IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN TERNAK SAPI KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

Governance, Jurnal S-1 Program Studi Ilmu Pemerintahan Volume 4 Nomor 2 Edisi Juni 2015 http://jurmafis.untan.ac.id

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN TERNAK SAPI KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA Oleh: AJI LINARDI NIM. E42010069 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2015 E-mail :[email protected]

Abstrak Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan menganalisisImplementasi Program Bantuan Ternak Sapi Kepada Masyarakat Di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan identifikasi fenomena permasalahan yang terjadi terkait dengan implementasi pada Program bantuan ternak sapi yang belum berjalan secara efektif dan masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Pegawai Kantor Camat Simpang Hilir serta Kelompok Tani Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dalam Program bantuan ternak sapi belum efektif dan sesuai prosedur. Harus adanya perbaikan dari berbagai dimensi antara lain pembagian hewan ternak yang tepat sasaran, kpengawasan dari pemerintah harus ditingkatkan. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan antara lain adanya perwakilan dari pemerintah untuk mengawasi berjalannya program bantuan ternak sapi. Kata-kata Kunci : Program, Implementasi dan Tepat Sasaran.

Implementation Assistance Program Cattle Community In Simpang Hilir Regency North Kayong Abstract This thesis is intended to describe and analyze Implementation Assistance Program Cattle Community In Simpang Hilir Regency North Kayong. The title of this thesis was appointed by the identification of phenomena occurring problems associated with the implementation of the aid program of cattle that have not run effectively and still not optimal. This study used a descriptive research with qualitative methods. Subjects in this study is the staff of Department of Agriculture and Livestock, and Simpang Downstream Officer Head Office and Farmers Group Simpang Hilir Regency North Kayong. The conclusion of this study indicate that the implementation of the aid program has not been effective cattle and appropriate procedures. Should the improvement of various dimensions, among others, the distribution of livestock were on target, kpengawasan of government should be improved. To that end, the recommendations given, among others, the presence of representatives of the government to oversee the passage of cattle assistance program Keywords : Program, Implementation and Right Target

1 AJI LINARDI, NIM. E42010069 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


sapi tersebut guna tercukupinya pasokan

PENDAHULUAN

daging sapi di Kabupaten Kayong Utara. Langkah

1. Latar Belakang Penelitian Kabupaten Kayong Utara yang

Dinas

awal

Peternakan

yang

dilakukan

Kabupaten

Kayong

terletak di Provinsi Kalimantan Barat telah

Utara ialah dengan melakukan sosialisasi

menjalankan program pembagian hewan

operasional pencapaian target swasembada

ternak kepada masyarakat sejak tahun

daging

2010.

asosiasi

Untuk

mensukseskan

program

pembagian

hewan

ternak

kepada

masyarakat,

suatu

komoditi

sapi

kepada

dan

aparatur

masyarakat

Kabupaten

Kayong

terkait,

di

wilayah

Utara

agar

harus

implementasi bantuan ternak sapi tersebut

didasarkan kepada potensi wilayah dan

dapat sukses dan berdampak positif bagi

kualitas dari ternak tersebut, program

masyarakat.

pembagian

hewan

ternak

yang

Berdasarkan data Sistem Informasi

dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten

Administrasi

Kayong

Kabupaten

Utara

harus

diimbangi

oleh

Kependudukan Kayong

(SIAK)

Utara

jumlah

potensi wilayah tempat program tersebut

penduduk Kabupaten Kayong Utara pada

berlangsung dan memiliki kualitas dan

tahun 2012 memiliki jumlah penduduk

bibit unggul guna menunjang program

sebesar 125.987 dengan ratio laki-laki

tersebut akan terus berlanjut.

adalah 64.990 jiwa dan jenis kelamin

Dinas Kayong

Peternakan

Utara

mengadakan

Kabupaten

perempuan sebanyak 60.997 jiwa dengan

program

proyeksi penduduk sebesar 125.987 jiwa.

bantuan ternak sapi kepada masyarakat

Kecamatan

untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan

penduduk terbanyak adalah Kecamatan

percepatan

Simpang

pembangunan

Kawasan

Produksi Peternakan untuk melaksanakan

sedangkan

program

bantuan

ternak

Peternakan

Kabupaten

membentuk

unit

yang

Hilir

memiliki

yaitu

jumlah

Dinas

terdapat

Kayong

Utara

Karimata yaitu 3.047 jiwa.

manajemen

program

swasembada daging sapi. Bantuan

sapi

pada

Riand implementasi

38.354

penduduk

sapi.

Kecamatan

Nugroho

jumlah

jiwa, terkecil

Kepulauan

mengemukakan

kebijakan

haruslah

tersebut dibagikan kepada kelompok tani

menampilkan keefektivan dari kebijakan

dalam satu kelompok tani terdiri dari 10

itu sendiri. Riand Nugroho mengajukan

sampai 25 orang. Kelompok tani tersebut

ada “empat tepat” yang dilihat dalam

yang mengembangkan dan memelihara

keberhasilan

suatu

implementasi

kebijakan. Yang menjadi “empat tepat” 2 AJI LINARDI, NIM. E42010069 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


tersebut ialah (1) Tepat Keefektifan, (2)

daging

sapi

Tepat Pelaksanaan, (3) Tepat Target, (3)

asosiasi

Tepat Lingkungan

Kabupaten

kepada

dan

aparatur

masyarakat Kayong

di

terkait, wilayah

Utara

agar

Berdasarkan data terakhir tingkat

implementasi bantuan ternak sapi tersebut

capaian produksi sapi potong mengalami

dapat sukses dan berdampak positif bagi

peningkatan yang signifikan di Kabupaten

masyarakat. Program bantuan ternak sapi ini

Kayong Utara pada tahun 2011 terealisasi sebesar 31.200 Kg dibandingkan dengan

memiliki

tahun sebelumnya yang hanya 21.485 Kg.

kebutuhan

Produksi sapi potong tersebut meningkat

pemerataan

45,22% peningkatan tersebut dikarenakan

Kabupaten Kayong Utara. Namun, dengan

semakin

permintaan

terjadinya beberapa permasalahan dalam

masyarakat terhadap daging sapi Dinas

implementasi bantuan ternak sapi tentunya

Peternakan

tujuan utama pemerintah tadi tidak akan

banyaknya

Kabupaten

Kayong

Utara

tujuan

untuk

memenuhi

daging

dan

terciptanya

pasokan

daging

terwujud,

kepada masyarakat untuk mensukseskan

melakukan penelitian lebih lanjut mengapa

pelaksanaan

percepatan

dan faktor-faktor apa saja yang mendasari

Produksi

terjadinya hal tersebut terutama dalam

Peternakan untuk melaksanakan program

pelaksanaan program swasembada daging

bantuan ternak sapi. Dinas Peternakan

sapi

Kabupaten Kayong Utara membentuk unit

“Implementasi Program Bantuan Ternak

manajemen program swasembada daging

Sapi Kepada Masyarakat di Kecamatan

sapi. Bantuan

Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara”

pembangunan

kepada

Kawasan

sapi tersebut dibagikan

kelompok

tani

dalam

Kelompok

judul

2. Rumusan Permasalahan Berdasarkan latar belakang masalah

mengembangkan dan memelihara sapi

dan agar penelitian ini lebih terarah maka

tersebut guna tercukupinya pasokan daging

yang menjadi rumusan masalah pokok

sapi di Kabupaten Kayong Utara.

yang ada dalam penelitian ini yaitu

Dinas

awal

Peternakan

tersebut

mengangkat

yang

Langkah

tani

penulis

satu

kelompok tani terdiri dari 10 sampai 25 orang.

dengan

perlunya

di

mengadakan program bantuan ternak sapi

kegiatan

sehingga

sapi

yang

Kabupaten

dilakukan Kayong

“Bagaimana

Implementasi

Program

Bantuan Ternak Sapi Kepada Kelompok

Utara ialah dengan melakukan sosialisasi

Tani

di

Kecamatan

Simpang

operasional pencapaian target swasembada

Kabupaten Kayong Utara ?”

Hilir



ternak khususnya di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong

3. Tujuan Penelitian

Utara.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : a. Untuk

mengetahui

pelaksanaan

program bantuan ternak sapi yang

KERANGKA

TEORI

ada di Kabupaten Kayong Utara

METODOLOGI

khususnya di Kecamatan Simpang

1. Kerangka Teori Implementasi

Hilir b. Untuk mengetahui dan menganalisis

DAN

kebijaksanaan

dibatasi sebagai menjangkau tindakan-

menghambat

tindakan yang dilakukan oleh individu-

pelaksanaan program swasembada

individu pemerintah dan individu-individu

daging sapi di Kabupaten Kayong

swasta (atau kelompok-kelompok) yang

Utara

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan

faktor-faktor

yang

khususnya

di

Kecamatan

yang

Simpang Hilir.

ditetapkan

keputusan

keputusan-

kebijaksanaan

Implementasi

4. Manfaat Penelitian

dalam

sebelumnya.

kebijaksanaan

mencakup

usaha-usaha pada suatu waktu untuk

a. Manfaat Teoritis Melalui penelitian ini, manfaat

mengubah keputusan-keputusan menjadi

yang

operasional, maupun melanjutkan usaha-

diberikan

untuk

peneliti

pengembangan

Pemerintahan

khususnya

aspek

implementasi

dalam

suatu

adalah Ilmu

usaha

pada

perubahan besar dan kecil ditetapkan oleh

kebijakan

program

yang

mencapai

perubahan-

keputusan-keputusan kebijaksanaanWinarno, (1989: 65) . 1. Tepat Keefektivan

dijalankan.

a) Apakah Kebijakan Tersebut Sudah

b. Manfaat Praktis Melalui

untuk

penelitian

tepat

ini,

dapat

kontribusi

bagi

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan

Kayong

ketepatan kebijakan yang menjadi

Utara khususnya pada Kantor Dinas

faktor utama apakah kebijakan

Peternakan

tersebut

memberikan Pemerintah

Kabupaten

Kabupaten

Kayong

dapat

Utara dalam melaksanakan program

permasalahan

swasembada daging sapi dan hewan

masyarakat

yang

memecahkan ada

di



b) Perumusan kebijakan yang sesuai dengan masalah

dibuat atau memperbaharui implementasi kebijakan yang sebelumnya.

Dalam

perumusan

tersebut,

harus

kebijakan akan

Ketepatam pemilihan lingkungan

sasaran yang akan dituju atau

menjadi faktor berhasil atau tidaknya suatu

diselesaikan.

kebijakan.

kebijakan

mengerti

4. Tepat Lingkungan

Kemampuan

tersebut

dari

memecahkan

permasalahan yang ada c) Kewenangan

Interaksi

perumus

kebijakan

kebijakan

lembaga

dalam

antara dengan

dengan

lembaga pelaksana

lembaga

terkait.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh

pembuatan kebijakan

Riant Nugroho, dalam implementasi suatu

Kebijakan tersebut dibuat oleh

kebijakan harus bersifat efektif dalam

lembaga

mempunyai

pelaksanaannya dan target yang akan

wewenang dan dalam pembuatan

diberikan bantuan harus tepat sasaran dan

kebijakan tersebut apakah sesuai

memperhatikan lingkungan implementasi

dengan karakter kebijakan

kebijakan tersebut.

yang

2. Tepat Pelaksanaan Pada

pelaksanaan

5. Metode Penelitian kebijakan

Penelitian

ini

tersebut ada tiga lembaga yang menjadi

menggunakanpendekatan deskriptif dengan

pelaksana yaitu pemerintah, pemerintah-

Metode Kualitatif. Teknik pengumpulan

masyarakat, atau implementasi kebijakan

datanya

yang

kaitannya

observasi dan dokumentasi. Teknik analisis

hewan ternak ini

data terdiri dari 3 tahapan, yaitu reduksi

sebaiknya adanya saling kerjasama antara

data, penyajian data dan kesimpulan.

pemerintah

Lokasi penelitian ialah Dinas Pertanian dan

diswastakan.

dengan pembagian

dan

Dalam

masyarakat

dalam

adalah

dengan

wawancara,

mensukseskan kebijakan tersebut.

Peternakan Kabupaten Kayong Utara dan

3. Tepat Target

Kecamatan

Simpang

Hilir.

Subjek

Tepat target berkenaan dengan tiga

penelitian ialah : Kepala DinasPertanian

hal yaitu apakah target yang sudah

dan Peternakan; Kabag Peternakan; Camat

dilaksanakan sudah sesuai dengan apa

Kecamatan Simpang Hilir; Kelompok tani.

yang

direncanakan

apakah

kebijakan

tersebut tidak ada ketimpangan terhadap kebijakan lain, selanjutnya kesiapan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dan yang terakhir apakah kebijakan tersebut baru 5 AJI LINARDI, NIM. E42010069 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


HASIL

PENELITIAN

DAN

propsal bantuan ternak dan belum tentu juga

PEMBAHASAN

proposal

yang

diajukan

oleh

kelompok tani tersebut dapat diterima oleh pemerintah

1. Tepat Keefektifan Tepat keefektifan merupakan faktor pertama

yang

harus

Tepat Pelaksanaan

dalam

Dalam pelaksanaan suatu program

melaksanakan suatu kegiatan termasuk

atau implementasi suatu kebijakan bisa

implementasi

untuk

saja sudah memiliki tujuan yang jelas.

mengukur tercapainya suatu kebijakan dan

Pelaksanaan dan pengendalian kebijakan

berdampak terhadap masyarakat. Proses

publik ditujukan agar tujuan kebijakan

inilah yang harus memerlukan formulasi

publik yang dikeluarkan dapat segera

kebijakan yang baik agar permasalahan

tercapai dengan dampak negatif yang

yang ada di masyarakat dapat terpecahkan,

sekecil mungkin. Dalam pelaksanaan suatu

jika tepat keefektifan tidak berjalan dengan

program

baik maka akan terjadi kegagalan program

kebijakan bisa saja sudah memiliki tujuan

yang tentunya akan menyebabkan banyak

yang jelas, namun masih terdapat faktor-

hal yang tidak sesuai aturan atau tidak

faktor lain yang berperan penting didalam

diinginkanAgar

pelaksanaan program tersebut.

aturan

dipenuhi

2.

karena

implementasi

bantuan

ternak sapi di Kecamatan Simpang Hilir dapat

tercapai.

implementor

harus

atau

implementasi

suatu

Tepat Pelaksanaan Riant Nugroho (2003) mengemukakan kebijakan yang

memahami apa saja yang harus dilakukan

bersifat

agar tepat keefektifan dapat terlaksana

sebaiknya

dengan

(2003)

dengan masyarakat, seperti bagaimana

membagi tepat keefektifan kedalam tiga

perusahaan harus mengelola atau dimana

unsur yaitu apakah kebijakan tersebut

pemerintah

sudah tepat, perumusan kebijakan yang

menyelenggarakannya

sesuai

pembangunan industri industri berkala

baik,

Riant

dengan

Nugroho

masalah,

kewenangan

lembaga dalam membuat kebijakan. Berdasarakan

masyarakat

diselenggarakan

tidak sendiri,

bersama

efektif seperti

menengah dan kecil yang tidak strategis,

wawancara

sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

yang dilakukan peneliti dilapangan dengan

Untuk mendukung pelaksanaan program

apa yang diperoleh dari hasil wawancara

bantuan ternak sapi di Kecamatan Simpang

pada Kabag Peternakan bahwa dalam

Hilir, Dinas Pertanian dan Peternakan

menentukan

Kabupaten

sasaran

hasil

memberdayakan

dari

kebijakan

Kayong

Utara

memiliki

tersebut kelompok tani harus mengajukan 6 AJI LINARDI, NIM. E42010069 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


rencana program dan kegiatan indikatif

1. Apakah

sebagai berikut:

target

yang

sudah

dilaksanakan sudah sesuai dengan

1. Program peningkatan produksi

apa yang direncanakan apakah

peternakan

kebijakan

2. Program peningkatan teknologi

tidak

ada

ketimpangan terhadap kebijakan

peternakan 3. Program

tersebut

lain; pencegahan

penanggulangan

dan

2. Bagaimana

penyakit

ternak

kesiapan

dalam

melaksanakan kebijakan tersebut; 3. Apakah kebijakan tersebut baru

4. Program pemasaran

peningkatan hasil

dibuat

produksi

atau

memperbaharui

implementasi

peternakan

kebijakan

yang

sebelumnya.

5. Program

peningkatan

penerapan teknologi peternakan Penulis menyimpulkan bila tepat

Ketepatan target merupakan salah satu

indikator

keberhasilan

dalam

pelaksanaan

mengukur implementasi

pelaksanaan pada Imlementasi Bantuan

suatu kebijakan. Target yang diintervensi

Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir

harus sesuai dengan yang direncanakan

Kabupaten Kayong Utara belum terlaksana

sebelumnya supaya tidak terdata tumpang

secara efektif. Dari koordinasi antara Dinas

tindih dengan kebijakan lainnya. Tanpa

dan Kelompok Tani belum menemukan

adanya target dalam suatu implementasi

sinkronisasi. Masih banyak kelompok tani

kebijakan maka dalam penerapannya di

mengeluhkan kurangnya pengawasan dari

lapangan akan dibingungkan dengan tujuan

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

dari implementasi tersebut. Prinsip tepat

Kayong

target implementasi bantuan ternak sapi di

Utara

terhadap

pelaksanaan

bantuan ternak sapi dan masih kurang

Kecamatan

pahamnya

Kayong

kelompok

tani

dalam

Simpang

Utara

Hilir

untuk

Kabupaten

mensejahterakan

pemeliharaan sapi yang ideal.Hal tersebut

rakyat dan bantuan ternak sapi tersebut

dapat dilihat dari susahnya Kelompok Tani

dapat berkelanjutan. Untuk

tersebut mengembang biakan sapi yang

target tersebut harus didukung dengan

telah diberikan oleh pemerintah.

pelaksanaan

3. Tepat Target

peningkatan produksi sapi yang ada di

Secara

teoritis,

menurut

Riant

yang

baik

mencapai

agar

target

Kabupaten Kayong Utara secara umum

Nugroho, tepat target berkenaan dengan

dapat

meningkat

dan

dapat

tiga hal yaitu:

mensejahterakan rakyat. tepat target pada 7

AJI LINARDI, NIM. E42010069 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


program bantuan ternak sapi di Kecamatan

SIMPULAN

Simpang Hilir sudah cukup baik, hal ini

Empat tepat

tersebut penulis

dilihat dari kesuksesan kelompok tani

gunakan

dalam pemeliharaan hewan ternak akan

penelitian yang berjudul implementasi

tetapi masih perlu adanya penyetaraan

Bantuan

antara kelompok tani di daerah satu dengan

Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara

lainnya supaya target yang diusung oleh

disimpulkan sebagai berikut:

pemerintah dapat berjalan dengan baik dan

1.

menuai hasil yang memuaskan.

interaksi

kebijakan

antara

Sapi

di

Kecamatan

Tepat keefektifan merupakan faktor

melihat

Riant Nugroho (2003) berpendapat lingkungan

Ternak

sehingga

pertama yang harus dipehatikan untuk

4. Tepat Lingkungan

bahwa

untukmenganalisis

lembaga

berhasil

atau

tidaknya

implementasi Bantuan Ternak Sapi di

adalah

Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten

perumus

Kayong

Utara.

Penulis

menarik

kebijakan dengan pelaksana kebijakan.

kesimpulan

Sedangkan lingkungan eksternal kebijakan

keefektifanyang

yaitu persepsi publik akan kebijakan dan


implementasi kebijakan yang berkenaan


dengan interpretasi dari lembaga strategis

Kayong Utara masih kurang terutama

dalam

dari segi kesingkronisasian antara

masyarakat.

Pada

dasarnya

bahwa

tepat

terdapat

lingkungan suatu kebijakan merupakan

pemerintah

dan

faktor yang dinamis yang merupakan salah

kelompok

tani.

satu unsur dari sistem kebijakan publik

kelompok tani dalam pemeliharaan

yang

hewan

berperan

dalam

proses

suatu

masing

dalam

masing

Ketidaktahuan

ternak

dan

kurangnya

kebijakan. Tujuan utama kebijakan adalah

sosialisasi

yang

agar masyarakat miskin yang tidak mampu

dinas

menjadi

bisa mendapatkan pelayanan yang baik


bukan untuk dibeda-bedakan hanya karena


status sosial dan ekonomi saja. Sebagai

Kayong Utara masih belum efektif

pelaksana

penting

mengetahui

tujuan

2.

Tepat

diberikan

pelaksanaan

kepada

keefektifan

program

utama dari terbentuknya kebijakan bukan

merupakan faktor kedua yang harus

hanya sekedar menjalankan tugas sehingga

dipehatikan untuk melihat kesuksesan

pelaksana

mengambil


keputusan yang tepat apabila dihadapkan


pada kasus-kasus tersebut.

Kayong

akan

mampu

Utara.Dalam

pelaksanaan 8

AJI LINARDI, NIM. E42010069 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat



Kecamatan Simpang Hilir berpotensi


dalam upaya pelaksanaan program

Kayong Utara penulis melihat masih

bantuan ternak sapi di Kecamatan

kurangnya pengawasan yang diberikan

Simpang Hilir

oleh pemerintah. Masih perlu adanya

3.

Keempat faktor diatas

masing-

sosialisasi yang dilakukan pemerintah

masing memiliki peran dan memberikan

terhadap kelompok tani yang berada di

kontribusi

Kecamatan Simpang Hilir khususnya.


Tepat

Kecamatan

Target

selanjutnya

merupakan

faktor

didalam

melihat

yang

berbeda-beda

Simpang

Hilir

Kabupaten

Kayong Utara. Faktor-faktor tersebut harus


selalu


pelaksanaannya, mekanisme pengawasan

Kayong Utara. Target yang diusung

harus

oleh

telah

pelaksanaannya program ini benar-benar

terlaksana terhadap kelompok tani di

efektif dan mencapai tujuan. Efektifitas


kebijakan juga akan semakin terbentuk

Kayong Utara. Hanya perlu adanya

apabila terdapat hubungan yang baik antara

trobosan baru terhadap kelanjutan dari

kelompok tani dan pemerintah.

pemerintah

sejatinya

diperhatikan

dijalankan

didalam

agar

dalam

implementasi Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara 4.

Tepat

SARAN

Lingkungan

lingkungan

pada

suatu

dasarnya kebijakan

Berdasarkan penulis

lakukan

penelitian

yang

setelah

penulis

dan

merupakan faktor yang dinamis yang

mengambil kesimpulan tetang masalah

merupakan salah satu unsur dari

yang

sistem kebijakan publik yang berperan

Bantuan

dalam

Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara,

proses

Lingkungan

suatu yang

kebijakan. berada

di

dihadapi

penulis

terhadap

Ternak

Sapi

memberikan

Kecamatan Simpang Hilir sejatinya

sebagai berikut:

dapat menunjang pelaksanaan program

1.

Peningkatan

implementasi di

Kecamatan

beberapa

saran

tepat

keefektifan

perumusan

kebijakan

bantuan ternak sapi khususnya di

dalam

Kecamatan Simpang Hilir. dengan

menjadi salah satu faktor dalam

wilayah yang masih luas akan tanah

keberhasilan implementasi Bantuan

hijau

Ternak Sapi di Kecamatan Simpang

menjadikan

lingkungan

di



Hilir

Kabupaten

Diharapkan

2.

Kayong

Utara.

pemerintah

dapat

dan

tanah

dimanfaatkan

kosong guna

dapat

kelancaran

mengkaji lebih dalam permasalahan

implementasi Bantuan Ternak Sapi

permasalahan dalam implementasi

di

Bantuan Ternak Sapi di Kecamatan

Kabupaten Kayong Utara. Akan

Simpang Hilir Kabupaten Kayong

tetapi

Utara

pemanfaatan

agar

pemerintah

dapat

Kecamatan

yang

masih

Hilir

kurangnya

lingkungan

oleh

menjadi

faktor

mengambil langkah yang tepat untuk

kelompok

mengatasi masalah yang ada di

penghambat

lapangan.

implementasi Bantuan Ternak Sapi

Tepat

pelaksanaan

implementasi


di

tani

Simpang

Kecamatan

pelaksanaan

Simpang

Hilir

Kabupaten Kayong Utara

Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara

dapat

lebih

ditingkatkan

dengan menambah fasilitas untuk Kelompok tani berupa bibit pangan

DAFTAR PUSTAKA Buku-buku:

sapi yang berkualitas dan bantuan suntik hamil kepada sapi yang telah

Apeldoorn, van. 2004. Pengantar ilmu hokum. Jakarta: Pt. Pradnya Paramita

diberikan kepada kelompok tani. 3.

Tepat Target yang di usung oleh pemerintah penulis lihat sudah cukup baik, hanya saja masih perlu adanya perbaikan dari sektor pengembang biakan hewan ternak yang telah diberikan kepada kelompok tani agar dapat mensejahterakan masyarakat khususnya kelompok tani yang ada di Kecamatan Simpang Hilir.

4.

Lingkungan

yang

berada

di

Kecamatan Simpang Hilir sudah cukup

menunjang

implementasi


Awang, Azam. 2010. Implementasi pemberdayaan pemerintah desa. Jakarta: Pustaka Pelajar Fisip Untan. 2013. Pedoman penulisan skripsi program studi ilmu pemerintahan. Pontianak: Program Studi Ilmu Pemerintahan Kusnadi, Moh Dan Saragih, Bintan R. Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut System Undang-Undang Dasar 1945. Jakarta: Pt Gramedia. Milez,M. B. Dan Huberman, A.M. 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Tjetjep Rohendi. Jakarta: UI-Press Naihasy, Syahrin. 2006. Kebijakan Publik (Public Policy) menggapai Masyarakat Madani. Yogyakarta: Midi Pustaka.

Simpang Hilir Kabupaten Kayong Utara. Masih banyaknya lahan hijau 10 AJI LINARDI, NIM. E42010069 Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fisip UNTAN dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat


Nugroho, Riant. 2003. KEBIJAKAN PUBLIK formulasi, implementasi, evaluasi. Jakarta: Gramedia Purwanto, Erwan Agus. 2012. Implementasi Kebijakan Publik konsep dan aplikasinya di Indonesia.Yogyakarta: Gava Media Suharto, Edi. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. bandung: Alfabeta Surjadi, A. 1983. Pembangunan Masyarakat Desa. Bandung: Penerbit Alumni Wahab, abdul . 2008. Analisis kebijaksanaan : dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara.Jakarta: Bumi aksara

Peraturan : Peraturan Menteri Pertanian Tentang Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi tahun 2014 Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Tentang Pembentukan Unit Manajemen Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau Tahun 2014 Surat Keputusan Bupati Kayong Utara Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Pusat Pembibitab Sapi Potong Di Kabipaten Kayong Utara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Peternakan Kabupaten Kayong Utara

Website:

Widodo,joko. 2007. Analisis kebijakan publik. Malang: Bayumedia

http://fitwiethayalisyi.wordpress.com/te knologi-pendidikan/penelitiankualitatif-metode-pengumpulan-data/

Winarto, Budi. 2012. Kebijakan Public Teori, Proses Dan Study Kasus. Yokyakarta: Caps

http://chano21.blogspot.com/2012/05/def inisi-implementasi-kebijakanpublik.html


IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN TERNAK SAPI KEPADA MASYARAKAT DI KECAMATAN SIMPANG HILIR KABUPATEN KAYONG UTARA

Recommend Documents