IMPLIKASI HUKUM KONTRAK KARYA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PT.VALE INDONESIA, TBK SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
THE LEGAL IMPLICATION OF THE WORK CONTRACT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDONESIA AND PT.VALE INDONESIA, TBK AFTER THE IMPLEMENTATION OF THE ORDINANCE NUMBER 4 OF 2009
Intan Permata Murtafiah, Abrar Saleng, Farida Patittingi
Program Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar
Alamat Korespondensi: Intan Permata Murtafiah Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 90245 HP : 081391401155 Email :
[email protected]
1
ABSTRAK Perubahan substansi pada Kontrak karya menyesuaikan dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui renegosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan pemegang Kontrak Karya. Penelitian ini bertujuan mengetahui implikasi hukum pelaksanaan Kontrak Karya PT.Vale Indonesia, Tbk setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaan Kontrak Karya PT.Vale Indonesia, Tbk setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009. Penelitian ini bersifat normatif empiris, selain mengkaji hukum secara teoretik dan normatif, juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya. Kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dari penelitian menunjukkan bahwa implikasi hukum pelaksanaan Kontrak Karya setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah adanya perubahan terhadap Kontrak Karya terhadap luas wilayah kerja; penerimaan negara (pajak dan royalti); dan kewajiban divestasi saham, di mana perubahan kewajiban divestasi saham dapat merugikan PT.Vale. Kendala pada pelaksanaan Kontrak Karya adalah perubahan kewajiban divestasi saham yang menjadi kendala oleh PT.Vale dalam menyetujui renegosiasi Kontrak Karya menyesuaikan Undang-undang Minerba. Kendala ini dapat memberikan dampak eksternal adalah akan berpotensi merugikan negara dan dampak internalnya adalah PT.Vale mendapat keuntungan. Disimpulkan bahwa apabila renegosiasi mengenai kewajiban divestasi saham tidak mendapat persetujuan dari PT.Vale, maka kewajiban divestasi saham sebesar 20% pada Kontrak Karya Pertambangan PT.Vale harus tetap dihormati hingga jangka waktu kontrak berakhir yaitu hingga tanggal 28 bulan Desember tahun 2025. Kata Kunci : Implikasi Hukum, Kontrak Karya
ABSTRACT Substantial changes in the contract of work to adjust to the Ordinance Number 4, 2009 based on the agreement of both parties through the renegotiation between the Government of Indonesia to the holders of the Contract of Work. This research aimed: (1) to find out the legal implication of the work contract of PT.Vale Indonesia, Tbk after the implication of the Ordinance Number 4, 2009; and (2) to investigate the obstacles arising in the implementation of the work Contract of PT. Vale Indonesia, Tbk after the implementation of the ordinance Number 4, 2009 about the Mineral and Coal Mining. The research was normative empirical. Aside from analyzed the law in its implementation. Then collected primary and secondary data were analyzed qualitatively and the results were presented descriptively. The research results indicated that first, the legal implication of the implementation of the Work Contract after the implementation of the Ordinance Number 4, 2009 about the Mineral and Coal Mining was that there should be some amendments to the Work Contract concerning the areas of operation, the government revenues (taxes and royalties), and the divesture obligations would become an become an obstacle for PT.Vale Indonesia, Tbk to agree with the renegotation of the Work Contract as prescribed by the Ordinance Number 4, 2009 about the Mineral and Coal Mining. Such contrains could externally bring about some negative impact, such as financial losses, to the Indonesian government and internally, to PT.Vale Indonesia, Tbk some financial benefit. It was concluded that if the renegotiation of the divestment obligation not expressly approved PT.Vale, then the obligation to divest 20% stake in the Contract of Work Mining PT.Vale must be respected until the contract period expires ie until 28th December 2025.
Keywords: legal implication, Work Contract.
2
PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah (Salim, 2006). Dalam pengelolaan bahan galian (pertambangan) Pemerintah memerlukan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli, dan terdapat pula resiko yang tinggi. Indonesia mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan eksplorasi dan ekploitasi, sehingga diperlukan adanya kerjasama dengan investor asing (Ilmar, 2006). Kerjasama antara Pemerintah dan investor asing dalam menanamkan modalnya di bidang pertambangan berupa Kontrak Karya Pertambangan. Kontrak Karya Pertambangan merupakan perjanjian antara Pemerintah dengan pengusaha pertambangan yang menjadi dasar hukum bagi pihak pengusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan pertambangan di Indonesia (Hertanto, 2008). Dalam naskah Kontrak Karya memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal yang mencakup; aspek hukum, teknis, kewajiban dibidang keuangan dan perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan dan pengolahan lingkungan, hak-hak khusus pemerintah, penyelesaian sengketa, pengakhiran kontrak, soal-soal umum (antara lain;promosi kepentingan nasional, pengembangan wilayah) dan ketentuan-ketentuan lain. Semua ketentuan-ketentuan itu diberlakukan selama jangka waktu kontrak (Saleng, 2004). Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia yang berlaku saat ini yaitu Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut Undang-undang Minerba) merupakan ketentuan atau Undang-undang yang menggantikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam
sistem
pengusahaan
pertambangan
pada
Undang-undang
Minerba
menggunakan tiga bentuk izin. Izin yang diberikan kepada pemohon, meliputi Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Namun dalam undang-undang ini masih mengakui keberadaan kontrak atau izin yang berlaku sebelumnya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 169 huruf a Undang-undang Minerba, yaitu:
3
“Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian”.
Berdasarkan paparan di atas, maka kontrak atau izin pertambanagan yang berlaku saat ini, meliputi: Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) (Salim, 2012). Setelah terbitnya Undang-undang Minerba ini, pada tanggal 10 Januari tahun 2012 pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang diketuai Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku ketua harian. Tim evaluasi ini memiliki fokus kerja untuk melakukan renegosiasi kontrak tambang pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (Chermando dkk.,2012). Adapun hal-hal atau materi yang direnegosiasi meliputi luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara baik pajak maupun royalti, kewajiban divestasi, kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri (Berdikari Online, 2012). Salah satu perusahaan yang melakukan kerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia dalam pengusahaan pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya adalah PT.Vale Indonesia, Tbk. PT Vale Indonesia Tbk (Vale Indonesia) sebelumnya dikenal sebagai PT International Nickel Indonesia, Tbk (PT.Inco), Perusahaan ini didirikan pada Juli 1968. Perusahaan menandatangani perjanjian Kontrak Karya pertama dengan pemerintah pada tanggal 27 Juli tahun 1968. Lalu pada 15 Januari 1996, PT.Vale Indonesia, Tbk menandatangani perjanjian modifikasi dan perpanjangan kontrak awal Kontrak Karya, yang berlaku mulai tanggal 1 April tahun 2008 sampai tanggal 28 Desember tahun 2025. (http://www.valeindonesia.co.id/profilevale_id.html). Sebelumnya renegosiasi Kontrak Karya pada PT.Inco telah terjadi di tahun 1995 dan 1996, walau hasilnya hanya menguntungkan PT.Inco semata, (Muhammad, 2000). Setelah diberlakukannya Undang-undang Minerba, maka hal ini dapat menimbulkan implikasi hukum pada ketentuan-ketentuan atau substansi yang terdapat di dalam Kontrak Karya Pertambangan PT.Vale untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Minerba melalui renegosiasi. Tujuan penelitian dari tesis ini adalah mengetahui implikasi hukum pelaksanaan Kontrak Karya PT.Vale Indonesia, Tbk setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan 4
kendala apa yang terjadi dalam pelaksanaan Kontrak Karya PT.Vale Indonesia, Tbk setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 tahun 2009.
METODE PENELITIAN Lokasi Penelitian dan Desain Penelitian Penelitian ini dilakukan di Makassar dan di Jakarta, yaitu pada kantor perwakilan PT.Vale Indonesia di Makassar ,Tbk, dan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta dimana pemilihan lokasi ini dilakukan karena dianggap memenuhi kebutuhan untuk pengambilan data. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif empiris, yaitu penelitian yang didasarkan tidak hanya pada penelitian kepustakaan (Library Research), akan tetapi juga penelitian empiris. Untuk menunjang dan melengkapi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, maka dilakukan penelitian lapangan (Field Research). Populasi dan sampel Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan rumusan masalah ini, yaitu pihak PT. Vale Indonesia, Tbk, dan pihak pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini yang dimaksud Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral. Sampel penelitian ini adalah Departemen Legal, yaitu Senior Legal Counsel Litigation and Industrial Relation PT.Vale Indonesia,Tbk. dan Biro Hukum dan Humas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum Mineral, Batubara dan Geologi; dan Kepala Subdit Pelayanan Usaha Mineral Direktorat Pembinaan Pengusahaan Mineral. Metode Pengumpulan Data Wawancara, yaitu dialog langsung berupa tanya jawab dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya dan dokumentasi atau disebut juga studi pustaka (library research), dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian. Analisis Data Berdasarkan hasil pengumpulan data, maka selanjutnya dilakukan pengolahan data. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh akan dipaparkan secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah serta akan menghasilkan saran yang terkait dengan implikasi hukum pelaksanaan Kontrak 5
Karya Pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT.Vale Indonesia,Tbk setelah berlakunya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.
HASIL Pada tanggal 10 Januari tahun 2012, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 yang secara resmi membentuk tim evaluasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ada untuk
menyesuaikan
dengan
ketentuan
Undang-undang
Minerba,
Undang-undang
mengharuskan semua Kontrak Karya dan PKP2B yang ada agar diubah dan diharmonisasikan sesuai dengan Undang-undang Minerba. Tujuan pemerintah melakukan renegosiasi atau peninjauan kembali Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara untuk menyesuaikan isi kontrak dan perjanjian dengan sejumlah perusahaan pertambangan pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara agar kontrak sebelumnya dapat menyesuaikan dengan Undang-undang Minerba dengan kesepakatan kedua belah pihak. Untuk itu Pemerintah Republik Indonesia melakukan renegosiasi atau peninjauan kembali pada Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) kepada para pemegang Kontrak Karya dan PKP2B dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap kontrak yang telah ada sebelumnya dan tentunya secara yuridis (Wawancara dengan Nuryanti Wijayanti, Kepala Sub Bagian Penelaahan Hukum Mineral, Batubara Dan Geologi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanggal 03 Juni 2013) . Adapun enam materi renegosiasi yang diajukan oleh Pemerintah kepada para perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya dalam menyesuaikan Undang-undang Minerba dan peraturan pelaksananya, yaitu : Luas Wilayah Kerja diatur pada Pasal 53 dan Pasal 171 Undang-undang Minerba; Jangka waktu dan bentuk perpanjangan diatur pada Pasal 112 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Penerimaan negara (Pajak dan Royalti) diatur pada Pasal 128 -129 Undang-undang Minerba, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerimaan Negara bukan Pajak; Kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri diatur pada Pasal 103 dan Pasal 170 Undang-undang Minerba; Kewajiban divestasi saham diatur pada Pasal 112 Undang-undang Minerba dan Pasal 97 Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; dan Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri diatur pada Pasal 106 6
Undang-undang Minerba. (Data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2012). Perubahan substansi Kontrak Karya Pertambangan PT.Vale yang disesuaikan dengan Undang-undang Minerba harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui renegosiasi . Adapun enam materi renegosiasi dan implikasi hukumnya pada pelaksanaan Kontrak Karya Pertambangan PT.Vale sebagai berikut: Luas Wilayah Kerja Luas wilayah kerja diatur pada Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 171 Undang-undang Minerba; Pada Kontrak Karya PT.Vale disebutkan pada Pasal 2 huruf (h) Kontrak Karya tahun 1968, sebagaimana dipergunakan dalam Kontrak Karya tahun 1996, adalah 218.528,99 Ha (dua ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh delapan koma sembilan puluh sembilan hektar), Melalui serangkaian pelepasan areal konsesi terakhir kalinya pada tanggal 10 bulan Desember tahun 2009, sehingga PT.Vale Indonesia Tbk beroperasi di pulau Sulawesi pada areal seluas hampir 190.510 Ha (seratus sembilan puluh ribu lima ratus sepuluh Hektar. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, yaitu Undang-undang Minerba dan Kontrak Karya Pertambangan, implikasi hukum pelaksanaan Kontrak Karya mengenai luas wilayah kerja setelah berlakunya Undang-undang Minerba akan berubah karena ada ketentuan luas wilayah yang sebesar 125.000 Ha (seratus dua puluh lima ribu Hektar) pada Undang-undang Minerba. Hal ini tidak menimbulkan kerugian pada PT.Vale, dan PT.Vale pada prinsipnya setuju untuk menyesuaikan dengan Undang-undang Minerba ((Wawancara dengan Michael A.Devyardi, Senior Legal Counsel Litigation And Industrial Relation PT.Vale Indonesia, Tbk, tanggal 18 September 2013). Jangka Waktu dan Bentuk Perpanjangan Jangka waktu dan bentuk perpanjangan diatur pada Pasal 112 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Pada Kontrak Karya tahun 1996 PT.Vale disebutkan dalam Pasal 26 huruf c Dalam Kontrak Karya tahun 1996 perpanjangan kontrak selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang. Dalam Kontrak Karya operasi produksi tanggal 31 Maret 1978 sampai dengan 1 April 2008, perpanjangan kontrak tanggal 15 Januari 1996 berlaku sejak tanggal 1 April 2008 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, yaitu Undang-undang Minerba dan Kontrak Karya Pertambangan, implikasi hukum pelaksanaan Kontrak Karya mengenai jangka waktu dan bentuk perpanjangan setelah berlakunya Undang-undang Minerba tidak berubah karena Undang-undang Minerba mengakui keberadaan Kontrak Karya hingga jangka waktu Kontrak Karya berakhir. 7
Penerimaan Negara (Pajak dan Royalti) Penerimaan negara dan daerah diatur dalam Pasal 128-129 Undang-undang Minerba; Pada Kontrak Karya tahun 1996 mengenai Penerimaan negara baik pajak maupun kewajiban keuangan perusahaan yang lainnya disebutkan dalam Pasal 9 disebutkan bahwa royalti sebesar 1% (satu persen) . Berdasarkan kedua ketentuan di atas yaitu undang-undang Minerba dan Kontrak Karya Pertambangan, implikasi hukum pelaksanaan Kontrak Karya mengenai penerimaan negara (pajak dan royalti) setelah berlakunya Undang-undang Minerba akan berubah karena adanya ketentuan Iuran Produksi (Royalti) untuk Pemerintah sebesar 4% (empat persen) dan untuk Pemerintah Daerah sebesar 6% (enam persen). Hal ini tidak menimbulkan kerugian pada PT.Vale dan PT.Vale setuju untuk merubah menyesuaikan dengan Undang-undang Minerba (Wawancara dengan Michael A.Devyardi, Senior Legal Counsel Litigation And Industrial Relation PT.Vale Indonesia, Tbk, tanggal 18 September 2013). Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian diatur dalam Undang-undang Minerba Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 170; Pada Kontrak Karya kewajiban pengolahan dan Pemurnian tertuang dalam Pasal 3 Kontrak Karya tahun 1996. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, yaitu Undang-undang Minerba dan Kontrak Karya Pertambangan, implikasi hukum pelaksanaan Kontrak Karya setelah berlakunya Undang-undang Minerba mengenai kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri tidak berubah karena Undang-undang Minerba menyatakan hal yang sama dengan Kontrak Karya. Kewajiban Divestasi Saham Kewajiban divestasi saham diatur pada Undang-undang Minerba pada Pasal 112 angka (1); Pada Kontrak Karya tahun 1996 kewajiban divestasi diatur dalam Pasal 20 ayat 3. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, yaitu Undang-undang Minerba dan Kontrak Karya Pertambangan, implikasi hukum pelaksanaan Kontrak Karya setelah berlakunya Undangundang Minerba akan berubah karena Kewajiban divestasi saham pada Kontrak Karya ditentukan sebesar 20% (dua puluh persen) saham yang dapat dijual kepada
peserta
Indonesia, sedangkan pada Undang-undang Minerba dalam Pasal 97 PP Nomor 24 tahun 2012 yang dimana disebutkan bahwa dalam rangka penanaman modal asing setelah 5 (lima ) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap sehingga pada tahun kesepuluh sahamnnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, yaitu Undang-undang Minerba dan Kontrak Karya Pertambangan, implikasi hukum pelaksanaan Kontrak Karya setelah berlakunya 8
Undang-undang Minerba mengenai kewajiban divestasi saham akan berubah, dan hal ini dapat merugikan PT.Vale karena PT.Vale akan berinvestasi lanjutan senilai AS$ 2 M (dua Miliar Dolar Amerika Serikat) di Bahadopi dan PT.Vale belum bisa menyetujui perubahan kewajiban divestasi saham menyesuaikan dengan Undang-undang Minerba (Wawancara dengan Michael A.Devyardi, Senior Legal Counsel Litigation And Industrial Relation PT.Vale Indonesia, Tbk, tanggal 18 September 2013). Kewajiban Penggunaan Tenaga Kerja, Barang dan Jasa Pertambangan Dalam Negeri Kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri diatur dalam Undang-undang Minerba, Pasal 106; Sedangkan Kewajiban penggunaan tenaga kerja pertambangan di dalam Kontrak Karya tahun 1996 disebutkan pada Pasal 13 ayat 1. Berdasarkan kedua ketentuan di atas, yaitu Undang-undang Minerba dan Kontrak Karya Pertambangan, implikasi hukum pelaksanaan Kontrak Karya setelah berlakunya Undangundang mengenai kewajiban penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa pertambangan dalam negeri Minerba tidak berubah karena Undang-undang Minerba menyatakan hal yang sama dengan Kontrak Karya.
PEMBAHASAN Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keenam materi renegosiasi diatas, implikasi hukum pelaksanaan Kontrak Karya Pertambangan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT.Vale Indonesia, Tbk ada tiga substansi Kontrak Karya yang akan berubah dalam pelaksanaanya setelah berlakunya Undang-undang Minerba, yaitu pertama luas wilayah kerja kontrak, kedua penerimaan negara (pajak dan royati), dan ketiga kewajiban divestasi saham pada PT.Vale Indonesia, Tbk. Dari ketiga substansi Kontrak Karya yang akan diubah, yang dapat menimbulkan kerugian bagi PT.Vale adalah perubahan kewajiban divestasi saham. Kontrak /transaksi merupakan bagian penting dari hukum yang mengalami perkembangan dalam rangka memberikan kepastian bagi bidang ekonomi dan stabilitas nasional, baik bagi kegiatan usaha orang-perorangan, maupun badan (pemerintah, swasta, dan koperasi) (Syahmin, 2011). Kepastian
hukum ini berkaitan dengan kepastian hak dan
kewajiban pemegang Kontrak Karya. Pada dasarnya setiap kontrak adalah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak boleh diubah dengan jalan apapun kecuali atas persetujuan kedua belah pihak. Dasar ini dikenal dengan asas kekuatan mengikat (Pacta Sunt Servanda) (Sumardi, 2006). Asas ini disebut juga asas kepastian hukum, maka agar para pihak 9
mendapatkan kepastian hukum dalam perjanjian/kontrak tersebut, pihak-pihaknya harus seimbang kedudukannya, yang apabila tidak seimbang, perjanjian/kontrak dapat dibatalkan (Rahman, 2006). Kontrak Karya merupakan sebuah perjanjian kerjasama antara Pemerintah dengan perusahaan pertambangan yang di mana ketika perubahan sebuah subtansi kontrak harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan Pasal 1338 BW, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) BW) dan suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak (Pasal 1338 ayat (2) BW). Perubahan sebuah Kontrak Karya harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak melalui renegosiasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan. Para pihak menentukan Pasal-pasal yang akan diadakan perubahan atau penyesuaian. Apabila para pihak menyetujui untuk mengubahnya, maka diadakanlah amandemen terhadap Kontrak Karya tersebut. Namun apabila salah satu pihak tidak menyetujuinya untuk melakukan perubahan, maka Kontrak Karya itu berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak tersebut (Salim, 2006). Dari perubahan substansi Kontrak Karya yang belum mendapat persetujuan perubahan menyesuaikan dengan Undang-undang Minerba melalui renegosiasi oleh PT.Vale adalah mengenai kewajiban divestasi saham. Keengganan PT.Vale dalam menyetujui perubahan kewajiban divestasi saham karena kekhawatiran akan kerugian yang dialami PT.Vale, PT. Vale akan berinvestasi lanjutan pada kegiatan pertambangan senilai sekitar AS$ 2 Miliar (dua miliar dolar Amerika Serikat) dalam lima tahun mendatang di Bahodopi. Apabila renegosiasi mengenai kewajiban divestasi saham tidak mendapat persetujuan dari PT.Vale, maka kewajiban divestasi saham sebesar 20% pada Kontrak Karya Pertambangan PT.Vale harus tetap dihormati hingga jangka waktu kontrak berakhir yaitu hingga tanggal 28 bulan Desember tahun 2025. Hal yang berbeda sebelumnya ketika renegosiasi PT.Inco (PT.Vale) pada tahun 1995 dan 1996 saat itu hasilnya hanya menguntungkan PT.Inco semata (Muhammad, 2000). Apabila hanya salah satu pihak yang diuntungkan, berarti ketidakadilan tidak ada pada perjanjian itu. Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3), iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang 10
objektif (Salim, 2011). Namun sepertinya Pemerintah tidak mampu membatalkan renegosiasi yang telah disepakati. Hukum sebagai norma yang hirarkis, hukum sebagai peraturan perundang-undangan, menurut Hans Kelsen jika ingin diterapkan secara konsisten dan memberikan kepastian maka harus taat pada asas-asas hukum (Fajar dkk., 2007).Tujuan hukum tidak semata-mata hanya kepastian hukum namun tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersama-sama (Ali, 2008). Keberlakuan Undang-undang Minerba tidak lain dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yaitu Pemerintah Indonesia dengan PT.Vale Indonesia, Tbk. Namun untuk menyesuaikan substansi Kontrak Karya dengan Undang-undang Minerba melalui renegosiasi. Adapun kendala pada pelaksanaan Kontrak Karya setelah berlakunya Undang-undang Minerba adalah Perubahan kewajiban divestasi saham yang merupakan kendala oleh PT.Vale dalam menyetujui renegosiasi Kontrak Karya menyesuaikan dengan Undang-Undang Minerba . Kendala ini dapat menimbulkan 2 (dua) dampak yaitu dampak eksternal dan dampak internal. Dengan terkendalanya kewajiban divestasi saham PT.Vale, dampak eksternalnya adalah akan berpotensi merugikan negara.
Seharusnya kewajiban divestasi saham dapat
memberikan keuntungan kepada negara dengan kepemilikan saham nasional secara mayoritas sangat penting terkait operasi pertambangan mengingat
laba perusahaan pertambangan
seperti PT.Vale mencapai AS$ 67,5 juta (enam puluh tujuh koma lima juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2012 (Data Sekunder: Annual Report PT.Vale Indonesia, Tbk tahun 2012). Dapat dibayangkan apabila saham yang dimiliki oleh peserta Indonesia sebesar 51% berapa keuntungan yang didapat oleh negara. Namun apabila terkendala kewajiban divestasi saham akan terhambatnya keuntungan pada negara yang tentunya akan membuat potensi kerugian pada negara. Keuntungan ini dapat mensejahterahkan rakyat karena Penguasaan negara atas sumber daya alam dalam kepemilikan saham nasional dapat dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta nasional (Pasal 97 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 2012). Melihat ketentuan pada Pasal 97 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 2012 di atas, kepemilikan saham melalui penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan
11
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kewajiban divestasi saham kepada peserta Indonesia sebesar 51% telah sesuai dengan tujuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) bahwa yang menyebutkan bahwa bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan terhambatnya keuntungan pada negara tentunya akan membuat potensi kerugian pada negara yang dimana kerugian tersebut adalah kerugian pada kerusakan lingkungan yang terjadi di mana-mana dan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat lingkar tambanglah yang menjadi korban atas perusahaan pertambangan telah melakukan eksploitasi secara besar-besaran terhadap kekayaan sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia. Sedangkan dengan terkendalanya perubahan kewajiban divestasi saham PT.Vale, dampak internalnya adalah keuntungan pada PT.Vale. Mengingat
laba perusahaan
pertambangan seperti PT.Vale mencapai AS$ 67,5 juta (enam puluh tujuh koma lima juta Dolar Amerika Serikat) pada tahun 2012 (Data Sekunder: Annual Report PT.Vale Indonesia, Tbk tahun 2012). PT.Vale hanya membutuhkan beberapa tahun untuk mengembalikan seluruh modal yang ditanamkan pada kegiatan pertambangan.
Keengganan
PT.Vale dalam
menjalankan perubahan kewajiban divestasi saham karena kekhawatiran akan kerugian yang dialami PT.Vale, PT. Vale akan berinvestasi lanjutan pada kegiatan pertambangan senilai sekitar AS$ 2 Miliar ( dua miliar dolar Amerika Serikat) dalam lima tahun mendatang di Bahodopi. Oleh karena itu di tahun 2013 PT.Vale masih terus melanjutkan renegosiasi Kontrak Karya dengan Pemerintah Republik Indonesia dan PT.Vale, Pemerintah dan PT.Vale pun mengharapkan
renegosiasi
dapat
dicapai
penyelesaian
yang
dapat
diterima
dan
menguntungkan kedua belah pihak di paruh pertama tahun tersebut sehingga memberikan manfaat strategis bagi Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, PT.Vale, pemegang saham dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
KESIMPULAN DAN SARAN Implikasi hukum Kontrak Karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT.Vale Indonesia, Tbk setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah adanya perubahan pada Kontrak Karya terhadap luas wilayah kerja; penerimaan negara (pajak dan royalti); dan kewajiban divestasi. Dari ketiga substansi pada Kontrak Karya yang akan diubah menyesuaikan dengan Undang-undang Minerba di atas, kewajiban divestasi saham yang dapat 12
merugikan bagi PT.Vale. Bahwa apabila renegosiasi mengenai kewajiban divestasi saham tidak mendapat persetujuan dari PT.Vale, maka kewajiban divestasi saham sebesar 20% pada Kontrak Karya Pertambangan PT.Vale harus tetap dihormati hingga jangka waktu kontrak berakhir yaitu hingga tanggal 28 bulan Desember tahun 2025. Kendala yang terjadi dalam Kontrak Karya yang dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Vale Indonesia, Tbk adalah perubahan kewajiban divestasi saham yang menjadi kendala oleh PT.Vale dalam menyetujui renegosiasi Kontrak Karya menyesuaikan dengan Undang-undang Minerba. Kendala ini pun dapat menimbulkan dampak eksternal dan internal. Dengan terkendalanya perubahan kewajiban divestasi saham PT.Vale, dampak eksternalnya akan berpotensi merugikan negara. Sedangkan dengan terkendalanya perubahan kewajiban divestasi saham PT.Vale, dampak internalnya adalah PT.Vale mendapatkan keuntungan. Dengan adanya perubahan substansi Kontrak diharapkan Pemerintah dan PT.Vale segera menyelesaikan renegosiasi, dan apabila renegosiasi terhadap substansi-substansi yang disetujui untuk diubah telah mendapakan kesepakatan kedua belah pihak, diharapkan ada lembaga independen yang dapat mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia setelah berlakunya Undang-undang Minerba. Dalam pelaksanaan renegosiasi, Kewajiban divestasi saham yang merupakan kendala dalam menyetujui perubahan substansi Kontrak Karya menyesuaikan Undang-undang Minerba maka diharapkan PT.Vale dapat memberikan konsesi sukarela atas perubahan kewajiban divestasi saham karena perubahan kontrak mungkin hanya akan memberi sedikit pengaruh terhadap proses penanaman modal asing dibandingkan kerusuhan yang mungkin timbul dalam masyarakat yang terkena dampak kontrak yang bersifat eksploitatif.
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Achmad. (2008). Menguak Tabir Hukum. Makassar: Yarsif Watampone. Annual Report PT.Vale Indonesia, Tbk tahun 2009-2012. Darmayana, Hiski. (2012). Renegosiasi Kontrak Tambang Versus Penghormatan Kontrak. Di unduh 21 Desember 2012. http:m.berdikarionline.com/opini/20120424/renegosiasikontrak-tambang-versus-penghormaan-kontrak.html Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2007). Dualisme Penelitian Hukum. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Chermando, Edo, Priyono Ery Agus dan Priyono Joko. (2012). Kontrak Karya Pertambangan PT.Freeport dengan Pemerintah Indonesia. Jurnal Online Universitas Diponegoro Semarang, Diponegoro Law Review, di unduh 21 Desember 2012. http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. (2013). Status Renegosiasi PT.Vale Indonesia, Tbk. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Jakarta. 13
Hertanto, Ari Wahyudi. (2008). Kontrak Karya (Suatu Kajian Hukum Keperdataan). Jurnal Hukum dan Pembangunan. Perpustakaan Universitas Indonesia. Di unduh 21 Desember 2012. http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=121952&lokasi=lokal Ilmar, Aminuddin. (2006). Hukum Penanaman Modal Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Prenada Media. Muhammad, Chalid. (2000). Studi Agenda Tersembunyi di Balik Kontrak Karya Dan Operasi Tambang Inco. Disampaikan pada Temu Profesi Tahunan (TPT) IX dan Kongres IV Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI), 14 september 2000. Rahman, Hasanuddin. (2006). Contract Drafting. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Saleng, Abrar. (2004). Hukum Pertambangan. Yogyakarta: UII Press. Salim HS. (2006). Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. _____________. (2011). Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Jakarta: Sinar Grafika. _____________. (2012) Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara. Jakarta: Sinar Grafika. Sumardi, Juajir.(2006). Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Transnasional. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti. Syahmin, Ak. (2011). Hukum Kontrak Internasional. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. PT.Vale Indonesia,Tbk. (2012). Profile Vale. Di unduh 24 Desember 2012. http:www.valeindonesia.co.id/profilevale id.html
14
