Kebebasan, Persaingan, dan Indeks Kebebasan Ekonomi Oleh Arianto A. Patunru 1 Hampir empat tahun lalu, sebuah berita sedih terpasang di suratkabar. dikabarkan hilangnya sebuah pesawat Boeing 737 beserta seratus penumpangnya. Setelah dua minggu pencarian tak berhasil, keluarga korban mulai belajar merelakan. Mereka hanya bisa berdoa, agar paling tidak mereka masih bisa melihat jenazah sanak mereka. Terutama setelah seorang nelayan menemukan potongan pesawat di Selat Makassar. Diberitakan, angin topan telah menyebabkan pesawat lepas kendali. Namun banyak juga yang menyalahkan persaingan sebagai biang keladi kecelakaan tersebut. Bagaimana bisa? Hampir 20 tahun lalu, penerbangan domestik selalu berarti tiket yang sangat mahal. Mayoritas mereka yang bepergian antar pulau memilih menggunakan transportasi laut ketimbang udara, karena transportasi udara harganya tak terjangkau. Sekarang, hampir semua orang bisa membeli tiket pesawat yang jauh lebih murah. Saking murahnya, penumpang kapal laut merosot tajam, membuat kapal-‐kapal “terpaksa” tidak lagi bisa memprioritaskan manusia sebagai sumber pendapatan, melainkan beralih kepada barang kargo dalam petikemas besar. Bahkan transportasi darat jarak jauh dalam satu pulau pun bersaing dengan pesawat udara. Berkat liberalisasi di industri penerbangan domestik, maskapai-‐ maskapai swasta pun berkembang. Lalu mereka berlomba menyediakan tiket yang paling murah kepada konsumen, agar bisa memenangkan pangsa pasar. Mereka mengurangi biaya dan harga makanan di pesawat, mereka menggunakan tiket online, dan seterusnya. Namun beberapa mungkin melangkah terlalu jauh. Menyadari bahwa aturan keselamatan baku selama ini tidak terlalu ditegakkan, mereka melihat kesempatan. Kalau bisa sedikit mengurangi tingkat keamanan demi meraup pangsa pasar, kenapa tidak? Maka pesawat-‐pesawat tua dipakai lagi, pemeliharaan rutin menjadi jarang, bahkan jika perlu, pekerjakan pilot kelas dua atau tiga. Singkatnya, tiket murah bukan hanya disebabkan oleh dihapusnya makanan atau peningkatan frekuensi terbang, tapi juga kompromi pada keselamatan. Tetapi faktor terakhir sering luput. Ketika terjadi kecelakaan yang disalahkan adalah persaingan. Maka persaingan adalah jahat. Lebih baik urusan diserahkan kepada pemerintah, karena swasta tidak becus. Kecelakaan memang menyedihkan. Tapi demikian juga halnya dengan kesalahpahaman. Cerita di atas menggambarkan salah kaprah yang mencampuradukkan antara isu persaingan dan isu penegakan peraturan. Liberalisasi industri penerbangan disalahkan, bukan kegagalan pemerintah menegakkan peraturan standar keselamatan. Sekalipun kedua faktor ini berhubungan erat, masing-‐masing dapat membawa kepada pemecahan masalah secara berbeda sekali. Jika fokusnya adalah isu persaingan, maka solusinya bisa saja menjadi menutup maskapai swasta serta mengembalikan seluruh industri 1 Pengantar untuk buku “Economic Freedom of the World Index 2010”, edisi Indonesia, diterbitkan oleh Friedrich-‐Naumann Stiftung, Jakarta 2010.
1
penerbangan kepada pemerintah. Namun jika fokusnya pada penegakan peraturan, solusinya adalah pengawasan yang lebih ketat. Benar bahwa jika efektif, keduanya bisa membawa kepada harga tiket yang lebih mahal daripada yang berlaku sekarang. Tetapi sebabnya sangat berbeda. Pada kasus pertama (persaingan), harga tiket naik karena monopoli. Pada kasus kedua (penegakan aturan), harga tiket mejadi lebih mahal karena perusahan tak bisa lagi menurunkan biaya dengan mengorbankan keselamatan. Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa harga mungkin akan naik lebih tinggi pada kasus monopoli ketimbang kasus penegakan aturan. Namun di mata pemerintah, kebijakan pertama lebih menarik, karena lebih kecil biayanya. Memblok persaingan lebih mudah ketimbang mengawasinya. Di sini kita perlu berhati-‐hati. Maksimisasi keuntungan adalah bagian dari kebebasan ekonomi. Jika kesempatan untuk menaikkan pendapatan dan/atau menekan biaya ada, maka rugilah perusahaan jika tak memanfaatkannnya. Terlepas dari etika, maka kesempatan di sini termasuk ruang untuk bermanuver di sekitar pertauran, jika dimungkinkan. Tanpa persaingan, insentif untuk mencari kesempatan demi memaksimumkan profit menjadi lebih sedikit. Sebaliknya, kekuatan monopoli yang dijadikan alat menaikkan harga. Namun monopoli (non-‐alamiah) mengekang kebebasan konsumen untuk mengakses pilihan, termasuk harga yang lebih rendah. Dengan kata lain, persaingan berhubungan sangat erat dengan kebebasan. Kebebasan bukan anarki. Yang pertama membutuhkan peraturan, yang kedua tidak. Banyak orang yang sering mencampuradukkan keduanya. Hasilnya adalah stigma negatif terhadap kebebasan. Celakanya, stigma ini lalu mempengaruhi cara berpikir, seperti ilustrasi di atas. Padahal, betulkan penyebab masalah adalah persaingan, dan dengan demikian, kebebasan? Ataukah ia disebabkan oleh tidak hadirnya peraturan yang berwibawa? Tentu tak mudah menetapkan dan menegakkan aturan etik, namun jelas kita dapat menetapkan dan menegakkan aturan keselamatan. Ini sebabnya mengapa pemerintah tetap diperlukan. Untuk memastikan bahwa aturan tidak dilanggar. Celakanya, ketakmampuan menegakkan aturan menyebabkan pemerintah memilih melakukan hal lain, termasuk memblok persaingan, membelenggu kebebasan. Di lain pihak, otoritas untuk membuat dan menjaga aturan ternyata juga memberi insentif untuk mengatur terlalu banyak (over-regulate). Tak jarang, aturan dibuat untuk kendaraan menyelewengkan kekuasaan. Di lain waktu, peraturan dibuat untuk hal yang tidak tepat. Mewajibkan sabuk pengaman di mobil dan menetapkan standar umur pesawat mungkin terdengar sebagai kebijakan yang serupa. Namun mereka berbeda: Anda bisa melihat apakah mobil yang akan Anda gunakan dilengkapi sabuk pengaman atau tidak. Tapi Anda tidak mengetahui kondisi pesawat yang akan Anda tumpangi. Dalam kasus pertama, pemerintah tak perlu ikut campur. Namun dalam kasus kedua, pemerintah diperlukan: untuk memastikan bahwa pesawat aman membawa Anda dan penumpang lain. Dalam kasus pertama Anda dan penjual mobil sama-‐ sama tahu (tentang ada tidaknya sabuk pengaman). Dalam situasi ini, pasar
2
dapat bekerja dengan baik, sebagaimana ditunjukkan oleh harga yang terjadi. Tapi dalam kasus kedua terjadi situasi informasi yang asimetrik: perusahaan penerbangan tahu kondisi pesawatnya, Anda tidak. Maka pemerintah perlu mengupayakan agar informasi vital sampai kepada Anda, agar pasar bisa berfungsi. Apa hubungan semua ini dengan indeks kebebasan ekonomi? Banyak. Seperti yang disebutkan dalam publikasi-‐publikasi Economic Freedom of the World, tulang punggung kebebasan ekonomi adalah pilihan individu, pertukaran sukarela, kebebasan masuk dan bersaing di pasar, serta proteksi orang dan hak milik. Semua faktor ini digambarkan implisit dalam ilustrasi di atas, terutama kebebasan berkompetisi dan proteksi orang/individu. Kedua faktor ini saling berkait dan juga berhubungan sangat erat dengan rules of law. Untuk menjamin persaingan yang fair, aturan diperlukan. Demikian juga halnya dengan menjamin kebebasan berkompetisi tanpa merugikan konsumen. Fraser Institute dan Economic Freedom Network telah menghasilkan dan mempublikasikan Economic Freedom of World Index (Indeks EFW), berisi ukuran-‐ukuran kebebasan ekonomi untuk lebih dari 100 negara di dunia. Indeks ini dibangun dengan metodologi yang berhati-‐hati, meliputi lima komponen utama: ukuran pemerintaj, struktur hukum dan keamanan hak milik, akses pada kredit, kebebasan berdagang, serta aturan-‐aturan kredit, usaha, dan perburuhan. Tapi, apakah indeks itu? Apa manfaatnya? Sebenarnya indeks hanyalah angka-‐ angka. Tapi ia dapat bercerita banyak hal. Ia menginformasikan apa yang sedang terjadi dan bagaimana satu subyek berbanding dengan yang lain pada periode yang sama, atau dengan dirinya sendiri pada periode berbeda. Ini juga yang dilakukan Indeks EFW. Ia mengindikasikan posisi negara tertentu relatif terhadap negara-‐negara lain di dunia (serta relatif terhadap dirinya sendiri di masa sebelumnya), dalam hal derajat kebebasan ekonomi. Apa manfaat dari indeks semacam ini? Bayangkan efek reputasi. Individu maupun kelompol bereaksi terhadap reputasi. Artinya, mereka cenderung mempertahankan dan meningkatkan reputasi yang baik dan menghindarkannya dari apapun yang bisa merusaknya, demi mencapai tujuan mereka (terutama tujuan yang merupakan fungsi dari reputasi). Membangun reputasi yang baik adalah norma, karena reputasi adalah signal yang membawa informasi. Ketika reputasi rusak, dapat diperkirakan, jualan akan jelek. Efek reputasi tak bisa dianggap remeh. Dan melihat bahwa saat ini banyak indeks-‐indeks yang dikeluarkan di tingkat global, kita semakin percaya. Negara-‐ negara tampaknya sangat peduli dengan posisi relatif masing-‐masing dalam indeks-‐indeks ini, karena semua mempengaruhi daya tarik relatif, misalnya dalam hal investasi. Ukuran seperti Indeks EFW tentu tidak menghukum negara manapun secara langsung. Ia sekedar memberi gambaran negara-‐negara dalam hal kebebasan ekonominya. Tapi dengan begitu ia memberi informasi yang berguna dan mungkin menciptakan insentif bagi banyak negara untuk berbenah. Ini juga yang dilakukan indeks-‐indeks yang lain, seperti indeks persepsi korupsi, indeks melakukan bisnis, dan lain-‐lain.
3
Tapi ada satu hal penting dari Indeks EFW yang menjadikannya istimewa. Ia menggarisbawahai aspek paling fundamental dari jalan setapak menuju kesejahteraan: kebebasan ekonomi. Saking pentingnya kebebasan ekonomi, almarhum Milton Friedman mengatakan bahwa kebebasan ekonomi harus ada sebelum kebebasan politik dapat dicapai. Ekonom lain, William Easterly mengatakan bahwa kebebasan ekonomi menyuburkan persaingan, memberi umpan balik kepada pasar, merelokasikan sumber daya secara efisien, memungkinkan berhasilnya kegiatan ekonomi berskala besar, dan memungkinkan terciptakan kontrak yang canggih antara individu dan perusahaan di tengah ketakpastian. Dengan kata lain, kebebasan ekonomi adalah pupuk yang ampuh untuk pertumbuhan. Dan pertumbuhan dibutuhkan untuk mencapai kesejahteraan. Indeks EFW adalah upaya untuk memotivasi pemahaman ini. Betul bahwa indeks ini sendiri tidaklah sempurna, seperti semua indeks yang lain. Tidak mudah menemukan ukuran-‐ukuran sebagai proksi atas konsep yang cenderung abstrak seperti kebebasan ekonomi. Tapi adalah sangat menggembirakan bahwa indeks ini terus mengalami perbaikan. Indonesia juga dapat mengambil manfaat dari indeks ini. Kita dapat menggunakannya sebagai faktor untuk memotivasi kemajuan untuk mencapai tingkat kebebasan ekonomi yang lebih tinggi. Bersama Rwanda dan Tunisia, Indonesia saat ini (Indeks EFW berbasis data 2008, terbit tahun ini, 2010) berada pada peringkat 90 dari 141 negara yang disurvei. Posisi ini lebih buruk ketimbang posisi negara tetangga seperti Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia; walaupun lebih baik daripada Vietnam. Namun posisi Indonesia ini mengalami peningkatan daripada posisinya sebelumnya, yaitu peringkat 94 pada tahun 2007 dan peringkat 92 pada thaun 2005. Indeks EFW membantu memahami mengapa Indonesia jauh tertinggal di belakang negara-‐negara lain. Ternyata, dari lima pilar utama, Indonesia sangat lemah dalam regulasi (peringkat 107). Komponen regulasi dalam Indeks EFW ini adalah pasar kredit (peringkat 102), pasar tenaga kerja (108), dan aturan berusaha (peringkat 104). Indonesia juga lemah dalam hal sistem hukum dan hak kepemilikan (peringkat 109). Temuan tentang Indonesia dalam Indeks EFW ini dengan demikian konsisten dengan beberapa indeks dan studi lain, seperti Doing Business (Bank Dunia) serta Monitoring Investment Climate (LPEM-‐FEUI). Singkatnya, indeks-‐indeks serta laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih jauh dari kebebasan ekonomi. Kita cukup baik dalam hal perdagangan internasional dan ukuran birokrasi, namun jelas sistem regulasi dan iklim investasi sangat perlu diperbaiki. Yang tak kalah penting adalah syarat perlu dari kebebasan ekonomi itu sendiri: pemahaman akan konsep kebebasan ekonomi. Kebebasan dan peraturan (regulasi) datang dalam satu paket. Namun batas tipis di antara keduanya rentan
4
terhadap kesalahkaprahan yang lalu membawa kepada kebijakan yang salah. Indeks EFW membantu memberi gambaran yang dapat dipakai untuk meminimalkan konsekuensi yang tak diinginkan. Namun tentu ia saja tak cukup. Di atas semuanya, pemahaman akan konsep dan manfaat kebebasan ekonomi menjadi kunci. Jakarta, 9/9/2010
5
