratur. Di sudut lain, seorang pekerja nampak mengecat bangku kayu kecil berbentuk kepala binatang dengan cat dasar warna putih. Sementara di ruangan atas, beberapa anak muda sibuk mengecat aneka produk mainan edukatif dengan aneka cat yang tidak mengandung racun (toxin) dan tidak berbau menyengat. Begitulah kesibukan sehari-hari di workshop (bengkel kerja) Hanimo yang berada di lahan pinggiran perumahan Sawangan Permai, Kota Depok, Jawa Barat. Beberapa tahun silam, bengkel kerja ini berada persis di belakang showroom Hanimo di Jalan Raya Muchtar, Tugu Sawangan, Sawangan Baru, Kota Depok, atau sekitar 500 meter dari bengkel kerja saat ini. “Iya, ini bengkel kerja Hanimo yang baru, sejak pindah ke sini dua tahun lalu. Luasnya sekitar 700 m2 yang saya beli tahun 2000-an lalu. Sedangkan bengkel las untuk membuat produk ayunan atau jungkitjungkitan tetap di dekat showroom,” jelas Siti Aisah Farida, pemilik Hanimo, menceritakan tentang bengkel kerjanya kepada Gema Indonesia Raya. Menurut perempuan yang akrab disapa Ida ini, yang me­ngerjakan alat permainan dari besi sebenarnya bengkel las milik rekanan. “Dari awal memang Hanimo selalu mensub-kan pembuatan alat permainan berbahan baku besi ke mereka. Tadinya, lokasi tidak di dekat showroom, tapi biar lebih praktis dan memudahkan produksi, kami sewa

lahan di belakang rumah sebagai bengkel,” terang perempuan kelahiran Jogjakarta, 15 Februari 1959, ini. Saat ini, kantor dan showroom Hanimo menempati lahan milik sendiri seluas 200 m2. Di sini, alat peraga pendidikan dan alat permainan edukatif (APE) lainnya untuk pra TK dan TK terpajang rapih di rak-rak yang disusun berjajar. Tidak kurang 300 jenis alat peraga pendidikan pra TK dan TK tersedia di sini. Di belakang bangunan berbentuk semi permanen tersebut berdirilah rumah tinggal Ida dan keluarga. Sebagai pendatang, keluarga Ida tak melupakan para tetangganya untuk berbagi rezeki. Dari 30 karyawan Hanimo saat ini, sebagian besar adalah anak-anak muda berasal dari sekitar rumahnya. Ida juga memberdayakan sekelompok ibuibu yang berada di Jalan Muchtar, yang tergabung dalam Komunitas Hanimo, untuk membantu usahanya. Tak kurang dari 20 ibu-ibu warga sekitar bergabung dengan 30 pegawai Hanimo lainnya. Kegiatan sehari-hari komunitas tersebut adalah membuat produk mainan edukatif dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang sudah diberikan Ida. Jenis pekerjaan yang diberikan tidak terlalu sulit, seperti pengamplasan dan pengecatan. “Bagi ibu-ibu yang memiliki anak balita, saya kasih keleluasaan mengerjakan tugasnya di rumah, agar anaknya tetap diperhatikan,” jelas ibu dua anak ini. Untuk upah, mereka diberikan sesuai dengan jumlah mainan yang mereka buat perhari. Untuk mainan jenis kecil dan mudah, ibu-ibu bisa mengantungi Rp 500/mainan. Sedangkan mainan besar, mereka bisa menerima Rp 2000/mainan. Dalam satu hari bi-

asanya para ibu itu bisa menyelesaikan puluhan mainan yang rata-rata terbuat dari kayu tersebut. Yuni, seorang anggota Komunitas Hanimo mengaku, merasa senang bisa produktif meski ia memiliki balita. “Saya dapat kemudahan mengerjakan mainan di rumah tanpa harus meninggalkan anak. Dari usaha ini saya dapat membantu perekonomian rumah tangga tanpa harus merongrong suami,” ungkap Yuni yang bisa meraih penghasilan Rp 25 ribu per hari. ”Lumayan untuk menambah penghasilan dan sedikit bayaran sekolah anak,” tambahnya. “Biasanya ibu-ibu di sini sibuk pada waktu tahun ajaran baru, karena pesanan dari Lembaga Pendidikan, IGTKI (Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia) Pusat dan dan daerah, sekolah-sekolah, serta orderan dari daerah. Bahkan kita sering mendatangkan ibu-ibu dari kampung sebelah kalau pesanan sedang menumpuk,” jelas sarjana ekonomi lulusan Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta ini. Mewarisi Bakat Orang Tua Hanimo berasal dari gabungan nama panggilan dua anak lelakinya, yakni Han-han dan Imo. Nama itu telah digunakan sejak 1998 atau sejak ia mulai mengembangkan usaha APE bersama suaminya, Yudiono. Dalam memproduksi APE ini, sebenarnya bukanlah pekerjaan yang asing buat Ida. Maklum, orangtuanya yang bermukim di Jogjakarta memang sudah lama (sejak 1972) dikenal sebagai produsen alat peraga TK di bawah bendera CV Mataram Indah. Pada 1987, Ida pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka

Figur : 13

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

Prabowo Subianto

Jangker untuk Sang Calon Presiden

Usai pidato dalam diskusi publik Fraksi Partai Gerindra di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, awal Oktober lalu, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat kejutan: Ucapan selamat ulang tahun ke-62. Ruang tempat diskusi itu pun sontak riuh dengan nyanyian “Selamat Ulang Tahun” dari peserta diskusi. Tak ada acara tiup lilin dan kue ulang tahun, laiknya pesta ulang tahun. Tapi, calon presiden ini tampak gembira campur haru. “Harapan saya yang terbaik untuk bangsa dan masyarakat,” begitu komentar mantan Pangkostrad ini. Ulang tahun merupakan momen untuk merefleksikan diri, sejauhmana kita sudah mengabdi diri untuk bangsa. Mungkin karena itulah, di usia yang sudah ke-62 ini, Prabowo ingin dianggap masih 32 tahun. Agaknya yang paling istimewa di ulang tahunnya kali ini, Prabowo mendapatkan kado berupa jangker dari Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon. Jangker merupakan perpaduan dua jenis senjata kujang dan keris. Kujang adalah senjata tradisional masyarakat Sunda, sedangkan keris dari Jawa. Perpaduan dua senjata ini melambangkan keberanian. Prabowo lahir pada 17 Oktober 1951 dari keluarga pejuang kemerdekaan. Kakeknya, RM Margono Djojohadikusumo adalah pelopor koperasi, pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) 1946, Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) serta anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Sedangkan ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo adalah begawan ekonomi. Jika ditelusuri, leluhur Prabowo adalah panglima Laskar Diponegoro untuk wilayah Gowong (Kedu), Raden Tumenggung Kertanegara III. Prabowo juga keturunan dari Adipati Mrapat, Bupati Kadipaten Banyumas pertama. Selamat ulang tahun Pak Prabowo, teruslah berjuang demi mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan maju. t IF

Fadli Zon

foto facebook.com/gerindra

Ketua Dewan Penasihat Pelawak Apa jadinya bila para pelawak berkumpul bersama politisi? Suasana canda dan tawa tak terhindarkan. Para politisi yang biasa tampil dengan argumen politiknya, kalah oleh para pelawak yang tampil seperti stand up comedy dengan gayanya yang ngocol. Itulah yang terjadi pertengahan Oktober lalu, saat sejumlah pelawak hadir di Nusantara Polo Club, Jagorawi, dalam acara deklarasi dan pelantikan Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PASKI) Jawa Barat. Istimewanya di acara itu, hadir pula Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dan juga calon Presiden Prabowo Subianto, serta budayawan dan Wakil Ketua Umum Fadli Zon. Dan, lebih menarik lagi, Fadli dalam kesempatan itu didaulat menjadi Ketua Dewan Penasihat PASKI Jawa Barat. “Membuat orang marah itu gampang, tapi membuat orang tertawa itu susah,” begitu kata Fadli dalam kata sambutannya. Dan, Fadli pun menyatakan menerima dengan senang hati “jabatan” itu. Sebagai Ketua Dewan Penasihat, calon anggota legislatif ini berharap, agar keberadaan PASKI bisa meningkatkan kesejahteraan anggota. “Ya, tentu kesejahteraan dinasti dulu. Maksudnya dinasti pelawak,” kata pelawak Komeng disambut tawa hadirin.   Prabowo yang hari itu larut bersama para pelawak ini sangat mengapresiasi profesi pelawak. Pelawak, kata Prabowo, adalah profesi yang terbilang butuh kecerdasan. “Artis komedi biasanya cerdas dan brilian,” katanya. Para pelawak yang hadir antara lain: Ketua PASKI Pusat Derry Empat Sekawan, Eko DJ, Kadir dan Doyok serta ratusan undangan. Acara siang itu benar-benar jauh dari kesan formal. Acara berlangsung santai, penuh canda, serta diiringi musik dan lagu oleh musisi Ahmad Dhani. t IF

foto dok. Fadli zon Library

Vania Larissa

Mengubah Hidup

foto istimewa

Perhelatan Miss World 2013 di Bali September lalu melambungkan nama Vania Larissa. Gadis kelahirkan Pontianak, Kalimantan Barat, 24 Maret 1996, itu terpilih sebagai Miss World Talent, yakni kemampuan dalam menyanyi, menari, berpuisi, dan bakat lainnya. Pemenang kompetisi Miss World Talent secara otomatis akan mendapatkan satu tempat di semifinal di ajang kompetisi ratu sejagat itu. Sebelum melaju ke Miss World, Vania sudah menjuarai Miss Indonesia 2013. “Miss Indonesia benar-benar mengubah hidup saya. Memang tidak mudah menjalankan tugas sebagai Miss Indonesia, tetapi pengalaman selama satu tahun ini adalah sesuatu yang sangat berharga dan tidak akan terlupakan,” ujar Vania Larissa. Maklum, sebelum jadi Miss Indonesia, Vania cuma bisa nyanyi. Ternyata menjadi Puteri Indonesia atau Puteri sejagad banyak hal yang harus dan bisa dilakukan, bukan sekadar tampil modis. “Bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat,” katanya. Saat mendatangi Panti Wredha, Vania pun mendapat kenangan yang menyentuh. “Aku bertukar cerita dengan seorang ibu. Aku bacakan buku renungan dan nyanyi lagu rohani untuk ibu itu. Beliau menangis terharu, seperti bahagia banget,” katanya. t IF

14 : Dari Lantai 17

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

Daerah Otonomi Baru Jangan Memicu Konflik

foto istimewa

Meski pemerintah melakukan moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB), namun DPR tetap mensahkan 65 DOB melalui RUU (Rancangan Undang-undang) 65 DOB dalam rapat paripurna. RUU 65 DOB ini menjadi usul inisiatif Komisi II DPR. Dari 65 DOB, terbanyak untuk Papua. Karena itu, dibagi ke dalam dua panitia kerja, yakni DOB Papua dan non Papua. Fraksi Partai Gerindra setuju dengan RUU 65 DOB tersebut. Namun, Gerindra memberi catatan kritis. Bahwa pemekaran wilayah baru harus memerhatikan lima prinsip, yaitu desakan dari masyarakat, alasan historis, alasan budaya, ekonomi, dan

memperhatikan anggaran. “Kalima alasan itu menjadi penting untuk menghadapi kondisi mayoritas masyarakat yang berada di daerah tertinggal,” kata anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra Mestariany Habie saat membacakan pandangan mini fraksi. Sebab, selama ini, konflik dari pemekaran daerah otonomi baru seringkali bermunculan. Seperti konflik karena batas dari wilayah yang dimekarkan. “Padahal konflik menjadi bahaya laten,” katanya. Karena itu, meski menyetujui lahirnya daerah otonomi baru, namun Gerindra menginginkan sikap selektif dan diperketat. Sebab tindakan preventif ini akan menjamim

kesejahteraan dan pembangunan DOB. Sehingga daerah yang dimekarkan jadi punya keuntungan komparasi. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan mengatakan bahwa pemekaran wilayah sering menimbulkan masalah. Sebab, pemekaran wilayah ternyata menimbulkan bahaya laten korupsi. Ditambah lagi terkait gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terlalu rendah menjadi masalah tersendiri. Munculnya daerahdaerah otonomi baru yang tak sesuai dengan kemampuan daerah pun ikut menambah masalah baru di Republik ini. t IF

Rakyat Harus Terhindar dari Kerugian Konstitusi

Penyandang Sakit Jiwa Tak Boleh Didiskriminasi

Rancangan Undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (RUU MD3) akhirnya disepakati untuk direvisi. Sebab, perkembangan di parlemen membutuhkan penyesuaian. Seperti alat kelengkapan dewan mewakili seluruh fraksi. Misalnya, Badan Kehormatan (BK) yang sudah seharusnya memasukkan seluruh fraksi yang ada. Saat ini, Fraksi Partai Gerindra dan Hanura tidak punya perwakilan di BK. Karena itu, pembahasan RUU MD3 disambut positif oleh fraksi Partai Gerindra. “RUU ini sangat diperlukan sebagai manifestasi kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip demokrasi,” kata juru bicara Fraksi Partai Gerindra Mestariany Habie dalam rapat paripurna. Namun, dalam RUU ini rakyat harus ditempatkan sebagai pihak yang diuntungkan, karena masyarakat yang berkembang dinamis. Gerindra menilai, rumusan RUU ini harus menitikberatkan pada rakyat, harus terhindar dari kerugian konstitusi. RUU MD3 salah satunya akan mengatur posisi alat kelengkapan dewan, seperti fraksi dan komisi. Kemudian alat kelengkapan lain yang cukup penting seperti Badan Legislasi, Badan Kehormatan, Badan Urusan Rumah Tangga dan Badan Musyawarah t IF

Penyandang sakit jiwa tidak boleh didiskriminasi. Mereka punya hak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat wajib menciptakan kondisi yang baik agar dapat melidungi para penyandang penyakit jiwa. Fraksi Partai Gerindra pun sepakat agar RUU Kesehatan Jiwa segera dibahas DPR setelah rapat paripurna menerima RUU itu sebagai usul inisiatif DPR. “RUU Kesehatan Jiwa demi melindungi dan menciptakan keadilan sosial serta menghilangkan diskriminasi,” kata anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra Mestariyani Habie saat membacakan pandangan mini fraksi. RUU Kesehatan Jiwa sudah cukup lama digodok di Komisi IX. Latar belakang munculnya RUU ini karena banyak kasus Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang diperlakukan tidak manusiawi, misalnya dipasung. Jumlah penderita gangguan jiwa juga terbilang tinggi. Data Kementerian

RUU Pilpres Sudah Habiskan Anggaran Besar Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) akhirnya dihentikan pembahasannya di Badan Legislasi (Baleg) DPR meski tidak ditarik dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2013. Namun Fraksi Partai Gerindra menyesalkan penghentian pembahasan ini, sebab sudah banyak anggaran dikeluarkan termasuk kunjungan ke beberapa daerah. “Kita sudah melakukan kunjungan kerja kemana-mana. Anggaran sudah habis miliaran rupiah,” kata anggota Baleg dari Fraksi Partai Gerindra Martin Hutabarat. Bahkan, kata Martin, pembahasan RUU ini sudah mencapai 120 ayat dan tinggal menyisakan dua ayat yang kemudian menjadi ganjalan, yakni soal ambang batas presiden (presidential threshold) dan rangkap jabatan presiden. “Pembahasan RUU ini juga sudah memakan waktu selama 1,5 tahun,” tukasnya. Dengan waktu yang terbilang lama ditambah anggaran yang tidak sedikit, sudah sepantasnya bila RUU tetap dibahas. Apalagi, perubahan sudah dianggap keniscayaan. RUU ini juga akan menjadi pelengkap dari undang-undang politik lain yang sudah lebih dulu disahkan, seperti Undang-undang tentang Pemilu. Dalam konstitusi pun soal ambang batas presiden tidak diatur. Padahal,Pilpres merupakan bagian dari merekrut pemimpin bangsa. Jika batasan yang dipatok sedemikian tinggi, tidak ada ruang bagi putra putri terbaik Indonesia. Partai Gerindra melihatnya, dengan kembali ke UUD 45 yang jelas-jelas tidak mengatur soal angka ambang batas presiden. Maka dari itu, Partai Gerindra secara terbuka menginginkan perubahan menyeluruh soal Pilpres, agar penyelenggaraan pemilihan kepala negara lebih berkualitas dan lebih baik. t IF

foto istimewa

Kesehatan menyebutkan, pada 2007 menunjukkan angka-angka gangguan jiwa nasional, gangguan mental emosional (kecemasan, depresi) pada penduduk pada usia kurang lebih 15 tahun adalah 11,6% atau sekitar 19 juta penduduk. Sedangkan gangguan jiwa berat rata-rata sebesar 0,64%, sekitar 1 juta penduduk, dan sedikit sekali dari jumlah penderita itu yang datang ke fasilitas pengobatan. Menurut perhitungan utilisasi layanan kesehatan jiwa ditingkat primer, sekunder dan tersier kesenjangan pengobatan diperkirakan lebih 90%. Data ini berati, hanya 10% yang terlayani di fasilitas kesehatan. Kerugian ekonomi akibat kesahatan jiwa ini sedikitnya mencapai Rp 20 triliun. Jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan dana jamkesmas Rp 5,1 triliun dengan kerugian akibat Rp 6,2 triliun. t IF

: 15

edisi 31/Tahun IiI/November 2013

profil Bondan Haryo Winarno

Transformasi Diri Begawan Kuliner Setelah cukup lama menjalani profesi wartawan, lalu menjadi pengamat kuliner dan pengusaha kedai kopi, kini Bondan Winarno memutuskan terjun ke politik praktis. Dia tercatat sebagai calon legislatif dari Partai Gerindra untuk Pemilu 2014. Oleh Agustaman

Siapa yang tak kenal dengan Bondan Winarno? Wajah lelaki bernama lengkap Bondan Haryo Winarno ini kerap menghiasi layar televisi sebagai presenter tayangan kuliner. Ya, pria yang terkenal dengan ucapan “maknyus” dan “top markotop” untuk menggambarkan nikmatnya rasa masakan ini memang tak lepas dari urusan kuliner. Tulisan-tulisannya tentang wisata kuliner yang awalnya muncul di kolom jalansutra di sebuah harian terkemuka, menjadi panduan bagi mereka yang ingin menikmati lezatnya masakan Nusantara. Bahkan, jalansutra kemudian menjadi suatu komunitas wisata boga yang sangat terkenal di Indonesia. Urusan tulis menulis sudah menjadi kebiasaan dari pria kelahiran Surabaya, 20 April 1950, ini. Sebelum dikenal sebagai pengamat dan pengusaha kuliner seperti sekarang ini, Bondan lebih dikenal sebagai wartawan di sejumlah media, penulis artikel manajemen, pemimpin redaksi majalah SWA dan Suara Pembaruan, penulis cerpen, eksekutif di perusahaan swasta dan konsultan di berbagai lembaga terhormat. Sebagai wartawan, ia pernah membuat sebuah laporan investigatif terbaik di Indonesia tentang skandal cadangan emas di Busang, Kalimantan Timur. Judulnya, “Bre-X:

Sebungkah Emas di Kaki Pelangi”. Kolom manajemennya, Kiat, di majalah SWA pun banyak membantu para pembaca memahami rumus-rumus manajemen. Sebelumnya, pengalamannya sewaktu melawat ke berbagai negara, ia tuangkan menjadi cerpen berjudul Gazelle, yang kemudian memenangkan hadiah pertama lomba penulisan cerpen majalah Femina pada 1984. Bondan muda sebenarnya bercita-cita menjadi sastrawan. Makanya, tamat SMA, dia berniat masuk fakultas sastra. Sayang, sang ibu menentangnya, karena pekerjaan sebagai sastrawan dianggap tidak menjanjikan. Demi memenuhi keinginan sang ibu, Bondan lalu masuk jurusan arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro (Undip), Semarang. Tapi, karena sudah telanjur menyukai dunia sastra, Bondan pun merangkap kuliah di Akademi Publisistik Undip. Singkat cerita kuliahnya di Semarang gagal. Bondan lalu hijrah ke Jakarta dan meneruskan kuliah di Fakultas Publisistik Prof. Dr. Mustopo, sambil melatih keahliannya. Mulai dari kursus periklanan, pemasaran, manajemen, keuangan, jurnalisme, pener­ bitan, bahkan produksi film pernah ia ikuti. Namun, belum sempat menyelesaikan kuliahnya, Bondan sudah menjadi foto­ grafer Puspen Hankam, dan pekerjaan itu dilakoninya hingga 1970. Setelah itu, ia berpindah-pindah kerja, tapi tetap tak lepas dari lingkup komunikasi massa. Bondan juga sempat tinggal di Los Angeles dan Seattle, Amerika Serikat, bersama sang istri Yvonne dan putrinya Gwendoline Amanda Wirastari yang meneruskan studinya. Di sana, Bondan juga berbisnis dan mengepalai cabang perusahaan seafood. Namun, setelah ke Indonesia, ia kembali menekuni dunia yang dicintainya, jurnalisme. Tetapi, kematian ayah dan kakaknya di usia muda membawa duka sekaligus menumbuhkan niatan baru untuk Bondan. Dia memutuskan untuk menjalani masa pensiun sebagai pengusaha dan jurnalis, serta menekuni dunia kuliner. Bondan lalu aktif sebagai penulis, pengamat dan presenter kuliner. Bahkan, Maret 2009, Bondan mendirikan kedai kopi “Kopitiam Oey” yang kini jumlahnya lebih dari 20 outlet, tersebar di beberapa kota besar Indonesia.

Concern Soal Gizi Anak Saat berada di puncak popularitas sekarang ini, Bondan sebenarnya ingin istirahat. Dia berniat menikmati hidup bersama keluarga dengan berwisata ke berbagai daerah. Namun, hati kecilnya menjerit menyaksikan kondisi bangsa dan negara Indonesia saat ini. “Kondisi bangsa dan negara selama 10 tahun belakangan ini terus terpuruk. Ini karena pemimpinnya yang salah,” tegas Bondan kepada Gema Indonesia Raya. Bondan lalu memaparkan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2013 yang dirilis organisasi program pembangunan PBB, United Nation Development Program (UNDP). Ternyata, HDI/IPM Indonesia kalah jauh dibandingkan negara terdekatnya, Singapura dan Malaysia. Jika Indonesia berada di posisi 121 dari 187 negara, kedua negara jiran ini bertengger masing-masing di posisi 18 dan 64 dunia. HDI/IPM adalah pengukuran per­ bandingan dari angka harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk suatu kelompok masyarakat di suatu negara. Secara umum, IPM dapat pula menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu masyarakat, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat. IPM juga digunakan untuk menggolongkan suatu negara, apakah termasuk negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang, dan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. “Jadi bisa dibilang, IPM negara kita terendah di Asia Tenggara, ” jelas Bondan. Oleh karenanya, dia ingin mengabdikan diri untuk bangsa dan negara guna membantu mengubah kondisi lewat jalur parlemen. Ia kemudian terpilih menjadi calon anggota legislatif (caleg) DPR RI melalui penjaringan terbuka yang diselenggarakan Gerindra pada Februari 2013. Dan, penerima Satya Lencana Pembangunan (1988) ini terdaftar sebagai calon anggota DPR RI nomor urut 2 Dapil DKI 2 (Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Luar Negeri). Mengapa memilih Gerindra sebagai kendaraan politik? Bondan menceritakan, sewaktu berada di Bangkok pada Januari

foto Mustafa Kemal

2013, di dalam sebuah bus, ia membuka twitter Prabowo Subianto. Bondan terkesan dengan twitt dari @Prabowo 08 tentang HDI/ IPM dan kondisi gizi anak-anak Indonesia. “Setelah saya ikuti terus twitt beliau, ternyata beliau konsisten bicara soal ini. Saya perhatikan, mulai dari pemilukada sampai pilpres, tak ada calon pemimpin yang bicara seperti ini. Inilah yang bikin saya merapat ke Gerindra,” papar Bondan yang juga aktif di Yayasan Kehati ini. Apalagi Prabowo selalu bicara soal gizi anak-anak Indonesia, yang juga menjadi concern lelaki yang baru saja meluncurkan buku: “100 Maknyus: 100 Kuliner Pilihan dari Seluruh Indonesia.” Ia ingin memperjuangkan agar negara lebih memerhatikan soal gizi anak ini. Di Jakarta misalnya, satu dari tiga anak mengalami malnutrisi. Lebih parah lagi terjadi di daerah timur Indonesia. Di NTT misalnya, dua dari tiga anak-anak menderita kurang gizi. “Pepatah mengatakan, you are what you eat, maka kita harus menjamin anak-anak kita bisa mendapatkan gizi yang berkualitas untuk menjadi insan yang berkualitas,” kata kakek enam cucu ini. Bondan ingin agar anak-anak Indonesia bisa tumbuh lebih sempurna lewat perbaikan gizi. Misalnya, menciptakan kantin sehat di sekolah-sekolah dan mengampanyekan gaya hidup sehat dan makan sehat agar manusia Indonesia lebih sehat, pintar dan berdikari. “Cita-cita saya bila terpilih menjadi anggota DPR adalah menggolkan undangundang kantin sekolah. Karena menurut laporan dari BPOM, 35% jajanan anakanak di sekolah berkategori berbahaya. Ini mengerikan, maka perlu ada penanganannya lewat payung hukum,” jelasnya. Di luar itu, Bondan juga concern soal pangan, energi dan sumber daya air. Maka, bila kelak berhasil menjadi anggota dewan di Senayan, ia ingin ditempatkan di Komisi IV, membidangi pangan, pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan dan perikanan. “Saya tidak mau lagi anak-anak Indonesia kalah sebelum bertanding karena masalah gizi,” tandas pria yang pernah mengikuti pendidikan bidang lingkungan atas beasiswa dari PBB pada 1981 ini. t

1

2

3



Membangun Ekonomi yang Kuat, Berdaulat, Adil dan Makmur

a. Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dari Rp 35 juta (3.500 dollar AS) menjadi Rp 60 juta (6.000 dollar AS) dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen per tahun menuju pertumbuhan diatas 10 persen. b. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya (menurunkan Indeks Gini dari 0.41 menjadi mencapai 0.31) dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dari sekitar 75 mencapai sekitar 85. c. Meningkatkan penerimaan negara dari pajak dari sekitar 12 persen hingga mencapai ratio minimal 16 persen dari Produk Domestik Bruto dengan melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan perbaikan sistem perpajakan yang lebih adil; menekan pemborosan dan inefisiensi pengeluaran anggaran; dan mengelola utang pemerintah dengan cermat dan bijak serta memanfaatkannya dengan efisien dan efektif. d. Mendorong peran swasta dalam perekenomian nasional untuk menciptakan lapangan pekerjaan, nilai tambah, industrialisasi, dan industri pengolahan. e. Menjadikan BUMN yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian bangsa sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi. f. Membangun industri pengolahan untuk menguasai nilai tambah bagi perekonomian nasional. g. Membangun dan mengembangkan industri nasional: – transportasi darat (kereta api, mobil, dan sepeda motor) – transportasi laut (angkutan kapal laut dan angkutan sungai) – transportasi udara (pesawat terbang) – alat berat dan alat mesin pertanian.



5



6



Membangun Kedaulatan Pangan dan Energi serta Pengamanan Sumber Daya Air

a. Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk meningkatkan produksi pangan antara lain beras, jagung, sagu, kedele dan tebu yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang. b. Mendorong peningkatan produksi dan konsumsi protein yang berasal susu, telur, ikan, dan daging. c. Mencetak 2 juta hektar lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, kelapa, kemiri dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang-sari yang dapat mempekerjakan lebih dari 12 juta orang. d. Membangun pabrik pupuk urea dan NPK baru milik petani dengan total kapasitas 4 juta ton. e. Membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air dengan kapasitas total 10.000 MW. f. Mendirikan kilang-kilang minyak bumi, pabrik etanol, dan pabrik DME (pengganti elpiji). g. Merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air. h. Menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau konsumen.

Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Indonesia melalui Program Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Budaya serta Olahraga

a. Memperkuat karakter bangsa yang berkepribadian Pancasila, menjunjung tinggi sifat jujur, disiplin, patuh terhadap hukum, toleransi terhadap perbedaan suku agama dan ras, menghargai budaya bangsa melalui pendidikan Pancasila, kebangsaan dan budi pekerti. b. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun dengan biaya negara, menghapus pajak buku pelajaran, menghentikan penggantian buku pelajaran setiap tahun, dan mengembangkan pendidikan jarak jauh terutama untuk daerah yang sulit terjangkau dan miskin. c. Merevisi kurikulum nasional dengan memantapkan pengembangan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, memajukan karsa dan karya bangsa yang memiliki daya saing tinggi, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung kearifan lokal. d. Mengembangkan sekolah-sekolah kejuruan pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maritim dan industri, termasuk Balai Latihan Kerja. e. Mengembangkan sekolah-sekolah agama dan pesantren mulai dari madrasah ibtida’iyah, tsanawiyah, dan aliyah. f. Meningkatkan martabat dan kesejahteraan guru, dosen dan penyuluh. g. Memberantas perdagangan manusia dan membasmi peredaran serta penyalahgunaan narkoba dengan hukuman berat bagi para pelakunya. h. Menyediakan komputer di sekolah dasar dan menengah, sekolah kejuruan, sekolah agama dan pesantren, memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, menyediakan fasilitas kredit bank untuk mahasiswa berprestasi, serta membangun jaringan internet gratis. i. Menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi rakyat miskin. j. Mengembangkan rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota dan memberikan jaminan sosial untuk fakir miskin, penyandang cacat dan rakyat terlantar. k. Meningkatkan peran PKK, Posyandu dan Puskesmas, dan mengembangkan program Keluarga Berencana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. l. Menggerakkan revolusi putih mandiri dengan menyediakan susu untuk anakanak miskin di sekolah melalui peternakan sapi dan kambing perah. m. Mewajibkan sarjana dan dokter yang baru lulus untuk mengabdi di daerah miskin dan tertinggal. n. Melestarikan warisan budaya sebagai kekuatan dan pemersatu bangsa. o. Meningkatkan prestasi Tim Nasional sepak bola Indonesia.

Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan

a. Memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM, serta industri kecil dan menengah. b. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lainnya untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya. c. Mendirikan Bank Tani dan Nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan serta memperbesar permodalan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan kredit bagi rakyat kecil, petani, peternak, nelayan, buruh, pedagang tradisional dan pedagang kecil. d. Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional. e. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh termasuk buruh migran (TKI/TKW). f. Membangun infrastruktur untuk rakyat melalui 8 (Delapan) Program Desa, yaitu: 1. Jalan, Jembatan, dan Irigasi Desa dan Pesisir 2. Listrik dan Air Bersih Desa 3. Koperasi Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dan Lembaga Keuangan Mikro 4. Lumbung Desa 5. Pasar Desa 6. Klinik dan Rumah Sehat Desa 7. Pendidikan dan Wirausaha Muda Desa 8. Sistem Informasi Desa dan Penguatan Perangkat Pemerintah Desa. g. Mendirikan Lembaga Tabung Haji. h. Mempercepat reforma agraria untuk meningkatkan akses dan penguasaan lahan yang lebih adil dan berkerakyatan, serta menyediakan rumah murah bagi rakyat.



4



Membangun Infrastruktur dan Menjaga Kelestarian Alam serta Lingkungan Hidup

a. Membangun prasarana di seluruh wilayah Indonesia: jalan dan jembatan termasuk 3.000 km jalan raya nasional baru modern dan 3.000 km rel kereta api, pelabuhan laut (samudera dan nusantara) dan pelabuhan udara, listrik, dan telekomunikasi. b. Mempercepat pembangunan infrastruktur strategis irigasi dan pelabuhan perikanan di pesisir. c. Membangun infrastruktur, fasilitas pendukung dan kawasan industri nasional termasuk industri maritim dan pariwisata. d. Merehabilitasi 77 juta hektar hutan yang rusak dengan sistem tumpang-sari dan konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional dan suaka alam. e. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan; dan melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa. f. Mengembangkan infrastruktur pendukung pulau-pulau terluar.

Membangun Pemerintahan yang Bebas Korupsi, Kuat, Tegas dan Efektif

a. Mempercepat peningkatan kesejahteraan aparatur negara melalui reformasi birokrasi untuk mencapai sistem birokrasi efisien dan melayani dengan sistem insentif dan hukuman yang efektif. b. Menciptakan kepastian dan menegakkan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu. c. Mencegah dan memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan menerapkan manajemen terbuka dan akuntabel. d. Meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI/Polri, pegawai negeri sipil dan keluarganya termasuk para veteran dan pensiunan. e. Menempatkan 30 % perempuan dalam posisi menteri dan/atau pejabat setingkat menteri serta mendorong kedudukan strategis lainnya bagi perempuan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota.

Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12160, Telp +6221 789 2377, 780 1396, Fax +6221 781 9712 www.partaigerindra.o.id

www.facebook.com/gerindra

@Gerindra

www.youtube.com/GerindraTv